Air Minum masih jadi Impian. PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Edisi Oktober 2004

7/31/2019 Air Minum masih jadi Impian. PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Edisi Oktober 2004.

1/56


2/56

Dari Redaksi 1

Suara Anda 2

Laporan Utama

Air Minum Masih Jadi Impian 3

Filosofi Air Minum Dorong Perbaikan PDAM 7

Sekilas Kondisi Air Minum dan Sanitasi Indonesia 8

Menilik MDGs Air Minum 10

Peringkat Cakupan Layanan Air Minum Per Kabupaten/Kota Tahun 2002 11

Wawasan

Batam: Air Mengalir Lewat Kios 13

Air di Australia dan Pembangunan Berkelanjutan 15

Sekali Lagi tentang Privatisasi 17

Penanganan Kebocoran di PDAM Makassar 20

Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat 21

TeropongThe Real Air Minum 24

Dirut PDAM Kota Bogor: Bisa Dikembangkan Lebih Luas 25

Reportase

Pedagang Air, Antara Dibutuhkan dan Disayangkan 26

Wawancara

Ketua Umum Perpamsi: Perlu Badan Pengelola Air 28

Info Buku 31

Info Situs 32

Info CD 33

Seputar WASPOLA

Perbaikan Draft Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Lembaga 34

Fasilitasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah 35

Seputar AMPLHari Monitoring Air Sedunia 37

Menangani Kebocoran Perlu Komitmen 38

Seminar Hari Habitat Dunia 2004 39

Lokakarya NAP Air Minum, Air Limbah, dan Persampahan 39

Pemaparan Konsep CLTS 40

Lokakarya Nasional Sumber Air Domestik 41

Diseminasi Petunjuk Teknis Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan

Agropolitan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Wilayah Barat 41

Konsolidasi Interim Proyek WSLIC 2 42

Sosialisai Manual Pengelolaan Sarana AMPL Tingkat Desa 43

Handwashing: Soap Saves Lives! 43

Kunjungan Monitoring WSLIC 2 ke Kab. Belitung 44

Seminar Nasional Sosialisasi UU No. 8 Tahun 2004 45SANIMAS Balong Asri, Mojokerto Terawat 46

Pertemuan Tim Koordinasi Propinsi dan Kabupaten Proyek WSLIC 2 46

Peresmian Proyek WSLIC 2 di Kab. Kediri 47

Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Proyek Pro Air 47

Lokakarya Penyempurnaan Proposal Program Pembangunan Sanitasi Indonesia 48

Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja WASPOLA Tahun 2005 48

Kunjungan

WSLIC 2 Ubah Desa Pakel Jadi Desa Sehat 49

Pustaka AMPL 50

Agenda 51

Glossary 52

Media Informasi Air Minum danPenyehatan Lingkungan

Diterbitkan oleh:

Kelompok Kerja Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan

Penasihat/Pelindung:

Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan

Perdesaan, DEPKIMPRASWIL

Penanggung Jawab:

Direktur Permukiman dan Perumahan,

BAPPENAS

Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi,

DEPKESDirektur Perkotaan dan Perdesaan

Wilayah Timur, DEPKIMPRASWIL

Direktur Bina Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna, DEPDAGRI

Direktur Penataan Ruang dan

Lingkungan Hidup, DEPDAGRI

Pemimpin Redaksi:

Oswar Mungkasa

Dewan Redaksi:

Hartoyo, Johan Susmono,

Indar Parawansa, Poedjastanto

Redaktur Pelaksana:

Maraita Listyasari, Rewang Budiyana,

Rheidda Pramudhy, Joko Wartono,

Essy Asiah, Mujiyanto

Desain/Ilustrasi:

Rudi Kosasih

Produksi:

Machrudin

Sirkulasi/Distribusi:

Anggie Rifki

Alamat Redaksi:

Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta Pusat.

Telp. (021) 31904113e-mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]

Redaksi menerima kiriman

tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan

dengan air minum dan penyehatan

lingkungan dan belum pernah

dipublikasikan. Panjang naskah tak

dibatasi. Sertakan identitas diri.

Redaksi berhak mengeditnya.

Silahkan kirim ke alamat di atas.

foto cover: www.firstmilesolution.com


3/56

P

embaca, Percikkembali menya-

pa Anda. Dua bulan rasanya begi-

tu lama. Kami berharap edisi ini

akan mengobati rasa rindu Anda.

Kalau edisi sebelumnya, Percik

mengangkat isu sampah, kali ini kami

membahas air minum. Mengapa? Karena

ini masalah yang sangat penting. Air

minum adalah kebutuhan dasar manusia.

Bahkan posisinya tidak bisa digantikan

dengan yang lain. Apakah kita sudah

menyadari hal ini? Sayangnya perhatian

terhadap air minum belum seperti yang

diharapkan.

Hampir semua daerah di Indonesia

sudah memiliki Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM), tapi hampir semua juga

tidak memberikan layanan sebagaimana

nama yang disandangnya yakni perusa-

haan yang menghasilkan air minum.

Yang terjadi, PDAM baru melayani kon-

sumennya dengan air bersih.

Tentu ini sebuah tantangan baru bagi

PDAM. Mengingat sebagian besar PDAM

masih menanggung beban utang.

Jumlahnya pun cukup besar. Sebagian

yang lain masih berkutat dengan per-

soalan inefisiensi dan mismanajemen. Di

sisi lain, tuntutan terhadap pelayananyang optimal tak bisa dibendung lagi

apalagi Indonesia telah menyepakati

komitmen yang dicanangkan oleh

pemimpin dunia pada Johannesburg

Summit 2002 sebagai manifestasi dari

Millennium Development Goals (MDGs).

Di sana dinyatakan bahwa pada tahun

2015, separuh dari penduduk dunia yang

saat ini belum mendapatkan akses ter-

hadap air minum (safe drinking water)

harus telah mendapatkan akses tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2025, seluruh

penduduk dunia harus telah menda-

patkan akses terhadap air minum.

Tentu untuk mencapai hal itu harus

terjadi perubahan paradigma dari air

bersih menjadi air minum. Perubahan

filosofi inilah, yang menurut Direktur

Permukiman dan Perumahan Bappenas,

Basah Hernowo, akan memberikan

dampak yang signifikan tidak hanya bagi

PDAM tetapi juga kepada masyarakatpelanggan air minum.

Lalu bagaimana dengan PDAM

sendiri untuk memenuhi tuntutan itu,

Percikmengadakan wawancara dengan

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air

Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi)

Ridwan Syahputra Musagani. Berbagai

hal menyangkut PDAM terungkap

darinya, termasuk gagasannya agar air

minum bisa memperoleh subsidi sebagai-

mana bahan bakar.

Tak kalah menariknya, pengalaman

PDAM Tirta Pakuan, Kota Bogor, yang

telah berhasil mengembangkan layanan

air minum dalam arti sebenarnya. Air

produknya telah memenuhi kualitas yang

ditetapkan untuk diminum. Hanya saja

memang masih dalam skala kecil. Ken-

dati begitu, ini adalah cikal bakal untuk

memenuhi tuntutan masyarakat yang

terus berkembang saat ini.

Pembaca, rubrik wawasan kali inimungkin tak seperti biasanya. Ada satu

tulisan yang cukup panjang mengenai

Strategi Peningkatan Kesadaran Masya-

rakat. Isinya cukup menarik berkaitan

dengan bagaimana menggerakkan kesa-

daran masyarakat dari berbagai sudut

pandang dan oleh berbagai kalangan ter-

hadap konservasi air.

Perlu kami informasikan, kegiatan

Kelompok Kerja AMPL cukup banyak dan

kami tampung di rubrik Seputar AMPL.

Informasi lainnya, lomba penulisan ten-

tang penyelenggaran air minum dan

penyehatan lingkungan telah memasuki

tahap penilaian. Pada November ini

pemenang akan diumumkan.

Akhirnya kami berharap Percikakan

terus menjadi salah satu referensi Anda

di bidang air minum dan penyehatan

lingkungan. Wassalam.

A RI RE DA KS ID

Segenap Redaksi Majalah Percik mengucapkanSelamat Idul Fitri 1425 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

1PercikOktober 2004

KARIKATUR:RUDI KOSASIH


4/56

Ingin Dapat Percik

Sebelumnya saya memperkenalkan

diri, nama saya Kesit Kanigoro. Saya be-

kerja di sebuah NGO (World Vision

International) di Jakarta. Saya mengeta-

hui majalah ini dari teman yang meng-

ikuti pertemuan dengan beberapa lemba-

ga sekitar bulan September lalu. Ketika

saya membaca isinya ternyata bagus

sekali dan amat membantu saya untuk

menambah wawasan saya tentang sani-

tasi. Saya kebetulan baru mendapatkan

tugas untuk menangani hal ini, jadi saya

harus belajar banyak tentang sanitasi dan

air minum.

Untuk itu saya perlu informasi ba-

gaimana mendapatkan majalah ini. Saya

sudah mencoba akses ke internet me-mang ada dalam situs AMPL, tapi saya

kesulitan untuk men-download-nya. Di

manakah saya bisa mendapatkan cetakan

majalah ini atau CD-nya. Atas bantuan-

nya kami ucapkan terima kasih.

