50
1 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BAB V BAB V STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

SAP Standar Akuntansi Pemerintah

  • Upload
    tachir

  • View
    3.981

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

11

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB VBAB V

STANDAR AKUNTANSI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHPEMERINTAH

Page 2: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

22KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DEFINISIDEFINISI

Standar Akuntansi Pemerintah :Standar Akuntansi Pemerintah :

Adalah konsep2 akuntansi yang diterapkan Adalah konsep2 akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.keuangan pemerintah.

Dasar Hukum Standar Akuntansi Pemerintah :Dasar Hukum Standar Akuntansi Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahtentang Standar Akuntansi Pemerintah

Page 3: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

33KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

KOMPONEN SAPKOMPONEN SAP

SAP terdiri atas :SAP terdiri atas :- 1 (satu) Kerangka Konseptual1 (satu) Kerangka Konseptual- 11 (sebelas) Pernyataan Standar Akuntansi 11 (sebelas) Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah (PSAP)Pemerintah (PSAP)

Page 4: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

44KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH AKUNTANSI PEMERINTAH

(PSAP)(PSAP) PSAP No 01PSAP No 01 Penyajian Laporan KeuanganPenyajian Laporan Keuangan PSAP No 02PSAP No 02 Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran PSAP No 03PSAP No 03 Laporan Arus KasLaporan Arus Kas PSAP No 04PSAP No 04 Catatan atas Laporan KeuanganCatatan atas Laporan Keuangan PSAP No 05PSAP No 05 Akuntansi PersediaanAkuntansi Persediaan PSAP No 06PSAP No 06 Akuntansi InvestasiAkuntansi Investasi PSAP No 07PSAP No 07 Akuntansi Aset TetapAkuntansi Aset Tetap PSAP No 08PSAP No 08 Akuntansi Konstruksi dlm PengerjaanAkuntansi Konstruksi dlm Pengerjaan PSAP No 09PSAP No 09 Akuntansi KewajibanAkuntansi Kewajiban PSAP No 10PSAP No 10 Akuntansi ttg Koreksi KesalahanAkuntansi ttg Koreksi Kesalahan PSAP No 11PSAP No 11 Laporan Keuangan KonsolidasianLaporan Keuangan Konsolidasian

Page 5: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

55

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 01:PSAP NO. 01:PENYAJIAN LAPORAN KEUANGANPENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Page 6: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

66KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

Laporan keuangan untuk tujuan umum Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pos-pos pendapatan, brlanja, kas untuk pos-pos pendapatan, brlanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.kewajiban, dan ekuitas dana.

Page 7: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

77KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BASIS AKUNTANSIBASIS AKUNTANSI Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan

keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

Page 8: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

88KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Tujuan Laporan KeuanganTujuan Laporan Keuangan Tujuan umum laporan keuanganTujuan umum laporan keuangan adalah adalah

menyajikan informasi mengenai posisi menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. mengenai alokasi sumber daya.

Page 9: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

99KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitasberada pada pimpinan entitas

Page 10: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

1010KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

KOMPONEN-KOMPONEN KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGAN

Komponen laporan keuangan pokok:Komponen laporan keuangan pokok: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Realisasi Anggaran; Neraca;Neraca; Laporan Arus Kas; dan Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan tersebut Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.perbendaharaan.

Page 11: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

1111

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 02:PSAP NO. 02:LAPORAN REALISASI ANGGARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN

Page 12: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

1212KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ISI LAPORAN REALISASI ISI LAPORAN REALISASI ANGGARANANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:pos sebagai berikut:(a) Pendapatan(a) Pendapatan (e) Penerimaan Pembiayaan(e) Penerimaan Pembiayaan(b) Belanja(b) Belanja (f) Pengeluaran pembiayaan(f) Pengeluaran pembiayaan(c) Transfer(c) Transfer (g) Pembiayaan neto(g) Pembiayaan neto(d) Surplus atau defisit(d) Surplus atau defisit (h) SILPA/SIKPA(h) SILPA/SIKPA

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh PSAP ini, atau Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh PSAP ini, atau apabila penyajian tsb diperlukan untuk menyajikan Laporan apabila penyajian tsb diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.Realisasi Anggaran secara wajar.

