Terobosan Pembangunan Sanitasi Nasional. PERCIK Edisi Khusus Nopember 2010. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

7/31/2019 Terobosan Pembangunan Sanitasi Nasional. PERCIK Edisi Khusus Nopember 2010. Media Informasi Air Minum dan

1/66


2/66

Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun CTPS

adalah cara super murah dan eekti untuk

mengurangi risiko penularan berbagai

penyakit, termasuk diare, fu burung, ISPA,

Hepatitis A dan cacingan

Foto: dok. Forkami

Percik edisi khusus PPSP 2010-2014 ini didukung oleh


3/66

DARI REDAKSIUntuk kesekian kalinya PERCIK diterbitkan dalam edisi khusus. Kali ini, kami mencoba

mengupas tuntas tentang program pembangunan sanitasi yang tengah dilaksanakan

Pemerintah di sejumlah daerah di Indonesia. Program tersebut adalan Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman atau lebih sering disingkat sebagai PPSP.

Seperti halnya edisi khusus lainnya, PERCIK menampilkan berbagai sisi dari topik utamanya.

Baik dari sisi perencanaan, latar belakang, target, sasaran, cerita lapangan, hingga pendapat

para pemangku kepentingan. Penerbitan edisi khusus ini dibantu oleh DHV B.V, MLD dan

Haskoning.

Wacana tentang percepatan pembangunan sanitasi pertama kali bergulir secara resmi

saat pembukaan Konerensi Sanitasi Nasional oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada

tanggal 8 Desember 2009. Kemudian, wacana ini diterjemahkan dan disepakati sebagaiprogram Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman PPSP oleh Tim Pengarah

Pembangunan Air Minum dan Sanitasi. Rancangan PPSP sendiri dirumuskan oleh Tim Teknis

Pembangunan Sanitasi dan selanjutnya disepakati untuk dilaksanakan oleh 4 Kementerian:

Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam

Negeri.

Satu hal yang membedakan PPSP dari program sanitasi sebelumnya adalah menjadikan

perencanaan pembangunan yang lebih mendalam sebagai pilar yang amat penting.

Sejumlah 330 Pemerintah Kabupaten dan Kota didorong untuk menyusun suatu

perencanaan strategis dalam pembangunan sanitasinya. Perencanaan strategis yang

dikenal sebagai Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota SSK ini harus disusun sendiri oleh

pemerintahnya dengan prinsip-prinsip:bersiat multisektor; komprehensi dan mencakup

seluruh kota; berdasarkan data yang valid melalui pemetaan kondisi sanitasi; serta

merupakan penggabungan antara pendekatan top-down dan bottom-up.

Namun demikian, PPSP bukan hanya tentang perencanaan yang strategis dalam

pembangunan sanitasi. Setelah pemerintah daerah memiliki rencana strategis,

Pemerintah pusat akan memasilitasi penterjemahan dari rencana strategis menjadi

berupa Memorandum Program agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan

mempertimbangkan prioritas yang disepakati oleh pemerintah setempat.

Mendorong sejumlah ratusan kabupaten/kota untuk menyusun SSK tentulah bukan

pekerjaan mudah. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan mengadopsi

pembelajaran di masa lalu yang mendorong pemerintah daerah untuk membentuk orum

koordinasi yang terdiri dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Forum koordinasi ini

lebih dikenal sebagai Kelompok Kerja Pokja AMPL dan di sebagian daerah dikenal pula

sebagai Pokja Sanitasi.

Berbagai akta, wawancara, dan pembelajaran yang kami coba tampilkan dalam PERCIK

edisi khusus ini diharapkan dapat melengkapi inormasi PPSP di atas. Bagaimana kebijakan

yang disepakati di tingkat pusat, bagaimana pemerintah daerah dan provinsi menyikapi

pengarus utamaan pembangunan sanitasi, serta tak ketinggalan seluk beluk peran para

asilitator yang bertugas mengawal pelaksanaan PPSP di lapangan.

Akhir kata, semoga pembaca memperoleh inormasi yang lengkap dan lugas tentang PPSP

melalui PERCIK edisi kali ini. Lebih dari itu, kami berharap agar berbagai inormasi yang kami

tampilkan dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk membangun sanitasi yang

lebih baik bagi masyarakat. redaksi/Oswar Mungkasa

DA

RIREDAKS

I


4/66

Pembangunan sanitasi dengan paradigma baru diharapkanmampu mengejar ketertinggalan sektor ini dibanding sektorlainnya.

04Terobosan PembangunanSanitasi Indonesia

Diterbitkan oleh Kelompok

Kerja Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan

Pokja AMPL bekerja sama

dengan TTPS, DHV B.V, MLD,

Haskoning

Penanggung Jawab

Nugroho Tri UtomoPemimpin Redaksi

Oswar Mungkasa

Tim Penyusun Edisi

khusus kali ini

Andre Kuncoroyekti

Alwis Rustam

Bachtaruddin Gunawan

Dhanang Tri W.

Eko Budi H.

Fanny Putri

Hony Irawan

Iman Utomo

Mujiyanto,

Nissa Cita

Nur Aisyah

Yudi Wahyudi

Design/ilustrator:

PT Qipra Galang Kualita

Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li ngkungan

Alamat Redaksi:

Jl RP Soeroso No.50 Menteng, Jakarta

Pusat 10350 Telp./Fax 021-3190 4113

Sumber foto

Dok. TTPS, Dok ISSDP, Dok Qipra


5/66

14

40

42

46

48

17

20

Sanitasi Baik,AnggaranKesehatan Turun

Pembangunan SanitasiHarus Komprehensi

Mereka BicaraSanitasi

Usaha DaerahMengangkat IsuSanitasi

Ketika AngkaBerbicara Banyak

PenguatanKelembagaanSanitasi

MengintegrasikanSanitasi ke ProgramEksekutif

Payakumbuh adalah satu

dari sedikit kota di Indonesiayang serius menangani isu-isusanitasi. Belum genap tiga tahun,Pemkot Payakumbuh berhasilmelaksanakan sejumlah programsanitasi dan memberi dampakpositi pada masyarakat.

Cerita sukses dari Blitar dimanaPemkot tidak menemui kesulitanketika memasilitasi danmereplikasi terbentuknya Pokjahingga ke tingkat kecamatan dankelurahan.

Kepiawaian Kelompok KerjaPokja Sanitasi Kota Tegal, JawaTengah, bisa menjadi contohbetapa sanitasi bisa menembuseksekuti dan legislati.

30

28

32

Tantangan Kita,Menjaga KomitmenBersama

Sanitasi Harus TerusDibicarakan danKonkret

PembangunanSanitasi HarusDipercepat

Kementerian Kesehatanmerupakan salah satu institusiyang memiliki peranan pentingdalam hal upaya advokasi, edukasidan pemberdayaan bagi aspek

komunikasi kebijakan penyehatanlingkungan, termasuk sektorsanitasi.

Kementerian Pekerjaan Umumsebagai salah satu instansi yangberperan dalam menyediakaninrastruktur bagi masyarakattak ingin mengulang kesalahanmasa lalu yang hanya memikirkantarget fsiknya saja tanpamemperhitungkan aktor lainnya.

Setiap hari diperkirakan sebanyak

14.000 ton tinja dan 176.000m3urine terbuang ke badan air,tanah, danau dan pantai yangmenyebabkan 75 persen sungaitercemar berat dan 70 persenair tanah di perkotaan tercemarbakteri tinja.

>>


6/66

Laporan Utama


7/66

5majalah perciknovember 2010

Buruknya kondisi sanitasi baca Ketika Angka Bicara Banyak bukan saja disebabkan terbatasnya

akses penduduk dan kualitas asilitas sanitasi, tetapi juga masih rendahnya kesadaran dan

pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan.

Tentu kondisi tersebut tak bisa dibiarkan. Perlu ada lompatan pembangunan sanitasi. Caranya,

sanitasi harus menjadi salah satu prioritas pembangunan. Hal itu membutuhkan komitmen

dan dukungan semua pihak di semua level terutama para penentu kebijakan. Nah, Program

Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman PPSP menjadi jembatan untuk

mewujudkan impian pembangunan sanitasi yang lebih baik ke depan.

Pembangunan sanitasi dengan paradigma barudiharapkan mampu mengejar ketertinggalan sektor ini

dibanding sektor lainnya.

TEROBOSAN PEMBANGUNAN

SANITASI NASIONAL

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman PPSP

Foto:Dok.

TTPS

Duduk Bersama: Menteri KesehatanEndang Rahayu Sedyaningsih, MenteriPerencanaan Pembangunan NasionalArmida S. Alisjahbana, dan MenteriPekerjaan Umum Djoko Kirmantodalam Konerensi Sanitasi Nasional IIyang bertema Mempercepat Pem-bangunan Sanitasi untuk MemenuhiPelayanan Dasar Rakyat di Jakarta,Desember 2009.


8/66

6 majalah percik november 2010

Laporan Utama

Kebijakan pembangunan sanitasi

era sebelumnya tak layak lagi

dipertahankan. Potret buram

harus segera dihilangkan. Kegagalan

demi kegagalan menjadi bahan

pembelajaran. Pembangunan sanitasibutuh terobosan dan lompatan. Semua

itu hanya bisa terwujud bila sanitasi

telah menjadi prioritas pembangunan

dan urusan bersama: pemerintah pusat,

pemerintah daerah, swasta, negara

donor, dan masyarakat.

Berdasarkan pembelajaran sebelumnya,

pembangunan sanitasi sukses bila ada

perencanaan dan strategi yang tepat.

Bukan sekadar persoalan anggaran.

Perencanaan dan strategi tersebut

mencakup seluruh aspek sanitasi

ditambah koordinasi dan sinergiantarpihak-pihak yang berkepentingan.

Komitmen, strategi, koordinasi, dan

sinergi menjadi penggerak lahirnya

lompatan pembangunan sanitasi. Inilah

paradigma baru pembangunan sanitasi.

TERUJIParadigma baru pembangunan sanitasi

ini telah teruji. Ini dibuktikan dengan

keberhasilan enam kota percontohan

yang mengikuti program pembangunan

sanitasi melalui Indonesia Sanitation

Sector Development Program ISSDP pada

tahun 2006 hingga 2008. Denpasar, Blitar,

Surakarta, Banjarmasin, Payakumbuh, dan

Jambi menjadi laboratorium pertama

penyusunan strategi sanitasi kota.

Perencanaan pembangunan sanitasi

kota jangka menengah ini kemudian

disebut sebagai Strategi Sanitasi Kota

SSK. SSK menjadi acuan pembangunan

sanitasi kabupaten/kota selama lima

PembangunanTangki SeptikKomunal

Foto:Dok.

TTPS


9/66


tahun ke depan bagi pemerintah

kabupaten/kota. SSK mengikatpara pemangku kepentingan untuk

melaksanakannya.

Dalam paradigma baru ini posisi

pemerintah pusat tidak lagi berada

di depan. Pemerintah pusat

hanya berungsi memasilitasi.

Seluruh perencanaan sepenuhnya

dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota.

Sukses dengan laboratorium

pertama, model pembangunan

sanitasi dilanjutkan dengan

ISSDP tahap II 2007-2009. Enam

kota baru menjadi peserta yakni

Tegal, Pekalongan, Batu, Malang,

Bukittinggi, dan Kediri. Berbagai

kekurangan sebelumnya dievaluasi

dan dimatangkan pada tahap ini.