Kesit Kanigoro

Jakarta

Percik bisa didapatkan di kantor

Pokja AMPL atau sekretariat redaksi

Percikdi Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Ja-

karta Pusat, setiap hari kerja. Anda bisadatang langsung atau menghubungi

kami melalui telepon.(Redaksi)

Ingin Dapat CD dan Buku

Dalam rangka pengembangan Per-

pustakaan Jurusan Teknik Lingkungan

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Semarang untuk peningkatan wawasan

para mahasiswa bersama ini kami memo-

hon kepada bapak/ibu Ketua Kelompok

Kerja Air Minum dan Penyehatan Ling-

kungan untuk dapat mengirimkan kepa-

da kami beberapa CD dan buku sebagai

berikut:

1. Reducing Energy Cost ini Munici-

pal Water Supplay Operations

2.Water Supply and Sanitation for

Small Towns and Multivillage Schemes,

Proceeding International Conference.3. Pedoman Pengelolaan Persampah-

an Perkotaan bagi Pelaksana, Depar-

temen Permukiman dan Prasarana Wila-

yah, Direktorat Jenderal Tata Perkotaan

dan Tata Perdesaan, 2003.

4. Pedoman Pengelolaan Persam-

pahan Perkotaan bagi Eksekutif dan

Legislatif Pemerintah Kota/Kabupaten,

Departemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah, Direktorat Jenderal Tata Per-

kotaan dan Tata Perdesaan, 2003

5. Pedoman Penyusunan Standar Pe-

layanan Bidang Air Minum, DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah,

Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan

Tata Perdesaan, 2003.

6. Pedoman Penanggulangan Limbah

Cair Domestik, Direktorat Jenderal Tata

Perkotaan dan Tata Perdesaan, 2003.

Atas bantuan, kerja sama serta perha-

tian Bapak/Ibu demi kepentingan maha-

siswa kami atas nama jurusan, kami

mengucapkan banyak terima kasih.

Ir. Syafrudin CES, MT.

NIP. 131 764 877

Jurusan Teknik Lingkungan

An. Dekan Fakultas Teknik UNDIP

Semarang

Kami akan membantu sesuai dengan

kemampuan dan ketersediaan CD atau

buku yang ada. (Redaksi)

Tema yang AktualTerima kasih kami ucapkan atas

kiriman Percik edisi Juni ke kantor kami,

sebagai media pertukaran informasi

bidang AMPL. Kami nilai isi media terse-

but sudah cukup variatif, dari laporan

utama, wawasan, reportase, dan rubrik-

rubrik lain. Untuk penyempurnaan, kami

menyarankan agar pada penerbitan-pe-

nerbitan selanjutnya, tema yang diangkat

merujuk pada isu-isu yang akan atau

sedang menjadi persoalan kita bersama

seperti kekeringan saat ini dan mungkinmasalah banjir lagi pada bulan-bulan

mendatang, dikaitkan dengan pengelo-

laan AMPL pada keadaan tersebut.

[email protected]

Bapeda Subang

Terima kasih atas sarannya. Kami

akan berusaha terus memperbaiki isi

majalah Percik.Berbagai masukan da-

ri para stakeholder, bagi kami sangat

berharga demi kemajuan majalah ini.

Bahkan kami amat senang jika para sta-

keholder di seantero Nusantara bisa

menuliskan hal-hal aktual yang terjadi

di wilayahnya masing-masing, terma-

suk berbagai pengalaman menyangkut

AMPL, untuk kemudian kami muat

diPercik. (Redaksi)

UARA ANDAS

PE R C IKAR T U N

2 PercikOktober 2004

KARIKATUR:RUDI KOSASIH


5/56

Air adalah kehidupan. Kali-

mat itu begitu dalam mak-

nanya, tapi sebagian besar

orang/pengambil keputusan (pe-

merintah) tidak menyadarinya.

Buktinya, air minum belum masuk

dalam daftar kebutuhan pokok

manusia. Yang umum disebut

sebagai kebutuhan pokok adalah

makanan, pakaian, dan perumah-

an. Lebih spesifik lagi, khalayaksering menyebut sembako (sembi-

lan bahan pokok) sebagai kebu-

tuhan dasar yang harus dipenuhi.

Terus di mana posisi air minum?

Padahal kalau kita mau ber-

pikir sejenak, betapa air mi-

num/bersih peranannya tak bisa

tergantikan. Kalau kita tak mem-

punyai beras, kita bisa makan

singkong atau jagung atau lainnya.

Tak punya minyak goreng, kita

bisa memasak tanpa minyak go-

reng. Tapi kalau tidak ada air, apayang bisa kita lakukan dengan

sembako yang ada? Jadi barang

teronggok yang tak berguna.

Memang saat ini kita bisa men-

jumpai air di mana-mana. Tapi

apakah air itu memenuhi syarat secara

kualitas untuk diminum/dimasak? Nanti

dulu. Jika kita sembarangan menggu-

nakan air, alih-alih bisa sehat, justru

sebaliknya bisa mendatangkan penyakit.

Dr. John Snow, epidemologis, pada tahun

1855 menemukan bahwa penyakit kolera

menyebar bersama air yang rusak. Ada

keterkaitan erat antara sumber air mi-

num yang tercemar dan berjangkitnya

wabah kolera di Inggris saat itu. Pada

tahun 1880-an, Louis Pasteur mengem-

bangkan teori the germ theory of disease

yang menjelaskan penularan penyakit

dari mikroba melalui media air. Studi

Bank Dunia (1992) mengungkapkan

bahwa penyakit diare yang berasal dari

air yang tidak layak minum telah menye-

babkan kemaitan lebih dari 3 juta pen-

duduk per tahun, jumlah terbesarnya

anak-anak. Ini semua menunjukkan beta-

pa pentingnya air minum bagi kesehatan

dan kehidupan. Air minum adalah kebu-

tuhan dasar manusia.

Usaha untuk memenuhi kebutuhan

air minum di Indonesia termasuk meme-

nuhi target MDGs tidak terlepas dari kip-

rah Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM). Bahkan untuk daerah perko-

taan, PDAM merupakan tulang punggung

pelayanan air minum. Untuk itu,

laporan utama kali ini akan ba-

nyak menyoroti kinerja PDAM.

Latar Belakang Pendirian

PDAM

Keberadaan PDAM merupa-

kan cerminan pelaksanaan pasal

5 ayat 4 UU No. 5 tahun 1962

tentang Perusahaan Daerah

yang berbunyi "Cabang-cabangproduksi yang penting bagi

daerah dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak di

daerah yang bersangkutan di-

usahakan oleh perusahaan dae-

rah yang modalnya untuk selu-

ruhnya merupakan kekayaan

daerah yang dipisahkan".

Jumlah PDAM

Berdasar data terakhir yang

tertera dalam dokumen Per-

pamsi Direktori 2000, makajumlah PDAM telah mencapai

290 perusahaan. Selain itu, saat

ini tercatat 6 perusahaan swasta

yang telah beroperasi, yaitu PT

Palyja dan PT. Thames Water

Jaya yang mendapatkan konsesi dari

PAM Jaya; PT. Tirta Artha Mulia di Bali

yang merupakan patungan swasta de-

ngan PDAM Kabupaten Badung mem-

berikan pelayanan di kawasan Nusa Dua

Bali; PT. Aditia Tirta Batam, perusahaan

patungan swasta Indonesia dengan

Biwater dari Inggris, mendapatkan kon-

sesi untuk melayani seluruh pulau Batam

dari PT. Otorita Batam; PT. Dream di

Ambon, merupakan perusahaan pa-

tungan antara PDAM Ambon dengan

perusahaan DRENTE dari Belanda

untuk melayani sebagian wilayah kota

Ambon.

A P O RA N UT A MA

Air Minum

Masih Jadi Impian

L

FOTO: OSWAR MUNGKASA

3PercikOktober 2004


6/56

Cakupan Pelayanan PDAM

Pelayanan air minum di kawasan

perkotaan umumnya ditangani oleh

PDAM, berbeda dengan kawasan perde-

saan yang lebih banyak ditangani oleh

organisasi masyarakat setempat yang

beragam bentuknya. Tak heran tingkat

pelayanan air minum PDAM di perdesaan

hanya mencapai sekitar 5 persen, semen-

tara di perkotaan telah menjangkau 51,7

persen (BPS, 2000). Jumlah penduduk

yang terlayani sebesar 56,6 juta jiwa, de-

ngan jumlah sambungan rumah sebanyak

4,748 juta unit dan hidran umum

sebanyak 85.700 unit.

Walaupun demikian, baru sekitar20,3 persen PDAM yang cakupan

pelayanannya di atas 25 persen, semen-

tara hanya 8,6 persen cakupan pelayanan

di atas 50 persen, selebihnya sekitar 79,7

persen baru melayani dibawah 25 persen.

Masalah dan Kendala

Kontribusi pelayanan air minum

PDAM tidak dapat dipungkiri cukup sig-

nifikan, walaupun sebenarnya kualitas air

yang dihasilkan masih jauh dari yang

diharapkan. Bahkan masih sering PDAM

diplesetkan sebagai Perusahaan DaerahAir Mandi.

Usaha PDAM untuk meningkatkan

kualitas air yang dihasilkan banyak ter-

kendala oleh ketersediaan sumber air

baku, baik kuantitas maupun kualitas.

Walaupun ketersediaan air Indonesia

mencakup sekitar 6 persen persediaan air

dunia atau sekitar 21 persen persediaan

air Asia Pasifik (KLH, 2003), namun dari

tahun ke tahun kelangkaan air makin

mengemuka. Secara nasional, ketersedi-

aan air masih mencukupi, tetapi jikadirinci per wilayah maka akan terlihat

bahwa wilayah Jawa-Bali dan Nusa Teng-

gara mengalami defisit ketersediaan air

terutama di musim kemarau.

Kecenderungan konsumsi air mening-

kat tajam sementara ketersediaan air ba-

ku yang memadai semakin terbatas.

Semakin langkanya air baku salah satu-

nya disebabkan oleh pengelolaan air lim-

bah yang tidak terkendali disamping

kurangnya usaha konservasi sumber air.

Berdasar data Departemen Pekerjaan

Umum, sekitar 56,15 persen KK mem-

buang langsung limbahnya ke sungai.

Sementara sungai merupakan sumber air

baku PDAM. Lebih dari 60 persen kapa-

sitas produksi mempergunakan sungai

sebagai air bakunya. Penggunaan sungaisebagai sumber air baku bahkan menca-

pai 95 persen di Kalimantan. Sumber air

tanah hanya dipergunakan oleh sekitar 35

persen PDAM kecil.

Tingkat kehilangan air secara nasional

mencapai 32,18 persen, yang sangat

bervariasi diantara PDAM yang ada.

Sebagai misal, PDAM Medan yang hanya

20 persen dibanding PAM DKI Jaya yang

mencapai 44 persen. Tingkat kehilangan

air yang masih sedemikian besar sangat

mengurangi penerimaan dari PDAM.

Akibat selanjutnya kemampuan perusa-haan untuk berkembang menjadi sema-

kin terbatas.

Tinjauan PDAM berdasar jumlah

pelanggan menunjukkan masih banyak

PDAM yang beroperasi dibawah skala

ekonomi yang memadai (sekitar 10.000

pelanggan). Hanya 14 PDAM dengan

jumlah pelanggan diatas 50.000, semen-

tara tercatat sekitar 168 PDAM dengan

A P O RA N UT A MAL


PDAM

dengan air siap minumBerdasar data terakhir,

di Indonesia paling tidakterdapat 4 PDAM yang telah

memproduksi air siap minum yaituPDAM Buleleng, PDAM Kota Malang,PDAM Medan, dan PDAM Kota Bogor.

Namun cakupan pelayanannyamasih sangat terbatas.

Air Minum (drinking water) ada-

lah air yang melalui proses peng-olahan atau tanpa proses pengolahanmemenuhi syarat kesehatan dandapat langsung diminum. (KeputusanMenkes No. 907 Tahun 2002)

Air Bersih (clean water) adalahair yang digunakan untuk keperluansehari-hari yang kualitasnya meme-nuhi syarat kesehatan dan dapatdiminum apabila telah dimasak Pe-ngertian air bersih dalam terminologiakademis adalah air yang dihasilkandari rekayasa terhadap air kotor yangberasal dari tubuh manusia dan bi-natang serta berasal dari suatu ke-giatan ekonomi agar layak disalurkankembali sebagai air permukaan.

Terminologi Air Minum


7/56

jumlah pelanggan masing-masing di-

bawah 10.000 pelanggan. Kondisi jumlah

pelanggan yang demikian kecilnya tidak

memungkinkan bagi PDAM yang ber-

sangkutan untuk beroperasi secara

efisien. Dapat dipastikan bahwa pemerin-

tah daerah setiap tahun harus memberi

subsidi yang besar pada PDAM tersebut.

Berdasar kondisi keuangan PDAM,

maka (i) hanya 18 persen PDAM memiliki

profitabilitas positif; (ii) 22 persen PDAM

mempunyai ekuitas negatif; (iii) 44

persen PDAM tarifnya lebih kecil dari

biaya operasi dan pemeliharaan; (iv)

hanya 10 persen PDAM dengan kondisi

keuangan sehat. Hutang PDAM sendirisecara keseluruhan telah menembus

angka paling tidak Rp. 5 Triliun, dengan

jumlah hutang pokok sebesar Rp. 3

Triliun. Hanya sekitar 89 PDAM yang

bebas dari hutang.

Prinsip yang mengedepankan air mi-

num sebagai kebutuhan dasar manusia

menjadikan PDAM dibebani tugas sosial

oleh pemerintah daerah. Akibatnya tarif

ditetapkan lebih banyak mempertim-

bangkan faktor sosial dan politik diban-

ding pertimbangan teknis dan keuangan.

Pemasukan menjadi negatif karena hargajual menjadi lebih rendah dari biaya pro-

duksi, sehingga tarif yang ada tidak per-

nah mencerminkan prinsip cost recovery

(pemulihan biaya).

Di satu pihak tarif yang ditetapkan

tidak dapat menutupi ongkos produksi,

namun usulan kenaikan tarif selalu men-

dapat tantangan baik dari masyarakat

maupun legislatif. Sepertinya penolakan

ini lebih disebabkan oleh ketidak-

mengertian masyarakat maupun legislatif

saja. Hal ini dapat dijelaskan dari (i) rata-

rata pengeluaran masyarakat untuk air

minum masih rendah sekitar 2 persen;

(ii) konsumsi air minum yang merupakan

kebutuhan dasar menjadikan tidak sensi-

tif terhadap perubahan tarif.

Dapat disimpulkan kondisi PDAM

yang masih memprihatinkan disebabkan

oleh beberapa hal yaitu (i) campur tangan

birokrasi dan politisi dalam pengelolaan

PDAM; (ii) peraturan perundang-un-

dangan yang tidak sesuai lagi; (iii) makin

sulitnya mendapatkan dan makin mahal-

nya biaya pengolahan air baku; (iv) jum-

lah pelanggan yang tidak mencapai skala

usaha yang ekonomis; (v) masih tingginya

tingkat kebocoran; (vi) tarif air yang tidak

dapat menutup biaya produksi; (vii)

kurangnya sosialisasi pada pelanggan dan

legislatif tentang struktur tarif yang

seharusnya; (viii) kemampuan teknis dan

manajerial yang masih rendah.

Akumulasi kendala dan masalah yang

ada menjadikan usaha PDAM memberi

pelayanan yang baik pada masyarakat

menjadi terkendala. Jangan lagi ber-

mimpi untuk mendapatkan layanan beru-

pa produk air siap minum.

Kebijakan ke Depan

Menentukan kebijakan air minum

tidaklah mudah. Mengapa? Karena sektor

ini melibatkan banyak pihak dengan

berbagai kepentingan. Dan sebagaimana

diketahui, ego sektoral begitu kental da-

lam struktur pemerintahan di Indonesia.

Pada saat ini kebijakan nasional

Pembangunan Air Minum Berbasis Lem-

baga yang merupakan payung kebijakan

pengelolaan PDAM masih dalam taraf

penyelesaian bahkan menjadi salah satu

bagian dari program 100 hari Kabinet

Indonesia Bersatu.

Namun dalam buku Infrastruktur

Indonesia yang diluncurkan Bappenas

tahun 2003, dapat ditemui beberapa

kebijakan yang relevan yaitu (i) perlu ada

penataan kembali (deregulasi) peraturan

A P O RA N UT A MAL

Pada saat ini kebijakan

nasional Pembangunan

Air Minum Berbasis

Lembaga yang merupakan

payung kebijakan

pengelolaan PDAM masihdalam taraf penyelesaian

bahkan menjadi salah

satu bagian dari

program 100 hari

Kabinet Indonesia Bersatu.


5PercikOktober 2004


8/56

perundang-undangan di bidang air mi-

num. Dalam hal ini perlu ada upaya per-

baikan peraturan perundang-undangan

baik yang terkait dengan aspek teknis,

kelembagaan, pembiayaan, kerja sama

dengan swasta atau masyarakat, standar

kesehatan air minum dan tarif. Selain itu

perlu ada peningkatan partisipasi dunia

usaha dan masyarakat dalam pemba-

ngunan dan pengelolaan air minum

melalui penciptaan iklim usaha yang kon-

dusif; (ii) tak kalah pentingnya adalah

peningkatan perlindungan sumber air

dan kualitas lingkungan. Perlindungan

sumber air baku perlu melibatkan lintas

sektoral dan wilayah administrasi de-ngan membentukwater board authority

yang beranggotakan pihak-pihak berke-

pentingan. Langkah ini harus didukung

oleh program konservasi alam, lingkung-

an hidup, dan sumber daya air agar

kehandalan ketersediaan air baku bisa

dipertahankan. Di sisi pemakaian, pe-

ngelolaan dan penggunaan air baku harus

berprinsip pada optimasi dan efisiensi

yang berbasis pada watershed; (iii) secara

khusus tentang restrukturisasi pengelo-

laan PDAM maka perlu dilakukan pe-

ngelompokan (regrouping) institusi-ins-titusi yang membangun dan mengelola

air minum dalam satu wadah institusi

regional. Fungsi regulator dan operator

harus dipisahkan secara tegas agar PDAM

bisa profesional dalam bekerja dan terbe-

bas dari intervensi politik dan birokrasi.