Page 13: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

1313KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKUNTANSI PENDAPATANAKUNTANSI PENDAPATAN Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas

Umum Negara/DaerahUmum Negara/Daerah Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatanPendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan

lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsipusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)pengeluaran)

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umummengenai badan layanan umum

Page 14: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

1414KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKUNTANSI BELANJAAKUNTANSI BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

Rekening Kas Umum Negara/DaerahRekening Kas Umum Negara/Daerah Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaanmempunyai fungsi perbendaharaan

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umummengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi(jenis belanja), organisasi, dan fungsi

Page 15: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

1515KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISITAKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisitdalam pos Surplus/Defisit

Page 16: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

1616KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKUNTANSI PENERIMAAN AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum diterima pada Rekening Kas Umum Negara/DaerahNegara/Daerah

Akuntansi penerimaan pembiayaan Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)dikompensasikan dengan pengeluaran)

Page 17: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

1717KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKUNTANSI PENGELUARAN AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/DaerahNegara/Daerah

Page 18: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

1818KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKUNTANSI PEMBIAYAAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETONETO

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netopelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto

Page 19: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

1919

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 03:PSAP NO. 03:LAPORAN ARUS KASLAPORAN ARUS KAS

Page 20: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

2020KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Tujuan Pelaporan Arus Tujuan Pelaporan Arus KasKas

memberikan informasi mengenai memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan sumber, penggunaan dan perubahan kas dan setara kas perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporantanggal pelaporan

Page 21: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

2121KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ENTITAS PELAPORAN ENTITAS PELAPORAN ARUS KASARUS KAS

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa L/K. laporan pertanggungjawaban berupa L/K.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan (perbendaharaan (Departemen KeuanganDepartemen Keuangan))

Page 22: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

2222KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKTIVITAS OPERASIAKTIVITAS OPERASI

Indikator yg menunjukkan kemampuan operasi Indikator yg menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dlm menghasilkan kas yg cukup utk pemerintah dlm menghasilkan kas yg cukup utk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yg akan membiayai aktivitas operasionalnya di masa yg akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luarluar

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yg sifatnya sama dgn persediaan, yg dibeli utk dijual, yg sifatnya sama dgn persediaan, yg dibeli utk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tsb maka perolehan dan penjualan surat berharga tsb diklasifikasikan sbg aktivitas operasidiklasifikasikan sbg aktivitas operasi

Page 23: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

2323KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ARUS MASUK KAS ARUS MASUK KAS (Aktivitas Operasi)(Aktivitas Operasi)

Terutama diperoleh dari :Terutama diperoleh dari : Penerimaan Perpajakan;Penerimaan Perpajakan; PNBP;PNBP; Penerimaan Hibah;Penerimaan Hibah; Penerimaan Bagian Laba perusahaan Penerimaan Bagian Laba perusahaan

negara/daerah dan Investasi Lainnya; dannegara/daerah dan Investasi Lainnya; dan Transfer masukTransfer masuk

Page 24: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

2424KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ARUS KELUAR KAS ARUS KELUAR KAS (Aktivitas Operasi)(Aktivitas Operasi)

Terutama digunakan untuk pengeluaran :Terutama digunakan untuk pengeluaran : Belanja Pegawai;Belanja Pegawai; Belanja Barang;Belanja Barang; Bunga;Bunga; Subsidi; Subsidi; Hibah;Hibah; Bantuan Sosial;Bantuan Sosial; Belanja Lain-lain/Tak Terduga;danBelanja Lain-lain/Tak Terduga;dan Transfer keluarTransfer keluar

Page 25: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

2525KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKTIVITAS INVESTASIAKTIVITAS INVESTASI

Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk meningkatkan dan kas yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah dimasa yang mendukung pelayanan pemerintah dimasa yang akan datangakan datang

Page 26: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

2626KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKTIVITAS INVESTASIAKTIVITAS INVESTASI Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non

keuangan terdiri dari :keuangan terdiri dari :(a) Penjualan Aset Tetap;(a) Penjualan Aset Tetap;(b) Penjualan Aset Lainnya.(b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari :keuangan terdiri dari : (a) Perolehan Aset Tetap;(a) Perolehan Aset Tetap; (b) Perolehan Aset Lainnya.(b) Perolehan Aset Lainnya.

Page 27: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

2727KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ARUS MASUK KAS ARUS MASUK KAS (Aktivitas Investasi)(Aktivitas Investasi)

Terutama diperoleh dari :Terutama diperoleh dari : Penerimaan Perpajakan;Penerimaan Perpajakan; PNBP;PNBP; Penerimaan Hibah;Penerimaan Hibah; Penerimaan Bagian Laba perusahaan Penerimaan Bagian Laba perusahaan

negara/daerah dan Investasi Lainnya; dannegara/daerah dan Investasi Lainnya; dan Transfer masukTransfer masuk

Page 28: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

2828KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKTIVITAS PEMBIAYAANAKTIVITAS PEMBIAYAAN

Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. lain di masa yang akan datang.

Page 29: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

2929KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ARUS MASUK KAS ARUS MASUK KAS (Aktivitas Pembiayaan)(Aktivitas Pembiayaan)

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:lain:

(a) Penerimaan Pinjaman;(a) Penerimaan Pinjaman;

(b) Penerimaan Hasil Penjualan SUN;(b) Penerimaan Hasil Penjualan SUN;

(c) Penerimaan dari Divestasi;(c) Penerimaan dari Divestasi;

(d) Penerimaan Kembali Pinjaman;(d) Penerimaan Kembali Pinjaman;

(e) Pencairan Dana Cadangan.(e) Pencairan Dana Cadangan.

Page 30: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

3030KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ARUS KELUAR KAS ARUS KELUAR KAS (Aktivitas Pembiayaan)(Aktivitas Pembiayaan)

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:lain:

(a) Penyertaan Modal Pemerintah;(a) Penyertaan Modal Pemerintah;

(b) Pembayaran Pokok Pinjaman;(b) Pembayaran Pokok Pinjaman;

(c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan(c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan

(d) Pembentukan Dana Cadangan.(d) Pembentukan Dana Cadangan.

Page 31: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

3131KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKTIVITAS NON ANGGARANAKTIVITAS NON ANGGARAN Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

bruto yang tidak mempengaruhi anggaran bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

Arus Masuk Kas:Arus Masuk Kas: Penerimaan PFK (Perhitungan Fihak Ketiga)Penerimaan PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) Kiriman Uang MasukKiriman Uang Masuk

Arus Keluar Kas:Arus Keluar Kas: Pengeluaran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga)Pengeluaran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) Kiriman Uang KeluarKiriman Uang Keluar

Page 32: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

3232KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TRANSAKSI BUKAN KASTRANSAKSI BUKAN KAS

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas.

Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam CaLKCaLK

Page 33: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

3333

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 04:PSAP NO. 04:CATATAN ATAS LAPORAN CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGANKEUANGAN

Page 34: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

3434KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sbb :dengan susunan sbb :

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

Ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;Ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Pengungkapan informasi utk pos-pos aset dan kewajiban yg timbul Pengungkapan informasi utk pos-pos aset dan kewajiban yg timbul sehubungan dgn penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan sehubungan dgn penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Daftar dan skedulDaftar dan skedul

Page 35: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

3535KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

HAL-HAL PENTING DALAM HAL-HAL PENTING DALAM CALKCALK

1.1. CALK adalah unsur Laporan Keuangan Pokok CALK adalah unsur Laporan Keuangan Pokok dan Wajib, bukan dan Wajib, bukan tambahantambahan..  

2.2. CALK bagian tak terpisahkan dari Laporan CALK bagian tak terpisahkan dari Laporan KeuanganKeuangan

3.3. Setiap entitas wajib menyajikan CALKSetiap entitas wajib menyajikan CALK4.4. Fungsi CALK :Fungsi CALK :

Menjelaskan unsur2 dlm Laporan Keuangan Menjelaskan unsur2 dlm Laporan Keuangan yang lain dgn referensi silangyang lain dgn referensi silang

Page 36: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

3636KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 05 :PSAP NO. 05 :AKUNTANSI PERSEDIAANAKUNTANSI PERSEDIAAN

Page 37: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

3737KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi PersediaanAkuntansi Persediaan PengakuanPengakuan DDiakui pada iakui pada

saat diterima saat diterima atau hak atau hak kepemilikannya kepemilikannya dan/atau dan/atau kepenguasaannkepenguasaannya berpindahya berpindah,,

Pada akhir Pada akhir periode periode akuntansi, akuntansi, persediaan persediaan dicatat dicatat berdasarkan berdasarkan hasil hasil inventarisasi inventarisasi fisikfisik dan dinilai dan dinilai dengan harga dengan harga pembelian pembelian terakhir.terakhir.

