Upload
lekiet
View
281
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
Beta Ahlam GizelaBagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran UGM
Undang-Undang Kesehatan(Udang-Undang No. 36 tahun 2009)
Disahkan 13 Oktober 2009 Terdiri dari 22 bab dan 205 pasal
Undang-Undang Kesehatan(Udang-Undang No. 36 tahun 2009)
KETENTUAN UMUM ASAS DAN TUJUAN HAK DAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN UPAYA KESEHATAN KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT
USIA, DAN PENYANDANG CACAT GIZI KESEHATAN JIWA PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
Undang-Undang Kesehatan(Udang-Undang No. 36 tahun 2009)
KESEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA PENGELOLAAN KESEHATAN INFORMASI KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN PERAN SERTA MASYARAKAT BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYIDIKAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP
Undang-Undang Praktik Kedokteran(Undang-Undang No. 29 tahun 2004)
Disahkan 6 Oktober 2004 Terdiri dari 12 bab dan 88 pasal
Undang-Undang Praktik Kedokteran(Undang-Undang No. 29 tahun 2004)
KETENTUAN UMUM ASAS DAN TUJUAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN DAN
KEDOKTERAN GIGI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDOKTERAN DAN
KEDOKTERAN GIGI REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP
Tenaga Kesehatan
Dokter, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, tenaga penunjang lain (fisioterapis, dll)
Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara sesuai kompetensi dan kewenangannya.
Hak Dokter mendapat perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar praktek
operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/keluarga pasien, menerima imbalan jasa, menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan etika,
hukum, agama, dan nurani, mengakhiri hubungan dengan seorang pasien, jika menurut penilaiannya
kerjasama dengan pasien sudah tidak ada gunanya lagi (pasien tidak kooperatif), kecuali dalam keadaan gawat darurat,
menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali dalam keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yang mampu menanganinya,
hak atas privacy, ketentraman bekerja, mengeluarkan surat keterangan dokter, menjadi anggota perhimpunan profesi.
Undang-Undang Praktik KedokteranUndang-Undang Kesehatan
KODEKI
Kewajiban Dokter
Kewajiban dokter tertuang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan disusun dalam empat kelompok, yaitu: kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.
Kewajiban Dokter mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP), memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar praktek
operasional, menghormati hak pasien, memberikan penjelasan secara lengkap tentang kondisi pasien, tindakan
medis dan terapi yang akan dijalani pasien serta biayanya, meminta persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medis, merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang
lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemerikasaan/pengobatan, membuat dan memelihara rekam medis, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan setelah
pasien meninggal, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali bila ia
yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu kedokteran.
Undang-Undang KesehatanUndang-Undang Praktik Kedokteran
KODEKI
Hak Pasien
Setiap manusia mempunyai hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh pihak lain. Hak pasien berasal dari hak atas dirinya sendiri.
Hak-hak dasar pasien terbagi atas: hak menentukan keputusan sendiri (the right to self
determinaton), hak memperoleh pelayanan kesehatan (the right to health
care), hak untuk memperoleh informasi dan perlindungan (the right
to information and protection of informacy), hak untuk alternatif kedua (the right to second opinion)
Hak Pasien
Hak-hak pasien telah diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu: Deklarasi Lisabon (1991), Undang-Undang Kesehatan Surat Edaran (SE) Ditjen Yanmed Depkes RI No.
YM.02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit,
Deklarasi Mukhtamar IDI 2000 tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter,
Undang-Undang Praktek Kedokteran
Hak Pasien hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap
tentang tindakan medis yang akan dijalani, meminta pendapat dari dokter lain, mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan
medis, memberikan persetujuan tindakan medis, menolak tindakan medis, melihat dan mendapatkan data rekam medis, hak untuk terjaga kerahasiaan identitas dan data
kesehatan pribadinya, hak untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan oleh dokter
UU KesehatanUU Praktik Kedokteran
KODEKI
Kewajiban Pasien
memberikan informasi yang benar dan jujur tentang masalah penyakitnya,
mematuhi nasihat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku di
sarana pelayanan kesehatan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan
medis yang diterima
Undang-Undang Praktik Kedokteran
Kewajiban Pasien
memberikan informasi yang benar dan jujur tentang masalah penyakitnya,
mematuhi nasihat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku di
sarana pelayanan kesehatan, memberikan imbalan jasa atas
pelayanan medis yang diterima Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 53
Registrasi
Pra yudisiumUji Kompetensi (Exit Exam) UU DikdokYudisium Lulus Dokter Sertifikat Profesi dan
Sertifikat KompetensiSurat Tanda Registrasi InternshipInternshipSurat Tanda RegistrasiSurat Ijin PraktikTinjau ulang tiap 5 tahun
Rahasia Medis
Milik pasien Setiap dokter atau dokter gigi dalam
melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan.
Rekam Medis
Wajib dibuat oleh dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran
Dibahas dalam kuliah tentang rekam medis
Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
Aturan standar produksiAturan peredaranAturan penjagaan mutu dalam peredaran
Pengamanan makanan dan minuman
Persyaratan untuk keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat
Pengawasan Tindakan terhadap pelanggaran
Sengketa Medis
Pasien berhak menuntut ganti rugi Lex spesialis Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia Adakah pelanggaran disiplin? Sanksi disiplin
Penyidikan Polisi dan Pengadilan Adakah pelanggaran hukum? Sanksi hukum