Pemerintah provinsi dilibatkan

lebih akti. Dokumen SSK disusun

lebih sederhana dan mudah

dipahami.

Banyak pihak mulai melihat

keberhasilan terobosan ini.

Sejumlah kota mereplikasikan

pendekatan baru tersebut.Kota-kota itu diasilitasi oleh

mitra pemerintah di antaranya

Enviromental Service Program ESP.

PPSPKeberhasilan kota-kota ISSDP

menyusun SSK menjadi landasan

bagi pengembangan sanitasi

di seluruh Indonesia. Tim Teknis

Pembangunan Sanitasi TTPS

kemudian mempromosikan SSK ini

sebagai cetak biru pembangunan

sanitasi komprehensi di kawasan

perkotaan.

Sebagai implementasinya,

pemerintah kemudian

meluncurkan Program Nasional

Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman PPSP pada saat

Konerensi Sanitasi Nasional ke-2 di

Jakarta awal Desember 2009.

PPSP pada dasarnya adalah sebuah

roadmap pembangunan sanitasi

di Indonesia. Roadmap ini akan

diterapkan secara bertahap di

330 kabupaten/kota di seluruh

Indonesia mulai 2010 hingga 2014.

Daerah tersebut dinilai rawanmasalah sanitasi.

Di samping untuk mengejar

ketertinggalan dari sektor-

sektor lain, roadmap sanitasi

juga dimaksudkan untuk

mendukung upaya Pemerintah

Indonesia memenuhi tujuan-

tujuan Millennium Development

Goals MDGs. Khususnya yang

terkait dengan Butir 7 Target

ke-10 MDG, yakni mengurangi

hingga setengahnya jumlah

penduduk yang tidak punya akses

berkelanjutan pada air yang aman

diminum dan sanitasi yang layak

pada tahun 2015. Target ini bisa

dipenuhi secara kuantiti, tetapi

secara kualitati layanan yang

tersedia masih belum memadai.

PPSP atau roadmap sanitasi

Rombongan Petinggi: WakilPresiden RI Boediono mem-

buka KSN II di Istana WakilPresiden, Desember 2009.


10/66


EHRA adalah sebuah survei partisipatif

di tingkat kota yang bertujuan untuk

mengetahui kondisi sarana dan prasaranasanitasi, kesehatan/higienitas, serta perilaku

masyarakat yang dapat dimanfaatkan

untuk pengembangan program sanitasi dan

advokasi di tingkat kota hingga kelurahan.

Studi EHRA di antaranya untuk mengetahui:

1. Sumber air (minum, cuci, mandi,

kelangkaan air)

2. Perilaku cuci tangan pakai sabun

3. Pembuangan sampah (cara utama,

frekuensi pengangkutan, pemilahan)

4. Jamban dan perilaku buang air besar

(BAB); Pembuangan kotoran anak

5. Kondisi jalan dan drainase sertapengalaman banjir

Metode EHRA mencakup kegiatan seperti:

pengumpulan data, sampling, dan analisis.

Data dikumpulkan dengan wawancara

dan pengamatan/observasi. Sedangkan

respondennya adalah ibu (perempuan

menikah atau janda) berusia antara 18 60

tahun. Pemilihan ibu berdasarkan urutan/

tabel prioritas sebagai berikut: (1) kepala

rumah tangga (orang tua tunggal/janda);

(2) istri kepala rumah tangga, (3) anak

rumah tangga, dan (4) adik/kakak kepala

rumah tangga.Di tingkat kabupaten/kota, data

primer yang dikumpulkan riset EHRA

dimanfaatkan sebagai salah satu bahan

penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota.

Selain untuk merencanakan program

pengembangan sanitasi di kota, data EHRA

pun dimanfaatkan sebagai tolak ukur

keberhasilan program sanitasi di tingkat

kota.

EHRA

STRATEGI SANITASI KOTA SSK

Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan

rencana pembangunan sanitasi jangka

menengah kabupaten/kota yang bersifat

komprehensif dan terintegrasi. Di dalamnya

terkandung visi, misi, tujuan, dan sasaran

pembangunan sanitasi, zona dan

sistem layanan sanitasi, isu-isu strategis

dalam pengelolaan sanitasi, strategi

pembangunan sanitasi, serta program dan

kegiatan jangka menengah dan tahunan.

SSK berguna sebagai acuan pembagian

peran antarpelaku pembangunan sanitasi

sekaligus sebagai kendali bagi realisasi

pembangunan sanitasi yang berbasis

kinerja. Keberadaan SSK menjadi gambaran

kebutuhan pendanaan sanitasi tahunan

dan jangka menengah.

Penyusunan SSK menggunakan prinsip

kerja skala kota dan multisektor; dari, oleh

dan untuk Pokja; sinkronisasi perencanaan

top-down dan bottom-up; dan

berdasarkan data empiris.

Sebelum SSK tersusun, kabupaten/kota

harus terlebih dahulu memiliki gambaran

karakteristik dan kondisi sanitasi, serta

prioritas/arah pengembangan kabupaten/

kota dan masyarakat. Gambaran nyata

kondisi sanitasi ini dituangkan dalam Buku

Putih Sanitasi.

merupakan muara berbagai aktivitas

terkait pembangunan sektor sanitasiyang berlangsung beberapa tahun

terakhir. Dimulai dengan Konerensi

Sanitasi Nasional, November 2007,

yang merintis kesepakatan langkah-

langkah penting pembangunan

sanitasi seiring pencapaian MDGs,

penyelenggaraan International Year

of Sanitation, 2008, yang mampu

meningkatkan kesadaran dan

komitmen pemerintah pusat dan

daerah, dan Konvensi Strategi Sanitasi

Perkotaan, April 2009, yang berhasil

mengidentikasi isu-isu terkait

sektor sanitasi dan memperkenalkanpendekatan strategi sanitasi kota

yang lebih praktis.

PPSP diarahkan pada upaya

memenuhi tiga sasaran, yakni:

Menghentikan perilaku buang air

besar sembarangan BABS pada

tahun 2014 di perkotaan dan

perdesaan.

Pengurangan timbunan sampah

dari sumbernya dan penanganan

sampah yang ramah lingkungan

Pengurangan genangan di 100

kabupaten/kota seluas 22.500hektar.

Berikut adalah ringkasan roadmap

PPSP Tabel 1

Laporan Utama


11/66


PROGRAM KERJA

PPSP diiplementasikan dengan

mendorong pemerintah daerah

menyusun SSK kabupaten/kota

mereka masing-masing. Hanya

dengan SSK yang komprehensi,

berskala kota, menggabungkan

pendekatan top-down dan bottom-

up, berdasarkan data aktual,

pembangunan sektor sanitasi

yang berkelanjutan bisa dijamin.SSK diharapkan menjadi cetak biru

perencanaan pembangunan sektor

sanitasi di kabupaten/kota.

Perencanaan program PPSP

berlangsung sejak September 2009.

Ini diawali dengan membangun aspek

PPSP merupakan program yang melibatkan

semua jenjang pemerintahan. Jalinan kerja

sama antarjenjang pemerintah menjadi

kunci keberhasilan program ini. Secara

implementasi, program ini berlangsung

di tingkat kabupaten/kota. Namun

pemerintah provinsi pun memiliki peran

yang tak kalah penting.

Pemerintah provinsi mengemban

tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengawal pelaksanaan PPSP di kota-

kota pada tahun 2010 dalam:

- Memastikan tersusunnya SSK secara

tepat waktu dan sesuai standar;

memastikan prosesnya berjalan

lancar; dan mengevaluasi prosesnya.

- Mengemban tanggung jawab

menyelesaikan kelengkapan pokja

(di provinsi dan kabupaten/kota);

dan mengadvokasi kabupaten/

kota untuk segera melengkapi/

menyiapkan kelengkapan pokja jika

masih ada yang belum lengkap.- Mengawal penyelesaian Draft Buku

Putih hingga waktu yang disepakati.

- Mengawal penyusunan Draft SSK

yang harus diselesaikan pada waktu

yang ditentukan.

2. Menyiapkan kabupaten/kota yang akan

diikutsertakan dalam program PPSP

tahun berikutnya.

- Provinsi memastikan kabupaten/

kota yang akan bergabung dalam

PPSP yakni kabupaten/kota yangmenunjukkan komitmennya dengan

jelas melalui diterbitkannya SK

Walikota, terbentuknya kelembagaan

Pokja, tersedianya rencana kerja, dan

anggaran.

3. Khusus bagi provinsi yang sebelumnya

sudah terlibat dalam mendampingi

kabupaten/kota dalam menyusun

SSK, provinsi bertanggung jawab

memberikan bimbingan pada

kabupaten/kota dalam penyusunan

Memorandum Program.

Selain tanggung jawab di atas,

sebagaimana pemerintah pusat,

pemerintah provinsi memiliki tanggung

jawab menyusun roadmap PPSP di tingkat

provinsi. Roadmap ini menjadi acuan bagi

pembangunan sanitasi di tingkat provinsi.

PERAN PROVINSI

Tabel 1:Tahapan PPSP 2010 - 2014

Tahapan Jumlah Kabupaten/Kota Sasaran Peran danTanggungjawab2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kampanye, Edukasi, Advokasi danPendampingan

41 49 62 72 82 (100)Pusat, Provonsi danDonor

Pengembangan Kelembagaan danPeraturan

41 49 62 72 82 (100) Pusat, Provinsi

Penyusunan Rencana StrategisSSK

24 41 49 62 72 82 Kabupaten/Kota

Penyusunan MemorandumProgram

3 21 35 45 56 65 Pusat

Implementasi akumulasi dandalam proses

- 3 24 59 104 160Pusat, Provinsi,Kabupaten/Kota

Pemantauan, Pembimbingan,Evaluasi dan Pembinaan 24 41 49 62 72 82 Pusat, Provinsi

(100) dalam tanda kurung menunjukan 100 kota sasaran berikutnya diluar 330 kota target PPSP.

Hanya dengan SSKyang komprehensi,

berskala kota,menggabungkanpendekatan top-down dan bottom-

up, berdasarkan dataaktual, pembangunansektor sanitasi yangberkelanjutan bisa

dijamin


12/66


politis, karena program ini merupakan

satu kesatuan dalam rumusan kebijakan

dan strategi pembangunan sanitasi

sebagaimana tercantum dalam RPJMN;

aspek administratifyakni bagaimana

PPSP menjadi prioritas daerah; dan

aspek pendanaan yaitu bagaimanaPPSP mendapatkan dukungan dana

pemerintah pusat, daerah, dan sumber-

sumber lain.

Tahap berikutnya, 2010 2014,

berupa pelaksanaan program

PPSP seperti penyusunan SSK,

pemantauan, bimbingan, dan

evaluasi, penyusunan memorandum

program, dan implementasi. Sebelum

itu TTPS menjaring kabupaten/kota

yang memenuhi persyaratan dan

menunjukkan komitmennya untuk

membangun sanitasinya.

Hingga 2014, sasaran PPSP adalah 330

kota/perkotaan rawan kondisi sanitasi.

Sebanyak 24 kota di antaranya sudah

memiliki SSK. Berikut adalah komposisi

kota dengan kondisi rawan sanitasi:

Tahun 2010 41 kabupaten/kota yang

menyusun SSK. Bersamaan dengan

itu pemerintah menyiapkan 49kabupaten/kota lainnya yang akan

mengikuti program ini pada 2011.