PengukuranPengukuranBiaya perolehan Biaya perolehan apabila diperoleh apabila diperoleh dengan dengan pembelian,pembelian,

Biaya standar Biaya standar apabila diperoleh apabila diperoleh dengan dengan memproduksi memproduksi sendiri,sendiri,

Nilai wajar, Nilai wajar, apabila diperoleh apabila diperoleh dengan cara dengan cara lainnya seperti lainnya seperti donasi/rampasan.donasi/rampasan.

PengungkapanPengungkapan Kebijakan Kebijakan

akuntansi yang akuntansi yang digunakan dalam digunakan dalam pengukuran pengukuran persediaan,persediaan,

Penjelasan lebih Penjelasan lebih lanjut persediaan,lanjut persediaan,

Kondisi persediaan,Kondisi persediaan, Hal-hal lain yang Hal-hal lain yang

perlu diungkapkan perlu diungkapkan berkaitan dengan berkaitan dengan persediaan, persediaan, misalnya misalnya persediaan yang persediaan yang diperoleh melalui diperoleh melalui hibah atau hibah atau rampasan.rampasan.

Page 38: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

3838KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 06 :PSAP NO. 06 :AKUNTANSI INVESTASIAKUNTANSI INVESTASI

Page 39: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

3939KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi InvestasiAkuntansi Investasi

PengakuanPengakuanSuatu pengeluaran Suatu pengeluaran

kas/aset diakui sbg kas/aset diakui sbg investasi jika investasi jika memenuhi salah memenuhi salah satu kriteria :satu kriteria :

Kemungkinan masa Kemungkinan masa manfaat manfaat ekonomi/sosial di ekonomi/sosial di masa depan dapat masa depan dapat diperoleh diperoleh pemerintahpemerintah

Nilai perolehan/nilai Nilai perolehan/nilai wajar dapat diukur wajar dapat diukur scr reliabel scr reliabel (memadai)(memadai)

PengukuranPengukuranInvestasi jk pendek Investasi jk pendek (saham & obligasi jk (saham & obligasi jk pendek) dicatat pendek) dicatat sebesar nilai sebesar nilai perolehannya.perolehannya.

Investasi jk pendek Investasi jk pendek non-saham (deposito non-saham (deposito jk pendek) dicatat jk pendek) dicatat sebesar nilai nominal sebesar nilai nominal deposito tsbdeposito tsb

Investasi jk panjang Investasi jk panjang permanen permanen (penyertaan (penyertaan pemerintah) dan non pemerintah) dan non permanen (obligasi permanen (obligasi jk panjang) dicatat jk panjang) dicatat sebesar sebesar perolehannyaperolehannya

PengungkapanPengungkapan Kebijakan akuntansi Kebijakan akuntansi

yang digunakan yang digunakan dalam penentuan nilai dalam penentuan nilai investasiinvestasi

Jenis-jenis investasi Jenis-jenis investasi (permanen dan non (permanen dan non permanen)permanen)

Perubahan harga Perubahan harga pasar (investasi jk pasar (investasi jk pendek maupu jk pendek maupu jk panjang)panjang)

Penurunan nilai Penurunan nilai investasi yang investasi yang signifikan dan signifikan dan penyebabnyapenyebabnya

Penggunaan nilai Penggunaan nilai wajar thd investasi wajar thd investasi dan alasan dan alasan penerapannyapenerapannya

Page 40: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

4040KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 07 :PSAP NO. 07 :AKUNTANSI ASET TETAPAKUNTANSI ASET TETAP

Page 41: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

4141KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi Aset TetapAkuntansi Aset Tetap

PengakuanPengakuanSuatu aset diakui sbg Suatu aset diakui sbg

aset tetap jika aset aset tetap jika aset tsb berwujud dan tsb berwujud dan memenuhi kriteria :memenuhi kriteria :

Masa manfaat > 12 Masa manfaat > 12 blnbln

Biaya perolehan Biaya perolehan aset dapat diukuraset dapat diukur

Tidak untuk dijual Tidak untuk dijual dlm operasi normaldlm operasi normal

Diperoleh/dibangun Diperoleh/dibangun dgn maksud utk dgn maksud utk digunakandigunakan

PengukuranPengukuranAset tetap dinilai Aset tetap dinilai dengan biaya dengan biaya perolehan (cost)perolehan (cost)

Apabila cost tidak Apabila cost tidak memungkinkan, memungkinkan, maka aset tetap maka aset tetap dinilai berdasarkan dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat nilai wajar pada saat perolehanperolehan

PengungkapanPengungkapan Dasar penilaian yang Dasar penilaian yang

digunakan utk digunakan utk nenentukan nilai aset nenentukan nilai aset tetaptetap

