Undang-Undang Undang-Undang KesehatanKesehatan

(UU No. RI. 36 tahun (UU No. RI. 36 tahun 2009 tentang 2009 tentang Kesehatan)Kesehatan)Prof. Amri Amir, SpF (K), SH, Sp.AkProf. Amri Amir, SpF (K), SH, Sp.Ak

Dr. Rina Amelia, MARSDr. Rina Amelia, MARS

TujuanTujuan

1.1. Menjelaskan tujuan Menjelaskan tujuan diundangkannya UU RI. Nomr 36 diundangkannya UU RI. Nomr 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).(UU Kesehatan).

2.2. Menjelaskan kandungan UU Menjelaskan kandungan UU Kesehatan yang penting diketahui Kesehatan yang penting diketahui para dokter/kalangan kesehatan.para dokter/kalangan kesehatan.

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG Untuk memenuhi kesepakatan dan Untuk memenuhi kesepakatan dan

target Sasaran Pembangunan Milenium target Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs)(MDGs)

Indonesia diharapkan menurunkan Indonesia diharapkan menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan angka per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) menjadi dua pertiga kematian bayi (AKB) menjadi dua pertiga dari angka nasional pada tahun 2015.dari angka nasional pada tahun 2015. Salah satu cara mencapai sasaran itu adalah Salah satu cara mencapai sasaran itu adalah

merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 1992 tentang Kesehatan.

UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang telah disahkan pada tanggal 13 yang telah disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009 dan mulai berlaku secara Oktober 2009 dan mulai berlaku secara resmi pada tanggal 30 Oktober 2009. resmi pada tanggal 30 Oktober 2009.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dicabut dan tentang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. dinyatakan tidak berlaku. Karena Karena fenomena globalisasi, kemajuan fenomena globalisasi, kemajuan

teknologi kesehatan dan teknologi informasi teknologi kesehatan dan teknologi informasi tidak dapat lagi mengakomodasi dengan tidak dapat lagi mengakomodasi dengan kondisi masa kini dan kondisi masa kini dan sudah tidak sesuai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakatkebutuhan hukum dalam masyarakat

UU Kesehatan Nomor 23 tahun UU Kesehatan Nomor 23 tahun 2009 dianggap lebih progresif 2009 dianggap lebih progresif karena : karena :

1.1. Telah mengakomodasi isu-isu baru Telah mengakomodasi isu-isu baru dalam masalah kesehatan seperti : isu dalam masalah kesehatan seperti : isu kesehatan reproduksi, aborsi yang kesehatan reproduksi, aborsi yang diperluas, serta hak mendapatkan diperluas, serta hak mendapatkan informasi dan perlindungan kesehatan informasi dan perlindungan kesehatan

2.2. Banyak memberikan peluang bagi Banyak memberikan peluang bagi peningkatan pembangunan kesehatan peningkatan pembangunan kesehatan

Tujuan / SasaranTujuan / Sasaran

Undang-undang ini berisi peraturan-Undang-undang ini berisi peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk peraturan hukum yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan seluruh peningkatan derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat. anggota masyarakat.

Investasi bagi pembangunan negaraInvestasi bagi pembangunan negara Merupakan tanggung jawab Pemerintah Merupakan tanggung jawab Pemerintah

maupun masyarakatmaupun masyarakat Praradigma baru yaitu mengutamakan Praradigma baru yaitu mengutamakan

upaya promotif dan preventif tanpa upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Undang-Undang Undang-Undang KesehatanKesehatan

Salah satu usaha pemerintah dalam Salah satu usaha pemerintah dalam mencapai derajat kesehatan yang mencapai derajat kesehatan yang lebih baik bagi seluruh anggota lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat. masyarakat.

Berkaitan dengan sasaran Berkaitan dengan sasaran pembangunan disegala bidang, pembangunan disegala bidang, termasuk di bidang kesehatan dalam termasuk di bidang kesehatan dalam mencapai masyarakat adil dan mencapai masyarakat adil dan makmur. makmur.

