KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH …

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

KOTA SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 2021

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN 2021

Daftar Isi - i

Daftar Isi .................................................................................. i

Daftar Tabel ............................................................................ iii

Daftar Gambar ........................................................................ iv

Bab 1 Pendahuluan .......................................................................... I - 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan

Umum APBD (KUA) ...........................................................I - 1

1.2. Tujuan Penyusunan KUA ...................................................I - 3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA ........................................I - 3

Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro Daerah ........................................ II - 1

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah ............................II - 1

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....................................II - 13

Bab 3 Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.................................................................... III - 1

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN ...................III - 1

3.2. Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2021 ........III - 6

Bab 4 Kebijakan Pendapatan Daerah .............................................. IV - 1

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

untuk Tahun Anggaran 2021 ..............................................IV - 1

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah ...............................................................IV - 3

DAFTAR ISI



Daftar Isi - ii

Bab 5 Kebijakan Belanja Daerah ..................................................... V - 1

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja ............... V - 1

5.2. Rencana Belanja Daerah ................................................... V - 4

Bab 6 Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................. VI - 1

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .................................. VI - 1

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ................................. VI - 1

Bab 7 Strategi Pencapaian ............................................................... VII - 1

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah ......... VII - 1

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah ................ VII - 2

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah ........ VII - 4

Bab 8 Penutup ................................................................................... VIII - 1



Daftar Isi - iii

2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha

Tahun Dasar 2010 Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 ..........II - 5

2.2. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2018

dan 2019 .............................................................................II - 6

2.3. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2018

dan 2019 .............................................................................II - 7

2.4. Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2019 dan

Perkiraan 2020 ....................................................................II - 10

2.5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2021 .........................................................................II - 12

2.6. Proyeksi Tingkat Inflasi Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun

2021............................. .......................................................II - 13

3.1. Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga

Konstan Tahun 2018 - 2019 (dalam juta Rp) ......................III - 8

3.2. Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga

Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018 – 2019

(dalam %) ............................................................................III - 10

3.3. Realisasi Nilai Investasi di Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan

2020 ....................................................................................III - 12

4.1. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Per Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2021 .........................IV - 6

4.2. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Tahun 2019 - 2021 ..............................................................IV - 7

5.1. Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2019 dan Target Belanja

Daerah pada Tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021 ........V - 5

DAFTAR TABEL



Daftar Isi - iv

2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2018-2019 (dalam

persen) ............................................................................ II - 4

2.2 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2015 – 2019 (dalam persen) ................................ II - 8

2.3 Nilai Inventasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2019 dan

Perkiraan 2020 ................................................................ II - 10

2.4 Inflasi Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam

Persen) ............................................................................ II - 12

3.1 Pergerakan Inflasi Kota Surabya, Jawa Timur dan Nasional Tahun

2015-2019 dan Perkiraan Tahun 2020 ............................ III - 7

3.2 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2019 dan

Perkiraan 2020 ................................................................ III - 12

DAFTAR GAMBAR

GAMBARGAMBAR



Pendahuluan I - 1

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu

pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kota Surabaya telah

menyusun RKPD Tahun Anggaran 2021 dan telah ditetapkan melalui

Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021. Berdasarkan RKPD

tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menyusun Kebijakan Umum APBD

Tahun Anggaran 2021, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran

2021.

KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi

Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja

Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya.

Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2021 yang menjadi pedoman

dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan

strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA Tahun Anggaran 2021 ini merupakan respon kebijakan terhadap

dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surabaya pada

I PENDAHULUAN



Pendahuluan I - 2

Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan kondisi

perekonomiannya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal semester tahun 2020, tidak

hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor

perekonomian dan keuangan yang diperkirankan berdampak tidak hanya

pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut pada tahun depan. Oleh

karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan

keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada

sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah Kota untuk

menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan

dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk

mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan

daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja

penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat

memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kota

Surabaya.

Dinamika tersebut menempatkan kondisi perekonomian Kota

Surabaya sebagai perhatian dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021,

utamanya tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan

dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan

masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan

dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih

luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada

pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kota

Surabaya.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk

menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan

Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2021.



Pendahuluan I - 3

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2021 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya atas

kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan

dalam RKPD Kota Surabaya tahun 2021;

2. Menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran Kota Surabaya Tahun 2020 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



Pendahuluan I - 4

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);



Pendahuluan I - 5

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);


Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran

Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);


tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor

139);


tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



Pendahuluan I - 6


Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);


tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

249);

23. Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan

Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan

COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);


tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);


tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor)

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 11).



Pendahuluan I - 7

30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 10);

32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 8);

33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2020 Nomor 37).



Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 1

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Kondisi perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa indikator

makro ekonomi daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), inflasi, perkembangan investasi, ketenagakerjaan,

pendapatan dan ketimpangan regional.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Sepanjang tahun 2019 perekonomian dunia mengalami perlambatan

akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal tersebut

ditunjukkan oleh kinerja perekonomian dunia yang tumbuh sebesar 2,9 persen

lebih rendah dari prediksi awal. Perlambatan terjadi merata disebagian besar

negara, tidak terkecuali Indonesia. Pada akhir tahun 2019, kinerja perekonomian

Nasional tumbuh sebesar 5,02 persen. Perlambatan ekonomi tersebut tentunya

juga berimbas terhadap perekonomian Kota Surabaya, dimana pertumbuhan

ekonomi Kota Surabaya tumbuh sebesar 6,10 persen di tahun 2019, sedikit lebih

rendah dibandingkan tahun 2018, yakni sebesar 6,20 persen.

Perlambatan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2019 dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Pertama, dari sisi produksi, beberapa kinerja lapangan usaha

Kota Surabaya belum menunjukkan kinerja maksimal seperti perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kontruksi, jasa keuangan dan

asuransi serta jasa perusahaan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kinerja

lapangan usaha yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya

tahun 2019, yaitu transportasi dan pergudangan, industri pengolahan serta

informasi dan komunikasi. Kedua, dari sisi pengeluaran, perlambatan konsumsi

II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH




terjadi pada lembaga non profit dan belanja pemerintah serta perlambatan kinerja

ekspor impor.

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor pada tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada

tahun 2019 usaha utama Kota Surabaya tumbuh sebesar 5,89 persen yang

sebelumnya tumbuh sebesar 6,36 persen di tahun 2018. Perlambatan kinerja

lapangan usaha ini diantaranya disebabkan oleh terbatasnya konsumsi. Hal itu

juga tercermin dari kinerja ekspor impor Kota Surabaya pada tahun 2019 yang

mengalami penurunan akibat rendahnya permintaan dari negara mitra dagang

Kota Surabaya. Sementara untuk kinerja lapangan usaha kontruksi yang

mengalami perlambatan di tahun 2019 diindikasi karena telah memasuki tahap

akhir untuk beberapa proyek pembangunan 5 (lima) tahunan sehingga

memberikan nilai tambah yang semakin sedikit di tahun 2019.

Hal yang berbeda ditunjukkan dari kinerja lapangan usaha Industri

pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi yang

menunjukkan peningkatan pertumbuhan di tahun 2019. Kinerja lapangan usaha

industri pengolahan tumbuh sebesar 5,43 persen di tahun 2019 yang

sebelumnya sebesar 4,93 persen. Tingginya permintaan domestik baik dari Kota

Surabaya maupun dari daerah lainnya diindikasi menjadi faktor pendorong

meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan. Disamping itu, tingginya

permintaan yang terjadi pada kondisi seperti hari raya keagaamaan juga turut

mempengaruhi. Kondisi yang sama juga terjadi pada kinerja transportasi dan

pergudangan. Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di

Jawa Timur, sehingga menjadikan mobilitas baik ke dalam maupun keluar Kota

Surabaya cukup tinggi. Sedangkan untuk kinerja sektor informasi dan komunikasi

meningkat sangat tinggi disebabkan banyaknya aktivitas yang menuntut

penggunaan teknologi, hal ini pula yang menyebabkan penggunaan data internet

semakin meningkat sehingga mendorong kategori informasi dan komunikasi

semakin berperan besar terhadap perekonomian Kota Surabaya.

Perekonomian dunia sempat diperkirakan membaik di tahun 2020 setelah

sinyal perang dagang mereda di akhir tahun 2019. Namun, perekonomian dunia

kembali tertekan akibat menyebarnya virus Covid-19 diberbagai negara sejak




kemunculannya di awal tahun 2020. Sama seperti negara lain di dunia, pandemi

Covid-19 juga sangat mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Hal

tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya penyesuaian target pertumbuhan

ekonomi tahun 2020 oleh Pemerintah Pusat, yang mulanya ditargetkan tumbuh

5,3 persen dan direvisi menjadi pada kisaran -0,4 – 2,3 persen, dengan

mempertimbangkan terjadinya perlambatan ekonomi hampir diseluruh sektor

pembentuk ekonomi akibat Covid-19. Penyesuaian yang dilakukan oleh

Pemerintah Pusat tersebut tentunya direspon cepat oleh Pemerintah Daerah.

Provinsi Jawa Timur juga melakukan penyesuaian target pertumbuhan ekonomi

pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada

kisaran 1,71 – 3,53 persen, lebih rendah dari target awal, yaitu pada kisaran 6,3

- 6,8 persen. Hal tersebut didorong oleh dampak adanya pandemi yang

mempengaruhi aktivitas manusia di berbagai aspek. Dari sisi pengeluaran,

konsumsi masyarakat diperkirakan melambat seiring menurunnya permintaan

sebagai imbas menurunnya daya beli masyarakat. Terjadinya pandemi Covid-19

juga diperkirakan berimbas terhadap kinerja investasi serta aktivitas ekspor

impor. Dari sisi sektoral, dampak negatif Covid-19 diperkirakan berimbas

terhadap hampir seluruh sektor lapangan usaha. Namun perlambatan yang lebih

dalam terjadi pada sektor utama Kota Surabaya seperti perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, penyediaan

akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, kontruksi serta

sektor jasa. Dari sisi tenaga kerja, menurunnya kinerja perekonomian juga

berdampak terhadap banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya.

Selama tahun 2020, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran

serta reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan mengalami perlambatan

akibat konsumsi masyarakat yang menurun yang selanjutnya berdampak

terhadap menurunnya pemintaan akan barang dan jasa yang selanjutnya

berpengaruh terhadap kinerja sektor industri. Sementara penurunan kinerja

akomodasi, makan dan minum, jasa hiburan serta wisata (wisata belanja)

dipengaruhi oleh penurunan kunjungan wisata dan aktivitas bepergian sebagai

imbas pemberlakukan social distancing dan work from home, sehingga menekan




mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Kebijakan social distancing

telah merubah kebiasaan masyarakat yang semula sering melakukan wisata

kuliner dengan melakukan dine in atau makan ditempat berubah menjadi

permintaan delivery (take away). Pembatasan aktivitas bepergian tersebut

tentunya juga berdampak terhadap kinerja sektor transportasi.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha jasa kesehatan

dan lapangan usaha komunikasi dan informasi. Kedua lapangan usaha tersebut

diperkirakan masih bertahan ditengah besarnya dampak pandemi Covid-19

terhadap perekonomian. Tingginya akan permintaan jasa kesehatan seperti jasa

perawatan, obat-obatan serta alat kesehatan sebagai bentuk penanganan Covid-

19 menjadi faktor utama. Begitu pula dengan tingginya permintaan akan

kebutuhan kuota internet selama masa bekerja dan belajar di rumah turut

meningkatkan kinerja lapangan usaha komunikasi dan informasi. Dengan

mempertimbangkan pemantauan kondisi terkini, maka perkiraan perekonomian

Kota Surabaya pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh namun mengalami

perlambatan.

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Tahun 2018– 2019 (dalam persen)

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2020 Keterangan: *) Data Sementara

6.2 6.1

1,71-3,53

2018 2019* 2020**




Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2019 dan Perkiraan 2020

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)

2018 6,20

2019* 6,10

2020** 1,71-3,53

Sumber: Bappeko Surabaya, diolah 2020 Keterangan *)data sementara, **)data proyeksi

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat melalui besaran dari

nilai tambah output dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan selama satu

tahun, yang tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik

berdasarkan perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun

2019 mencapai sebesar Rp580.756.010,68 juta yang menunjukkan peningkatan

jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar

Rp538.954.457,78 juta. Berdasarkan komponennya, lapangan usaha

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun

2019 masih menjadi leading sector dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya

dengan kontribusi terbesar dengan nilai Rp161.141.233,33 juta kemudian diikuti

lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp109.245.937,20 juta dan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp95.537.038,24 juta.




Tabel 2.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya

Tahun 2018 dan 2019

Kategori Uraian 2018 2019*

Juta (Rp) Juta (Rp)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

913.363,56 928.398,16

B Pertambangan dan Penggalian 32.568,38 33.531,33

C Industri Pengolahan 101.196.564,52 109.245.937,20

D Pengadaan Listrik dan Gas 2.311.134,20 2.362.300,29

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

771.856,00 791.147,83

F Konstruksi 52.920.129,31 54.649.310,30

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

149.167.327,31 161.141.233,33

H Transportasi dan Pergudangan 28.811.194,17 31.240.415,60

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

87.056.324,46 95.537.038,24

J Informasi dan Komunikasi 28.390.748,22 30.770.585,80

K Jasa Keuangan dan Asuransi 28.140.646,05 29.413.339,89

L Real Estate 13.775.255,11 14.947.568,30

M,N Jasa Perusahaan 13.571.273,11 14.930.184,77

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

7.345.115,74 8.154.990,77

P Jasa Pendidikan 12.897.475,91 14.007.607,77

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

4.053.612,67 4.443.228,45

R,S,T,U Jasa lainnya 7.599.869,06 8.159.192,66

Produk Domestik Regional Bruto 538.954.457,78 580.756.010,68

Sumber: Bappeko Surabaya, diolah 2020 Keterangan:*)data sementara

Sama seperti pola PDRB ADHB Kota Surabaya yang mengalami

peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK juga meningkat yang semula

sebesar Rp387.340.042,93 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar

Rp410.969.893,88 juta pada tahun 2019. Namun demikian, peningkatan

tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal

tersebut dipengaruhi oleh tertahannya kinerja perekonomian, utamanya kategori

lapangan usaha dominan antara lain perdagangan besar dan eceran, reparasi




mobil dan sepeda motor, kontruksi dan penyediaan akomodasi dan makan

minum terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya.

Tabel 2.3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya

Tahun 2018 dan 2019 Kategori Uraian 2018 2019*

Juta (Rp) Juta (Rp)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 581.426,57 576.221,53

B Pertambangan dan Penggalian 20.762,58 20.782,09 C Industri Pengolahan 73.328.747,38 77.312.368,81

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.540.006,38 1.546.272,08

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 583.121,24 605.979,60

F Konstruksi 38.480.421,60 40.576.452,62 G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 109.870.324,37 116.343.590,22

H Transportasi dan Pergudangan 19.046.861,58 20.497.977,43

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

58.419.739,39 62.898.688,76

J Informasi dan Komunikasi 25.613.455,86 27.531.903,71

K Jasa Keuangan dan Asuransi 18.541.116,14 19.187.832,54 L Real Estate 10.165.858,67 10.784.959,46

M,N Jasa Perusahaan 8.867.969,79 9.474.538,92

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

4.697.025,94 4.867.861,44

P Jasa Pendidikan 9.064.164,83 9.668.100,19

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.023.591,50 3.254.593,89 R,S,T,U Jasa lainnya 5.495.449,09 5.821.770,58

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

387.340.042,93 410.969.893,88

Sumber : Bappeko Surabaya, diolah 2020 Keterangan:*)data sementara

2.1.3. Inflasi

Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik

Kota Surabaya, inflasi Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren

yang semakin menurun. Selama 5 tahun tersebut capaian inflasi Kota Surabaya

cukup stabil pada posisi yang rendah meskipun pada tahun 2017 capaian inflasi

Kota Surabaya sempat naik dan lebih tinggi dibanding capaian inflasi Jawa Timur

dan Nasional. Selanjutnya inflasi pada tahun 2018 dan 2019 berangsur menurun.




Capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 2,21 persen lebih

rendah dibandingkan capaian di tahun 2018. Meskipun capaian inflasi Kota

Surabaya pada tahun 2017 sedikit lebih tinggi dibanding capaian inflasi Jawa

Timur, namun lebih rendah dibandingkan capaian inflasi Nasional. Jika dianalisa,

kondisi inflasi Kota Surabaya yang lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur

dikarenakan mayoritas komposisi penggunaan komoditi barang yang harganya

diatur pemerintah (administered price) cukup tinggi di Kota Surabaya seperti tarif

listrik, bahan bakar rumah tangga, kenaikan bea cukai rokok, maupun tarif

angkutan udara dan tarif kereta api. Sehingga ketika terdapat kebijakan kenaikan

harga sedikit saja pada komoditi administered price akan cukup berpengaruh

terhadap capaian inflasi di Kota Surabaya. Begitu pula terhadap inflasi kelompok

inti seperti biaya pendidikan, harga sewa kontrak rumah, dan harga emas

perhiasan serta komiditi lainnya.

Berdasarkan komoditasnya, pada tahun 2019 inflasi Kota Surabaya

mayoritas dikontribusi oleh komoditi-komoditi, antara lain emas perhiasan,

akademi/perguruan tinggi, sekolah dasar, sepeda motor, mobil, kontrak rumah,

tarif kereta api, rokok kretek filter, bawang merah dan bawang putih. Sementara

komoditi yang menahan laju inflasi selama tahun 2019 antara lain, beras, bensin,

daging ayam ras, wortel, angkutan udara, televisi, besi beton, telepon selular,

minyak goreng dan tarif listrik.

Gambar 2.2

Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - Tahun 2019 (dalam persen)

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

3.433.22

4.37

3.03

2.21

3.082.74

4.04

2.86

2.12

3.353.02

3.613.13

2.72

0

1

2

3

4

5

2015 2016 2017 2018 2019

Surabaya Jawa Timur Nasional




2.1.4. Investasi

Kinerja investasi cukup berperan penting dalam perekonomian suatu

wilayah, karena adanya aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan

meningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Olehkarena itu, dalam rangka

mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan

strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier

effect yang tinggi.

Pada tahun 2019 kinerja investasi Kota Surabaya secara total sebesar

Rp62.390.017.021.951. Peningkatan realisasi nilai investasi pada tahun 2019 di

Kota Surabaya merupakan dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik, yang menggunakan sistem aplikasi OSS (One

Single Submission) untuk mendukung kemudahan berusaha diseluruh Indonesia

yang telah dicanangkan Presiden dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Mempertimbangkan capaian investasi tahun-tahun sebelumnya, maka

pada tahun 2020 investasi Kota Surabaya diperkirakan sebesar

Rp63.000.000.601.550,-. Untuk selengkapnya terkait realisasi investasi dan

perkiraannya terangkum dalam tabel berikut.




Gambar 2.3 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya

Tahun 2019 dan Perkiraan 2020

Sumber data: **) Angka Proyeksi, 2020

Tabel 2.4 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya


Tahun Nilai Investasi

2019 62.390.017.021.951

2020** 63.000.000.601.550

Sumber data: **) Angka Proyeksi, 2020

2.1.5. PDRB per Kapita

PDRB per kapita Kota Surabaya terus mengalami peningkatan, searah

dengan terus meningkatnya nilai PDRB secara keseluruhan baik PDRB ADHB

maupun PDRB ADHK. Pada tahun 2019 nilai PDRB per kapita ADHB sebesar

Rp200,52 juta yang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan regional per kapita

Kota Surabaya ADHB tahun 2018 sebesar Rp188,73 juta. Sementara

berdasarkan perhitungan harga konstan, nilai PDRB perkapita Kota Surabaya

pada tahun 2019 sebesar Rp141,90 juta yang juga mengalami peningkatan

dibanding tahun 2018 yakni sebesar Rp134,23 juta.

62

,39

0,0

17

,02

1,9

51

63.0

00.0

00.6

01.5

50

2019 2020**




2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2021

diperkiraan lebih baik dibanding tahun 2020. Perekonomian yang melambat

sebagai dampak terjadinya pandemi diperkiraan berangsur pulih sedikit demi

sedikit pada tahun 2021. Berlakunya new normal menjadi bukti kesiapan

masyarakat untuk kembali beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan

sehingga roda perekonomian kembali berjalan. Berdasarkan asumsi tersebut

maka pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2021 diperkirakan pada

kisaran 5,0-7,0 persen. Tren pertumbuhan tersebut tetap diyakini lebih tinggi

dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional.

Perkiraan pertumbuhan optimis meningkat pada tahun 2021, karena

pandemi yang diperkirakan berakhir sebagai dampak ditemukannya vaksin

Covid-19 menjadi faktor utama kembali pulihnya perekonomian secara global.

Dimana aktivitas ekonomi diperkiraan kembali normal dan tumbuh pesat sebagai

dampak tingginya konsumsi masyarakat yang selama ini tertahan selama

pandemi, meningkatnya investasi serta kinerja ekspor impor yang diperkirakan

kembali membaik. Selanjutnya perbaikan ekonomi tersebut diimbangi oleh

meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang akan mendorong tingginya

penyerapan tenaga kerja. Tren pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang

selalu positif tersebut tetap terjaga karena masih ditopang oleh konsumsi rumah

tangga yang merupakan sumber utama perekonomian Kota Surabaya selama

ini. Ditambah lagi, program-program strategis Pemerintah Kota Surabaya yang

difokuskan dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19

diperkirakan turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih tinggi.

Program-program tersebut antara lain seperti: perbaikan pada aspek kesehatan

baik dari segi kualitas maupun kapasitas, peningkatan produktivitas ekonomi

terutama pada sektor-sektor unggulan Kota Surabaya, program pemulihan dunia

usaha khusunya sektor usaha kecil dan mikro, meningkatkan kembali konsumsi

masyarakat yang tertunda akibat pandemi Covid-19 dengan meningkatkan daya

beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan, memfasilitasi tenaga kerja

yang terdapak pandemi Covid-19 baik di sektor formal maupun informal.




Tabel 2.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021

No. Wilayah Pertumbuhan Ekonomi

1. Surabaya* 5,0-7,0

2. Jawa Timur** 5,62-5,65

3. Nasional*** 4,5-5,5 Sumber:*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya,2020 **) Ranwal RKPDJawa Timur 2021 ***) RKP 2021 dalam paparan Bappenas 2020

2.1.7. Inflasi

Mengacu pada sasaran inflasi Nasional maka inflasi Kota Surabaya pada

tahun 2021 diperkirakan pada kisaran 3,0 persen ± 1 persen dengan asumsi

tidak ada gejolak inflasi akibat dari kebijakan pusat ditengah kondisi

perekonomian global yang tidak stabil. Perkiraan inflasi Kota Surabaya, Jawa

Timur dan Nasional pada tahun 2021 terangkum dalam tabel sebagai berikut.

Gambar 2.4 Inflasi Kota Surabaya

Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Persen)

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya,2020

2.21%

3,0%±1%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

Inflasi (%)

2019 2020**




Tabel 2.6 Proyeksi Tingkat Inflasi

Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021

No. Wilayah Inflasi

1. Surabaya* 3,0 % ± 1 %

2. Jawa Timur** 3,0 ± 1 %

3. Nasional*** 3,0 % ± 1 %

Sumber:*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya,2020 **) Bank Indonesia, 2020 ***) RKP 2021 dalam Paparan Bappenas 2020

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai

dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang

dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

daerah tersebut. Hak daerah untuk memungut pajak daerah serta melakukan

pinjaman, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk menyelenggarakan

urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan

keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan

perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta

pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya dalam perencanaan, penyusunan dan

pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dalam perumusannya

dilaksanakan secara; Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia

negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan

terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif,

yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui

cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan

dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.




Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Surabaya berdasarkan

regulasi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas

Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen perencanaan dan

penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerangka

kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi

isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap

sebagai penjabaran strategi maka arah kebijakan keuangan Kota Surabaya

Tahun 2021 mempertimbangkan:

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui

kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun

ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi

keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan

melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi

(PDRB/laju petumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga

dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.




2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber

pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas

Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang

baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan

pada anggaran berbasis kinerja (performance budget) yaitu belanja

daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja

tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang

berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh

karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya

untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang

beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program

pembangunan jangka menengah daerah. Suatu kapasitas riil keuangan

daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan

berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan

mengikat serta prioritas utama



Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 1

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Kondisi secara keseluruhan pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh

kondisi perkembangan kasus Covid-19. Di Indonesia kasus Covid-19 masih

dalam tren peningkatan dan sudah menyebar hampir di seluruh wilayah di

Indonesia. Berdasarkan data terkini, hingga akhir September 2020 total kasus

Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 287.008 kasus, dengan penambahan

kasus harian kurang lebih sebanyak 3000 kasus per hari. Kota-kota besar di

Jawa merupakan wilayah pusat persebaran Covid-19 yang banyak

berkontribusi terhadap penambahan kasus Covid-19 di Indonesia. Kasus

Covid-19 yang semakin tinggi tersebut diakibatkan oleh penyebaran yang

cepat dan mengancam kesehatan publik serta mengganggu kestabilan

perekonomian. Hal tersebut terjadi disebabkan karena pandemi Covid-19 tidak

hanya mengancam keselamatan jiwa melainkan juga berdampak terhadap

aktivitas manusia diberbagai aspek, sosial masyarakat, aktivitas ekonomi

maupun stabilitas keuangan. Pada aspek sosial masyarakat, keberadaan

Covid-19 membatasi aktivitas memicu kemudahan penularan Covid-19 seperti

berkumpul untuk ibadah berjamaah, aktivitas bekerja maupun belajar secara

bertatap muka juga dibatasi. Aktivitas ekonomi pada masa pandemi Covid-19

utamanya mengakibatkan gangguan terhadap tingkat konsumsi rumah

tangga. Masyarakat miskin dan rentan yang sebagian besar hidup di sektor

informal, sangat rentan untuk kehilangan sumber pendapatannya. Sebagian

masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena sektor produksi terganggu

dan berhentinya aktivitas produksi. Dampak dari kondisi tersebut diperkiraan

III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH




perekonomian Indonesia mengalami resesi di akhir tahun 2020, didukung oleh

data BPS yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami

minus secara berturut turut di kuartal II dan III.

Mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan Covid-19 dan guna

mencegah dampak yang lebih dalam, Pemerintah Pusat mengambil langkah

luar biasa dengan tujuan utama percepatan penanganan Covid-19. Salah satu

langkah kebijakan tersebut yakni pemberlakuan pembatasan berskala wilayah

atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB). Himbauan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan

dalam aktivitas sehari-hari seperti physical distancing, meningkatkan pola

hidup bersih dan sehat juga telah dilakukan. Tingginya kasus Covid-19

mendorong pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Covid-19 guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Langkah-langkah

tersebut diimplementasi atas dasar kesehatan dan keselamatan masyarakat,

namun disisi lain langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas

ekonomi yang cukup signifikan.

Selain pentingnya penanganan Covid-19 dengan kebijakan yang

tepat, pemulihan dampak Covid-19 terhadap perekonomian juga menjadi

langkah yang harus diambil pemerintah mengingat kesehatan dan ekonomi

berjalan beriringan, pemerintah terus melakukan upaya yang mendukung

kedua aspek tersebut melalui kebijakan fiskal. Dari sisi fiskal, pemerintah telah

melakukan instruksi refocusing kegiatan serta relokasi anggaran baik ditingkat

pusat maupun daerah untuk penanganan Covid-19 melalui Instruksi Presiden

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran,

Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Total anggaran yang difokuskan

kepada penanganan Covid-19 sebesar lebih dari 400 triliun yang dialokasikan

bagi pengembangan vaksin, pelaksanaan tes Covid-19 secara masif,

pengadaan alat kesehatan, jaring pengaman sosial, serta bantuan subsidi baik

bagi pelaku usaha maupun bagi pekerja berpenghasilan rendah. Dari sisi




moneter kebijakan yang dilakukan oleh otoritas terkait melalui instrumen

moneter berupa penurunan suku bunga acuan, pemberian fasilitas pinjaman,

menambah jumlah uang beredar dengan menurunkan rasio cadangan wajib

dan kebijakan moneter lainnya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat

mendukung proses percepatan pemulihan kinerja ekonomi tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi

Covid-19 pada tahun 2020, yang berdampak pada sosial, ekonomi dan

keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan ekonomi

makro dan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca

pandemi Covid-19 serta menjadi momentum untuk melakukan reformasi

kebijakan dalam rangka mempersiapkan pondasi yang kokoh untuk

mewujudkan ekonomi yang kuat dan berdaya tahan. Oleh karena itu, tema

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan

Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan diarahkan

kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem

Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi

Sistem Ketahanan Bencana.

Mengamati perkembangan terkini, prospek perekonomian nasional

tahun 2021 diperkirakan meningkat sejalan dengan proyeksi perekonomian

global. Hal ini sebagai dampak dukungan fiskal terhadap percepatan

pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Namun

demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun dengan risiko

ketidakpastian yang tinggi sehingga terdapat keberagaman proyeksi ekonomi

global di tahun 2020 dan 2021.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 sebagai berikut: setelah

berakhirnya tekanan Covid-19, prospek perekonomian Nasional pada tahun

2021 diperkirakan lebih baik dibanding tahun 2020. Hal tersebut disebabkan

perekonomian diperkirakan mulai pulih. Kondisi new normal dengan

komitmen kuat akan keberlanjutan program pemerintah dalam penanganan

Covid-19 menjadi faktor penentu kondisi perekonomian mendatang. Harapan

akan keberhasilan vaksin yang dikembangkan menjadi pengaruh yang




signifikan untuk pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu,

konsumsi pemerintah diperkirakan lebih lambat karena keberlanjutan

kebijakan relatif lebih rendah dibanding pada saat penanganan pandemi pada

tahun 2020. Perbaikan ekonomi global dan domestik akan mendorong kinerja

korporasi dan rumah tangga kembali menguat. Dukungan APBN dalam bentuk

bantuan sosial atau jaring pengaman sosial masih berlanjut menambah

percepatan pemulihan konsumsi di masyarakat. Pemulihan yang berjalan

efektif tentunya akan mendorong kinerja investasi dan aktivitas perdagangan

yang tercermin dalam aktivitas ekspor impor.

Perkembangan inflasi di tingkat konsumen per September 2020 terus

mengalami deflasi sebesar 0,05 persen dipengaruhi oleh pelemahan

permintaan masyarakat karena penurunan aktivitas masyarakat seiring

perkembangan wabah Covid-19 dan melimpahnya pasokan bahan pangan.

Sehingga, inflasi sampai dengan September 2020 mencapai 0,89 persen (ytd)

atau 1,42 persen (yoy). Tren perlambatan terjadi pada komponen core inflation

dan volatile food, dan sedikit tekanan terjadi pada komponen administered

prices atau harga barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah. Keterbatasan

permintaan domestik masih menjadi faktor tren perlambatan core inflation.

Inflasi volatile food pada level relatif rendah karena adanya pasokan melimpah

untuk bahan pangan strategis. Inflasi administered prices sempat menurun di

awal tahun karena kebijakan PSBB, namun meningkat sejak Bulan Mei seiring

pelonggaran PSBB dan pembentukan tarif transportasi yang lebih tinggi untuk

memenuhi protokol kesehatan. Realisasi inflasi kumulatif hingga September

2020 yang rendah maka masih terdapat harapan besar untuk menjaga inflasi

sesuai target 3 ± 1 persen. Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga

stabilitas harga sebagai dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional melalui

strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran

distribusi, Komunikasi yang efektif), termasuk menciptakan kebijakan yang

akomodatif dalam pencapaian sasaran inflasi.

Nilai tukar rupiah saat ini relatif terkendali di tengah tingginya tekanan

pada Agustus-September 2020. Hingga periode pertengahan September




2020, nilai tukar rupiah tercatat depresiasi 1,58 persen secara point to point

dibandingkan dengan akhir Juli 2020, atau terdepresiasi 6,42 persen dari akhir

Desember 2019. Pelemahan rupiah pada Agustus-September 2020 antara

lain dipengaruhi masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan, baik karena

faktor global maupun sejumlah risiko domestik. Terkendalinya nilai tukar juga

didukung oleh pasokan yang memadai. Secara tahunan, hingga pertengahan

September 2020, volatilitas nilai tukar tercatat sebesar 19,2 persen. Ke depan,

nilai tukar rupiah masih berpotensi menguat. Potensi penguatan nilai tukar

rupiah tersebut didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali, defisit

transaksi berjalan rendah, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan

premi risiko Indonesia menurun.

Posisi cadangan devisa hingga saat ini masih cukup aman terkendali.

Kondisi ini akan diyakini mampu mendukung perekonomian nasional terhadap

risiko gejolak ekternal global kedepan. Kinerja sektor pariwisata nasional

masih mengalami penurunan ditengah perkembangan pandemi Covid-19

yang terjadi dibeberapa negara termasuk Indonesia. Kunjungan wisatawan

manca negara masih mengalami penurunan. Jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara ke Indonesia Juli 2020 mengalami penurunan dibanding jumlah

kunjungan pada Juli 2019. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia secara

kumulatif hingga Juli 2020 mencapai 3,25 juta kunjungan atau turun 64,64

persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang

sama tahun 2019 berjumlah 9,18 juta kunjungan. Kondisi penurunan

kunjungan wisman ini secara langsung berdampak pada sektor perhotelan.

Data sektor perhotelan pada Juli 2020 menunjukkan bahwa Tingkat

Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 28,07

persen atau turun 28,66 poin dibandingkan dengan TPK Juli 2019 yang

tercatat sebesar 56,73 persen.




Tabel 3.1 Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2021

Sumber : Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2020, Kementerian Keuangan RI

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Kota Surabaya terdiri dari

PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2021

adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya diperkirakan sekitar 5,0 persen -

7,0 persen;

b. Tingkat inflasi Kota Surabaya diperkirakan sekitar 3,0 ± 1 persen;

c. Kebutuhan investasi Kota Surabaya diperkirakan sekitar

Rp139.381.442,56 juta;

d. Total pendapatan daerah sekitar Rp8.646,39 miliar;

e. Total belanja daerah sekitar Rp9.814,38 miliar;

f. Defisit anggaran sekitar Rp1.167,99 miliar.

Indikator RAPBN 2021

Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5%

Inflasi 3 ±1%

Suku Bunga SBN 10 Tahun 7,29%

Nilai Tukar 14.600

Harga Minyak Mentah Indonesia 45 US$/barel

Lifting Minyak 705.000 barel/ hari

Lifting Gas 1.007.000 barel/ hari




3.2.1 LAJU INFLASI

Perkembangan inflasi Kota Surabaya dalam kurun waktu tahun 2015-

2017 mengalami fluktuasi, namun cenderung menurun sejak tahun 2017.

Pada tahun 2017 inflasi Kota Surabaya sebesar 4,37 persen dan terus

mengalami penurunan hingga tahun 2019, yakni sebesar 2,21 persen.

Berdasarkan komponen pembentuknya, inflasi pada tahun 2019 mayoritas

didukung oleh inflasi kelompok inti dan kelompok barang yang diatur

pemerintah antara lain emas perhiasan, sekolah dasar, sepeda motor,

akademi/perguruan tinggi, kontrak rumah, dan tarif kereta api. Sementara

inflasi yang berasal dari komoditi bahan makanan/volatile food berhasil

menahan laju inflasi di tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

Pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam menjaga inflasi kelompok volatile

food. Selanjutnya inflasi Kota Surabaya pada akhir tahun 2020 diperkirakan

dalam kisaran 3,0 persen ± 1 persen selaras dengan sasaran inflasi

Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.1

Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya **)Data proyeksi,diolah, 2020

3.433.22

4.37

3.03

2.21

3,0±13.082.74

4.04

2.86

2.12

3,0±13.353.02

3.61

3.13

2.723,0±1

2015 2016 2017 2018 2019 2020**Surabaya Jawa Timur Nasional




3.2.2 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Pada tahun 2019, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas

Dasar Harga Berlaku mencapai Rp580.756.010,68 juta. Jika dilihat dari

komponen per kategori, PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2019

disumbang oleh lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran

reparasi mobil sebesar Rp161.141.233,33 juta, kategori industri pengolahan

sebesar Rp109.245.937,20 juta dan kategori penyediaan akomodasi dan

makan minum sebesar Rp95.537.038,24juta. Ketiga kategori tersebut

masih menjadi kategori lapangan usaha yang memberikan nilai tambah

tertinggi terhadap PDRB Kota Surabaya diperkirakan juga mampu

mendorong kategori-kategori lapangan usaha lainnya tumbuh positif.

Dari sisi perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), nilai PDRB

Kota Surabaya memiliki pola sama dengan PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku yang konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada

tahun 2018 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp387.340.042,93 juta

dan meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar Rp410.969.893,88 juta

sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.1.

Tabel. 3.1 Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku

dan Harga Konstan Tahun 2018-2019 (dalam juta Rp)

No Lapangan Usaha 2018 2019*

ADHB ADHK ADHB ADHK

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

913.363,56 581.426,57 928.398,16 576.221,53

2 Pertambangan dan Penggalian

32.568,38 20.762,58 33.531,33 20.782,09

3 Industri Pengolahan 101.196.564,52 73.328.747,38 109.245.937,20 77.312.368,81 4 Pengadaan Listrik dan

Gas 2.311.134,20 1.540.006,38 2.362.300,29 1.546.272,08

5 Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang

771.856,00 583.121,24 791.147,83 605.979,60

6 Kontruksi 52.920.129,31 38.480.421,60 54.649.310,30 40.576.452,62

7 Perdgangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor

149.167.327,31 109.870.324,37 161.141.233,33 116.343.590,22

8 Transportasi dan Pergudangan

28.811.194,17 19.046.861,58 31.240.415,60 20.497.977,43

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

87.056.324,46 58.419.739,39 95.537.038,24 62.898.688,76





ADHB ADHK ADHB ADHK

10 Informasi dan Komunikasi

28.390.748,22 25.613.455,86 30.770.585,80 27.531.903,71

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

28.140.646,05 18.541.116,14 29.413.339,89 19.187.832,54

12 Real Estate 13.775.255,11 10.165.858,67 14.947.568,30 10.784.959,46

13 Jasa Perusahaan 13.571.273,11 8.867.969,79 14.930.184,77 9.474.538,92

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahnan dan Jaminan

7.345.115,74 4.697.025,94 8.154.990,77 4.867.861,44

15 Jasa Pendidikan 12.897.475,91 9.064.164,83 14.007.607,77 9.668.100,19

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

4.053.612,67 3.023.591,50 4.443.228,45 3.254.593,89

17 Jasa Lainnya 7.599.869,06 5.495.449,09 8.159.192,66 5.821.770,58

PDRB 538.954.457,78 387.340.042,93 580.756.010,68 410.969.893,88

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2020 *)data sementara

Kategori lapangan usaha berperan sangat tinggi yang berkontribusi

terhadap PDRB Kota Surabaya baik pada perhitungan PDRB ADHB dan

PDRB ADHK adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi

mobil dan sepeda motor, industri pengolahan dan penyedia akomodasi dan

makan minum. Kategori usaha perdagangan besar dan eceran serta

reparasi mobil dan sepeda motor masih tumbuh menggeliat. Besarnya

peran kategori utama Kota Surabaya ini tidak terlepas dari karakteristik Kota

Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa, dimana Kota Surabaya

sebagai salah satu pintu masuk perdagangan di Jawa Timur sehingga

menumbuhkan banyak pusat-pusat bisnis tersebar di Kota Surabaya.

Disamping itu, peran konsumsi masyarakat yang tinggi disertai kemampuan

daya beli yang tinggi pula turut mendorong kinerja lapangan usaha ini

tumbuh pesat.

Tingginya potensi kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan

eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan turut

menstimulus kinerja lapangan usaha lainnya khususnya seperti industri

pengolahan, penyediaan akomodasi, makan dan minum serta jasa. Hal itu

terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin

meningkat pula permintaan barang dan jasa. Artinya, semakin besar geliat




ekonomi yang terjadi maka semakin meningkat pula produktivitas industri

untuk menghasilkan produk serta okupansi dari sektor hotel dan restoran di

Kota Surabaya. Selengkapnya terkait peran masing-masing lapangan

usaha terhadap perekonomian terangkum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Tahun 2018-2019 (dalam %)


ADHB ADHK ADHB ADHK

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

0,17 0,15 0,16 0,14

2 Pertambangan dan Penggalian

0,01 0,01 0,01 0,01

3 Industri Pengolahan 18,78 18,93 18,81 18,81

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,43 0,40 0,41 0,38

5 Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,14 0,15 0,14 0,15

6 Kontruksi 9,82 9,93 9,41 9,87

7 Perdgangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor

27,68 28,37 27,75 28,31

8 Transportasi dan Pergudangan

5,35 4,92 5,38 4,99

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

16,15 15,08 16,45 15,30

10 Informasi dan Komunikasi 5,27 6,61 5,30 6,70

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

5,22 4,79 5,06 4,67

12 Real Estate 2,56 2,62 2,57 2,62

13 Jasa Perusahaan 2,52 2,29 2,57 2,31

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahnan dan Jaminan

1,36 1,21 1,40 1,18

15 Jasa Pendidikan 2,39 2,34 2,41 2,35

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0,75 0,78 0,77 0,79

17 Jasa Lainnya 1,41 1,42 1,40 1,42

Sumber: Data BPS Kota Surabaya, 2020 *)Data Sementara




3.2.3 INVESTASI

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota

Surabaya, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong

perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi

secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan

meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena

itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan

produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Kota Surabaya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah

Kota Surabaya senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim

investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Berdasarkan data DPM-PTSP Kota Surabaya, realisasi investasi Kota

Surabaya secara total pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang

semula sebesar Rp51.319.023.276.746 pada tahun 2018 menjadi sebesar

Rp62.390.017.021.951 pada tahun 2019. Peningkatan tersebut

mengindikasikan bahwa Kota Surabaya masih memiliki daya tarik yang

besar terhadap investor untuk menanamkan modalnya di Kota Surabaya.

Mempertimbangkan capaian investasi Kota Surabaya tahun-tahun

sebelumnya, maka pada tahun 2020 investasi Kota Surabaya diperkirakan

sebesar Rp63.000.000.601.550,-. Untuk selengkapnya terkait realisasi

investasi dan perkiraannya terangkum dalam tabel sebagai berikut.




