Upload
robertoaja
View
1.255
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI STANDAR KOMPETENSI GURU TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN
Citation preview
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Guru merupakan salah satu komponen penting dalam menggapai
tercapainya pendidikan berkualitas untuk mendorong lahirnya insan
Indonesia cerdas, kompetitif dan bermartabat seperti visi Departemen
Pendidikan Nasional (Depdiknas). Dalam Permendiknas No 16 Tahun 2007
tentang standar kompentensi guru, Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria
minimal yang harus dipenuhi guru agar dapat berperan maksimal
menjalankan tugasnya mendorong lahirnya generasi Indonesia yang aktif
mengembangkan potensi dirinya, serta cerdas dan bermoral tak hanya demi
kepentingan pribadi namun juga demi kepentingan masyarakat bangsa dan
negara.
Pemerintah seperti yang diungkapkan Dirjen Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikkan (PMPTK) Bapak Baedhowi, dalam
kata pengantarnya pada buku pedoman Pedoman Pemberian Bantuan Biaya
Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Ke S-1/D-IV tahun 2009,
mengakui guru adalah komponen penting dalam mendorong peningkatan
mutu pendidikan mulai dari lingkup paling kecil satuan pendidikan sampai
lingkup yang paling besar pendidikan nasional. Sebab guru yang kompeten
diharapkan akan membawa dampak terhadap terlaksananya proses
pembelajaran yang menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, yang pada akhirnya akan
meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Pendidikan merupakan sebuah sistem yang kompleks. Guru
hanyalah salah satu elemen. Mengacu pada UU Pendidikan Nasional
terdapat delapan sektor yang perlu diperhatikan serius untuk mendorong
peningkatan mutu pendidikan. Kedelapan sektor tersebut perlu diberikan
standar yang jelas agar pendidikan nasional mampu melahirkan generasi
yang akan membawa bangsa ini menjadi sejahterah seperti amanat
pembukaan UUD 1945. Kedepalan sektor yang mendapat perhatian tersebut
Makalah Standar Pendidikan 1
bahkan diamanatkan untuk dibuatkan standarnya adalah adalah isi, proses,
kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan
penilaian pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan. Sebab, sistem
pendidikan nasional menurut UU N0 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan
komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional. Pada makalah ini, pembahasannya lebih
difokuskan pada aspek Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
khususnya Standar Kompetensi Guru, dilihat dari sudut implementasi dan
implikasinya terhadap satuan pendidikan.
PERMASALAHAN
Mengacu pada data statistik yang diterbitkan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan, Departemen Pendidikan
Nasional (2008) jumlah guru di Indonesia sudah mencapai 2,8 juta orang,
sekitar 1,9 juta jiwa adalah guru berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Dari sekitar 2,8 juta guru tersebut, sekitar 40,47 persen atau 1,1 juta
guru dan kepala sekolah dinilai tidak layak mengajar. Sebagian besar dari
para tenaga pendidik yang tidak layak mengajar tersebut berkiprah pada
level pendidikan dasar, persentasenya mencapai 77,85 persen. Pada tingkat
SMP persentasenya mengecil, hanya 28,33 persen yang tidak layak
mengajar.
Data diatas menunjukkan pendidikan nasional memang bermasalah.
Artinya sebagian besar guru yang berada di ratusan ribu satuan pendidikan
yang ada di Indonesia juga bermasalah dalam hal kelayakan mengajar. Di
sisi lain, pemerintah sejak tahun 2006 lalu telah mulai melakukan program
sertifikasi guru. Apakah program yang dilaksanakan tersebut belum berjalan
sesuai harapan?
Merujuk pada pernyataan yang disampaikan Agus Suwignyo
Pedagog FIB UGM, di harian Kompas (Rabu, 25 November 2009),
dikatakan ada dua kompetensi yang dinilainya terlalu dipaksakan masuk
dalam kompetensi yang harus dikuasai dan diinternalisasikan guru dalam
melaksanakan tugas profesionalnya, yakni kompetensi sosial dan pribadi.
Makalah Standar Pendidikan 2
Alasannya, dua kompetensi tersebut mestinya tumbuh dan berkembang
sesuai kondisi di lingkungan dimana guru tersebut dan tidak dapat dinilai
karena sangat subjektif dan situasional.'Kompetensi sosial dan kepribadian
adalah bagian craft knowledge keguruan yang lazimnya tidak diajarkan
secara formal, tetapi tumbuh seiring pengalaman mengajar dan role
modelling sosial'.
Sementara menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo juga diharian sama, sertifikasi guru
belum memiliki korelasi yang jelas dengan peningkatan kompetensi guru.
Guru lebih meminati tunjangan profesi yang ditawarkan pemerintah,
dibanding munculnya tanggungjawab profesional pada diri guru
bersangkutan. Secara tersirat Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Departemen Agama Mohammad Ali di harian sama, menilai kondisi
tersebut terjadi karena keinginan pemerintah untuk segera menuntaskan
program ini pada tahun 2014 mendatang.
Makalah Standar Pendidikan 3
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI STANDAR KOMPETENSI GURU
TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN
Implementasi Pemerintah sejak tahun 2007 lalu telah melaksanakan program
sertifikasi bagi guru. Program tersebut dilakukan tak hanya demi
mendapatkan guru profesional, namun juga merupakan amanat dari
Peraturan Pemerintah no 74 Tahun 2008 tentang guru. Pada BAB II pasal 2,
PP 74/2008 mewajibkan guru untuk memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, aertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mengajar
antara 24 sampai dengan 40 jam per minggu melalui proses tatap muka.
Mereka berhasil lulus melalui uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan
sistem pemberkasan tersebut, berhak atas tunjangan profesi yang besarannya
satu kali gaji pokok bagi guru PNS, sementara bagi guru non PNS besaran
tunjangan profesi satu kali gaji pokok sesuai kesetaraan pengalaman
kerjanya dengan jabatan fungsional guru dalam struktur PNS.
Sesuai pedoman pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2009, guru yang
berhak ikut dalam proses sertifikasi ini adalah guru dengan kualifikasi
pendidikan paling rendah DIV atau mencapai usia 50 tahun dan mempunyai
pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau mempunyai golongan IV/a,
atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
Portofolio yang harus disiapkan pendidik tersebut adalah
(1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3)
pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
(5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7)
karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9)
pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10)
penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
Makalah Standar Pendidikan 4
Sebagian besar dokumen yang harus disediakan guru tersebut
merupakan bukti-bukti yang disodorkan guru atas kegiatan mereka sehari-
hari dalam melakukan transformasi pengetahuan dan nilai agama, moral
serta budaya pada peserta didiknya untuk mencapai mendorong peserta
didiknya mengembangkan potensi dan bakat yang terdapat dalam diri
mereka masing-masing. Sebagai sosok profesional, mestinya portofolio
yang diberikan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik
tersebut adalah bukti nyata bahwa guru tersebut telah membangun suatu
budaya profesionalitas dilingkungan masing-masing dan terus berupaya
meningkatkan kompetensinya untuk mencapai atau bahkan melampaui
kriteria minimal seperti yang disyaratkan dalam Permendiknas tentang
Standar Kompetensi Guru.
Melalui pelaksanaan sertifikasi guru ini, secara teoritis satuan
pendidikan adalah pihak yang paling diuntungkan. Alasannya, jauh sebelum
guru bersangkutan mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah atas
profesionalitasnya sebagai tenaga pendidik, guru tersebut telah
mengaplikasikan semua kompetensi yang dimilikinya dalam lingkungan
tempat dia mengajar, mulai dari kompentensi pedagogy sampai kompetensi
profesionalnya. Kondisi ini akan melahirkan budaya mutu pada satuan
pendidikan yang berujung pada meningkatnya kualitas lulusan satuan
pendidikan tersebut atau bahkan meningkatnya proses pentransformasian
pengetahuan dalam diri peserta didik.
Tak hanya itu, guru yang tengah mengikuti proses sertifikasi ini
tentunya juga adalah sosok inspiratif sehingga mampu membangun dan
mendorong kompetensi serupa dalam koleganya untuk terus berupaya
meningkatkan kompetensinya, baik melalui program pemerintah ataupun
melalui kegiatan-kegiatan diseminasi dalam bentuk pelatihan-pelatihan
internal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, ataupun
dengan mengundang nara sumber yang mampu mendorong dan memotivasi
percepatan penginternalisasian empat kompetensi yang disyaratkan
pemerintah.
Kepala sekolah dan pengawas yang mestinya sudah memenuhi
Makalah Standar Pendidikan 5
standar, tentu juga memiliki peran yang tidak kecil dalam membangun
budaya mutu tersebut. Dua pihak yang menjadi atasan guru baik langsung
atau tidak langsung ini akan membangun visi dan misi yang menginspirasi
dalam lingkungan satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan
bermutu bagi peserta didiknya serta memberikan kontribusi nyata dalam
bentuk kebanggaan pada lingkungan di sekitar satuan pendidikan tersebut.
Namun fakta yang terjadi tidaklah seindah pernyataan diatas,
setidaknya menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) Sulistiyo, guru yang lulus sertifikasi tidak terbukti kinerja
makin membaik. Dia menduga itu terkait dengan alasan mendasar guru
mengikuti termotivasi mengikuti sertifikasi dengan alasan finansial semata,
bukan alasan untuk memperteguh profesionalitasnya.
Makanya tak heran, ada guru yang sengaja memalsukan
portofolionya dengan harapan bisa lulus sertifikasi. Ancaman adanya
pencabutan tunjangan sampai penghentian status guru bagi mereka yang
terbukti melakukan proses curang perlu dipertegas dalam proses sertifikasi
guru ini. Dari sisi kaca mata kepantasan, tidak pada tempatnya sosok yang
mestinya jadi teladan di tengah masyarakat dan inspiratif bagi anak didiknya
harus diancam agar berbuat jujur.
Ada banyak argumentasi dibalik munculnya niat buruk dari sebagian
oknum guru agar berhasil mendapatkan sertifikat pendidik dan menerima
tunjangan profesi. Point yang terpenting adalah terlalu detail dan teknisnya
proses penyiapan portofolio sampai terlalu idealnya kompetensi yang harus
diinternalisasi oleh seorang tenaga pendidik, contohnya guru TK/PAUD
setidaknya harus menginternalisasi 74 kompetensi dalam empat kelompok
kompetensi yang disyaratkan pemerintah tersebut. Belum lagi soal tudingan
sulitnya mengukur kompetensi sosial dan pribadi, karena sifatnya situasinal
dan berlaku sesuai lingkungan masyarakat setempat dimana guru
mengabdikan dirinya.
Menyikapi persoalan diatas, menurut penulis pemerintah harus
berani memberikan tunjangan profesi pada semua guru tanpa
memperhatikan ketercapaian kompetensinya. Hal ini adalah salah satu cara
Makalah Standar Pendidikan 6
untuk mendorong peningkatan kompetensi guru untuk memenuhi standar
kompetensi yang disyaratkan. Sebab, alasan finansial yang disinyalir Ketua
PGRI mengindikasikan penghasilan dari guru belum memadai, maka
tahapan pertama adalah mendongrak pendapatan tenaga pendidik tersebut.
Lebih tahapannya seperti yang diuraikan dibawah:
1. Meningkatkan kewibawaan dan citra guru
2. Menetapkan peringkat kompetensi guru.
3. Memberikan tengat waktu tentang pencapaian standar
kompetensi guru melalui proses ujian sertifikasi.
4. Melakukan rekruitmen guru baru
5. Mendorong terciptanya persaingan sehat diantara sesama
guru
6. Melakukan pengukuran dan evaluasi secara berkala
Makalah Standar Pendidikan 7
Diagram Alir Peningkatan Kompetensi Guru
Meningkatkan kewibawaan dan citra guru (Tunjangan Guru)
Meningkatkan kewibawaan dan citra guru terkait erat dengan
peningkatan kesejahteraan guru yang diiringi pemberian sanksi dan
penghargaan yang tegas pada guru yang tidak memenuhi kode etik
profesi. Tunjangan profesi yang diberikan pada guru harus mampu
membuat guru tersebut hidup sejahtera di tengah masyarakat. Pada
tahap ini semua guru diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai
Makalah Standar Pendidikan 8
dengan kepangkatan mereka. Ini penting guna meningkatkan
kesejahteraan guru.
Kondisi saat ini, pendapatan guru di Indonesia masih jauh tertinggal
dibanding kolega mereka di negara tetangga. Menurut laporan yang
diterbitkan UNESCO pada tahun 2005 lalu, pendapatan guru di
Indonesia sangat jauh dibawah pendapatan guru di Malaysia,
Thailand bahkan Pilipina. Dalam laporan yang dikutip Bapak Fasli
Jalal dalam paparannya pada Seminar Pendidikan Sertifikasi Guru di
Malang, 29 Juni 2007 lalu, gaji guru SD di tiga negara tersebut
berkisar dari angka 6 ribuan dollar per tahun sampai 17 ribuan dollar
per tahun, sementara di Indonesia angkanya berkisar dari 1 ribu
dollar sampai 3 ribu dollar per tahun.
Pendapatan adalah elemen penting yang dibutuhkan seorang guru
agar dia mampu totalitas dalam bidang yang ditekuninya. Apalagi,
peran guru dalam konteks pendidikan nasional tidak kecil. Dirjen
PMPTK, Bapak Baedowi menilai guru mempunyai fungsi, peran,
dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional
bidang pendidikan. Pembangunan tersebut merupakan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas
manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia,
serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Tentu peran strategis tersebut harus
diimbangi dengan penghargaan yang sesuai.
Melakukan pengukuran dan evaluasi standar kompetensi secara berkala
(Evaluasi)
Pengukuran dan evaluasi pencapaian standar kompetensi secara
berkala (per semesteran) perlu dilakukan agar guru senantiasa
terpacu untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Pada tahap awal, evaluasi dilakukan dalam kerangka ujian
Makalah Standar Pendidikan 9
kompetensi. Setiap guru yang telah mendapatkan tunjangan
kesejahteraan wajib mengikuti evaluasi ini untuk menentukan
tingkat kompetensi mereka yang nantinya akan sebanding dengan
nilai tunjangan yang akan diterima para pendidik tersebut.
Bagi guru yang telah lulus evaluasi diadakan evaluasi secara per kala
atau persemesteran untuk mengetahui adanya peningkatan
kompetensi mereka sekaligus ajang bagi guru untuk terus
mendorong peningkatan kompetensinya sesuai aturan perundang-
undangan.
Pemotongan Tunjangan
Guru yang belum berhasil lulus dalam proses uji kompetensi
(evaluasi) dikenakan sanksi pemotongan tunjangan. Kebijakan ini
adalah konsekuensi dari peningkatan kesejahteraan yang diterima
melalui mekanisme pemberian tunjangan.
Pendidikan dan Pelatihan
Guru yang tidak lulus dalam evaluasi/pengujian ini diberi
kesempatan meningkatkan kompetensinya melalui berbagai program
pendidikan dan pelatihan yang diadakan, ataupun berperan aktif
dalam berbagai forum diskusi guru seperti KKG/MGMP, atau
bahkan menempu pendidikan formal di lembaga terakreditasi.
Setelah itu, para tenaga pengajar tersebut sesuai rentang waktu yang
ditetapkan wajib mengikuti kembali evaluasi pada LPTK yang
ditunjuk sampai mereka berhasil lulus dalam tiga kali kesempatan
berturut-turut.
Menetapkan peringkat kompetensi guru (Tingkat Kompetensi)
Penetapan peringkat bagi guru dapat menjadi elemen penting dalam
pengimplementasian pemberian penghargaan bagi guru. Melalui
atributisasi ini, pemberian tunjangan profesi guru disesuaikan
dengan peringkat yang mereka peroleh dalam pengujian sertifikasi
guru. Sekaligus, pemeringkatan ini diperlukan untuk mendorong
Makalah Standar Pendidikan 10
guru terus berupaya meningkatkan kompetensinya.
Pensiunan Dini
Pensiunan diri ditawarkan pada guru senior yang telah tiga kali
berturut-turut gagal lulus dalam proses evaluasi ataupun uji
kompetensi. Sementara bagi guru swasta, inpassingnya dicabut dan
dilarang melakukan proses pembelajaran kepada anak didiknya.
Sementara bagi guru baru yang memiliki pengalaman mengajar
kurang dari dua tahun langsung dipindah menjadi tenaga
administrasi sesuai standar kompentensi di bidang tersebut.
Tenaga Administrasi
Kalau dalam rentang waktu yang ditentukan guru tidak kunjung
menyampaikan surat permohonan pensiunan dini, guru tersebut
dipindahkan menjadi tenaga administrasi sesuai kompetensi yang
berlaku untuk bidang tersebut.
Melakukan rekruitmen guru baru yang memenuhi standard kompetensi
Melakukan requrement guru baru sesuai kebutuhan dan standar
kompetensi guru. Sampai guru tersebut mengikuti uji kompetensi
atas profesinya, statusnya adalah calon guru dengan tunjangan
kesejahteraan yang sesuai.
IMPLIKASI
Implementasi standar kompetensi guru tentunya akan memunculkan
berbagai implikasi, baik positif ataupun negatif. Pembahasan pada tulisan
ini dibatasi implikasi penerapan standar kompetensi guru terhadap
tumbuhnya guru profesional dalam kaitannya terhadap peserta didik dan
satuan pendidikan. Tulisan ini juga akan mencoba melihat pada implikasi
terhadap program dan kegiatan serta beban anggaran pemerintah secara
umum.
Mengacu pada PP no 74/2008 tersebut guru yang bisa berperan aktif
sebagai agen pembelajaran adalah guru profesional yang didefinisikan
sebagai pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar,
Makalah Standar Pendidikan 11
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah. Profesionalitas guru didefinisikan atas
terinternalisasinya empat kelompok kompetensi pada diri guru
bersangkutan, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional.
Peserta Didik
Dalam tatanan globalisasi, melalui penginternalan kompetensi
pedagogik saja, guru akan menjadikan profesinya sebagai area pengabdian
terhadap kemandirian bangsa. Sebab, kompetensi pedagogik terdiri atas 10
kompetensi operasional (?) yakni penguasaan karakteristik siswa yang
meliputi aspek fisik, moral, kultural, emonsional, dan intelektual, menguasai
teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum,
menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, memanfaatkan
tekonologi informasi, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik,
berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, menyelenggarakan
penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil
penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, melakukan
tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Ini artinya guru akan tumbuh dan berkembang sebagai sosok yang
tak hanya piawai dalam mentransfer pengetahuan namun juga memiliki
kepekaan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa yang
akan datang. Sehingga ilmu dan metodologi yang ditransfernya kepada
peserta didik sesuai dengan trend perkembangan zaman namun dengan tetap
mempertahankan aspek moralitas, kebudayaan dan nasionalisme peserta
didik. Atau sesuai dengan fungsi pendidikan nasional seperti yang
disebutkan dalam UU no 20 Tahun 2003, yakni pada Bab II, pasal 3,
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
Makalah Standar Pendidikan 12
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Tak hanya itu, aktualisasi guru yang profesional juga akan
mendorong tumbuhnya iklim pembelajaran pada diri peserta didik. Karena
guru bisa menampilkan dirinya sebagai sosok yang berwibawa yang
merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong kemandirian dan
membangun sifat akademis dalam diri peserta didiknya yang diharapkan
bermuara pada peningkatan kompetensi peserta didik dalam
mentransformasikan pengetahuan yang diterima dari guru profesional
tersebut.
Prof.Dr.Oong Komar, MPd dalam bukunya Filsafat Pendidikan
Nonformal (2006) menekankan pentingnya faktor kewibawaan dalam profil
seorang guru, tak hanya demi kepentingan transformasi pengetahuan namun
jauh dari pada itu berperan dalam pembangunan budaya positif pada satuan
pendidikan tempat guru tersebut mengaktualisasikan profesionalitasnya.
Bila kewibawaan guru lemah terhadap siswanya, ia tidak dapat mengendalikan proses pendidikan dan cenderung akan menggunakan kekuasaan dan upaya manipulasi. Demikian pula halnya bila ia memiliki kewibawaan yang lemah terhadap teman sejawatnya, sedangkan ia bersifat ambisius maka ia cenderung tidak berusaha mengandalkan kemampuan profesionalnya, melainkan bermain politik dan melakukan intrink untuk memuluskan ambisinya tersebut.
Satuan Pendidikan
Pada tingkat satuan pendidikan, guru profesional akan menjadi agen
perubahan dalam kerangka meningkatkan mutu sekolah, mutu lulusan
termasuk proses diseminasi peningkatan profesionalitas guru yang belum
mendapatkan sertifikat pendidik. Hal ini akan menjadi pendorong bagi
percepatan pencapaian standar pendidikan lainnya.
Menurut PP 74/2008 tersebut, guru profesional adalah guru yang
menandatangani kontrak kerja dengan satuan pendidikan. Tentunya
sejumlah point penting yang termuat dalam kesepakatan kerja tersebut
adalah target yang akan dicapai guru yang teraktualisasi pada mutu peserta
didiknya serta kesediaan guru untuk menerima sanksi sebagai wujud
Makalah Standar Pendidikan 13
tanggungjawab profesionalnya kalau target yang dibebankan tidak tercapai
sesuai kesepakatan yang ditandatangani guru dan pihak sekolah.
Dalam konteks yang lebih luas, untuk bisa mengoptimalkan
pelaksanaan tugas profesional guru tersebut, sekolah tentu memiliki
indikator yang jelas mengenai capaian mutu pendidikan, serta memiliki
strategi dan tekhnis untuk mencapainya yang dikembangkan dalam budaya
kerja profesional untuk mewujudkan visi dan misi dari satuan pendidikan.
Artinya, guru profesional akan mendorong perubahan budaya pada tingkat
satuan pendidikan, dengan indikator-indikator sesuai standar pengelolaan,
standar proses yang berlangsung di masing-masing satuan pendidikan.
Bahan bahan kajian dalam Workshop guru-guru dan kepala sekolah
Yayasan Insan Kamil, Pesantren Alihya Kota Bogor pada 9 Juli 2009 lalu
sebagaimana yang dimuat dalam situs http://www.iiep.unesco.org/capacity-
development/training/training-materials/school-supervision.html.
Deskripsi mutu lulusan yang jelas merupakan komponen penting dalam menentukan standar guru. Analisis ini berfungsi sebagai panduan untuk menentukan pemenuhan kriteria standar guru yang sekolah harapkan. Jika satu sekolah hendak mengembangkan keimanan dan ketakwaan maka sekurang-kurangnya sekolah harus memiliki guru yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan beribadah yang mutunya sesuai dengan target.
Penerapan standar kompetensi guru tidak bisa berdiri sendiri. Namun
harus diikuti oleh penerapan standar-standar lainnya untuk mengoptimalkan
peningkatan mutu pendidikan, diantaranya adalah penerapan standar
pengelolaan, standar proses dan standar kepala sekolah dan pengawas.
Karena keempat standar tersebut saling berkait erat dalam upaya mencapai
dan mempertahankan standar kompetensi guru. Karena sejumlah standar
yang disebutkan diatas akan berperan penting dalam mengukur kinerja
profesional guru, sebab guru dilarang menilai diri sendiri.
Dalam kerangka meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik
tersebut, satuan pendidikan bisa menfasilitasi berbagai kegiatan dan
program yang berlangsung secara berkesinambungan, pembentukan forum-
forum diskusi dengan mengundang pakar kompeten baik pada aspek
pedagogik ataupun profesional dan pribadi. Kegiatan ini penting diikuti oleh
Makalah Standar Pendidikan 14
para tenaga pendidik tersebut, sebab melalui forum diskusi ini peserta bisa
saling mengoreksi kelemahan masing-masing dan mendapatkan berbagai
tips praktis untuk meningkatkan pola kerja mereka.
Meski diluar cakupan satuan pendidikan, pemerintah melalui
Depdiknas juga memiliki banyak program dan kegiatan yang tak hanya
bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam pelaksanaan tugasnya,
namun jauh dari itu mendorong munculnya karakteristik peneliti pada diri
guru melalui PTK, ataupun penerapan best practice dalam bidang
pengajaran dan pembelajaran.
Program dan Beban Anggaran
Nada-nada sumbang yang disampaikan sejumlah pakar ataupun
pihak yang peduli pendidikan terhadap pelaksanaan sertifikasi guru patut
dibahas dan dikaji pemerintah agar tercapainya pendidikan berkualitas yang
tercermin keaktifan peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara seperti yang tertuang dalam Bab I, pasal 1
UU pendidikan nasional.
Pemerintah perlu mengkaji ulang sejumlah isu-isu penting yang
disampaikan para pakar dan pemerhati pendidikan tersebut, diantaranya soal
uji kompetensi melalui penerapan portofolio, serta image yang tertanam
pada diri guru untuk lebih mengedepankan aspek finansial dibanding aspek
profesional, termasuk keperluan untuk merevisi jumlah ataupun komponen
sertifikasi dengan alasan tidak berperan signifikan terhadap peningkatan
profesionalisme guru.
Pemerintah dipandang perlu mengeluarkan program alternatif terkait
dengan pencapaian standar minimal yang harus dipenuhi para tenaga
pendidik agar guru tampil sebagai tenaga profesional.
Sesuai dengan alternatif program yang diusulkan pada bagian
implementasi tulisan ini, alur yang ditawarkan bisa menjadi alternatif dalam
membangun kompetensi pendidik. Landasan filosofis yang ditawarkan
Makalah Standar Pendidikan 15
melalui usulan tersebut adalah membangun budaya kompetisi dan
kompetensi pada diri tenaga pendidik melalui penerapan evaluasi secara
berkala dan memberikan pendidik pendapatan diatas kebutuhan hidup
minimum bahkan mencapai tingkat sejahtera, guna meningkatkan citra dan
kewibawaan sosial pendidik ditengah masyarakat, kemudian mewajibkan
pendidik untuk memenuhi kompetensi minimal untuk membangun karsa
profesionalitas atas profesi yang mereka pilih.
Selain itu, juga diperlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung
pencapaian target peningkatan kompetensi guru, diantaranya dengan
membentuk atau menfasilitasi terbentuknya lembaga non pemerintah yang
kredibel untuk merekomendasikan pengakuan kompetensi berdasarkan
sejumlah uji kompetensi kepada guru untuk kemudian diberikan kepada
pemerintah sebagai bentuk portofolio guna diproses untuk penerbitan
sertifikat pendidiknya.
Mengacu pada PP N0 74 Tahun 2008, kebijakan ini sangat
memungkinkan dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan LPTK
yang menangani jalur profesi pendidik. Hal ini penting dilakukan agar
profesionalitas guru tidak semata atas penilaian portofolio semata namun
juga merupakan hasil dari ujian kompetensi yang difokuskan pada aspek-
aspek relevan berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah
melalui Permendiknas No 16/2007. Sejumlah aspek dimaksud antara lain
adalah ujian tertulis dan ujian praktik yang mengacu pada PP no 74/2008
pada Bab II, bagian kedua, pasal 9 ayat 4 dan 5.
Menurut PP tersebut, ujian kompetensi bentuk tertulis untuk menguji
penguasaan guru atas
a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap
peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus,
perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;
b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan
standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau
program yang diampunya; dan
c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang
Makalah Standar Pendidikan 16
secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata
pelajaran, dan/atau program yang diampunya.
Sementara ujian kinerja dilaksanakan dalam bentuk praktik
pembelajaran untuk mengukur sejauh mana guru mampu menerapkan
kompetensinya, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan
yang relevan.
Selama rentang waktu yang ditetapkan (antara satu sampai dua
tahun) guru diwajibkan mengikuti berbagai program dan kegiatan baik yang
didanai pemerintah ataupun pribadi untuk berupaya meningkatkan
kompetensi mereka. Karena kalau gagal memenuhi kriteria minimal
tersebut, para tenaga pengajar ini terancam pensiun dini bagi yang senior
atau pindah profesi.
Beban Anggaran
Penerapan model ini akan membawa banyak implikasi terutama
pada beban anggaran. Karena melalui pendekatan ini semua guru akan
mendapatkan tunjangan profesi serta tunjangan lainnya yang membuat
mereka bisa hidup diatas kebutuhan standar minimal atau bahkan mendekati
kategori sejahtera.
Mengacu pada perkiraan yang dibuat Dirjen PMTP (saat itu) Bapak
Fasli Jalal dalam seminar sertifikasi guru di Malang, total anggaran yang
akan diperlukan kalau sekitar 2,5 juta guru (perkiraan saat itu) mendapatkan
tunjangan sertifikasi yang dirata-ratakan sebesar Rp1,9 juta per orang per
bulan, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp57 triliun lebih.
Meski demikian, melalui pendekatan ini pemerintah bisa anggaran
hampir sebesar Rp6,6 triliun yang sebelumnya diperuntukkan bagi
pelaksanaan sertifikasi sekitar 2,5 juta guru tersebut.
Berpatokan pada data yang disampaikan Balitbang PSP Depdiknas,
sekitar 54,12 persen guru di Indonesia memiliki kualifikasi pendidikan yang
kurang dari S1--meski tidak bisa dikatakan semuanya tidak memenuhi
kriteria minimal yakni berpendidikan serendah-rendahnya DIV-- namun
diyakini angka tersebut akan berada pada kisaran antara 40 sampai dengan
Makalah Standar Pendidikan 17
50 persen, ini akan membawa konsekuensi kebutuhan akan anggarn untuk
meningkatkan program kualifikasi para pendidik tersebut.
Perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp6,6 triliun untuk pelaksanaan
program sertifikasi ditambah perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp3,4 triliun
yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program peningkatan kualifikasi guru
bisa diperuntukkan bagi program peningkatan kualifikasi dan kompetensi
guru.
Ini memang memerlukan keberanian dan argumentasi yang logis dan
rasional dari Pemerintah atau Departemen Pendidikan nasional. Pasalnya,
kebutuhan dana yang diperkirakan mencapai besaran mendekati seratusan
triliun itu akan membuat sebagian besar anggaran Depdiknas tersedot pada
program sertifikasi. Apalagi, kalau melihat pada besaran anggaran yang
diperuntukkan pada tahun 2010 ini, anggaran Depdiknas berkisar Rp195
triliun. Namun demi cita-cita pembangunan nasional serta makin pendeknya
tengat waktu pelaksanaan AFTA, APEC pilihan yang tersedia makin sedikit.
Apalagi, program sertifikasi yang dilakukan pemerintah saat ini belum
memiliki korelasi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan seperti
yang dikutip dari berbagai pihak yang kompeten mengeluarkan analisa pada
bagian awal makalah ini.
Makalah Standar Pendidikan 18
Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
Pemerintah telah melakukan banyak aksi kongrit dalam upaya
mewujudkan pendidikan bermutu bagi warga negara, seperti program
sertifikasi guru sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan guru
profesional yang kompeten. Tak hanya itu, pemerintah juga telah
melaksanakan banyak program lainnya yang berkaitan baik secara langsung
atau tidak langsung untuk meningkatkan kompetensi para pendidik tersebut,
seperti melalui forum KKG/MGMP atau juga melalui penerapan praktik
terbaik dibidang pengajaran. Namun sejauh ini hasilnya masih jauh dari
harapan.
Khusus untuk sertifikasi guru, para guru masih terbius dalam
mendapatkan keuntungan finansial dibanding upaya peningkatan
profesionalitas seperti yang diamanatkan melalui UU no 14 Tahun 2005
tentang guru dan dosen. Karena itu, banyak guru yang menempuh cara yang
bahkan bertentangan dengan kriteria kompetensi yang harus dimilikinya
guna mendapatkan sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat untuk
mendapatkan tunjangan profesi.
Selain itu, keengganan guru untuk meningkatkan profesionalitasnya
terkait upaya peningkatan kompetensi untuk mendapatkan guru yang
profesional tersebut, karena persyaratan kompetensi minimal yang
diharuskan pemerintah terlalu ideal, yang membuat banyak guru sudah
patah semangat duluan untuk berupaya mencapai kriteria minimal tersebut.
Selain itu, ada juga yang berpendapat sejumlah kompetensi yang
dipersyaratkan melalui UU no 74 Tahun 2008 tersebut juga sangat sumir
dan sulit untuk diukur karena sangat situasinal, yakni kompetensi pribadi
dan kompentensi sosial.
SARAN
Prioritas utama yang disarankan harus dilakukan pemerintah untuk
Makalah Standar Pendidikan 19
mendorong tingkat kompetensi guru untuk mencapai kriteria minimal
seperti yang disyaratkan adalah dengan memberikan tunjangan profesi
kepada semua tenaga pendidik yang diangkat menjadi fungsional guru.
Kebijakan ini dipandang strategis, karena guru memerlukan keamanan
finansial terlebih dulu sebelum mereka dikondisikan untuk meningkatkan
kompetensinya terlepas dari suka atau tidak suka.
Setelah para guru menikmati kesejahteraan selama satu atau dua
tahun, pemerintah bisa melakukan uji kompetensi melalui lembaga
independen yang memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk keperluan
tersebut melalui uji sertifikasi yang hasilnya berupa rekomendasi yang dapat
diberikan pada pemerintah untuk melakukan verifikasi atas dokumen
portofolio yang menyertai rekomendasi tersebut. Sebab, pengukuran
kompetensi jauh lebih valid melalui proses ujian baik tertulis ataupun tidak
dari pada menilai dari sertifikat dan ijazah yang dimiliki guru berdasarkan
proses penilaian portofolio.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengkaji ulang keempat kelompok
kompetensi yang disyaratkan tersebut, atau membuat kebijakan mengenai
pencapaian kriteria minimal yang dipandang terlalu ideal tersebut.
Makalah Standar Pendidikan 20