Tahun berikutnya, pemerintah

menyiapkan kota lainnya. Demikian

seterusnya. Pada 2014 nanti

diharapkan ada 330 kabupaten/kota

yang melaksanakan program ini.

IMPLEMENTASI

Implementasi PPSP berlangsung

dalam satu siklus penuh yang terbagi

dalam enam tahap, yakni:

Kampanye, Edukasi, Advokasi dan

Pendampingan; Pengembangan Kelembagaan dan

Peraturan;

Penyusunan Rencana Strategis

SSK;

Penyiapan Memorandum Program;

MEMORANDUM PROGRAM

Memorandum Program merupakan

sebuah dokumen pemrograman dan

perencanaan berkala dan bisa diterima

secara hukum. Memorandum Program

ini penting guna mempertajam Rencana

Program dan Investsi Jangka Menengah

(RPIJM) khususnya sektor sanitasi.

Di dalamnya tertuang berbagai

informasi antara lain desain dan

spesifikasi infrastruktur, manajemen dan

operasi fasilitas, isu terkait masyarakat,

pembiayaan dan komitmen pendanaan.

Memorandum Program ini menjadi dasar

alokasi dana dan patokan untuk memulai

konstruksi dan tindakan non teknis terkait.

Prioritas investasi dalam Memorandum

Program didasarkan pada Strategi Sanitasi

Kota (SSK) dengan tetap mengacu pada

RPIJM yang sudah ada. Memorandum

Program akan menjadi landasan kuat

untuk mengajukan anggaran kepada DPR,

DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

Sebelum ada Memorandum Program harus

ada komitmen pendanaan yang kuat

untuk pelaksanaan studi dan/atau desain

teknis rinci tambahan yang diperlukan;

serta komitmen pendanaan yang kuat

dan persetujuan resmi untuk pelaksanaan

intervensi struktural dan non struktural.

Saat ini pemerintah pusat sedang

menyusun apa saja yang harus

dicantumkan dalam Memorandum

program, bagaimana cara penyusunannya,status hukum dan operasionalnya serta

beberapa hal yang perlu mendapat

kesepakatan.

Persampahan

Drainase

Air Limbah

63

1957

87 80

16

8

Kota-kota denganPermasalahan

Sanitasi

Laporan Utama


13/66


Pelaksanaan/implementasi;

Pemantauan, Pembimbingan,Evaluasi, dan Pembinaan.

Pada tahap pertama, pemerintah

pusat dan provinsi menggelar

kampanye, edukasi, dan advokasi

kepada pemerintah kabupaten/

kota. Tahap selanjutnya, pemerintah

pusat dan provinsi menyiapkan

pengembangan kelembagaan dan

peraturan. Ini penting, tanpa payung

hukum dan kelembagaan yang tepat,

program ini akan gagal.

Di tahap ketiga, kelompokkerja sanitasi yang dibentuk di

kabupaten/kota menyusun rencana

Strategi Sanitasi Kota SSK. Proses

penyusunan SSK ini sepenuhnya

ada di tangan Pokja dan tidak

boleh dialihkan ke pihak ketiga.

Untuk proses ini, pemerintah

pusat menyediakan asilitator yang

senantiasa berada di daerah.

Pada tahap keempat, pemerintah

kabupaten/kota melalui pokja sanitasi

menyusun Memorandum Program.

Pemerintah pusat memasilitasiproses ini sekaligus memberikan

bantuan teknis menyangkut kegiatan

pembangunan yang memerlukan

dokumen pelengkap.

Pada tahap kelima, semua pemangku

kepentingan di pusat, provinsi,

dan kabupaten/kota serta donor

secara bersama-sama melaksanakan

rencana yang tertuang dalam

Memorandum Program. Dan pada

tahap terakhir, pemerintah pusat dan

provinsi melaksanakan pemantauan,

pembimbingan, evaluasi, dan

pembinaan secara terus menerus.

ORGANISASIProgram yang besar dan

berkesinambungan itu butuh

pengorganisasian yang mantap. Di

bawah supervisi Tim Pengarah, TTPS

membentukProject Management

Unit/PMU dan tiga Project

Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (T TPS)

adalah wadah adhoc inter-Kementerian

yang bertugas mengoordinasikan

kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi

serta merumuskan arah kebijakan strategi

pembangunan sanitasi nasional .

TTPS beranggotakan perwakilan dari

Bappenas, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Negara Perumahan Rakyat,

Kementerian Keuangan, Kementerian

Perindustrian, Kementerian Kesehatan,Kementerian Pekerjaan Umum dan

Kementrian Lingkungan Hidup.

Dalam Program PPSP, T TPS bertugas

mengoordinasikan Program Management

Unit (PMU) PPSP. PMU itu sendiri

merupakan unit pengelola program yang

terdiri dari beberapa sektor dan instansi.

PMU bertugas melakukan sinkronisasi

dan koordinasi pembangunan sanitasi,

baik dalam perencanaan, pemrograman

maupun koordinasi. Rincian tugas PMU

PPSP yakni:

a. merencanakan, mengendalikan dan

mengoordinasikan pelaksanaanprogram;

b. mengupayakan solusi dari isu strategis/

permasalahan yang dihadapi;

c. mengelola data dan informasi terkait

dengan PPSP;

d. mengembangkan sistem informasi

PPSP;

e. berkoordinasi dengan donor pada

tingkat implementasi pelaksanaan

program PPSP;

f. berkomunikasi lintas departemen;

g. memfasilitasi pengembangan Aliansi

Kabupaten Kota Peduli Sanitasi

(AKKOPSI);

h. melaporkan secara berkala

perkembangan hasil pelaksanaan

tugas dan pencapaian hasil kepada Tim

Pengarah;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Tim Pengarah;

Guna mendukung pelaksanaan PPSPbaik di pusat maupun di daerah, Urban

Sanitation Development Program

(USDP)/Program Pembangunan Sanitasi

Perkotaan memberikan bantuan teknis.

Program ini dibentuk atas kerja sama

antara Pemerintah Indonesia dan

Pemerintah Belanda.

USDP melakukan dua pendekatan yakni:

1) panduan umum dan dukungan untuk

PMU, PIU dan para konsultan, dengan

fokus pada pembangunan kapasitas

dan pelatihan serta alih pengetahuan,

keterampilan, keahlian, dan pengalaman

dari program ISSDP sebelumnya; 2)

panduan khusus dan dukungan bagipemerintah daerah serta para konsultan

mereka terhadap enam tahapan PPSP.

Para konsultan USDP memfokuskan

tugasnya pada pemberian panduan dan

dukungan, pembangunan kapasitas

dan pelatihan, serta penyusunan dan

pendokumentasian metodologi, sistem

dan prosedur baru, sebagai pendukung

implementasi PPSP.

TTPS, PMU, DAN USDP

Lokakarya: Pemangku kepentingan berdiskusimembicarakan persoalan sanitasi guna menyusun

strategi pembangunan sanitasi.


14/66


Implementation Unit/PIU. Sebagai

PMU, TTPS bertanggung jawabmengoordinasikan pengelolaan,

perencanaan, dan pemrograman

PPSP.

PIU Advokasiberkedudukan

di Kementerian Kesehatan

bertanggung jawab

mengoordinasikan kegiatan

peningkatan kepedulian, kesadaran,

dan penyiapan masyarakat.

PIU Teknisberkedudukan

di Kementerian Pekerjaan

Umumbertanggung jawab

untuk pelaksanaan kegiatan teknisdalam penyiapan rencana strategis,

penyiapan memorandum proyek,

dan pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan PIU Kelembagaan

berkedudukan di Kementerian

Dalam Negeribertanggung jawab

menangani kegiatan pemberdayaan

pemerintah daerah dan kesiapan

asilitasi.

Struktur organisasi program PPSP

tertera dalam bagan berikut:

MAU GABUNG PPSP?

Tidak sulit bergabung dengan Program

PPSP. Asalkan kabupaten/kota memenuhi

lima kriteria berikut.

1. Adanya komitmen kuat dari eksekutif,

yaitu pimpinan daerah untuk

menyusun SSK, membentuk dan

mendukung pendanaan Pokja.

2. Cakupan sanitasi yang masih rendah

(% jumlah penduduk)

3. Angka kesakitan akibat sanitasi

buruk (kasus/10.000 penduduk)

4. Kepadatan penduduk (penduduk/

km2)

5. Persentasi penduduk miskin

(terhadap penduduk perkotaan yangdiusulkan)

Selain itu kabupaten/kota harus

memenuhi empat kriteria tambahan yakni:

1. Kesiapan kabupaten/kota untuk

membentuk Pokja

2. Kemampuan keuangan daerah yang

rendah (% PAD terhadap APBD)

3. Fungsi strategis perkotaan yang

diusulkan (PKN, PKW)

4. Diutamakan kabupaten/kota yang

menghadiri lokakarya penjaringan

minat pada 1-3 September 2009.

Bila kabupaten/kota memenuhi

persyaratan tersebut, pemerintah

kabupaten/kota bisa mengikuti proses

penjaringan di pusat. Namun sebelumnya

provinsilah yang menyeleksi kabupaten/

kota mana yang berpeluang mengikuti

penjaringan itu.

Laporan Utama

DrainasenaseraiD

PMU TTPS

PIU ADVOKASI

PIU TEKNIK

PIUKELEMBAGAAN

TTPS

s TTPS Pokja Bidang

Advokasi &Kesehatan

s TTPS Pokja Bidang

Pemberdayaan

dan Kerjasama

Masyarakat

s TTPS Pokja Bidang

Teknis

s TTPS Pokja Bidang

Monitoring dan

evaluasi Monev

s TTPS Pokja Bidang

Kelembagaan

s TTPS Pokja Bidang

Pendanaan

s Perencanaans Pemogramans Koordinasi

s Peningkatankesadaran

s Keterlibatanmasyarakat

s Peyusunan SSKs Penyusunan

Rencana Investasis Pelaksanaan dan

monev

s PembentukanPokja

s Peningkatankapasitas

s Pelatihans Pengkaderan

fasilitator

Peran:

t "EWPLBTJEBO

LPNVOJLBTJt ,BNQBOZFEBOQSPNPTJ

t 1FOZJBQBONBTZBSBLBU

EBOQFSBOTFSUB

NBTZBSBLBU

Peran:

t 1FOHFNCBOHBO

QFEPNBOQFOFNQBUBO

GBTJMJUBUPSt 1FOEBNQJOHBO

QFOZVTVOBO44,

t 1FOZJBQBOproject

memo

t 1FOHBUVSBO

QFMBLTBOBBONPOFW

Peran:

t 1FOHFNCBOHBOLFMFNCBHBBO

t 1FOHFNCBOHBO

QFOHBUVSBO

t 1FOHFNCBOHBO

NFLBOJTNFQFOEBOBBO

t 1FMBUJIBOQPLKBt 1FMBUJIBOGBTJMJUBUPS


15/66


16/66


Kisah Sukses

Sanitasi adalah kebutuhan dasar

masyarakat. Kondisi sanitasi yang

buruk berdampak pada rendahnya

derajat kesehatan masyarakat sehingga

muncul berbagai penyakit yang berbasissanitasi.