Gambar 3.2 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya


Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

**) Proyeksi DBMPTSP Kota Surabaya , 2020

Tabel 3.3 Realisasi Nilai Investasi di Kota Surabaya


Tahun Total

2019 Rp62.390.017.021.951

2020** Rp63.000.000.601.550

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

**) Proyeksi DBMPTSP Kota Surabaya , 2020

62,3

90,0

17,0

21

,95

1

63

.00

0.0

00

.60

1.5

50

2019 2020**



Kebijakan Pendapatan Daerah IV - 1

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG

DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen perencanaan dan

penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi acuan dalam

penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan

perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana

dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan

rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan

masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output)

maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya

yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel,

IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH




yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kota Surabaya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan

Asli Daerah Kota Surabaya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2021

pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Tahun 2021 diarahkan pada:

1. Pengembangan efisiensi dan transparansi pendapatan;

2. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan

prinsip profesionalitas;

3. Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI)

melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak

alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;

4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan

daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi

daerah;

5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan

dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;

6. Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan

mengacu pada alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)

dalam APBN Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui dalam Rancangan

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

2021 berdasarkan informasi yang tercantum dalam Website Kementerian

Keuangan (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD Tahun 2021 dapat dijadikan

acuan);




7. Penyesuaian penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah

dengan mengacu pada target dan realisasi tahun 2020 dimana terdapat

perubahan akibat pandemi covid – 19;

8. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata

kelola BUMD yang efektif dan efisien.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN

PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 disusun dengan struktur

yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.

Komposisi pendapatan daerah tahun 2021 dengan mempertimbangkan realisasi

tahun 2019, target tahun 2020 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan

III tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berdasarkan realisasi Tahun 2019

sebesar Rp5.381.920.253.810,- sedangkan target Tahun 2020 sebesar

Rp5.584.627.122.979,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III

sebesar Rp3.204.129.479.812,- maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

diproyeksikan sebesar Rp5.535.188.169.410,-

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya

diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya

terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar

Rp4.018.722.251.948,-, sedangkan target Tahun 2020 sebesar





sebesar Rp2.513.710.553.013,- maka pada Tahun 2021 diproyeksikan

sebesar Rp4.442.976.688.357,-

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2019 sebesar

Rp396.244.802.736,- sedangkan target Tahun 2020 sebesar

Rp370.797.682.018,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III

sebesar Rp211.069.268.891,- maka pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar

Rp331.779.236.692,-.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan pada Tahun 2019 sebesar Rp268.575.571.841,- sedangkan

target pada Tahun 2020 sebesar Rp167.501.717.512,- dengan capaian

realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp34.986.426.524,- maka pada

Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp172.056.350.058,-.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp698.377.627.285,-

sedangkan target pada Tahun 2020 sebesar Rp732.862.558.222,- dengan

capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp444.363.231.383.,-

maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada Tahun 2021

sebesar Rp588.375.894.302,-.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar

Rp3.189.960.466.538,- sedangkan target pada Tahun 2020 sebesar


sebesar Rp2.048.696.814.759,- maka pada Tahun 2021 diproyeksikan

sebesar Rp2.891.701.734.960,-. Adapun sumber-sumber dari pendapatan

transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.086.963.524.447,-

sedangkan target pada Tahun 2020 sebesar Rp2.360.284.999.130,-




dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar

Rp1.732.217.777.086,- maka pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar

Rp2.069.382.681.000,- yang terdiri dari :

a. Dana Perimbangan sebesar Rp2.021.185.078.000,- meliputi :

a) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.603.446.318.000,- meliputi::

1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp381.883.161.000,-

2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.221.563.157.000,-

b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp417.738.760.000,- meliputi :

1) DAK Fisik sebesar Rp25.473.099.000,-

2) DAK Non Fisik sebesat Rp392.265.661.000,-

2. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.102.996.942.091,-

sedangkan target pada Tahun 2020 sebesar Rp954.463.531.605,-

dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar

Rp316.479.037.673,- maka pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar

Rp822.319.053.960,- Transfer Antar Daerah sebesar

Rp822.319.053.960,- yaitu :

a) Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp818.613.653.960,-

b) Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.705.400.000,-

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi

pada Tahun 2019 sebesar Rp193.272.300.435,- dan target pada Tahun 2020

sebesar Rp183.711.200.000,- sampai dengan triwulan III masih belum ada

realisasi maka Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp207.145.000.000,-.

Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2019 dikelola oleh 18 Perangkat

Daerah dan Tahun 2020 dikelola oleh 16 Perangkat Daerah yang terdiri dari 1

Badan, 12 Dinas, 1 Bagian serta 2 RSUD. Realisasi pendapatan tahun 2019,

target pendapatan tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021 disajikan pada tabel 4.1.




Tabel 4.1

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Per Perangkat Daerah

Tahun 2019 – 2021

No Perangkat Daerah Realisasi Tahun

2019 Target Tahun 2020

Proyeksi Tahun 2021

1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

7.821.766.271.190 8.241.028.469.229 7.822.972.291.141

2 RSUD Dr. Mohamad Soewandhie 195.595.978.253 178.931.275.278 182.593.275.208

3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

185.173.343.493 189.023.801.677 152.504.359.293

4 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

170.914.958.039 79.987.236.578 79.830.125.553

5 Dinas Kesehatan 122.413.084.793 113.311.576.600 116.281.699.800

6 RSUD Bhakti Dharma Husada 103.446.499.437 112.680.509.065 112.680.509.065

7 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

77.641.265.322 79.470.780.277 78.243.770.800

8 Dinas Perhubungan 63.125.076.841 64.000.000.000 64.748.383.102

9 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.858.816.791 6.923.970.189 6.477.088.000

10 Dinas Tenaga Kerja 5.388.267.840 6.888.960.000 5.772.000.000

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.439.420.000 4.902.300.000 4.258.320.000

12 Dinas Perdagangan 2.224.876.004 2.102.355.000 2.207.955.000

13 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

3.236.536.930 2.220.924.941 2.836.687.500

14 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.766.478.000 525.677.000 1.378.990.000

15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 668.637.440 649.084.000 695.865.908

16 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

435.709.210 439.933.880 553.584.000

17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

32.981.200 - -

18 Dinas Kebakaran 24.820.000 - -

JUMLAH 8.765.153.020.783 9.083.086.853.714 8.634.034.904.370

Sumber data : BPKPD, Bappeko, Perangkat Daerah Penghasil, diolah 2020

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019, Target

Tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021 dituangkan ke dalam tabel 4.2.




Tabel 4.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Tahun 2019 – 2021

No. Uraian Realisasi Tahun 2019 Target Tahun 2020 Proyeksi Tahun 2021

1 Pendapatan Asli Daerah 5.381.920.253.810 5.584.627.122.979 5.535.188.169.409

a. Pajak Daerah 4.018.722.251.948 4.313.465.165.227 4.442.976.688.357

b. Retribusi Daerah 396.244.802.736 370.797.682.018 331.779.236.692

c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan

268.575.571.841 167.501.717.512 172.056.350.058

d. Lain-Lain PAD yang sah 698.377.627.285 732.862.558.222 588.375.894.302

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.381.920.253.810 5.584.627.122.979 5.535.188.169.410

2 Pendapatan Transfer 6.456.345.679.390 5.694.014.077.000

a. Transfer Pemerintah Pusat 2.086.963.524.447 2.360.284.999.130 2.069.382.681.000 1) Dana Perimbangan 2.001.327.643.447 2.266.326.381.130 2.021.185.078.000 a) Dana Transfer Umum 1.620.944.079.176 1.829.734.299.130 1.603.446.318.000 (1) DBH 366.599.677.176 499.291.555.130 381.883.161.000 (2) DAU 1.254.344.402.000 1.330.442.744.000 1.221.563.157.000 b) Dana Transfer Khusus 380.383.564.271 436.592.082.000 417.738.760.000 (1) DAK Fisik 25.385.942.058 30.330.923.000 25.473.099.000 (2) DAK Non Fisik 354.997.622.213 406.261.159.000 392.265.661.000 2) Dana Insentif Daerah 85.635.881.000 93.958.618.000 48.197.603.000 3) Dana Otonomi Khusus 0 0 0 4) Dana Keistimewaan 0 0 0 5) Dana Desa 0 0 0

b. Transfer Antar - Daerah 1.102.996.942.091 954.463.531.605 822.319.053.960




No. Uraian Realisasi Tahun 2019 Target Tahun 2020 Proyeksi Tahun 2021

1) Pendapatan Bagi Hasil 1.099.625.542.091 950.443.102.605 818.613.653.960 2) Pendapatan Bantuan Keuangan 3.371.400.000 4.020.429.000 3.705.400.000

Jumlah Pendapatan Transfer 3.189.960.466.538 3.314.748.530.735 2.891.701.734.960

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Hibah

b. Dana Darurat

c.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 193.272.300.435 183.711.200.000 207.145.000.000

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 193.272.300.435 183.711.200.000 207.145.000.000

Jumlah Pendapatan 8.765.153.020.783 9.083.086.853.714 8.634.034.904.370

Sumber data : BPKPD, Bappeko, Perangkat Daerah Penghasil, diolah 2020




4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam PencapaianTarget Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai

target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai

berikut:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan

oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2 RSUD;

2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara

daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPKPD;

3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif

pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di

dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang dilaksanakan oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2

RSUD;

4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari

sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif yang

dilaksanakan oleh TAPD;

5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;

6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan

pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah

Pusat yang dilaksanakan oleh TAPD.



Kebijakan Belanja Daerah V - 1

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota,

juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur

penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan

umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja

operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek

yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal

digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja

tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung,

belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset

tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran

atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja

transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada

V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH




pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan

keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 mengamanatkan penyusunan kebijakan umum APBD dan

prioritas dan plafon anggaran berpedoman pada rencana kerja

Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah. Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya Tahun 2021,

menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, yang telah disepakati dalam berita acara antara

Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

serta menjadi lampiran tidak terpisahkan dalam Kebijakan Umum APBD

Kota Surabaya Tahun 2021.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan

semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga

wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan

daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan

pembangunan daerah melaluai efektifitas dan efisiensi belanja untuk

mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam

RPJMD Kota Surabaya serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan terjadinya

penjadwalan ulang terhadap target program dan kegiatan tahun 2020,




sehingga pada kebijakan belanja pada tahun 2021 selain diarahkan pada

pencapaian target program dan kegiatan tahun 2020 juga untuk

memenuhi target program dan kegiatan tahun 2020 yang tertunda.

Berdasakan visi Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu “Surabaya

Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis

Ekologi” Belanja Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2021 disesuaikan

dengan tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021 yaitu “

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus

pembangunan Pemulihan Industri,Pariwisata dan Investasi, Reformasi

Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial

dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana guna Mewujudkan Visi

Pembangunan Kota Surabaya” diarahkan untuk:

1. Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19;

2. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan

memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas

kota yang terpadu dan efisien;

3. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai

aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,

pendidikan, sosial dan ekonomi;

4. Pemulihan dan penguatan sistem kesehatan;

5. Penguatan sistem jaring pengaman sosial;

6. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai nilai budaya lokal

dalam sendi kehidupan masyarakat;

7. Peningkatan ketahanan pangan;

8. Peningkatan ketahanan bencana;

9. Peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan

publik;

10. Transparansi pengelolaan belanja daerah didukung sistem

informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan;




11. Pelaksanaan skenario tatanan normal baru dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan

protokol COVID19;

12. Pelaksanaan program skala besar dan prioritas.

5.2. RENCANA BELANJA DAERAH

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2019 dan target

Belanja Daerah pada tahun 2020, maka perkiraan Belanja daerah pada

tahun 2021 sebesar Rp9.802.025.013.895,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp7.244.432.023.916,- dengan rincian

sebagai berikut :

a. Belanja pegawai Rp2.625.778.955.905,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp3.941.002.760.011,-

c. Belanja Hibah Rp677.585.748.200,-

d. Belanja Bansos Rp64.559.800,-.

2. Belanja Modal sebesar Rp2.541.342.989.979,- dengan rincian sebagai

berikut :

a. Belanja Tanah Rp514.795.384.248,-

b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp344.465.055.888,-

c. Belanja Bangunan dan Gedung Rp704.194.106.318,-

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp972.957.380.052,-

e. Belanja aset tetap lainnya Rp4.931.063.473,-

3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.000.000.000,-

4. Belanja Transfer sebesar Rp1.250.000.000,- dengan rincian sebagai

berikut :

a. Belanja Bagi Hasil Rp750.000.000,-

b. Belanja Bantuan Keuangan Rp500.000.000,-.

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2019 serta target

belanja daerah pada tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021 dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:




Tabel 5.1

Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2019 dan Target Belanja Daerah Pada Tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021

Realisasi 2019 Target 2020 Proyeksi 2021

BELANJA DAERAH

1 Belanja Operasi 6.402.782.884.974,00 7.216.268.195.507,00 7.244.432.023.916,00

a Belanja Pegawai 2.558.554.756.011,00 2.715.889.985.106,00 2.625.778.955.905,00

b Belanja Barang dan Jasa 3.748.395.575.280,00 4.121.863.608.160,00 3.941.002.760.011,00

c Belanja Bunga

d Belanja Subsidi

e Belanja Hibah; dan 95.832.553.683,00 378.514.602.241,00 677.585.748.200,00

f Belanja Bantuan Sosial 64.559.800,00

2 Belanja Modal 2.754.304.824.082,00 3.081.529.510.506,00 2.541.342.989.979,00

a Belanja Tanah 514.795.384.248,00

b Belanja Peralatan dan Mesin 344.465.055.888,00

c Belanja Bangunan dan Gedung 704.194.106.318,00

d Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan 972.957.380.052,00

e Belanja modal aset tetap lainnya 4.931.063.473,00

3 Belanja Tidak Terduga 1.574.969.146,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

Belanja Tidak Terduga 1.574.969.146,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

4 Belanja Transfer 3.993.261.630,00 9.427.850.000,00 1.250.000.000,00

a Belanja Bagi Hasil 2.218.293.630,00 750.000.000,00 750.000.000,00

b Belanja Bantuan Keuangan 1.774.968.000,00 8.677.850.000,00 500.000.000,00

9.162.655.939.832,00 10.322.225.556.013,00 9.802.025.013.895,00 Jumlah Belanja Daerah

Uraian



Kebijakan Pembiayaan Daerah VI - 1

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan peneriman pembiayaan tahun 2021 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;

2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;

5. Penghematan belanja;

6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum

terselesaikan; dan/atau

7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana

pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar

Rp1.177.990.109.525,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya (SiLPA)

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaraan pembiayaan tahun 2021 dialokasikan untuk penyertaan

modal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012

tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar

Rp601.043.085.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanah seluas 15,3 Ha (lima belas koma tiga hektar) sebagaimana dimaksud

dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/ Kelurahan Darmo dan Sertipikat Hak

Pakai Nomor 3/ Kelurahan Darmo, senilai Rp565.868.600.000,00 (lima ratus

VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH



Kebijakan Pembiayaan Daerah VI - 2

enam puluh lima milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus

ribu rupiah);

b. Uang tunai sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah).

Sampai dengan Tahun 2019 penyertaan modal berupa uang tunai kepada

Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar

Rp35.174.485.000,- maka Tahun 2021. Pengeluaran pembiayaan diestimasikan

sebesar Rp10.000.000.000,-



Strategi Pencapaian VII - 1

Kebijakan umum APBD Tahun 2021 disusun sesuai dengan arah

kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan

pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2021. Pencapaian arah

kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan

APBD 2021.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai

target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit

sebagai berikut:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang

dilaksanakan oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2 RSUD;

2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak

secara daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPKPD;

3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif

pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan

di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh 17 Organisasi Perangkat

Daerah serta 2 RSUD;

4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber

penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara

intensif yang dilaksanakan oleh TAPD;

VII

STRATEGI PENCAPAIAN




5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat

Daerah;

6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara

mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah

kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh TAPD.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi

sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan sentra

wisata kuliner, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi,

pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap

menerapkan protokol kesehatan;

2. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan

khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk kegiatan peningkatan kapasitas

koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kegiatan

peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas

masyarakat pelaku usaha bidang kepariwisataan pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata;

3. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan

memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota

yang terpadu dan efisien;

4. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan melalui upaya

pemilahan sampah dengan metoda 3R melalui pembangunan TPS 3R

untuk mendukung penurunan sampah yang masuk ke TPA, serta

pembangunan fasilitas PLTSA;

5. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 21,57% untuk penguatan

penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan

nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan




minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana

prasarana pendidikan;

6. Anggaran kesehatan dialokasikan 17,37% untuk penguatan program

promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer

dan rujukan, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal

health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak

menular serta sistem kesehatan terintegrasi;

7. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan

sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

8. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui

partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman

nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta

upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan

kawasan cagar budaya;

9. Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi

pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;

10. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana

mandiri di masyarakat;

11. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan

intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada

masyarakat;

12. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

melalui eGovernment untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap

muka;

13. Penyediaan sarana prasarana sesuai dengan standar protokol

kesehatan pada gedung pendidikan, kesehatan dan gedung

pemerintah serta sarana publik.

14. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan

mengedepankan prinsip money follow program.




7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai

target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD

terlampaui;

2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan

koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur;

3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur;

4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah

terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.



Penutup VIII - 1

Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati,

menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD

Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, antara DPRD dengan Pemerintah

Kota Surabaya, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah(RKA-PD),

dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan

dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam

mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan

demikian diharapkan Masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan manfaatnya

secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Apabila dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021

menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang menyebabkan

perubahan pada Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan

penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah

dan Pimpinan DPRD Kota Surabaya.

VIII

PENUTUP



Penutup VIII - 2

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Surabaya,

PIMPINAN DPRD

DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP KETUA

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag

WAKIL KETUA

Drs. A. HERMAS THONY, M.Si

WAKIL KETUA

RENI ASTUTI, S.Si WAKIL KETUA

Surabaya,

Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub

Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1.1.2 PROGRAM

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan

Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

Peningkatan dan

Pemetaan Mutu

Kelembagaan Sekolah

Dasar

259 lembaga 1.01.02.2.01.28 Pembinaan

Kelembagaan dan Manajemen

Sekolah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

Peningkatan dan

Pemetaan Mutu

Kelembagaan Sekolah

Dasar

259 lembaga Sekolah Dasar Negeri

dan Swasta di Kota

Surabaya yang

mengikuti akreditasi

336,405,238 Dinas Pendidikan

Jumlah pelaksanaan

kegiatan Penunjang

Peningkatan Prestasi

Jenjang Sekolah Dasar

5 kali 1.01.02.2.01.25 Pembinaan

Minat, Bakat dan Kreativitas

Siswa

Jumlah pelaksanaan

kegiatan Penunjang


Jenjang Sekolah Dasar

5 kali SD Negeri dan SD

Swasta di Kota Surabaya


Jumlah lembaga

penerima sarana

pendidikan sekolah

dasar yang dibiayai dari

dana alokasi khusus

(DAK) Fisik Bidang

Pendidikan

19 Lembaga 1.01.02.2.01.16 Pengadaan

Perlengkapan Sekolah

Jumlah lembaga

penerima sarana

pendidikan sekolah

dasar yang dibiayai

dari dana alokasi

khusus (DAK) Fisik

Bidang Pendidikan

19 Lembaga Lembaga SD Negeri

Penerima DAK Fisik

Bidang Pendidikan

Sekolah Dasar

10,943,063,046 Dinas Pendidikan

Jumlah SD yang

menerima peningkatan

perlengkapan sekolah

dasar

301 lembaga Jumlah SD yang

menerima

peningkatan


dasar

301 lembaga SD Negeri di Kota

Surabaya

Dinas Pendidikan

Jumlah lembaga

sekolah Dasar Negeri

yang mendapatkan

biaya Operasional

Sekolah (BOS) selama

12 bulan

301 lembaga 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan

Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah lembaga

sekolah Dasar Negeri

yang mendapatkan

biaya Operasional

Sekolah (BOS) selama

12 bulan

301 lembaga SD Negeri di Kota

Surabaya


Jumlah guru dan

tenaga kependidikan

yang mengikuti

kegiatan fasilitasi

pengembangan

kompetensi guru dan

tenaga kependidikan

800 Orang 1.01.02.2.01.27 Pengembangan

Karir Pendidik dan Tenaga

Kependidikan pada Satuan


Jumlah guru dan

tenaga kependidikan

yang mengikuti

kegiatan fasilitasi

pengembangan

kompetensi guru dan

tenaga kependidikan

800 Orang Kantor Dinas

Pendidikan, SD dan SMP

di Kota Surabaya


Jumlah kegiatan

Apresiasi Guru dan

Tenaga Kependidikan

yang dilaksanakan

1 Kali Jumlah kegiatan

Apresiasi Guru dan

Tenaga Kependidikan

yang dilaksanakan

1 Kali Gedung milik

Pemerintah Kota

Surabaya

Dinas Pendidikan

Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah

kebutuhan SD/MI 100,00%; Persentase daya

tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan

SMP/MTS 100,00%; Persentase guru SD yang

memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang

dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan

dan ilmu pendidikan atau AKTA 4 100,00%;

Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian

kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang

diajar 100,00%; Persentase ketuntasan pendidikan

kesetaraan paket A 87,10%; Persentase

ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B

89,66%; Persentase ketuntasan pendidikan

kesetaraan paket C 91,37%; Persentase

ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan

pelatihan 74,50%; Persentase ketuntasan

pendidikan PAUD 79,75%; Persentase lembaga

pendidikan SD/MI yang tertib administrasi 83,18%;

Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana

prasarananya sesuai standar 93,19%; Persentase

lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib

administrasi 88,88%; Persentase lembaga

pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai

standar 96,04%; Persentase prasarana pendidikan

dalam kondisi baik 100,00%; Persentase prestasi

akademik peserta didik SD pada lomba tingkat

kota/provinsi/nasional/internasional 0,15%;

Persentase prestasi akademik SMP pada event

tingkat provinsi/nasional/internasional 0,30%;

Persentase prestasi non akademik peserta didik

PAUD pada lomba tingkat

kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional

0,20%; Persentase tenaga kependidikan

(administrasi) SD yang berkualitas 85,00%;

Persentase tenaga kependidikan (administrasi)

SMP yang berkualitas 90,00%;

BERITA ACARA KESEPAKATAN NOMOR 903/9191/436.8.1/2020 dan 29 TAHUN 2020 Tanggal 12 OKTOBER 2020

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program

Indikator Kinerja

LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PENAMBAHAN KEGIATAN

LAMPIRAN PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN 2021

Sumber

DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran

Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Halaman 1 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program

Indikator KinerjaSumber

DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Sekolah Dasar

sederajat yang

mendapatkan biaya

pendidikan daerah

selama 12 bulan

407 lembaga 1.01.02.2.01.21 Penyediaan

Biaya Personil Peserta Didik

Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar

sederajat yang

mendapatkan biaya

pendidikan daerah

selama 12 bulan

692 lembaga 230,091,800,584 Dinas Pendidikan

Jumlah sekolah yang

mendapatkan fasilitas

operasional selama 12

bulan

298 Lembaga 1.01.02.2.01.26 Penyediaan

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan bagi Satuan


Jumlah sekolah yang



bulan

298 Lembaga Sekolah Dasar Negeri

dan Sekolah Menengah

Negeri


Jumlah peserta yang

mengikuti Pelaksanaan

Ujian sekolah dasar

dan Calistung SD

93864 orang 1.01.02.2.01.23

Penyelenggaraan Proses Belajar

dan Ujian bagi Peserta Didik

Jumlah peserta yang

mengikuti

Pelaksanaan Ujian

sekolah dasar dan

Calistung SD

93864 orang Semua sekolah Dasar di

Kota Surabaya yang

terdaftar sebagai

penyelengggara

Kegiatan Ujian Sekolah


Jumlah

Fasilitas/Gedung

Pendidikan yang

dibangun dan

direhabilitasi

58 bangunan 1.01.02.2.01.06 Pembangunan

Sarana, Prasarana dan Utilitas

Sekolah

Jumlah

Fasilitas/Gedung

Pendidikan yang

dibangun dan

direhabilitasi

58 bangunan Fasilitas Pendidikan

milik Pemerintah Kota

Surabaya yang

memerlukan rehab

serta pembangunan

baru

117,599,157,789 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang

Jumlah

Gedung/Fasilitas

Pendidikan yang

dipelihara

160 bangunan 1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan

Rutin Sarana, Prasarana dan

Utilitas Sekolah

Jumlah

Gedung/Fasilitas

Pendidikan yang

dipelihara

160 bangunan Gedung Pendidikan


Surabaya


Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang1.01.02.2.02 Pengelolaan

Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

peningkatan dan

pemetaan mutu

kelembagaan sekolah

menengah

294 Lembaga 1.01.02.2.02.41 Pembinaan


Sekolah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

peningkatan dan

pemetaan mutu

kelembagaan sekolah

menengah

294 Lembaga SMP di Kota Surabaya 448,824,142 Dinas Pendidikan

Jumlah pelaksanaan

kegiatan Penunjang


Jenjang Sekolah

Menengah

1 Kali 1.01.02.2.02.38 Pembinaan

Minat, Bakat dan Kreativitas

Siswa

Jumlah pelaksanaan

kegiatan Penunjang


Jenjang Sekolah

Menengah

1 Kali SMP Negeri dan SMP



Jumlah lembaga

penerima sarana

sekolah menengah

yang dibiayai dari dana

alokasi khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan

4 Lembaga 1.01.02.2.02.27 Pengadaan

Perlengkapan Sekolah

Jumlah lembaga

penerima sarana

sekolah menengah

yang dibiayai dari

dana alokasi khusus

(DAK) Fisik Bidang

Pendidikan

4 Lembaga Lembaga SMP Negeri

Penerima DAK Fisik

Sekolah Menengah


Jumlah SMP yang

menerima peningkatan


menengah

63 Lembaga Jumlah SMP yang

menerima

peningkatan


menengah

63 Lembaga SMP Negeri di Kota

Surabaya

Dinas Pendidikan





































Halaman 2 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga

sekolah Menengah

Negeri yang

mendapatkan biaya

Operasional Sekolah

(BOS) selama 12 bulan

63 Lembaga 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan

Dana BOS Sekolah Menengah

Pertama

Jumlah lembaga

sekolah Menengah

Negeri yang

mendapatkan biaya

Operasional Sekolah

(BOS) selama 12 bulan

63 Lembaga SMP Negeri di Kota

Surabaya


Jumlah guru dan

tenaga kependidikan

yang mengikuti

kegiatan fasilitasi

pengembangan

kompetensi guru dan

tenaga kependidikan

1231 orang 1.01.02.2.02.40 Pengembangan



Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama

Jumlah guru dan

tenaga kependidikan

yang mengikuti

kegiatan fasilitasi

pengembangan

kompetensi guru dan

tenaga kependidikan

1231 orang Kantor Dinas


di Kota Surabaya


Jumlah kegiatan

Apresiasi Guru dan

Tenaga Kependidikan

yang dilaksanakan

1 Kali Jumlah kegiatan

Apresiasi Guru dan

Tenaga Kependidikan

yang dilaksanakan

1 Kali Gedung milik

Pemerintah Kota

Surabaya

Dinas Pendidikan

Jumlah sekolah

Menengah sederajat

yang mendapatkan

biaya pendidikan

daerah selama 12

bulan



Sekolah Menengah Pertama

Jumlah sekolah

Menengah sederajat

yang mendapatkan

biaya pendidikan

daerah selama 12

bulan

305 lembaga SMP Negeri dan SMP


yang menerima BOPDA


Jumlah sekolah yang



bulan

63 Lembaga 1.01.02.2.02.39 Penyediaan

Pendidik dan Tenaga


Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama

Jumlah sekolah yang



bulan

63 Lembaga Sekolah Dasar Negeri


Negeri


Jumlah peserta yang

mengikuti Ujian

Nasional Sekolah

Menengah

40993 Orang 1.01.02.2.02.36


dan Ujian bagi Peserta Didik

Jumlah peserta yang

mengikuti Ujian

Nasional Sekolah

Menengah

40993 Orang Semua Sekolah

Menengah di Kota

Surabaya yang terdaftar

sebagai penyelengggara

Kegiatan Ujian Nasional



Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

penyediaan bantuan

operasional

penyelenggaraan

PAUD yang dibiayai

dari Dana Alokasi

Khusus (DAK) Non Fisik

selama 12 Bulan


Dana BOP PAUD

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

penyediaan bantuan

operasional

penyelenggaraan

PAUD yang dibiayai

dari Dana Alokasi

Khusus (DAK) Non

Fisik selama 12 Bulan

2618 lembaga Lembaga PAUD

penerima DAK PAUD






































Halaman 3 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah pendidik PAUD

yang mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Pendidikan PAUD

Jumlah pendidik

PAUD yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

12010 orang Lembaga PAUD di Kota

Surabaya dan Kantor

Dinas Pendidikan Kota

Surabaya


Jumlah Lembaga PAUD

yang mendapatkan

Pengembangan

Pendidikan Anak Usia

Dini



PAUD

Jumlah Lembaga

PAUD yang

mendapatkan

Pengembangan


Dini

2 lembaga Lembaga PAUD di Kota

Surabaya


Jumlah sekolah yang



bulan


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan bagi Satuan PAUD

Jumlah sekolah yang



bulan



Negeri


Jumlah Lembaga PAUD

yang mendapatkan

Pengembangan


Dini

1335 lembaga 1.01.02.2.03.13


PAUD

Jumlah Lembaga

PAUD yang

mendapatkan

Pengembangan


Dini

1335 lembaga Lembaga PAUD di Kota

Surabaya


Jumlah pelaksanaan

kegiatan pembelajaran

dan sumber belajar

pendidikan keluarga

2 kali Jumlah pelaksanaan

kegiatan

pembelajaran dan

sumber belajar

pendidikan keluarga

2 kali Kantor Dinas Pendidikan

Kota Surabaya

Dinas Pendidikan


Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Jumlah lembaga yang

mengikuti kegiatan

Pembinaan Lembaga

Kursus dan Pelatihan

serta PKBM



Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah lembaga yang

mengikuti kegiatan

Pembinaan Lembaga

Kursus dan Pelatihan

serta PKBM

289 lembaga Kantor Dinas Pendidikan

Kota Surabaya


Jumlah SKB yang

mendapatkan

peningkatan sarana

1 lembaga 1.01.02.2.04.09 Pengadaan

Perlengkapan Pendidikan


Jumlah SKB yang

mendapatkan

peningkatan sarana

1 lembaga 4 PKBM 198,970,000 Dinas Pendidikan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

penyediaan bantuan

operasional

penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan

yang dibiayai dari Dana

Alokasi Khusus (DAK)

Non Fisik selama 12

Bulan


Dana BOP Sekolah


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

penyediaan bantuan

operasional

penyelenggaraan

Pendidikan

Kesetaraan yang

dibiayai dari Dana

Alokasi Khusus (DAK)

Non Fisik selama 12

Bulan

31 lembaga 6,157,500,000 Dinas Pendidikan





































Halaman 4 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah guru TPA/TPQ

dan kelas minggu yang

mendapatkan fasilitasi

pelaksanaan TPA/TPQ

dan kelas minggu




Pendidikan


Jumlah guru TPA/TPQ

dan kelas minggu

yang mendapatkan

fasilitasi pelaksanaan

TPA/TPQ dan kelas

minggu

13000 orang TPA/TPQ hasil verifikasi

dari Kemenag


Jumlah lembaga yang


pembinaan pendidikan

kesetaraan




Jumlah lembaga yang


pembinaan

pendidikan

kesetaraan

1 lembaga PKBM yang ditunjuk 383,176,601 Dinas Pendidikan

Jumlah lembaga yang


pembinaan pendidikan

kesetaraan

33 lembaga 1.01.02.2.04.12



Jumlah lembaga yang


pembinaan

pendidikan

kesetaraan

33 lembaga PKBM yang ditunjuk 4,100,242,950 Dinas Pendidikan

2 1.1.3 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KURIKULUM

1.01.03.2.01 Penetapan

Kurikulum Muatan Lokal

Pendidikan Dasar

Jumlah lembaga yang

mengikuti kegiatan

Peningkatan Kualitas

Kegiatan Belajar

Mengajar Sekolah

Dasar

669 lembaga 1.01.03.2.01.01 Penyusunan

Kompetensi Dasar Muatan

Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah lembaga yang

mengikuti kegiatan


Kegiatan Belajar

Mengajar Sekolah

Dasar

669 lembaga Satuan Pendidikan

Penyelenggara

Pembelajaran dan

Penilaian


Jumlah lembaga yang

mengikuti kegiatan


Kegiatan Belajar

Mengajar Sekolah

Menengah

245 Lembaga 1.01.03.2.01.02 Penyusunan

Silabus Muatan Lokal

Pendidikan Dasar

Jumlah lembaga yang

mengikuti kegiatan


Kegiatan Belajar

Mengajar Sekolah

Menengah

245 Lembaga Kantor Dinas

Pendidilkan


3 1.1.4 PROGRAM PENDIDIK

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

1.01.04.2.01 Pemerataan

Kuantitas dan Kualitas

Pendidik dan Tenaga


Pendidikan Dasar, PAUD,

dan Pendidikan


Jumlah dokumen

Perencanaan

Penempatan serta

Formasi Guru dan

Tenaga Kependidikan

2 Dokumen 1.01.04.2.01.01 Perhitungan

dan Pemetaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Satuan

Pendidikan Dasar, PAUD, dan

Pendidikan


Jumlah dokumen

Perencanaan

Penempatan serta

Formasi Guru dan

Tenaga Kependidikan

2 Dokumen Kantor Dinas


di Kota Surabaya


4 1.2.2 PROGRAM

PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN

DAN UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

1.02.02.2.01 Penyediaan

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan untuk UKM dan

UKP Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Alat Kesehatan

Yang Diadakan

50 jenis 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan

Rutin dan Berkala Alat

Kesehatan/Alat Penunjang

Medik Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Jumlah Alat

Kesehatan Yang

Diadakan

50 jenis Kantor Dinas Kesehatan 21,285,759,717 Dinas Kesehatan

Jumlah alat kesehatan

pengendalian penyakit

yang diadakan

2 item 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat



Kesehatan

Jumlah alat kesehatan

pengendalian

penyakit yang

diadakan

2 item Kantor Dinas Kesehatan 323,949,144 Dinas Kesehatan





































Persentase prestasi akademik peserta didik SD

pada lomba tingkat




Persentase guru PAUD yang kompeten 100,00%;

Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK

yang kompeten 100,00%;

Angka Kejadian Infeksi Nosokomial 1,00%;

Average Length of Stay (AvLOS) 4 Hari; Bed Turn

Over Ratio (BTO) 45 Kali; Cakupan imunisasi dasar

lengkap 97,80%; Cakupan kelurahan mengalami

KLB yang ditangani <20 jam 100,00%; Cakupan

kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu

(Bindu) 100,00%; Cakupan kunjungan ibu hamil K4

99,01%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap

100,00%; Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan (Tolinakes) 97,74%; Persentase

Kepemilikan Jaminan Kesehatan 100,00%;

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan

prasarana perkantoran 100,00%; Persentase

ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan 100,00%; Persentase


RSUD Bhakti Dharma Husada 100,00%; Persentase


RSUD dr. Mohammad Soewandhie 100,00%;

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

puskesmas dan puskesmas pembantu 83,75%;


RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe

rumah sakit 90,00%; Persentase ketersediaan

sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad

Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

96,40%; Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS

sesuai standar 80,00%; Persentase prasarana

layanan kesehatan dalam kondisi baik 100,00%;

Persentase puskesmas dengan alat kesehatan

sesuai standard 100,00%; Persentase puskesmas

yang terakreditasi 100,00%; Persentase sarana

dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100,00%; Persentase SDM RSUD dr. Mohammad

Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai

standar 52,00%; Persentase TPM memenuhi

syarat higienis sanitasi 84,90%; Prevalensi balita

gizi buruk 0,10%; Prevalensi balita gizi kurang

8,23%; Prevalensi balita stunting 8,89%; Turn Over

Interval (TOI) 3 Hari;

Halaman 5 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Obat dan

Perbekalan Kesehatan

yang diadakan

90 jenis 1.02.02.2.01.17 Pengadaan

Bahan Habis Pakai

Jumlah Obat dan

Perbekalan Kesehatan

yang diadakan

90 jenis 63 Puskesmas dan

Laboratorium

Kesehatan

17,458,956,508 Dinas Kesehatan

Jumlah obat dan

perbekalan kesehatan

dasar di Puskesmas

yang diadakan


Obat, Vaksin

Jumlah obat dan


dasar di Puskesmas

yang diadakan

18 jenis Seluruh Wilayah Kerja

63 Puskesmas


Jumlah Alat Kesehatan

Yang Diadakan


Prasarana dan Pendukung

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Alat

Kesehatan Yang

Diadakan

1 jenis Kantor Dinas Kesehatan 689,853,001 Dinas Kesehatan

Jumlah Sarana

Kesehatan Dasar yang

diadakan


Sarana Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Jumlah Sarana

Kesehatan Dasar yang

diadakan

1 jenis Kantor Dinas Kesehatan 1,676,050,856 Dinas Kesehatan

Jumlah dokumen

analisa pengembangan

sarana dan prasarana

kesehatan

5 dokumen 1.02.02.2.01.07 Pengembangan

Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah dokumen

analisa

pengembangan


kesehatan

5 dokumen Kantor Dinas Kesehatan 259,234,708 Dinas Kesehatan

Jumlah Bangunan

Layanan Kesehatan

yang

dibangun/direhabilitasi

11 bangunan 1.02.02.2.01.03 Pembangunan

Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Bangunan

Layanan Kesehatan

yang

dibangun/direhabilita

si

11 bangunan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu serta RSUD

yang merupakan aset


Surabaya


Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% 1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan



Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor RSUD Bhakti

Dharma Husada

6,991,531,688 RSUD Bhakti Dharma

Husada

Jumlah jenis

pengadaan dan

pemeliharaan alat

kesehatan/Kedokteran





Kesehatan

Jumlah jenis

pengadaan dan

pemeliharaan alat

kesehatan/Kedoktera

n

1 jenis rsud bhakti dharma

husada


Husada

Jumlah jenis

pengadaan dan

pemeliharaan alat

kesehatan/Kedokteran

2 jenis 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat



Kesehatan

Jumlah jenis

pengadaan dan

pemeliharaan alat

kesehatan/Kedoktera

n

2 jenis rsud bhakti dharma

husada


Husada

Jumlah jenis Obat dan

perbekalan Kesehatan

RS yang disediakan


Bahan Habis Pakai



RS yang disediakan

1 jenis RSUD Bhakti Dharma

Husada


Husada



RS yang disediakan


Obat, Vaksin



RS yang disediakan

1 jenis RSUD Bhakti Dharma

Husada


Husada









































Halaman 6 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah jenis

Penyediaan/peningkat

an/pemeliharaan

sarana/prasarana

fasilitas kesehatan

yang bekerjasama

dengan Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial




Jumlah jenis

Penyediaan/peningka

tan/pemeliharaan

sarana/prasarana

fasilitas kesehatan

yang bekerjasama

dengan Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial

1 jenis RSUD BDH 3,529,308,742 RSUD Bhakti Dharma

Husada

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% 1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan



Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor RSUD Dr.

