DOKTER/TENAGA MEDIS : ASPEK MEDIS DAN ASPEK HUKUM (MEDIKOLEGAL) DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DIDASARI OLEH HUKUM

Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia

kedokteran PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes RI No. 585/Men.Kes/Per/1989 tentang Persetujuan

Tindakan Medik Permenkes RI No. 729a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam

Medis/Medical Record Kepdirjen Pelayanan Medis No. HK.00.06.6.5.1866 tentang

Pedoman Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)

Dibuat pada tanggal 6 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan pertimbangan pembangunan kesehatan yang tercantum dalam pembukaan UUD’45, hak sehat masyarakat Indonesia, penyelenggaraan praktik kedokteran dan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan penerima layanan kesehatan.

Terdiri dari 88 pasal yang dibagi dalam 12 BAB

Ketentuan umum (Pasal 1) Berupa pengertian dari Praktik Kedokteran,

Dokter dan Dokter Gigi, Konsil Kedokteran Indonesia, Sertifikat Kompetensi, Registrasi, Registrasi ulang, Surat Ijin Praktek, Surat Tanda Registrasi, Sarana Pelayanan Kesehatan, Pasien, Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Menteri Kesehatan

Asas dan Tujuan (Pasal 2 dan Pasal 3) Berupa dasar Praktik Kedokteran dan

Tujuan Praktik Kedokteran

Mengenai Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 4 s/d Pasal 25)

Terdiri dari 5 sub Bab/ bagian◦ Bagian Kesatu (Pasal 4 dan Pasal 5) : mengenai

nama dan kedudukan KKI◦ Bagian Kedua (Pasal 6 s/d Pasal 10) : mengenai

Fungsi, Tugas dan Wewenang KKI◦ Bagian Ketiga (Pasal 11 s/d Pasal 21) : mengenai

Susunan organisasi dan keanggotaan◦ Bagian Keempat (Pasal 22 s/d Pasal 24) :

mengenai Tata Kerja◦ Bagian Kelima (Pasal 25) : mengenai Pembiayaan

Mengenai Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Pasal 26)

Mengenai Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Pasal 27 dan Pasal 28)

Mengenai Registrasi Dokter dan Dokter gigi (Pasal 29 s/d Pasal 35)

Mengenai Penyelenggaraan Praktik Kedokteran (Pasal 36 s/d Pasal 54)

Terdiri dari 3 bagian◦ Bagian Kesatu (Pasal 36 s/d Pasal 38) : mengenai

Surat Ijin Praktek◦ Bagian Kedua (Pasal 39 s/d Pasal 43) : mengenai

Pelaksanaan Praktik◦ Bagian Ketiga (Pasal 44 s/d Pasal 44) : mengenai

Pemberian Pelayanan, terdiri dari 8 paragraf : standar pelayanan, persetujuan tindakan, rekam medik, rahasia kedokteran, kendali mutu dan kendali biaya, hak dan kewajiban dokter atau dokter gigi, hak dan kewajiban pasien, pembinaan

Mengenai Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Pasal 55 s/d Pasal 70)

Terdiri dari 5 bagian :◦ Bagian kesatu (Pasal 55 s/d Pasal 65) : mengenai

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia◦ Bagian kedua (Pasal 66) : mengenai pengaduan◦ Bagian ketiga (Pasal 67 dan Pasal 68) : mengenai

pemeriksaan◦ Bagian keempat (Pasal 69) : mengenai keputusan◦ Bagian kelima (Pasal 70) : mengenai Pengaturan

Lebih Lanjut

Mengenai Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 71 s/d Pasal 74)

Mengenai Ketentuan Pidana (Pasal 75 s/d Pasal 80)

Mengenai Ketentuan Peralihan (Pasal 81 s/d Pasal 84)

Mengenai Ketentuan Penutup (Pasal 85 s/d Pasal 88)

Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. Mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan standar pendidikan profesi

dokter dan dokter gigi. Melakukan pembinaan terhadap

penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

VISI : Terwujudnya dokter dan dokter gigi profesional yang melindungi pasien

MISI : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui dokter dan dokter gigi yang profesional

TATA NILAI : KKI menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme kemitraan dan respek pada kemanusiaan