Undang-undang terdiri dari 21 bab dan Undang-undang terdiri dari 21 bab dan mengandung 205 pasalmengandung 205 pasal

Untuk mencapai terwujutnya derajat Untuk mencapai terwujutnya derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang kesehatan yang optimal bagi setiap orang melalui pembangunan kesehatan, yaitu melalui pembangunan kesehatan, yaitu dengan meningkatkan kesadaran, dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat, sebagai investasi pembangunan sehat, sebagai investasi pembangunan SDM yang produktif secara sisial dan SDM yang produktif secara sisial dan ekonomisekonomis

Perspektif UU KesehatanPerspektif UU Kesehatan

I.I. Alat untuk meningkatkan hasil guna dan Alat untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan daya guna penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang meliputi pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumber daya.upaya kesehatan dan sumber daya.

II.II. Menjangkau perkembangan yang makin Menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi dalam kompleks yang akan terjadi dalam kurun waktu mendatang.kurun waktu mendatang.

III.III. Memberi kepastian dan perlindungan Memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima hukum terhadap pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.jasa pelayanan kesehatan.

Poin-poin pentingPoin-poin penting Paradigma sehat, yaitu pendekatan promotif Paradigma sehat, yaitu pendekatan promotif

dan preventifdan preventif Pengakuan terhadap isu-isu kesehatan Pengakuan terhadap isu-isu kesehatan

reproduksi, di Bagian ke Enam Pasal 71 reproduksi, di Bagian ke Enam Pasal 71 sampai Pasal 77, (3) aborsi yang diperluas sampai Pasal 77, (3) aborsi yang diperluas untuk korban perkosaan, yakni dibolehkannya untuk korban perkosaan, yakni dibolehkannya aborsi dan dilakukan oleh tenaga ahli dan aborsi dan dilakukan oleh tenaga ahli dan berbasis konseling (Pasal 75 ayat 2 dan 3),berbasis konseling (Pasal 75 ayat 2 dan 3),

Pembiayaan kesehatan yakni 5 % APBN, 10 % Pembiayaan kesehatan yakni 5 % APBN, 10 % APBD di mana 2/3 untuk kegiatan preventif APBD di mana 2/3 untuk kegiatan preventif dan promotif (Pasal 171) sehingga persoalan dan promotif (Pasal 171) sehingga persoalan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, daerah,

Dukungan pemberian ASI eksklusif, Dukungan pemberian ASI eksklusif, di mana pemerintah dan masyarakat di mana pemerintah dan masyarakat harus mendukung hal ini dengan harus mendukung hal ini dengan menyediakan fasilitas dan kebutuhan menyediakan fasilitas dan kebutuhan pendukung (Pasal 128), bahkan jika pendukung (Pasal 128), bahkan jika tidak maka ada ketentuan pidana tidak maka ada ketentuan pidana penjara dan denda bagi pelanggaran penjara dan denda bagi pelanggaran pelaksanaan sumber daya kesehatan pelaksanaan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan (Pasal 200), dan upaya kesehatan (Pasal 200),

Kesehatan remaja dan lanjut usiaKesehatan remaja dan lanjut usia Hak mendapatkan informasi dan Hak mendapatkan informasi dan

perlindungan kesehatan (Bab XIV).  perlindungan kesehatan (Bab XIV).  

Yang diatur UU Kesehatan Yang diatur UU Kesehatan 20092009

Bab I Ketentuan umumBab I Ketentuan umum Bab II Asas dan tujuanBab II Asas dan tujuan Bab III. Hak dan kewajibanBab III. Hak dan kewajiban Bab IV. Tanggung jawab pemerintahBab IV. Tanggung jawab pemerintah Bab V. Sumber daya di bidang kesehatanBab V. Sumber daya di bidang kesehatan Baba VI. Upaya kesehatanBaba VI. Upaya kesehatan Bab VII. Kesehatan Ibu, Bayi, anak , Bab VII. Kesehatan Ibu, Bayi, anak ,

remaja, lajut usia, dan penyakit cacatremaja, lajut usia, dan penyakit cacat Bab VIII. GiziBab VIII. Gizi Bab IX. Kesehatan jiwaBab IX. Kesehatan jiwa Bab X. Penyakit menular dan tidak Bab X. Penyakit menular dan tidak

menularmenular

Bab Xi. Kesehatan lingkunganBab Xi. Kesehatan lingkungan Bab XII. Kesehatan Kerja Bab XII. Kesehatan Kerja Bab XIII. Pengelolaan kesehatanBab XIII. Pengelolaan kesehatan Bab XIV Informasi kesehatanBab XIV Informasi kesehatan Bab XV. Pembiayaan kesehatan Bab XV. Pembiayaan kesehatan

Pembiayaan kesehatanPembiayaan kesehatan Bab XVI. Peran serta masyarakatBab XVI. Peran serta masyarakat Bab XVII. Badan Pertimbangan KesehatanBab XVII. Badan Pertimbangan Kesehatan Bab XVIII. Pembinaan dan PengawasanBab XVIII. Pembinaan dan Pengawasan Bab XIX. PenyidikanBab XIX. Penyidikan Bab XX. Ketentuan pidanaBab XX. Ketentuan pidana

Beberapa kandungan UUBeberapa kandungan UU

Hak dan Kewajiban (Pasal 4 dan Hak dan Kewajiban (Pasal 4 dan 5)5) Setiap orang berhak atas kesehatanSetiap orang berhak atas kesehatan Setiap orang mempunyai hak yang Setiap orang mempunyai hak yang

sama dalam memperoleh akses atas sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. sumber daya di bidang kesehatan.

Setiap orang memepunyai hak dalam Setiap orang memepunyai hak dalam memeperoleh pelayanan kesehatan memeperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkauyang aman, bermutu dan terjangkau

Pasal 7 dan 8Pasal 7 dan 8

Setiap orang berhak untuk Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi mendapatkan informasi dan edukasi tentang keseahatan yang seimbang dan tentang keseahatan yang seimbang dan bertanggung jawabbertanggung jawab

Setiap orang berhak memperoleh Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya.telah maupun yang akan diterimanya.

Upaya Kesehatan (tahun 1992)Upaya Kesehatan (tahun 1992)

a)a) Kesejahteraan keluargaKesejahteraan keluarga

b)b) Perbaikan giziPerbaikan gizi

c)c) Pengamanan makanan dan Pengamanan makanan dan minuman minuman

d)d) Kesejahteraan lingkunganKesejahteraan lingkungan

e)e) Kesejahteraan kerjaKesejahteraan kerja

f)f) Kesehatan jiwaKesehatan jiwa

g)g) Pemberantasan penyakitPemberantasan penyakit

Upaya kesehatanUpaya kesehatan(sambungan)(sambungan)

h)h) Penyembuhan penyakit dan pemulihan Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatankesehatan

i)i) Penyuluhan kesehatan masyarakatPenyuluhan kesehatan masyarakatj)j) Pengamanan sediaan farmasi dan alat Pengamanan sediaan farmasi dan alat

kesehatankesehatank)k) Pengamanan zat adiktifPengamanan zat adiktifl)l) Kesehatan sekolahKesehatan sekolahm)m) Kesehatan olah ragaKesehatan olah ragan)n) Pengobatan tradisionalPengobatan tradisionalo)o) Kesehatan matraKesehatan matra

Upaya Kesehatan (2009)Upaya Kesehatan (2009)

a)a) Pelayanan kesehatanPelayanan kesehatan

b)b) Pelayanan kesehatan tradisionalPelayanan kesehatan tradisional

c)c) Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit

d)d) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatanPenyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

e)e) Kesehatan reproduksiKesehatan reproduksi

f)f) Keluarga berencanaKeluarga berencana

g)g) Kesehatan sekolah Kesehatan sekolah

h)h) kesehatan olah ragakesehatan olah raga

i)i) Pelayanan kesehatan pada bencanaPelayanan kesehatan pada bencana

j)j) Pelayanan darahPelayanan darah

Upaya Kesehatan (2009)Upaya Kesehatan (2009)

k)k) Kesehatan gigi dan mulutKesehatan gigi dan mulut

l)l) Penanggulangan gangguan penglihatan dan Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengarangangguan pendengaran

m)m) Kesehatan matraKesehatan matra

n)n) Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatandan alat kesehatan

o)o) Pengamanan makanan dan minuman\Pengamanan makanan dan minuman\

p)p) Pengamana zat adiktif Pengamana zat adiktif

q)q) Bedah mayatBedah mayat

PenyidikanPenyidikan

Penyidik POLRIPenyidik POLRI Penyidik Pegawai Negeri Sipil (UU. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (UU.

No.8 Tahun 1981 tentang KUHAPNo.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pemeriksaan laporan Pemeriksaan laporan Pemeriksaan thd orang yang didugaPemeriksaan thd orang yang diduga Cari keterangan dan bahan buktiCari keterangan dan bahan bukti PemeriksaaanPemeriksaaan

Ketentuan PidanaKetentuan Pidana

Psl 190: RS dan atau Tenaga Psl 190: RS dan atau Tenaga Kesehatan, tidak memberikan Kesehatan, tidak memberikan pertolongan pertama thd pertolongan pertama thd pasieGawat Darurat dipidana paling pasieGawat Darurat dipidana paling lama 2 tahun dan denda paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000banyak Rp. 200.000.000

Kl cacat atau meninggal 10 tahun Kl cacat atau meninggal 10 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-dan denda Rp. 1.000.000.000,-

Tanpa izin melakukan Tanpa izin melakukan praktek tradisional praktek tradisional

Psl 191. Menggunakan alat dan Psl 191. Menggunakan alat dan teknologi tanpa izin pada praktek teknologi tanpa izin pada praktek tradisional yang mengakibatkan tradisional yang mengakibatkan kerugian, luka berat atau mati kerugian, luka berat atau mati penjara 1 tahun dan denda Rp. penjara 1 tahun dan denda Rp. 100.000.000100.000.000

Memperjualbelikan organ Memperjualbelikan organ atau jaringan tubuhatau jaringan tubuh

Psl 192. Psl 192.

Memperjualbelikan organ atau Memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun jaringan tubuh dengan dalih apapun Penjara 10 tahun dan denda Rp. Penjara 10 tahun dan denda Rp. 1000.000.0001000.000.000

Mengubah identitasMengubah identitas

Bedah plastik dan rekontruksi Bedah plastik dan rekontruksi dengan tujuan mengubah identitas dengan tujuan mengubah identitas 10 tahun dan denda 10 tahun dan denda 1.000.000.0001.000.000.000

AborsiAborsi Pasal 194. diluar yang diatur dalam psl Pasal 194. diluar yang diatur dalam psl

75 ayat 2. 10 tahun dan denda 75 ayat 2. 10 tahun dan denda 1.000.000.0001.000.000.000

Kedaruratan medik yang diditeksi sejak Kedaruratan medik yang diditeksi sejak usia dini kehamilan mengacam ibu atau usia dini kehamilan mengacam ibu atau

janin dengan -Penyakit genetik bawaanjanin dengan -Penyakit genetik bawaan-Cacat bawaan berat-Cacat bawaan berat

Kehamilan akibat perkosaan -> trauma Kehamilan akibat perkosaan -> trauma psikologispsikologis

Akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.Akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Syarat aborsiSyarat aborsi

Dibawah 6 minggu Dibawah 6 minggu kehamilan,kecuali darurat mediskehamilan,kecuali darurat medis

Oleh tenega kesehatan yang Oleh tenega kesehatan yang kompetenkompeten

Persetujuan ibu hamilPersetujuan ibu hamil Izin suamiIzin suami Sarana kesehatan memenuhi syaratSarana kesehatan memenuhi syarat

Jual beli darahJual beli darah

Pasal 195.Pasal 195. Dengan dalih apapun penjara 5 Dengan dalih apapun penjara 5

tahun dan denda 500.000.000tahun dan denda 500.000.000

Air susu ibu eksklusifAir susu ibu eksklusif

Pasal 200. Pasal 200.

setiap orang dengan sengaja setiap orang dengan sengaja menghalangi program pemberian menghalangi program pemberian susu ibu eksklusif penjara 1 tahun susu ibu eksklusif penjara 1 tahun denda Rp.100.000.000.-denda Rp.100.000.000.-

Memproduksi dan menjual Memproduksi dan menjual dan sedian farmasidan sedian farmasi

Pasal 196. Tidak memenuhi Pasal 196. Tidak memenuhi standardan syarat keamanan penjara standardan syarat keamanan penjara 10 tahun dan denda 1 milyar10 tahun dan denda 1 milyar