Mohamad Soewandie

11,613,992,964 RSUD dr. Mohamad

Soewandhie

Jumlah jenis alat

kesehatan/kedokteran

yang diadakan dan

dipelihara





Kesehatan

Jumlah jenis alat

kesehatan/kedoktera

n yang diadakan dan

dipelihara

1 jenis RSUD dr. Mohamad

Soewandhie


Soewandhie

Jumlah jenis alat

kesehatan/kedokteran

yang diadakan dan

dipelihara

2 jenis 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat



Kesehatan

Jumlah jenis alat

kesehatan/kedoktera

n yang diadakan dan

dipelihara


Soewandhie


Soewandhie

Jumlah jenis obat dan


rumah sakit yang

disediakan


Bahan Habis Pakai



rumah sakit yang

disediakan


Soewandhie


Soewandhie



rumah sakit yang

disediakan


Obat, Vaksin



rumah sakit yang

disediakan


Soewandhie


Soewandhie

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% 1.02.02.2.01.13 Pengadaan



Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Mohamad Soewandie


Soewandhie

Jumlah jenis alat

kesehatan yang

bersumber dari DAK

Kesehatan yang

diadakan


Sarana Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Jumlah jenis alat

kesehatan yang

bersumber dari DAK

Kesehatan yang

diadakan


Soewandhie


Soewandhie


Layanan Kesehatan untuk

UKM dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas

Kesehatan Yang

Terpenuhi Penunjang

Operasionalnya

63 lembaga 1.02.02.2.02.34 Operasional

Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Lainnya

Jumlah Fasilitas

Kesehatan Yang

Terpenuhi Penunjang

Operasionalnya

63 lembaga Seluruh Wilayah Kerja

Puskesmas Kota

Surabaya


Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

akreditasi

13 lembaga 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan

Akreditasi Fasilitas Kesehatan di

Kabupaten/Kota

Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

akreditasi

13 lembaga 13 Puskesmas 3,228,651,000 Dinas Kesehatan









































Halaman 7 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Kelurahan yang

melaksanakan kegiatan

pencegahan dan

pengendalian penyakit

menular

154 lembaga 1.02.02.2.02.25 Pelayanan

Kesehatan Penyakit Menular

dan Tidak Menular

Jumlah Kelurahan

yang melaksanakan

kegiatan pencegahan

dan pengendalian

penyakit menular


63 Puskesmas


Jumlah orang yang

mendapatkan

pelayanan jaminan

kesehatan

328544 orang 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah orang yang

mendapatkan

pelayanan jaminan

kesehatan

328544 orang Puskesmas dan

Jaringannya se-Kota

Surabaya dan FKTL

(fasilitas kesehatan

tingkat lanjutan) yang

bekerjasma dengan

BPJS Kesehatan


Jumlah orang yang

mendapatkan

pelayanan jaminan

kesehatan

580000 orang Jumlah orang yang

mendapatkan

pelayanan jaminan

kesehatan

580000 orang Puskesmas dan

Jaringannya se-Kota

Surabaya dan FKTL

(fasilitas kesehatan

tingkat lanjutan) yang

bekerjasma dengan

BPJS Kesehatan

Dinas Kesehatan

Jumlah ibu, calon

pengantin wanita

(CPW), dan balita yang

mendapatkan layanan

perbaikan gizi


Pelayanan Kesehatan Gizi

Masyarakat

Jumlah ibu, calon

pengantin wanita

(CPW), dan balita

yang mendapatkan

layanan perbaikan gizi

375 orang Seluruh Wilayah Kerja

63 Puskesmas


Jumlah Kunjungan Ibu

yang mendapatkan

perawatan kehamilan,

persalinan dan nifas

serta perawatan bayi

baru lahir di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

691 kunjungan 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Ibu

Bersalin

Jumlah Kunjungan Ibu

yang mendapatkan

perawatan kehamilan,

persalinan dan nifas

serta perawatan bayi

baru lahir di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

691

kunjungan

Puskesmas/Puskesmas

PONED/RS Pemerintah/

RS TNI/POLRI


Jumlah Lembaga yang

melakukan Upaya

Pelayanan Kesehatan

Keluarga


Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah Lembaga yang

melakukan Upaya

Pelayanan Kesehatan

Keluarga

64 lembaga Wilayah Kerja

Puskesmas di Kota

Surabaya


Jumlah Puskesmas

yang melakukan Upaya

Penyehatan

Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga


Pelayanan Kesehatan

Lingkungan

Jumlah Puskesmas

yang melakukan

Upaya Penyehatan

Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan

Olahraga


63 Puskesmas


Jumlah lembaga yang

melaksanakan

Pembinaan Terpadu

Penyakit Tidak

Menular


Pelayanan Kesehatan pada Usia

Produktif

Jumlah lembaga yang

melaksanakan

Pembinaan Terpadu

Penyakit Tidak

Menular


63 Puskesmas










































Halaman 8 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

melaksanakan upaya

pelayanan kesehatan

khusus dan tradisional


Pelayanan Kesehatan

Tradisional, Akupuntur, Asuhan

Mandiri dan Tradisional Lainnya

Jumlah lembaga yang

melaksanakan upaya

pelayanan kesehatan

khusus dan tradisional

64 lembaga Rumah ABK dan

Puskesmas dengan

Pelayanan Kesehatan

Tradisional

635,570,567 Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

Surveilans Terpadu dan

Pembinaan Imunisasi


Surveilans Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

Surveilans Terpadu

dan Pembinaan

Imunisasi


63 Puskesmas


Jumlah lokasi kejadian

kegawatdaruratan

yang dilayani

900 lokasi 1.02.02.2.02.24 Pengelolaan

Upaya Pengurangan Risiko Krisis

Kesehatan dan Pasca Krisis

Kesehatan

Jumlah lokasi kejadian

kegawatdaruratan

yang dilayani

900 lokasi Seluruh Wilayah Kerja

63 Puskesmas


Jumlah Pasien RS yang

Mendapatkan

Pelayanan Medik

2218 orang 1.02.02.2.02.32 Operasional

Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah Pasien RS yang

Mendapatkan

Pelayanan Medik

2218 orang RSUD Bhakti Dharma

Husada dan domisili

pasien RSUD Bhakti

Dharma Husada


Husada

Jumlah pasien yang

mendapatkan

pelayanan

keperawatan



Masyarakat

Jumlah pasien yang

mendapatkan

pelayanan

keperawatan

13514 orang RSUD Bhakti Dharma

Husada surabaya


Husada

Jumlah kegiatan

Promosi Kesehatan

yang Dilaksanakan

115 kali 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan

Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah kegiatan

Promosi Kesehatan

yang Dilaksanakan

115 kali RSUD Bhakti Dharma

Husada

618,710,239 RSUD Bhakti Dharma

Husada

Jumlah kegiatan

layanan medik Rumah

Sakit yang

diselenggarakan

155 kali 1.02.02.2.02.32 Operasional

Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah kegiatan

layanan medik Rumah

Sakit yang

diselenggarakan

155 kali RSUD dr. Moahamad

Soewandhie


Soewandhie

Jumlah jenis kegiatan

pengembangan

manajemen rumah

sakit yang dilaksanakan

4 jenis 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan

Akreditasi Fasilitas Kesehatan di

Kabupaten/Kota

Jumlah jenis kegiatan

pengembangan

manajemen rumah

sakit yang

dilaksanakan


Soewandhie

671,893,860 RSUD dr. Mohamad

Soewandhie

Jumlah pasien yang

mendapatkan

pelayanan gizi rumah

sakit



Masyarakat

Jumlah pasien yang

mendapatkan

pelayanan gizi rumah

sakit

28340 orang RSUD dr. Mohamad

Soewandhie


Soewandhie

1.02.02.2.03

Penyelenggaraan Sistem

Informasi Kesehatan secara

Terintegrasi

Jumlah sistem

informasi manajemen

kesehatan yang

dikembangkan

1 aplikasi 1.02.02.2.03.01 Pengelolaan

Data dan Informasi Kesehatan

Jumlah sistem

informasi manajemen

kesehatan yang

dikembangkan

1 aplikasi Seluruh Layanan

Kesehatan Milik

Pemerintah Kota

surabaya


1.02.02.2.04 Penerbitan Izin

Rumah Sakit Kelas C dan D

serta Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga yang

melaksanakan

pelayanan kesehatan

primer

64 lembaga 1.02.02.2.04.03 Peningkatan

Mutu Pelayanan Fasilitas

Kesehatan

Jumlah lembaga yang

melaksanakan

pelayanan kesehatan

primer


63 Puskesmas dan

Laboratorium

Kesehatan










































Halaman 9 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Sarana

Kesehatan yang Dibina

dan Diawasi

134 lembaga 1.02.02.2.04.04 Penyiapan

Perumusan dan Pelaksanaan

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah Sarana

Kesehatan yang

Dibina dan Diawasi

134 lembaga Rumah Sakit, Klinik

Utama di Kota Surabaya


5 1.2.3 PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN

1.02.03.2.02 Perencanaan

Kebutuhan dan

Pendayagunaan

Sumberdaya Manusia

Kesehatan untuk UKP dan

UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan

pembinaan dan

pengembangan SDM di

bidang kesehatan

27 kali 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan

Pengawasan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Jumlah Kegiatan

pembinaan dan

pengembangan SDM

di bidang kesehatan

27 kali Kantor Dinas Kesehatan

dan Wilayah Kerja 63

Puskesmas


Jumlah kegiatan

monitoring dan

evaluasi pelayanan

keperawatan yang

diadakan


Pengawasan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Jumlah kegiatan

monitoring dan

evaluasi pelayanan

keperawatan yang

diadakan

180 kali RSUD dr. Mohamad

Soewandhie


Soewandhie

1.02.03.2.03

Pengembangan Mutu dan

Peningkatan Kompetensi

Teknis Sumber Daya

Manusia Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan

Pengembangan dan

Peningkatan SDM

Kesehatan

75 kali 1.02.03.2.03.01 Pengembangan

Mutu dan Peningkatan

Kompetensi Teknis Sumber

Daya Manusia Kesehatan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan

Pengembangan dan

Peningkatan SDM

Kesehatan

75 kali RSUD BDH 20,709,466,554 RSUD Bhakti Dharma

Husada

Jumlah SDM kesehatan

yang mendapatkan

peningkatan kinerja


Mutu dan Peningkatan

Kompetensi Teknis Sumber

Daya Manusia Kesehatan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah SDM

kesehatan yang

mendapatkan

peningkatan kinerja

200 orang Eksternal dan Internal 33,036,048,299 RSUD dr. Mohamad

Soewandhie

6 1.2.4 PROGRAM SEDIAAN

FARMASI, ALAT KESEHATAN

DAN MAKANAN MINUMAN

1.02.04.2.06 Pemeriksaan

dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Post Market

pada Produksi dan Produk

Makanan Minuman Industri

Rumah Tangga

Jumlah Sampel Yang

Diperiksa

5442 sampel 1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan

Post Market pada Produk

Makanan-Minuman Industri

Rumah Tangga yang Beredar

dan Pengawasan serta Tindak

Lanjut Pengawasan

Jumlah Sampel Yang

Diperiksa

5442 sampel Seluruh Wilayah Kerja

63 Puskesmas


7 1.2.5 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN

1.02.05.2.01 Advokasi,

Pemberdayaan, Kemitraan,

Peningkatan Peran serta

Masyarakat dan Lintas

Sektor Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga yang

melaksanakan kegiatan

Bantuan Operasional

Kesehatan


Upaya Promosi Kesehatan,

Advokasi, Kemitraan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah lembaga yang

melaksanakan

kegiatan Bantuan

Operasional

Kesehatan


63 Puskesmas dan UPTD

Gudang Farmasi


1.02.05.2.02 Pelaksanaan

Sehat dalam rangka

Promotif Preventif Tingkat


Jumlah puskesmas

dengan

Penyelenggaraan

Promosi Kesehatan

63 lembaga 1.02.05.2.02.01

Penyelenggaraan Promosi

Kesehatan dan Gerakan Hidup

Bersih dan Sehat

Jumlah puskesmas

dengan

Penyelenggaraan

Promosi Kesehatan


63 Puskesmas










































Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi 1,00%;

Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada

yang mendapatkan peningkatan kompetensi

sesuai standar 60,00%; Persentase SDM RSUD dr.

Mohammad Soewandhie yang memiliki

kompetensi sesuai standar 52,00%; Persentase

tenaga kesehatan yang memiliki izin 98,18%;

Persentase sample yang memenuhi syarat

keamanan makanan 98,07%;

Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata

madya 100,00%; Persentase rumah sehat 86,44%;

Halaman 10 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

1.02.05.2.03

Pengembangan dan

Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Bersumber Daya

Masyarakat (UKBM) Tingkat


Jumlah lembaga yang

melakukan Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat

63 lembaga 1.02.05.2.03.01 Bimbingan

Teknis dan Supervisi

Pengembangan dan

Pelaksanaan Upaya Kesehatan

Bersumber Daya Masyarakat

(UKBM)

Jumlah lembaga yang

melakukan Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat


63 Puskesmas


8 1.3.10 PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Penyelenggaraan Jalan

Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi jalan dan

kelengkapannya yang

dibangun

23 lokasi 1.03.10.2.01.05 Pembangunan

Jalan

Jumlah lokasi jalan

dan kelengkapannya

yang dibangun

23 lokasi Jalan Arteri Primer,

Arteri Sekunder dan

Kolektor Sekunder di

Kota Surabaya

182,216,125,704 Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah lokasi jembatan

yang dibangun


Jembatan

Jumlah lokasi

jembatan yang

dibangun


Arteri Sekunder dan


Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah lokasi tanah

dan / atau bangunan

yang disediakan bagi

pembangunan

infrastruktur

5 lokasi 1.03.10.2.01.02 Pembebasan

Lahan/Tanah untuk

Penyelenggaraan Jalan

Jumlah lokasi tanah

dan / atau bangunan

yang disediakan bagi

pembangunan

infrastruktur

5 lokasi JLLB, JLLT, Manukan

Wonorejo, Candi Lontar,

Prof. Dr. Moestopo


Bina Marga dan

Pematusan


kelengkapannya yang

dipelihara

1462 lokasi 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan

Rutin Jalan

Jumlah lokasi jalan

dan kelengkapannya

yang dipelihara


Arteri Sekunder,

Kolektor Primer dan


Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah dokumen

monitoring dan

evaluasi

pembangunan/rehab

jalan dan jembatan

12 dokumen 1.03.10.2.01.23 Pengawasan

Teknis Penyelenggaraan

Jalan/Jembatan

Jumlah dokumen

monitoring dan

evaluasi

pembangunan/rehab

jalan dan jembatan

12 dokumen Jalan Arteri Primer,

Arteri Sekunder dan


Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan dan

rehabilitasi jalan dan

jembatan yang disusun

37 dokumen 1.03.10.2.01.01 Penyusunan

Rencana, Kebijakan, Strategi

Pengembangan Jaringan Jalan

Serta Perencanaan Teknis

Penyelenggaraan Jalan dan

Jembatan

Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan dan

rehabilitasi jalan dan

jembatan yang

disusun

37 dokumen Kantor Dinas PU Bina

Marga dan Pematusan


Bina Marga dan

Pematusan


kelengkapannya yang

direhabilitasi/dipelihar

a

3 lokasi 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi

Jalan

Jumlah lokasi jalan

dan kelengkapannya

yang


a


Arteri Sekunder,

Kolektor Primer dan


Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah lokasi jembatan

yang


a


Jembatan

Jumlah lokasi

jembatan yang


a


Arteri Sekunder,

Kolektor Primer dan


Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah lokasi

Pembangunan dan

Rehabilitasi Jalan (DAK

FISIK)

1 lokasi 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi

Jalan

Jumlah lokasi

Pembangunan dan

Rehabilitasi Jalan

(DAK FISIK)


Arteri Sekunder dan


Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata

madya 100,00%; Persentase rumah sehat 86,44%;

Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi

pembangunan infrastruktur untuk kepentingan

umum 17,07 Ha; Persentase dokumen

perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan

yang tepat waktu 100,00%; Persentase jalan yang

mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase

jaringan jalan yang terbangun 0,71%; Persentase

penyediaan prasarana pejalan kaki 34,36%;

Halaman 11 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

9 1.3.11 PROGRAM

PENGEMBANGAN JASA

KONSTRUKSI


Usaha Jasa Konstruksi

Nasional (Non Kecil dan

Kecil)

Jumlah ijin usaha jasa

konstruksi yang

diterbitkan

700 berkas 1.03.11.2.03.02

Dukungan/Fasilitasi

Penyelenggaraan Penerbitan

Rekomendasi Teknis IUJK

Nasional

Jumlah ijin usaha jasa

konstruksi yang

diterbitkan

700 berkas Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


359,659,595 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


10 1.3.12 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PENATAAN RUANG


Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan

Rencana Rinci Tata Ruang

(RRTr) Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

perencanaan tata

ruang wilayah kota

yang dibuat

3 dokumen 1.03.12.2.01.03 Penetapan

Kebijakan dalam rangka

Pelaksanaan Penataan Ruang

Jumlah dokumen

perencanaan tata

ruang wilayah kota

yang dibuat

3 dokumen Kota Surabaya 3,045,561,173 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


1.03.12.2.03 Koordinasi dan

Sinkronisasi Pemanfaatan

Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah ijin

pemanfaatan jalan,

saluran dan utilitas

yang diterbitkan

10 izin 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan


Ruang untuk Investasi dan

Pembangunan Daerah

Jumlah ijin

pemanfaatan jalan,

saluran dan utilitas

yang diterbitkan

10 izin Menyebar di 31

Kecamatan Wilayah

Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah dokumen

pemanfaatan rencana

ruang kota

2 dokumen 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan


Ruang untuk Investasi dan

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen

pemanfaatan rencana

ruang kota


Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta



Sinkronisasi Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi

pengawasan bangunan

yang dilaksanakan

300 lokasi 1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan

Sinkronisasi Penertiban dan

Penegakan Hukum Bidang

Penataan Ruang

Jumlah lokasi

pengawasan

bangunan yang

dilaksanakan

300 lokasi Kota Surabaya 1,939,308,330 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


11 1.3.2 PROGRAM

PENGELOLAAN SUMBER

DAYA AIR (SDA)


SDA dan Bangunan

Pengaman Pantai pada

Wilayah Sungai (WS) dalam

1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah unit pompa

yang dipelihara selama

12 bulan sebanyak

61 unit 1.03.02.2.01.55 Operasi dan

Pemeliharaan Stasiun Pompa

Banjir

Jumlah unit pompa

yang dipelihara

selama 12 bulan

sebanyak

61 unit Rumah pompa yang

menyebar di Saluran

primer dan sekunder di

Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

12 1.3.3 PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM


dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum

(SPAM) di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

fasilitasi penunjang

penyediaan jaringan air

bersih/air minum

2 dokumen 1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan

Pengawasan terhadap

Pelaksanaan Kerjasama SPAM

Jumlah dokumen

fasilitasi penunjang

penyediaan jaringan

air bersih/air minum

2 dokumen di wilayah Kota

Surabaya

293,924,659 Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan

Pematusan

13 1.3.4 PROGRAM

PENGEMBANGAN SISTEM

DAN PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01

Pengembangan Sistem dan

Pengelolaan Persampahan

di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan

prasarana kebersihan

dan RTH yang

disediakan

1688 unit 1.03.04.2.01.03 Pembangunan

TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Jumlah sarana dan


dan RTH yang

disediakan

1688 unit Kota Surabaya 21,340,680,731 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah Rekening

Pengolahan Sampah

yang Dibayar

1 rekening 1.03.04.2.01.06 Penyediaan

Sarana Persampahan

Jumlah Rekening

Pengolahan Sampah

yang Dibayar

1 rekening Kota Surabaya 130,233,750,145 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah sarana

kebersihan yang

dikelola

21 unit 1.03.04.2.01.06 Penyediaan

Sarana Persampahan

Jumlah sarana

kebersihan yang

dikelola

21 unit Workshop alat berat/

kendaraan DKRTH dan

ATPM alat berat/

kendaraan

11,075,971,729 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan

dan non perizinan lingkup konstruksi 93,00%;

Indeks Pelayanan Tata Ruang 95,00%; Persentase

rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding

permohonan utilitas yang memenuhi syarat

100,00%; Persentase tindak lanjut terhadap

laporan pelanggaran IMB 100,00%;

Lama genangan 22,10 menit;

Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan

15,48%;

Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan

sampah yang menerapkan teknologi 3R 38,46%;

Halaman 12 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lokasi


yang dikelola


TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS

Jumlah lokasi


yang dikelola

183 lokasi Kota Surabaya 8,823,332,647 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau

14 1.3.5 PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM

AIR LIMBAH



Air Limbah Domestik dalam


Jumlah IPAL yang

dipelihara dan

berfungsi baik

96 lokasi 1.03.05.2.01.10 Operasi dan

Pemeliharaan Sistem

Pengelolaan Air Limbah

Domestik

Jumlah IPAL yang

dipelihara dan

berfungsi baik


Ruang Terbuka Hijau

Jumlah lokasi rumah

yang terpasang jamban

400 Unit 1.03.05.2.01.06

Pembangunan/Penyediaan Sub

Sistem Pengolahan Setempat

Jumlah lokasi rumah

yang terpasang

jamban

400 Unit Kota Surabaya 2,255,952,167 Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah Prasarana

Sanitasi (DAK Bidang

Sanitasi) yang

dibangun

3 lokasi 1.03.05.2.01.12

Pembangunan/Penyediaan

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Terpusat Skala Permukiman

Jumlah Prasarana

Sanitasi (DAK Bidang

Sanitasi) yang

dibangun

3 lokasi 1,260,365,472 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


15 1.3.6 PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM

DRAINASE



Drainase yang Terhubung

Langsung dengan Sungai

dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi

pemeliharaan saluran

drainase dan boezem

975 lokasi 1.03.06.2.01.09 Operasi dan

Pemeliharaan Sistem Drainase

Jumlah lokasi

pemeliharaan saluran

drainase dan boezem

975 lokasi Saluran primer,

sekunder dan tersier di

Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah lokasi

pembangunan dan

penyediaan sarana

prasarana pematusan


Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah lokasi

pembangunan dan

penyediaan sarana

prasarana pematusan



Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah dokumen

perencanaan

pematusan kota yang

disusun


Rencana, Kebijakan, Strategi

dan Teknis Sistem Drainase

Perkotaan

Jumlah dokumen

perencanaan

pematusan kota yang

disusun

52 dokumen Kantor Dinas PU Bina

Marga dan Pematusan

Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah lokasi

rehabilitasi saluran

drainase dan boezem


Saluran Drainase Perkotaan

Jumlah lokasi

rehabilitasi saluran

drainase dan boezem



Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah dokumen

monitoring dan

evaluasi

pembangunan/rehab

saluran

drainase/gorong-

gorong

22 dokumen 1.03.06.2.01.03 Supervisi

Pembangunan/Peningkatan/

Rehabilitasi Sistem Drainase

Perkotaan

Jumlah dokumen

monitoring dan

evaluasi

pembangunan/rehab

saluran

drainase/gorong-

gorong

22 dokumen Saluran primer,


Kota Surabaya


Bina Marga dan

Pematusan

16 1.3.7 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN

1.03.07.2.01

Penyelenggaraan

Infrastruktur pada

Permukiman di Kawasan

Strategis Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah rekomendasi

teknis pendukung

penunjang

infrastruktur

180 rekomendasi 1.03.07.2.01.03 Pengawasan

dan Pengendalian Infrastruktur

Kawasan Permukiman di

Kawasan Strategis Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah rekomendasi

teknis pendukung

penunjang

infrastruktur

180

rekomendasi

Kota Surabaya 1,663,811,340 Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan

Pematusan

Persentase instalasi pengolahan air limbah yang

beroperasi dengan baik 100,00%; Persentase

jamban yang memenuhi standar minimal ramah

lingkungan 85,00%; Persentase pemenuhan

kebutuhan rumah layak huni : 50,83%

Luas genangan 500 Ha; Persentase dokumen

perancangan dan pengawasan pematusan yang

tepat waktu 100,00%; Tinggi genangan 12,10 cm;

Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan

lingkungan dan kelengkapannya 73,80%;

Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan

dibanding permohonan rekomendasi teknis yang

memenuhi syarat 100,00%;

Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan

sampah yang menerapkan teknologi 3R 38,46%;

Halaman 13 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Lokasi

Infrastruktur dan

Rumah yang di

Rehabilitasi

200 Lokasi 1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan

dan Pemeliharaan Infrastruktur

Kawasan Permukiman di

Kawasan Strategis Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi

Infrastruktur dan

Rumah yang di

Rehabilitasi

200 Lokasi Kota Surabaya 22,629,429,431 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Jumlah lokasi

infrastruktur kawasan

permukiman yang

ditingkatkan


dan Pengembangan

Infrastruktur Kawasan

Permukiman di Kawasan

Strategis Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi

infrastruktur kawasan

permukiman yang

ditingkatkan

149 lokasi Kota Surabaya 164,221,111,932 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


17 1.3.8 PROGRAM PENATAAN

BANGUNAN GEDUNG

1.03.08.2.01

Penyelenggaraan Bangunan

Gedung di Wilayah Daerah

Kabupaten/Kota,

Pemberian Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) dan

Sertifikat Laik Fungsi

Bangunan Gedung

Jumlah Gedung

Pemerintah yang

dipelihara

300 bangunan 1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan

dan Perawatan Bangunan

Gedung Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Gedung

Pemerintah yang

dipelihara

300 bangunan Gedung Pemerintah

yang perlu dilakukan

pemeliharaan


Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Jumlah pendataan

penyelenggaraan

bangunan

7169 data 1.03.08.2.01.09 Penilikan

terhadap Penyelenggaraan

Bangunan Gedung oleh Penilik

Bangunan

Jumlah pendataan

penyelenggaraan

bangunan

7169 data Kota Surabaya 1,246,201,688 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta

Karya dan Tata RuangJumlah berkas

Perijinan Bidang Tata

Bangunan yang

diproses

7169 berkas 1.03.08.2.01.01

Penyelenggaraan Penerbitan

Izin Mendirikan Bangunan

(IMB), Sertifikat Laik Fungsi

(SLF), peran Tenaga Ahli

Bangunan Gedung (TABG),

Pendataan Bangunan Gedung,

serta Implementasi SIMBG

Jumlah berkas

Perijinan Bidang Tata

Bangunan yang

diproses

7169 berkas Kota Surabaya 5,247,877,195 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


jumlah berkas

permohonan SLF yang

diproses

50 berkas jumlah berkas

permohonan SLF yang

diproses

50 berkas Kota Surabaya Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruangjumlah dokumen

penataan bangunan

yang disusun


Regulasi terkait Bangunan

Gedung Kabupaten/Kota

jumlah dokumen

penataan bangunan

yang disusun

4 dokumen Kota Surabaya 712,290,477 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta

Karya dan Tata RuangJumlah dokumen

perencanaan

Fasilitas/Gedung

Pendidikan yang

disusun

27 dokumen 1.03.08.2.01.02 Perencanaan,

Pembangunan, Pengawasan

dan Pemanfaatan Bangunan

Gedung Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

perencanaan

Fasilitas/Gedung

Pendidikan yang

disusun

27 dokumen Kantor Dinas

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman,

Cipta Karya dan Tata

Ruang


Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan

lingkungan dan kelengkapannya 73,80%;

Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan

dibanding permohonan rekomendasi teknis yang

memenuhi syarat 100,00%;

Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan

publik yang berfungsi baik 100,00%; Persentase

jumlah bangunan yang ber IMB 60,79%;


dan non perizinan lingkup bangunan 75,00%;

Persentase tindak lanjut terhadap laporan

pelanggaran IMB 100,00%;

Halaman 14 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

Perencanaan

Konservasi Energi Pada

Sektor Bangunan

Gedung Dan

Permukiman yang

disusun

4 dokumen Jumlah dokumen

Perencanaan

Konservasi Energi

Pada Sektor Bangunan

Gedung Dan

Permukiman yang

disusun



Kawasan Permukiman,


Ruang

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Jumlah dokumen

perencanaan

Prasarana Bangunan

Layanan Kesehatan

13 Dokumen Jumlah dokumen

perencanaan

Prasarana Bangunan

Layanan Kesehatan



Kawasan Permukiman,


Ruang

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Jumlah Dokumen

Perencanaan

Prasarana Bangunan

Pemerintah Daerah

39 Dokumen Jumlah Dokumen

Perencanaan

Prasarana Bangunan

Pemerintah Daerah



Kawasan Permukiman,


Ruang

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


18 1.4.2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

1.04.02.2.05 Pembinaan

Pengelolaan Rumah Susun

Umum dan/atau Rumah

Khusus

Jumlah blok rumah

susun sederhana yang

dikelola

105 blok 1.04.02.2.05.01 Fasilitasi

Pengelolaan Kelembagaan dan

Pemilik/Penghuni Rumah Susun

Jumlah blok rumah

susun sederhana yang

dikelola

105 blok Rusunawa Pengelolaan

Pemerintah Kota

Surabaya

19,573,676,246 Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah

Jumlah persil rumah

ber-SIP dan rumah

sewa aset Pemerintah

Kota Surabaya yang

dikelola

3981 lokasi 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan

Pemanfaatan Rumah Susun

Umum dan/atau Rumah Khusus

Jumlah persil rumah

ber-SIP dan rumah

sewa aset Pemerintah

Kota Surabaya yang

dikelola

3981 lokasi Rumah Ber-SIP dan

Rumah Aset Pemerintah

Kota Surabaya yang

telah memiliki Izin

Pemakaian Rumah serta

pengawasan dan

pemanfaatan rumah

susun


Bangunan dan Tanah

19 1.4.3 PROGRAM KAWASAN

PERMUKIMAN

1.04.03.2.02 Penataan dan


Kawasan Permukiman

Kumuh dengan Luas di

Bawah 10 (sepuluh) Ha

Jumlah dokumen

perencanaan

pengembangan

Infrastruktur

Perumahan dan

Kawasan Permukiman


Rencana Pencegahan dan


Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh

Jumlah dokumen

perencanaan

pengembangan

Infrastruktur

Perumahan dan

Kawasan Permukiman


Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Jumlah dokumen

Perencanaan

Penyediaan

Perumahan yang

disusun


Perencanaan

Penyediaan

Perumahan yang

disusun

16 dokumen Kota Surabaya Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


1.04.03.2.03 Peningkatan

Kualitas Kawasan

Permukiman Kumuh

dengan Luas di Bawah 10

(sepuluh) Ha

Jumlah Rumah Tidak

Layak Huni yang

Diperbaiki

842 unit 1.04.03.2.03.02 Perbaikan

Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah Rumah Tidak

Layak Huni yang

Diperbaiki

842 unit 31 Kecamatan 32,009,195,543 Dinas Sosial

Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak

huni 50,83%; Persentase rumah tapak tidak layak

huni yang diperbaiki 100,00%;

Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan

publik yang berfungsi baik 100,00%; Persentase

jumlah bangunan yang ber IMB 60,79%;


dan non perizinan lingkup bangunan 75,00%;

Persentase tindak lanjut terhadap laporan

pelanggaran IMB 100,00%;

Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa 100,00%;

Halaman 15 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

20 1.4.4 PROGRAM

PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

KUMUH

1.04.04.2.01 Pencegahan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kumuh pada


Jumlah rumah yang

dibangun

7 bangunan 1.04.04.2.01.01 Perbaikan

Rumah Tidak Layak Huni untuk

Pencegahan terhadap Tumbuh

dan Berkembangnya

Permukiman Kumuh diluar

Kawasan Permukiman Kumuh

dengan Luas di Bawah 10

(sepuluh) Ha

Jumlah rumah yang

dibangun

7 bangunan Kota Surabaya 73,508,921,594 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


21 1.4.5 PROGRAM

PENINGKATAN PRASARANA,

SARANA DAN UTILITAS

UMUM (PSU)

1.04.05.2.01 Urusan

Penyelenggaraan PSU

Perumahan

Jumlah Pemakaman

yang dibangun/rehab

dan dipelihara

14 lokasi 1.04.05.2.01.02 Penyediaan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Umum di Perumahan untuk

Menunjang Fungsi Hunian

Jumlah Pemakaman

yang dibangun/rehab

dan dipelihara

14 lokasi 14 Lokasi Pemakaman

Yang DIkelola

Pemerintah Kota

Surabaya


Ruang Terbuka Hijau

Jumlah rekening listrik

PJU yang dibayarkan

6674 rekening 1.04.05.2.01.02 Penyediaan




Jumlah rekening listrik

PJU yang dibayarkan

6674 rekening Wilayah Kota Surabaya 125,954,625,285 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah PJU hemat

energi yang terpasang

4600 titik 1.04.05.2.01.02 Penyediaan




Jumlah PJU hemat

energi yang terpasang

4600 titik Wilayah Kota Surabaya 135,698,174,531 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah Pengembangan

Dekorasi Kota yang

Difasilitasi

15 lokasi 1.04.05.2.01.02 Penyediaan




Jumlah

Pengembangan

Dekorasi Kota yang

Difasilitasi

15 lokasi Seluruh Wilayah

Pemerintah Kota

Surabaya


Ruang Terbuka Hijau

Jumlah titik PJU yang

dipelihara

73680 titik 1.04.05.2.01.02 Penyediaan




Jumlah titik PJU yang

dipelihara

73680 titik Wilayah Kota Surabaya 16,631,954,684 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah dokumen

Penyerahan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas

Kawasan Industri,

Perdagangan,

Perumahan dan

Permukiman yang

disusun

9 Dokumen 1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan

Sinkronisasi dalam rangka

Penyediaan Prasarana, Sarana,

dan Utilitas Umum Perumahan

Jumlah dokumen

Penyerahan

Prasarana, Sarana,

dan Utilitas Kawasan

Industri,

Perdagangan,

Perumahan dan

Permukiman yang

disusun

9 Dokumen Kota Surabaya 1,191,068,733 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


22 1.5.2 PROGRAM

PENINGKATAN

KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan

Gangguan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum

dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang

mendukung

pengendalian

keamanan,

ketenteraman, dan

perlindungan

masyarakat

793 orang 1.05.02.2.01.03 Koordinasi

Penyelenggaraan Ketentraman

dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang

mendukung

pengendalian

keamanan,

ketenteraman, dan

perlindungan

masyarakat

793 orang Kantor Badan

Penanggulangan

Bencana dan

Perlindungan

Masyarakat serta

seluruh wilayah Kota

Surabaya

37,173,448,716 Badan Penanggulangan

Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat

Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak

huni 50,83%;


pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang

menerapkan teknologi 3R 38,46%; Persentase

pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang

dipelihara dan diawasi 10,24%; Persentase titik

pemasangan PJU hemat energi 85,90%;

Persentase aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi 100,00%;

Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL,

PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang

ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti

100,00%; Persentase pelanggaran Perda terkait

IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang



reklame yang ditemukan/dilaporkan dan

ditindaklanjuti 100,00%; Persentase petugas

perlindungan masyarakat yang ditingkatkan


Halaman 16 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah peserta

pelatihan kader

perlindungan

masyarakat

100 orang 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan


dalam rangka Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Jumlah peserta

pelatihan kader

perlindungan

masyarakat

100 orang Tempat pelatihan

militer

339,145,243 Badan Penanggulangan

Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Kapasitas

Aparat Dalam Rangka

Pelaksanaan

Siskamswakarsa

228 kali 1.05.02.2.01.06 Kerjasama

antar Lembaga dan Kemitraan

dalam Teknik Pencegahan dan

Penanganan Gangguan

Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Jumlah Kegiatan


Aparat Dalam Rangka

Pelaksanaan

Siskamswakarsa

228 kali Taman Surya dan

fasilitas olahraga di

wilayah Kota Surabaya

1,303,947,079 Satuan Polisi Pamong

Praja

Jumlah Penertiban,

Pengawasan,

Pengendalian dan

Evaluasi Pamong Praja

Bidang Sosial

1368 kali 1.05.02.2.01.02 Penindakan

atas Gangguan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Perda dan Perkada

melalui Penertiban dan

Penanganan Unjuk Rasa dan

Kerusuhan Massa

Jumlah Penertiban,

Pengawasan,

Pengendalian dan


Bidang Sosial

1368 kali 31 Kecamatan Kota

Surabaya


Praja

Jumlah pelaksanaan

pembinaan dan

pelatihan bagi anggota

Satpol PP

96 kali 1.05.02.2.01.05 Peningkatan

Kapasitas SDM Satuan Polisi

Pamongpraja dan Satuan


termasuk dalam Pelaksanaan

Tugas yang Bernuansa Hak

Asasi Manusia

Jumlah pelaksanaan

pembinaan dan

pelatihan bagi

anggota Satpol PP

96 kali Taman Surya dan

fasilitas olahraga di


505,395,915 Satuan Polisi Pamong

Praja

Jumlah pelaksanaan

pengawasan hasil

operasi penertiban

pelanggaran ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat

1368 kali 1.05.02.2.01.09 Penyediaan

Layanan dalam rangka Dampak

Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah pelaksanaan

pengawasan hasil

operasi penertiban

pelanggaran

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat


Surabaya


Praja

1.05.02.2.02 Penegakan

Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dan

Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah penindakan

pelanggaran Perda

84 kali 1.05.02.2.02.03 Penanganan

atas Pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan

Bupati/Wali Kota

Jumlah penindakan

pelanggaran Perda

84 kali Gedung Instansi

Pemerintah dan 31

Kecamatan Kota

Surabaya

946,423,404 Satuan Polisi Pamong

Praja

Jumlah Penertiban,

Pengawasan,

Pengendalian dan


Bidang Ekonomi

480 kali 1.05.02.2.02.02 Pengawasan

atas Kepatuhan terhadap

Pelaksanaan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Penertiban,

Pengawasan,

Pengendalian dan


Bidang Ekonomi


Surabaya


Praja

Jumlah Penertiban,

Pengawasan,

Pengendalian dan


Bidang Sarana

Prasarana Wilayah

192 kali Jumlah Penertiban,

Pengawasan,

Pengendalian dan


Bidang Sarana

Prasarana Wilayah


Surabaya

Satuan Polisi Pamong

Praja

Persentase aparatur yang ditingkatkan


Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL,

PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang



IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang



reklame yang ditemukan/dilaporkan dan

ditindaklanjuti 100,00%; Persentase petugas

perlindungan masyarakat yang ditingkatkan


Halaman 17 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

23 1.5.3 PROGRAM

PENANGGULANGAN

BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan

Pencegahan dan

Kesiapsiagaan terhadap

Bencana

Jumlah peserta

Pelatihan Pencegahan

dan Pengurangan

Resiko Bencana

1650 orang 1.05.03.2.02.02 Pelatihan

Pencegahan dan Mitigasi

Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah peserta

Pelatihan Pencegahan

dan Pengurangan

Resiko Bencana

1650 orang Gedung Pemerintah

Kota Surabaya


Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat

Jumlah peserta

peningkatan

kapabilitas

kesiapsiagaan

menghadapi bencana

500 orang 1.05.03.2.02.02 Pelatihan

Pencegahan dan Mitigasi

Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah peserta

peningkatan

kapabilitas

kesiapsiagaan

menghadapi bencana

500 orang Gedung Pertemuan


Surabaya dan Kelurahan

di Kota Surabaya

548,951,251 Badan Penanggulangan

Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat

Jumlah jenis sarana

penanggulangan

bencana yang diadakan

8 jenis 1.05.03.2.02.04 Penyediaan

Peralatan Perlindungan dan

Kesiapsiagaan terhadap

Bencana

Jumlah jenis sarana

penanggulangan

bencana yang

diadakan

8 jenis Kantor BPB Linmas 283,769,202 Badan Penanggulangan

Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat


Penyelamatan dan Evakuasi

Korban Bencana

Terpenuhinya

Kebutuhan Pokok

Korban Bencana

100% 1.05.03.2.03.04 Penyediaan

Logistik Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya

Kebutuhan Pokok

Korban Bencana

100% 31 Kecamatan 1,382,148,196 Badan Penanggulangan

Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat

jenis kejadian bencana

yang manajemen

tanggap bencananya

dikembangkan

10 jenis 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat

Darurat Bencana

Kabupaten/Kota

jenis kejadian

bencana yang

manajemen tanggap

bencananya

dikembangkan

10 jenis Kantor Badan

Penanggulangan

Bencana dan

Perlindungan

Masyarakat, Gedung

pertemuan lainnya


Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat

24 1.5.4 PROGRAM

PENCEGAHAN,

PENANGGULANGAN,

PENYELAMATAN

KEBAKARAN DAN

PENYELAMATAN NON

KEBAKARAN

1.05.04.2.01 Pencegahan,

Pengendalian, Pemadaman,

Penyelamatan, dan

Penanganan Bahan

Berbahaya dan Beracun

Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksana

operasional

pemadaman

kebakaran yang

dipenuhi

kebutuhannya

832 orang 1.05.04.2.01.02 Pemadaman

dan Pengendalian Kebakaran

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksana

operasional

pemadaman

kebakaran yang

dipenuhi

kebutuhannya

832 orang Kantor Dinas Pemadam

Kebakaran Kota

Surabaya dan Rayon I

s/d Rayon V

39,950,923,282 Dinas Pemadam

Kebakaran

Jumlah kegiatan

peningkatan

kompetensi aparatur

dan peran serta

masyarakat

60 kali 1.05.04.2.01.07 Pembinaan

Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah kegiatan

peningkatan

kompetensi aparatur

dan peran serta

masyarakat

60 kali Gedung Diklat /

Instansi, Sentra Wisata

Kuliner dan Pasar


Kebakaran

Jumlah unit sarana dan

prasarana

penanggulangan

bahaya kebakaran

yang

diadakan/dibangun

764 unit 1.05.04.2.01.06 Pengadaan

Sarana dan Prasarana

Pencegahan, Penanggulangan

Kebakaran dan Alat Pelindung

Diri

Jumlah unit sarana

dan prasarana

penanggulangan

bahaya kebakaran

yang

diadakan/dibangun

764 unit Kantor Dinas Kebakaran

Kota Surabaya dan

Rayon I s/d Rayon V


Kebakaran

Jumlah sarana dan

prasarana

penanggulangan

bahaya kebakaran

yang terpelihara

210 unit 1.05.04.2.01.05 Standarisasi


Pencegahan, Penanggulangan

Kebakaran dan Alat Pelindung

Diri

Jumlah sarana dan

prasarana

penanggulangan

bahaya kebakaran

yang terpelihara

210 unit Kantor Dinas Pemadam

Kebakaran Kota

Surabaya dan Rayon I

s/d Rayon V


Kebakaran

Persentase kelurahan tangguh bencana 100,00%;

Persentase penanggulangan kejadian bencana

alam ≤ 24 jam 100,00%;

Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per

1 Juta Penduduk Surabaya 50,5; Persentase sarana

dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi

baik 83,00%; Persentase waktu tanggap kejadian

kebakaran kurang dari 15 menit 100,00%;

Halaman 18 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

1.05.04.2.02 Inspeksi

Peralatan Proteksi

Kebakaran

Jumlah bangunan

gedung dan lingkungan

yang dilaksanakan

pemeriksaan

400 bangunan 1.05.04.2.02.02 Penilaian

Sarana Prasarana Proteksi

Kebakaran

Jumlah bangunan

gedung dan

lingkungan yang

dilaksanakan

pemeriksaan

400 bangunan Bangunan gedung di

Kota Surabaya

786,152,740 Dinas Pemadam

Kebakaran

1.05.04.2.04 Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Pencegahan Kebakaran

Jumlah kegiatan

sosialisasi dan simulasi

yang dilaksanakan

62 kali 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pencegahan

dan Penanggulangan Kebakaran

melalui Sosialisasi dan Edukasi

Masyarakat

Jumlah kegiatan

sosialisasi dan

simulasi yang

dilaksanakan

62 kali Sekolah, Puskesmas,

Kecamatan dan

Kelurahan


Kebakaran

25 1.6.2 PROGRAM

PEMBERDAYAAN SOSIAL

1.06.02.2.03

Pengembangan Potensi

Sumber Kesejahteraan

Sosial Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan PSKS

yang dibina


Kemampuan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan Masyarakat

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan PSKS

yang dibina

45 kali Kantor Dinas Sosial dan

Gedung milik

Pemerintah Kota

Surabaya

623,569,999 Dinas Sosial

26 1.6.4 PROGRAM

REHABILITASI SOSIAL

1.06.04.2.01 Rehabilitasi

Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar, Anak

Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar, serta

Gelandangan Pengemis di

Luar Panti Sosial

Jumlah Pendidikan

inklusi, Pendidikan

Layanan Khusus

Sekolah Dasar dan unit

layanan disabilitas

yang diselenggarakan

dan dibina selama 12

bulan

73 lembaga 1.06.04.2.01.08 Pemberian

Akses ke Layanan Pendidikan

dan Kesehatan Dasar

Jumlah Pendidikan

inklusi, Pendidikan

Layanan Khusus

Sekolah Dasar dan

unit layanan

disabilitas yang

diselenggarakan dan

dibina selama 12

bulan


penyelenggara Kelas

Layanan khusus dan

Sekolah Inklusi serta

Pusat Layanan

Disabilitas


Jumlah penghuni yang

menerima pelayanan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial di

UPTD Babat Jerawat

95 orang 1.06.04.2.01.06 Pemberian

Bimbingan Sosial kepada

Keluarga Penyandang


Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,

serta Gelandangan Pengemis

dan Masyarakat


menerima pelayanan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

di UPTD Babat

Jerawat

95 orang Kantor UPTD Babat

Jerawat Jalan Raya

Babat Jerawat Nomor

139 Surabaya

1,465,969,646 Dinas Sosial


menerima pelayanan

rehabilitasi


UPTD Griya Werdha



Keluarga Penyandang


Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,

serta Gelandangan Pengemis

dan Masyarakat


menerima pelayanan

rehabilitasi


di UPTD Griya Werdha

160 orang Kantor UPTD Griya

Werda Jalan Jambangan

Baru Tol Nomor 15 A

Surabaya


1.06.04.2.02 Rehabilitasi

Sosial Penyandang Masalah


(PMKS) Lainnya Bukan

Korban HIV/AIDS dan

NAPZA di Luar Panti Sosial

Jumlah PMKS yang

Mendapat Pelayanan


Bimbingan Fisik, Mental,

Spiritual, dan Sosial

Jumlah PMKS yang

Mendapat Pelayanan

625 orang Kantor Dinas Sosial,

UPTD Dinas Sosial dan

Luar Kota Surabaya


Jumlah kegiatan

peningkatan peran

serta lanjut usia

34 kali 1.06.04.2.02.07 Pemberian

Bimbingan Fisik, Mental,

Spiritual, dan Sosial

Jumlah kegiatan

peningkatan peran

serta lanjut usia

34 kali Kota Surabaya 759,427,553 Dinas Sosial

Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per

1 Juta Penduduk Surabaya 50,5; Persentase sarana

dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi

baik 83,00%; Persentase waktu tanggap kejadian

kebakaran kurang dari 15 menit 100,00%;

Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial 62,00%;


kebutuhan SD/MI 100,00%; Persentase

pemulangan PMKS 35,00%; Persentase sasaran

penerima intervensi sosial dari kelompok

masyarakat berpenghasilan rendah 100,00%;

Persentase sasaran penerima layanan

pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok


Halaman 19 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah


menerima pelayanan

rehabilitasi


UPTD Lingkungan

Pondok Sosial Keputih

1100 orang 1.06.04.2.02.08 Pemberian


Keluarga Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS

dan NAPZA


menerima pelayanan

rehabilitasi


di UPTD Lingkungan

Pondok Sosial Keputih

1100 orang Kantor UPTD

Lingkungan Pondok

Sosial Keputih Jalan

Keputih tegal No.32

Surabaya


Jumlah Kegiatan

Layanan Ambulance

Gratis Yang

Diselenggarakan

4416 kali 1.06.04.2.02.02 Pemberian

Layanan Kedaruratan

Jumlah Kegiatan

Layanan Ambulance

Gratis Yang

Diselenggarakan

4416 kali 31 Kecamatan 3,711,421,861 Dinas Sosial

Jumlah Orang Yang

Mendapat Fasilitasi

Pemakaman

960 orang Jumlah Orang Yang

Mendapat Fasilitasi

Pemakaman

960 orang 31 Kecamatan Dinas Sosial

Jumlah PMKS yang

Mendapat Pelayanan


Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Jumlah PMKS yang

Mendapat Pelayanan

795 orang Kantor Dinas Sosial,

UPTD Dinas Sosial dan

Luar Kota Surabaya

497,335,889 Dinas Sosial

27 1.6.5 PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

1.06.05.2.01 Pemeliharaan

Anak-Anak Terlantar


menerima pelayanan

rehabilitasi


UPTD Kampung Anak

Negeri

45 orang 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan

Anak-Anak Terlantar


menerima pelayanan

rehabilitasi


di UPTD Kampung

Anak Negeri

45 orang Kantor UPTD Kampung

Anak Negeri Jalan

Wonorejo Timur Nomor

130 Surabaya



menerima pelayanan

rehabilitasi


UPTD Pondok Sosial

Kalijudan

85 orang Jumlah penghuni yang

menerima pelayanan

rehabilitasi


di UPTD Pondok Sosial

Kalijudan

85 orang Kantor UPTD Pondok

Sosial Kalijudan Jalan

Villla Kalijudan Indah 15

Kavling 2-4 Surabaya

Dinas Sosial

Jumlah panti sosial

yang mendapat

bantuan

17 lembaga 1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-

Anak Terlantar

Jumlah panti sosial

yang mendapat

bantuan

17 lembaga Kota Surabaya 192,483,591 Dinas Sosial


Data Fakir Miskin Cakupan


Jumlah Kegiatan

Koordinasi

Pelaksanaan Program

Bantuan Pangan Non

Tunai dan Program

Keluarga Harapan Yang

Dilaksanakan

24 kali 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi

Bantuan Sosial Kesejahteraan

Keluarga

Jumlah Kegiatan

Koordinasi

Pelaksanaan Program

Bantuan Pangan Non

Tunai dan Program

Keluarga Harapan

Yang Dilaksanakan


Jumlah lokasi

pemutakhiran data

PMKS dan PSKS

154 kelurahan 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan

Data Fakir Miskin Cakupan


Jumlah lokasi

pemutakhiran data

PMKS dan PSKS

154 kelurahan 31 Kecamatan 2,640,759,840 Dinas Sosial


kebutuhan SD/MI 100,00%; Persentase

pemulangan PMKS 35,00%; Persentase sasaran



Persentase sasaran penerima layanan

pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok


Persentase bantuan pangan non tunai dan

program keluarga harapan yang tersalurkan

100,00%; Persentase data kesejahteraan sosial

yang termanfaatkan 100,00%; Persentase PSKS

yang berpartisipasi dalam penanganan masalah

kesejahteraan sosial 62,00%; Persentase sasaran



Halaman 20 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

28 1.6.7 PROGRAM

PENGELOLAAN TAMAN

MAKAM PAHLAWAN

1.06.07.2.01 Pemeliharaan

Taman Makam Pahlawan

Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah TMP dan MPN

yang dipelihara

7 lokasi 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan

Taman Makam Pahlawan

Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah TMP dan MPN

yang dipelihara

7 lokasi TMP Kusuma Bangsa,

TMP Ngagel, TMP 10

Nopember, MPN WR.