Sebaliknya sanitasi yang baik akan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Lebih jauh lagi,

kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat.

Jumlah penderita penyakit akan turun. Pemerintah

kabupaten/kota bisa menghemat anggaran di bidang

kesehatan.

Kota Payakumbuh, Sumatera Barat membuktikan

hal itu. Kota Payakumbuh termasuk sedikit kota di

Indonesia yang serius menangani sanitasi perkotaan.

Sanitasi telah menjadi landasan pembangunan kota.

Tak sampai tiga tahun, sejumlah program sanitasi

menunjukkan keberhasilan dan berdampak langsung

kepada masyarakat.

Peningkatan investasi di sektor sanitasi berkorelasi

positi dengan penghematan anggaran kesehatan.

KOTA PAYAKUMBUH Banyak para pengam bil kebijakan didaerah m enganggap san itasi sebagai

isu tidak p enting. Ini dibuktikan dengan

alokasi anggaran y ang jum lahnya

m inim . Sebagai dam pakny a, sanitasi

tertinggal dibandingka n dengan sektor

lainnya.

ya

is

g

.

.

g

Sanitasi Baik,AnggaranKesehatan

Turun

er

muani

01

Bicara Sanitasi: Walikota Paya-kumbuh Josrizal Zain memapar-

kan pembangunan sanitasi didaerahnya kepada wartawan.


17/66


Tabel 2. Dukungan Dana Sanitasi Rupiah

TAHUN APBD SANITASI

2006 179.815.993.000 3.414.000.000

2007 266.368.938.398 7.893.000.000

2008 311.883.378.842 11.881.572.900

2009 350.956.000.000 18.659.000.000

Data anggaran Kota Payakumbuh

menunjukkan, ada peningkatanpenghematan anggaran kesehatan

dari tahun ke tahun setelah program

sanitasi berjalan Tabel 1. Dengan

investasi sanitasi, masyarakat jadi

lebih sehat. Anggaran bisa digunakan

untuk kegiatan yang lain, kata Kepala

Dinas Kesehatan Payakumbuh dr

Merry Yuliesday MARS.

Mulai 2006, perhatian Pemkot

Payakumbuh terhadap sanitasi

tergolong cukup besar. Alokasi

anggaran sanitasi meningkat

setiap tahunnya Tabel 2. Kenaikananggaran itu secara signikan

menurunkan jumlah penyakit yang

berbasis sanitasi. Tabel 3

Pemerintah Kota Payakumbuh secara

serius membenahi WC/jamban, air

bersih, dan sampah. Tak tanggung-

tanggung investasi sanitasi mencapai

Rp 274 ribu per jiwa per tahun. Ini

jauh dibandingkan dengan anggaran

rata-rata secara nasional yang masih

Rp 400 per jiwa per tahun.

BERAWAL DARI KOMITMENKeberhasilan Kota Payakumbuh tidak

datang begitu saja. Semua bermula

dari kesadaran pimpinan kota yang

didukung penuh para pejabat,

legislati, dan masyarakat.

Walikota Payakumbuh Capt

Josrizal Zain menyebutkan, sanitasi

merupakan kebutuhan pokok dan

pelayanan dasar pemerintah kepada

masyarakat. Mestinya ini diutamakan,

bukan diabaikan seperti selama

ini, katanya. Fakta di lapangan

menunjukkan, kebutuhan masyarakatberkisar mengenai air bersih,

penanganan jamban, drainase, dan

sampah.

Sebagai kota yang tergabung dalam

program ISSP tahap I, kata Jos,

Payakumbuh sangat terbantu dengan

program tersebut. Pembangunan

sanitasi menjadi lebih terarah dan

terukur penanganannya.

Kota Payakumbuh berhasil

menyusun SSK Strategi Sanitasi

Kota. Menurutnya, SSK sangat

komprehensi, terpadu, memiliki

indikator yang jelas, dan

pemetaannya jelas untuk menangani

masalah sanitasi. SSK jauh ke depan,

sudah bisa memotret Payakumbuh

ini, inilah apa adanya, tidak ditutup-

tutupi. Mungkin daerah-daerah

lain ada yang malu menyampaikan

kondisinya, tapi kita sampaikan apa

adanya, katanya.

Berdasarkan SSK itu, program sanitasi

dimulai dari enam kelurahan. Tiga

kelurahan di pusat kota dan tiga

kelurahan di pinggir kota. Masyarakat

Tabel 3.Penyakit Berbasis Sanitasi

JENIS PENYAKIT 2004 (%) 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%)

ISPA 36,8 39,5 30,8 30,2

Inf. Peny. Cerna 8,3 7,3 8,2 1,8

Infeksi Kulit 9,5 8,1 7,2 8,2

Diare 4,8 3,4 3,2 3,1

Total 59,4 58,3 49,4 43,3

a

, .

J

i

s

Ta

TABEL 1. ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN KOTA (JAMKESKO)

TAHUNPESERTA

(orang

KUNJUNGAN

(kali

ALOKASI

(rupiah

REALISASI

(rupiah

2006 67.434 49.340 3.500.000.000 622.773.121

2007 67.434 57.667 1.368.400.000 810.634.476

2008 66.681 63.670 1.511.768.000 1.492.497.650

2009 67.381 36.148 1.761.038.404 1.162.804.050

TOTAL 8.141.206.404 4.088.709.297


18/66


Kisah Sukses

diasilitasi untuk pembuatan WC

secara komunal, penanganansampah, dan penyediaan air bersih.

Sementara itu, pemkot mendorong

masyarakat yang biasa menggunakan

tabek atau kolam ikan, sungai dan

parak ladang sebagai tempat

buang air besar agar membuat WC

sendiri. Bermodal cetakan yang

dipinjamkan Dinas Kesehatan, warga

bergotong-royong mencetak kloset

leher angsa. Program jambanisasi

ini menjadikan tiga kelurahan dikecamatan Payakumbuh Selatan

sudah dicanangkan bebas buang air

sembarangan. Jumlah kelurahan ini

terus bertambah tahun ini.

Selain itu, pemkot mengeluarkan

kebijakan untuk menambah jumlah

WC di sekolah. Rasio WC sekolah dan

murid yang biasanya 1: 500, kini di

SD sudah 1: 30. Sedangkan di SLTP 1:

40-50 dan SLTA 1: 50. Payakumbuh

bertekad akan terus meningkatkanjumlah WC sekolah hingga semuanya

1: 30.

Memang belum semua masalah

sanitasi tertangani. Pemkot

Payakumbuh masih harus berjuang

keras membangun Tempat

Pembuangan Akhir TPA sampah.

Tahun ini TPA yang dikelola secara

bersama dengan beberapa

pemerintah daerah di sekitarnya

akan segera beroperasi. Di atas tanah

seluas 17,5 hektar itu, TPA ini akan

memproses sampah dengan sistemyang benar.

Namun bukan berarti masalah

sampah dibiarkan sebelum TPA

beroperasi. Sejak tiga tahun yang lalu

pengolahan sampah organik berjalan.

Sampah-sampah organik dari pasar

diolah menjadi pupuk organik.

Hasilnya digunakan sebagai pupuk

taman kota. Sampah per kelurahan

juga diolah di masing-masing

kelurahan.

Sekarang Payakumbuh bahkankekurangan sampah untuk diolah.

Ke depan, kami berencana akan

menjadikan sampah sebagai

pendapatan asli daerah PAD kota

dengan mengolahnya menjadi

pupuk, jadi kami menciptakan

ancaman menjadi peluang

oppurtunity, ujar Josrizal.

Yang pasti, program sanitasi

sangat bermanaat bagi kehidupan

masyarakat dan pemerintah

daerah. Sanitasi bisa meningkatkan

kesejahteraan rakyat, katanya.

sel

ma

Na

sa

be

pe

Sa

i

Ha

a

ju

ke

Ske

Ke

m

pe

de

pu

n

o

a

sa

m

da

ke

Peran Ibu-ibu: Kaum ibu terlibatlangsung dalam penyusunanstrategi sanitasi kota.


19/66


02

Partisipasi masyarakat Kota Blitar dalam pembangunan sektor sanitasi

cukup tinggi. Terbukti, Kota Blitar mampu menjadi salah satu daerah

yang terdepan dalam menghasilkan kebijakan sanitasi berbasis

partisipasi masyarakat. Kini telah muncul kesadaran pola hidup bersih

dan sehat PHBS. Kota ini menjadi sasaran studi banding pemerintah

kabupaten/kota lain dalam penguatan kelembagaan.

Masuknya Kota Blitar dalam Program Pengembangan Sektor Sanitasi

Indonesia ISSDP tahap I menjadikan kapasitas kelembagaan

sanitasi kian kuat. Pokja sanitasi kota berhasil meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat miskin melalui pembangunan sanitasi

perkotaan.

Dalam rangka itu pokja kota membuat kebijakan dasar yakni:

Mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pelaksanaan

pembangunan daerah.

Melembagakan pembangunan sanitasi dalam manajemen

pembangunan daerah.

Menyinergikan pelaksanaannya dengan penerapan Gerakan

Perang Melawan Kemiskinan GPMK Kota Blitar.

Memperluas cakupan program, pelaku, sasaran dan wilayah

pembangunan sanitasi

KOTA BLITAR

PenguatanKelembagaan

Sanitasidi Kecamatan

dan Kelurahan

Kumpul Lurah: Sebelum terbentuk pokjasankelurahan, Pokjasan Kota Blitar menggandeng

aparat kecamatan dan kelurahan untuk membahasstrategi sanitasi kota.


20/66


Tahun 2008, pokja telah

melaksanakan implementasi Renstra

Sanitasi pada keluarga miskin di

sembilan kelurahan terutama

dua kelurahan yang merupakan

daerah merah risiko tinggi denganmelibatkan 20 KSM. Wujudnya

pembangunan jamban keluarga

dengan pola individual 178 unit,

dengan pola komunal atau Sanimas

1 unit ; pengadaan air minum melalui

pembangunan sumur pompa/gali

71 unit; pembangunan drainase

lingkungan 5 unit dengan panjang

keseluruhan mencapai 947 meter;

dan pengelolaan sampah dengan

pola komposter 112 unit.

Pada tahun berikutnya,

implementasinya berupa

pembangunan jamban keluarga

90 unit, IPAL komunal 1 unit dan

drainase lingkungan empat unit, serta

kegiatan Pemetaan Sanitasi di tingkat

kelurahan.

Keberadaan pokja sanitasi kota dinilai

mampu mendorong keberpihakan

pemerintah kota terhadap

penanganan program sanitasi,

tidak saja sebatas penambahan

alokasi anggaran tetapi juga telah

melembaga dalam bentuk sistem

pengelolaan sanitasi kota. Ada

peningkatan kesadaran bahwasanitasi menjadi tanggung jawab

bersama sehingga masyarakat akti

melibatkan diri dalam penanganan

program sejak dari tahap

perencanaan hingga monitoring dan

evaluasi.

Selain itu, peran dan wewenang

pokja sanitasi dalam merencanakan,

melaksanakan dan mengevaluasi

program sanitasi kota terus menguat

sehingga memungkinkan terjadinya

integrasi dan koordinasi program

sanitasi di tingkat kota, kecamatan

dan kelurahan sesuai dengan arahan

Renstra Sanitasi.