Rekonsiliasi jumlah Rekonsiliasi jumlah pada awal dan akhir pada awal dan akhir periode (penambahan, periode (penambahan, pengurangan, mutasi pengurangan, mutasi lainnya)lainnya)

Informasi penyusutan Informasi penyusutan aset tetapaset tetap

Kapitalisasi yang Kapitalisasi yang berkaitan dgn aset berkaitan dgn aset tetaptetap

Page 42: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

4242KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 08 :PSAP NO. 08 :AKUNTANSI KONSTRUKSI DLM AKUNTANSI KONSTRUKSI DLM

PENGERJAANPENGERJAAN

Page 43: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

4343KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi Konstruksi dalam Akuntansi Konstruksi dalam

PengerjaanPengerjaan

PengakuanPengakuan Aset tersebut dimaksudkan Aset tersebut dimaksudkan

untuk digunakan dalam untuk digunakan dalam operasional pemerintah/ operasional pemerintah/ dimanfaatkan oleh dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset diklasifikasikan dalam aset tetap.tetap.

Biaya perolehannya dapat Biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diukur secara andal dan masih dalam proses masih dalam proses pengerjaan.pengerjaan.

Dipindahkan ke aset tetap Dipindahkan ke aset tetap setelah pekerjaan konstruksi setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.dengan tujuan perolehannya.

PengukuranPengukuran SwakelolaSwakelola: : biaya yang biaya yang berhubungan langsung berhubungan langsung dengan kegiatan dengan kegiatan konstruksi dan biaya konstruksi dan biaya yang dapat diatribusikan yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada pada kegiatan pada umumnya dan dapat umumnya dan dapat dialokasikan ke dialokasikan ke konstruksikonstruksi

Kontrak: termin yang Kontrak: termin yang telah dibayarkan telah dibayarkan kepada kontraktor kepada kontraktor sehubungan dengan sehubungan dengan tingkat penyelesaian tingkat penyelesaian pekerjaan dan pekerjaan dan pembayaran klaim pembayaran klaim kepada kepada kontraktor/pihak ketiga kontraktor/pihak ketiga sehubungan dengan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak pelaksanaan kontrak konstruksi.konstruksi.

PengungkapanPengungkapan Disajikan di Neraca Disajikan di Neraca

sebesar nilai sebesar nilai moneternya,moneternya,

Rincian kontrak Rincian kontrak konstruksi dalam konstruksi dalam pengerjaan berikut pengerjaan berikut tingkat penyelesaian tingkat penyelesaian dan jangka waktu dan jangka waktu penyelesaiannya; penyelesaiannya; Nilai kontrak Nilai kontrak konstruksi dan konstruksi dan sumber sumber pembiayaanya; pembiayaanya; Jumlah biaya yang Jumlah biaya yang telah telah dikeluarkan;dikeluarkan;Uang Uang muka kerja yang muka kerja yang diberikan; dan diberikan; dan Retensi.Retensi.

Page 44: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

4444KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 09 :PSAP NO. 09 :AKUNTANSI KEWAJIBANAKUNTANSI KEWAJIBAN

Page 45: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

4545KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi KewajibanAkuntansi Kewajiban

PengakuanPengakuan Kewajiban diakui pada saat Kewajiban diakui pada saat

dana pinjaman diterima dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban dan/atau pada saat kewajiban timbultimbul

PengukuranPengukuran Kewajiban dicatat Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalsebesar nilai nominal

Kewajiban dlm mata Kewajiban dlm mata uang asing dikonversi uang asing dikonversi dalam nilai rupiah dgn dalam nilai rupiah dgn kurs BI pada tanggal kurs BI pada tanggal neracaneraca

PengungkapanPengungkapan Disajikan di Neraca Disajikan di Neraca

sebesar nilai sebesar nilai moneternya,moneternya,

Utang pemerintah Utang pemerintah harus diungkapkan harus diungkapkan secara rinci dalam secara rinci dalam bentuk daftar skedul bentuk daftar skedul utang untuk utang untuk memberikan memberikan informasi yang informasi yang lengkap bagi lengkap bagi pengguna informasipengguna informasi

Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan alanisisnya, alanisisnya, informasi2 utang informasi2 utang pemerintah harus pemerintah harus disajikan dalam disajikan dalam CaLK.CaLK.

Page 46: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

4646KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 10 :PSAP NO. 10 :AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN,

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASADAN PERISTIWA LUAR BIASA

Page 47: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

4747KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN

PERISTIWA LUAR BIASAPERISTIWA LUAR BIASAKoreksi :Koreksi : Thd setiap kesalahan harus Thd setiap kesalahan harus

dilakukan koreksi segera dilakukan koreksi segera setelah diketahuisetelah diketahui

Koreksi yang terjadi pada Koreksi yang terjadi pada periode berjalan, baik periode berjalan, baik mempengaruhi posisi kas mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dgn atau tidak, dilakukan dgn pembetulan pd akun ybs dlm pembetulan pd akun ybs dlm periode berjalanperiode berjalan

Koreksi yang terjadi pada Koreksi yang terjadi pada periode 2 sebelumnya, dan periode 2 sebelumnya, dan mempengaruhi posisi kas, mempengaruhi posisi kas, apabila L/K belum apabila L/K belum diterbitkanm dilakukan dgn diterbitkanm dilakukan dgn pembetulan pd akun ybs dlm pembetulan pd akun ybs dlm periode ybs.periode ybs.

Perubahan :Perubahan : Perubahan kebijakan Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan akuntansi dilakukan hanya jika terdapat hanya jika terdapat penerapan kebijakan penerapan kebijakan akuntansi berbeda dgn akuntansi berbeda dgn kebijakan yang kebijakan yang diwajibkan oleh SAP, diwajibkan oleh SAP, atau jika diperkirakan atau jika diperkirakan perubahan tsb akan perubahan tsb akan menghasilkan informasi menghasilkan informasi yang lebih andal/baik yang lebih andal/baik dalam penyajian L/K dalam penyajian L/K entitas tsb.entitas tsb.

Peristiwa LB :Peristiwa LB :Peristiwa LB harus Peristiwa LB harus

memenuhi syarat2 memenuhi syarat2 sbb :sbb :

Tidak mrp kegiatan Tidak mrp kegiatan normal entitasnormal entitas

Tidak diharapkan Tidak diharapkan terjadi dan tidak terjadi dan tidak diharapkan terjadi diharapkan terjadi berulangberulang

Berada di luar Berada di luar kendali/pengaruh kendali/pengaruh entitasentitas

Memiliki dampak yng Memiliki dampak yng signifikan thd signifikan thd realisasi anggaran realisasi anggaran atau posisi atau posisi aset/kewajibanaset/kewajiban

Page 48: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

4848KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAKUNTANSI PEMERINTAH

PSAP NO. 11 :PSAP NO. 11 :AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIANKONSOLIDASIAN

Page 49: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

4949KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi L/K KonsolidasianAkuntansi L/K Konsolidasian DefinisiDefinisi

LK Konsolidasian pada LK Konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan entitas pelaporan mencakup LK seluruh mencakup LK seluruh entitas akuntansi, entitas akuntansi, termasuk LK Badan termasuk LK Badan Layanan Umum (BLU)Layanan Umum (BLU)

LK Konsolidasian adalah LK Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan suatu laporan keuangan yang mrp gabungan yang mrp gabungan seluruh LK entitas seluruh LK entitas pelaporan sehingga pelaporan sehingga tersaji sebagai entitas tersaji sebagai entitas tunggaltunggal

PenyajianPenyajian LK Konsolidasian terdiri LK Konsolidasian terdiri atas LRA, Neraca, dan atas LRA, Neraca, dan CaLKCaLK

LK Konsolidasian LK Konsolidasian disajikan utk periode disajikan utk periode pelaporan yang sama pelaporan yang sama dgn periode pelaporan dgn periode pelaporan keuangan entitas keuangan entitas pelaporan dan berisi jml pelaporan dan berisi jml komparatuif dgn periode komparatuif dgn periode sebelumnyasebelumnya

ProsedurProsedur LK Konsolidasian LK Konsolidasian

dilaksanakan dgn dilaksanakan dgn cara cara menggabungkan dan menggabungkan dan menjumlahkan menjumlahkan akun2 yang akun2 yang diselenggarakan diselenggarakan oleh entitas oleh entitas pelaporan dgn pelaporan dgn entitas pelaporan entitas pelaporan lainnya dengan atau lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi tanpa mengeliminasi akun2 timbal balik akun2 timbal balik ((resiprokalresiprokal))

Page 50: SAP Standar Akuntansi Pemerintah

5050KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Terima Kasih…Terima Kasih…