Soepratman, MPN Dr.

Soetomo, MPN Bung

Tomo, MPN KH. Mas

Mansyur


29 2.10.10 PROGRAM

PENATAGUNAAN TANAH

2.10.10.2.01 Penggunaan

Tanah yang Hamparannya

dalam satu Daerah

Kabupaten/Kota

Perencanaan

Pemanfaatan Tanah

Aset Pemerintah Kota

Surabaya


Sinkronisasi Perencanaan

Penggunaan Tanah

Perencanaan

Pemanfaatan Tanah

Aset Pemerintah Kota

Surabaya

4 dokumen Kota Surabaya 1,220,990,885 Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah

30 2.10.4 PROGRAM

PENYELESAIAN SENGKETA

TANAH GARAPAN

2.10.04.2.01 Penyelesaian

Sengketa Tanah Garapan

dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah sengketa

bangunan aset

Pemerintah Kota

Surabaya yang

ditangani

12 Kasus 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi

Sengketa, Konflik, dan Perkara

Pertanahan dalam 1 (satu)


Jumlah sengketa

bangunan aset

Pemerintah Kota

Surabaya yang

ditangani

12 Kasus Wilayah Pemerintah

Kota Surabaya


Bangunan dan Tanah

Jumlah sengketa tanah

aset Pemerintah Kota

Surabaya yang

ditangani

18 obyek 2.10.04.2.01.02 Mediasi

Penyelesaian Sengketa Tanah

Garapan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah sengketa

tanah aset

Pemerintah Kota

Surabaya yang

ditangani

18 obyek Wilayah Tanah Aset

yang dikelola oleh

Pemerintah Kota

Surabaya


Bangunan dan Tanah

31 2.10.5 PROGRAM

PENYELESAIAN GANTI

KERUGIAN DAN SANTUNAN

TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN


Masalah Ganti Kerugian dan

Santunan Tanah untuk

Pembangunan oleh

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

pendataan dan

persiapan pengadaan

tanah dan/atau

bangunan


Sinkronisasi Penyelesaian

Masalah Ganti Kerugian dan

Santunan Tanah untuk

Pembangunan oleh Pemerintah


Jumlah dokumen

pendataan dan

persiapan pengadaan

tanah dan/atau

bangunan

4 dokumen Seluruh Wilayah Kota

Surabaya


Bangunan dan Tanah

Lokasi tanah dan/atau

bangunan untuk

kepentingan umum

guna pembangunan

non infrastruktur yang

diadakan

4 lokasi Lokasi tanah dan/atau

bangunan untuk

kepentingan umum

guna pembangunan

non infrastruktur yang

diadakan

4 lokasi Kota Surabaya Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah

32 2.10.8 PROGRAM

PENGELOLAAN TANAH

KOSONG


Masalah Tanah Kosong

Jumlah kegiatan

penyuluhan

pemanfaatan tanah

dan/atau bangunan


Surabaya

8 kali 2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan

Sinkronisasi Penyelesaian Tanah

Kosong di dalam 1 (satu)


Jumlah kegiatan

penyuluhan

pemanfaatan tanah

dan/atau bangunan


Surabaya

8 kali Wilayah Pemerintah

Kota Surabaya


Bangunan dan Tanah

2.10.08.2.02 Inventarisasi

dan Pemanfaatan Tanah

Kosong

Jumlah lokasi tanah


Surabaya yang diukur

dan dipetakan

8000 lokasi 2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan

Inventarisasi Tanah Kosong

Jumlah lokasi tanah


Surabaya yang diukur

dan dipetakan

8000 lokasi Di Kota Surabaya 1,296,199,587 Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah

Jumlah izin yang

diterbitkan atas

pemanfaatan tanah


Surabaya

7000 izin 2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan

Tanah Kosong

Jumlah izin yang

diterbitkan atas

pemanfaatan tanah


Surabaya

7000 izin Seluruh tanah aset

Pemerintah Kota

Surabaya


Bangunan dan Tanah

Persentase lembaga/organisasi/kelompok

kepahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan

kepahlawanan 100,00%;

Persentase tanah aset yang telah dilakukan

pemagaran, papan, patok 39,74%;

Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang

ditangani 100,00%;

Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang

disediakan bagi pembangunan non infrastruktur

untuk kepentingan umum 48,05 Ha;

Persentase aset tanah yang tercatat

pemanfaatannya 100,00%; Persentase kasus

tanah dan/atau bangunan yang ditangani

100,00%;

Halaman 21 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

33 2.11.10 PROGRAM

PENANGANAN PENGADUAN

LINGKUNGAN HIDUP


Pengaduan Masyarakat di

Bidang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH)

Kabupaten/Kota

Jumlah permasalahan

lingkungan hidup yang

ditangani

50 obyek 2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan

Sinkronisasi Penerapan Sanksi

Administrasi, Penyelesaian

Sengketa, dan/atau Penyidikan

Lingkungan Hidup di Luar

Pengadilan atau melalui

Pengadilan

Jumlah permasalahan

lingkungan hidup yang

ditangani

50 obyek Lokasi sumber dampak

dan yang terdampak

597,113,968 Dinas Lingkungan Hidup

34 2.11.11 PROGRAM

PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN


Sampah

Jumlah operasional

peningkatan pelayanan

posko kebersihan yang

dilaksanakan

104 kegiatan 2.11.11.2.01.03 Penanganan

Sampah dengan melakukan

Pemilahan, Pengumpulan,

Pengangkutan, Pengolahan, dan

Pemrosesan Akhir Sampah di

TPA/T PST / SPA

Kabupaten/Kota

Jumlah operasional

peningkatan

pelayanan posko

kebersihan yang

dilaksanakan

104 kegiatan 9 wilayah rayon

kebersihan Rayon Pusat

1, Rayon Pusat 2, Rayon

Timur 1, Rayon Timur 2,

Rayon Selatan 1, Rayon

Selatan 2, Rayon Utara

1, Rayon Utara 2, Rayon

Barat


Ruang Terbuka Hijau

Jumlah lokasi

pelaksanaan

pembersihan jalan dan

jalur pedestrian

364 lokasi 2.11.11.2.01.03 Penanganan





TPA/T PST / SPA

Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi

pelaksanaan

pembersihan jalan

dan jalur pedestrian

364 lokasi 9 Wilayah Rayon

Kebersihan: Rayon

Pusat 1, Rayon Pusat 2,

Rayon Timur 1, Rayon

Timur 2, Rayon Barat,

Rayon Utara 1, Rayon

Utara 2, Rayon Selatan 1

dan Rayon Selatan 2


Ruang Terbuka Hijau

Jumlah lokasi

operasional

pembersihan sampah

di saluran






TPA/T PST / SPA

Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi

operasional

pembersihan sampah

di saluran

550 lokasi saluran primer,

sekunder, tersier dan

rumah pompa di kota

surabaya


Ruang Terbuka Hijau

Jumlah lokasi

pelaksanaan

operasional

pengangkutan sampah






TPA/T PST / SPA

Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi

pelaksanaan

operasional

pengangkutan

sampah

267 lokasi 5 Wilayah

pengangkutan sampah

di Kota Surabaya:

Surabaya Pusat,

Surabaya Timur,

Surabaya Barat,

Surabaya Utara dan

Surabaya Selatan


Ruang Terbuka Hijau

Jumlah Rumah

Kompos/PLTSa/TPS 3R

yang dikelola

39 lokasi 2.11.11.2.01.02 Pengurangan


Pembatasan, Pendauran Ulang

dan Pemanfaatan Kembali

Jumlah Rumah

Kompos/PLTSa/TPS 3R

yang dikelola


Ruang Terbuka Hijau

Jumlah kompetisi

pengelolaan

kebersihan yang

diselenggarakan


Peran serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Persampahan

Jumlah kompetisi

pengelolaan

kebersihan yang

diselenggarakan

3 kali Kota Surabaya 5,632,833,680 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau

Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek

lingkungan 95,00%;

Persentase instalasi pengolahan air limbah yang

beroperasi dengan baik 100,00%; Persentase

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari

85,95%; Tingkat pertumbuhan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan sampah 10,93%;

Halaman 22 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

35 2.11.2 PROGRAM

PERENCANAAN

LINGKUNGAN HIDUP

2.11.02.2.01 Rencana

Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RPPLH)

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

kajian pemeliharaan

lingkungan hidup

daerah yang disusun


dan Penetapan RPPLH

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

kajian pemeliharaan

lingkungan hidup

daerah yang disusun


Lingkungan Hidup Kota

Surabaya


2.11.02.2.02

Penyelenggaraan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

kajian pemeliharaan

lingkungan hidup

daerah yang disusun

3 dokumen 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan

Pelaksanaan KLHS

RPJPD/RPJMD

Jumlah dokumen

kajian pemeliharaan

lingkungan hidup

daerah yang disusun



Surabaya


36 2.11.3 PROGRAM

PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN/ATAU

KERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP


Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan

Hidup Kabupaten/Kota

Jumlah laporan

kegiatan pengawasan

dan rehabilitasi

kawasan pesisir

12 laporan 2.11.03.2.01.01 Koordinasi,

Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Pencegahan Pencemaran

Lingkungan Hidup Dilaksanakan

terhadap Media Tanah, Air,

Udara, dan Laut

Jumlah laporan

kegiatan pengawasan

dan rehabilitasi

kawasan pesisir

12 laporan Kawasan Pesisir di Kota

Surabaya

322,686,745 Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian

Jumlah data air laut

(dari 48 sampel) dan

kuantitas/kualitas Air

Bawah Tanah (730 data

dari 2 sumur pantau

selama satu tahun)

yang didapat sebanyak

778 data 2.11.03.2.01.01 Koordinasi,


Pencegahan Pencemaran

Lingkungan Hidup Dilaksanakan

terhadap Media Tanah, Air,

Udara, dan Laut

Jumlah data air laut

(dari 48 sampel) dan

kuantitas/kualitas Air

Bawah Tanah (730

data dari 2 sumur

pantau selama satu

tahun) yang didapat

sebanyak

778 data Perairan Pesisir di Kota

Surabaya


Jumlah sampel air dan

udara ambien yang

diuji dan dianalisa

224 sampel Jumlah sampel air dan

udara ambien yang

diuji dan dianalisa

224 sampel 31 Titik/lokasi air badan

air (184 Sampel) , 40

Titik/lokasi lokasi

pengujian udara ambien

di Kota Surabaya

Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah kegiatan/usaha

yang mendapatkan

pembinaan

pengusahaan

konservasi energi

120 lembaga 2.11.03.2.01.02 Koordinasi,


Pengendalian Emisi Gas Rumah

Kaca, Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim

Jumlah

kegiatan/usaha yang

mendapatkan

pembinaan

pengusahaan

konservasi energi

120 lembaga Gedung Milik

Pemerintah Kota

Surabaya dan Usaha

dan/atau Kegiatan

2,075,659,617 Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah pelaksanaan

Car Free Day


Car Free Day

113 kali Jl. Raya Darmo; Jl.

Tunjungan ; Jl. Jimerto,

Jl Jemur Andayani, Jl.

Kertajaya; Jl. Kembang

Jepun


Persentase aspek lingkungan hidup yang

dievaluasi 100,00%;

Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah

menerapkan konservasi energi 164 kegiatan dan

/atau usaha; Persentase ketaatan/kepatuhan

terhadap aspek lingkungan 95,00%; Persentase

pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana

dan prasarana perikanan dan kelautan 16,00%;

Halaman 23 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

2.11.03.2.02

Penanggulangan

Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan

Hidup Kabupaten/Kota

Jumlah Indeks

Standard Pencemar

Udara (ISPU) yang

terpublish dari 2

Stasiun Pemantau

Kualitas Udara Ambien

(SPKUA) dalam 1 tahun

sebanyak

365 data 2.11.03.2.02.01 Pemberian

Informasi Peringatan

Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup

pada Masyarakat

Jumlah Indeks

Standard Pencemar

Udara (ISPU) yang

terpublish dari 2

Stasiun Pemantau

Kualitas Udara

Ambien (SPKUA)

dalam 1 tahun

sebanyak

365 data 2 Lokasi Stasiun

Pemantau Kualitas

Udara Ambien yakni

Kebun Bibit Wonorejo

dan Kantor Kelurahan

Kebonsari


37 2.11.4 PROGRAM

PENGELOLAAN

KEANEKARAGAMAN HAYATI

(KEHATI)


Keanekaragaman Hayati

Kabupaten/Kota

Jumlah taman yang

dipelihara


Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah taman yang

dipelihara

39 lokasi Taman Kota yang

Tersebar dan dikelola

oleh Dinas Kebersihan

dan Ruang Terbuka

Hijau Kota Surabaya


Ruang Terbuka Hijau

Jumlah lokasi taman

dan jalur hijau yang

ditata dan dipelihara


Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah lokasi taman

dan jalur hijau yang

ditata dan dipelihara

425 lokasi Taman dan jalur hijau

yang tersebar di 31

kecamatan Kota

Surabaya


Ruang Terbuka Hijau

Jumlah Taman Hutan

Raya yang dibangun

dan dipelihara


Taman Keanekaragaman Hayati

Lainnya

Jumlah Taman Hutan

Raya yang dibangun

dan dipelihara

12 lokasi Tahura Balas Klumprik,

Tahura Pakal 1, Tahura

Pakal 2, Tahura

Sumurwelut 1, Tahura

Sumurwelut 2, Tahura

Sambikerep, Tahura

Lempung (Herbal),

Tahura Waru Gunung,

SPT Jeruk, Kebun Raya

Mangrove Wonorejo,

Kebun Raya Mangrove

Gunung Anyar, Kebun

Anggrek Sememi

19,718,222,645 Dinas Ketahanan


Jumlah dokumen

kajian pemeliharaan

lingkungan hidup

daerah yang disusun


dan Penetapan Rencana

Pengelolaan Keanekaragaman

Hayati

Jumlah dokumen

kajian pemeliharaan

lingkungan hidup

daerah yang disusun



Surabaya


38 2.11.5 PROGRAM

PENGENDALIAN BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN

(B3) DAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN

(LIMBAH B3)

2.11.05.2.01 Penyimpanan

Sementara Limbah B3

Jumlah pelayanan ijin

penyimpanan

sementara limbah

bahan berbahaya dan

beracun yang terlayani

dan terverifikasi

100 izin 2.11.05.2.01.01 Fasilitasi

Pemenuhan Komitmen Izin

Penyimpanan Sementara

Limbah B3 Dilaksanakan melalui

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik

Jumlah pelayanan ijin

penyimpanan

sementara limbah

bahan berbahaya dan

beracun yang

terlayani dan

terverifikasi

100 izin Kantor Dinas


Surabaya


2.11.05.2.02 Pengumpulan

Limbah B3 dalam 1 (satu)


Jumlah kegiatan

penanganan limbah B3

yang dilakukan

1 kegiatan 2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengelolaan

Limbah B3 dengan Pemerintah

Provinsi dalam rangka

Pengangkutan, Pemanfaatan,

Pengolahan, dan/atau

Penimbunan

Jumlah kegiatan

penanganan limbah

B3 yang dilakukan

1 kegiatan Kota Surabaya 10,362,226,983 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau

Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan

teknologi 3R yang beroperasi dengan baik 38,46%;


dan non perizinan lingkup lingkungan hidup

80,00%;

Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah

menerapkan konservasi energi 164 kegiatan dan

/atau usaha; Persentase ketaatan/kepatuhan

terhadap aspek lingkungan 95,00%; Persentase

pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana

dan prasarana perikanan dan kelautan 16,00%;

Persentase aspek lingkungan hidup yang

dievaluasi 100,00%; Persentase pertumbuhan luas

taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi

10,24%; Persentase pertumbuhan luas taman

hutan raya yang dipelihara dan diawasi 60,19%;

Halaman 24 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

39 2.11.6 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN TERHADAP

IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN

PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)


dan Pengawasan terhadap

Usaha dan/atau Kegiatan

yang Izin Lingkungan dan

Izin PPLH diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Ijin

Pembuangan Air

Limbah yang

diterbitkan

100 izin 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi

Pemenuhan Ketentuan dan

Kewajiban Izin Lingkungan

dan/atau Izin PPLH

Jumlah Ijin

Pembuangan Air

Limbah yang

diterbitkan

100 izin Kantor Dinas


Surabaya


Jumlah rekomendasi

dan izin lingkungan

yang diterbitkan

2.000 berkas 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi

Pemenuhan Ketentuan dan

Kewajiban Izin Lingkungan

dan/atau Izin PPLH

Jumlah rekomendasi

dan izin lingkungan

yang diterbitkan

2.000 berkas Kantor Dinas


Surabaya


Jumlah kegiatan usaha

yang diawasi

pengelolaan dan

pemantauan

lingkungannya

254 lembaga 2.11.06.2.01.03 Pengawasan

Usaha dan/atau Kegiatan yang

Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH

yang Diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan

usaha yang diawasi

pengelolaan dan

pemantauan

lingkungannya

254 lembaga Kegiatan usaha di Kota

Surabaya yang menjadi

target pengawasan


Jumlah titik IPAL

kegiatan monitoring

pengelolaan air limbah

178 lokasi Jumlah titik IPAL

kegiatan monitoring

pengelolaan air

limbah

178 lokasi Lokasi IPAL Milik

Pemerintah Kota

Surabaya dan IPAL

komunal


40 2.11.8 PROGRAM

PENINGKATAN

PENDIDIKAN, PELATIHAN

DAN PENYULUHAN

LINGKUNGAN HIDUP

UNTUK MASYARAKAT

2.11.08.2.01

Penyelenggaraan

Pendidikan, Pelatihan, dan

Penyuluhan Lingkungan

Hidup untuk Lembaga

Kemasyarakatan Tingkat


Jumlah lokasi

pendampingan dalam

pengembangan dan

pemanfaatan energi

alternatif

3 lingkungan 2.11.08.2.01.02 Pendampingan

Gerakan Peduli Lingkungan

Hidup

Jumlah lokasi

pendampingan dalam

pengembangan dan

pemanfaatan energi

alternatif

3 lingkungan Kota Surabaya 313,301,763 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah kegiatan

edukasi dan

komunikasi

masyarakat di bidang

lingkungan yang

diselenggarakan

12 kali 2.11.08.2.01.02 Pendampingan

Gerakan Peduli Lingkungan

Hidup

Jumlah kegiatan

edukasi dan

komunikasi

masyarakat di bidang

lingkungan yang

diselenggarakan

12 kali Ruang/gedung

pertemuan milik

Pemerintah Kota

Surabaya serta sekolah

adiwiyata, pondok

pesantren dan kampus


41 2.12.2 PROGRAM

PENDAFTARAN PENDUDUK


Pendaftaran Penduduk

Jumlah berkas

permohonan kartu

keluarga dan KTP-el

yang dilayani

398986 berkas 2.12.02.2.01.02 Pencatatan,

Penatausahaan dan Penerbitan

Dokumen atas Pendaftaran

Penduduk

Jumlah berkas

permohonan kartu

keluarga dan KTP-el

yang dilayani

398986

berkas

DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA SURABAYA

2,363,846,961 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Jumlah permohonan

berkas pindah datang

dan pendataan

penduduk Non

Permanen



Dokumen atas Pendaftaran

Penduduk

Jumlah permohonan

berkas pindah datang

dan pendataan

penduduk Non

Permanen

40930 berkas Dinas Kependudukan


Kota Surabaya

846,805,603 Dinas Kependudukan


Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek

lingkungan 95,00%; Persentase ketepatan waktu

pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup

lingkungan hidup 80,00%;

Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta

dalam pengembangan dan pemanfaatan energi

alternatif 13 lingkungan; Persentase masyarakat

yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya

meningkat 75,00%;

Cakupan penerbitan KTP 95,00%; Persentase

ketepatan waktu pelayanan dokumen

pendaftaran penduduk (KTP dan KK) 100,00%;

Halaman 25 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

42 2.12.3 PROGRAM

PENCATATAN SIPIL


Pencatatan Sipil

Jumlah berkas

permohonan akta

kelahiran dan kematian

yang dilayani



Dokumen atas Pelaporan

Peristiwa Penting

Jumlah berkas

permohonan akta

kelahiran dan

kematian yang

dilayani

104682

berkas

Dinas Kependudukan


Kota Surabaya



Jumlah berkas

permohonan

Perkawinan,

Perceraian, Perubahan

Status Anak dan

Kewarganegaraan yang

dilayani



Dokumen atas Pelaporan

Peristiwa Penting

Jumlah berkas

permohonan

Perkawinan,

Perceraian,

Perubahan Status

Anak dan

Kewarganegaraan

yang dilayani

3250 berkas Dinas Kependudukan


Kota Surabaya



43 2.12.4 PROGRAM

PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

2.12.04.2.01 Pengumpulan

Data Kependudukan dan

Pemanfaatan dan Penyajian

Database Kependudukan

Jumlah dokumen

Pelayanan kerjasama

pemanfaatan data dan

rekomendasi inovasi

pelayanan

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

6 dokumen 2.12.04.2.01.02 Kerjasama

Pemanfaatan Data

Kependudukan

Jumlah dokumen

Pelayanan kerjasama

pemanfaatan data

dan rekomendasi

inovasi pelayanan

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

6 dokumen Dinas Kependudukan


Kota Surabaya



Jumlah pelaksanaan

monitoring

pemanfaatan data

kependudukan yang

dilaksanakan

2 kali 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan

Penyajian Data Kependudukan

Jumlah pelaksanaan

monitoring

pemanfaatan data

kependudukan yang

dilaksanakan

2 kali Dinas Kependudukan




2.12.04.2.03

Penyelenggaraan

Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan

Jumlah sistem

informasi administrasi

kependudukan yang

dikembangkan dan

dipelihara

8 sistem 2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait

Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan

Jumlah sistem

informasi administrasi

kependudukan yang

dikembangkan dan

dipelihara

8 sistem Dinas Kependudukan


Kota Surabaya



data kependudukan

yang di mutakhirkan

146684 data 2.12.04.2.03.08 Penyajian Data

Kependudukan Yang Akurat dan

dapat Dipertanggungjawabkan

data kependudukan

yang di mutakhirkan

146684 data Dinas Kependudukan


Kota Surabaya



44 2.14.3 PROGRAM

PEMBINAAN KELUARGA

BERENCANA (KB)


Advokasi, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE)

Pengendalian Penduduk

dan KB sesuai Kearifan

Budaya Lokal

Jumlah orang Yang

Mengikuti

Penggerakan Program

Kependudukan dan

Masyarakat Peduli

Keluarga Berencana

2208 orang 2.14.03.2.01.02 Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE)

Program KKBPK sesuai Kearifan

Budaya Lokal

Jumlah orang Yang

Mengikuti

Penggerakan Program

Kependudukan dan

Masyarakat Peduli

Keluarga Berencana

2208 orang 31 Kecamatan dan

Gedung milik Pemkot

Surabaya

1,983,578,323 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

jumlah lembaga yang

mendapat Bantuan

Operasional Keluarga

Berencana (DAK Bidang

Keluarga Berencana)

31 lembaga 2.14.03.2.01.08 Pengendalian

Program KKBPK

jumlah lembaga yang

mendapat Bantuan

Operasional Keluarga

Berencana (DAK

Bidang Keluarga

Berencana)

31 lembaga 31 Kecamatan 5,913,140,000 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Cakupan penerbitan akte kelahiran 99,94%;

Cakupan penerbitan akte kematian 89,51%;

Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen

pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta

kematian) 100,00%; Persentase ketepatan waktu

pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta

kelahiran dan akta kematian) 100,00%;

Persentase peningkatan inovasi pelayanan

66,66%; Persentase penurunan data ganda pada

database SIAK 90,00%; Persentase sistem

informasi intervensi masyarakat yang telah

menggunakan data kependudukan 20,00%;

Persentase kebutuhan ber KB yang tidak

terpenuhi (unmeet need) 19,22%; Persentase

peserta KB aktif 80,95%; Persentase peserta KB

aktif yang drop out kontrasepsi 2,78%; Persentase

peserta KB baru 97,94%;

Halaman 26 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Sarana BKB Kit

yang disediakan

38 unit 2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan

Distribusi Sarana KIE Program

KKBPK

Jumlah Sarana BKB Kit

yang disediakan

38 unit 483,999,000 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak2.14.03.2.03 Pengendalian

dan Pendistribusian

Kebutuhan Alat dan Obat

Kontrasepsi serta

Pelaksanaan Pelayanan KB

di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah akseptor KB

yang mendapatkan

pelayanan KB

650 orang 2.14.03.2.03.08 Pembinaan

Pelayanan Keluarga Berencana

dan Kesehatan Reproduksi di

Fasilitas Kesehatan termasuk

Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah akseptor KB

yang mendapatkan

pelayanan KB

650 orang Rumah Sakit, Fasilitas

Kesehatan, Puskesmas

dan Bakti Sosial

Kecamatan


Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

jumlah sarana dan

prasarana pelayanan

KB yang disediakan

melalui Dana Alokasi

Khusus (DAK) Bidang

Keluarga Berencana

52 unit 2.14.03.2.03.06 Penyediaan

Sarana Penunjang Pelayanan KB

jumlah sarana dan

prasarana pelayanan

KB yang disediakan

melalui Dana Alokasi

Khusus (DAK) Bidang

Keluarga Berencana

52 unit DP5A, ULP, BKKBN 1,550,398,000 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

45 2.14.4 PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN

PENINGKATAN KELUARGA

SEJAHTERA (KS)


Pembangunan Keluarga

melalui Pembinaan

Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah orang yang

mengikuti pembinaan

keluarga sejahtera

1240 orang 2.14.04.2.01.03 Orientasi dan

Pelatihan Teknis Pengelola

Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,

PIK-R dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah orang yang

mengikuti pembinaan

keluarga sejahtera

1240 orang di Kota Surabaya 593,222,817 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah pendamping

yang mengikuti

pembinaan Bina

Keluarga Balita/Bina

Keluarga Remaja/Bina

Keluarga Lansia yang

didampingi

1350 orang 2.14.04.2.01.04

Orientasi/Pelatihan Teknis

Pelaksana/Kader Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Jumlah pendamping

yang mengikuti

pembinaan Bina

Keluarga Balita/Bina

Keluarga Remaja/Bina

Keluarga Lansia yang

didampingi

1350 orang di Kota Surabaya 375,923,505 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah orang yang

difasilitasi dan

mendapatkan

pendampingan

inkubasi usaha mandiri

100 orang 2.14.04.2.01.01 Pembentukan

Kelompok Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (Bina

Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR), Pusat

Informasi dan Konseling Remaja

(PIK-R) Bina Keluarga Lansia

(BKL), Unit Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga)

Jumlah orang yang

difasilitasi dan

mendapatkan

pendampingan

inkubasi usaha

mandiri

100 orang Surabaya 1,028,162,994 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Persentase kebutuhan ber KB yang tidak

terpenuhi (unmeet need) 19,22%; Persentase

peserta KB aktif 80,95%; Persentase peserta KB

aktif yang drop out kontrasepsi 2,78%; Persentase

peserta KB baru 97,94%;

Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina

Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang

aktif 100,00%; Persentase perempuan usia

produktif dari hasil pendampingan yang

berproduksi 10,33%;

Halaman 27 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah rumah kreatif

yang dikelola selama

12 bulan

1 bangunan 2.14.04.2.01.02 Pengadaan

Sarana Kelompok Kegiatan





Jumlah rumah kreatif

yang dikelola selama

12 bulan

1 bangunan Jl. Klakah Rejo Gang

Sampurna No.21

Surabaya

305,315,315 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah Puspaga yang

diselenggarakan

operasionalnya selama

12 bulan


Biaya Operasional bagi

Kelompok Kegiatan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Puspaga yang

diselenggarakan

operasionalnya

selama 12 bulan

2 lembaga Mall Pelayanan Publik,

Jln. Tunjungan No. 1-3,

Lantai 2, Surabaya


Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah lembaga yang

mendapat fasilitasi

pengembangan usaha

ekonomi

15 lembaga 2.14.04.2.01.07 Promosi dan

Sosialisasi Kelompok Kegiatan





Jumlah lembaga yang

mendapat fasilitasi

pengembangan usaha

ekonomi

15 lembaga Surabaya, Luar Surabaya 618,053,346 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

46 2.15.2 PROGRAM

PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN (LLAJ)


Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota

Jumlah Bangunan

Prasarana Transportasi

Yang Dibangun

2 Bangunan 2.15.02.2.02.01 Pembangunan

Prasarana Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota

Jumlah Bangunan

Prasarana

Transportasi Yang

Dibangun

2 Bangunan Kota Surabaya 25,093,354,357 Dinas Perhubungan

Jumlah Perlengkapan

Jalan yang DIadakan

1200 Unit 2.15.02.2.02.02 Penyediaan

Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota

Jumlah Perlengkapan

Jalan yang DIadakan

1200 Unit Kota Surabaya 24,635,053,183 Dinas Perhubungan

Jenis Perlengkapan

Jalan yang Dipelihara

5 Jenis 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Perlengkapan

Jalan

Jenis Perlengkapan

Jalan yang Dipelihara

5 Jenis Kota Surabaya 31,991,536,274 Dinas Perhubungan


Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah Terminal

Angkutan Umum yang

Dikelola selama 12

bulan

14 Lokasi 2.15.02.2.03.03 Pengembangan

Sarana dan Prasarana Terminal

Jumlah Terminal

Angkutan Umum yang

Dikelola selama 12

bulan

14 Lokasi Terminal Kota Surabaya 31,116,818,748 Dinas Perhubungan

Jumlah Paket

Perencanaan dan

Pengawasan Prasarana

Transportasi

8 Paket 2.15.02.2.03.01 Penyusunan

Rencana Pembangunan

Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah Paket

Perencanaan dan

Pengawasan

Prasarana

Transportasi

8 Paket Kota Surabaya 4,263,811,682 Dinas Perhubungan

Jumlah Lokasi

Prasarana Transportasi

yang Dipelihara

36 Lokasi 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Terminal

(Fasilitas Utama dan

Pendukung)

Jumlah Lokasi

Prasarana

Transportasi yang

Dipelihara

36 Lokasi Kota Surabaya 7,451,791,857 Dinas Perhubungan


Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas

Parkir

Jumlah Tempat Parkir

yang Diselenggarakan

selama 12 bulan

1821 Lokasi 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir


Jumlah Tempat Parkir


selama 12 bulan

1821 Lokasi Titik Parkir TJU dan TKP

di Kota Surabaya

28,237,131,396 Dinas Perhubungan

Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus

100,00%; Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan

kewenangan kota 40,00 km/jam; Persentase

angkutan umum dalam trayek yang memenuhi

ketentuan perijinan 40,00%; Persentase kelulusan

uji emisi kendaraan bermotor 94,00%; Persentase

ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non

perizinan lingkup perhubungan 80,00%;

Persentase penyediaan prasarana pendukung

transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik

100,00%; Persentase selisih tingkat kecelakaan

lalu lintas 2,00%; Rata-rata waktu tempuh

kendaraan barang pada rute tertentu 90,30 menit;

Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina

Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang

aktif 100,00%; Persentase perempuan usia

produktif dari hasil pendampingan yang

berproduksi 10,33%;

Halaman 28 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

2.15.02.2.05 Pengujian

Berkala Kendaraan

Bermotor

Kebutuhan Pelayanan

Perizinan dan Non

Perizinan Bidang

Perhubungan yang

Diadakan

4 Jenis 2.15.02.2.05.04 Penyediaan

Bukti Lulus Uji Pengujian

Berkala Kendaraan Bermotor

Kebutuhan Pelayanan

Perizinan dan Non

Perizinan Bidang

Perhubungan yang

Diadakan


Jumlah Kendaraan

Bermotor Wajib Uji

yang Melaksanakan Uji

KIR dilokasi pengujian

kendaraan Bermotor

149069 Unit 2.15.02.2.05.01 Penyediaan

Sarana dan Prasarana Pengujian

Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan

Bermotor Wajib Uji

yang Melaksanakan

Uji KIR dilokasi

pengujian kendaraan

Bermotor



Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas untuk Jaringan

Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen

Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas

Yang Tersusun

13 Dokumen 2.15.02.2.06.01 Penataan

Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas Untuk Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen

Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas

Yang Tersusun

13 Dokumen Kota Surabaya 3,791,664,451 Dinas Perhubungan

Jenis Sarana Angkutan

Jalan yang Diawasai

dan Dikendalikan

selama 12 bulan

7 Jenis 2.15.02.2.06.04 Pengawasan

dan Pengendalian Efektivitas

Pelaksanaan Kebijakan untuk

Jalan Kabupaten/Kota

Jenis Sarana Angkutan

Jalan yang Diawasai

dan Dikendalikan

selama 12 bulan


Jumlah Pelaksanaan Uji

Emisi Gas Buang

Kendaraan Bermotor

yang Dilaksanakan

48 Kali Jumlah Pelaksanaan

Uji Emisi Gas Buang

Kendaraan Bermotor

yang Dilaksanakan

48 Kali Kota Surabaya Dinas Perhubungan

Pelaksanaan

Pengawasan dan

Pengendalian Lalu

Lintas selama 12 bulan

365 Kali Pelaksanaan

Pengawasan dan

Pengendalian Lalu

Lintas selama 12

bulan

365 Kali Kota Surabaya Dinas Perhubungan


Angkutan Umum untuk Jasa

Angkutan Orang dan/atau

Barang antar Kota dalam 1

(satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Transportasi Umum

Perkotaan yang

Diselenggarakan

365 Kali 2.15.02.2.09.02 Pengendalian

dan Pengawasan Ketersediaan




(satu) Kabupaten/Kota

Transportasi Umum

Perkotaan yang

Diselenggarakan

365 Kali Kota Surabaya 655,458,250 Dinas Perhubungan

Jumlah Pelaksanaan

Kegiatan Survey

Aksesibilitas Angkutan

Barang

2 Kali 2.15.02.2.09.02 Pengendalian






Jumlah Pelaksanaan

Kegiatan Survey

Aksesibilitas Angkutan

Barang


Jumlah Unit

Transportasi Umum


28 Unit 2.15.02.2.09.02 Pengendalian






Jumlah Unit

Transportasi Umum
















Halaman 29 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Transportasi Umum

Perkotaan yang

Diselenggarakan

365 Kali 2.15.02.2.09.01 Penyediaan




(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Transportasi Umum

Perkotaan yang

Diselenggarakan

365 Kali Kota Surabaya 1,104,096,649 Dinas Perhubungan

Transportasi Pelajar


selama 12 Bulan

8 Unit 2.15.02.2.09.01 Penyediaan





Transportasi Pelajar


selama 12 Bulan



Rencana Umum Jaringan

Trayek Perkotaan dalam 1

(satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Perencanaan Angkutan

Umum Perkotaan yang

Dilaksanakan

10 Dokumen 2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Umum

Jaringan Trayek Perkotaan

dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Perencanaan

Angkutan Umum

Perkotaan yang

Dilaksanakan

10 Dokumen Kota Surabaya 3,503,936,933 Dinas Perhubungan


Penyelenggaraan Angkutan

Orang dalam Trayek Lintas


dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Transportasi Umum

Perkotaan yang

Diselenggarakan

365 Kali 2.15.02.2.14.01 Fasilitasi

Pemenuhan Persyaratan

Perolehan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang dalam Trayek


dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Transportasi Umum

Perkotaan yang

Diselenggarakan


47 2.15.3 PROGRAM

PENGELOLAAN PELAYARAN

2.15.03.2.04 Pembangunan

dan Penerbitan Izin

Pelabuhan Sungai dan

Danau yang Melayani

Trayek dalam 1 Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan

Pengembangan

Angkutan Rel, Perairan,

Udara, Barang dan

Tidak Bermotor

3 Kali 2.15.03.2.04.02 Koordinasi dan


Pelaksanaan Izin Pelabuhan

Sungai dan Danau yang

Melayani Trayek dalam 1



Jumlah Kegiatan

Pengembangan

Angkutan Rel,

Perairan, Udara,

Barang dan Tidak

Bermotor


48 2.15.5 PROGRAM

PENGELOLAAN

PERKERETAAPIAN


Rencana Induk

Perkeretaapian

Jumlah Kegiatan

Pengembangan

Angkutan Rel, Perairan,

Udara, Barang dan

Tidak Bermotor

2 Kali 2.15.05.2.01.02 Penetapan

Kebijakan dan Sosialisasi

Rencana Induk Perkeretaapian

Jumlah Kegiatan

Pengembangan

Angkutan Rel,

Perairan, Udara,

Barang dan Tidak

Bermotor


49 2.16.2 PROGRAM

PENGELOLAAN INFORMASI

DAN KOMUNIKASI PUBLIK


Informasi dan Komunikasi

Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaksanaan

Komunikasi Media

Massa

2298 kali 2.16.02.2.01.07 Layanan

Hubungan Media

Jumlah Pelaksanaan

Komunikasi Media

Massa

2298 kali Kantor Bagian

Hubungan Masyarakat

9,572,548,805 Bagian Hubungan

Masyarakat

Jumlah

Penyelenggaraan

Komunikasi

Kehumasan

89 kali 2.16.02.2.01.12

Penyelenggaraan Hubungan

Masyarakat, Media dan

Kemitraan Komunitas

Jumlah

Penyelenggaraan

Komunikasi

Kehumasan


Hubungan Masyarakat

500,103,346 Bagian Hubungan

Masyarakat














Persentase angkutan umum dalam trayek yang

memenuhi ketentuan perijinan 40,00%;

Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada

rute tertentu 90,30 menit;

Persentase berita positif Pemerintah Kota

Surabaya yang terinformasikan kepada

masyarakat 85,00%; Persentase

industri/perusahaan yang dibina dan diawasi

perizinan dan pelaporannya 75,00%; Rata-rata

pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran

komunikasi informasi yang disediakan oleh

Pemerintah Kota Surabaya 32.414 Kunjungan;

Halaman 30 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah pelaksanaan

pengembangan dan

pemberdayaan

lembaga komunikasi

sosial

11 kali 2.16.02.2.01.08 Kemitraan

dengan Pemangku Kepentingan

Jumlah pelaksanaan

pengembangan dan

pemberdayaan

lembaga komunikasi

sosial

11 kali Gedung milik

Pemerintah Kota

Surabaya

1,408,537,100 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Jumlah keluhan dan

pengaduan

masyarakat,

permohonan informasi

dan dokumentasi

publik yang dilayani

3000 berkas 2.16.02.2.01.06 Pelayanan

Informasi Publik

Jumlah keluhan dan

pengaduan

masyarakat,

permohonan

informasi dan

dokumentasi publik

yang dilayani

3000 berkas Wilayah pelayanan

Pemerintah Kota

Surabaya

996,642,786 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Jumlah saluran

komunikasi yang

dikelola

19 Saluran 2.16.02.2.01.04 Pengelolaan

Konten dan Perencanaan Media

Komunikasi Publik

Jumlah saluran

komunikasi yang

dikelola

19 Saluran Kantor Dinas

Komunikasi dan

Informatika

830,472,417 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Jumlah Publikasi

Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah

4 Jenis 2.16.02.2.01.05 Pengelolaan

Media Komunikasi Publik

Jumlah Publikasi

Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah

4 Jenis instansi pemerintah

penyelenggara event,

OPD Pemerintah Kota

Surabaya

penyelenggara event,

Studio Radio di wilayah

administratif Kota

Surabaya, Studio

Televisi yang memiliki

jangkauan bisa diakses

masyarakat surabaya


Informatika

Jumlah Dokumen

Analisa Data Dan

Informasi Pemerintah

Daerah yang disusun

5 dokumen 2.16.02.2.01.01 Perumusan

Kebijakan Teknis Bidang

Informasi dan Komunikasi

Publik

Jumlah Dokumen

Analisa Data Dan

Informasi Pemerintah

Daerah yang disusun

5 dokumen Wilayah Kota Surabaya 679,649,771 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Jumlah penyampaian

informasi ketentuan

peraturan cukai yang

dilakukan

5 kali 2.16.02.2.01.06 Pelayanan

Informasi Publik

Jumlah penyampaian

informasi ketentuan

peraturan cukai yang

dilakukan

5 kali Kota Surabaya 23,296,619 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

50 2.16.3 PROGRAM

PENGELOLAAN APLIKASI

INFORMATIKA


Nama Domain yang telah

Ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat dan Sub Domain di

Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Pembangunan

Sarana Prasarana TIK

136 lokasi 2.16.03.2.01.03

Penyelenggaraan Sistem

Jaringan Intra Pemerintah

Daerah

Jumlah Pembangunan


136 lokasi Kota Surabaya 22,063,731,671 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Jumlah Pemeliharaan

dan Pengembangan


4 Jenis Jumlah Pemeliharaan

dan Pengembangan


4 Jenis Kota Surabaya Dinas Komunikasi dan

Informatika



masyarakat 85,00%; Persentase

industri/perusahaan yang dibina dan diawasi

perizinan dan pelaporannya 75,00%; Rata-rata

pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran

komunikasi informasi yang disediakan oleh

Pemerintah Kota Surabaya 32.414 Kunjungan;

Persentase layanan publik administratif yang

berbasis TIK 58,37%; Persentase lembaga


Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung

pelayanan publik 100,00%;

Halaman 31 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

2.16.03.2.02 Pengelolaan e-

government Di Lingkup

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan

monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

pemanfaatan teknologi

Informasi yang

dilaksanakan

72 lokasi 2.16.03.2.02.01

Penatalaksanaan dan

Pengawasan e-government

dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan

monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

pemanfaatan

teknologi Informasi

yang dilaksanakan

72 lokasi Kota Surabaya 738,847,765 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Jumlah Pusat Data

yang dikelola

2 Lokasi 2.16.03.2.02.03 Pengelolaan

Pusat Data Pemerintahan

Daerah

Jumlah Pusat Data

yang dikelola

2 Lokasi Dinas Komunikasi dan

Informatika


Informatika

Jumlah Aplikasi

Pelayanan Publik dan

Sistem Informasi

Manejemen yang

Dibangun

15 aplikasi 2.16.03.2.02.07 Pengembangan

Aplikasi dan Proses Bisnis

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

Jumlah Aplikasi

Pelayanan Publik dan

Sistem Informasi

Manejemen yang

Dibangun

15 aplikasi Kota Surabaya 6,075,121,327 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Jumlah Sistem

Informasi Pelayanan

Publik dan Sistem

Informasi Manajemen

yang dipelihara dan

dikembangkan

165 Aplikasi Jumlah Sistem

Informasi Pelayanan

Publik dan Sistem

Informasi Manajemen

yang dipelihara dan

dikembangkan

165 Aplikasi Kota Surabaya Dinas Komunikasi dan

Informatika

Jumlah layanan sistem

informasi

pemerintahan dan

publik yang disediakan

399 lokasi 2.16.03.2.02.10 Pengembangan

dan Pengelolaan Sumber Daya

Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pemerintah Daerah

Jumlah layanan sistem

informasi

pemerintahan dan

publik yang

disediakan

399 lokasi Kota Surabaya 29,809,364,433 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Jumlah kegiatan

fasilitasi penerimaan

peserta didik baru yang

dilaksanakan


Aplikasi dan Proses Bisnis

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

Jumlah kegiatan

fasilitasi penerimaan

peserta didik baru

yang dilaksanakan

2 kali Dinas Pendidikan dan

lembaga SD Negeri dan

SMP Negeri pelaksana

PPDB


jumlah lembaga

pendidikan yang

mengikuti kegiatan

fasilitasi pengelolaan

manajemen sekolah

2567 lembaga jumlah lembaga

pendidikan yang

mengikuti kegiatan


manajemen sekolah


Kota Surabaya

Dinas Pendidikan

51 2.17.2 PROGRAM

PELAYANAN IZIN USAHA

SIMPAN PINJAM


Usaha Simpan Pinjam untuk

Koperasi dengan Wilayah

Keanggotaan dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah kelompok yang


pembentukan dan

peningkatan kualitas

koperasi

50 kelompok 2.17.02.2.01.01 Fasilitasi

Pemenuhan Izin Usaha Simpan

Pinjam dan Pembukaan Kantor

Cabang, Cabang Pembantu dan

Kantor Kas Koperasi Simpan

Pinjam untuk Koperasi dengan

Wilayah Keanggotaan dalam


Jumlah kelompok

yang mendapatkan

fasilitasi

pembentukan dan


koperasi

50 kelompok Kantor Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

664,631,090 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

Persentase layanan publik administratif yang

berbasis TIK 58,37%; Persentase lembaga




Persentase koperasi berklasifikasi AAB 72,95%;

Halaman 32 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

52 2.17.3 PROGRAM

PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN KOPERASI

2.17.03.2.01 Pemeriksaan

dan Pengawasan Koperasi,

Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Koperasi yang Wilayah

Keanggotaannya dalam

Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah koperasi yang

mendapatkan

pengawasan

629 koperasi 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan

Kepatuhan Koperasi terhadap

Peraturan Perundang-

Undangan Kewenangan

Kabupaten/Kota


mendapatkan

pengawasan

629 koperasi Lokasi koperasi yang

dimonitoring

1,118,514,927 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro


dinilai kinerjanya

35 koperasi 2.17.03.2.01.01 Pengawasan

Kekuatan, Kesehatan,

Kemandirian, Ketangguhan,

serta Akuntabilitas Koperasi



dinilai kinerjanya

35 koperasi Lokasi koperasi yang

akan diperingkat dan

Kantor Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro


Usaha Mikro

53 2.17.5 PROGRAM

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PERKOPERASIAN

2.17.05.2.01 Pendidikan dan

Latihan Perkoperasian bagi

Koperasi yang Wilayah

Keanggotaan dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan

peningkatan kapasitas

koperasi dan UKM

178 orang 2.17.05.2.01.01 Peningkatan

Pemahaman dan Pengetahuan

Perkoperasian serta Kapasitas

dan Kompetensi SDM Koperasi

Jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan

peningkatan kapasitas

koperasi dan UKM

178 orang Kota Surabaya 459,181,000 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

54 2.17.6 PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN

PERLINDUNGAN KOPERASI


dan Perlindungan Koperasi

yang Keanggotaannya

dalam Daerah

Kabupaten/Kota


difasilitasi untuk

meningkatkan dan

mengembangkan

usaha bisnis

175 koperasi 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan

Peningkatan Produktivitas, Nilai

Tambah, Akses Pasar, Akses

Pembiayaan, Penguatan

Kelembagaan, Penataan

Manajemen, Standarisasi, dan

Restrukturisasi Usaha Koperasi



difasilitasi untuk

meningkatkan dan

mengembangkan

usaha bisnis

175 koperasi Kantor Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro


Usaha Mikro

55 2.17.7 PROGRAM

PEMBERDAYAAN USAHA

MENENGAH, USAHA KECIL,

DAN USAHA MIKRO

(UMKM)


Usaha Mikro yang

Dilakukan melalui

Pendataan, Kemitraan,

Kemudahan Perizinan,

Penguatan Kelembagaan

dan Koordinasi dengan Para

Pemangku Kepentingan

Jumlah pelaku usaha

skala mikro yang


kemitraan

175 orang 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan

melalui Kemitraan Usaha Mikro

Jumlah pelaku usaha

skala mikro yang


kemitraan

175 orang Kantor Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro


Usaha Mikro

Jumlah sentra usaha

yang difasilitasi

60 sentra usaha 2.17.07.2.01.01 Pendataan

Potensi dan Pengembangan

Usaha Mikro

Jumlah sentra usaha

yang difasilitasi

60 sentra

usaha

di lokasi sentra sentra

usaha yang dikelola oleh

DInas Koperasi dan

Usaha Mikro


Usaha Mikro

Jumlah sentra usaha

yang pelaku usahanya

mendapatkan

pembinaan

49 sentra usaha Jumlah sentra usaha

yang pelaku usahanya

mendapatkan

pembinaan

49 sentra

usaha

Sentra usaha yang

dikelola oleh Dinas

Koperasi dan Usaha

Mikro

Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat

volume usahanya 80,00%;

Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat

yang terfasilitasi 100,00%; Persentase pelaku

usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan

permodalan 8,50%; Persentase sentra usaha

makanan dan minuman yang beroperasi secara

optimal 63,00%;

Persentase koperasi berklasifikasi AAB 72,95%;

Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat

volume usahanya 80,00%;

Halaman 33 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,

Verifikasi, dan Validasi

Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Asemrowo 126,157,353 Kec. Asemrowo

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Benowo 166,776,546 Kec. Benowo

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Bubutan 60,859,564 Kec. Bubutan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Bulak 116,380,000 Kec. Bulak

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Dukuh Pakis 131,238,529 Kec. Dukuh Pakis

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Gayungan 129,580,000 Kec. Gayungan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Genteng 74,179,362 Kec. Genteng

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Gubeng 135,446,603 Kec. Gubeng

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Gunung

Anyar

169,624,757 Kec. Gunung Anyar

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Jambangan 62,420,000 Kec. Jambangan






optimal 63,00%;

Halaman 34 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan

Karangpilang

129,580,000 Kec. Karangpilang

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Kenjeran 165,743,459 Kec. Kenjeran

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Krembangan 161,362,453 Kec. Krembangan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Lakarsantri 169,352,551 Kec. Lakarsantri

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Mulyorejo 129,258,339 Kec. Mulyorejo

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Pabean

Cantian

129,505,242 Kec. Pabean Cantian

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Pakal 121,938,723 Kec. Pakal

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Rungkut 166,403,575 Kec. Rungkut

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Sambikerep 136,869,431 Kec. Sambikerep

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Sawahan 138,720,741 Kec. Sawahan






optimal 63,00%;

Halaman 35 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Semampir 131,427,692 Kec. Semampir

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Simokerto 73,746,367 Kec. Simokerto

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Sukolilo 135,536,000 Kec. Sukolilo

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan

Sukomanunggal

126,966,016 Kec. Sukomanunggal

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Tambaksari 138,705,000 Kec. Tambaksari

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Tandes 133,422,857 Kec. Tandes

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Tegalsari 59,187,692 Kec. Tegalsari

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Tenggilis

Mejoyo

159,992,926 Kec. Tenggilis Mejoyo

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 kali Kecamatan Wiyung 131,972,759 Kec. Wiyung

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Wonocolo 135,742,038 Kec. Wonocolo






optimal 63,00%;

Halaman 36 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan


Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Perekonomian

48 Kali Kecamatan Wonokromo 134,633,729 Kec. Wonokromo

56 2.17.8 PROGRAM

PENGEMBANGAN UMKM

2.17.08.2.01

Pengembangan Usaha

Mikro dengan Orientasi

Peningkatan Skala Usaha

menjadi Usaha Kecil

Jumlah pelaku usaha

mikro yang

mendapatkan

pembinaan

858 orang 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha

Mikro Menjadi Usaha Kecil

dalam Pengembangan Produksi

dan Pengolahan, Pemasaran,

SDM, serta Desain dan

Teknologi

Jumlah pelaku usaha

mikro yang

mendapatkan

pembinaan

858 orang Kantor Dinas Koperasi 1,018,081,251 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

57 2.18.2 PROGRAM

PENGEMBANGAN IKLIM

PENANAMAN MODAL


Pemberian Fasilitas/Insentif

Dibidang Penanaman Modal

yang menjadi Kewenangan


Jumlah fasilitasi

penanaman modal

yang dilaksanakan

4 dokumen 2.18.02.2.01.01 Penetapan

Kebijakan Daerah mengenai

Pemberian Fasilitas/Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah fasilitasi

penanaman modal

yang dilaksanakan

4 dokumen 326,462,000 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

2.18.02.2.02 Pembuatan

Peta Potensi Investasi

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

pengembangan

potensi penanaman

modal

4 dokumen 2.18.02.2.02.02 Penyediaan

Peta Potensi dan Peluang Usaha

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

pengembangan

potensi penanaman

modal

4 dokumen Kota Surabaya 633,123,488 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

58 2.18.3 PROGRAM PROMOSI

PENANAMAN MODAL

2.18.03.2.01

Penyelenggaraan Promosi

Penanaman Modal yang

menjadi Kewenangan


Jumlah promosi

investasi yang

dilaksanakan

3 kali 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan

Kegiatan Promosi Penanaman

Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah promosi

investasi yang

dilaksanakan

3 kali Wilayah Jawa serta luar

Jawa

595,103,404 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

59 2.18.4 PROGRAM

PELAYANAN PENANAMAN

MODAL


Perizinan dan Non Perizinan

secara Terpadu Satu Pintu

dibidang Penanaman Modal

yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah pendataan dan

pengawasan

kepemilikan atau

penggunaan mesin

pelinting rokok dan

pemberian sertifikat /

kode registrasi mesin

pelinting rokok yang

dilaksanakan

2 kali 2.18.04.2.01.02 Pemantauan

Pemenuhan Komitmen


Penanaman Modal

Jumlah pendataan

dan pengawasan

kepemilikan atau

penggunaan mesin

pelinting rokok dan

pemberian sertifikat /

kode registrasi mesin

pelinting rokok yang

dilaksanakan


Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jumlah berkas

pelayanan perizinan

dan non perizinan

terpadu yang

dihasilkan

60000 berkas 2.18.04.2.01.01 Penyediaan

Pelayanan Terpadu Perizinan

dan Nonperizinan Berbasis


Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik

Jumlah berkas

pelayanan perizinan

dan non perizinan

terpadu yang

dihasilkan

60000 berkas Kantor pelayanan

perizinan terpadu

4,719,393,075 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

60 2.18.5 PROGRAM

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

2.18.05.2.01 Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman

Modal yang menjadi

Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah perusahaan

penanam modal yang

dimonitor dan

dievaluasi

3500 perusahaan 2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan

Sinkronisasi Pembinaan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah perusahaan

penanam modal yang

dimonitor dan

dievaluasi

3500

perusahaan

Kota Surabaya 751,912,108 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi

24,00%;

Persentase industri/perusahaan yang dibina dan

diawasi perizinan dan pelaporannya 75,00%;


dan non perizinan lingkup penanaman modal

80,00%;






optimal 63,00%;

Persentase pelaku usaha mikro yang produknya

layak diujimutukan 40,00%;

Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi

24,00%;



Persentase perusahaan penanaman modal yang

menyusun dan membuat LKPM 42,00%;

Halaman 37 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah pelaku usaha

yang ijin usahanya

diawasi

11000 pelaku

usaha

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan


Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah pelaku usaha

yang ijin usahanya

diawasi

11000 pelaku

usaha

Kota Surabaya 1,055,545,601 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

61 2.18.6 PROGRAM

PENGELOLAAN DATA DAN

SISTEM INFORMASI

PENANAMAN MODAL


Data dan Informasi


yang Terintegrasi pada

Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah data investasi

yang dikelola

45151 data 2.18.06.2.01.01 Pengolahan,

Penyajian dan Pemanfaatan

Data dan Informasi Perizinan

dan Non Perizinan berbasis


Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Jumlah data investasi

yang dikelola

45151 data Dinas Penanaman

Modal dan PTSP Kota

Surabaya


Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jumlah pemanfaatan

ruang dan infrastruktur

kota yang didata dan

dipetakan

12250 Persil 2.18.06.2.01.01 Pengolahan,

Penyajian dan Pemanfaatan

Data dan Informasi Perizinan

dan Non Perizinan berbasis


Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Jumlah pemanfaatan

ruang dan

infrastruktur kota

yang didata dan

dipetakan

12250 Persil Kota Surabaya 6,743,778,732 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


62 2.19.2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KAPASITAS DAYA SAING

KEPEMUDAAN

2.19.02.2.01 Penyadaran,

Pemberdayaan, dan

Pengembangan Pemuda

dan Kepemudaan terhadap

Pemuda Pelopor

Kabupaten/Kota, Wirausaha

Muda Pemula, dan Pemuda

Kader Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta

Pemuda yang

mendapatkan

pembinaan untuk

menjadi Kader Anti

Kenakalan Remaja

4820 peserta 2.19.02.2.01.03 Koordinasi,

Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Peningkatan

Kapasitas Daya Saing Pemuda

Kader Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta

Pemuda yang

mendapatkan

pembinaan untuk

menjadi Kader Anti

Kenakalan Remaja

4820 peserta Gedung Fasilitas Umum

/ Publik dan Gedung

Milik Pemerintah

1,505,733,576 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

Jumlah Pemuda yang

mendapatkan

Pengembangan

Keterampilan dan

Kewirausahaan

1050 orang 2.19.02.2.01.02 Koordinasi,

Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Peningkatan

Kapasitas Daya Saing Wira

Usaha Pemula

Jumlah Pemuda yang

mendapatkan

Pengembangan

Keterampilan dan

Kewirausahaan

1050 orang Gedung Fasilitas

Umum/Publik


Olah Raga

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Jiwa

Kepemimpinan dan

Kepeloporan Pemuda



Kepemimpinan, Kepeloporan

dan Kesukarelawanan Pemuda

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Jiwa

Kepemimpinan dan

Kepeloporan Pemuda


29 kali Gedung Instansi

Pemerintah dan Gedung

Fasilitas Umum / Publik


Olah Raga

Jumlah dokumen

perencanaan

prasarana olahraga

yang disusun

58 dokumen 2.19.02.2.01.06 Perencanaan,

Pengadaan, Pemanfaatan,

Pemeliharaan, dan Pengawasan

Prasarana dan Sarana

Kepemudaan Kab/Kota

Jumlah dokumen

perencanaan

prasarana olahraga

yang disusun

58 dokumen Kota Surabaya 2,805,195,641 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

Jumlah pelaksanaan

kegiatan Penunjang


Siswa dan Masyarakat

3 kali 2.19.02.2.01.07 Pemberian

Penghargaan Pemuda dan

Organisasi Pemuda yang

Berjasa dan/atau Berprestasi

Jumlah pelaksanaan

kegiatan Penunjang


Siswa dan Masyarakat

3 kali Gedung milik

Pemerintah Kota

Surabaya




Persentase perusahaan penanaman modal yang

menyusun dan membuat LKPM 42,00%;


perusahaan penanaman modal yang menyusun

dan membuat LKPM 42,00%;

Cakupan/sebaran fasilitas olahraga 154 kelurahan;

Persentase pemuda yang aktif memberikan

penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja

35,00%; Persentase pemuda yang membuka

wirausaha mandiri 30,00%; Persentase sasaran

penerima beasiswa pendidikan dari kelompok


Halaman 38 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

63 2.19.3 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KAPASITAS DAYA SAING

KEOLAHRAGAAN


dan Pengembangan

Olahraga Pendidikan pada

Jenjang Pendidikan yang

menjadi Kewenangan


Jumlah Prasarana

Olahraga yang

dibangun dan

ditingkatkan

90 unit 2.19.03.2.01.03 Koordinasi,


Penyediaan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Kabupaten/Kota

Jumlah Prasarana

Olahraga yang

dibangun dan

ditingkatkan

90 unit Kota Surabaya 29,850,329,883 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga


dan Pengembangan

Olahraga Prestasi Tingkat

Daerah Provinsi

Jumlah Kegiatan

Pembinaan Olahraga

Prestasi yang

difasilitasi


Pengembangan Atlet

Berprestasi Kabupaten / Kota

Jumlah Kegiatan

Pembinaan Olahraga

Prestasi yang

difasilitasi

41 kali Kota Surabaya 24,127,739,967 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

Jumlah Kegiatan

Pengembangan dan


SDM Olahraga Prestasi


10 kali Jumlah Kegiatan

Pengembangan dan


SDM Olahraga

Prestasi yang

diselenggarakan

10 kali Kota Surabaya Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

Jumlah kegiatan

Pengembangan Minat,

Bakat, Dan Kreativitas

Siswa PLS yang

dilaksanakan


Pengembangan Atlet

Berprestasi Kabupaten / Kota

Jumlah kegiatan

Pengembangan

Minat, Bakat, Dan

Kreativitas Siswa PLS

yang dilaksanakan

12 kali Seluruh lembaga

sekolah di Kota

Surabaya


Jumlah kegiatan

Penunjang


Pendidikan Luar

Sekolah yang

dilaksanakan

18 kali Jumlah kegiatan

Penunjang


Pendidikan Luar

Sekolah yang

dilaksanakan

18 kali Kota Surabaya dan Luar

Kota Surabaya

Dinas Pendidikan


dan Pengembangan

Olahraga Rekreasi

Jumlah Kegiatan

Pengembangan dan


SDM Olahraga Anak

26 kali 2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan

Olahraga Tradisional dalam

Masyarakat

Jumlah Kegiatan

Pengembangan dan


SDM Olahraga Anak


Olah Raga

Jumlah Prasarana

Olahraga yang

Diperbaiki

133 unit 2.19.03.2.05.03 Penyediaan,

Pengembangan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Olahraga Rekreasi

Jumlah Prasarana

Olahraga yang

Diperbaiki

133 unit Kota Surabaya 24,350,580,808 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

Jumlah Sarana dan

Prasarana Olahraga

yang difasilitasi

11 unit Jumlah Sarana dan

Prasarana Olahraga

yang difasilitasi

11 unit Kota Surabaya Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

Jumlah Sarana

Olahraga yang

Disediakan

6 jenis Jumlah Sarana

Olahraga yang

Disediakan

6 jenis Kota Surabaya Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

Jumlah kegiatan

pengembangan dan


SDM olahraga rekreasi

dan tradisional

25 kali 2.19.03.2.05.01

Penyelenggaraan,

Pengembangan dan Pemasalan

Festival dan Olahraga Rekreasi

Jumlah kegiatan

pengembangan dan


SDM olahraga

rekreasi dan

tradisional


Olah Raga

Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional,

nasional dan/atau internasional 1.690 medali;



SD pada lomba tingkat



SMP pada lomba tingkat


Halaman 39 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan

Pengembangan dan


SDM Olahraga Rekreasi


29 kali Jumlah Kegiatan

Pengembangan dan


SDM Olahraga

Rekreasi yang

diselenggarakan

29 kali Kota Surabaya Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

64 2.20.2 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

STATISTIK SEKTORAL

2.20.02.2.01

Penyelenggaraan Statistik

Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen data

statistik daerah yang

disusun


Sinkronisasi Pengumpulan,

Pengolahan, Analisis dan

Diseminasi Data Statistik

Sektoral

Jumlah dokumen data

statistik daerah yang

disusun

1 dokumen Surabaya 291,944,327 Dinas Komunikasi dan

Informatika

65 2.21.2 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PERSANDIAN UNTUK

PENGAMANAN INFORMASI

2.21.02.2.01

Penyelenggaraan

Persandian untuk

Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Persentase Serangan

terhadap Sistem

Keamanan Informasi

yang ditangani

100 persen 2.21.02.2.01.04 Penyediaan

Layanan Keamanan Informasi

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Persentase Serangan

terhadap Sistem

Keamanan Informasi

yang ditangani

100 persen Kota Surabaya 3,744,349,041 Dinas Komunikasi dan

Informatika


Pola Hubungan Komunikasi

Sandi Antar Perangkat


Jumlah Sarana dan

Prasarana Sistem

Persandian Perkotaan

yang dikelola

1389 unit 2.21.02.2.02.01

Operasionalisasi Jaring

Komunikasi Sandi Pemerintah


Jumlah Sarana dan

Prasarana Sistem

Persandian Perkotaan

yang dikelola

1389 unit Kota Surabaya 2,324,860,467 Dinas Komunikasi dan

Informatika

66 2.22.2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KEBUDAYAAN


Kebudayaan yang

Masyarakat Pelakunya

dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah

penyelenggaraan

event budaya daerah

440 kali 2.22.02.2.01.01 Pelindungan,

Pengembangan, Pemanfaatan

Objek Pemajuan Kebudayaan

Jumlah

penyelenggaraan

event budaya daerah

440 kali Balai Budaya Surabaya,

Balai Pemuda Surabaya,

Ruang publik (taman,

Jalan Tunjungan, dan

Balai Pemuda)

5,633,112,301 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

2.22.02.2.02 Pelestarian

Kesenian Tradisional yang

Masyarakat Pelakunya

dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksaan

festival budaya lokal

3 kali 2.22.02.2.02.01 Pelindungan,

Pengembangan, Pemanfaatan

Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Jumlah pelaksaan

festival budaya lokal

3 kali Kota Surabaya 396,081,138 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

67 2.22.3 PROGRAM

PENGEMBANGAN KESENIAN

TRADISIONAL


Kesenian yang Masyarakat

Pelakunya dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Pelatihan dan

pertunjukan seni

budaya di destinasi

wisata yg difasilitasi


Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia Kesenian

Tradisional

Jumlah Pelatihan dan

pertunjukan seni

budaya di destinasi

wisata yg difasilitasi

770 kali Balai Pemuda Surabaya,

Jl. Gubernur Suryo

No.15 Surabaya

921,088,299 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Jumlah ruang publik

dan usaha pariwisata

yang dimonitoring

14 lokasi Jumlah ruang publik

dan usaha pariwisata

yang dimonitoring

14 lokasi Taman - taman milik

Pemerintah Kota

Surabaya dan tempat -

tempat usaha

pariwisata

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional,

nasional dan/atau internasional 1.690 medali;



SD pada lomba tingkat



SMP pada lomba tingkat


Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi

100,00%;



Persentase kelompok seni terdaftar yang layak

tampil 59,00%;

Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang

menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi

100,00%;

Halaman 40 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

68 2.22.4 PROGRAM

PEMBINAAN SEJARAH


Sejarah Lokal dalam 1 (satu)


Jumlah pelaksanaan

event peningkatan nilai-

nilai sejarah


Akses Masyarakat terhadap

Data dan Informasi Sejarah

Jumlah pelaksanaan

event peningkatan

nilai-nilai sejarah

9 kali Jl. Tunjungan, Tempat

Tempat Yang

Berhubungan dengan

Histori Kepahlawanan

Arek Arek Surabaya,

Obyek Obyek

Bersejarah di Kota

Surabaya


Pariwisata

69 2.22.5 PROGRAM

PELESTARIAN DAN

PENGELOLAAN CAGAR

BUDAYA


Cagar Budaya Peringkat

Kabupaten/Kota

Jumlah cagar budaya

yang dimonitoring dan

dievaluasi sesuai

dengan kaidah

pelestarian

250 lokasi 2.22.05.2.02.01 Pelindungan

Cagar Budaya

Jumlah cagar budaya

yang dimonitoring dan

dievaluasi sesuai

dengan kaidah

pelestarian

250 lokasi Kota Surabaya 1,088,252,112 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

70 2.22.6 PROGRAM

PENGELOLAAN

PERMUSEUMAN


Museum Kabupaten/Kota

Jumlah museum yang

dipelihara

6 lokasi 2.22.06.2.01.01 Pelindungan,

Pengembangan, dan

Pemanfaatan Koleksi secara

Terpadu

Jumlah museum yang

dipelihara

6 lokasi museum yang dikelola

Pemkot Surabaya


Pariwisata

71 2.23.2 PROGRAM

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN


Perpustakaan Tingkat


Jumlah layanan baca

yang dilakukan

pembinaan


Perpustakaan Khusus Tingkat

Kabupaten/Kota

Jumlah layanan baca

yang dilakukan

pembinaan

470 lembaga Kantor Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan, Gedung di

lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya,

Perpustakaan Binaan,

Yayasan, Perpustakaan

Non Pemerintah dan

Balai Pemuda

205,248,078 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Jumlah layanan baca

yang dilakukan

pembinaan


Perpustakaan pada Satuan

Pendidikan Dasar di Seluruh

Wilayah Kabupaten/Kota sesuai

dengan Standar Nasional

Perpustakaan

Jumlah layanan baca

yang dilakukan

pembinaan


Perpustakaan dan



Kota Surabaya,



Non Pemerintah dan

Balai Pemuda


Kearsipan

Jumlah sarana layanan

baca yang disediakan

dan dirawat

22460 buku 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan

dan Pengembangan Bahan

Pustaka

Jumlah sarana

layanan baca yang

disediakan dan

dirawat

22460 buku Perpustakaan Umum

Kota Surabaya (Rungkut

dan Balai Pemuda) serta

Taman Bacaan

Masyarakat (TBM)

4,569,367,960 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Persentase cagar budaya yang terpelihara 91,69%;

Persentase cagar budaya yang terpelihara 91,69%;

Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan

76,92%;

Persentase penambahan koleksi buku 100,00%;

Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas

pengelola layanan baca 10,00%; Persentase

perpustakaan yang berhasil dibina 51,60%;

Persentase pertumbuhan event literasi yang

diselenggarakan 10,00%;

Halaman 41 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah layanan baca

yang dikelola

1494 lokasi 2.23.02.2.01.02 Pengembangan

Perpustakaan di Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah layanan baca

yang dikelola

1494 lokasi Perpustakaan Umum

Kota Surabaya (Rungkut

dan Balai Pemuda),

Sekolah, Taman di Kota

Surabaya, Balai RW,

Kelurahan dan

Kecamatan, Yayasan,

Panti Asuhan, TK


Kearsipan

Jumlah layanan baca

yang dilakukan

pembinaan


Kapasitas Tenaga Perpustakaan

dan Pustakawan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah layanan baca

yang dilakukan

pembinaan


Perpustakaan dan



Kota Surabaya,



Non Pemerintah dan

Balai Pemuda


Kearsipan

2.23.02.2.02 Pembudayaan

Gemar Membaca Tingkat


Jumlah kegiatan

pengembangan minat

dan budaya baca

239 kali 2.23.02.2.02.01 Sosialisasi

Budaya Baca dan Literasi pada

Satuan Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Khusus serta

Masyarakat

Jumlah kegiatan

pengembangan minat

dan budaya baca


Pemerintah Kota

Surabaya, Taman Flora,

Balai Pemuda, dan

Lokasi pameran oleh

Pemerintah Kota di



Kearsipan

72 2.24.2 PROGRAM

PENGELOLAAN ARSIP


Arsip Dinamis Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah sarana

penyimpanan,

pengolahan,

pemeliharaan dan

penyelamatan

kearsipan yang

diadakan

15 item 2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan

dan Penyusutan Arsip Dinamis

Jumlah sarana

penyimpanan,

pengolahan,

pemeliharaan dan

penyelamatan

kearsipan yang

diadakan

15 item Kantor Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan, Depo Arsip

Balas Klumprik dan

Dukuh Kupang


Kearsipan


Arsip Statis Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan

pendataan dan

penataan sistem

kearsipan

52 kali 2.24.02.2.02.02 Akuisisi,

Pengolahan, Preservasi, dan

Akses Arsip Statis

Jumlah kegiatan

pendataan dan

penataan sistem

kearsipan

52 kali Perangkat Daerah 2,118,029,152 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan


Simpul Jaringan Informasi

Kearsipan Nasional Tingkat

Kabupaten/Kota

Jumlah PD/unit kerja

dan sekolah yang

mendapatkan

pembinaan sistem

kearsipan

130 lembaga 2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan

Kapasitas Unit Kearsipan dan

Lembaga Kearsipan Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah PD/unit kerja

dan sekolah yang

mendapatkan

pembinaan sistem

kearsipan

130 lembaga Perangkat Daerah 459,891,077 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Jumlah pelaksanaan

layanan informasi

kearsipan

40 kali 2.24.02.2.03.01 Penyediaan

Informasi, Akses dan Layanan

Kearsipan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota melalui JIKN

Jumlah pelaksanaan

layanan informasi

kearsipan

40 kali Kelurahan, Kecamatan,

Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan, Taman dan

Gedung Kota Surabaya


Kearsipan

Persentase penambahan koleksi buku 100,00%;

Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas

pengelola layanan baca 10,00%; Persentase

perpustakaan yang berhasil dibina 51,60%;

Persentase pertumbuhan event literasi yang

diselenggarakan 10,00%;

Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan 81,50;

Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi

100,00%; Persentase jumlah arsip yang diakuisisi

100,00%; Persentase perangkat daerah, unit kerja,

BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina

sistem tata kearsipan sesuai ketentuan 100,00%;

Halaman 42 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

73 2.7.3 PROGRAM PELATIHAN

KERJA DAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA


Pelatihan berdasarkan Unit

Kompetensi

Jumlah pencari kerja

yang difasilitasi

magang

120 orang 2.07.03.2.01.02 Koordinasi

Lintas Lembaga dan Kerja Sama

dengan Sektor Swasta untuk

Penyediaan Instruktur serta

Sarana dan Prasarana Lembaga

Pelatihan Kerja


yang difasilitasi

magang

120 orang Perusahaan di wilayah

Kota Surabaya

561,207,050 Dinas Tenaga Kerja


yang mengikuti

pembinaan, pelatihan,

dan sertifikasi

keterampilan kerja

976 orang 2.07.03.2.01.01 Proses

Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan Keterampilan bagi

Pencari Kerja berdasarkan

Klaster Kompetensi


yang mengikuti

pembinaan, pelatihan,

dan sertifikasi

keterampilan kerja

976 orang Lembaga Pelatihan

Kerja

6,692,315,370 Dinas Tenaga Kerja

2.07.03.2.05 Pengukuran

Produktivitas Tingkat


Jumlah angkatan kerja

yang mengikuti

sertifikasi profesi

604 orang 2.07.03.2.05.01 Pengukuran

Kompetensi dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja

yang mengikuti

sertifikasi profesi

604 orang Tempat Uji Kompetensi

yang ditunjuk oleh

Lembaga Sertifikasi

Profesi


Jumlah dokumen

pengukuran tingkat

produktivitas skala

kota yang disusun


pengukuran tingkat

produktivitas skala

kota yang disusun

1 dokumen Kantor Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya

Dinas Tenaga Kerja

74 2.7.4 PROGRAM

PENEMPATAN TENAGA

KERJA


Antarkerja di Daerah

Kabupaten/Kota


yang mengikuti bimtek

pengembangan

softskill kerja

1050 orang 2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan

Bimbingan Jabatan bagi Pencari

Kerja


yang mengikuti

bimtek

pengembangan

softskill kerja

1050 orang Kantor Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya


Jumlah siswa SMK yang

mendapatkan

pendampingan

pemilihan bidang kerja

1000 orang Jumlah siswa SMK

yang mendapatkan

pendampingan

pemilihan bidang

kerja

1000 orang Sekolah Menengah

Kejuruan di Kota

Surabaya

Dinas Tenaga Kerja

Jumlah pelaku usaha

yang mendapatkan

fasilitasi perluasan

kesempatan kerja

200 orang 2.07.04.2.01.05 Perluasan

Kesempatan Kerja

Jumlah pelaku usaha

yang mendapatkan

fasilitasi perluasan

kesempatan kerja


Kerja Kota Surabaya


Jumlah masyarakat pra

purna kerja yang

mengikuti bimtek

persiapan usaha

50 orang 2.07.04.2.01.05 Perluasan

Kesempatan Kerja

Jumlah masyarakat

pra purna kerja yang

mengikuti bimtek

persiapan usaha


Kerja Kota Surabaya



Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta

(LPTKS) dalam 1 (satu)


Jumlah Lembaga

Penempatan Tenaga

Kerja yang mengikuti

bimtek


dan Pengendalian LPTKS

Jumlah Lembaga

Penempatan Tenaga

Kerja yang mengikuti

bimtek

80 lembaga Kantor Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya



Informasi Pasar Kerja

Jumlah even job fair


7 kali 2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa

Kerja

Jumlah even job fair


7 kali Gedung yang dikelola

oleh Pemerintah Kota

Surabaya


Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi

77,00%; Persentase peserta pelatihan berbasis

kompetensi yang lulus pelatihan 90,00%;

Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang

dapat diinformasikan 5,20%;

Halaman 43 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

2.07.04.2.04 Pelindungan

PMI (Pra dan Purna

Penempatan) di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah peserta

sosialisasi bidang dan

standar kerja di luar

negeri


Pelindungan dan Kompetensi

Calon Pekerja Migran Indonesia

(PMI)/Pekerja Migran Indonesia

(PMI)

Jumlah peserta

sosialisasi bidang dan

standar kerja di luar

negeri

250 orang Kecamatan 422,956,580 Dinas Tenaga Kerja

75 2.7.5 PROGRAM

HUBUNGAN INDUSTRIAL

2.07.05.2.01 Pengesahan

Peraturan Perusahaan dan

Pendaftaran Perjanjian

Kerja Bersama untuk

Perusahaan yang hanya

Beroperasi dalam 1 (satu)


Jumlah berkas

perizinan dan non

perizinan

ketenagakerjaan yang

diproses

500 berkas 2.07.05.2.01.02 Pendaftaran

Perjanjian Kerjasama bagi

Perusahaan

Jumlah berkas

perizinan dan non

perizinan


diproses

500 berkas Kantor Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya


Jumlah berkas

perizinan dan non

perizinan


diproses

500 berkas 2.07.05.2.01.01 Pengesahan

Peraturan Perusahaan bagi

Perusahaan

Jumlah berkas

perizinan dan non

perizinan


diproses

500 berkas Kantor Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya


Jumlah dokumen

perhitungan

Kebutuhan Hidup

Layak (KHL) Kota

Surabaya yang disusun

1 dokumen 2.07.05.2.01.03

Penyelenggaraan Pendataan

dan Informasi Sarana Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja serta Pengupahan

Jumlah dokumen

perhitungan

Kebutuhan Hidup

Layak (KHL) Kota

Surabaya yang

disusun

1 dokumen Pasar Soponyono, Pasar

Balongsari, Pasar

Wonokromo dan Kantor

Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya


Jumlah perusahaan

yang mendapat

pembinaan syarat kerja

300 lembaga Jumlah perusahaan

yang mendapat

pembinaan syarat

kerja

300 lembaga Kantor Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya

Dinas Tenaga Kerja


dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan

Industrial, Mogok Kerja dan

Penutupan Perusahaan di


Jumlah peserta bimtek

harmonisasi hubungan

industrial

300 orang 2.07.05.2.02.01 Pencegahan


Industrial, Mogok Kerja, dan

Penutupan Perusahaan yang

Berakibat/Berdampak pada

Kepentingan di 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah peserta

bimtek harmonisasi

hubungan industrial


Kerja Kota Surabaya


Jumlah perselisihan

hubungan industrial

yang diselesaikan

dengan Perjanjian

Bersama (PB)

110 kasus 2.07.05.2.02.02 Penyelesaian


Industrial, Mogok Kerja, dan

Penutupan Perusahaan yang

Berakibat/Berdampak pada

Kepentingan di 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah perselisihan

hubungan industrial

yang diselesaikan

dengan Perjanjian

Bersama (PB)

110 kasus Kantor Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya


76 2.8.2 PROGRAM PENGARUS

UTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

2.08.02.2.01 Pelembagaan

Pengarusutamaan Gender

(PUG) pada Lembaga

Pemerintah Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga yang

mengikuti Penguatan

dan Pengembangan

Jaringan

Pengarusutamaan

Gender

289 lembaga 2.08.02.2.01.03 Advokasi

Kebijakan dan Pendampingan

Pelaksanaan PUG termasuk

PPRG

Jumlah lembaga yang

mengikuti Penguatan

dan Pengembangan

Jaringan

Pengarusutamaan

Gender

289 lembaga DP5A, Gedung Siola,

Surabaya


Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan

80,00%; Persentase perusahaan yang memiliki

Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama

7,77%;

Persentase kelurahan yang responsif gender

41,56%; Persentase Perangkat Daerah Pemerintah

Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif

gender dalam pelaksanaan kegiatan 100,00%;

Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang

dapat diinformasikan 5,20%;

Halaman 44 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah


Perempuan Bidang Politik,

Hukum, Sosial, dan Ekonomi

pada Organisasi

Kemasyarakatan

Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi

pembinaan organisasi

perempuan

29 kali 2.08.02.2.02.01 Sosialisasi

Peningkatan Partisipasi

Perempuan di Bidang Politik,

Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah fasilitasi

pembinaan organisasi

perempuan

29 kali Surabaya 1,037,561,143 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

77 2.8.3 PROGRAM

PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

2.08.03.2.03 Penguatan dan

Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan

Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang

mengikuti Capacity

Building

926 orang 2.08.03.2.03.04 Penguatan

Jejaring antar Lembaga

Penyedia Layanan Perlindungan

Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang

mengikuti Capacity

Building

926 orang Gedung Siola 158,697,196 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

78 2.8.5 PROGRAM

PENGELOLAAN SISTEM

DATA GENDER DAN ANAK

2.08.05.2.01 Pengumpulan,

Pengolahan Analisis dan

Penyajian Data Gender dan

Anak Dalam Kelembagaan

Data di Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen yang

disusun

2 dokumen 2.08.05.2.01.01 Penyediaan

Data Gender dan Anak di


Jumlah dokumen yang

disusun

2 dokumen Surabaya 354,042,347 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

79 2.8.6 PROGRAM

PEMENUHAN HAK ANAK

(PHA)

2.08.06.2.02 Penguatan dan

Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga yang

difasilitasi dalam

pencapaian indikator

kota layak anak

431 lembaga 2.08.06.2.02.03 Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Edukasi Pemenuhan Hak Anak

bagi Lembaga Penyedia

Layanan Peningkatan Kualitas

Hidup Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga yang

difasilitasi dalam

pencapaian indikator

kota layak anak

431 lembaga Kota Surabaya 835,604,853 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah kampung

Kampunge Arek

Suroboyo yang dibina

dan dikembangkan

154 kampung 2.08.06.2.02.01 Penyediaan

Layanan Peningkatan Kualitas

Hidup Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah kampung

Kampunge Arek

Suroboyo yang dibina

dan dikembangkan

154 kampung 154 Kelurahan yang ada

di kota surabaya


Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak80 2.8.7 PROGRAM

PERLINDUNGAN KHUSUS

ANAK


Layanan bagi Anak yang

Memerlukan Perlindungan

Khusus yang Memerlukan

Koordinasi Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Pendidikan

Sekolah Menengah

inklusi dan Sekolah

Terbuka yang

diselenggarakan dan

dibina selama 12 bulan

37 Lembaga 2.08.07.2.02.03 Pengembangan


Edukasi Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus


Jumlah Pendidikan

Sekolah Menengah

inklusi dan Sekolah

Terbuka yang

diselenggarakan dan

dibina selama 12

bulan

37 Lembaga Seluruh Lembaga

Sekolah dan Kantor

Dinas Pendidikan Kota

Surabaya


Jumlah shelter yang

diselenggarakan

operasionalnya selama

12 bulan

2 lembaga 2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan

Sinkronisasi Pelaksanaan

Pendampingan Anak yang


Khusus Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah shelter yang

diselenggarakan

operasionalnya

selama 12 bulan

2 lembaga Shelter Laki-Laki : Jl.