REPLIKASIMelihat keberhasilan pokja dan

partisipasi masyarakat, kelembagaan

sanitasi ini pun direplikasi. Pemkot

Blitar memasilitasi terbentuknya

kelompok kerja sanitasi yang

terstruktur dari tingkat daerah hingga

kelurahan. Hal ini dimaksudkan

untuk melembagakan partisipasi

masyarakat melalui komunitas-

komunitas masyarakat, serta

membuat pembangunan sektor

sanitasi menjadi sistematis,

terencana, terpadu, terintegrasi, danberkelanjutan.

Dibentuklah pokja sanitasi kecamatan

dan kelurahan. Pada 3 November

2009 lalu, Walikota Blitar Djarot

Saiul Hidayat melantik pokja-pokja

tersebut.

Pokja sanitasi kecamatan merupakan

wadah koordinasi yang bersiat

non struktural bagi pembangunan

dan pengelolaan sanitasi di wilayah

kecamatan. Pokja bertanggung

jawab kepada Ketua Pokjasan Kota.Pokjasan kecamatan diketuai oleh

camat. Dalam melaksanakan tugasnya

ia dibantu Seksi Pembangunan

Sekretaris Pokjasan Kecamatan,

Bidang Perencanaan, Bidang

Sosialisasi dan Advokasi, dan Bidang

Monitoring dan Evaluasi dengan

komposisi masing-masing bidang

satu orang koordinator dan satu

orang anggota yang diambil dari

masyarakat.

Pokjasan kecamatan berungsi antara

lain:

1. Mengoordinasikan perencanaan

pembangunan sanitasi di wilayah

kecamatan;

2. Mengoordinasikan proses

penumbuhkembangan

kesadaran dan kemampuan

masyarakat, organisasi masyarakat

di tingkat kecamatan, dan

PartisipasiWarga: Pelibatanmasyarakat dalammenyusun strategisanitasi di desanya.

Kisah Sukses


21/66


aparat pemerintah di wilayah

kecamatan untuk terlibat danmengarustamakan pembangunan

sanitasi;

3. Mengoordinasikan kegiatan

penyiapan dan pelaksanaan

kegiatan monitoring dan evaluasi

sanitasi di wilayah kecamatan;

4. Mengoordinasikan, membina

dan memasilitasi pokja sanitasi

kelurahan se-kecamatan

untuk menjalankan tugas

pengkoordinasian sanitasi.

Tugas pokok pokjasan kecamatan

adalah mengoordinasikan, dan

memasilitasi pelaksanaan kegiatan

dalam perwujudan pengelolaan

sanitasi di tingkat kecamatan.

Di bawah pokjasan kecamatan

ada pokjasan kelurahan. Pokja

ini merupakan wadah koordinasi

yang bersiat non struktural bagi

pembangunan dan pengelolaan

sanitasi di wilayah kelurahan. Pokjasan

kelurahan bertanggung jawab

kepada Ketua Pokjasan Kecamatan.

Pokjasan kelurahan diketuai oleh

Lurah. Ia dibantu Seksi PembangunanSekretaris Pokjasan Kelurahan,

Bidang Perencanaan, Bidang

Sosialisasi dan Advokasi, dan Bidang

Monitoring dan Evaluasi dengan

komposisi masing-masing bidang

satu orang koordinator dan satu

orang anggota yang diambil dari

masyarakat.

Fungsi pokjasan kelurahan adalah:

1. Merencanakan dan melaksanakan

kegiatan pembangunan sanitasi di

tingkat kelurahan;

2. Menumbuhkembangkan

kesadaran dan kemampuan

masyarakat untuk terlibat dalam

pembangunan sanitasi;

3. Melakukan kegiatan monitoring

dan evaluasi sanitasi di wilayah

kelurahan;

4. Melaporkan hasilnya kepada

pokja sanitasi kecamatan dengan

tembusan Pokja Sanitasi Kota Blitar

Tugas pokok pokjasan kelurahan

adalah mengoordinasikan, dan

memasilitasi pelaksanaan kegiatan

dalam perwujudan pengelolaansanitasi di tingkat kelurahan.

Pembentukan kelembagaan ini

diserahkan sepenuhnya ke tingkat

kecamatan dan kelurahan. Pokja kota

hanya memberikan batasan-batasan.

Anggota pokjasan yang mewakili

unsur masyarakat dipilih sendiri.

Penetapan keanggotaan pokjasan

kecamatan dilakukan oleh pokja kota

dengan surat keputusan. Demikian

pula halnya di tingkat kelurahan,

penetapannya dilakukan oleh pokja

di atasnya.

Pokjasan kecamatan dan kelurahan

tersebut bekerja berdasarkan

acuan SSK. Namun mereka dapat

mengusulkan program baru dalam

Musyawarah Rencana Pembangunan

Musrenbang. Dengan model

pokja berjenjang ini perencanaan,

monitoring dan evaluasi menjadi

lebih baik.

Sehat PangkalHemat!


22/66


Sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan di

daerah. Banyak aktor yang mempengaruhinya. Di

antaranya komitmen para pengambil kebijakan dan

kalangan legislati. Bisa jadi hal itu muncul karena

ketidakpahaman mereka terhadap masalah ini.

Namun kondisi seperti itu semestinya tidak

menghalangi para stakeholdersanitasi untuk membuat

terobosan agar sanitasi memperoleh perhatian yang

lebih. Kepiawaian Kelompok Kerja Pokja Sanitasi Kota

Tegal, Jawa Tengah, bisa menjadi contoh betapa sanitasi

bisa menembus eksekuti dan legislati.

Kebetulan waktu itu Kota Tegal mengikuti Indonesia

Sanitation Sector Development Program ISSDP.

Terbentuknya Pokja menjadi sarana menyinergikan

seluruh kegiatan sanitasi di kota tersebut. Keterpaduan

antar SKPD dan dinas dalam membangun sanitasi ini

menjadi amunisi pembangunan sanitasi.03

KOTA TEGAL

MengintegrasikanSanitasi

ke ProgramEksekuti

Kisah Sukses


23/66


Nah, begitu ada pergantian

walikota, pokja tak menyia-nyiakan

kesempatan tersebut. Menurut Ketua

Pokja Sanitasi Tegal Eko Setiawan,

pokja memasukkan program sanitasi

ini ke dalam program walikota Tegal

yang baru.

Saat itu walikota mencanangkan

program Tegal Sehat 2010.

Prioritas pembangunan bidang

kesehatan ini diwujudkan dalam

misi kedua Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah RPJMD

Tahun 2009 - 2014. Program inimenekankan pada perubahan pola

pikir masyarakat untuk berperilaku

hidup bersih dan sehat PHBS,

hidup dalam lingkungan bersih dan

sehat, mandiri dalam memecahkan

masalah kesehatan di lingkungannya

dan mampu menjangkau pelayanan

kesehatan bermutu secara adil dan

merata.

Program ini seiring dengan tujuan

pembangunan sanitasi yang telah

tertuang dalam Strategi Sanitasi Kota

SSK Kota Tegal yang telah disusunsebelumnya. Memang tidak secara

spesik menyebut program sanitasi,

tapi kami masuk program kesehatan,

kata Eko Setiawan menjelaskan.

Dari empat aspek program tersebut,

dua di antaranyayakni PHBS

dan lingkungan hidupadalah

masalah sanitasi. Pokja tidak hanya

memasukkannya dalam program

besar, tapi terus mengawal program

ini hingga terimplementasi.

Dalam prosesnya, para anggota Pokja

yang tak lain adalah para stakeholder

sanitasi ini ikut menyosialisasikanprogram sanitasi dalam Musrenbang,

rapat tata ruang, dan lainnya. Kita

pesan kepada teman-teman pokja

yang ikut dalam tim sosialiasi

program walikota ke masyarakat,

jelasnya.

Proses ini menimbulkan sinergitas

antara program walikota dan program

yang telah ada sebelumnya dalam

SSK. Di satu sisi, walikota mempunyai

kebijakan, sementara di sisi lain

para stakeholdersanitasi bekerja

bersama masyarakat. Jadi semuanyanyambung, kata Eko.

Ia menjelaskan, program sanitasi

sebenarnya sudah ada dalam

pembangunan di daerah. Hanya saja,

keberadaannya tersebar di berbagai

instansi. Kadang-kadang, program

yang sama berada di banyak SKPD/

dinas. Karena itu, menurutnya,

yang diperlukan adalah bagaimana

menyinergikan program sanitasi ini.

Sinergitas yang baik dan disertai

implementasi yang tepat ternyatamembawa dampak yang baik.

Kalangan legislati di Tegal begitu

melihat banyak sarana dan

prasarana yang dibangun secara

terencana dan tepat, mereka sangat

mendukungnya. Bahkan banyak di

antara mereka meminta program

sejenis diimplementasikan di wilayah

pemilihan mereka. Mereka berani

mengusulkan anggaran sanitasi bagi

konstituen mereka.

Malah ada di satu daerah di

Tegal, justru anggota Dewan

Saat itu walikota mencanangkan program Tegal Sehat 2010.Prioritas pembangunan bidang kesehatan ini diwujudkandalam misi kedua Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah RPJMD Tahun 2009 - 2014

Turun Lapangan: Kepaladaerah meninjau salahsatu asilitas pengompo-san di Kota Tegal.


24/66


yang menggerakkan masyarakat

untuk mengumpulkan dana

guna membebaskan lahan bagi

pembangunan sarana sanitasi. Justru

masyarakat yang memberi, bukan

hanya meminta, tandas Eko.

Pola pendekatan tidak langsung ini

pun menjadikan program sanitasi

mulai dilirik oleh kalangan dewan.

Mereka tak lagi alergi dengan sanitasi

karena telah melihat hasilnya di

lapangan. Program sanitasi dinilai

menyentuh kehidupan rakyat secara

langsung. Bersamaan dengan itu

pokja terus memberikan advokasi

kepada mereka tentang sanitasi.

Kepahaman dan komitmen

pengambil kebijakan dan kalangan

legislati, dibarengi dengan kerja keras

pokja sanitasi akan meningkatkan

kepedulian daerah terhadap

pembangunan sanitasi. Bila ini telah

muncul, pembangunan sanitasi akan

berlangsung lebih cepat.

n advokasi

Pilah-pilihSampah

Ketua PokjaSanitasi KotaTegal EkoSetiawan

Success Story


25/66


Dibanding desa lainnya di kota Denpasar, Bali, desa

Pemecutan Kaja tergolong tertinggal. Di tengah kemajuan

kota, desa ini masih harus berurusan dengan masalah

sanitasi.

Ketika warga desa lainnya sudah tersambung dengan

DSDP Denpasar Sewerage Development Project, warga

Pemecutan Kaja harus rela menjadi penonton. Topogra

desa tak memungkinkan warganya tersambung dengan

proyek pembuangan air limbah terpusat tersebut.

Lokasinya lebih tinggi. Sedangkan DSDP menggunakan

sistem gravitasi untuk mengalirkan limbah dari masyarakat

ke sewerage.

Padahal dari sisi prioritas, seharusnya desa yang berada di

kecamatan Denpasar Utara ini mendapat prioritas utama.

Betapa tidak, sebanyak 62 persen limbah domestik dari

desa ini masih dibuang ke saluran drainase dan sungai.

Limbah padatnya, berupa tinja, dibuang secara setempat

dengan tangki septik. Namun sebagian besar tangki septik

tersebut tidak memenuhi standar. Ada juga warga yang

masih buang air besar di sungai. Di sisi lain, warga justru

banyak menggunakan sumur dangkal untuk mencukupi

kebutuhan air minumnya.

Tak heran bila kemudian desa ini dipilih sebagai desa

percontohan pengembangan sanitasi masyarakat terpadu

Santimadu. Melalui program ini masyarakat didorong

untuk bisa membuang air besar/air limbah dengan sistem

off site.

DESA PEMECUTAN KAJA,KOTA DENPASAR

HarapanBaruBerkat

Santimadu

04


26/66


Tidak itu saja, program ini meliputi

sampah, drainase, air minum, perilaku

hidup bersih PHBS, dan bisnis

sanitasi. Semua dilaksanakan secara

terpadu dan melibatkan seluruh

pihak-pihak terkait. Santimadu

diokuskan kepada banjar-banjar

yang paling kumuh dan paling siap

masyarakatnya.

Desa ini memiliki 13 banjar/dusun.

Penduduknya tahun 2008 berjumlah

32.000 jiwa, dengan pertumbuhan

penduduk desa sebesar 3,3 persen

per tahun. Berdasarkan catatan

kelompok kerja Pokja Sanitasi Desa

Pemecutan Kaja, ada empat banjar

yang kondisinya terburuk yakni

Banjar Semilajati, Mekar Manis, Tulang

Ampiang, dan Merthayasa.

Bagaimana tidak buruk, setiap

tahun banjar ini mengalami banjir.

Genangan air meliputi wilayah seluas

2-5 hektar dengan ketinggian air 10

cm hingga 100 cm. Rukun tetangga

di banjar ini juga tidak memiliki

sampah sendiri. Warga di banjar ini

hampir semuanya memiliki tangki

septik untuk buang air besar. Namun

tidak semuanya memenuhi syaratkesehatan. Sebagian kecil, sekitar lima

persen BAB-nya di sungai.

Dengan Santimadu, kondisi itu ingin

diubah. Fasilitasi Pokja Kota Denpasar

kepada masyarakat setempat yang

dikenal cukup erat dalam membina

kerja sama dalam banjar, lahirlah

Pokja Sanitasi Desa Pemecutan

Kaja. Mereka pun menyusun visi

dan misi. Visinya yakni Mewujudkan

desa Pemecutan Kaja sebagai desa

berwawasan budaya yang bersih,

sehat, nyaman, harmonis dalamkeseimbangan secara berkelanjutan.

Misinya yakni 1 mewujudkan

penyediaan air minum yang dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat

secara kualitas, secara kuantitas

dan kontinyuitas sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2005 dan target MDGs; 2

Mewujudkan pengelolaan air limbah

secara berkelanjutan dan terjangkau;

3 Mewujudkan pengelolaan

persampahan yang mandiri dan

berkelanjutan; 4 Mewujudkan

pengelolaan drainase secara

Dengan santimadu, kondisi itu ingin diubah. Fasilitasi PokjaKota Denpasar kepada masyarakat setempat yang dikenal cukup eratdalam membina kerja sama dalam banjar, lahirlah Pokja Sanitasi DesaPemecutan Kaja.

PemetaanPartisipati: WargaPemecutan Kajaberpartisipasimemetakan kondisisanitasi mereka.

Success Story


27/66


terintegrasi dan berkelanjutan.

Pokja yang terdiri atas warga

masyarakat ini menyusun porgram

kerja seperti terlihat di tabel 1.

Program itu kemudian dijabarkan

lebih rinci termasuk jumlah

investasinya serta darimana investasi

itu berasal. Pokja Santimadu berhasil

membagi beban investasi ini mulai

dari pemerintah pusat, provinsi, kota,

swasta, hingga warga.

Mulai 2009, Santimadu ini berjalan.

Memang dana menjadi kendala.

Namun berkat kesungguhan semuapihak mulai dari Pokja Sanitasi desa,

kota, hingga ke provinsi, hambatan

ini bisa diatasi. Program itu pun

dikaitkan dengan proyek-proyek

yang ada seperti P2KP Program

Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan. Sinergi ini membuat

beban yang sebelumnya terasa berat

menjadi lebih ringan.

Awalnya memang tidak mudah

menggerakkan seluruh masyarakat.

Masih ada pola pikir yang belum

sama dengan program Santimadu.

Berkat sosialisasi yang terus menerus,

akhirnya masyarakat bisa menerimadan mau berpartisipasi di dalamnya.

Warga di Banjar Mekar Manis

misalnya, mereka sangat senang

dengan adanya Santimadu ini.

Mengapa? Karena di banjar yang

padat penduduk ini tidak mungkin

lagi membangun tangki septik di

rumah. Permukimannya sangat padat.

Kini saranatangki septikkomunal di

Mekar Manis sudah mencapai 100

persen. Di Banjar Merthayasa, sistem

komunal malah telah beroperasi.Sayangnya belum bisa beroperasi

secara penuh karena terkendala listrik.

Sedikit demi sedikit kesadaran warga

Desa Pemecutan Kaja untuk hidup

bersih dan sehat mulai tumbuh.

Tingkat kesehatan masyarakat mulai

membaik. Mereka tak perlu lagi

tertinggal dari kawasan lainnya hanya

karena masalah sanitasi. Persoalan

sanitasi bisa diatasi bila semua ikut

berpartisipasi. Santimadu bisa jadi

bukti.

Tabel 1. Program Kerja POKJA

No TARGET Tahun2008Tahun2009

Tahun2010

1.

.2

3.

4.

Air Buangan

Pembuatan IPAL sistem setempatPembuatan Sistem setempat Individu.

Persampahan

Menyediakan pelayanan prasarana dan sarana

persampahan dilakukan melalui prosespewadahan, pengumpulan, pemindahan, danpengangkutan.Membuat sistem TPST

Air bersih

Pembuatan sumur air tanah dangkalOptimalisasi kapasitas produksiDistribusi:Peningkatan dan perbaikan jaringan distribusidan peningkatan kualitas dan kuantitas dancakupan pelayanan dan adanya kerja samadengan daerah lain PDAM

Drainase

Pengerukan, Normalisasi, perbaikan salurandemensi dari hulu hingga ke hilir saluran

ESTIMASI KEBUTUHAN SANITASI 2009- 2010

NO PROGRAM UNIT VolBIAYA

(Rp jt)

Sumber Dana (Rp Juta)

Kota Prov Pusat Swasta Masy

1 Sub Total Drainase 1,276 644 348 0 145 139

2 Sub Total Persampahan 898 389 146 43 160 160

3 Sub Total Air Limbah 4,571 2,020 250 500 1,500 301

4 Sub Total Air Bersih 216 100 60 40 0 16

T o t a l 6,961 3,153 804 583 1,805 616


28/66


Kota Batu, Jawa Timur, tak lagi sejuk. Kualitas lingkungan kota

menurun sedikit demi sedikit. Kabut yang biasa menyelimuti kota

ini di pagi hari sangat jauh berkurang. Hutan lindung rusak, mata air

pun banyak yang mati. Lahan-lahan basah berubah menjadi lahan

kering.

Sebagai kota wisata, kenyataan itu memprihatinkan banyakpihak. Dunia pendidikan di kota itu juga ikut berperan mencegah

kerusakan lingkungan lebih parah, yakni dengan mendidik anak-

anak sekolah untuk lebih peduli lingkungan.

Muncullah kesepakatan di kalangan para pendidik setempat untuk

menyusun kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup PLH. Awalnya

kurikulum ini dicantolkan ke mata pelajaran. Setelah 2006 turun

Permendiknas No.22 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP yang mewajibkan ada kurikulum monolitik di daerah, PLH

digarap serius sebagai kurikulum yang berdiri sendiri. Modulnya

disesuaikan dengan potensi kekayaan alam dan budaya Kota Batu,

dengan prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

PLH diajarkan mulai jenjang SD sampai SMA. Kurikulum PLH di SD

bersiat basic. Isinya lebih banyak ditekankan pada penanaman

05KOTA BATU

MerintisPendidikan

LingkunganHidup

di Sekolah

Muncullah kesepakatan di kalanganpara pendidik setempat untuk menyusunkurikulum Pendidikan Lingkungan HidupPLH

Success Story


29/66


pemahaman mental building,

sedangkan di SMP lebih bersiat

analitis lingkungan hidup. Pada SMA,

selain analisis, juga diajarkan tindakan

jika ada perusakan lingkungan hidup.

Kurikulum ini menempatkan siswa

sebagai agen pengubah masyarakat

di sekitarnya.

Kini, sudah 85 SD, 27 SMP, 11 SMA,

dan 10 SMK yang menerapkannya. Di

TK dan SLB sekolah luar biasa pundiberikan materi PLH, jelas Kepala

Dinas Pendidikan Kota Batu, Mistin.

Ditambahkan Mistin, kurikulum yang

tergolong unik ini mampu menjawab

kekinian, membumi, mudah dicerna,

dan tidak terlalu ilmiah. Metode

penyampaiannya dibuat mudah

dan menarik, antara lain dengan

mengajak siswa kunjungan lapangan,

bermain, dan simulasi.

PENINGKATAN KAPASITAS GURU

Keberadaan kurikulum PLH ini

belum didukung sumber daya

guru yang memadai. Karenanya,

diadakan workshop bagi para guru

dari berbagai latar belakang. Mereka

memperoleh pembekalan tentang

kurikulum muatan lokal pendidikan

lingkungan hidup Kota Batu,

greenning school, sekolah adiwiyata,

sekolah sebagai agen pembaharuan

dalam kelestarian lingkungan, serta

pengembangan keproesionalan guru

PLH melalui Lesson Studydi gugus

Kelompok Kerja Guru KKG.

Sejauh ini, sekolah-sekolah sudah

mulai merasakan keberadaan dan

manaat kurikulum PLH ini. SMP PGRI

2 Batu misalnya. Siswa berbagi tugas

membersihkan sekolahnya. Ada yang

menyapu lantai, menyiram tanaman,

dan menyapu halaman. Sampah-

sampah yang terkumpul mereka

pilah antara yang basah dan kering,

lalu dibuang ke bak sampah yang

berbeda pula.

Untuk mengenal dampak negati

pembuangan air limbah ke sungai

misalnya, siswa diajak ke sungai

dan memperhatikan akibat limbah

tersebut pada biota sungai dan

pertanian/perkebunan.

MembiasakanCuci TanganPakai Sabun

Sejak Dini

JUDUL MODUL LINGKUNGAN

HIDUP BAGI SD/MI

1. Pelahap Karbondioksida

2. Air

3. Merawat Diri

4. Cuci Tangan Pakai Sabun

5. Sampah Jadi Berkah

6. Anggrek Pesona Kota Batu

7. Toga di Sekitar Kita

8. Penyebaran Kuman

9. Diare

10. Zat Aditif

11. Reuse, Reduce, Recycle

12. Kembali ke Alam

13. Hemat Energi14. daRlinG (Sadar Lingkungan)

15. Nyamuk Si Mediator

16. Composting

17. Back to Nature

18. Makanan Sehat

19. Makanan Bergizi

20. Drainase dan Sanitasi

21. Lingkungan Bersih


30/66


Mengapa kita perlu melakukanpercepatan pembangunan

sanitasi?

Pertama, kesehatan masyarakat

sudah sangat terganggu. Setiap hari

diperkirakan sebanyak 14.000 ton

tinja dan 176.000 m3 urine terbuang

ke badan air, tanah, danau dan

pantai yang menyebabkan 75 persen

sungai tercemar berat dan 70 persen

air tanah di perkotaan tercemar

bakteri tinja. Akibatnya insiden

diare tinggi, yaitu mencapai 411 per

1.000 penduduk Survei Morbiditas

Diare Kemkes, 2010 dan juga

meningkatnya biaya pengolahan

air sehingga masyarakat harus

membayar rata-rata 25% lebih mahal

untuk mendapatkan air minum

perpipaan. Buruknya kondisi sanitasi

turut berkontribusi pada rendahnya

kualitas hidup yang ditunjukkan

dengan Indeks Pembangunan

Manusia IPM Indonesia, yaitu

hanya menempati urutan 111 dari182 negara berkembang Human

Development Report, UNDP, 2009.

Kedua, akses sanitasi penduduk

Indonesia masih sangat rendah.

Hingga tahun 2009, baru 51,2 persen

penduduk Indonesia yang memiliki

akses terhadap asilitas sanitasi

yang layak. Sementara itu, 70 juta

penduduk masih melakukan praktik

Buang Air Besar Sembarangan

BABS. Saat ini 98% Tempat

Pemrosesan Akhir TPA juga masih

dioperasikan secara open dumping.

Selain itu, terdapat 174 kab/kota

38% yang memiliki risiko sangat

tinggi terhadap banjir Rencana Aksi

Nasional,Pengurangan Ris iko Bencana

2010-2012.

Dampaknya adalah potensi kerugian

ekonomi sebesar 58 triliun rupiah

per tahun Hasil Studi Bank Dunia,

2007. Dampak lainnya tentu sajakejadian luar biasa berbagai penyakit

dan kematian balita yang tinggi.

Dua penyebab utama kematian

anak balita adalah penyakit yang

menyebar melalui kotoran dan

lewat perantaraan air seperti kolera,

tius, diare. Ini terkait penggunaan

sumber air minum yang tidak layak,

sanitasi yang buruk, dan rendahnya

kesadaran masyarakat tentang PHBS.

Ketiga, belum komprehensinya

program pembangunan sanitasi

yang ada. Pembangunan sanitasi

belum terintegrasi, masih berjalan

sendiri-sendiri. Peningkatan

anggaran pun tidak menjamin

berhasilnya pembangunan yang

berkelanjutan jika tidak ada

koordinasi dan sinergi antar pelaku

pembangunan. Inilah alasan kita

untuk melakukan percepatan

pembangunan sanitasi.

DR. IR. DEDY S. PRIATNA, MSC.DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA, BAPPENAS

Harus

Dipercepat

Pembangunan Sanitasi

Percepatan pem bang unan san itasi m utlak dilakukan m elihat kondisi sanitasi di Indon esia

saat ini. Percepata n itu but uh sinergi semua stakeholder yan g terlibat di dalam nya . Seperti

apa w ujud percepatan pemban gunan sanitasi ini, kam i m ewaw ancarai Deputi Bidang

Saran a dan Prasaran a, Bappenas, Dr. Ir. Dedy S. Priatna, MSc. Berikut petikann ya .

Obrolan


31/66


Di manakah posisi ProgramPPSP dalam konteks kebijakan

pembangunan sanitasi nasional?

RPJMN 2010-2014 secara eksplisit

telah mencantumkan target

pencapaian pembangunan sanitasi

secara terukur yang merupakan

penuangan dari target PPSP.

Kita berharap pada tahun 2014

nanti sudah tidak ada lagi yang

buang air besar sembarangan

BABS, pengelolaan persampahan

perkotaan meningkat, dan luas

genangan drainase di kawasanstrategis perkotaan menurun.

Target-target tersebut berat

diwujudkan jika tidak ada upaya

yang sinergi dan komprehensi

serta mengikat seluruh pemangku

kepentingan, baik di tingkat pusat

maupun di daerah. Untuk itu

diperlukan program yang melibatkan

para pemangku kepentingan dengan

pandangan dan pemahaman yang

sama serta langkah yang disepakati

untuk dilaksanakan bersama.

Nah untuk mencapai itu, semua

pihak harus bersinergi. PPSP

diharapkan menjadi payung

besar untuk seluruh kegiatan

pembangunan sanitasi di Indonesia

sehingga kegiatan-kegiatan yang

ada saling melengkapi dan tidak

tumpang tindih.

Apa yang menjadi kekhasan

dalam Program PPSP ini

dan bagaimana koordinasi

dilakukan?

Ada dua hal. Pertama, program PPSP

memberikan dukungan kepada

daerah kabupaten/kota untuk

mempercepat peningkatan kualitas

sanitasi yang dimulai dari upaya

perbaikan kualitas perencanaan

sanitasi. Oleh karena itu, PPSP

mendorong pemerintah kabupaten/

kota untuk menyusun strategi

pembangunan sektor sanitasi skala

kabupaten/kota yang komprehensidan koordinati yang disebut sebagai

Strategi Santasi Kabupaten/kota

SSK.

Lebih jauh, SSK merupakan

portoolio pendanaan bagi

pemerintah kabupaten/kota untuk

melakukan optimalisasi pendanaan

dari APBD tingkat I dan tingkat

II dan APBN serta akses terhadap

sumber-sumber pendanaan non-

pemerintah donor, swasta, danmasyarakat.

Kedua, PPSP merupakan program

kolaborati antara pemerintah

daerah bersama dengan pemerintah

pusat. Keseluruhan proses dan

tahapan dalam PPSP bermuara pada

peningkatan kapasitas pemerintah

daerah dalam pembangunan

sanitasi.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan

PPSP di tingkat pusat dilakukan

oleh Program Management Unit

PMU yang berada dibawah

koordinasi Bappenas dan 3 Program

Implementation UnitPIU, yaitu:

Bidang Teknis di Kementerian

Pekerjaan Umum, Bidang Advokasi di

Kementerian Kesehatan, dan Bidang

Kelembagaan di Kementerian Dalam

Negeri. PMU dan PIU tersebutlah

yang melakukan ungsi koordinasi

baik itu koordinasi antar lintaskementerian yang terlibat, maupun

koordinasi antar pusat dengan

daerah.

Sebagai program yang

dilakukan secara lintas sektoral

dan terintegrasi, bagaimana

kontribusi sumber daya dan

pembiayaan setiap instansi?

Masing-masing kementerian

penanggung jawab PMU dan

PIU bertanggung jawab untuk

menyediakan sumber daya baik

berupa dukungan dana maupunpersonel yang dialokasikan

melalui anggaran masing-masing

kementerian.

Bagaimana rencana Program

PPSP ke depan dalam mengejar

target-target yang telah

ditetapkan?

Secara umum, target-target

PPSP dicapai sesuai dengan

peta jalan roadmap yang

sudah ditetapkan. Ada enam

tahapan yakni, per tama, TahapanKampanye, Edukasi, Advokasi dan

Pendampingan; kedua, Tahapan

Pengembangan Kelembagaan

dan Peraturan; ketiga, Tahapan

Penyusunan Rencana Strategis;

keempat, Tahapan Penyusunan

Memorandum program; kelima,

Tahapan Implementasi; dan

keenam, Tahapan Pemantauan,

Pembimbingan, Evaluasi dan

Pembinaan.

Ke depan, untuk lebih memastikan

pencapaian target PPSP dan

perluasan daerah dampingan, saat

ini sedang diupayakan peningkatan

dukungan dari lembaga-lembaga

donor, kalangan swasta, dan

masyarakat. Hal ini terutama

diarahkan untuk mendukung

implementasi dari SSK yang telah

disusun oleh pemerintah daerah.

KITA BERHARAP PADATAHUN 2014 NANTI

SUDAH TIDAK ADALAGI YANG BUANG AIRBESAR SEMBARANGAN(BABS), PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN PERKOTAANMENINGKAT, DAN LUASGENANGAN DRAINASE

DI KAWASAN STRATEGISPERKOTAAN MENURUN.


32/66


Ir. BUDI YUWONO, Dipl. SEDIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Sebenarnya bagaimana Program

Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman (PPSP)

2010-2014?

Sanitasi itu kan ketinggalan. Bukan

sarana siknya semata tapi persepsi

pemda, persepsi masyarakat.

Kehadiran PPSP ini untuk mengajak

mereka menyusun SSK. Dengan

begitu mereka diajak berpikir

mengenai bagaimana grand design

sanitasi kota ke depan. Karena

sanitasi itu beragam, ada yang

sangat sederhana, menengah

dan sangat complicatedsesuai

dengan besaran kota. Dengan

variasi itu, SSK membuat pemda

beserta masyarakatnya terlibat

langsung sejak awal. Ini yang dulu

tidak dilakukan. Mereka langsung

disuruh bikin IPLT misalnya. Ternyata

kebutuhan, transportasi, mungkin

WC-nya malah belum ada. Jadi

sekarang dengan SSK mereka

bisa berpikir, apa yang mau saya

bangun? Apa cubluk, apa septic

tank. Kontrolnya melalui apa? Perlu

komunal atau menghidupkan IPLT

kembali. Makanya saya senang

dengan PPSP, pendekatannya

memang mengubah, mendorong

mindsetmengenai bagaimana

suatu kota menjalankan sanitasi. Ini

memang harus telaten. Pertemuan

dari orum ke orum, terus ada

komunikasi. Itu semua supaya

orang bicara tentang sanitasi. Dari di

pinggir jadi ke tengah.

Dalam CSS (City Sanitation

Summit) Bukittinggi, sinergi

lintas sektor sangat ditekankan.

Pandangan Anda?

Saya sangat setuju. Lintas sektor

itu sangat bagus. Karena kita

membangun sik tanpa ukuran-

ukurannya itu akan menjadi tidak

jelas. PU membangun sik, Kemkes

nanti mengajari mengunakan,

menyosialisasikannya bahkan

mengukur tingkat pemanaatannya

Pem bangunan sanitasi tidak bisa hanya m engandalkan instansi teknis. Butuh sinergi

dengan instansi lainnya. Sinergi yang baik akan menghasilkan output pembangunan

yan g baik.

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu instansi yang berperan dalam

menyediakan infrastruktur bagi masyarakat tak ingin mengulang kesalahan masa lalu

yan g ha nya m em ikirkan ta rg et fisiknya saja tanpa memperhitungkan faktor lainnya.

Bagaim ana peran Kem enterian in i dalam progr am PPSP, berikut w aw ancara kam i

dengan Budi Yuwono, Dirjen Cipta Karya, yang memfasilitasi Unit Pelaksana Program

(atau sering juga disebut PIU Program Implementation Unit) Teknis program PPSP.

Dibicarakan

dan Konkret

Sanitasi Harus Terus

ID

S

Obrolan


33/66


atau outcome-nya. Itulah tugasbersama kita. Ini gunanya

pertemuan-pertemuan lintas sektor,

kita bisa saling belajar.

Tapi khusus yang masalah lintas

sektor tadi, itu bukan hanya

problemnya daerah. Di pusat

juga harus menyadari bahwa kita

perlu ada sinergi arah kerja sama

lintas sektor ini. Saya rasa PPSP

menyatukan langkah kita bergerak

bersama. Mudah-mudahan kalau

pusat bergerak bersama begini terus,

daerah juga bisa melihat itu.

Kita punya pengalaman, ini

juga menyangkut sanitasi yakni

Pamsimas. Idenya sama, lintas sektor.

Sebelum diadakan pemilihan lokasi

sebelum dibangun, harus dilakukan

penyuluhan tentang pentingnya

kesehatan. Yang dibangun di desa

A, yang disuluh kesehatan desa B.

Padahal tujuannya penyuluhan untuk

mengerti, bagaimana pentingnya

hidup sehat, baru dibangun. Itu pun

juga nggakjalan-red. Itu sampai

World Bank pernah marah.

Apa yang mesti dibenahi agar

PPSP berhasil?

PU biasanya ingin cepat, target

oriented. Kami menyadari bahwa

PPSP dengan berbagai pendekatan

sangat bottom-up. Itu penting tapi

harus ingat target kita. Kita harus

ngomong banyak tapi cepat dan

cepat bergeraknya. SSK jangan

melangit. Strategi-strategi itu kalau

tidak membumi, akhirnya nanti

mengawang-awang. Kita harapkan

teman-teman PU itu nantinya

bisa mengisi warna ini. Harus ada

program yang konkret.

Saya ambil contoh Payakumbuh ya.

Di sana saya lihat sendiri di desa-

desa dibagi toilet-toilet. Konkret itu.

Terus, Solo itu kita membantu sistem

terpusat, mestinya yang komunal

juga jalan. Istilahnya serengan. Yang

seperti itu juga dikembangkan terus.Itu kan sudah bukan urusan kita

lagi. Harusnya serengan-serengan itu

dibentuk oleh walikota. Bagaimana

PU mendorong itu jadi konkret.

Tantangan ke depan PPSP

menurut Anda apa?

Sebetulnya namanya sudah pas ya,

strategi - sanitasi - kota. Strategi itu

pasti ada langkah, angka, dan biaya.

Kita ngomong yang terstruktur dan

rasional. Jangan di tingkat bupati

aja. Strategi itu harus disetujui oleh

DPR hingga DPRD. Dan rapatkanlah

dengan mereka itu. Makanya kita

selalu ngajakketua DPRD ngomongdulu kan. Kita berharap ada

perubahan mindsetDPRD tentang

sanitasi. Tadinya prioritasnya di

bawah supaya dinaikkan.

Bagaimana peran PU dalam

hal mendorong komitmen

pendanaan?

PU telah mengusulkan peningkatan

budgetdan didukung Bappenas dan

DPR pusat. Dengan itu peran kita

menjadi lebih konkret. Kita mulai

mendorong, ngomong, tapi juga

punya peluru. Anggaran Rp 14 triliun

selama 5 tahun untuk sanitasi, air

limbah, sampah dan drainase adalah

salah satu wujud komitmen pusat di

bidang ini. Belum ditambah DAK. Itu

semua APBN yang harus ditaruh di

daerah.

Sebagai PIU Teknis, apa harapan

Anda supaya sinergi ini berhasil?

Harapan saya sebetulnya kitajuga dibantu. Misalnya oleh dinas

kesehatan. Bagaimana mengukur

indeks kesehatan. Ada nggakkorelasi

positi yang bisa diwujudkan. Biar

kita ngomong bareng. Misalnya

Payakumbuh, dengan mengeluarkan

duit sekian, indeks kesehatan naik. Itu

sangat mudah dipahami oleh DPRD.

Kalau bisa disusun oleh Bappeda.

DPRD kalau memberikan biaya

pembangunan jalan, terasa mulus

tapi kalau memberikan kepada

pembangunan sanitasi, apa yang

bisa dirasakan? Itu lebih susah diukur.Nah, ini yang kelihatannya kurang.

Harapan saya, dinas-dinas kesehatan

bisa memberikan kontribusi. Air

bagus, sanitasi bagus, itu mestinya

angka kematian bayi turun, angka

kematian ibu melahirkan turun.

Jadi sudah harus melihat

dampaknya secara

kualitas?

Saya rasa sudah harus

dimulai. Kita nggakbisa

terus menghitung persentase

pelayanan. Tapi kalau jalan, dengandibangunnya jalan Padaleunyi,

akhirnya tercoversekian ribu orang.

Sekian ribu orang terangkut setiap

hari. Surabaya dengan dibangunnya

airportbaru, estimasinya dari 6 juta

penumpang, naik jadi 15 juta. Fakta

kan seperti itu. Dengan dibangunnya

sanitasi, angka kematian bayi turun,

ini turun. Kita menjadi lebih sehat.

Tersedia dana Rp 14 Triliun untuk

2010- 2014, tantangannya apa?

Tantangannya adalah penyusunan

program yang baik. Saya minta

teman-teman PU menyusun

program yang baik. Karena mulainya

bagaimana menyadarkan orang

tentang perlunya sanitasi. Dana yang

ada kita manaatkan secara benar

dan tepat.

SANITASI ITU KANKETINGGALAN. BUKAN

SARANA FISIKNYA SEMATATAPI PERSEPSI PEMDA,

PERSEPSI MASYARAKAT.KEHADIRAN PPSP INI

UNTUK MENGAJAK MEREKAMENYUSUN SSK.


34/66


Pemerintah tengah melakukan

terobosan dalam percepatan

pembangunan sanitasi melalui

Program PPSP, sejauh mana

program ini mampu mengatasi

persoalan kesehatan atau angka

kesakitan yang terkait dengan

rendahnya akses sanitasi?

Pada Kabinet Indonesia Bersatu

II, sesuai arahan Presiden, kini

pemerintah diharapkan untuk

concerndengan upaya promoti

dan preventi demi optimalisasi

pembangunan berkesinambungan.

Terkait sanitasi, bukan hanya

persoalan air limbah domestik

waste water, persampahan solid

waste dan drainase lingkungan

drainage system) saja. Persoalan

ini berkaitan dengan upaya

pembangunan manusia. Karena

itu sangat berkontribusi pada

pencapaian MDGs Millennium

Development Goals dan IPM

Indeks Pembangunan Manusia.

Dengan kata lain, bila kita mampu

mangatasi persoalan ini secara baik

maka ini akan berdampak luas dan

akan berdampak pada perbaikan

kesehatan, produktivitas dan

kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana sebetulnya posisi

Indonesia saat ini?

Kita sudah melakukan banyak hal,

namun kita masih perlu percepatan

pembangunan sanitasi yang

terintegrasi. Contohnya persoalan

limbah domestik tinja, laporan

Pembangunan Manusia 2006

terbitan Program Pembangunan

PBB UNDP menyatakan hampir

separuh penduduk di negara-negara

berkembang termasuk Indonesia

belum memiliki akses terhadap

sanitasi yang layak. Laporan Asian

Development Bank menyebutkan

pencemaran air di Indonesia

berpotensi menimbulkan kerugian

45 triliun rupiah lebih per tahun atau

2,2 persen GDP negara. Sementara

Upaya pembangunan dan penyediaan layanan sanitasi membutuhkan aspek advokasi

dan upaya komunikasi. Penyadaran publik, misalnya, untuk perubahan perilaku hidup

bersih dan sehat membutuhkan kampanye dan mobilisasi sosial yang strategis dan

terencana.

Kementerian Kesehatan merupakan salah satu institusi yang memiliki peranan

pen ting dalam ha l upay a ad vokasi, edukas i dan pem berd ayaa n ba gi aspek kom unikasi

kebijakan penyehatan lingkun gan, termasuk sektor sanitasi. Berikut ini waw ancara kam idengan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkun ga n, yan g m em fasili ta si Un it Pelaksana Progra m (atau ser ing ju ga d isebu t PIU

Program Im plem entation Unit) Advokasi dan Pemberdayaan program PPSP.

Menjaga

Komitmen Bersama

Tantangan Kita,

Obrolan

PROF. DR. TJANDRA YOGA ADITAMA,DIRJEN P2PL, KEMENTERIAN KESEHATAN


35/66


posisi Indonesia, persentase cakupanpelayanan sanitasinya berada di

urutan keenam. Contohnya bila

setiap orang tiap hari membuang

tinja 125250 gram di perkotaan

Indonesia. Asumsikan penduduk

perkotaan sekitar 100 juta orang,

maka akan dihasilkan 25.000 ton

tinja per hari. Jika tidak ditangani,

masalah volume, mikroba, materi

organik, nutrien, dan telur cacing

4 komponen dalam tinja harus

dihadapi. Tidak mengherankan, 70

persen air tanah di perkotaan telah

tercemar bakteri tinja yang parah.

Bagaimana dengan dampak

ekonomi?

Berdasarkan studi Economic Impacts

of Sanitation in Southeast Asiatahun

2007 dari Water and Sanitation

Program WSP Bank Dunia, Indonesia

kehilangan lebih dari Rp. 58 triliun

atau sebanding dengan Rp. 265.000

per orang setiap tahun akibat

sanitasi buruk. Selain itu lebih dari

94 juta orang 43 persen dari jumlah

penduduk belum mempunyai

jamban dan hanya 2 persen darijaringan air limbah perkotaan yang

diolah. Akibatnya diperkirakan ada

sekitar 121.100 kasus diare yang

memakan korban lebih dari 50.000

jiwa setiap tahun. Biaya kesehatan

mencapai 131.000 rupiah per

orang atau 31 triliun rupiah secara

nasional setiap tahunnya. Selain itu,

pembuangan tinja atau sampah

yang masuk ke badan-badan air,

menyebabkan kerugian sebesar

63.000 rupiah per orang atau 14

triliun rupiah secara nasional.

Sejauh mana efektivitas kerja

sama lintas sektor dalam

Program PPSP ini dapat

terlaksana?

Secara nasional, program PPSP

merupakan suatu terobosan. Di saat

yang sama, otonomi daerah juga

menekankan pentingnya pemerintah

kabupaten/kota agar semakin peka

dan lebih strategis dalam melihatpersoalan penyehatan lingkungan

mereka. Program PPSP dapat eekti

terlaksana bila ada keterpaduan lintas

sektoral kementerian/kedinasan

dalam perumusan hal-hal strategis

bersama dalam perencanaan

daerah. Sejalan dengan itu Program

PPSP memungkinkan keserasian

dan koordinasi lebih baik antara

kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Sebagai UPP (Unit Pelaksana

Program) atau kadang disebut

PIU (Program Implementation

Unit) Advokasi dan

Pemberdayaan dari Program

PPSP ini, apa saja peranKementerian Kesehatan?

Peran dan ungsi Kementerian

Kesehatan ada dalam setiap

tahapan program PPSP. 1 advokasi,

komunikasi dan pemberdayaan;

2 pengembangan kelembagaan

dan peraturan; 3 penyusunan

rencana strategis terpadu; 4

penyusunan memorandum program;

5 implementasi optimalisasi

ketersediaan prasarana dan

sarana sesuai kebutuhan; dan 6

pemantauan, pembimbingan dan

evaluasi. Kementerian Kesehatan

lebih banyak memasilitasi tahap

pertama program PPSP, yakni

kegiatan yang terkait dengan

kampanye, edukasi, advokasi

dan pendampingan. Direktorat

Pengendalian Penyaki

Documents

Terobosan Pembangunan Sanitasi Nasional. PERCIK Edisi Khusus Nopember 2010. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan