Hukum Undang Undang Kesehatan

7/26/2019 Hukum Undang Undang Kesehatan

1/55

HUKUMDAN UNDANG-UNDANGKESEHATAN


2/55

Pendahuluan

Hukum memegang peran penting dalam

berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan

bernegara

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang

optimal bagi setiap orang, yang merupakan

bagian integral dari kesejahteraan,diperlukan

dukungan hukum bagi penyelenggaraan

berbagai kegiatan di bidang kesehatan.


3/55

Next

Secara ringkas untuk mewujudkan derajat

kesehatan yang optimal bagi setiap orang

perhatian yang sungguh-sungguh bagi

penyelenggaraan pembangunan nasional yangberwawasan kesehatan, adanya jaminan atas

pemeliharaan kesehatan, ditingkatkannya

profesionalisme dan dilakukannyadesentralisasi bidang kesehatan.


4/55

Pengertian

Hukum adalahperaturan perundang-undanganyang

dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur

pergaulan hidup bermasyarakat

Pergaulan hidup di masyarakat yang sudah maju sepertisekarang ini tidak cukup hanya dengan adat kebiasaan

yang turun-temurun seperti sebelum lahirnya

peradaban yang modern

Untuk itu, dalam suatu masyarakat atau negara

diperlukanaturan-aturan yang secara tertulis, yang

disebuthukum


5/55

Next

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1992 tentang Kesehatan yang telah diganti

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan dan kemudian

diperbaharui kembali melalui UU Nomor 36

tahun 2014 bagian dari upaya pemerintah

dalam mewujudkan suatu pelayanan kesehatanyang lebih baik bagi masyarakat.


6/55

Konsep perundang-undangan RI

Dalam Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 12 tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan PeraturanPerundang-undangan adalah : peraturantertulisyang memuatnorma hukumyangmengikat secara umumdan dibentuk atauditetapkan oleh lembaga negara atau

pejabat yang berwenang melaluiprosedur yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan.


7/55

Next

Sedangkan yang dimaksud dengan

Undang-undang adalah : Peraturan

Perundang-undangan yang dibentukoleh Dewan Perwakilan Rakyat

dengan persetujuan bersama

Presiden.


8/55

Next

Undang-Undang Kesehatan merupakan landasan utama dan merupakan

payung hukum bagi setiap penyelenggara pelayanan kesehatan

5 (lima) dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang

kesehatan yang baru :

pertama; kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan,

kedua; prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan

berkelanjutan

Ketiga;kesehatan adalah investasi

Keempat; pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan

masyarakat,

Kelima adalah bahwa UU terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.


9/55

Next

Hukum kesehatan

Hukum adalah peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam

mengatur pergaulan hidup bermasyarakat

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan

hukum yang berhubungan langsung dengan

pemeliharaan atau pelayanan kesehatan danpenerapannya


10/55

Next

Hukum kesehatan pada saat ini dapat dibagi menjadi 2

(dua) bagian, yaitu:

1. Hukum kesehatan public (public health law)

Hukum kesehatan public lebih menitikberatkan padapelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup

pelayanan kesehatan rumah sakit.

2.Hukum Kedokteran (medical law)Hukum kedokteran lebih memilih atau mengatur tentang

pelayanan kesehatan pada individual atau seorang

saja, akan tetapi semua menyangkut tentang pelayanan

kesehatan.


11/55

Next

Tujuan hukum kesehatan

1.Kepastian Hukum (Yuridis Formal) Van Kan

Yang menganut pertama kali teori ini adalah Kan Van dengan

mengatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk menjaga

kepentingan tiap manusia/orang sehingga tidak dapatdiganggu.

2. Teori Keadilan (Teori Etis) Aristoteles

Yaitu sudut pandangnnya yang menyatakan bahwa hukum itu

bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan antara warga

masyarakat.


12/55

Sistematika hukum

Sistem hukum adalah suatu kesatuanperaturan-peraturan hukum yangterdiri atasbagian-bagian (hukum)yang

mempunyai kaitan (interaksi) satu samalain, yang tersusun sedemikian rupamenurut asas-asasnya, dimana berfungsi

untukmencapai tujuan. Masing-masingbagian tidak berdiri sendiri, tetapisaling terikat.


13/55

Next

Hukum tertulis, dikelompokkan menjadi dua,yakni :

1. Hukum perdata mengatur subjek dan antar

subjek, anggota masyarakat yang satu denganyang lain dalam hubungan interrelasi

2. Hukum pidana adalah mengatur hubungan antara

subjek dan subjek dalam konteks hidupbermasyarakat dalam suatu negara


14/55

Next

Ciri-ciri sistem hukum

terdapat perintah dan larangan.

terdapat sanksi tegas bagi yangmelanggar.

perintah dan larangan harus ditaati

untuk seluruh masyarakat.


15/55

Next

Sumber-sumber yang menjadi kaedah hukum atau peraturankemasyarakatan:

Norma Agama merupakan peraturan hidup yang berisi

perintah dan larangan yang bersumber dari Yang Maha

Kuasa

Norma Kesusilaan merupakan peraturan yang bersumber

darihati sanubari

Norma Kesopanan merupakan peraturan yang hidup dimasyarakat tertentu.

Norma Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh

penguasa yang berisiperintah dan larangan yang bersifat


16/55

Perkembangan dan aplikasi di bidang pelayanan

kesehatan

Perkembangan hukum dan kesehatan dapat dilihat dari

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

dengan sendirinya hukum harus bisa membiasakan

dengan perkembangan teknologi dan ilmu

pengetahuan. Hukum kesehatan relatif masih muda bila

dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain

Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai padatahun 1967, yakni dengan diselenggarakannya World

Congress on MedicalLawdi Belgia tahun 1967


17/55

Next

Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulaidengan terbentuknya kelompok studi untuk HukumKedokteran FK-UI dan rumah SakitCiptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982.

Hal ini berarti, hampir 15 tahun setelahdiselenggarakan Kongres Hukum Kedokteran Dunia diBelgia

Kelompok studi hukum kedokteran ini akhirnya padatahun 1983 berkembang menjadi Perhimpunan HukumKesehatan Indonesia (PERHUKI). Pada kongresPERHUKI yang pertama di Jakarta, 14 April 1987


18/55

Next

Pelayanan kesehatan masyarakat adalahditujukan untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan serta mencegah penyakit suatu

kelompok dan masyarakat

Pelayanan kesehatan ini adalah mendahulukan

pertolongan keselamatan nyawa pasiendibandingkan kepentingan lainnya.


19/55

Undang-Undang Kesehatan


20/55

ASPEK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupknrujukan, namun dikarenakan PP terbaru belum dikeluarkanmaka Masih memakai Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996tentang Tenaga Kesehatan

POLA HUBUNGAN DOKTER/NAKES DENGAN PASIEN

Hubungan paternalistik dengan prinsip father knows best

Kedudukan pasien tdk sederajat dengan dokter/nakes

Kedudukan dokter/nakes dianggap lebih tinggi oleh pasien,peranannya lebih penting dalam upaya penyembuhan

Pasien nasib sepenuhnya kepada dokter/nakes


21/55

Horisontal kontraktual

Dokter dan pasien sama-sama

subjek hukum mempunyaikedudukan yang sama

Didasarkan pada sikap salingpercaya

Mempunyai hak dan kewajibanyang menimbulkan tanggung

jawab baik perdata atau pidana


22/55

TINJAUAN PP NO.32 TAHUN 1996 TENTANGTENAGA KESEHATAN

JENIS TENAGA KESEHATAN

1. Tenaga Medis Dokter dan Dokter gigi2. Tenaga Keperawatan Perawat dan Bidan3. Tenaga Kefarmasian Apoteker, Analis Farmasi, Asisten

Apoteker4. Tenaga Kes Masyarakat Epidemiolog, Entomolog Kes,

Mikrobiolog Kes, Penyuluh Kes, Administrator Kes,Sanitarian

5. Tenaga Gizi Nutrisionis dan Dietisien6. Tenaga Keterapian Fisik Fisioterapis, Okupasiterapis,

Terapis Wicara


23/55

7. Tenaga Keteknisian Medis - Radiografer

- Radioterapis- Teknisi gigi- Teknisi Elektro-

medis- Analis Kesehatan- Refraksionis

optisien- Otorik prostetik- Teknisi tranfusi- Perekam medis


24/55

PROFESI

Disiplin

Etika Hukum

-Penerapan Disipl in ilmu

-Standar Profesi

-Norma Prilaku-Aturan Hukum


25/55

Pemberi Pelayanan

(dokter)

Penerima Pelayanan

(Pasien)

HUBUNGAN HUKUM Pelayanan

PERJANJIAN Terapeutik)

Produsen Jasa(Subjek Hukum)

Perdata

Hak danKewajiban

Hak danKewajiban

Proses

SalingBerkomunikasi

Objek(Upaya Kesehatan)

Harus cermat danHati2

Tanggung jawab:-Inform concent-Rekam Medik

-SP, SPO, Etika

-Hukum

Konsumen Jasa(Subjek Hukum)

Administrasi

Pidana


26/55

Upaya Kesehatan/Pelayanan Kesehatan

Teg.KesehatanKewenangan

-Peraturan

- SP

- SPO

- Etika

-Sumber Daya Kes

-Preventif

-Kuratif

-Promotif-Rehabilitatif


27/55

REGISTRASI TENAGA KESEHATAN(PerMenkes Nomor 161/2010)

1. Dokter SIP

2. Bidan SIB3. Perawat SIP4. Fisioterapis SIF5. Perawat Gigi SIPG6. Refraksionis Optisien SIRO7. Terapis Wicara SITW

8. Radiografer SIR9. Okupasi Terapis SIOT

Nakes lulusUji Kompetensi

(Sertifikat Komptensi) STR


28/55

HAK DAN KEWAJIBAN (tinjauan UU No.36/2009 tentangKesehatan dan UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit)

PASIEN1. Memperoleh informasi dan

edukasi

2. Yankes aman dan bermutu

3. Memilih yankes/laboratorium

4. Memperoleh akses

5. Kerahasian

6. Informed concent7. Menolak tindakan

8. Menggugat dan menuntut

9. Memperoleh Rekam medik/lab

10.Pengaduan atas Yankes

11.Menolak bimbingan rohani

(RS)

12.Keluhan yankes melalui media

cetak dan elektron ik(RS)

Nakes1. Menerima Informasi

benar dan jujur2. Imbalan3. Perlindungan hukum4. Tolak ungkap rahasia

pasien

terkecuali apabila pasienmenuntut dan memberiinformasi kpd mediacetak dianggap telahmelepaskan haknya (psl44 RS)

5.Menggugat dan menuntut6. Perlindungan hukum

H A K


29/55

PASIEN1. Memberikan

informasi yg benar,lengkap dan jujur

2. Mematuhi aturan

sarana pelayanan kes3. Memberikan imbalan

NAKES1. Memiliki SIP/SIK2. Mengikuti SP,SPO,

etika3. Menghormati hak

pasien4. Mengutamakan

keselamatan pasien

KEWAJIBAN


30/55

UU. Kesehatan terdiri atas :

XII Bab

205 Pasal

(2 pasal ketentuan Peralihan)


31/55

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 1 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara

fisik, mental spiritual maupun sosial yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup

produktif secara sosial dan ekonomi

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yg

mengabdikan diri dlm bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilanmelalui pendidikan di bidang kesehatan yg

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan

untuk melakukan upaya kesehatan


32/55

Pasal 1

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat

dan/atau tempay yang digunakan untukmenyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,

baik promotif, preventif, kuratif maupun

rehabilitataif yang dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

Tehnologi kesehatan adalah segala bentuk alat

dan/atau metode yang ditujukan untuk

membantu menegakkan diagnosa, pencegahandan penanganan permasalahan kesehatan

manusia


33/55

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN(psl 4

psl 13)

Setiap orang berhak :

- atas kesehatan

- mempunyai hak yang sama dalam memperoleh aksesatas sumber daya di bidang kesehatan

- Pelayanan kesehatan yg aman, bermutu danterjangkau

- Secara mandiri dan bertanggung jawab menentukansendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagidirinya

- Mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaianderajat kesehatan

- Mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatanyang seimbang dan bertanggung jawab

- Memperoleh informasi ttg data kesehatan dirinyatermasuk tindakan dan pengobatan yang telahmaupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan


34/55

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH

Pasal 14 pasal 20


35/55

Bab V

Sumber Daya di bidang

kesehatan

Bagian kesatu tenaga kesehatan

(psl 21 psl 29)

Bagian kedua fasilitas pelayanan kesehatan (psl 30

35) Bagian ketiga perbekalan kesehatan

(psl 36-41)

Bagian keempat Tehnologi dan produk teknologi (psl 42-

45)

BAB VI


36/55

BAB VI

UPAYA KESEHATAN

Bagian kesatu umum (psl 46 51)

Bagian kedua Pelayanan Kesehatan (psl 52 -125) terdiri atas delapan belas bagian

- pemberian pelayanan

- perlindungan pasien

- pelayanan kesehatan tradisional

- peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit

- penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

- kesehatan reproduksi

- kesehatan sekolah

- kesehatan olah raga- pelayanan kesehatan pada bencana

- pelayanan darah

- kesehatan gigi dan mulut

- penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran

- kesehatan matra

- pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan

- pengamanan makanan dan minuman

- pengamanan zat adiktif

- bedah mayat


37/55

BAB VII

KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA,

LANJUT USIA DAN PENYANDANG CACAT

(psl 126

psl 140)

Bagian kesatu kesehatan ibu, bayi dan anak

Bagian kedua kesehatan remaja

Bagian ketiga kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat


38/55

BAB VIII

GIZI

(psl 141 -143)

BAB IX

KESEHATAN JIWA

(psl 144 151)

BAB X

PENYAKIT MENULAR DAN TIDAKMENULAR

(psl 152 161)


39/55

BAB XI

KESEHATAN LINGKUNGAN

(psl 162

psl 163)

BAB XII

KESEHATAN KERJA

(PSL 164 166)

BAB XIII

PENGELOLAAN KESEHATAN

(psl 167)


40/55

BAB XIV

INFORMASI KESEHATAN

(psl 168 169)

BAB XV

PEMBIAYAAN KESEHATAN

(psl 170

173)

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

(PSL 174)


41/55

BAB XVII

BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN

(psl 175 psl 177)

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(psl 178 187)

BAB XIX

PENYIDIKAN

(psl 189)

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

(psl 190 201)


42/55

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

(PSL 2002

2003)

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

(psl 204

205)

Lembaran negara RI tahun 2009 nomor 144


43/55

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Jenis pelayanan- pelayanan kesehatan perorangan

- pelayanan kesehatan masyarakat

Fasilitas meliputi

- pelayanan kesehatan tingkat pertama

- pelayanan kesehatan tingkat kedua

- pelayanan kesehatan tingkat ketiga

Pelaksana oleh pihak pemerintah , pemerintahdaerah dan swasta

Perizinan dan fasilitas akan ditetapkan oleh PP


44/55

Fasilitas pelayanan kesehatan wajib :

Memberikan akses yang luas bagi kebutuhanpenelitian dan pengembangan di bidang kesehatan,

Mengirimkan laporan hasil penelitian danpengembangan kepada pemerintah daerah atauMenteri

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanankesehatan baik pemerintah maupun swasta wajibmemberikan pelayanan kesehatan bagipenyelamatan nywa pasien dan pencegahan

kecacatan terlebih dahulu Dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan

kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarangmenolak pasien dan/atau meminta uang muka


45/55

Pimpinan penyelenggara fasilitas kesehatan

Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan

kesehatan harus

- memiliki kompetensi manajemen kesehatan

masyarakat yg dibutuhkan

- dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang

tidak memilki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan

profesi


46/55

UPAYA KESEHATAN

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentukkegiatan dengan pendekatan promotif,preventif, kuratif dan rehabilitataif yangdilaksanakan secara terpadu, menyeluruh danberkesinambungan

Pemerintah, pemerintah daerah danmasyarakat bertanggung jawab ataspenyelenggaraan upaya kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan harusmemperhatikan fungsi sosial, nilai dan normaagama, sosial; budaya, moral dan etika profesi


47/55

PERLINDUNGAN PASIEN

Setiap orang berhak menerima atau menolak

sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yangakan diberikan kepadanya setelah menerima dan

memahami informasi mengenai tindakan tsb secara

lengkap

Hak menerima tau menolak tidak berlaku pada :

- penyakit dapat secara cepat menular ke

dalam masyarakat yang lebih luas

- keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri,atau

- gangguan mental berat


48/55

Setiap orang berhak atas rahasia kondisikesehatan pribadinya yang telah dikemukakankepada penyelenggara pelayanan kesehatan

Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisikesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal :

- perintah undang undang

- perintah pengadilan

- izin ybs

- kepentingan masyarakat, atau

- kepentingan orang tsb


49/55

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang

diterimanya

Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan

tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang

dalam keadaan darurat


50/55

PENYIDIKAN

Selain penyidik polisi negara RI, kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu dilingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 8 thun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

kesehatan

P idik b


51/55

Penyidik berwenang

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan

serta keterangan tentang tindak pidana dibidang kesehatan

Melakukan pemeriksaan terhadap orang ygdiduga melakukan tindak pidana di bidangkesehatan

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orangatau badan hukum sehubungan dengan tindakpidana di bidang kesehatan

Melakukan pemeriksaan atas surat dan/ataudokumen lain tentang tindak pidana di bidangkesehatan


52/55

wewenang

Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalamperkara tindak pidana di bidang kesehatan

Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana di biang kesehatan

Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yangmembuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan

Kewenangan dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan UndangUndang Hukum Acara Pidana


53/55

KETENTUAN PIDANA (12 pasal)

Psl 190

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan ygmelakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan ygdgn sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhdp pasien yg dlmkeadaan gawat darurat dipidana penjara paling lama 2 thn dan dendapaling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Psl 192


54/55

Psl. 192

Setiap orang yg dgn sengaja memperjual belikan organ atau jaringan

tubuh dgn dalih apapun dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) thn dan

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)


55/55

TERIMA KASIH

Documents

Hukum Undang Undang Kesehatan