STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH INDONESIA

Akpem -S1 Ekstensi FEUI - prepared by Enan Hasan Sjadili

Akuntansi Pemerintahan

Pertemuan 5

Standar Akuntansi Pemerintah

Program S1-Ekstensi FEUI


Standar Akuntansi Pemerintah

Prinsip Akuntansi Yg Berlaku Umum Standar Internasional ASP Standar Akuntansi Pemerintah Kerangka Konseptual Strategi Penyusunan di Negara

Berkembang


Prinsip Akuntansi Yg Berlaku Umum

Praktik akuntansi hrs dilaksanakan mengacu pd PABU = LK bisa dimengerti oleh siapapun dgn latar belakang apapun;

PSAK # 1 pr 9 & 10 = LK yg dibuat berdasarkan standar akuntansi tetap bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna;

PABU membantu para akuntan dlm menerapkan prinsip2 yg konsisten pd organisasi yg berbeda;

PABU meliputi konvensi, aturan, & prosedur yg diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yg berlaku umum pada saat tertentu.



Metode akuntansi yg berlaku umum hrs dpt memenuhi paling sedikit 1 dan biasanya bbrp kondisi berikut :

1. Metode tsb benar2 digunakan dlm kasus2 yg jumlahnya cukup significan;

2. Mendapat dukungan dr lingkungan akuntansi profesional atau badan2 berwenang lainnya;

3. Mendapat dukungan tertulis dr sejumlah pengajar dan pemikir akuntansi terkemuka.



PABU di Indonesia mengacu pd: Prinsip akuntansi yg disahkan IAI; Pernyataan dr badan yg terdiri dr pakar pelaporan

keuangan yg mempertimbangkan isu akuntansi dlm forum publik yg prosesnya terbuka untuk komentar publik & tdk ada keberatan dr IAI;

Pernyataan dr badan yg terdiri dr pakar pelaporan keuangan yg mempertimbangkan isu akuntansi dlm forum publik tdk ada keberatan dr IAI, namun belum pernah secara terbuka dikomentari publik;

Secara luas diakui krn mencerminkan praktik yg lazim


Standar Internasional ASP

Entitas OSP telah mengimplementasikan akuntansi dlm sistem keuangannya, dgn perbedaan2;

IFAC membentuk komite PSC untuk membentuk IPSAS dgn mengacu pada IAS, peraturan perundangan, asosiasi profesi & organisasi yg berkaitan dgn ASP;

Dlm hal sudah ada diatur std pd suatu negara, IPSAS digunakan untuk pengembangan, bila belum ada, digunakan sbg pedoman dlm penyusunan std.


Standar Internasional ASP

IPSAS meliputi serangkaian std yg dikembangkan untuk accrual basis, meskipun masih mengakomodir cash basis;

Cakupan IPSAS meliputi seluruh organisasi sektor publik, termasuk lembaga pemerintahan, baik pemerintah pusat, regional, pemda, maupun komponen2 kerjanya.


Standar akuntansi pemerintah

Seiring perjalanan reformasi, dibentuk KSAP yg didorong oleh pembentukan KASP di IAI thn 2000 yg programnya termasuk penyusunan std akuntansi keuangan untuk unit kerja pemerintahan, dengan Exposure Draft std akuntansi SP;

SK Menkeu No 308/2002 dan 379/2004 ttg KSAP Setelah keluar UU # 1/2004 dikukuhkan dgn Kepres # 84/2004;

KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep RPP ttg SAP.



KSAP terdiri dr Komite Konsultatif dan Komite Kerja bertanggungjawab kpd Presiden melalui Menkeu;

KSAP bertujuan mengembangkan program2 pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintah, termasuk mengembangkan SAP dan promosi penerapannya;

SAP disusun dgn orientasi kpd IPSAS, diharmoniskan dgn SAK.



KSAP menggunakan materi yg diterbitkan oleh :

IFA IASC IMF IAI FASB GASB UU dan PP yg berlaku di Indonesia Organisasi profesional lainnya



SAP terdiri atas kerangka konseptual & 11 pernyataan sbb: PSAP 01 = Penyajian LK PSAP 02 = LRA PSAP 03 = Laporan Aliran Kas PSAP 04 = Catatan atas LK PSAP 05 = Akuntansi Persediaan PSAP 06 = Akuntansi Investasi PSAP 07 = Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 = Akuntansi Konstruksi dlm Pengerjaan PSAP 09 = Akuntansi Kewajiban PSAP 10 = Koreksi Kesalahan PSAP 11 = Laporan Keuangan Konsolidasian


Kerangka Konseptual SAP

Pendahuluan Tujuan Laporan Keuangan Sektor

Publik Elemen Laporan Keuangan Sektor

Publik Asumsi Dasar Prinsip Akuntansi Karakteristik Kualitatif


Pendahuluan

Kerangka konseptual sbg acuan untuk:

(a) penyusun SAP dlm melaksanakan tugasnya; (b) penyusun laporan keuangan dlm menanggulangi

masalah akuntansi yg belum diatur dlm standar; (c) auditor dlm memberikan pendapat mengenai apakah

laporan keuangan disusun sesuai dgn SAP; dan (d) para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan

informasi yg disajikan pada laporan keuangan yg disusun sesuai dengan SAP.


Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

1. Ciri Utama Struktur Pemerintahan & Pelayanan yg Diberikan

2. Ciri Keuangan Pemerintah Yg Penting bagi Pengendalian


Ciri Utama Struktur Pemerintahan & Pelayanan Yg Diberikan

1. Bentuk Umum Pemerintahan & Pelayanan Yg Diberikan

2. Sistem Pemerintahan Otonomi & Transfer Pendapatan Antar Pemerintah

3. Adanya pengaruh proses politik

4. Hubungan antara pembayar pajak dgn pelayanan pemerintah


Ciri Keuangan Pemerintah Yg Penting bagi Pengendalian

1. Anggaran sbg pernyataan kebijakan publik, target fiskal & alat

pengendalian;

2. Investasi dlm Aktiva yg tdk langsung menghasilkan pendapatan;

3. Kemungkinan penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan

Pengendalian


PENGGUNA & KEBUTUHAN INFORMASI

Tdp beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu: (a) pihak2 kpd siapa pemerintah terutama bertg jwb (masyarakat); (b) para wakil rakyat dan lembaga pengawas; (c) pihak yg memberi/berperan dlm proses pinjaman (investor&kreditor); (d) manajemen & aparat pemerintah; (e) lembaga donor dan lembaga internasional; dan (f) pihak lain yg berkepentingan.


iNFORMASI

Informasi yg disajikan dlm lap keu bertujuan umum u/ memenuhi kebutuhan info dr semua kelompok pengguna.

Dgn demikian lap keu pemerintah tdk dirancang utk memenuhi kebutuhan spesifik dr masing2 kelompok pengguna Namun demikian, berhubung pajak mrpkn sumber utama

pendapatan pemerintah, maka ketentuan lap keu yg memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yg tercantum di dlm laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yg disajikan dlm laporan keuangan u/ keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dpt menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan u/ kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dlm kerangka konseptual ini maupun std2 akuntansi yg dinyatakan lebih lanjut.


ENTITAS PELAPORAN Entitas pelaporan keuangan pemerintah adalah satuan instansi pemerintah atau satuan program pemerintah yg menjadi pusat2 pertg jawaban keuangan pemerintah yg diharuskan

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri dari:

(a) Pemerintah pusat; (b) Pemerintah daerah; (c) Satuan organisasi di lingkungan pem. pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan per-UU-an satuan

organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan pemerintah, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pemerintah terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan

wewenang yang terpisah dari entitas pemerintah lainnya.


Peranan & Tujuan Pelaporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban utk melaporkan upaya2 yg telah dilakukan serta hasil yg dicapai dlm pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pd suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelo-laan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan

yg dipercayakan kpd entitas pemerintah dlm mencapai tujuan yg telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajerial Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas

pemerintah dalam periode pelaporan, shg memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yg terbuka& jujur kpd masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah pada

periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yg dialokasikan& apakah generasi yad diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tsb.


Tujuan Pelaporan KeuanganPelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yg bermanfaat bagi

para pengguna dlm menilai akuntabilitas & membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

(a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

(b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yg ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya yg digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil2 yg telah dicapai.

(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

(e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pemerintah berkaitan dgn sumber2penerimaannya, baik jk pendek maupun jk panjang, termasuk yg berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan2 tsb, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset,kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas.


Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

(a) Laporan Realisasi Anggaran;

(b) Neraca;

(c) Laporan Arus Kas;

(d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan pokok diatas, entitas pemerintah diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.


Dasar hukum pelaporan keuangan Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan

berdasarkan peraturan per-UU-an yg mengatur keuangan pemerintah, al:

(a) UUD RI, khususnya bagian yg mengatur keuangan negara; (b) UU ttg Perbendaharaan Negara; (c) UU ttg APBN; (d) Peraturan per-UU-an yg mengatur ttg pemda, khususnya

yg mengatur keuangan daerah; (e) Peraturan per-UU-an yg mengatur ttg perimbangan

keuangan pusat dan daerah; (f) Ketentuan per-UU-an ttg pelaksanaan APBN/D; dan (g) Peraturan per-UU-an lainnya yg mengatur ttg keuangan

pusat dan daerah.


ASUMSI DASARKemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas berarti bhw setiap unit organisasi dianggap

sbg unit yg mandiri dan mempunyai kewajiban u/ menyajikan lap keu shg tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dlm pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas u/ menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tg jawab penuh. Entitas bertg jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yg telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas Laporan keuangan disusun dgn asumsi bahwa entitas pelaporan

pemerintah akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerin-tah diasumsikan tdk bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dlm jk pendek.

Keterukuran dalam Satuan Uang ( Monetary Measurement) Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan entitas yg

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.


Karakteristik kualitatif laporan keuangan

Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami


Karakteristik kualitatif laporan keuanganRelevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yg termuat di dlmnya

dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yg relevan harus: (a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi harus memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi

ekspektasi mereka di masa lalu. (b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi harus dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yad

berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. (c) Tepat waktu Informasi harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna

dalam pengambilan keputusan. (d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, yaitu

mencakupi semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.


Karakteristik kualitatifAndal Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

(a) Penyajian Jujur Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

(b) Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yg disajikan dlm laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netralitas Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak bias pada

kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tsb akan merugikan pihak lain.


Karakteristik kualitatifDapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan

lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pemerintah lain pada umumnya. Perbandingan dpt dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntasi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.


Karakteristik kualitatif

Dapat Dipahami

Informasi yg disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yg memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.


Prinsip Akuntansi & Pelaporan Keuangan

1. Basis akuntansi

2. Nilai historis

3. Realisasi

4. Substansi mengungguli bentuk formal

5. Periodisitas

6. Konsistensi

7. Pengungkapan lengkap

8. Penyajian wajar


prinsipBasis Akuntansi Basis akuntansi yg digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu

basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas umum negara/kas daerah atau entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas umum negara/kas daerah atau entitas pelaporan. Entitas pemerintah tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/ kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yg telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban bukan tunai seperti bantuan asing dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pd saat kas/setara kas diterima atau dibayar. Entitas pemerintah diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.


prinsip Prinsip Nilai Perolehan Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara

kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tsb pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yad dlm pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.


prinsip

Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.


prinsip Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

Prinsip Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas

pemerintah perlu dibagi menjadi periode2 pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yg dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.


prinsipPrinsip Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian

yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan satu metode akuntansi ke metode akuntansi yg lain. Metode akuntansi yg dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yg lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi

yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.


prinsipPrinsip Penyajian Wajar Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi

keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian shg aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.


Kendala informasi yg relevan & andal Materialitas Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya

diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yg dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh

karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kpd kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu

keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tsb merupakan masalah pertimbangan profesional.


Strategi penyusunan std di negara berkembangTerdapat 4 pendekatan/strategi yg digunakan, yaitu :1. Pendekatan evolusioner = mengembangkan sendiri tanpa

pengaruh pihak luar;2. Pendekatan Transfer Teknologi = dicapai melalui aktivitas

KAP internasional, MNC, akademisi yg praktik di negara berkembang, perjanjian internasional;

3. Pendekatan Standar Akuntansi Internasional = negara2 berkembang bergabung dgn IASB atau badan internasional lainnya;

4. Strategi Situasional = pengembangan std akuntansi berdasarkan analisis dr prinsip2&praktek2 akuntansi di negara2 maju thd latar belakang lingkungan yg mendasarinya

Documents

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH INDONESIA