Gayung Kebonsari

VIII/58 Shelter

perempuan :Jl.

Gayungsari Barat XII GA-

GB 15


Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Persentase kelurahan yang responsif gender

41,56%; Persentase Perangkat Daerah Pemerintah

Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif

gender dalam pelaksanaan kegiatan 100,00%;

Persentase permasalahan perempuan dan anak

yang ditangani 100,00%;

Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota

Surabaya yang telah menerapkan responsif gender

dalam pelaksanaan kegiatan 100,00%;

Persentase kelurahan ramah anak 100,00%;


kebutuhan SMP/MTS 100,00%; Persentase

efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan

perempuan dan anak (PPTP2A) 74,98%;



Halaman 45 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah orang yang

mendapatkan layanan

perlindungan

perempuan dan anak

100 Orang 2.08.07.2.02.03 Pengembangan


Edukasi Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus


Jumlah orang yang

mendapatkan layanan

perlindungan

perempuan dan anak

100 Orang 507,815,000 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah Pendampingan

dan Pembinaan

Penanganan

Permasalahan

Perempuan Dan Anak

200 kasus 2.08.07.2.02.01 Penyediaan

Layanan Pengaduan

Masyarakat bagi Anak yang


Khusus Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah

Pendampingan dan

Pembinaan

Penanganan

Permasalahan

Perempuan Dan Anak

200 kasus Kota Surabaya 1,125,788,642 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

81 2.9.2 PROGRAM

PENGELOLAAN SUMBER

DAYA EKONOMI UNTUK

KEDAULATAN DAN

KEMANDIRIAN PANGAN


Infrastruktur dan Seluruh

Pendukung Kemandirian

Pangan sesuai Kewenangan


Jumlah bahan

pembibitan yang

disediakan

13 jenis 2.09.02.2.01.03 Penyediaan

Infrastruktur Pendukung

Kemandirian Pangan Lainnya

Jumlah bahan

pembibitan yang

disediakan

13 jenis Miniagrowisata, STA

Karah dan Jambangan



82 2.9.3 PROGRAM

PENINGKATAN

DIVERSIFIKASI DAN

KETAHANAN PANGAN

MASYARAKAT


dan Penyaluran Pangan

Pokok atau Pangan Lainnya

sesuai dengan Kebutuhan


dalam rangka Stabilisasi

Pasokan dan Harga Pangan

Jumlah laporan

pelaksanaan

monitoring

15 laporan 2.09.03.2.01.04 Pemantauan

Stok, Pasokan dan Harga

Pangan

Jumlah laporan

pelaksanaan

monitoring

15 laporan Wilayah Kota Surabaya 704,977,748 Dinas Ketahanan



Pencapaian Target

Konsumsi Pangan

Perkapita/Tahun sesuai

dengan Angka Kecukupan

Gizi

Jumlah Kegiatan

Pelatihan Olahan

Pangan Yang

Dilaksanakan

11 kali 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Penganekaragaman Konsumsi

Pangan Berbasis Sumber Daya

Lokal

Jumlah Kegiatan

Pelatihan Olahan

Pangan Yang

Dilaksanakan

11 kali Putat Jaya Lebar B/27,

Putat Jaya 2A/19 dan

Cumpat No. 1A



Jumlah pelaksanaan

Pengembangan

Diversifikasi Pangan


Pengembangan

Diversifikasi Pangan

28 kali Wilayah Kota Surabaya Dinas Ketahanan


83 2.9.5 PROGRAM

PENGAWASAN KEAMANAN

PANGAN


Pengawasan Keamanan

Pangan Segar Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah sampel produk

pangan segar yang

diperiksa

2060 sampel 2.09.05.2.01.04 Rekomendasi

Keamanan Pangan Segar Asal

Tumbuhan Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah sampel produk

pangan segar yang

diperiksa

2060 sampel Wilayah Kota Surabaya 1,027,040,370 Dinas Ketahanan


84 3.25.3 PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN

TANGKAP


Penangkapan Ikan di

Wilayah Sungai, Danau,

Waduk, Rawa, dan

Genangan Air Lainnya yang

dapat Diusahakan dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/

Kota


prasarana perikanan

tangkap yang

dipelihara dan

diadakan

48 unit 3.25.03.2.01.03 Penjaminan

Ketersediaan Sarana Usaha

Perikanan Tangkap

Jumlah unit sarana

dan prasarana

perikanan tangkap

yang dipelihara dan

diadakan

48 unit Kawasan pesisir

Surabaya




kebutuhan SMP/MTS 100,00%; Persentase

efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan

perempuan dan anak (PPTP2A) 74,98%;



Persentase pembudidaya tanaman pangan dan

hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat

guna dalam proses budidaya 80,00%;

Persentase informasi OD yang diperoleh

berdasarkan origin (asal) komoditas pangan

63,60%; Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan 1,00;

Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat

(PPH) 95,00%;

Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan 1,00; Tingkat

keamanan bahan pangan segar yang beredar

89,75%;

Persentase pembudidaya yang memanfaatkan

fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan

kelautan 16,00%;

Halaman 46 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

85 3.25.4 PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN

BUDIDAYA


Pembudi Daya Ikan Kecil

Jumlah pelaksanaan

pelatihan teknologi

tepat guna budidaya

perikanan dan kelautan

30 kali 3.25.04.2.02.04 Pemberian

Pendampingan, Kemudahanan

Akses Ilmu Pengetahuan,

Teknologi dan Informasi, Serta

Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan

Jumlah pelaksanaan

pelatihan teknologi

tepat guna budidaya

perikanan dan

kelautan

30 kali Kantor Dinas Ketahanan


Kota Surabaya dan

Kecamatan




Pembudidayaan Ikan


prasarana perikanan

budidaya yang

dipelihara dan

diadakan

349 unit 3.25.04.2.04.03 Penjaminan

Ketersediaan Sarana

Pembudidayaan Ikan dalam 1


Jumlah unit sarana

dan prasarana

perikanan budidaya

yang dipelihara dan

diadakan

349 unit Wilayah Kota Surabaya 1,266,938,510 Dinas Ketahanan


86 3.26.2 PROGRAM

PENINGKATAN DAYA TARIK

DESTINASI PARIWISATA


Daya Tarik Wisata

Kabupaten/Kota

Jumlah

penyelenggaraan

event di UPTD Tugu

Pahlawan dan Balai

Pemuda


Daya Tarik Wisata

Kabupaten/Kota

Jumlah

penyelenggaraan

event di UPTD Tugu

Pahlawan dan Balai

Pemuda

41 kali Gedung Balai Pemuda,

Museum Sepuluh

Nopember dan Tugu

Pahlawan


Pariwisata

Jumlah

Penyelenggaraan

event di UPTD THP

Kenjeran dan Wisata

Religi Ampel


Daya Tarik Wisata

Kabupaten/Kota

Jumlah

Penyelenggaraan

event di UPTD THP

Kenjeran dan Wisata

Religi Ampel

93 kali THP Kenjeran dan

Wisata Religi Ampel


Pariwisata


Destinasi Pariwisata

Kabupaten/Kota

Jumlah obyek wisata

yang dipelihara dan

disediakan sarana

penunjang

3 lokasi 3.26.02.2.03.04

Pengadaan/Pemeliharaan/Reha

bilitasi Sarana dan Prasarana

dalam Pengelolaan Destinasi

Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah obyek wisata

yang dipelihara dan

disediakan sarana

penunjang

3 lokasi Tugu Pahlawan dan

Balai Pemuda


Pariwisata

Jumlah obyek wisata

yang dipelihara dan

disediakan sarana

penunjang

3 lokasi 3.26.02.2.03.04

Pengadaan/Pemeliharaan/Reha

bilitasi Sarana dan Prasarana

dalam Pengelolaan Destinasi


Jumlah obyek wisata

yang dipelihara dan

disediakan sarana

penunjang

3 lokasi THP Kenjeran, Wisata

Air Kalimas dan Wisata

Religi Ampel


Pariwisata

Jumlah

Penyelenggaraan Event

Peningkatan Destinasi

Wisata


Destinasi Pariwisata

Kabupaten/ Kota

Jumlah

Penyelenggaraan

Event Peningkatan

Destinasi Wisata

6 kali Jl. Pahlawan s/d Taman

Bungkul, Kawasan Kota

Lama, sepanjang

Jl.Tunjungan, Jawa

Timur


Pariwisata


Tanda Daftar Usaha

Pariwisata Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah TDUP Usaha

Jasa dan Sarana

Pariwisata yang

diproses

400 berkas 3.26.02.2.04.02 Penerbitan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Kabupaten/Kota

Jumlah TDUP Usaha

Jasa dan Sarana

Pariwisata yang

diproses

400 berkas Kantor Dinas

Kebudayaan dan

Pariwisata Kota

Surabaya, Tempat-

tempat usaha jasa dan

sarana pariwisata


Pariwisata

Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan

yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam

proses budidaya 80,00%; Persentase pembudidaya

yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana

perikanan dan kelautan 16,00%;


dan non perizinan lingkup pariwisata 65,00%;

Persentase kunjungan di objek wisata terhadap

kunjungan wisatawan 52,27%; Persentase ODTW

yang berhasil dikembangkan 76,92%;

Halaman 47 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Tanda Daftar

Usaha Rekreasi dan

Hiburan Umum yang

diproses

169 berkas 3.26.02.2.04.02 Penerbitan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Kabupaten/Kota

Jumlah Tanda Daftar

Usaha Rekreasi dan

Hiburan Umum yang

diproses

169 berkas Kantor Dinas

Kebudayaan dan

Pariwisata Kota

Surabaya, Tempat-

tempat usaha rekreasi

dan hiburan umum


Pariwisata

87 3.26.3 PROGRAM

PEMASARAN PARIWISATA

3.26.03.2.01 Pemasaran

Pariwisata Dalam dan Luar

Negeri Daya Tarik, Destinasi

dan Kawasan Strategis


Jumlah kegiatan

pemilihan dan

pengiriman duta

wisata yang

diselenggarakan dan

diikuti


Kegiatan Pemasaran Pariwisata

Baik dalam dan Luar Negeri


Jumlah kegiatan

pemilihan dan

pengiriman duta

wisata yang

diselenggarakan dan

diikuti

66 kali Gedung pertemuan di

Kota Surabaya; regional

dan nasional


Pariwisata

Jumlah fasilitasi

promosi wisata

246 kali 3.26.03.2.01.01 Penguatan

Promosi melalui Media Cetak,

Elektronik, dan Media Lainnya

Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah fasilitasi

promosi wisata

246 kali Dalam dan luar propinsi

Jawa Timur


Pariwisata

88 3.26.5 PROGRAM

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF



Sumber Daya Manusia

Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Tingkat Dasar

Jumlah kegiatan

Pelatihan Peningkatan

Kapasitas SDM di

sektor pariwisata yang

dilaksanakan

4 kali 3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar

SDM Kepariwisataan bagi

Masyarakat, Guru dan Pelajar

(Mahasiswa dan/atau Siswa)

Jumlah kegiatan

Pelatihan Peningkatan

Kapasitas SDM di

sektor pariwisata

yang dilaksanakan

4 kali Convention Hall Lt. 4

Gedung Siola


Pariwisata

Jumlah lokasi usaha

jasa dan sarana

pariwisata yang

dimonitor dan

dievaluasi

6 lokasi 3.26.05.2.01.02 Peningkatan

Peran Serta Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

Jumlah lokasi usaha

jasa dan sarana

pariwisata yang

dimonitor dan

dievaluasi

6 lokasi Tempat - tempat usaha

jasa dan sarana

pariwisata di kota

Surabaya


Pariwisata

Jumlah pelaksanaan

forum komunikasi

pelaku usaha industri

pariwisata


forum komunikasi

pelaku usaha industri

pariwisata

12 kali Kantor Dinas

Kebudayaan dan

Pariwisata Kota

Surabaya

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

seni musik modern di

rumah kreatif

710 orang 3.26.05.2.01.06 Fasilitasi

Pengembangan Kompetensi

Sumber Daya Manusia Ekonomi

Kreatif

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

seni musik modern di

rumah kreatif

710 orang Rumah Kreatif Studio

Musik Gelanggang

Remaja

714,747,648 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

89 3.27.2 PROGRAM

PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN SARANA

PERTANIAN

3.27.02.2.01 Pengawasan

Penggunaan Sarana

Pertanian

Jumlah peserta

pembinaan

pemanfaatan lahan

pekarangan

524 Orang 3.27.02.2.01.02 Pendampingan

Penggunaan Sarana Pendukung

Pertanian

Jumlah peserta

pembinaan

pemanfaatan lahan

pekarangan

524 Orang 31 Kecamatan di

Surabaya



Jumlah kelompok yang

mendapatkan

intervensi

8 kelompok 3.27.02.2.01.01 Pengawasan

Penggunaan Sarana Pendukung

Pertanian sesuai dengan

Komoditas, Teknologi dan

Spesifik Lokasi

Jumlah kelompok

yang mendapatkan

intervensi

8 kelompok 560,000,000 Dinas Ketahanan



dan non perizinan lingkup pariwisata 65,00%;


kunjungan wisatawan 52,27%; Persentase ODTW

yang berhasil dikembangkan 76,92%;


kunjungan wisatawan 52,27%;

Persentase individu/kelompok yang

mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses

pembelajaran seni kreatif 12,00%; Persentase

ODTW yang berhasil dikembangkan 76,92%;

Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder

bidang pariwisata yang dilaksanakan 5

kesepakatan 100,00%;


hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana

dan prasarana produksi 17,00%; Persentase

pembudidaya ternak yang mengaplikasikan

teknologi tepat guna dalam proses budidaya

80,00%;

Halaman 48 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah


dan Pengawasan

Penyediaan dan Peredaran

Benih/Bibit Ternak, dan

Hijauan Pakan Ternak dalam


Jumlah Jenis Sarana

Budidaya Peternakan

yang disediakan

6 jenis 3.27.02.2.05.05 Pengendalian

Penyediaan Benih/Bibit Ternak

dan Hijauan Pakan Ternak

Jumlah Jenis Sarana

Budidaya Peternakan

yang disediakan

6 jenis Sentra Pertanian

Terpadu Kelurahan

Sumur Welut

Kecamatan Lakarsantri



90 3.27.4 PROGRAM

PENGENDALIAN KESEHATAN

HEWAN DAN KESEHATAN

MASYARAKAT VETERINER

3.27.04.2.01 Penjaminan

Kesehatan Hewan,

Penutupan dan Pembukaan

Daerah Wabah Penyakit

Hewan Menular Dalam


Jumlah pelaksanaan

pelayanan kesehatan

dan pencegahan

penyakit hewan serta

Zoonosis

1562 kali 3.27.04.2.01.01 Pengendalian

dan Penanggulangan Penyakit

Hewan dan Zoonosis

Jumlah pelaksanaan

pelayanan kesehatan

dan pencegahan

penyakit hewan serta

Zoonosis

1562 kali Wilayah Kota Surabaya 885,023,237 Dinas Ketahanan


3.27.04.2.04 Penerapan dan

Pengawasaan Persyaratan

Teknis Kesehatan

Masyarakat Veteriner

Jumlah pelaksanaan

pelatihan dan

pendampingan

teknologi tepat guna

budidaya peternakan

8 kali 3.27.04.2.04.01 Pendampingan

Unit Usaha Hewan dan Produk

Hewan

Jumlah pelaksanaan

pelatihan dan

pendampingan

teknologi tepat guna

budidaya peternakan

8 kali Wilayah Kota Surabaya 295,003,881 Dinas Ketahanan


91 3.27.6 PROGRAM

PERIZINAN USAHA

PERTANIAN


Usaha Pertanian yang

Kegiatan Usahanya dalam


Jumlah berkas

perizinan dan non

perizinan bidang

pertanian yang

diproses

255 berkas 3.27.06.2.01.02 Penilaian

Kelayakan dan Pemberian

Pertimbangan Teknis Izin Usaha

Pertanian

Jumlah berkas

perizinan dan non

perizinan bidang

pertanian yang

diproses

255 berkas Wilayah Kota Surabaya 285,181,006 Dinas Ketahanan


92 3.27.7 PROGRAM

PENYULUHAN PERTANIAN


Penyuluhan Pertanian

Jumlah peserta

pelatihan dan

pendampingan

pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna

Budidaya Pangan dan

Hortikultura


Kapasitas Kelembagaan Petani

di Kecamatan dan Desa

Jumlah peserta

pelatihan dan

pendampingan

pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna

Budidaya Pangan dan

Hortikultura

300 orang Wilayah Kota Surabaya 409,185,465 Dinas Ketahanan


Jumlah peserta

pelaksanaan


SDM Pertanian


Kapasitas Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian di

Kecamatan dan Desa

Jumlah peserta

pelaksanaan


SDM Pertanian

125 orang DKPP, Taman Surya 1,041,189,710 Dinas Ketahanan


Jumlah jenis sarana

dan prasarana Produksi

Budidaya Tanaman

Pangan dan

Hortikultura yang

disediakan dan

dipelihara

5 jenis 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan

Pemanfaatan Sarana dan

Prasarana Penyuluhan

Pertanian

Jumlah jenis sarana

dan prasarana

Produksi Budidaya

Tanaman Pangan dan

Hortikultura yang

disediakan dan

dipelihara

5 jenis Wilayah Kota Surabaya 1,309,504,098 Dinas Ketahanan





pembudidaya ternak yang mengaplikasikan

teknologi tepat guna dalam proses budidaya

80,00%;

Persentase pembudidaya ternak yang

mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam

proses budidaya 80,00%; Persentase populasi

hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan

pengobatan 88,50%;


dan non perizinan lingkup pertanian 80,00%;




pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura

yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam

proses budidaya 80,00%;

Halaman 49 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

93 3.30.2 PROGRAM

PERIZINAN DAN

PENDAFTARAN

PERUSAHAAN


Pengelolaan Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaan, dan Izin

Usaha Toko Swalayan

Jumlah ijin bidang

perdagangan yang

diterbitkan

340 Berkas 3.30.02.2.01.01 Fasilitasi

Pemenuhan Komitmen

Perolehan Perizinan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan

Toko Swalayan melalui Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah ijin bidang

perdagangan yang

diterbitkan

340 Berkas Dinas Perdagangan Kota

Surabaya

569,233,513 Dinas Perdagangan

3.30.02.2.02 Penerbitan

Tanda Daftar Gudang

Jumlah usaha di bidang

perdagangan yang

diawasi perijinannya

1200 Lembaga 3.30.02.2.02.01 Fasilitasi

Penerbitan Tanda Daftar

Gudang

Jumlah usaha di

bidang perdagangan

yang diawasi

perijinannya

1200

Lembaga

Wilayah-wilayah

perdagangan di Kota

Surabaya



Surat Tanda Pendaftaran

Waralaba (STPW) untuk

Penerima Waralaba dari

Waralaba Dalam Negeri

Jumlah ijin bidang

perdagangan yang

diterbitkan


Perizinan Surat Tanda

Pendaftaran dan/atau Lanjutan

Waralaba (STPW) Dalam Negeri

Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah ijin bidang

perdagangan yang

diterbitkan


Surabaya



Surat Tanda Pendaftaran

Waralaba (STPW) untuk

Penerima Waralaba

Lanjutan dari Waralaba Luar

Negeri

Jumlah ijin bidang

perdagangan yang

diterbitkan


Pemenuhan Lanjutan Surat

Tanda Pendaftaran dan/atau

Lanjutan Waralaba (STPW) Luar

Negeri

Jumlah ijin bidang

perdagangan yang

diterbitkan


Surabaya



Surat Izin Usaha

Perdagangan Minuman

Beralkohol Golongan B dan

C untuk Pengecer dan

Penjual Langsung Minum di

Tempat

Jumlah usaha di bidang

perdagangan yang

diawasi perijinannya

352 Lembaga 3.30.02.2.05.01 Fasilitasi

Penerbitan Surat Izin Usaha

Perdagangan Minuman

Beralkohol Golongan B dan C

Jumlah usaha di

bidang perdagangan

yang diawasi

perijinannya

352 Lembaga Wilayah-wilayah

perdagangan di Kota

Surabaya


94 3.30.3 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DISTRIBUSI PERDAGANGAN


terhadap Pengelola Sarana

Distribusi Perdagangan

Masyarakat di Wilayah

Kerjanya

Jumlah gudang yang

dimonitor

300 Lokasi 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan

Pengendalian Pengelola Sarana


Jumlah gudang yang

dimonitor

300 Lokasi Gudang di kota

Surabaya

1,289,620,429 Dinas Perdagangan

Jumlah Pelaku


yang dibina

31 Kelompok Jumlah Pelaku

Distribusi

Perdagangan yang

dibina

31 Kelompok Kota Surabaya Dinas Perdagangan

95 3.30.4 PROGRAM

STABILISASI HARGA

BARANG KEBUTUHAN

POKOK DAN BARANG

PENTING


Harga, dan Stok Barang

Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting di Tingkat

Pasar Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan

pengumpulan

informasi hasil

tembakau


Operasi Pasar Reguler dan Pasar

Khusus yang Berdampak dalam

1 (satu) Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan

pengumpulan

informasi hasil

tembakau


Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu


dan non perizinan lingkup perdagangan 80,00%;

Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan

17 kali;

Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas 31

kali/kejadian; Persentase industri/perusahaan

yang dibina dan diawasi perizinan dan

pelaporannya 75,00%; Tingkat kelengkapan data

gudang terdaftar 85,00%;

Halaman 50 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah kegiatan

stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan

penting lainnya yang

diselenggarakan

205 Kali 3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan

Operasi Pasar Reguler dan Pasar

Khusus yang Berdampak dalam

1 (satu) Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan

stabilisasi harga

barang kebutuhan

pokok dan penting

lainnya yang

diselenggarakan

205 Kali 31 wilayah Kecamatan

di Kota Surabaya


Jumlah kegiatan

stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan

penting lainnya yang

diselenggarakan

12 Kali 3.30.04.2.02.01 Pemantauan

Harga dan Stok Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting pada Pelaku Usaha

Distribusi Barang dalam 1 (Satu)

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan

stabilisasi harga

barang kebutuhan

pokok dan penting

lainnya yang

diselenggarakan

12 Kali 31 wilayah Kecamatan

di Kota Surabaya


96 3.30.6 PROGRAM

STANDARDISASI DAN

PERLINDUNGAN

KONSUMEN


Metrologi Legal berupa,

Tera, Tera Ulang, dan

Pengawasan

Jumlah alat UTTP yang

dilayani

24570 Unit 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan

Metrologi Legal berupa, Tera,

Tera Ulang


dilayani

24570 Unit Lokasi UTTP, Kantor

UPTD Metrologi Legal,

dan Pasar/Kecamatan


Jumlah Sarana

Pendukung Pelayanan

UPTD Metrologi Legal

yang dipelihara dan

disediakan

16 Jenis Jumlah Sarana

Pendukung Pelayanan

UPTD Metrologi Legal

yang dipelihara dan

disediakan

16 Jenis Kantor UPTD Metrologi

Legal

Dinas Perdagangan


diawasi

4500 Unit 3.30.06.2.01.02

Pengawasan/Penyuluhan

Metrologi Legal


diawasi

4500 Unit Tempat usaha yang

menggunakan peralatan

UTTP


97 3.30.7 PROGRAM

PENGGUNAAN DAN

PEMASARAN PRODUK

DALAM NEGERI


Promosi, Pemasaran dan

Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri

Jumlah kegiatan

promosi pemasaran

produk pertanian yang

dilaksanakan


Promosi Penggunaan Produk

Dalam Negeri di Tingkat

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan

promosi pemasaran

produk pertanian

yang dilaksanakan

72 kali Taman Kota dan ruang

publik



Jumlah Sentra dan

Stand Usaha Mikro

yang dikelola

12 Lokasi 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan

Promosi Penggunaan Produk

Dalam Negeri di Tingkat

Kabupaten/Kota

Jumlah Sentra dan

Stand Usaha Mikro

yang dikelola

12 Lokasi Sentra Usaha Mikro

Jahit Bukit Barisan,

Sentra Usaha Alas Kaki

dan Sleeper eks

lokalisasi Dolly, Sentra

Usaha Design and

Fashion Batik eks

Lokalisasi Dolly, Sentra

Usaha Mikro Merr,

Sentra Usaha Mikro

Tunjungan, Stand Usaha

Mikro KBS, Stand Usaha

Mikro JMP, Stand Usaha

Park and Ride, Surabaya

North Quay, Stand

Usaha Delta, Stand

Usaha Bandara 2 Juanda

dan Stand Usaha RSUD

Bakti Dharma Husada


Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas 31

kali/kejadian; Persentase industri/perusahaan

yang dibina dan diawasi perizinan dan

pelaporannya 75,00%; Tingkat kelengkapan data

gudang terdaftar 85,00%;

Persentase temuan yang ditindaklanjuti 90,00%;

Persentase pembudidaya yang omzetnya

meningkat 67,60%; Persentase usaha mikro

binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran

produk 100,00%;

Halaman 51 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah UKM Yang

Terfasilitasi

Pengembangan Usaha

Mikro

330 orang 3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan

Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri di Tingkat

Kabupaten/Kota

Jumlah UKM Yang

Terfasilitasi

Pengembangan Usaha

Mikro

330 orang Surabaya, Jawa Timur,

Jakarta dan Luar Jawa


98 4.1.2 PROGRAM

PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

4.01.02.2.01 Administrasi

Tata Pemerintahan

Jumlah dokumen

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

2 Dokumen 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Jumlah dokumen

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

2 Dokumen Kantor Bagian

Administrasi

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah serta

31 kecamatan

16,627,412,444 Bagian Administrasi

Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah

Jumlah Pembinaan

Administrasi Lembaga

Kemasyarakatan

16 kali Jumlah Pembinaan

Administrasi Lembaga

Kemasyarakatan


Administrasi

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah,

Gedung pertemuan di

Kota Surabaya

Bagian Administrasi

Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah

Jumlah kecamatan dan

kelurahan yang

mengikuti pembinaan

administrasi umum

pemerintahan

185 lembaga 4.01.02.2.01.01 Penataan

Administrasi Pemerintahan

Jumlah kecamatan

dan kelurahan yang

mengikuti pembinaan

administrasi umum

pemerintahan

185 lembaga Kantor Bagian

Administrasi

Pemerintahan dan


kecamatan dan

kelurahan


Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah

Jumlah pelaksanaan

evaluasi

perkembangan

kelurahan


evaluasi

perkembangan

kelurahan


Administrasi

Pemerintahan dan


kelurahan

Bagian Administrasi

Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah

Jumlah dokumen

Penataan, Pembinaan

dan Penegasan

Wilayah Kecamatan

1 dokumen 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan

Administrasi Kewilayahan

Jumlah dokumen

Penataan, Pembinaan

dan Penegasan

Wilayah Kecamatan

1 dokumen Kantor Bagian

Administrasi

Pemerintahan dan


kecamatan dan

kelurahan


Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah

Jumlah fasilitasi

permasalahan

pertanahan Kota

Surabaya

720 kali Jumlah fasilitasi

permasalahan

pertanahan Kota

Surabaya

720 kali Kota Surabaya Bagian Administrasi

Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah

Jumlah objek rupabumi

yang berpotensi

diajukan pembakuan

115 Objek Jumlah objek

rupabumi yang

berpotensi diajukan

pembakuan

115 Objek Kelurahan dan

Kecamatan di Kota

Surabaya

Bagian Administrasi

Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah


Kebijakan Kesejahteraan

Rakyat

Jumlah dokumen hasil

pelaksanaan Evaluasi

Bidang Pengembangan

Potensi Masyarakat

yang disusun

1 Dokumen 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi

Pengelolaan Bina Mental

Spiritual



Bidang

Pengembangan

Potensi Masyarakat

yang disusun

1 Dokumen Kota Surabaya 376,667,284 Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat

Persentase data kesejahteraan sosial yang

termanfaatkan 100,00%; Persentase kelurahan

yang data profil kelurahannya update 100,00%;

Persentase MoU kerjasama antar pemerintah

daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti

100,00%; Persentase MoU kerjasama luar negeri

yang ditindaklanjuti 100,00%; Persentase MoU

kerjasama yang dievaluasi 100,00%; Persentase

nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk

diajukan pembakuan 100,00%; Persentase

pendataan batas wilayah kecamatan 64,52%;

Persentase permasalahan hukum yang

ditindaklanjuti 100,00%; Persentase permasalahan

tanah yang terfasilitasi 60,00%; Persentase produk

hukum daerah yang dievaluasi 100,00%;

Persentase produk hukum yang disebarluaskan

100,00%; Persentase realisasi produk hukum

daerah yang dihasilkan 100,00%; Persentase

rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat

arahan dari pimpinan 100,00%; Persentase

sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok


Persentase pembudidaya yang omzetnya

meningkat 67,60%; Persentase usaha mikro

binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran

produk 100,00%;

Halaman 52 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah



bidang ketahanan

masyarakat yang

disusun


Kebijakan, Evaluasi, dan

Capaian Kinerja terkait

Kesejahteraan Masyarakat



bidang ketahanan

masyarakat yang

disusun





bidang kesejahteraan

masyarakat yang

disusun







bidang kesejahteraan

masyarakat yang

disusun



Jumlah pelaksanaan

kegiatan monitoring

dan evaluasi





Jumlah pelaksanaan

kegiatan monitoring

dan evaluasi


Jumlah pelaksanaan

kegiatan monitoring

dan evaluasi





Jumlah pelaksanaan

kegiatan monitoring

dan evaluasi


Jumlah pelaksanaan

kegiatan monitoring

dan evaluasi


kegiatan monitoring

dan evaluasi

12 kali 31 Kecamatan Dinas Sosial

Jumlah pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi





Jumlah pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi

4 kali 31 kecamatan 783,697,655 Dinas Sosial

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan

Koordinasi Hukum

Jumlah permasalahan

hukum yang ditangani

65 permasalahan

hukum

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi

Bantuan Hukum

Jumlah permasalahan

hukum yang ditangani

65

permasalahan

hukum

Kantor Bagian Hukum

Kota Surabaya

2,528,771,014 Bagian Hukum


evaluasi produk hukum

daerah

12 dokumen 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi

Penyusunan Produk Hukum

Daerah


evaluasi produk

hukum daerah

12 dokumen Kantor Bagian Hukum

Kota Surabaya


Jumlah rancangan

produk hukum daerah

yang disusun

70 rancangan

produk hukum

Jumlah rancangan

produk hukum daerah

yang disusun

70 rancangan

produk

hukum

Kantor Bagian Hukum

Kota Surabaya

Bagian Hukum

Jumlah produk hukum

yang dipublikasi

70 produk hukum 4.01.02.2.03.03

Pendokumentasian Produk

Hukum dan Pengelolaan

Informasi Hukum

Jumlah produk hukum

yang dipublikasi

70 produk

hukum

Kantor Bagian Hukum,

Gedung milik

Pemerintah Kota

Surabaya


4.01.02.2.04 Fasilitasi

Kerjasama Daerah

Jumlah mitra

kerjasama daerah yang

dilakukan monitoring

dan evaluasi

35 lembaga 4.01.02.2.04.03 Evaluasi

Pelaksanaan Kerja Sama

Jumlah mitra

kerjasama daerah

yang dilakukan

monitoring dan

evaluasi


Administrasi Kerjasama

803,083,459 Bagian Administrasi

Kerjasama























Halaman 53 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah mitra

kerjasama dalam

negeri yang difasilitasi

20 lembaga 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja

Sama Dalam Negeri

Jumlah mitra

kerjasama dalam

negeri yang difasilitasi



dan/atau di Kota lokasi

mitra kerjasama

Pemerintah Kota

Surabaya, serta lokasi

lain yang dirancang oleh

pengurus Asosiasi

Kerjasama Pemerintah

Daerah


Kerjasama

Jumlah delegasi

pendidikan yang

difasilitasi

88 orang 4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja

Sama Luar Negeri

Jumlah delegasi

pendidikan yang

difasilitasi

88 orang kota/lembaga di luar

negeri


Kerjasama

Jumlah mitra

kerjasama luar negeri

yang difasilitasi

10 lembaga Jumlah mitra

kerjasama luar negeri

yang difasilitasi

10 lembaga di wilayah Indonesia

dan di wilayah mitra

kerja sama luar negeri

Bagian Administrasi

Kerjasama

99 4.1.3 PROGRAM

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN


Kebijakan Perekonomian

Jumlah BUMD yang

dimonitor dan

dievaluasi

9 BUMD 4.01.03.2.01.01 Koordinasi,

Sinkronisasi, Monitoring dan

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan

BUMD dan BLUD

Jumlah BUMD yang

dimonitor dan

dievaluasi

9 BUMD Kantor Bagian

Administrasi

Perekonomian dan

Usaha Daerah serta

Kantor 9 BUMD


Perekonomian Dan

Usaha Daerah

Jumlah Laporan Analisa

Stabilitas Harga dan

Ketersediaan Bahan

Pangan Daerah

12 laporan 4.01.03.2.01.02 Pengendalian

dan Distribusi Perekonomian

Jumlah Laporan

Analisa Stabilitas

Harga dan

Ketersediaan Bahan

Pangan Daerah

12 laporan Kantor Bagian

Administrasi

Perekonomian dan

Usaha Daerah


Perekonomian Dan

Usaha Daerah

Jumlah dokumen

Evaluasi Pelaksanaan

Program

Pengembangan

Ekonomi Mikro

4 dokumen 4.01.03.2.01.03 Perencanaan

dan Pengawasan Ekonomi

Mikro kecil

Jumlah dokumen

Evaluasi Pelaksanaan

Program

Pengembangan

Ekonomi Mikro


Administrasi

Perekonomian dan

Usaha Daerah, Kantor

Perangkat Daerah

Terkait, Tempat Pelaku

Usaha Mikro


Perekonomian Dan

Usaha Daerah


Administrasi Pembangunan

Jumlah dokumen

bahan RAPBD dan

perubahan APBD yang

disusun

6 dokumen 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi

Penyusunan Program

Pembangunan

Jumlah dokumen

bahan RAPBD dan

perubahan APBD yang

disusun


Administrasi

Pembangunan

Pemerintah Kota

Surabaya


Pembangunan


evaluasi kinerja APBD

yang disusun

16 dokumen 4.01.03.2.02.03 Pengelolaan

Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan


evaluasi kinerja APBD

yang disusun

16 dokumen Gedung

pertemuan/rapat di


Kota Surabaya


Pembangunan

Jumlah Perangkat

Daerah yang

dimonitoring kegiatan

pembangunannya

72 lembaga 4.01.03.2.02.02 Pengendalian

dan Evaluasi Program

Pembangunan

Jumlah Perangkat

Daerah yang

dimonitoring kegiatan

pembangunannya

72 lembaga Gedung

pertemuan/rapat di


Kota Surabaya


Pembangunan























Akumulasi penerapan teknologi dalam

pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

terbarukan di gedung milik pemerintah kota 49

Unit; Persentase BUMD yang berhasil dibina

78,00%; Persentase kajian/rekomendasi terkait

perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar

kebijakan/keputusan 100,00%; Persentase

kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%

94,50%; Persentase ketepatan pemenuhan sarana

dan prasarana perkantoran 100,00%; Persentase

pemanfaatan aset 97,00%; Tingkat kepuasan

pegawai terhadap pelayanan administrasi

perkantoran 88,00 %;

Halaman 54 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah sistem

informasi manajemen

sumber daya

pemerintahan yang

dikembangkan dan

dipelihara

6 sistem Jumlah sistem

informasi manajemen

sumber daya

pemerintahan yang

dikembangkan dan

dipelihara

6 sistem Kantor Bagian

Administrasi

Pembangunan

Pemerintah Kota

Surabaya

Bagian Administrasi

Pembangunan


Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase

ketersediaan barang

dan jasa perkantoran

100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Badan

Kepegawaian dan Diklat

1,712,761,268 Badan Kepegawaian

dan Diklat

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

1,495,030,924 Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Badan

Penanggulangan

Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat


Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Badan

Pengelolaan Keuangan

dan Pajak Daerah

7,270,800,201 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pajak

Daerah

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Badan

Perencanaan

Pembangunan

2,727,113,603 Badan Perencanaan

Pembangunan

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Bagian



Kerjasama

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Bagian

Administrasi




Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Bagian

Administrasi

Pembangunan


Pembangunan

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Bagian

Administrasi

Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah


Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Bagian

Administrasi

Perekonomian Dan

Usaha Daerah


Perekonomian Dan

Usaha Daerah














Halaman 55 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Bagian

Hubungan Masyarakat

2,628,742,741 Bagian Hubungan

Masyarakat

Jumlah dokumen

pengadaan lelang

barang/jasa yang

terselesaikan

900 dokumen 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan Barang

dan Jasa

Jumlah dokumen

pengadaan lelang

barang/jasa yang

terselesaikan

900 dokumen Kantor Unit Layanan

Pengadaan

5,665,667,939 Bagian Layanan

Pengadaan dan

Pengelolaan Aset

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Bagian Layanan

Pengadaan dan

Pengelolaan Aset


Pengadaan dan

Pengelolaan Aset

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Bagian Umum

Dan Protokol

76,366,806,207 Bagian Umum Dan

Protokol

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Kebudayaan dan

Pariwisata


Pariwisata

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Kepemudaan dan Olah

Raga


Olah Raga

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil



Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas Ketahanan




Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Komunikasi dan

Informatika


Informatika

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Komunikasi dan

Informatika

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro


Usaha Mikro

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Lingkungan Hidup















Halaman 56 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan

Pematusan


Bina Marga dan

Pematusan

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas Pemadam

Kebakaran


Kebakaran

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

1,963,612,042 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas Pendidikan 21,935,434,986 Dinas Pendidikan

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Pengelolaan Bangunan

dan Tanah


Bangunan dan Tanah

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Perdagangan


Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Perhubungan


Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan


Kearsipan

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas


Kawasan Permukiman,


Ruang


Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas Sosial 6,233,845,141 Dinas Sosial

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas Sosial Dinas Sosial














Halaman 57 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas Tenaga

Kerja


Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Inspektorat 1,566,570,421 Inspektorat

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Asemrowo 1,171,814,790 Kec. Asemrowo

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kecamatan

Benowo

1,356,823,617 Kec. Benowo

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Bubutan 1,768,896,115 Kec. Bubutan

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Bulak 1,826,106,387 Kec. Bulak

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Dukuh Pakis 1,375,366,258 Kec. Dukuh Pakis

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Gayungan 1,737,936,174 Kec. Gayungan

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Genteng 1,781,729,639 Kec. Genteng

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Gubeng 2,074,308,680 Kec. Gubeng

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Gunung

Anyar

1,491,357,655 Kec. Gunung Anyar

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Jambangan 1,307,088,927 Kec. Jambangan














Halaman 58 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec.

Karangpilang

1,320,264,243 Kec. Karangpilang

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Kenjeran 1,828,483,954 Kec. Kenjeran

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% kantor kecamatan

krembangan

1,879,565,493 Kec. Krembangan

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Lakarsantri 1,620,555,802 Kec. Lakarsantri

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Mulyorejo 2,334,246,143 Kec. Mulyorejo

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Pabean

Cantian

1,744,254,918 Kec. Pabean Cantian

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Pakal 1,636,947,978 Kec. Pakal

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Rungkut 2,173,432,104 Kec. Rungkut

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Sambikerep 1,261,676,420 Kec. Sambikerep

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Sawahan 2,791,677,772 Kec. Sawahan

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Semampir 2,112,109,817 Kec. Semampir

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Simokerto 1,666,766,122 Kec. Simokerto














Halaman 59 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Sukolilo 2,275,367,415 Kec. Sukolilo

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec.

Sukomanunggal

1,995,159,907 Kec. Sukomanunggal

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Tambaksari 2,859,283,153 Kec. Tambaksari

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Tandes 1,861,466,237 Kec. Tandes

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Tegalsari 2,431,723,349 Kec. Tegalsari

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kecamatan Tenggilis

Mejoyo

1,776,033,939 Kec. Tenggilis Mejoyo

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Wiyung 1,691,523,030 Kec. Wiyung

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec. Wonocolo 1,648,068,446 Kec. Wonocolo

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Kec.

Wonokromo

1,875,826,646 Kec. Wonokromo

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor RSUD Bhakti

Dharma Husada


Husada

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang



Mohamad Soewandie


Soewandhie

Persentase

ketersediaan barang


100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan


Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja


Praja














Halaman 60 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

4.01.03.2.04 Pemantauan

Kebijakan Sumber Daya

Alam

Jumlah Sarana dalam

rangka Konservasi

Energi Pada Sektor

Bangunan Gedung dan

Permukiman yang

disediakan

10 unit 4.01.03.2.04.03 Koordinasi,

Sinkronisasi dan Evaluasi

Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Sarana dalam

rangka Konservasi

Energi Pada Sektor

Bangunan Gedung

dan Permukiman yang

disediakan

10 unit Gedung Milik

pemerintah kota

Surabaya yang

dilakukan konservasi

energi


Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


100 4.2.2 PROGRAM

DUKUNGAN PELAKSANAAN

TUGAS DAN FUNGSI DPRD

4.02.02.2.01 Pembentukan

Peraturan Daerah dan

Peraturan DPRD

Jumlah dokumen

kajian kebijakan dan

rancangan peraturan

daerah yang dibahas


dan Pembahasan Program

Pembentukan Peraturan

Daerah

Jumlah dokumen

kajian kebijakan dan

rancangan peraturan

daerah yang dibahas

6 dokumen Kantor DPRD Kota

Surabaya

4,398,568,013 Sekretariat DPRD

4.02.02.2.04 Peningkatan

Kapasitas DPRD

Jumlah pelaksanaan

publikasi kegiatan

DPRD

5 media 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan

Dokumentasi Dewan

Jumlah pelaksanaan

publikasi kegiatan

DPRD

5 media Kantor Sekretariat DPRD

Kota Surabaya, media

cetak, media on line,

media radio, media

televisi dan media

majalah


4.02.02.2.05 Penyerapan

dan Penghimpunan Aspirasi

Masyarakat

Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan

Reses

Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali Daerah Pemilihan

masing masing anggota

DPRD Kota Surabaya


4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas

DPRD

Jumlah kegiatan

Fasilitasi Peningkatan

Kapasitas Sekretariat

DPRD

38 kali 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan

Konsultasi Pelaksanaan Tugas

DPRD

Jumlah kegiatan

Fasilitasi Peningkatan

Kapasitas Sekretariat

DPRD

38 kali Wilayah Provinsi Jawa

Timur dan luar Provinsi

Jawa Timur


101 5.1.2 PROGRAM

PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN

EVALUASI PEMBANGUNAN

DAERAH

5.01.02.2.01 Penyusunan

Perencanaan dan

Pendanaan

Jumlah dokumen

rencana dan anggaran

rencana pembangunan

daerah yang disusun

9 dokumen 5.01.02.2.01.07 Koordinasi

Penyusunan dan Penetapan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

rencana dan anggaran

rencana

pembangunan daerah

yang disusun

9 dokumen Kantor Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota

Surabaya


Pembangunan

5.01.02.2.02 Analisis Data

dan Informasi

Pemerintahan Daerah

Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah data urusan

yang dikelola

17 data urusan 5.01.02.2.02.01 Analisis Data

dan Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah data urusan

yang dikelola

17 data

urusan

Badan Perencanaan

Pembangunan Kota

Surabaya


Pembangunan

5.01.02.2.03 Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Perangkat

Daerah yang

dimonitoring dan

dievaluasi kinerja

pelaksanaan

Pembangunan Daerah

72 PD 5.01.02.2.03.03 Monitoring,

Evaluasi dan Penyusunan

Laporan Berkala Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Perangkat

Daerah yang

dimonitoring dan

dievaluasi kinerja

pelaksanaan

Pembangunan Daerah

72 PD Kantor Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota

895,869,317 Badan Perencanaan

Pembangunan

102 5.1.3 PROGRAM

KOORDINASI DAN

SINKRONISASI

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.03.2.01 Koordinasi

Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen

kajian pendukung

perencanaan

kesejahteraan rakyat


Pelaksanaan Sinergitas dan

Harmonisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang

Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen

kajian pendukung

perencanaan

kesejahteraan rakyat


Perencanaan

Pembangunan Kota

Surabaya / Ruang

pertemuan di


Kota Surabaya


Pembangunan














Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan

protokol yang terfasilitasi 100,00%; Persentase

kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-

undangan yang terfasilitasi 100,00%; Persentase

kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD

yang terfasilitasi 100,00%;

Persentase data indikator RPJMD yang dapat

disediakan 100,00%; Persentase ketepatan waktu

penyusunan dan pelaporan dokumen

perencanaan strategis dan/atau sektoral 100,00%;

Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek

output 100,00%;

Persentase penyusunan rencana induk sektoral

100,00%; Persentase perencanaan pembangunan

ekonomi yang diimplementasikan di dokumen

perencanaan 85,00%; Persentase perencanaan

pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang

diimplementasikan 85,00%; Persentase

perencanaan pembangunan sosial dan

pemerintahan yang diimplementasikan di

dokumen perencanaan 85,00%;

Halaman 61 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah pelaksanaan

kegiatan Forum Kota

Sehat yang difasilitasi


kegiatan Forum Kota

Sehat yang difasilitasi

12 kali Kecamatan, Puskesmas,

lokasi-lokasi tertentu

terkait Forum Kota

Sehat di Kota Surabaya

Badan Perencanaan

Pembangunan

Jumlah dokumen

kajian pendukung

perencanaan tata

kelola pemerintahan

yang disusun





Pemerintahan

Jumlah dokumen

kajian pendukung

perencanaan tata

kelola pemerintahan

yang disusun


Perencanaan

Pembangunan Kota

Surabaya / ruang

pertemuan di


Kota Surabaya


Pembangunan


Perencanaan Bidang

Perekonomian dan SDA

(Sumber Daya Alam)

Jumlah Dokumen

Kajian Pendukung

Perencanaan

Perdagangan dan

Ketenagakerjaan yang

disusun





Perekonomian

Jumlah Dokumen

Kajian Pendukung

Perencanaan

Perdagangan dan

Ketenagakerjaan yang

disusun


Perencanaan

Pembangunan Kota

Surabaya


Pembangunan

Jumlah Dokumen

Kinerja Indikator

Ekonomi yang disusun

6 dokumen Jumlah Dokumen

Kinerja Indikator

Ekonomi yang disusun


Perencanaan

Pembangunan Kota

Surabaya

Badan Perencanaan

Pembangunan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pendapatan Daerah

yang disusun


Perencanaan

Pendapatan Daerah

yang disusun


Perencanaan

Pembangunan Kota

Surabaya

Badan Perencanaan

Pembangunan

Jumlah Dokumen

Kajian Pendukung

Perencanaan

Kepariwisataan dan

Pertanian yang disusun





SDA

Jumlah Dokumen

Kajian Pendukung

Perencanaan

Kepariwisataan dan

Pertanian yang

disusun


Perencanaan

Pembangunan Kota

Surabaya


Pembangunan


Perencanaan Bidang

Infrastruktur dan

Kewilayahan

Jumlah Dokumen

Kajian Pendukung

Perencanaan

Infrastruktur Kota





Infrastruktur

Jumlah Dokumen

Kajian Pendukung

Perencanaan

Infrastruktur Kota


Perencanaan

Pembangunan Kota

Surabaya


Pembangunan

Jumlah Dokumen

Perencanaan Induk

Sektoral Transportasi

dan Drainase


Perencanaan Induk

Sektoral Transportasi

dan Drainase


Perencanaan

Pembangunan Kota

Surabaya

Badan Perencanaan

Pembangunan

Jumlah dokumen

Kajian Pendukung

Perencanaan

Keciptakaryaan,

Permukiman dan

Lingkungan Hidup





Kewilayahan

Jumlah dokumen

Kajian Pendukung

Perencanaan

Keciptakaryaan,

Permukiman dan

Lingkungan Hidup

1 dokumen Kota Surabaya 1,697,714,267 Badan Perencanaan

Pembangunan










Halaman 62 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan tata

ruang kota dan

pertanahan


perencanaan tata

ruang kota dan

pertanahan

1 dokumen Kota Surabaya Badan Perencanaan

Pembangunan

103 5.2.2 PROGRAM

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH


Penyusunan Rencana

Anggaran Daerah

Jumlah Laporan

Koordinasi dan

Penyusunan Peraturan

Daerah tentang APBD

dan Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran APBD

2 laporan 5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan

Penyusunan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Peraturan

Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD

Jumlah Laporan

Koordinasi dan

Penyusunan

Peraturan Daerah

tentang APBD dan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran APBD

2 laporan Kantor Badan


dan Pajak Daerah Kota

Surabaya

219,741,094 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Koordinasi dan

Penyusunan Peraturan

Daerah tentang

Perubahan APBD dan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran Perubahan

APBD

3 laporan 5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan

Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD dan

Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Perubahan

APBD

Jumlah Koordinasi dan

Penyusunan

Peraturan Daerah

tentang Perubahan

APBD dan Peraturan

Kepala Daerah

tentang Penjabaran

Perubahan APBD

3 laporan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil

Evaluasi Pendapatan

dan Belanja Daerah


Penyusunan Regulasi serta

Kebijakan Bidang Anggaran

Jumlah Dokumen

Hasil Evaluasi

Pendapatan dan

Belanja Daerah




Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah


Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah

Jumlah dokumen

Penerimaan serta

Pengeluaran Daerah

yang dikelola


Pengelolaan Kas Daerah

Jumlah dokumen

Penerimaan serta

Pengeluaran Daerah

yang dikelola




Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Dokumen

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Perimbangan

Keuangan Daerah yang

disusun

4 dokumen 5.02.02.2.02.05 Koordinasi,

Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,

Supervisi, Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Dana

Perimbangan dan Dana Transfer

Lainnya

Jumlah Dokumen

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Perimbangan

Keuangan Daerah

yang disusun




Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Berkas

Pencairan Dana secara

Elektronik dan

Penatausahaan Surat

Keterangan

Pemberhentian

Pembayaran yang

dilayani

72000 berkas 5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi

Data Penerimaan dan

Pengeluaran Kas serta

Pemungutan dan Pemotongan

Atas SP2D dengan Instansi

Terkait

Jumlah Berkas

Pencairan Dana

secara Elektronik dan

Penatausahaan Surat

Keterangan

Pemberhentian

Pembayaran yang

dilayani

72000 berkas Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Blanko dan

Formulir Pelayanan

administrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil yang

bersumber dari DAK

yang disediakan

200000 berkas 5.02.02.2.02.05 Koordinasi,

Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,

Supervisi, Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Dana

Perimbangan dan Dana Transfer

Lainnya

Jumlah Blanko dan

Formulir Pelayanan

administrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil yang

bersumber dari DAK

yang disediakan

200000

berkas

Dinas Kependudukan


Kota Surabaya















Persentase ketepatan waktu penyusunan

dokumen anggaran 75,00%; Persentase ketepatan

waktu penyusunan dokumen

pertanggungjawaban keuangan 90,00%;

Halaman 63 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah


Pelaksanaan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

yang disusun


Analisis Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

yang disusun




Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

5.02.02.2.04 Penunjang

Urusan Kewenangan


Daerah

5.02.02.2.04.08 Analisis

Perencanaan dan Penyaluran

Bantuan Keuangan


Keuangan dan Pajak

Daerah

5.02.02.2.04.10 Pengelolaan

Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota


Keuangan dan Pajak

Daerah5.02.02.2.04.09 Pengelolaan

Dana Darurat dan Mendesak


Keuangan dan Pajak

Daerah104 5.2.3 PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG

MILIK DAERAH


Barang Milik Daerah

Jumlah berkas

penetapan

Penghapusan

Aset/Barang Daerah

6 Berkas 5.02.03.2.01.10 Optimalisasi

Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan

Barang Milik Daerah

Jumlah berkas

penetapan

Penghapusan

Aset/Barang Daerah

6 Berkas Kota Surabaya 3,449,955,353 Bagian Layanan

Pengadaan dan

Pengelolaan Aset

Jumlah perangkat

daerah yang

pencatatan Barang

Milik Daerah nya

dimonitor

72 lembaga 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan

Barang Milik Daerah

Jumlah perangkat

daerah yang

pencatatan Barang

Milik Daerah nya

dimonitor

72 lembaga Kantor Bagian Layanan

Pengadaan dan

Pengelolaan Aset


Pengadaan dan

Pengelolaan Aset

Pendataan dan

penataan terhadap

tanah aset Pemerintah

Kota Surabaya yang

dilaksanakan

1 dokumen 5.02.03.2.01.10 Optimalisasi

Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan

Barang Milik Daerah

Pendataan dan

penataan terhadap

tanah aset

Pemerintah Kota

Surabaya yang

dilaksanakan

1 dokumen Tanah Aset Pemerintah

Kota Surabaya


Bangunan dan Tanah

Jumlah dokumen

sertifikasi tanah aset

yang diajukan

75 dokumen 5.02.03.2.01.07 Pengamanan

Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen

sertifikasi tanah aset

yang diajukan

75 dokumen Aset Tanah danatau

Bangunan Milik Kota

Surabaya baik yang

berada di kota Surabaya

maupun di luar kota

Surabaya (Gresik,

Pasuruan dan Sidoarjo)


Bangunan dan Tanah

Jumlah tanah aset yang

diamankan

100 bidang Jumlah tanah aset

yang diamankan

100 bidang Aset Tanah dan/atau

Bangunan Milik Kota

Surabaya baik yang

berada di kota Surabaya

maupun di luar kota

Surabaya (Gresik,

Pasuruan dan Sidoarjo)

Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah




Persentase ketepatan waktu penyusunan

dokumen anggaran 75,00%; Persentase ketepatan

waktu penyusunan dokumen

pertanggungjawaban keuangan 90,00%;


pemanfaatannya 100,00%; Persentase bangunan

gedung yang dipelihara 100,00%; Persentase

pemanfaatan aset 97,00%; Persentase sistem

informasi pemerintah kota surabaya yang

diintegrasikan dengan sistem informasi barang

daerah 100,00%; Persentase tanah aset yang

tersertifikasi 45,29%;

Halaman 64 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah bangunan yang

diawasi dan dikelola

25 lokasi 5.02.03.2.01.09 Pengawasan

dan Pengendalian Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Jumlah bangunan

yang diawasi dan

dikelola

25 lokasi Bangunan sewa yang

dikelola oleh

Pemerintah Kota

Surabaya, antara lain :

Gedung Serba Guna

Arief Rahman Hakim,

Gedung Siola, Gedung

Wanita Candra Kencana,

Rumah Peristirahatan

Prigen, Jl. Walikota

Mustajab No. 84, Eks

Gedung Tunjungan

Center Lantai 6, dan 19

lokasi JPO


Bangunan dan Tanah

105 5.2.4 PROGRAM

PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01 Kegiatan

Pengelolaan pendapatan

Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,

angsuran, restitusi,

kompensasi, keberatan

dan Penghapusan

Piutang Pajak Reklame,

Pajak Hiburan dan Air

Tanah yang ditagih dan

dilayani

3012 berkas 5.02.04.2.01.02 Analisa dan

Pengembangan Pajak Daerah,

serta Penyusunan Kebijakan

Pajak Daerah.

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,


kompensasi,

keberatan dan

Penghapusan Piutang

Pajak Reklame, Pajak

Hiburan dan Air Tanah

yang ditagih dan

dilayani

3012 berkas Kantor UPTB 1, UPTB 2,

UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5

dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

Pengurangan,



dan Penghapusan

Piutang Pajak Hotel,

Restoran, PPJ dan

Parkir yang ditagih dan

dilayani




Pajak Daerah.

Jumlah berkas

Penagihan dan

Pengurangan,


kompensasi,

keberatan dan

Penghapusan Piutang

Pajak Hotel, Restoran,

PPJ dan Parkir yang

ditagih dan dilayani



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,



dan Penghapusan

Piutang PBB dan

BPHTB yang ditagih

dan dilayani




Pajak Daerah.

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,


kompensasi,

keberatan dan

Penghapusan Piutang

PBB dan BPHTB yang




dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah


pemanfaatannya 100,00%; Persentase bangunan

gedung yang dipelihara 100,00%; Persentase

pemanfaatan aset 97,00%; Persentase sistem

informasi pemerintah kota surabaya yang

diintegrasikan dengan sistem informasi barang

daerah 100,00%; Persentase tanah aset yang

tersertifikasi 45,29%;

Persentase objek pajak daerah yang telah

ditetapkan 85,00%; Persentase tagihan piutang

pajak daerah yang terbayar 85,00%;

Halaman 65 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Objek Pajak

Hiburan, Reklame dan

Air Tanah hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

11869 objek pajak 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan

Konsultasi Pajak Daerah

Jumlah Objek Pajak


Air Tanah hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

11869 objek

pajak

Kantor UPTB 1, UPTB 2,


dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Objek PBB dan

BPHTB hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

377033 objek

pajak

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan



BPHTB hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

377033 objek

pajak



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Objek Pajak

Hotel, Restoran, PPJ

dan Parkir hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

3895 objek pajak 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan


Jumlah Objek Pajak


dan Parkir hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

3895 objek

pajak



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

Pengurangan,



dan Penghapusan


Restoran, PPJ dan


dilayani

6700 berkas 5.02.04.2.01.11 Penagihan

Pajak Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

Pengurangan,


kompensasi,

keberatan dan

Penghapusan Piutang


PPJ dan Parkir yang




dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,



dan Penghapusan




dilayani


Pajak Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,


kompensasi,

keberatan dan

Penghapusan Piutang



yang ditagih dan

dilayani



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,



dan Penghapusan

Piutang PBB dan

BPHTB yang ditagih

dan dilayani


Pajak Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,


kompensasi,

keberatan dan

Penghapusan Piutang

PBB dan BPHTB yang


189512

berkas



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah




Halaman 66 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Objek Pajak


dan Parkir hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

1771 objek pajak 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan

Pendaftaran Objek Pajak

Daerah

Jumlah Objek Pajak


dan Parkir hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

1771 objek

pajak



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah


BPHTB hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

236131 objek

pajak

5.02.04.2.01.05 Pendataan dan


Daerah


BPHTB hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

236131 objek

pajak



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Objek Pajak


Air Tanah hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

18308 objek pajak 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan


Daerah

Jumlah Objek Pajak


Air Tanah hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

18308 objek

pajak



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Objek Pajak


Air Tanah hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

4723 berkas 5.02.04.2.01.08 Penetapan

Wajib Pajak Daerah

Jumlah Objek Pajak


Air Tanah hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Objek Pajak


dan Parkir hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

889 objek pajak 5.02.04.2.01.08 Penetapan

Wajib Pajak Daerah

Jumlah Objek Pajak


dan Parkir hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

889 objek

pajak



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah


BPHTB hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

81859 objek pajak 5.02.04.2.01.08 Penetapan

Wajib Pajak Daerah


BPHTB hasil

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

81859 objek

pajak



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,



dan Penghapusan

Piutang PBB dan

BPHTB yang ditagih

dan dilayani

250 berkas 5.02.04.2.01.13 Pengendalian,

Pemeriksaan dan Pengawasan

Pajak Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,


kompensasi,

keberatan dan

Penghapusan Piutang

PBB dan BPHTB yang




dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah




Halaman 67 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

Pengurangan,



dan Penghapusan


Restoran, PPJ dan


dilayani



Pajak Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

Pengurangan,


kompensasi,

keberatan dan

Penghapusan Piutang


PPJ dan Parkir yang




dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,



dan Penghapusan




dilayani



Pajak Daerah

Jumlah berkas

Penagihan dan

pengurangan,


kompensasi,

keberatan dan

Penghapusan Piutang



yang ditagih dan

dilayani



dan Kantor Badan



Surabaya


Keuangan dan Pajak

Daerah

106 5.3.2 PROGRAM

KEPEGAWAIAN DAERAH

5.03.02.2.01 Pengadaan,

Pemberhentian dan

Informasi Kepegawaian ASN

Jumlah tahapan seleksi

penerimaan ASN

4 tahap 5.03.02.2.01.04 Evaluasi

Pengadaan ASN dan Pengadaan

ASN

Jumlah tahapan

seleksi penerimaan

ASN

4 tahap surabaya 1,935,540,986 Badan Kepegawaian

dan Diklat

Jumlah data pegawai

yang dikelola

8326 data 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan

Data Kepegawaian

Jumlah data pegawai

yang dikelola

8326 data BKD 398,484,130 Badan Kepegawaian

dan Diklat

5.03.02.2.02 Mutasi dan

Promosi ASN

Jumlah berkas

penataan administrasi

kepegawaian

8437 berkas 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan

Kenaikan Pangkat ASN

Jumlah berkas

penataan administrasi

kepegawaian

8437 berkas Badan Kepegawaian

Dan Diklat

682,893,199 Badan Kepegawaian

dan Diklat

Jumlah berkas

penempatan pegawai,

promosi dan rotasi

jabatan

118 berkas 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan

Mutasi ASN

Jumlah berkas

penempatan pegawai,

promosi dan rotasi

jabatan

118 berkas BKD 1,006,691,119 Badan Kepegawaian

dan Diklat

5.03.02.2.03


ASN

Jumlah pelaksanaan

assesmen pegawai

5 kali 5.03.02.2.03.02 Pengelolaan

Assessment Center

Jumlah pelaksanaan

assesmen pegawai

5 kali BKD 611,441,413 Badan Kepegawaian

dan Diklat

Jumlah aparatur yang

dikembangkan

wawasannya


Kapasitas Kinerja ASN

Jumlah aparatur yang

dikembangkan

wawasannya

365 orang BKD 1,350,843,222 Badan Kepegawaian

dan Diklat

Jumlah pelaksanaan

peningkatan

kapabilitas APIP


Pengembangan Karir dalam

Jabatan Fungsional

Jumlah pelaksanaan

peningkatan

kapabilitas APIP

50 kali Inspektorat 177,698,787 Inspektorat

5.03.02.2.04 Penilaian dan

Evaluasi Kinerja Aparatur

Jumlah pegawai yang

dinilai kinerjanya

7226 orang 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan

Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur

Jumlah pegawai yang

dinilai kinerjanya

7226 orang BKD 614,891,098 Badan Kepegawaian

dan Diklat




Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya 100,00%;

Persentase guru SD yang kompeten 100,00%;

Persentase guru SMP yang kompeten 100,00%;

Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian

kinerja 100,00%; Persentase pegawai yang

mengikuti diklat teknis dan fungsional 52,03%;

Persentase pejabat struktural yang mengikuti

diklat struktural 65,06%; Persentase penataan

pegawai sesuai analisa jabatan 100,00%;

Halaman 68 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah orang yang

dilayani administrasi

kepegawaiannya

1005 orang 5.03.02.2.04.07 Pembinaan

Disiplin ASN

Jumlah orang yang

dilayani administrasi

kepegawaiannya

1005 orang BKD 924,974,407 Badan Kepegawaian

dan Diklat

Jumlah pegawai yang

mendapatkan

intervensi pengelolaan

disiplin pegawai

596 orang Jumlah pegawai yang

mendapatkan

intervensi

pengelolaan disiplin

pegawai

596 orang BKD Badan Kepegawaian

dan Diklat

5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan

Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

pengawasan serta

penilaian kinerja guru

dan tenaga

kependidikan

957 Lembaga Jumlah lembaga yang

mendapatkan

pengawasan serta

penilaian kinerja guru

dan tenaga

kependidikan

957 Lembaga Kantor Dinas


di Kota Surabaya

Dinas Pendidikan

107 5.4.2 PROGRAM

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

5.04.02.2.01


Teknis

Jumlah jenis

pendidikan dan

pelatihan kompetensi

teknis

2 jenis 5.04.02.2.01.03

Penyelenggaraan


Teknis Umum, Inti, dan Pilihan

bagi Jabatan Administrasi

Penyelenggara Urusan

Pemerintahan Konkuren,

Perangkat Daerah Penunjang,

dan Urusan Pemerintahan

Umum

Jumlah jenis

pendidikan dan


teknis

2 jenis BKD 2,111,344,160 Badan Kepegawaian

dan Diklat

Jumlah materi diklat

pembelajaran (e-

learning)

3 materi 5.04.02.2.01.02 Penyusunan

Standar Perangkat

Pembelajaran Pemerintahan

Dalam Negeri Kompetensi

Teknis Umum, Inti, dan Pilihan

bagi Jabatan Administrasi

Penyelenggara Urusan

Pemerintahan Konkuren,

Perangkat Daerah Penunjang,

dan Urusan Pemerintahan

Umum

Jumlah materi diklat

pembelajaran (e-

learning)

3 materi BKD 372,000,709 Badan Kepegawaian

dan Diklat

5.04.02.2.02 Sertifikasi,

Kelembagaan,


Manajerial dan Fungsional

Jumlah jenis

pendidikan dan


fungsional dan sosial

kultural

2 jenis 5.04.02.2.02.07

Penyelenggaraan


bagi Pimpinan Daerah, Jabatan

Pimpinan Tinggi, Jabatan

Fungsional, Kepemimpinan, dan

Prajabatan

Jumlah jenis

pendidikan dan


fungsional dan sosial

kultural

2 jenis BKD 4,033,371,690 Badan Kepegawaian

dan Diklat

Jumlah jenis

pendidikan dan


manajerial

2 jenis Jumlah jenis

pendidikan dan


manajerial

2 jenis BKD Badan Kepegawaian

dan Diklat

Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya 100,00%;

Persentase guru SD yang kompeten 100,00%;

Persentase guru SMP yang kompeten 100,00%;

Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian

kinerja 100,00%; Persentase pegawai yang

mengikuti diklat teknis dan fungsional 52,03%;

Persentase pejabat struktural yang mengikuti

diklat struktural 65,06%; Persentase penataan

pegawai sesuai analisa jabatan 100,00%;

Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis

dan fungsional 52,03%; Persentase pejabat

struktural yang mengikuti diklat struktural 65,06%;

Halaman 69 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

108 5.5.2 PROGRAM PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH

5.05.02.2.02 Penelitian dan

Pengembangan Bidang

Sosial dan Kependudukan

jumlah lembaga

pendidikan yang

mengikuti kegiatan


manajemen sekolah

2567 lembaga 5.05.02.2.02.03 Penelitian dan

Pengembangan Pendidikan dan

Kebudayaan

jumlah lembaga

pendidikan yang

mengikuti kegiatan


manajemen sekolah


Kota Surabaya


5.05.02.2.04

Pengembangan Inovasi dan

Teknologi

Jumlah dokumen

penelitian dan

pengembangan inovasi

4 dokumen 5.05.02.2.04.01 Penelitian,

Pengembangan, dan

Perekayasaan di Bidang

Teknologi dan Inovasi

Jumlah dokumen

penelitian dan

pengembangan

inovasi

4 dokumen Bappeko 574,120,837 Badan Perencanaan

Pembangunan

109 6.1.2 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PENGAWASAN

6.01.02.2.01

Penyelenggaraan

Pengawasan Internal

Jumlah dokumen

inventarisasi dan

monitoring tindak

lanjut hasil

pengawasan

12 dokumen 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK RI dan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Jumlah dokumen

inventarisasi dan

monitoring tindak

lanjut hasil

pengawasan

12 dokumen Lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya

873,471,561 Inspektorat

Jumlah dokumen

pelaporan kinerja

tingkat kota yang

direviu


pelaporan kinerja

tingkat kota yang

direviu

2 dokumen Inspektorat Kota

Surabaya

Inspektorat

Jumlah Laporan Survey

Penilaian Integritas

(SPI)

1 Laporan Jumlah Laporan

Survey Penilaian

Integritas (SPI)

1 Laporan Inspektorat Inspektorat

Jumlah PD dan Sekolah

yang dilaksanakan

pengawasan dan

penanganan

pengaduan


Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah PD dan

Sekolah yang

dilaksanakan

pengawasan dan

penanganan

pengaduan

35 lembaga Perangkat

Daerah/Sekolah di

Lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya yang

merupakan Wilayah

Kerja Irban 4


Jumlah PD yang

dilakukan reviu

penganggaran dan

pelaporan kinerja

18 lembaga Jumlah PD yang

dilakukan reviu

penganggaran dan

pelaporan kinerja

18 lembaga Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya yang

merupakan wilayah

kerja Irban IV

Inspektorat

6.01.02.2.02

Penyelenggaraan

Pengawasan dengan Tujuan

Tertentu


yang dilaksanakan

pengawasan dan

penanganan

pengaduan


Dengan Tujuan Tertentu

Jumlah PD dan

Sekolah yang

dilaksanakan

pengawasan dan

penanganan

pengaduan

35 lembaga Perangkat Daerah /

Sekolah di lingkungan

Pemerintah Kota

Surabaya yang

merupakan wilayah

kerja Irban II


Jumlah PD yang

dilakukan reviu

penganggaran dan

pelaporan kinerja


dilakukan reviu

penganggaran dan

pelaporan kinerja



Kota Surabaya

yangmerupakan wilayah

Irban II

Inspektorat

Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang

tertib administrasi 88,88%; Persentase

rekomendasi penelitian, pengembangan dan

evaluasi yang ditindaklanjuti 100,00%;

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan

pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi

perangkat daerah 100,00%; Persentase

penanganan disiplin aparatur wilayah II 100,00%;

Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah

IV 100,00%; Persentase penanganan tata kelola

administrasi keuangan wilayah II 100,00%;

Persentase penanganan tata kelola administrasi

keuangan wilayah IV 100,00%;

Halaman 70 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

110 6.1.3 PROGRAM

PERUMUSAN KEBIJAKAN,

PENDAMPINGAN DAN

ASISTENSI

6.01.03.2.01 Perumusan

Kebijakan Teknis di Bidang

Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan


yang dilaksanakan

pengawasan dan

penanganan

pengaduan

35 lembaga 6.01.03.2.01.01 Perumusan

Kebijakan Teknis di Bidang

Pengawasan

Jumlah PD dan

Sekolah yang

dilaksanakan

pengawasan dan

penanganan

pengaduan



Kota Surabaya yang

merupakan wilayah

Irban III


Jumlah PD yang

dilakukan reviu

penganggaran dan

pelaporan kinerja


dilakukan reviu

penganggaran dan

pelaporan kinerja



Kota Surabaya yang

merupakan wilayah

Irban III

Inspektorat

6.01.03.2.02 Pendampingan

dan Asistensi


yang dilaksanakan

pengawasan dan

penanganan

pengaduan

35 lembaga 6.01.03.2.02.01 Pendampingan

dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah PD dan

Sekolah yang

dilaksanakan

pengawasan dan

penanganan

pengaduan

35 lembaga Lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya


Jumlah PD yang

dilakukan reviu

penganggaran dan

pelaporan kinerja


dilakukan reviu

penganggaran dan

pelaporan kinerja



Kota Surabaya yang

merupakan wilayah

Irban I

Inspektorat

111 7.1.2 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK


Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

Jumlah lembaga

peserta dari seluruh

kelurahan di wilayah

kecamatan yang

mengikuti Musrenbang

RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01

Koordinasi/Sinergi Perencanaan

dan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan dengan

Perangkat Daerah dan Instansi

Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan

4 lembaga Kantor Kecamatan

Asemrowo

69,420,506 Kec. Asemrowo

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Benowo

70,297,319 Kec. Benowo

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Bubutan

50,959,564 Kec. Bubutan

Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi

100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase

kegiatan sarana prasarana wilayah yang

terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan

pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100,00%; Persentase terlayaninya administrasi

kependudukan di kecamatan 100,00%;

Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I

100,00%; Persentase penanganan disiplin aparatur

wilayah III 100,00%; Persentase penanganan tata

kelola administrasi keuangan wilayah I 100,00%;

Persentase penanganan tata kelola administrasi

keuangan wilayah III 100,00%;

Halaman 71 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 Lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan

4 Lembaga Kantor Kecamatan Bulak 80,140,000 Kec. Bulak

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Dukuh Pakis

72,453,528 Kec. Dukuh Pakis

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan

4 lembaga Kota Surabaya 65,620,000 Kec. Gayungan

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Genteng

65,779,362 Kec. Genteng

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

6 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Gubeng

66,208,307 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Gunung Anyar


Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Jambangan

63,500,000 Kec. Jambangan









Halaman 72 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Karangpilang


Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Kenjeran

72,060,068 Kec. Kenjeran

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kelurahan dan

Kecamatan

6 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kelurahan dan

Kecamatan


Krembangan dan

Kelurahan se

Kecamatan Krembangan

72,704,731 Kec. Krembangan

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Lakarsantri

76,181,690 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Mulyorejo

103,605,569 Kec. Mulyorejo

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Pabean Cantian


Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan

4 lembaga Kantor Kecamatan Pakal 88,270,470 Kec. Pakal









Halaman 73 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Rungkut

110,514,053 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Sambikerep

91,579,312 Kec. Sambikerep

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

6 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Sawahan

79,184,151 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Semampir

76,647,692 Kec. Semampir

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Simokerto

65,278,646 Kec. Simokerto

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Sukolilo

73,706,000 Kec. Sukolilo

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

6 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Sukomanunggal










Halaman 74 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Tambaksari

93,795,000 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

6 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Tandes

73,062,857 Kec. Tandes

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Tegalsari

53,367,692 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Tenggilis Mejoyo


Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Wiyung

90,085,568 Kec. Wiyung

Jumlah Lembaga

Peserta dari seluruh

Kelurahan di wilayah

Kecamatan Wonocolo

4 Lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah Lembaga

Peserta dari seluruh

Kelurahan di wilayah

Kecamatan Wonocolo

4 Lembaga Kantor Kecamatan

Wonocolo

73,082,672 Kec. Wonocolo

Jumlah lembaga



kecamatan yang


RKPD tingkat

Kecamatan

4 lembaga 7.01.02.2.01.01



Pemerintahan dengan


Vertikal Terkait

Jumlah lembaga



kecamatan yang

mengikuti

Musrenbang RKPD

tingkat Kecamatan


Wonokromo

74,808,256 Kec. Wonokromo









Halaman 75 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

7.01.02.2.02

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang tidak

Dilaksanakan oleh Unit

Kerja Perangkat Daerah

yang Ada di Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Efektifitas Pelaksanaan

Pelayanan kepada Masyarakat

di Wilayah Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 kali Kecamatan Asemrowo 219,877,473 Kec. Asemrowo

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan




Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Bubutan 208,390,088 Kec. Bubutan

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Bulak 171,152,000 Kec. Bulak

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Dukuh Pakis 237,364,433 Kec. Dukuh Pakis

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Gayungan 263,580,000 Kec. Gayungan

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Genteng 172,339,946 Kec. Genteng

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Anyar


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Jambangan 200,864,000 Kec. Jambangan









Halaman 76 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan

Karangpilang


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 kali 5 Kelurahan 237,234,453 Kec. Krembangan

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Lakarsantri 259,555,525 Kec. Lakarsantri

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Pabean

Cantian


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 kali Kecamatan Sambikerep 241,141,093 Kec. Sambikerep

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Sawahan 270,600,570 Kec. Sawahan









Halaman 77 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Semampir 181,799,692 Kec. Semampir

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Simokerto 207,073,219 Kec. Simokerto

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 kali Kecamatan

Sukomanunggal


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Tegalsari 208,079,692 Kec. Tegalsari

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Mejoyo


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Wonocolo 210,490,038 Kec. Wonocolo









Halaman 78 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak





Jumlah Pelaksanaan

Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

116 Kali Kecamatan Wonokromo 258,003,998 Kec. Wonokromo


Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Pelayanan

Umum

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% 7.01.02.2.03.01

Koordinasi/Sinergi dengan

Perangkat Daerah dan/atau

Instansi Vertikal yang terkait

dalam Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Umum

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil




Urusan Pemerintahan yang

Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah lembaga

pelayanan administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan



terkait dengan Nonperizinan

Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

139 lembaga Kecamatan Asemrowo 1,197,408,569 Kec. Asemrowo

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

183 lembaga Kecamatan Benowo 1,450,989,791 Kec. Benowo

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

414 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan



Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

414 Lembaga Kecamatan Bubutan 3,104,899,741 Kec. Bubutan

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

157 Lembaga Kecamatan Bulak 1,344,387,106 Kec. Bulak

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

195 Lembaga Kecamatan Dukuh Pakis 1,628,392,232 Kec. Dukuh Pakis









Halaman 79 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

197 Lembaga Kecamatan Gayungan 1,601,502,652 Kec. Gayungan

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

364 Lembaga Kecamatan Genteng 2,346,648,588 Kec. Genteng

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

488 lembaga Kecamatan Gubeng 3,555,762,474 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

217 lembaga Kecamatan Gunung

Anyar


Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

168 Lembaga Kecamatan Jambangan 1,395,887,548 Kec. Jambangan

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

220 Lembaga Kecamatan

Karangpilang

1,690,180,000 Kec. Karangpilang

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

460 lembaga Kecamatan Kenjeran 3,016,600,574 Kec. Kenjeran









Halaman 80 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

430 lembaga Kecamatan Krembangan 3,216,614,918 Kec. Krembangan

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

200 Lembaga Kecamatan Lakarsantri 1,600,843,959 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

347 lembaga Kecamatan Mulyorejo 2,678,865,817 Kec. Mulyorejo

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

377 Lembaga Kecamatan Pabean

Cantian


Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

226 lembaga Kecamatan Pakal 1,827,561,788 Kec. Pakal

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

488 lembaga Kecamatan Rungkut 3,653,294,866 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

259 lembaga Kecamatan Sambikerep 2,042,917,599 Kec. Sambikerep









Halaman 81 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

627 Lembaga Kecamatan Sawahan 4,841,815,996 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

636 Lembaga Kecamatan Semampir 4,647,254,630 Kec. Semampir

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

356 Lembaga Kecamatan Simokerto 2,684,072,406 Kec. Simokerto

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

439 lembaga Kecamatan Sukolilo 3,403,734,672 Kec. Sukolilo

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

323 lembaga Kecamatan

Sukomanunggal


Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

749 lembaga Kecamatan Tambaksari 5,100,669,895 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

371 lembaga Kecamatan Tandes 2,895,032,615 Kec. Tandes









Halaman 82 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

366 Lembaga Kecamatan Tegalsari 2,815,649,185 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

185 lembaga Kecamatan Tenggilis

Mejoyo


Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

211 lembaga Kecamatan Wiyung 1,847,007,351 Kec. Wiyung

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

280 Lembaga Kecamatan Wonocolo 2,170,059,879 Kec. Wonocolo

Jumlah lembaga


kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan




Jumlah lembaga

pelayanan

administrasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan

peningkatan mutu

selama 12 bulan

574 Lembaga Kecamatan Wonokromo 4,256,770,094 Kec. Wonokromo

112 7.1.3 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN


Kegiatan Pemberdayaan

Desa

Pengembangan

Kampung Edukasi

3 kali 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi

Program Kerja dan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat

yang Dilakukan oleh

Pemerintah dan Swasta di

Wilayah Kerja Kecamatan

Pengembangan

Kampung Edukasi


7.01.03.2.02 Kegiatan

Pemberdayaan Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana

prasarana wilayah dan

pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan


Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Asem Rowo 3,422,398,616 Kec. Asemrowo










yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan

kewilayahan sesuai dengan Berita Acara


Halaman 83 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Genting

Kalianak


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 lembaga Kelurahan Tambak

Sarioso


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Masyarakat di Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Asem Rowo 1,877,530,167 Kec. Asemrowo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Genting

Kalianak


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 lembaga Kelurahan Tambak

Sarioso

1,148,956,014 Kec. Asemrowo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Sememi 2,501,859,455 Kec. Benowo





Halaman 84 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Tambak Oso

Wilangon

378,930,236 Kec. Benowo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 lembaga Kelurahan Romokalisari 564,694,648 Kec. Benowo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Kandangan 2,784,374,938 Kec. Benowo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Sememi 2,589,209,496 Kec. Benowo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Tambak Oso

Wilangon

770,070,188 Kec. Benowo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 lembaga Kelurahan Romokalisari 580,958,142 Kec. Benowo





Halaman 85 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Kandangan 1,027,950,077 Kec. Benowo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan


Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Tembok

Dukuh

4,441,215,653 Kec. Bubutan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Alun-alun

Contong

1,432,003,698 Kec. Bubutan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Gundih 3,244,694,266 Kec. Bubutan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 Lembaga Kelurahan Bubutan 2,039,055,920 Kec. Bubutan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 Lembaga Kelurahan Jepara 4,279,355,390 Kec. Bubutan





Halaman 86 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Tembok

Dukuh

1,838,615,871 Kec. Bubutan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Alun-alun

Contong


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Gundih 2,136,145,935 Kec. Bubutan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 Lembaga Kelurahan Bubutan 1,606,596,604 Kec. Bubutan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 Lembaga Kelurahan Jepara 1,877,952,854 Kec. Bubutan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Kedung

Cowek

289,322,043 Kec. Bulak





Halaman 87 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Bulak 2,773,665,106 Kec. Bulak

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Sukolilo Baru 1,836,593,951 Kec. Bulak

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Kenjeran 840,646,464 Kec. Bulak

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Kedung

Cowek

858,166,000 Kec. Bulak

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Bulak 879,292,000 Kec. Bulak

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Sukolilo Baru 986,406,800 Kec. Bulak





Halaman 88 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Kenjeran 963,853,000 Kec. Bulak

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 Lembaga Kelurahan Dukuh Pakis 1,733,990,831 Kec. Dukuh Pakis

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Dukuh

Kupang

1,897,616,690 Kec. Dukuh Pakis

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Pradah

Kalikendal

2,006,688,987 Kec. Dukuh Pakis

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Gunung Sari 1,918,840,202 Kec. Dukuh Pakis

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 Lembaga Kelurahan Dukuh Pakis 795,624,355 Kec. Dukuh Pakis





Halaman 89 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Kupang


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Pradah

Kalikendal


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Gunung Sari 823,301,821 Kec. Dukuh Pakis

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 Lembaga Kelurahan Gayungan 2,517,651,632 Kec. Gayungan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Menanggal 1,952,038,418 Kec. Gayungan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 Lembaga Kelurahan Ketintang 2,461,985,960 Kec. Gayungan





Halaman 90 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Menanggal

1,647,676,774 Kec. Gayungan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 Lembaga Kelurahan Gayungan 805,015,607 Kec. Gayungan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Menanggal 683,857,400 Kec. Gayungan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 Lembaga Kelurahan Ketintang 593,688,035 Kec. Gayungan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Menanggal

568,440,867 Kec. Gayungan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 Lembaga Kelurahan Embong

Kaliasin

1,461,099,231 Kec. Genteng





Halaman 91 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Genteng 1,461,552,173 Kec. Genteng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Kapasari 1,932,373,292 Kec. Genteng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 Lembaga Kelurahan Ketabang 2,916,073,170 Kec. Genteng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

15 Lembaga Kelurahan Peneleh 2,639,188,008 Kec. Genteng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 Lembaga Kelurahan Embong

Kaliasin

2,381,001,728 Kec. Genteng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Genteng 1,427,326,372 Kec. Genteng





Halaman 92 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Kapasari 2,264,937,804 Kec. Genteng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 Lembaga Kelurahan Ketabang 873,834,222 Kec. Genteng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

15 Lembaga Kelurahan Peneleh 2,271,153,460 Kec. Genteng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Airlangga 2,225,051,148 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Pucang Sewu 2,528,508,860 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 lembaga Kelurahan Mojo 5,306,546,592 Kec. Gubeng





Halaman 93 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Kertajaya 618,696,086 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 lembaga Kelurahan Gubeng 2,167,881,352 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Baratajaya 1,927,039,727 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Airlangga 2,415,759,386 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Pucang Sewu 886,576,426 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 lembaga Kelurahan Mojo 2,050,607,221 Kec. Gubeng





Halaman 94 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Kertajaya 4,528,510,220 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 lembaga Kelurahan Gubeng 893,717,706 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Baratajaya 1,817,846,142 Kec. Gubeng

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Rungkut

Tengah


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Gunung

Anyar


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Anyar Tambak






Halaman 95 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Menanggal


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Tengah


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Anyar


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Anyar Tambak


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Menanggal


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Kebonsari 770,179,335 Kec. Jambangan





Halaman 96 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 Lembaga Kelurahan Pagesangan 1,142,029,396 Kec. Jambangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Jambangan 1,267,849,799 Kec. Jambangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Karah 2,736,707,547 Kec. Jambangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Kebonsari 1,309,233,373 Kec. Jambangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 Lembaga Kelurahan Pagesangan 844,775,001 Kec. Jambangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Jambangan 871,291,220 Kec. Jambangan





Halaman 97 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Karah 870,201,247 Kec. Jambangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Kedurus 3,375,370,931 Kec. Karangpilang

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Kebraon 3,807,020,421 Kec. Karangpilang

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 Lembaga Kelurahan Karang Pilang 1,142,482,005 Kec. Karangpilang

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Waru

Gunung


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Kedurus 1,236,359,151 Kec. Karangpilang





Halaman 98 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Kebraon 983,894,594 Kec. Karangpilang

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 Lembaga Kelurahan Karang Pilang 721,745,770 Kec. Karangpilang

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Waru

Gunung


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Bulak

Banteng

2,531,630,245 Kec. Kenjeran

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Tambak Wedi 2,146,987,805 Kec. Kenjeran

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Tanah Kali

Kedinding






Halaman 99 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

2 lembaga Kelurahan Sidotopo

Wetan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Bulak

Banteng


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Tambak Wedi 1,546,481,179 Kec. Kenjeran

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Tanah Kali

Kedinding


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

2 lembaga Kelurahan Sidotopo

Wetan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

13 lembaga Kelurahan Krembangan

Selatan






Halaman 100 dari 160


Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan

Morokrembangan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Dupak 3,044,087,179 Kec. Krembangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Perak Barat 3,951,808,740 Kec. Krembangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Kemayoran 3,322,112,998 Kec. Krembangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

13 lembaga Kelurahan Krembangan

Selatan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan

Morokrembangan








Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Dupak 1,802,840,621 Kec. Krembangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Perak Barat 477,020,883 Kec. Krembangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Kemayoran 1,465,086,491 Kec. Krembangan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Lidah Kulon 2,326,719,988 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 Lembaga Kelurahan Bangkingan 1,202,253,680 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 Lembaga Kelurahan Lakarsantri 400,963,937 Kec. Lakarsantri







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Jeruk 371,588,040 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 Lembaga Kelurahan Lidah Wetan 1,557,302,232 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Sumurwelut 696,034,997 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Lidah Kulon 1,189,320,978 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 Lembaga Kelurahan Bangkingan 878,556,780 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 Lembaga Kelurahan Lakarsantri 934,396,921 Kec. Lakarsantri







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Jeruk 1,202,686,062 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 Lembaga Kelurahan Lidah Wetan 565,533,212 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

3 Lembaga Kelurahan Sumurwelut 579,040,020 Kec. Lakarsantri

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Kalijudan 1,882,640,181 Kec. Mulyorejo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Mulyorejo 2,283,685,753 Kec. Mulyorejo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

13 lembaga Kelurahan Manyar

Sabrangan

2,145,835,161 Kec. Mulyorejo







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Kejawan

Putih Tambak


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Kalisari 3,532,751,361 Kec. Mulyorejo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Dukuh

Sutorejo


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Kalijudan 671,965,225 Kec. Mulyorejo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Mulyorejo 1,764,127,428 Kec. Mulyorejo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

13 lembaga Kelurahan Manyar

Sabrangan








Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Kejawan

Putih Tambak


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Kalisari 485,998,391 Kec. Mulyorejo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Dukuh

Sutorejo


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 Lembaga Kelurahan Perak Timur 2,707,412,503 Kec. Pabean Cantian

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Perak Utara 1,424,738,415 Kec. Pabean Cantian

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 Lembaga Kelurahan

Nyamplungan








Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Krembangan

Utara


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Bongkaran 2,511,100,956 Kec. Pabean Cantian

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 Lembaga Kelurahan Perak Timur 1,247,876,703 Kec. Pabean Cantian

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Perak Utara 3,932,743,430 Kec. Pabean Cantian

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 Lembaga Kelurahan

Nyamplungan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Krembangan

Utara








Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Bongkaran 966,361,761 Kec. Pabean Cantian

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 lembaga Kelurahan Pakal 1,354,116,414 Kec. Pakal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Benowo 1,596,283,810 Kec. Pakal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Babat

Jerawat

4,463,806,289 Kec. Pakal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Sumber Rejo 1,371,692,326 Kec. Pakal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 lembaga Kelurahan Pakal 724,555,706 Kec. Pakal







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Benowo 923,724,129 Kec. Pakal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Babat

Jerawat

1,497,206,047 Kec. Pakal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Sumber Rejo 1,125,077,971 Kec. Pakal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 lembaga Kelurahan Rungkut Kidul 1,607,994,943 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

15 lembaga Kelurahan

Penjaringansari

4,553,826,278 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

15 lembaga Kelurahan Medokan

Ayu

1,891,439,340 Kec. Rungkut







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

13 lembaga Kelurahan Kalirungkut 1,232,831,293 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Kedung

Baruk

4,189,602,771 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Wonorejo 2,921,005,640 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 lembaga Kelurahan Rungkut Kidul 2,440,808,676 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Penjaringansari

1,910,935,871 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Ayu

1,415,167,353 Kec. Rungkut







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

13 lembaga Kelurahan Kalirungkut 1,227,011,909 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Kedung

Baruk

1,321,908,024 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Wonorejo 882,808,602 Kec. Rungkut

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Bringin 909,821,984 Kec. Sambikerep

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Sambikerep 4,412,322,112 Kec. Sambikerep

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Made 1,441,528,259 Kec. Sambikerep







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 lembaga Kelurahan Lontar 5,059,332,309 Kec. Sambikerep

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Bringin 551,625,692 Kec. Sambikerep

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Sambikerep 812,009,158 Kec. Sambikerep

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Made 676,930,838 Kec. Sambikerep

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 lembaga Kelurahan Lontar 696,110,318 Kec. Sambikerep

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

18 Lembaga Kelurahan Petemon 2,359,863,955 Kec. Sawahan







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Kupang

Krajan

2,122,468,078 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 Lembaga Kelurahan Banyu Urip 1,508,892,787 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Sawahan 2,143,254,806 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

14 Lembaga Kelurahan Putat Jaya 2,682,003,403 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Pakis 3,544,150,139 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

18 Lembaga Kelurahan Petemon 5,336,521,408 Kec. Sawahan







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Kupang

Krajan

1,995,237,577 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 Lembaga Kelurahan Banyu Urip 4,309,060,767 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Sawahan 2,060,277,717 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

14 Lembaga Kelurahan Putat Jaya 4,565,916,347 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Pakis 2,400,035,623 Kec. Sawahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

16 Lembaga Kelurahan

Wonokusumo

7,508,556,134 Kec. Semampir







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Sidotopo 2,806,800,375 Kec. Semampir

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Pegirian 2,672,508,512 Kec. Semampir

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

17 Lembaga Kelurahan Ampel 3,834,574,224 Kec. Semampir

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

14 Lembaga Kelurahan Ujung 4,105,034,123 Kec. Semampir

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

16 Lembaga Kelurahan

Wonokusumo

2,861,227,807 Kec. Semampir

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Sidotopo 3,290,625,174 Kec. Semampir







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Pegirian 3,393,268,726 Kec. Semampir

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

17 Lembaga Kelurahan Ampel 1,665,568,215 Kec. Semampir

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

14 Lembaga Kelurahan Ujung 3,186,957,646 Kec. Semampir

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

14 Lembaga Kelurahan Simokerto 1,254,857,270 Kec. Simokerto

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Kapasan 1,492,535,846 Kec. Simokerto

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Tambakrejo 2,080,692,999 Kec. Simokerto







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Simolawang 1,123,005,530 Kec. Simokerto

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Sidodadi 1,274,566,627 Kec. Simokerto

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

14 Lembaga Kelurahan Simokerto 3,886,905,924 Kec. Simokerto

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Kapasan 2,007,076,272 Kec. Simokerto

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Tambakrejo 1,869,595,320 Kec. Simokerto

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Simolawang 3,003,376,376 Kec. Simokerto







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Sidodadi 1,923,984,411 Kec. Simokerto

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

13 lembaga Kelurahan Semolowaru 3,413,459,871 Kec. Sukolilo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Keputih 1,321,092,000 Kec. Sukolilo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Gebang Putih 935,043,445 Kec. Sukolilo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Klampis

Ngasem

1,962,738,975 Kec. Sukolilo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Semampir








Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Menur

Pumpungan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Nginden

Jangkungan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

13 lembaga Kelurahan Semolowaru 1,129,377,900 Kec. Sukolilo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Keputih 1,700,457,995 Kec. Sukolilo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Gebang Putih 920,020,330 Kec. Sukolilo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Klampis

Ngasem








Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Semampir


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Menur

Pumpungan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Nginden

Jangkungan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan

Sukomanunggal


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Simomulyo 2,373,717,032 Kec. Sukomanunggal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Putat Gede 805,651,549 Kec. Sukomanunggal







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan

Sonokwijenan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Tanjungsari 2,423,421,803 Kec. Sukomanunggal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Simomulyo

Baru


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan

Sukomanunggal


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Simomulyo 1,009,733,675 Kec. Sukomanunggal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Putat Gede 639,447,621 Kec. Sukomanunggal







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan

Sonokwijenan


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Tanjungsari 753,798,386 Kec. Sukomanunggal

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 lembaga Kelurahan Simomulyo

Baru


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Tambaksari 3,370,740,448 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Pacarkembang

4,575,945,713 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Pacarkeling 3,858,197,959 Kec. Tambaksari







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Kapasmadya

Baru


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Ploso 4,107,825,356 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Gading 3,472,981,685 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Dukuh Setro 3,676,491,505 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Rangkah 2,269,142,750 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Tambaksari 1,599,124,500 Kec. Tambaksari







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Pacarkembang


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Pacarkeling 1,204,275,300 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Kapasmadya

Baru


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Ploso 1,963,997,501 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Gading 2,512,264,550 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Dukuh Setro 516,905,400 Kec. Tambaksari







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Rangkah 1,088,057,800 Kec. Tambaksari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

14 lembaga Kelurahan Manukan

Kulon

4,838,825,613 Kec. Tandes

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Karang Poh 1,913,077,447 Kec. Tandes

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Banjar

Sugihan

1,080,547,263 Kec. Tandes

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Balongsari 1,788,881,313 Kec. Tandes

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Tandes 702,039,079 Kec. Tandes







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


wetan

1,512,479,062 Kec. Tandes

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


Kulon

2,939,707,809 Kec. Tandes

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Karang Poh 1,777,082,516 Kec. Tandes

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

4 lembaga Kelurahan Banjar

Sugihan

1,050,644,924 Kec. Tandes

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 lembaga Kelurahan Balongsari 673,832,429 Kec. Tandes

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Tandes 1,848,482,974 Kec. Tandes







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat


wetan

923,386,369 Kec. Tandes

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Wonorejo 3,069,649,565 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Tegalsari 1,588,955,212 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Keputran 2,056,758,020 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Kedungdoro 3,353,930,585 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

14 Lembaga Kelurahan Dr. Soetomo 3,581,308,044 Kec. Tegalsari







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Wonorejo 1,698,904,831 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Tegalsari 1,830,296,341 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Keputran 1,156,460,289 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Kedungdoro 1,233,038,878 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

14 Lembaga Kelurahan Dr. Soetomo 1,027,709,730 Kec. Tegalsari

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 lembaga Kelurahan Kutisari 2,166,872,494 Kec. Tenggilis Mejoyo







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Kendangsari 1,227,346,428 Kec. Tenggilis Mejoyo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 lembaga Kelurahan Tenggilis

Mejoyo


Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Panjang Jiwo 1,587,333,486 Kec. Tenggilis Mejoyo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 lembaga Kelurahan Kutisari 880,930,810 Kec. Tenggilis Mejoyo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Kendangsari 1,171,928,814 Kec. Tenggilis Mejoyo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 lembaga Kelurahan Tenggilis

Mejoyo








Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Panjang Jiwo 1,372,724,407 Kec. Tenggilis Mejoyo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Jajar Tunggal 1,124,930,493 Kec. Wiyung

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Babatan 2,866,869,740 Kec. Wiyung

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Balas

Klumprik

1,974,904,152 Kec. Wiyung

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Wiyung 1,527,441,616 Kec. Wiyung

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 lembaga Kelurahan Jajar Tunggal 809,728,407 Kec. Wiyung







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

8 lembaga Kelurahan Babatan 1,583,969,012 Kec. Wiyung

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 lembaga Kelurahan Balas

Klumprik

762,404,713 Kec. Wiyung

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 lembaga Kelurahan Wiyung 1,183,685,327 Kec. Wiyung

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

13 Lembaga Kelurahan Bendul Merisi 3,039,955,622 Kec. Wonocolo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Siwalankerto 1,853,600,064 Kec. Wonocolo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Sidosermo 1,847,692,469 Kec. Wonocolo







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Margorejo 1,798,915,116 Kec. Wonocolo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 Lembaga Kelurahan Jemur

Wonosari

2,514,244,575 Kec. Wonocolo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

13 Lembaga Kelurahan Bendul Merisi 799,671,585 Kec. Wonocolo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

7 Lembaga Kelurahan Siwalankerto 884,269,936 Kec. Wonocolo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

6 Lembaga Kelurahan Sidosermo 618,183,585 Kec. Wonocolo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

10 Lembaga Kelurahan Margorejo 726,689,249 Kec. Wonocolo







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 Lembaga Kelurahan Jemur

Wonosari

1,657,104,889 Kec. Wonocolo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 Lembaga Kelurahan Ngagel 1,252,352,537 Kec. Wonokromo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 Lembaga Kelurahan Wonokromo 1,670,079,940 Kec. Wonokromo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Jagir 2,830,147,349 Kec. Wonokromo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Darmo 3,877,983,299 Kec. Wonokromo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Ngagel Rejo 4,539,458,758 Kec. Wonokromo







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Kelurahan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Sawunggaling 3,468,549,146 Kec. Wonokromo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

5 Lembaga Kelurahan Ngagel 1,504,880,878 Kec. Wonokromo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

9 Lembaga Kelurahan Wonokromo 4,431,938,892 Kec. Wonokromo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Jagir 1,778,663,708 Kec. Wonokromo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

11 Lembaga Kelurahan Darmo 1,694,168,027 Kec. Wonokromo

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Ngagel Rejo 3,296,378,608 Kec. Wonokromo







Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat



Jumlah lembaga yang

mendapatkan

intervensi

pembangunan sarana


pemberdayaan

masyarakat

12 Lembaga Kelurahan Sawunggaling 2,070,136,880 Kec. Wonokromo

113 7.1.4 PROGRAM

KOORDINASI

KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM


Upaya Penyelenggaraan

Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

Jumlah fasilitasi

penyelenggaraan

kegiatan keagamaan

102 kali 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi

Hubungan Dengan Tokoh

Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah fasilitasi

penyelenggaraan

kegiatan keagamaan


Pemerintah Kota,

Gedung Tempat Ibadah,

dan 31 Kecamatan



Penerapan dan Penegakan

Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan Polisi

Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01

Koordinasi/Sinergi Dengan

Perangkat Daerah yang Tugas

dan Fungsinya di Bidang

Penegakan Peraturan

Perundang-Undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali kecamatan asemrowo 377,885,013 Kec. Asemrowo

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Bubutan 438,968,563 Kec. Bubutan

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Bulak 575,592,640 Kec. Bulak





Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah

yang terfasilitasi 100,00%; Persentase

lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang

berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan

100,00%;



Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Dukuh Pakis 364,785,592 Kec. Dukuh Pakis

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Gayungan 467,649,400 Kec. Gayungan

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Genteng 640,652,054 Kec. Genteng

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

408 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Anyar


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Jambangan 432,129,400 Kec. Jambangan





100,00%;



Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan

Karangpilang


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Krembangan 349,848,229 Kec. Krembangan

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Lakarsantri 243,229,644 Kec. Lakarsantri

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

408 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Pabean

Cantian






100,00%;



Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

408 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Sambikerep 453,797,805 Kec. Sambikerep

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Sawahan 405,402,966 Kec. Sawahan

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Semampir 541,977,092 Kec. Semampir

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Simokerto 444,144,512 Kec. Simokerto





100,00%;



Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

408 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan

Sukomanunggal


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Tegalsari 476,457,092 Kec. Tegalsari

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Mejoyo






100,00%;



Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja


Jumlah Pelaksanaan

Pengawasan

Pengendalian dan

Evaluasi Kegiatan Polisi

Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah Pelaksanaan

Pengawasan

Pengendalian dan

Evaluasi Kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Wonocolo 508,980,429 Kec. Wonocolo

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan


Pamong Praja

360 kali 7.01.04.2.02.01




Penegakan Peraturan



Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

360 kali Kecamatan Wonokromo 693,034,597 Kec. Wonokromo

114 7.1.5 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM

7.01.05.2.01

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah

Jumlah fasilitasi

kegiatan organisasi

sosial kepahlawanan

62 kali 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi,

Koordinasi dan Pembinaan

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)

Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Nasional

Jumlah fasilitasi

kegiatan organisasi

sosial kepahlawanan

62 kali 31 kecamatan 6,043,638,975 Dinas Sosial

115 7.1.6 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DESA

7.01.06.2.01 Fasilitasi,

Rekomendasi dan

Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan

Desa

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana Prasarana

Wilayah

60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi


Kawasan Perdesaan di Wilayah

Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah

60 kali Kantor Kecamatan

Asemrowo


Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Benowo

76,628,729 Kec. Benowo

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah

60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi



Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah

60 Kali Kantor Kecamatan

Bubutan


Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah

60 Kali Kantor Kecamatan Bulak 81,340,000 Kec. Bulak





100,00%;

Persentase lembaga/organisasi/kelompok

kepahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan

kepahlawanan 100,00%;





Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Dukuh Pakis


Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Gayungan

74,620,000 Kec. Gayungan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Genteng

77,779,362 Kec. Genteng

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Gubeng

80,308,307 Kec. Gubeng

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Gunung Anyar


Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Jambangan

62,420,000 Kec. Jambangan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Karangpilang


Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Kenjeran

81,570,068 Kec. Kenjeran

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah

60 kali Wilayah Kecamatan

Krembangan


Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Lakarsantri

70,481,690 Kec. Lakarsantri





Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Mulyorejo


Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Pabean Cantian


Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah

60 kali Kantor Kecamatan Pakal 96,430,470 Kec. Pakal

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Rungkut

107,214,053 Kec. Rungkut

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Sambikerep

99,259,312 Kec. Sambikerep

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Sawahan

88,334,151 Kec. Sawahan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Semampir

82,707,692 Kec. Semampir

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Simokerto

77,437,007 Kec. Simokerto

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Sukolilo

87,056,000 Kec. Sukolilo

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Sukomanunggal






Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah

60 kali Wilayah Kecamatan

Tambaksari

108,825,000 Kec. Tambaksari

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Tandes

85,422,857 Kec. Tandes

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Tegalsari

62,787,692 Kec. Tegalsari

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Tenggilis Mejoyo


Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Wiyung

98,245,568 Kec. Wiyung

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,Verifikas

i dam Validasi Data

Sarana




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,Verifika

si dam Validasi Data

Sarana

60 Kali Wilayah Kecamatan

Wonocolo

83,102,672 Kec. Wonocolo

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,



Wilayah




Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Pengumpulan,


Data Sarana

Prasarana Wilayah


Wonokromo


116 8.1.2 PROGRAM

PENGUATAN IDEOLOGI

PANCASILA DAN KARAKTER

KEBANGSAAN


Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ideologi Pancasila

dan Karakter Kebangsaan

Jumlah peserta

komunikasi, informasi

dan edukasi

peningkatan wawasan

kebangsaan

750 orang 8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan

Koordinasi di Bidang Ideologi

Wawasan Kebangsaan, Bela

Negara, Karakter Bangsa,

Pembauran Kebangsaan, Bineka

Tunggal Ika dan Sejarah

Kebangsaan

Jumlah peserta

komunikasi, informasi

dan edukasi

peningkatan wawasan

kebangsaan

750 orang Kota Surabaya 372,491,999 Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

Jumlah kegiatan

pembinaan potensi

masyarakat


Koordinasi di Bidang Ideologi

Wawasan Kebangsaan, Bela

Negara, Karakter Bangsa,

Pembauran Kebangsaan, Bineka

Tunggal Ika dan Sejarah

Kebangsaan

Jumlah kegiatan

pembinaan potensi

masyarakat

81 kali Balai Kota Surabaya,

Taman Makam

Pahlawan


Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat

Persentase organisasi masyarakat dan partai

politik yang mendukung pengendalian keamanan

dan kenyamanan lingkungan 80,00%; Persentase

petugas perlindungan masyarakat yang

ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi

77,72%;





Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

117 8.1.3 PROGRAM

PENINGKATAN PERAN

PARTAI POLITIK DAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

MELALUI PENDIDIKAN

POLITIK DAN

PENGEMBANGAN ETIKA

SERTA BUDAYA POLITIK




Bidang Pendidikan Politik,

Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi,

Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan

dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum

Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

pemberdayaan


Koordinasi Di Bidang Pendidikan

Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi,

Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, Serta Pemantauan

Situasi Politik di Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

pemberdayaan

10 lembaga Kota Surabaya 8,337,390,000 Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

118 8.1.4 PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN

PENGAWASAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN




Bidang Pemberdayaan dan

Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

pemberdayaan


Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan Dibidang

Pendaftaran Ormas,

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi

dan Mediasi Sengketa Ormas,

Pengawasan Ormas dan Ormas

Asing di Daerah

Jumlah lembaga yang

mendapatkan

pemberdayaan

21 lembaga Kota Surabaya 201,733,594 Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

119 8.1.5 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

KETAHANAN EKONOMI,

SOSIAL, DAN BUDAYA




Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial dan Budaya

Jumlah kegiatan

peningkatan toleransi

dan kehidupan

beragama


Koordinasi di Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Fasilitasi Pencegahan

Penyalagunaan Narkotika,

Fasilitasi Kerukunan Umat

Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah

Jumlah kegiatan

peningkatan toleransi

dan kehidupan

beragama

30 kali Kota Surabaya 1,063,580,725 Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

120 8.1.6 PROGRAM

PENINGKATAN

KEWASPADAAN NASIONAL

DAN PENINGKATAN

KUALITAS DAN FASILITASI

PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL



Pelaksanaan Pemantapan

Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik Sosial

Jumlah kegiatan

kerjasama

pengendalian

keamanan kota


Koordinasi di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerjasama

Intelijen, Pemantauan Orang

Asing, Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing, Kewaspadaan

Perbatasan Antar Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah kegiatan

kerjasama

pengendalian

keamanan kota

194 kali Kota Surabaya 4,696,100,788 Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat



dan kenyamanan lingkungan 80,00%;







Persentase gangguan ketenteraman umum yang

ditangani 100,00%;



Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah kegiatan

pemantauan dan

pengendalian

ketenteraman kota


Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerjasama

Intelijen, Pemantauan Orang

Asing, Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing, Kewaspadaan

Perbatasan Antar Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah kegiatan

pemantauan dan

pengendalian

ketenteraman kota

54 kali Kota Surabaya 813,104,656 Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

121 X.XX.1 PROGRAM

PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.01 Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah yang disusun

12 Dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah yang disusun

12 Dokumen kantor BPKPD 147,504,250 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pajak

Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

12 dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah


Perencanaan

Pembangunan


Pembangunan

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah


Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

12 dokumen Kantor Bagian Umum

Dan Protokol

918,610,366 Bagian Umum Dan

Protokol

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah


Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah


Kependudukan dan

Pencatatan Sipil



Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah


Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

12 dokumen Kantor Dinas Kesehatan 209,886,241 Dinas Kesehatan

Jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran, dan

evaluasi Perangkat

Daerah


Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran, dan

evaluasi Perangkat

Daerah

12 dokumen Kantor Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan

Pematusan

383,143,134 Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

12 Dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

12 Dokumen Kantor Dinas Pendidikan 274,932,392 Dinas Pendidikan

Persentase gangguan ketenteraman umum yang

ditangani 100,00%;

Persentase aset tanah, saluran, jalan dan

kelengkapannya yang diamankan 3,50%;



masyarakat 85,00%; Persentase gedung

pemerintahan dan pelayanan publik yang

berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang

memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase

instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal

BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya

telah menggambarkan keterhubungan antar

proses 100,00%; Persentase jalan yang


kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang

terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD

terkait rapat dan perundang-undangan yang

terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang

berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase

ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana

perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan

waktu penyusunan dan pelaporan dokumen

perencanaan dan evaluasi perangkat daerah

100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara

pelayanan yang minimal mutu pelayanannya

kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan

aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana

perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;

Persentase terlaksananya urusan kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai

dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan





Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah


Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah



Kawasan Permukiman,


Ruang

285,197,135 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah


Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

12 dokumen Kantor Inspektorat 316,028,066 Inspektorat

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah


Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

12 dokumen Kantor RSUD Bhakti

Dharma Husada

24,956,900 RSUD Bhakti Dharma

Husada

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah


Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

12 dokumen Kantor RSUD Dr.

Mohamad Soewandie


Soewandhie

X.XX.01.2.02 Administrasi

Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase pelayanan

gaji dan Tunjangan ASN

100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan

Gaji dan Tunjangan ASN


gaji dan Tunjangan

ASN

100% 12,241,364,931 Badan Kepegawaian

dan Diklat






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 6,521,956,387 Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

MasyarakatPersentase pelayanan





gaji dan Tunjangan

ASN

100% 8,581,604,337 Badan Penanggulangan

Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 108,039,232,672 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pajak

DaerahPersentase pelayanan





gaji dan Tunjangan

ASN

100% 24,041,387,198 Badan Perencanaan

Pembangunan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 4,057,329,871 Bagian Administrasi

Kerjasama






gaji dan Tunjangan

ASN








gaji dan Tunjangan

ASN


Pembangunan






gaji dan Tunjangan

ASN


Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah






gaji dan Tunjangan

ASN


Perekonomian Dan

Usaha DaerahPersentase pelayanan





gaji dan Tunjangan

ASN

100% 4,066,377,788 Bagian Hubungan

Masyarakat






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 9,624,568,360 Bagian Hukum






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 9,107,982,088 Bagian Layanan

Pengadaan dan

Pengelolaan AsetPersentase pelayanan





gaji dan Tunjangan

ASN

100% 4,379,648,119 Bagian Organisasi






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 24,344,220,116 Bagian Umum Dan

Protokol






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 50,442,684,235 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 14,406,039,219 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 9,480,847,484 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,377,593,844 Dinas Kependudukan







gaji dan Tunjangan

ASN

100% 181,498,574,871 Dinas Kesehatan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 15,199,620,486 Dinas Ketahanan







gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,054,885,991 Dinas Komunikasi dan

Informatika






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 9,471,606,535 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 10,587,347,569 Dinas Lingkungan Hidup






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 43,844,790,688 Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan

PematusanPersentase pelayanan





gaji dan Tunjangan

ASN

100% 26,489,255,093 Dinas Pemadam

Kebakaran



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 9,668,183,076 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu PintuPersentase pelayanan





gaji dan Tunjangan

ASN

100% 259,046,206,000 Dinas Pendidikan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 559,989,964,190 Dinas Pendidikan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 14,755,334,724 Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 9,641,872,448 Dinas Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan AnakPersentase pelayanan





gaji dan Tunjangan

ASN

100% 15,509,504,099 Dinas Perdagangan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 52,535,469,141 Dinas Perhubungan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 10,520,893,062 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 28,578,404,060 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta

Karya dan Tata RuangPersentase pelayanan





gaji dan Tunjangan

ASN

100% 14,885,973,756 Dinas Sosial






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 9,733,194,255 Dinas Tenaga Kerja






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 16,406,794,075 Inspektorat






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 10,306,466,259 Kec. Asemrowo






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,333,950,248 Kec. Benowo






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,846,445,534 Kec. Bubutan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 12,358,560,367 Kec. Bulak



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,401,864,652 Kec. Dukuh Pakis






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,736,659,074 Kec. Gayungan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 12,008,821,751 Kec. Genteng






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 14,096,193,998 Kec. Gubeng






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,155,497,788 Kec. Gunung Anyar






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,052,198,023 Kec. Jambangan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,593,418,651 Kec. Karangpilang






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 12,096,569,165 Kec. Kenjeran






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 13,088,810,192 Kec. Krembangan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 13,187,710,515 Kec. Lakarsantri






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 14,692,276,608 Kec. Mulyorejo






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 12,766,748,651 Kec. Pabean Cantian






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,601,859,051 Kec. Pakal






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 14,513,694,557 Kec. Rungkut






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,022,440,636 Kec. Sambikerep






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 14,719,346,542 Kec. Sawahan






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 13,095,951,560 Kec. Semampir



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,697,328,395 Kec. Simokerto






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 15,944,778,789 Kec. Sukolilo






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 14,001,901,061 Kec. Sukomanunggal






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 18,219,882,977 Kec. Tambaksari






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 14,679,511,381 Kec. Tandes






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 12,486,202,700 Kec. Tegalsari






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,517,811,679 Kec. Tenggilis Mejoyo






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,315,171,068 Kec. Wiyung






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 12,763,035,596 Kec. Wonocolo






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 15,819,766,897 Kec. Wonokromo






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 48,455,084,707 RSUD Bhakti Dharma

Husada






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 95,797,152,129 RSUD dr. Mohamad

Soewandhie






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 21,571,600,731 Satuan Polisi Pamong

Praja






gaji dan Tunjangan

ASN

100% 11,435,231,471 Sekretariat DPRD


Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Jumlah tanah aset

infrastruktur yang

diamankan

40 bidang X.XX.01.2.03.02 Pengamanan

Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah tanah aset

infrastruktur yang

diamankan

40 bidang Kota Surabaya 1,481,602,329 Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan

PematusanX.XX.01.2.05 Administrasi

Kepegawaian Perangkat

Daerah

Jumlah pakaian dinas

dan kelengkapannya

yang diadakan

8891 stel X.XX.01.2.05.02 Pengadaan

Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas

dan kelengkapannya

yang diadakan

8891 stel Kantor Bagian Layanan

Pengadaan dan

Pengelolaan Aset


Pengadaan dan

Pengelolaan Aset



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah


Umum Perangkat Daerah

Persentase

ketersediaan barang



Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Bagian Hukum 723,287,980 Bagian Hukum

Persentase

ketersediaan barang




Kantor

Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Bagian

Organisasi

297,854,377 Bagian Organisasi

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran



Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Lingkungan Hidup


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran



Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Perhubungan


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran



Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas


Kawasan Permukiman,


Ruang


Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Persentase

ketersediaan barang




Kantor

Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Sekretariat DPRD 29,005,458,378 Sekretariat DPRD

X.XX.01.2.07 Pengadaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Jumlah sarana

kedinasan yang

diadakan

3805 unit X.XX.01.2.07.06 Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah sarana

kedinasan yang

diadakan

3805 unit Kantor Bagian Layanan

Pengadaan dan

Pengelolaan Aset


Pengadaan dan

Pengelolaan Aset

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.07.10 Pengadaan

Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Bagian Layanan

Pengadaan dan

Pengelolaan Aset


Pengadaan dan

Pengelolaan Aset

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas Kesehatan 4,895,855,504 Dinas Kesehatan

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Umum Bina Marga dan

Pematusan


Bina Marga dan

Pematusan

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas Pemadam

Kebakaran


Kebakaran

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran



Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas Pendidikan 2,830,669,708 Dinas Pendidikan



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan


Kearsipan

Jumlah Bangunan

Pemerintah Daerah

yang prasarananya

dibangun/direhabilitasi

43 Bangunan X.XX.01.2.07.09 Pengadaan

Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Jumlah Bangunan

Pemerintah Daerah

yang prasarananya

dibangun/direhabilita

si

43 Bangunan Bangunan Kantor

Pemerintahan serta

Pelayanan Publik yang

merupakan aset

Pemerintah Kota

Surabaya


Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Inspektorat 503,057,984 Inspektorat

X.XX.01.2.08 Penyediaan

Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Jasa Pelayanan Umum Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Badan

Kepegawaian dan Diklat

535,176,833 Badan Kepegawaian

dan Diklat

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

321,351,058 Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Badan

Penanggulangan

Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat


Bencana Dan

Perlindungan

Masyarakat

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Badan

Perencanaan

Pembangunan


Pembangunan

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Bagian

Hubungan Masyarakat


Masyarakat

Persentase

ketersediaan barang



Jasa Pelayanan Umum Kantor

Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas Kebersihan

dan Ruang Terbuka

Hijau


Ruang Terbuka Hijau

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Kebudayaan dan

Pariwisata


Pariwisata

Persentase

ketersediaan barang



Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

ketersediaan barang


100% Kantor Dinas Kesehatan 103,598,689,417 Dinas Kesehatan



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Perdagangan


X.XX.01.2.09 Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Badan


dan Pajak Daerah


Keuangan dan Pajak

Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11

Pemeliharaan/Rehabilitasi



Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Bagian



Kerjasama

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Bagian

Administrasi




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Bagian

Administrasi

Pembangunan


Pembangunan

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Bagian

Administrasi

Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah


Pemerintahan Dan

Otonomi Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Bagian

Administrasi

Perekonomian Dan

Usaha Daerah


Perekonomian Dan

Usaha Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Bagian Hukum 292,357,322 Bagian Hukum

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

yang dipelihara dan

diurus administrasinya

2897 unit X.XX.01.2.09.01 Penyediaan


Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

yang dipelihara dan

diurus

administrasinya

2897 unit Kantor Bagian Layanan

Pengadaan dan

Pengelolaan Aset


Pengadaan dan

Pengelolaan Aset



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Bagian

Organisasi


Persentase Kelayakan

dan Ketersediaan


perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase Kelayakan

dan Ketersediaan


perkantoran

100% Kantor Bagian Umum

Dan Protokol


Protokol

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas Kebersihan

dan Ruang Terbuka

Hijau


Ruang Terbuka Hijau

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Kepemudaan dan Olah

Raga

664,611,427 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas Ketahanan




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro


Usaha Mikro

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.09


Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran


Umum Bina Marga dan

Pematusan


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah peralatan besar

yang dioperasikan dan

dipelihara selama 12

bulan sebanyak



Pemeliharaan dan Perizinan

Alat Besar

Jumlah peralatan

besar yang

dioperasikan dan


bulan sebanyak

60 unit Dinas PU Bina Marga

dan Pematusan


Bina Marga dan

Pematusan

Jumlah alat angkut



bulan sebanyak



Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah alat angkut



bulan sebanyak

160 unit Dinas PU Bina Marga

dan Pematusan


Bina Marga dan

Pematusan

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu


Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas

Pengelolaan Bangunan

dan Tanah


Bangunan dan Tanah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Dinas Tenaga

Kerja


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Asemrowo 321,392,171 Kec. Asemrowo

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Benowo 296,456,942 Kec. Benowo

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Bubutan 297,216,848 Kec. Bubutan

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Bulak 369,668,330 Kec. Bulak

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Dukuh Pakis 306,008,768 Kec. Dukuh Pakis

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Gayungan 309,374,992 Kec. Gayungan

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Genteng 341,648,972 Kec. Genteng

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Gubeng 564,309,668 Kec. Gubeng



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Gunung

Anyar


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Jambangan 406,464,186 Kec. Jambangan

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec.

Karangpilang


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Kenjeran 344,551,057 Kec. Kenjeran

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kecamatan

Krembangan


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Lakarsantri 290,545,774 Kec. Lakarsantri

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Mulyorejo 383,978,366 Kec. Mulyorejo

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Pabean

Cantian


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Pakal 324,199,010 Kec. Pakal

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Rungkut 273,712,446 Kec. Rungkut



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Sambikerep 282,220,894 Kec. Sambikerep

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Sawahan 282,266,068 Kec. Sawahan

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Semampir 411,900,500 Kec. Semampir

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Simokerto 277,365,255 Kec. Simokerto

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Sukolilo 548,572,394 Kec. Sukolilo

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec.

Sukomanunggal


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Tambaksari 425,864,764 Kec. Tambaksari

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Tandes 366,652,511 Kec. Tandes

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Tegalsari 368,421,636 Kec. Tegalsari

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kecamatan Tenggilis

Mejoyo




































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Wiyung 296,151,351 Kec. Wiyung

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec. Wonocolo 317,816,938 Kec. Wonocolo

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Kec.

Wonokromo


Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.11




Bangunan Lainnya

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja


Praja

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% X.XX.01.2.09.10




Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% Kantor Sekretariat DPRD 5,232,764,524 Sekretariat DPRD


Keuangan dan Operasional

Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

X.XX.01.2.11.04 Penyediaan

Dana Penunjang Operasional

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah


Protokol

X.XX.01.2.11.01 Penyediaan

Gaji dan Tunjangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

397,676,341 Bagian Umum Dan

Protokol

X.XX.01.2.13 Penataan

Organisasi

Jumlah penyelenggara

pelayanan publik yang


254 lembaga X.XX.01.2.13.04 Monitoring,

Evaluasi dan Pengendalian

Kualitas Pelayanan Publik dan

Tata Laksana

Jumlah penyelenggara

pelayanan publik yang



Organisasi dan

Perangkat Daerah

terkait


Jumlah unit layanan

publik yang dilakukan

Survey Kepuasan

Masyarakat

254 lembaga Jumlah unit layanan

publik yang dilakukan

Survey Kepuasan

Masyarakat

254 lembaga Unit Pelayanan di Kota

Surabaya, Gedung

pertemuan milik

Pemerintah Kota

Surabaya atau gedung

pertemuan lainnya

Bagian Organisasi



































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

pelaksanaan analisis

jabatan dan analisis

beban kerja serta

standar kompetensi

yang disusun

1 dokumen X.XX.01.2.13.01 Pengelolaan

Kelembagaan dan Analisis

Jabatan

Jumlah dokumen


jabatan dan analisis

beban kerja serta

standar kompetensi

yang disusun


Organisasi


Jumlah dokumen


kelembagaan yang

disusun



kelembagaan yang

disusun


Organisasi

Bagian Organisasi

Jumlah dokumen

pendampingan

penyusunan laporan

kinerja dan monitoring

implementasi

reformasi birokrasi

yang disusun

2 dokumen X.XX.01.2.13.03 Peningkatan

Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen

pendampingan

penyusunan laporan

kinerja dan

monitoring

implementasi

reformasi birokrasi

yang disusun


Organisasi dan PD

terkait


Jumlah POS perangkat

daerah yang dilakukan

monitoring dan

evaluasi

155 POS Jumlah POS perangkat

daerah yang dilakukan

monitoring dan

evaluasi

155 POS Perangkat Daerah di

Pemerintah Kota

Surabaya

Bagian Organisasi

X.XX.01.2.14 Pelaksanaan

Protokol dan Komunikasi

Pimpinan

Jumlah Dokumentasi,

Data dan Informasi

disusun

9 dokumen X.XX.01.2.14.03

Pendokumentasian Tugas

Pimpinan

Jumlah Dokumentasi,

Data dan Informasi

disusun


Hubungan Masyarakat


Masyarakat

Persentase

Keberhasilan

Penyediaan Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

100% X.XX.01.2.14.01 Fasilitasi

Keprotokolan

Persentase

Keberhasilan

Penyediaan Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

100% Lokasi Aktivitas

Walikota dan Wakil

Walikota


Protokol

Jumlah Kegiatan

Kunjungan Kerja dan


Pimpinan dan Anggota

DPRD

185 kali X.XX.01.2.14.01 Fasilitasi

Keprotokolan

Jumlah Kegiatan

Kunjungan Kerja dan


Pimpinan dan

Anggota DPRD

185 kali Lokasi Tujuan

Kunjungan Kerja di Jawa

Timur, luar Jawa Timur,

luar negeri


Jumlah kegiatan

pengendalian

keamanan yang

dilaksanakan

264 kali Jumlah kegiatan

pengendalian

keamanan yang

dilaksanakan

264 kali Kantor DPRD Kota

Surabaya

Sekretariat DPRD

Jumlah studi banding

yang difasilitasi

240 kali Jumlah studi banding

yang difasilitasi

240 kali Gedung DPRD Kota

Surabaya

Sekretariat DPRD

X.XX.01.2.15 Layanan

Keuangan dan

Kesejahteraan DPRD

X.XX.01.2.15.01

Penyelenggaraan Administrasi

Keuangan DPRD




































Kegiatan

Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Program Kegiatan

Kode/Urusan/Sub

Urusan/PD/Program


DanaKetKegiatan

Indikator Kinerja

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja


Belanja (Rp)

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

X.XX.01.2.16 Layanan

Administrasi DPRD

Jumlah rapat paripurna


45 kali X.XX.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat

Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Jumlah rapat

paripurna yang

diselenggarakan


Surabaya


Jumlah rapat-rapat alat

kelengkapan Dewan


930 kali Jumlah rapat-rapat

alat kelengkapan

Dewan yang

diselenggarakan


Surabaya

Sekretariat DPRD


































Documents

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH …