STANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Nama : Ulvia Nanda

Nim:15634025

Jurusan : Akuntansi

Dosen Pembimbing :DR.Zul Afdal,Spd.,Mpd

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSIPEMERINTAHAN

Kerangka konseptual merupakan rumusan konsep yangmendasari penyusunan dan penyajian laporan keuanganpemerintah pusat dan daerah.

TUJUAN

Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunandan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

◦ (a) penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalammelaksanakan tugasnya;

◦ (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansiyang belum diatur dalam standar;

◦ (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporankeuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan

◦ (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan.

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalahanggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

(a) Asumsi kemandirian entitas;

(b) Asumsi kesinambungan entitas; dan

(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Lingkungan operasional organisasi pemerintahberpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi danpelaporan keuangannya.

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perludipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi danpelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan

b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagipengendalianan

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN

INFORMASI

• Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan

pemerintah, namun tidak terbatas pada:

• masyarakat;

• para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

• pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi,

dan pinjaman; dan

• pemerintah

ENTITAS PELAPORAN

• Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

• (a) Pemerintah pusat;

• (b) Pemerintah daerah;

• (c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau

organisasi lainnya

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikaninformasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilaiakuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaanperiode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperolehsumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomiyang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporanmendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhankasnya.

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisientitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumberpenerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran;

b) Laporan Perubahan SAL

c) Neraca;

d) Laporan Operasional

e) Laporan Arus Kas

f) Laporan Perubahan Ekuitas

g) Catatan atas Laporan Keuangan

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Penyajian Laporan KeuanganPemerintah:

menyajikan informasi mengenai posisikeuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatuentitas pelaporan yang bermanfaat bagi parapengguna dalam membuat dan mengevaluasikeputusan mengenai alokasi sumber daya.

Informasi yang Terkandung DalamLaporan Keuangan Pemerintah :

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber

daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana

pemerintah;

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan

posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan

ekuitas dana pemerintah;

c) Menyediakan informasi mengenai sumber,

alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan

realisasi terhadap anggarannya;

Lanjutan……

e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas

pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi

kebutuhan kasnya;

f) Menyediakan informasi mengenai potensi

pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan;

g) Menyediakan informasi yang berguna untuk

mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam

mendanai aktivitasnya.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah :

a) Laporan Realisasi Anggaran

b) Laporan Perubahan SAL

c) Laporan Operasional

d) Laporan Perubahan Ekuitas

e) Neraca

f) Laporan Arus Kas

g) Catatan atas Laporan Keuangan.

PSAP NO. 02

LAPORAN REALISASI

ANGGARAN BERBASIS

KAS

DEFINISI LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

merupakan salah satu komponen laporan

keuangan pemerintah yang menyajikan

informasi tentang realisasi dan anggaran

entitas pelaporan secara tersanding untuk

suatu periode tertentu.

RUANG LINGKUP DAN

MANFAAT PSAP No. 02

RUANG LINGKUP

o PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian LaporanRealisasi Anggaran yang disusun dan disajikan denganmenggunakan anggaran berbasis kas;

MANFAAT

o LRA menyediakan informasi mengenai realisasipendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yangmasing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

ISI LAPORAN LRA

PENDAPATAN LRA

BELANJA

TRANSFER

SURPLUS/DEFISIT LRA

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO

SiLPA/SiKPA

AKUNTANSI ANGGARAN

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu

pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan

dan anggaran dialokasikan

BASIS KAS

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/D

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umumNegara/Daerah

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening KasUmum Negara/Daerah

BASIS KAS

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dariRekening Kas Umum Negara/Daerah

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaranpembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

TRANSAKSI DALAM MATA

UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan

dalam mata uang rupiah

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing

yang sama dengan yang digunakan dalam

transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing

tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam

mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank

sentral pada tanggal transaksi

KONSEPSI ANGGARAN DAN

AKUNTANSI

ANGGARAN

AKUNTANSI

LRA SiLPA/SiKPALaporan

Perubahan SAL

LOSurplus/Defis

itLO

LaporanPerubahan

EkuitasEkuitas Neraca

KETERKAITAN LAPORAN

LRA

Pendapatan 450

Belanja (0)

Surplus/(defisit) 450

Pembiayaan 1.000

SILPA 1.450

Laporan Perubahan SALSAL Awal 100

Penggunaan SAL (30)

SILPA 1.450

SAL Akhir 1.520

Ilustrasi

akuntansi

SILPA

PSAP 3 Laporan Arus Kas

Arti Penting LAKLaporan Arus Kas (LAK):

Memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang dianggarkan/tidak dianggarkan;

Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi perbendaharaan;

Pengertian LAK

Laporan yang memberi informasi:

Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan

pembiayaan, penerimaan PFK);

Arus keluar kas (belanja, pengeluaran

pembiayaan, pengeluaran PFK);

Saldo awal kas;

Saldo akhir kas.

Struktur LAKPenyajian berdasarkan aktivitas:

operasi;

investasi aset nonkeuangan;

pembiayaan;

nonanggaran.

Arus Masuk Aktivitas OperasiPendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Dana Perimbangan (DBH Pajak, SDA, DAU, DAK, Dana Otsus, Dana Penyesuaian)

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Arus Keluar Aktivitas Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Bunga

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial

Belanja Tak Terduga

Bagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Hasil Lainnya

Arus Masuk/Keluar AktivitasInvestasi Aset Nonkeuangan

Arus Masuk: Penjualan Aset Tetap;

Penjualan Aset Lainnya

Arus Keluar: Perolehan Aset Tetap;

Perolehan Aset Lainn

Arus Masuk/Keluar AktivitasPembiayaan

Arus masuk:◦ Penerimaan pinjaman;

◦ Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;

◦ Pencairan dana cadangan.

Arus Keluar:◦ Pemberian pinjaman;

◦ Penyertaan modal;

◦ Pembentukan cadangan.

Arus masuk/keluar AktivitasNonanggaran

Arus Masuk:◦ Penerimaan PFK;

◦ Penerimaan Kiriman Uang.

Arus Keluar◦ Pengeluaran PFK;

◦ Pembayaran Kiriman Uang.

PSAP NO 4

CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN

TUJUAN PENYAJIAN CALK

Untuk meningkatkan transparansi laporankeuangan dan penyediaan pemahamanyang lebih baik atas informasi keuangan

pemerintah

RUANG LINGKUP

1. Laporan Keuangan untuk tujuanumum untuk entitas pelaporan

2. Laporan Keuangan yangdiharapkan menjadi LaporanKeuangan untuk tujuan umumoleh entitas yang bukanmerupakan entitas pelaporan

STRUKTUR DAN ISICatatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos

laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, mengenai:

a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-

kejadian penting lainnya;

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka

laporan keuangan

f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

RINCIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I PendahuluanMaksud dan Tujuan Penyusunan Laporan KeuanganLandasan Hukum Penyusunan Laporan KeuanganPendekatan Penyusunan Laporan KeuanganSistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro2.1. Ekonomi Makro2.2. Kebijakan Keuangan2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program

Entitas PelaporBab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan

Moneter3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran

Kinerja Fiskal dan Moneter3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pencapaian KinerjaBab IV Ikhtisar pencapaian kinerja program

entitas pelapor4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran

kinerja program entitas pelapor4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pencapaian Kinerja

Bab V Kebijakan Akuntansi5.1. Entitas pelaporan5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan5.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan5.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

Bab VI Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan

6.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan

6.1.1 Pendapatan6.1.2 Belanja6.1.3 Pembiayaan6.1.4 Aset6.1.5 Kewajiban6.1.6 Ekuitas Dana6.1.7 Komponen-komponen Arus kas6.2. Pengungkapan atas Pos-pos

Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual Penuh.Bab VII Penjelasan atas Informasi non KeuanganBab VIII PenutupLampiran

PSAP NO. 05

AKUNTANSI PERSEDIAAN

39

PERSEDIAAN

Aset dalam bentuk barang atau

perlengkapan (supplies) yang diperoleh

dengan maksud untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah atau

barang-barang yang dimaksudkan untuk

dijual dan atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat dalam

kurun waktu 12 bulan dari tanggal

pelaporan.

40

CAKUPAN PERSEDIAAN

Barang atau perlengkapan untuk

operasional;

Bahan atau perlengkapan untuk proses

produksi;

Barang dalam proses produksi;

Barang yang disimpan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat dalam

rangka kegiatan pemerintahan.

41

42

43

44

45

Barang atau perlengkapan

(supplies) yang digunakan

sendiri dalam rangka kegiatan

operasional pemerintah

Barang yang dibeli untuk dijual

atau diserahkan kepada

masyarakat

Barang yang digunakan dalam

proses produksi jika

pemerintah memproduksi

sendiri (swakelola)

Barang habis pakai

Barang tak habis pakai

Barang bekas pakai

Barang baku atau supplies

Barang dalam proses (setengah jadi)

Barang jadi

A

B

C

PENGAKUAN PERSEDIAAN

Persediaan diakui pada saat potensi

manfaat ekonomi masa depan

diperoleh oleh pemerintah dan

mempunyai nilai atau biaya yang

dapat diukur dengan andal

Persediaan diakui pada saat diterima

atau hak kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah

46

PENGUKURAN PERSEDIAAN

Biaya perolehan apabila diperoleh

dengan pembelian;

Biaya standar apabila diperoleh

dengan memproduksi sendiri;

Nilai wajar apabila diperoleh dengan

cara lainnya seperti donasi/rampasan.

47

48

Biaya perolehan

Biaya standar

Nilai wajar

Persediaan

diperoleh dengan

pembelian

Persediaan

diperoleh dengan

memproduksi

sendiri

Persediaan

diperoleh dengan

cara lain, misalnya

donasi/rampasan

=

=

=

Harga pembelian + biaya

pengangkutan + biaya penanganan –

potongan harga – rabat

Biaya Langsung + biaya tidak

langsung

Nilai tukar aset secara wajar

PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

Kebijakan akuntansi yang digunakan

Penjelasan lebih lanjut tentang cakupan persediaan

Kondisi persediaan

Hal-hal lain, misalnya peruntukan dan asal persediaan

49