Mengenai tarif, perlu ada restrukturisasi

berdasarkan prinsip pengembalian biaya

investasi dan operasi (cost recovery),

penyetaraan sosial (social equity), keber-

lanjutan pelayanan air minum, pember-

lakuan biaya konservasi sumber air (con-

servation cost) dan mempertimbangkanair sebagai benda ekonomi. Di samping

itu, efisiensi perlu dilakukan terhadap

pengelolaan PDAM melalui penurunan

kebocoran teknis dan administratif.

Menyangkut investasi, perlu dipikirkan

untuk mengembangkan alternatif pembi-

ayaan bagi pembangunan dan pengelo-

laan air minum melalui penerbitan

municipal bonds yang dijamin oleh

pemerintah daerah atau melalui pen-

jualan sebagian saham PDAM kepada

masyarakat dan swasta; (iv) kebijakan

lainnya yakni reformasi dan peningkatanpenyediaan dan pembangunan air minum

melalui pengembangan pola pembiayaan

bersama (cost sharing) antartingkatan

pemerintah; (v) yang tak boleh keting-

galan adalah penyusunan rencana tindak

dan rencana investasi di bidang air

minum untuk mencapai sasaran pela-

yanan air minum bagi 50 persen pen-

duduk Indonesia yang saat ini belum

mempunyai akses terhadap air minum

sesuai target. MDGs.

Melihat kendala yang demikian

banyak, maka mampukah PDAM mewu-

judkan mimpi kita untuk mendapatkan

air minum dalam pengertian yang sebe-

narnya. Sepertinya untuk sementara air

minum masih jadi impian kita semua.

Atau dengan bahasa gaulnya "air siap

minummimpi kali ye?"..

(OM dan MJ)

A P O RA N UT A MAL


Menurut Badan Pengendalian

Lingkungan Hidup Daerah

(BPLHD) Jawa Barat, sungai

Cisadane, Ciliwung, Cileungsi,

Citarum, dan Cimanuk telah terce-

mar bakteri coli pada tingkat yang

sudah sangatt mengkhawatirkan. Air

sungai tersebut sudah tidak layak

lagi jadi sumber air minum.

Sumber: Kompas, 8 Juli 2003

Sungai Besar di Jawa Barat Tidak Layak

sebagai Bahan Baku Air Minum



9/56

Air minum termasuk kebutuhan

dasar manusia. Dan ini sudah

ada sejak jaman Belanda dulu.

Namun ketika kita memasuki Pelita I dan

II, saat kita sedang gencar membangun

sarana dan prasarana air minum, pan-

dangan terhadap air minum ini bergeser

karena kita terlalu mementingkan fi-

siknya. Benar, secara fisik kita mampu

mencapai target yang diharapkan, tapi

secara manajemen kita tidak mampu

mempertahankan kualitas air sebagai airminum. Saat itulah terjadi switch dari air

minum menjadi air bersih. Padahal kalau

kita lihat ke belakang, sebenarnya perbe-

daan costing-nya antara air bersih dan air

minum itu tidak terlalu signifikan. Be-

danya mungkin hanya pada manajemen,

bagaimana menjaga kualitas air minum

hingga sampai ke pengguna (user), misal-

nya menjaga tekanan dan tak ada kebo-

coran.

Sebenarnya dengan filosofi air minum

ini semua dituntut well performancebaik

PDAM-nya termasuk penggunanya. Mi-salnya kalau ada kenaikan tarif, ya me-

mang harganya harus sebesar itu. Ban-

dingkan dengan sekarang dengan kondisi

'bersih', kadang-kadang isinya cacing,

kotoran dan sebagainya, maka orang

akan malas untuk menerima kenaikan

tarif karena mutu airnya rendah. Coba

kalau kualitasnya bisa dibandingkan de-

ngan air kemasan yang mahal itu, orang

tak akan sulit menerima kenaikan tarif.

Oleh karena itu, yang perlu ditekankan

bahwa kualitas air itu menjadi tujuan

akhir dari pelayanan air minum.

Kalau kita bandingkan dengan Ame-

rika, yang dimaksud dengan clean water

di sana adalah air dari satu produk yang

wajar masuk ke badan air. Jadi air itu tak

boleh ada polutan lagi. Sedangkan air

minum (safe drinking water) adalah

kandungan kontaminan maksimum yang

diperbolehkan ada di air untuk tetapmenjaga manusia aman/sehat. Jadi yang

satu masuk ke badan air, yang satu

masuk ke badan manusia.

Dengan standar yang jelas PDAM

tidak bisa main-main lagi. Kebocoran

yang sekarang masih 35 persen mau tidak

mau harus ditekan karena masyarakat

akan menuntut. ''Ini Anda jual kepada

saya air minum, kok tidak bisa diminum''.

Dengan adanya pengawasan dari penggu-

na, PDAM akan memiliki kinerja yang

baik. Kalau sekarang kan tidak ada yang

counter.

Jadi perubahan filosofi ini sangat

penting. Mengapa? Karena sekarang kita

menghadapi masalah dilema manajemen

di PDAM. Menko yang lama sudah me-

ngeluarkan strategi penyehatan PDAM,

tidak jalan karena demikian banyak

kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Tapi kalau sekarang kita tembak bahwaPDAM harus melayani pengguna dengan

kualitas air minum, pasti semua akan

care (peduli). Dengan seperti ini PDAM

akan evaluasi misalnya pipanya banyak

yang bocor, administrasi tidak beres

sehingga akan bekerja sama dengan

pemerintah pusat untuk melakukan pem-

binaan. Apakah misalnya pemerintah

pusat bisa memfasilitasi untuk menda-

patkan budget atau memperbaiki sistem-

nya.

Dari situ pemerintah pusat juga bisa

menuntut PDAM agar memiliki perfor-

mance dan manajemen yang baik. Peme-

rintah juga akan berbicara dengan pemi-

liknya yaitu pemerintah daerah. Oleh

karena itu, ini sebenarnya salah satu

upaya kita untuk memecahkan masalah

pelayanan air minum kepada masyarakat

yang dilakukan oleh PDAM. (MJ)

A P O RA N UT A MA

Basah Hernowo, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas

''Filosofi Air Minum DorongPerbaikan PDAM''

L


7PercikOktober 2004


10/56

Laporan Pembangunan Manusia

Tahun 2004 yang dikeluarkan

bersama oleh Bappenas, BPS dan

UNDP mengetengahkan beberapa fakta

menarik terkait dengan air minum dan

sanitasi. Dengan mengutip data BPS yang

terdapat dalam buku tersebut, maka kon-

disi air minum dan sanitasi di setiap ka-

bupaten/kota dan propinsi dapat diper-

bandingkan.

Tujuan yang ditetapkan dalam MDG

telah menjadi kesepakatan bersama. Sa-lah satunya menyangkut air minum dan

sanitasi dasar yaitu target 10 yang menya-

takan bahwa separuh dari proporsi pen-

duduk yang belum mendapatkan akses

terhadap air minum dan sanitasi harus

telah dapat terpenuhi pada tahun 2015.

Sebagaimana kita maklumi bahwa target

air minum Indonesia pada tahun 2015 se-

suai dengan MDG adalah 70 persen, se-

mentara target sanitasi 63,5 persen.

Namun yang kurang disadari bahwa

target tersebut berskala nasional yang ar-

tinya merupakan angka rata-rata nasio-nal, sementara pengelolaan air minum

dan sanitasi telah menjadi kewenangan

pemerintah kabupaten/kota. Seharusnya

perhatian lebih diarahkan pada kondisi

air minum dan sanitasi di kabupa-

ten/kota. Sebagai ilustrasi, walaupun In-

donesia memenuhi target tersebut tetapi

jika dilihat lebih rinci lagi maka akan di-

temukan masih banyaknya kabupa-

ten/kota dengan kondisi air minum dan

sanitasi yang jauh dari memadai.

Secara teoritis maupun empiris ter-

nyata peningkatan kualitas dan keterse-

diaan air minum dan sanitasi dapat me-

ningkatkan kesejahteraan penduduk

yang berarti juga mengurangi tingkat ke-

miskinan. Tulisan ini mencoba memberi

gambaran kondisi pelayanan air minum

dan sanitasi dikaitkan dengan tingkat ke-

miskinan di kabupaten/kota.

Tentunya metode yang dipergunakan

sangat sederhana tapi paling tidak dapat

menggambarkan kondisi daerah. Metode

yang dipergunakan adalah dengan meng-

klasifikasikan kondisi kabupaten/kota

maupun propinsi dalam empat kuadran

seperti yang tertera di atas.

Berdasar pada pengklasifikasian ter-

sebut, maka dapat ditetapkan urutan pri-

oritas penanganan yaitu prioritas I, pri-

oritas II, prioritas III, dan prioritas IV.

Daerah yang perlu untuk mendapatkan

perhatian serius dalam penanganan air

minum dan sanitasi adalah daerah de-

ngan prioritas I.

Berdasarkan pada pengklasifikasian

di atas, maka secara umum dapat di-

hasilkan beberapa prioritas penanganan

baik untuk air minum, sanitasi maupun

gabungan air minum dan sanitasi di pro-

pinsi maupun kabupaten/kota.

Terdapat 13 propinsi yang perlu men-

dapat perhatian serius terkait dengan

kondisi air minum dan sanitasi tetapi

yang prioritas utama hanya delapan yaitu

NAD, Sumsel, Bengkulu, NTB, NTT,

Sulteng, Gorontalo dan Papua. Sementara

terdapat empat propinsi yang kondisi air mi-

numnya perlu segera dibenahi tetapi prio-

ritas utama perlu diberikan pada Propinsi

Lampung. Kondisi sanitasi yang mempri-

hatinkan terdapat pada 6 propinsi dengan

prioritas utama pada empat propinsi yaitu

Jateng, Jatim, Sultra, dan Maluku.

Propinsi yang tidak termasuk dalam

prioritas utama dalam penanganan air

minum dan sanitasi mencapai delapan

propinsi. Sementara yang tidak menjadi

prioritas utama dalam penanganan air

minum adalah Sumbar, Jateng, Jatim.

Selain itu, penanganan sanitasi di

Lampung, Riau, Jambi dan Jabar belum

perlu menjadi prioritas utama.

A P O RA N UT A MA

Sekilas Kondisi Air Minumdan Sanitasi Indonesia

L


Kondisi air minum/

sanitasi di bawah

rata-rata Indonesia

Tingkat kemiskinan

di atas rata-rata

Indonesia

PRIORITAS I

Kondisi air minum/

sanitasi di atas

rata-rata Indonesia

Tingkat kemiskinan

di atas rata-rata

Indonesia

PRIORITAS III

Kondisi air minum/

sanitasi di bawah

rata-rata Indonesia

Tingkat kemiskinan

di bawah rata-rata

Indonesia

PRIORITAS IIKondisi air minum/

sanitasi di atas

rata-rata Indonesia

Tingkat kemiskinan

di bawah rata-rata

Indonesia

PRIORITAS IV

TingkatKemiskinan

Diatasrata-rata

TingkatKemiskinan

Dibawahrata-rata

Kondisi air minum/sanitasidi atas rata-rata

Kondisi air minum/sanitasidi bawah rata-rata


11/56

Lebih rinci lagi, kondisi kabupaten

dan kota juga dapat diklasifikasikan de-

ngan menggunakan metode ini. Hasilnyadapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasar tabel di atas, terlihat bahwa

kabupaten/kota yang perlu mendapat

perhatian relatif berimbang dengan kabu-

paten/kota yang relatif baik kondisi air

minum dan sanitasinya. Secara umum,

kabupaten/kota yang perlu mendapat pri-

oritas utama dalam penanganan air

minum dan sanitasi adalah sebanyak 87

kabupaten/kota. Sementara kabupaten/-

kota yang perlu mendapat prioritas utama

dalam penanganan air minum saja sebanyak

28 kabupaten/kota, dan penanganan sani-

tasi saja sebanyak 26 kabupaten/ kota.

Tentunya pemeringkatan menurut

prioritas seperti yang dilakukan di atas

tidak perlu diterjemahkan secara harfiah

dalam arti bahwa ketika daerah tidak

masuk dalam prioritas utama maka dae-

rah tersebut tidak perlu melakukan pem-

bangunan di sektor air minum dan sani-

tasi. Gambaran di atas hanya ingin mem-

beri ilustrasi lebih rinci tentang kondisi

air minum dan sanitasi Indonesia dan

tidak hanya pada skala rata-rata nasional

sehingga akan terlihat betapa kondisi kita

sangat beragam. Diharapkan ini akan

memberi masukan bagi langkah penca-

paian target MDG di masa depan.

Hasil selengkapnya dari kondisi air

minum dan sanitasi per kabupaten/kota

dapat diakses pada situs AMPL

www.ampl.or.id (OM)

A P O RA N UT A MAL

PRIORITAS PENANGANANAIR MINUM PROPINSI

LampungRiau, Jambi,Jabar.

Jateng, Jatim,Sumbar.

PRIORITAS PENANGANANSANITASI PROPINSI

Jateng, Jatim,Sultra, Maluku

Sumbar, Malut Riau, Jambi,Jabar

Lampung

PRIORITAS PENANGANAN

AIR MINUM DAN SANITASI PROPINSI

NAD, Sumsel,Bengkulu, NTB,NTT, Sulteng,Gorontalo,Papua

DIY

Babel, Banten,Kalbar, Kalteng,Sulsel

Sumut, DKIJakarta,Bali, Kalsel,Kaltim, Sulut

PRIORITAS PENANGANAN AIR MINUMDAN SANITASI KABUPATEN/KOTA

PRIORITAS

I II III IV

Air Minum dan Sanitasi 87 37 27 79

Air Minum 28 40 31 15

Sanitasi 26 15 18 40

Total 141 92 76 134

Sumber: Indonesia Human Development Report 2004

Keterangan:* = Propinsi yang mengalami pemekaran

** = Propinsi baru hasil pemekaran*** = propinsi berubah nama

DKI Jakarta

DI Yogyakarta

Kalimantan Timur

Riau

Lampung

Sumatera Utara

Jawa Barat*

Sulawesi Utara

Jambi

Bali

Kalimantan Selatan

INDONESIA

Sumatera Selatan*

NTT

Banten**

Kalimantan TengahJawa Tengah

Jawa Timur

Maluku Utara**

Bengkulu

Sumatera Barat

Nangroe Aceh

Kalimantan Barat

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Bangka Belitung**

Maluku

Sulawesi Tengah

Gorontalo**

Papua***

NTB

Bali

DKI Jakarta

Sulawesi Utara

Jawa Timur

Kalimantan Timur

DI Yogyakarta

Jawa Tengah

Sulawesi Tenggara

Kalimantan Selatan

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Maluku Utara**

Maluku*

INDONESIA

Bengkulu

Sulawesi Selatan

LampungNTT

Jambi

Nangroe Aceh

Bangka Belitung**

NTB

Sumatera Selatan*

Jawa Barat*

Sulawesi Tengah

Banten**

Riau

Papua***

Gorontalo

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

PRO

PIN

SI

PR

O

PINSI

Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Sanitasiper Propinsi Tahun 2002

Rumah Tangga yang Mempunyai Akses AirMinum per Propinsi Tahun 2002

9PercikOktober 2004


12/56

Mengapa MDGs penting?

MDGs merupakan kesepakatan pe-

mimpin dunia untuk bersama-sama me-

nanggulangi masalah yang dihadapi oleh

sebagian besar negara berkembang di du-

nia seperti kemiskinan, buta huruf, kela-

paran, tingginya angka kematian bayi, ke-

kurangan pendidikan, kekurangan air mi-

num dan sanitasi, serta degradasi ling-

kungan.

Masalah tersebut tak dapat terselesai-

kan tanpa adanya bantuan dan kerjasama

dari seluruh negara di dunia. Kesadaran

ini yang mendasari dideklarasikannya

MDGs yang diharapkan dapat menjadi alat

pemersatu seluruh negara di dunia dalammemerangi masalah mendasar manusia.

Tujuan dan Target Air Minum dalam

MDGs

Dari 8 tujuan dan 18 target MDGs,

maka air minum bersama sanitasi terkait

langsung dengan Tujuan 7 yaitu Pengelola-

an Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

dan Target 10 yakni mengurangi separuh,

pada tahun 2015, dari proporsi penduduk

yang tidak memiliki akses terhadap air mi-

num dan sanitasi dasar.

Indikator apa yang dipergunakan

dalam menghitung pencapaian ki-

nerja target MDGs?

Setiap negara diberi keluwesan untuk

menentukan sendiri indikator yang diper-

gunakan dalam mencapai target yang dite-

tapkan. Di Indonesia sesuai dengan yang

tercantum dalam dokumen Indonesia:

Progress Report on the Millenium Deve-

lopment Goals'yang diluncurkan Februari

2004, maka indikator yang dipergunakan

adalah proporsi penduduk yang mempu-

nyai akses terhadap sumber air yang

memadai.

Terdapat dua kondisi yang dianggap

masuk dalam kategori sumber air yang

memadai yaitu (i) air perpipaan; (ii) sum-

ber air terlindungi yang berjarak paling

sedikit 10 meter dari lokasi pengumpulan

tinja (cubluk, septic tank dan sejenisnya).

Sehingga sumber air yang memadai terma-

suk air perpipaan, air pompa, air dari su-

mur terlindungi atau sumber air terlin-

dungi atau air hujan.

Bagaimana Cara menghitung target

MDG?

Pertama kali perlu disepakati jumlah

proporsi penduduk yang mempunyai akses

kepada sumber air yang memadai pada

tahun 1990, yaitu sekitar 40 persen.

Kemudian proporsi penduduk selebihnya

yaitu 60 persen merupakan proporsi pen-

duduk yang belum mempunyai akses ter-

hadap sumber air yang memadai. Sehing-

ga pada tahun 2015, proporsi penduduk

yang harus mendapat akses adalah sebesar30 persen (setengah dari 60 persen). Ber-

arti penduduk yang punya akses 40 persen

(1990) ditambahkan dengan tambahan

proporsi penduduk yang harus mempu-

nyai akses sebesar 30 persen (2015), se-

hingga keseluruhan proporsi penduduk

yang harus mempunyai akses pada tahun

2015 menjadi 70 persen. Sebenarnya cara

menghitungnya sederhana.

Bagaimana Kondisi kita dalam men-

capai tujuan pembangunan mileni-

um (MDGs) pada tahun 2015?

Secara nasional pada saat ini (2002)

sekitar 50 persen penduduk mempunyai

akses kepada sumber air yang memadai.

Masih dibutuhkan tambahan sekitar 20

persen penduduk yang perlu disediakan

akses pada tahun 2015.

Berdasar perkiraan kasar, sebagaima-

na tercantum dalam buku Infrastruktur

Indonesia (Bappenas), maka kebutuhan

investasi per tahun untuk mencapai target

tersebut adalah sekitar 4-5 Triliun. Semen-

tara ketersediaan dana setiap tahun hanya

mencapai sekitar 600 M sampai 1 Triliun.Dibutuhkan sumber dana lain untuk me-

menuhi kebutuhan tersebut seperti dana

kontribusi masyarakat, swasta, hibah dan

pinjaman luar negeri.

Namun yang perlu lebih mendapat

perhatian adalah bahwa sebenarnya tang-

gungjawab pengelolaan air minum telah

diserahkan ke pemerintah daerah sesuai

dengan amanat undang-undang yang ada.

Sehingga untuk mencapai target MDGs,

keterlibatan pemerintah daerah menjadi

keniscayaan.

Jika menyimak lebih jauh kondisicakupan pelayanan air minum di masing-

masing kabupaten/kota, maka akan dida-

pati masih banyak daerah yang cakupan

pelayanannya masih jauh tertinggal.

Misalnya masih terdapat sekitar 45 kabu-

paten/kota dengan cakupan pelayanan

dibawah 35 persen.

Ketika secara nasional kita dapat

mencapai target 70 persen pada tahun

2015, maka bagaimana dengan kemung-

kinan masih banyaknya kabupaten/kota

yang masih tertinggal. Sebaiknya penca-

paian target 70 persen tersebut sejauh

mungkin juga memperhatikan kondisi dari

masing-masing kabupaten/kota. Sehingga

pada tahun 2015, ketika target tersebut

tercapai secara nasional maka sekaligus

juga jumlah kabupaten/kota yang masih

tertinggal sudah jauh berkurang. Ini sesuai

dengan semangat kebersamaan dari

MDGs. (OM)

A P O RA N UT A MA

Menilik MDGs Air Minum

L


Tanpa disadari terjadi beberapa kesalahka-prahan dalam menyikapi MDGs, diantara-

nya (i) MDGs diterjemahkan hanya sekedar se-

kumpulan target yang harus dipenuhi. Sebe-

narnya target yang ditetapkan dalam MDGs

harus dipandang sebagai suatu cara untuk

menggalang kesepakatan diantara seluruh

pemimpin dunia untuk menyelesaikan per-

masalahan mendasar negara berkembang.

Disini yang dipentingkan adalah semangatnya.

Bagaimana agar permasalahan yang ada men-

jadi perhatian kita semua. Kebersamaan menja-

di kuncinya; (ii) Target air minum dan sanitasi

dasar dalam MDGs menggunakan proporsi dan

sama sekali tidak mencantumkan angka abso-

lut. Hal ini untuk menghindari perdebatan ten-

tang perkiraan penduduk pada tahun 2015; (iii)Tahun yang dipergunakan sebagai tahun dasar

adalah tahun 1990. Dokumen National Action

PlanAir Bersih masih menggunakan tahun da-

sar 2000; (iv) Definisi air minum bukanlah defi-

nisi sebagaimana yang tercantum dalam Kepu-

tusan Menkes No. 907 Tahun 2002, tetapi seti-

ap negara diberi keleluasaan untuk mendefinisi-

kan secara lebih luwes. Seperti yang dijelaskan

sebelumnya, semangat kebersamaan menyele-

saikan masalah lebih dikedepankan. (OM)

Salah Kaprah tentang MDGs


13/56

A P O RA N UT A MALPeringkat Cakupan Layanan Air Minum Per Kabupaten/Kota Tahun 2002

No. Kabupaten/Kota Cakupan ( % )

121 Lampung Tengah 59.3

122 Kota Probolinggo 59.3123 Kota Gorontalo 59.3

124 Kendal 59.0

125 Madiun 58.9126 Tuban 58.9

127 Purworejo 58.6

128 Luwu 58.6129 Kota Mojokerto 58.4

130 Mojokerto 58.2

131 Gowa 58.2

132 Nias 58.0133 Pesisir Selatan 58.0

134 Bungo 58.0

135 Jombang 57.8136 Bantul 57.7

137 Sleman 57.6

138 Kota Kediri 57.6139 Sumedang 57.4

140 Probolinggo 57.1

141 Tapin 56.9142 Pasir 56.8

143 Muna 56.8

144 Kota Yogyakarta 56.7

145 Banggai 56.5146 Tana Toraja 56.5

147 Halmahera Pusat 56.5

148 Bengkayang 56.4149 Kota Bekasi 56.1

150 Deli Serdang 56.0

151 Bolaang Mongondow 56.0152 Pangkajene Kepulauan 55.8

153 Bengkulu Utara 55.7

154 Kota Banjar Baru 55.7155 Jakarta Timur 55.4

156 Kota Mataram 55.4157 Alor 55.2

158 Kota Binjai 54.9159 Boyolali 54.3

160 Dompu 54.3

161 Cilacap 54.0162 Sumbawa 54.0

163 Pandeglang 53.9

164 Kota Depok 53.8165 Lampung Selatan 53.5

166 Kota Bogor 53.5

167 Jember 53.5

168 Buton 53.5169 Enrekang 53.3

170 Pinrang 53.1

171 Ende 53.0172 Poso 52.9

173 Tenggamus 52.8

174 Maluku Tenggara Barat 52.6175 Aceh Tengah 52.4

176 Sanghite Talaud 52.4

177 Sinjai 52.1178 Labuhan Batu 52.0

179 Maros 52.0

180 Simeuleu 51.8


61 Karanganyar 68,6

62 Tabanan 68,5

63 Ngawi 68,2

64 Langkat 68,1

65 Kota Sabang 67,766 Nganjuk 67,6

67 Kota Bandung 67,3

68 Timur Tengah Utara 66,9

69 Ponorogo 66,7

70 Kota Denpasar 66,7

71 Lamongan 66,6

72 Kota Bandar Lampung 66,1

73 Gunung Kidul 66,0

74 Kota Padang 65,9

75 Lampung Timur 65,8

76 Muaro Jambi 65,6

77 Karangasem 65,6

78 Tabalong 65,6

79 Kota Pangkalpinang 65,3

80 Kota Surakarta 65,3

81 Lumajang 65,3

82 Kota Sukabumi 65,0

83 Tulungagung 64,8

84 Magelang 64,7

85 Kota Pare-Pare 64,6

86 Gresik 64,1

87 Malang 63,6

88 Pacitan 63,4

89 Kendari 63,4

90 Bekasi 63,1

91 Kupang 63,1

92 Pamekasan 62,9

93 Kota Cilegon 62,6

94 Minahasa 62,4

95 Aceh Tenggara 62,3

96 Banggai Kepulauan 62,197 Solok 62,0

98 Wonogiri 62,0

99 Temanggung 61,8

100 Kota Malang 61,8

101 Lima Puluh Kota 61,6

102 Bangli 61,6

103 Maluku Tengah 61,6

104 Trenggalek 61,5

105 Asahan 61,3

106 Karo 61,3

107 Kerinci 61,3

108 Jembrana 60,7

109 Pasaman 60,5

110 Sragen 60,4

111 Purwakarta 60,3112 Bengkulu 60,2

113 Rejang Lebong 60,1

114 Blitar 60,1

115 Sukoharjo 60,0

116 Tanah Datar 59,9

117 Kediri 59,9

118 Sumenep 59,8

119 Banyumas 59,5

120 Siak 59,3


1 Kota Surabaya 98,2

2 Jakarta Utara 97,7

3 Kota Banjarmasin 95,4

4 Kota Pematang Siantar 94,6

5 Kota Solok 94,36 Kota Balikpapan 93,0

7 Kota Sibolga 92,4

8 Kota Ujung Pandang 92,0

9 Kota Banda Aceh 90,7

10 Kota Jayapura 90,5

11 Kota Tegal 89,3

12 Kota Salatiga 88,6

13 Magetan 88,1

14 Kota Bontang 86,9

15 Kota Buleleng 85,9

16 Kota Magelang 85,4

17 Jakarta Pusat 85,3

18 Gianyar 84,7

19 Kota Samarinda 84,3

20 Kota Tanjung Balai 84,1

21 Kota Padang Panjang 83,4

22 Jakarta Barat 82,9

23 Kota Pasuruan 82,3

24 Kota Bukit Tinggi 81,7

25 Rembang 80,9

26 Kota Kupang 80,2

27 Kota Semarang 79,8

28 Kota Medan 79,7

29 Kota Manado 79,0

30 Kota Sorong 79,0

31 Kota Bitung 78,2

32 Kota Payakumbuh 78,1

33 Ngada 78,1

34 Kota Cirebon 77,9

35 Kota Ternate 77,9

36 Kota Kendari 77,737 Pati 76,9

38 Sumba Timur 76,4

39 Kulon Progo 76,3

40 Sidoarjo 76,0

41 Kota Ambon 75,5

42 Kota Baru 74,6

43 Kota Madiun 74,3

44 Klungkung 74,1

45 Kota Batam 73,4

46 Batanghari 73,0

47 Kota Sawah Lunto 72,8

48 Kota Palembang 72,7

49 Wonosobo 72,4

50 Bangkalan 72,2

51 Semarang 71,652 Kota Jambi 70,8

53 Badung 70,7

54 Sampang 70,4

55 Grobogan 70,0

56 Aceh Utara 69,9

57 Purbalingga 69,9

58 Soppeng 69,6

59 Jepara 69,0

60 Blora 68,8

11PercikOktober 2004


14/56

A P O RA N UT A MAL



301 Kota Dumai 32,6

302 Aceh Selatan 32,4

303 Aceh Barat 32,4304 Serang 31,7

305 Way Kanan 30,9

306 Ketapang 30,7307 Bulungan 30,6308 Mimika 30,6

309 Aceh Besar 30,5

310 Toba Samosir 30,1311 Jeneponto 29,6

312 Bengkalis 29,2

313 Aceh Singkil 29,1314 Puncak Jaya 29,1

315 Tapanuli Selatan 28,5

316 Mandailing Natal 28,1317 Lampung Barat 27,9

318 Rokan Hulu 27,8

319 Barito Kuala 27,4

320 Kapuas 26,9321 Tanjung Jabung Barat 26,8

322 Kutai Barat 26,0323 Boalemo 25,9324 Biak Numfor 25,2

325 Sintang 24,7

326 Barito Utara 23,6327 Sanggau 22,1

328 Merauke 21,1

329 Kapuas Hulu 19,6330 Landak 19,4

331 Selayar 19,2

332 Kota Pontianak 14,5

333 Sambas 13,5334 Manokwari 13,3

335 Kepulauan Mentawai 11,8

336 Yapen Maropen 10,4

337 Malinau 9,1338 Pontianak 7,7

339 Nabire 7,6340 Indragiri Hilir 4,3

341 Tanjung Jabung Timur 1,1

INDONESIA 55,2


241 Kotawaringin Barat 43,4

242 Bulukumba 43,2243 Cirebon 43,0

244 Toli-Toli 43,0

245 Paniai 42,9

246 Polewali Mamasa 42,8247 Indramayu 42,5

248 Sorong 42,2249 Soralangun 42,1

250 Cianjur 42,1

251 Padang Pariaman 42,0

252 Bondowoso 42,0253 Mamuju 42,0

254 Lombok Timur 41,9

255 Berau 41,9256 Jakarta Selatan 41,8

257 Situbondo 41,8

258 Subang 41,7259 Sumba Barat 41,3

260 Lahat 41,1

261 Musi Banyuasin 41,0262 Dairi 40,8

263 Garut 40,8

264 Pekalongan 40,8

265 H ulu Sungai Tengah 40,7266 Natuna 40,4

267 Manggarai 40,3

268 Buoi 40,3269 Batang 40,2

270 Kota Palangkaraya 40,2

271 Tapanuli Tengah 40,1272 Kuningan 40,0

273 Buru 39,8

274 Jayapura 39,7275 Aceh Timur 39,4

276 Kepulauan Riau 39,4

277 Maluku Utara 39,3278 Sawah Lunto / Sijunjung 39,0279 Kuantan Sengingi 38,9

280 Rokan Hilir 38,8

281 Bandung 38,8282 Banjar 38,8

283 Muara Enim (Liot) 38,6

284 Barru 38,6285 Jayawijaya 38,4

286 Indragiri Hulu 38,3

287 Timur Tengah Selatan 38,128 8 Ogan Komering H ilir 37,7

289 Donggala 37,7

290 Kota Tarakan 36,5

291 Tasikmalaya 36,4

292 Gorontalo 36,2293 Kota Palu 36,0

294 Bantaeng 35,9295 Kotawaringin Timur 35,7

296 Takalar 35,1

297 Nunukan 35,0298 Lebak 34,8

299 Karawang 34,6

300 Barito Selatan 32,8


181 Demak 51,8

182 Tebo 51,3

183 Kota Metro 51,3184 Majalengka 51,2

185 Pidie 50,9

186 Wajo 50,6187 Klaten 50,5188 Simalungun 50,3

189 Banjarnegara 50,3

190 Kolaka 50,3191 Bima 50,2

192 Kutai 50,2

193 Kutai Timur 50,2194 Sindenreng Rappang 50,1

195 Kampar 49,9

196 Tulang Bawang 49,9197 Sukabumi 49,9

198 Tanah Laut 49,9

199 Bangka 49,6

200 Pemalang 49,6201 Kota Tebing Tinggi 49,4

202 Lampung Utara 49,3203 Kudus 49,3204 Lombok Tengah 49,3

205 Merangin 49,0

206 Brebes 48,7207 Bojonegoro 48,5

208 Tangerang 48,5

209 Hulu Sungai Utara 48,4210 Maluku Tenggara 48,4

211 Morowali 48,3

212 Kota Pekalongan 47,9

213 Tapanuli Utara 47,7214 Pelalawan 47,7

215 Luwu Utara 47,7

216 H ulu Sungai Sela tan 47,5

217 Pasuruan 47,3218 Banyuwangi 47,2

219 Agam 47,0220 Tegal 46,8

221 Sikka 46,5

222 Fak Fak 46,5223 Belitung 46,3

224 Lembata 46,3

225 Flores Timur 46,3

226 Bone 46,1227 Kebumen 45,9

228 Bireuen 45,6

229 Kota Tangerang 45,2230 Ciamis 44,9

231 Ogan Komering Ulu 44,8

232 Kota Blitar 44,8233 Lombok Barat 44,6

234 Musi Rawas 44,1

235 Bogor 44,1236 Majene 44,1

237 Bengkulu Selatan 43,9

238 Kota Pekan Baru 43,8

239 Karimun 43,6240 Belu 43,6

Sumber:

Laporan Pembangunan Manusia 2004,

Bappenas -- BPS --UNDP


15/56

Di Batam, urusan air bukan urus-

an gampang. Pulau di sebelah

timur Sumatera ini tak cukup

punya sumber air tawar alami. Tak ada

sungai yang bisa dijadikan sumber air ta-

war dan air tanah untuk memenuhi kebu-

tuhan 600 ribu penduduknya.

Kondisi alam seperti itulah yang men-

dorong Otorita Batam untuk membuat

enam situ buatan untuk menadah air hu-

jan. Air hujan itu lalu diolah untuk me-

menuhi kebutuhan air warga Batam. Air

danau itu diolah PT. Adhya Tirta Batam

(ATB) menjadi air baku untuk air minum.Sejak 1995, perusahaan ini memiliki kon-

sensi pengelolaan air minum selama 25

tahun. PT. ATB yang merupakan per-

kongsian antara perusahaan asing dari

Inggris, Cascal, dan perusahaan lokal,

Bangun Cipta Kontraktor serta Syabata

Cemerlang mengalirkan air ke rumah-

rumah penduduk.

Namun tak semua penduduk menda-

pat jatah air. Peraturan setempat mela-

rang ATB mengalirkan air ke rumah-ru-

mah yang ada di kawasan ilegal yang

dikenal dengan sebutan ruli alias rumahliar. Persoalanpun muncul. Pasalnya tak

kurang dari 80 ribu warga yang menem-

pati ruli sama-sama membutuhkan air

seperti warga yang lain. Sebenarnya pen-

duduk ruli berusaha mendapatkan air

lewat penampungan air hujan serta mem-

beli air dari lori (truk penjual air).

Sayangnya kualitas air yang mereka beli

tak bisa digunakan untuk minum. Karena

kebanyakan lori mendapatkan air dari

selokan. Akibatnya, munculah aksi-aksi

pencurian air. Warga kawasan ruli, ke-

mudian membuat sambungan-sambung-

an liar ataupun merusak pipa untuk men-

dapatkan air.

Aksi ini cukup merugikan ATB, kare-

na jumlah air yang hilang (non revenue

water/NRW) bisa mencapai lebih dari 30

persen. Ongkos produksi air tak bisa

ditutupi oleh pembayaran langganan air

gara-gara air yang hilang. Sementara itu,

aksi pencurian ini juga potensial meru-

gikan para pelanggan. Bayangkan kalau

seandainya, ongkos produksi yang hilang

itu harus dibebankan ke pelanggan. Se-

lain itu, kualitas dan tekanan air yang

sampai ke rumah pelanggan pun menu-

run karena kebocoran pipa.

Pengawasan terhadap jaringan pipaair bersih pun tak gampang dilakukan.

Luasnya jaringan pipa yang mencakup

seluruh Pulau Batam mempersulit penga-

wasan. Usaha-usaha pengawasan ternya-

ta tak mengurangi jumlah air yang hilang.

Seperti permainan kucing-kucingan. Ke-

bocoran pipa di satu titik dapat diatasi,

muncul kebocoran di titik lain.

Menyikapi hal ini, ATB bersama de-

ngan Otorita Batam mencoba mencari

jalan keluar. Kepentingan bisnis untuk

mengurangi NRW bukan satu-satunya

pertimbangan. Ikut dipertimbangkan

juga kebutuhan air bersih warga ruli.

Meski mereka tinggal di daerah illegal,

mereka juga ikut menyumbang pertum-

buhan ekonomi di Batam. Mereka yang

kebanyakan bekerja sebagai buruh, sat-

pam, tukang ojek ternyata punya penda-

patan dan daya beli yang cukup tinggi.

Pendapatan rata-rata penduduk ruli

berkisar antara Rp. 600 ribu rupiah hing-

ga Rp 1,5 juta.

ATB dan Otorita pun harus memeras

otak. Di satu sisi dia harus bisa melayani

kebutuhan air warga ruli -- karena me-

mang hanya inilah cara jitu memberantas

aksi pencurian air-- di sisi lain ada per-

aturan yang melarang buat mengalirkanair ke kawasan ruli. Akhirnya, ATB dan

Otoritas Batam memutuskan memba-

ngun kios-kios air di dekat kawasan ruli.

Untuk tahap pertama dibuat delapan kios

air. Kios-kios ini diserahkan kepada

pihak tertentu untuk dikelola. Tentu saja

tak sembarangan pihak bisa mengelola.

Setidaknya ada dua syarat untuk bisa

mengelola kios air. Pertama, institusinya

harus berbadan hukum, seperti koperasi

atau CV, sehingga institusi itu bisa jadi

pelanggan legal ATB. Kedua, pengelola

ini harus mendapat dukungan dari pen-

duduk ruli sekitarnya. Orang-orang yang

mengelolanya pun ditunjuk oleh warga

ruli. Tujuannya untuk mengurangi kon-

flik di masa datang serta memastikan

bahwa penduduk ruli membeli air dari

kios itu.

Kios air yang dibuat dari kontainer

A WA S A N

BATAM: Air Mengalir Lewat Kios

W

Oleh: Tri Dewi Virgiyanti*)

FOTO: ISTIMEWA



16/56

bekas ini dihubungkan ke jaringan air

bersih ATB. Kios ini dilengkapi meteran

air serta keran pengatur. Kios ini juga

bersifatportable, mudah dipindahkan ke

tempat lain jika diperlukan.

Antara pengelola dan ATB dibuatlah

perjanjian-perjanjian yang mengikat an-

tara kedua belah pihak. Isinya antara lain

pihak pengelola harus memelihara kios

air dan melakukan pembayaran ke ATB.

Pihak pengelola juga yang mengatur

pendistribusian air ke penduduk setem-

pat. Hanya warga sekitar yang mendaftar

yang dapat membeli air dari kios.

Tujuannya untuk menghindari penjualan

air ke penjual komersial seperti lori.Berkaitan soal harga, kios-kios air itu

dikenakan tarif terendah oleh ATB.

Namun, pihak pengelola berhak menjual

air di atas harga dari ATB. Meskipun begi-

tu, pihak kios tak bisa memasang tarif

semena-mena. Pasalnya harga air yang

dijual harus disepakati antara pengelola

dan warga. Sayangnya karena yang men-

jadi patokan harga adalah harga air lori

yang memang mahal, maka harga air yang

dijual dari kios ini cukup tinggi jika

dibandingkan harga air dari ATB. Kondisi

demikian memungkinkan pendistribu-sian keuntungan yang agak tidak berim-

bang, karena pengelola bisa mendapatkan

keuntungan yang cukup tinggi dari pen-

jualan air ini. Omset penjualan mereka

per bulan berkisar antara 9-25 juta rupi-

ah. Harga air dari ATB hanya Rp. 3.000

per meter kubik. Setelah dijual kepada

penduduk, harga bisa mencapai Rp.

12.500-Rp. 25.000 per meter kubik. Rata-

rata pengeluaran rumah tangga untuk air

berkisar antara Rp. 150 ribu-Rp. 250 ribu

per bulan.

Oleh karena itu, pengadaan kios air ini

masih perlu kajian lebih mendalam,

apakah benar-benar menguntungkan bagi

ATB maupun masyarakat, baik masya-

rakat ruli atau masyarakat pelanggan ATB

lainnya. Karena seiring dengan pemba-

ngunan kios air ini juga bermunculan

protes dari masyarakat pelanggan air ATB

yang merasa dirugikan dengan adanyakios air ini. Terutama soal tarif terendah

yang dikenakan pada kios air. Selain itu

muncul juga tudingan bahwa keberadaan

kios air malah mengukuhkan keberadaan

ruli di Batam yang selama ini memang

sulit diberantas.

Meski demikian, warga kawasan ruli

umumnya menyambut baik keberadaan

kios-kios air itu. Warga senang karena

bisa dapat air bersih yang mudah dan

lebih murah. Selain itu kesehatan serta

kenyamanan hidup para penghuni ruli

pun meningkat. Keluhan penyakit kulit

serta penyakit pencernaan kini jauh

berkurang.

Tentu saja masih banyak hal yang

perlu terus dipantau dalam pelaksanaan

kios air agar di kemudian hari keberadaan

kios air ini secara kontinu dan berkelan-

jutan bisa memberikan akses air bersih

yang layak bagi seluruh warga dan peker-

jaan rumah pihak otorita untuk membe-

rantas ruli dapat dicapai.

Mungkin keberadaan kios air dan

keuntungan yang diperoleh dari pen-

jualan air ini dapat mulai dipergunakan

untuk memberdayakan masyarakat ruliuntuk tinggal secara legal dan me-

ningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Jika memang kios air ini nantinya terbuk-

ti sukses, daerah perkotaan lain di In-

donesia yang mengalami hal yang sama

dalam memberikan akses air kepada pen-

duduk ilegalnya atau daerah kumuh dapat

belajar dari Batam.

*)

Staf Direktorat Permukiman danPerumahan Bappenas, dan

anggota Pokja AMPL

A WA S A NW


Pengadaan kios air ini

masih perlu kajian lebih

mendalam, apakah

benar-benar mengun-

tungkan bagi ATB

maupun masyarakat,

baik masyarakat ruli

atau masyarakat

pelanggan ATB lainnya.

FOTO: ISTIMEWA


17/56

Air merupakan topik pembicaraan

yang tak pernah lekang dimakan

waktu. Ini karena air merupakan

kebutuhan vital setiap orang yang tak

bisa tergantikan. Tiap-tiap negara memi-

liki pengalaman dalam pengelolaan air.

Ada yang berhasil, ada yang gagal. Salah

satu negara yang dianggap cukup berhasil

dalam pengelolaan air adalah Australia,

negara tetangga kita.

Ada sejumlah perbedaan dalam pe-

ngelolaan air minum antara Australia dan

Indonesia. Pertama dalam distribusi airminum. Seperti juga di negara-negara

maju lain, mendapatkan air minum di

Australia sangatlah mudah. Fasilitas air

minum domestik dapat dipastikan beru-

papotable water, atau air yang bisa lang-

sung diminum dari kran. Begitu pula

fasilitas-fasilitas umum seperti di taman,

sekolah, kantor dan tempat-tempat

umum lainnya tidak akan lepas dari

kemudahan untuk mendapatkan air

minum. Kran-kran umum yang tersebar,

semuanya bisa digunakan untuk minum.

Hal inilah yang menjadi sebab utama,orang-orang di sana termasuk turis dan

pelajar internasional selalu membawa

botol minuman ke manapun pergi. Botol-

botol minuman inilah yang kemudian

bisa diisi ulang dari kran-kran umum

tersebut.

Dilihat dari segi lingkungan, tentu ini

sangat baik karena dengan demikian

makin sedikit botol minuman yang akan

dibuang ke lingkungan. Ini berarti pula

berkurangnya beban untuk mengolah

buangan padat yang biasa dilakukan oleh

masyarakat ataupun pemerintah daerah

setempat. Sedangkan dilihat dari sudut

pandang customer, ini berarti adanya

penghematan yang signifikan untuk

membeli air minum. Seperti yang telah

dimaklumi bersama, biaya yang harus

dikeluarkan untuk membeli air minum

tidaklah kecil. Bahkan, bisa dikatakan

untuk volume yang sama, harga air

minum lebih mahal dari bensin.

Walaupun demikian, tentu saja tidak

dipungkiri bahwa pembangunan instalasi

pengolahan air minum, jaringan dis-

tribusi dan pemeliharaan untuk terca-

painyapotable water di Indonesia mem-

butuhkan dana yang besar. Memang,

sepertinya bangsa kita masih harus

bermimpi panjang hingga terealisasinyaair langsung minum dari kran. Dana

terbesar yang harus dialokasikan tentu-

nya pada jaringan distribusi perpipaan

dan pemeliharaan, karena sebetulnya

untuk instalasi pengolahan hampir

semua PDAM dan perusahaan air minum

di Indonesia telah memenuhi standar

baku mutu air minum yang ditetapkan

Depkes maupun WHO. Contoh paling

dekat, pernah satu waktu salah satu pro-

gram televisi Indonesia menampilkan

profil perusahaan air minum di Pulau

Batam, PT. Adhya Tirta Batam. Diperli-hatkan dalam acara tersebut, beberapa

karyawan meminum air dari kran hasil

instalasi pengolahan air minum. Namun,

dapat dipastikan tidak ada seorang pun

yang berani meminum air dari kran ru-

mahnya, terutama rumah yang berlokasi

jauh dari tempat pengolahan air minum.

Sebab, makin jauh lokasi rumah berarti

pula makin besar kemungkinan air mi-

num yang sampai ke kran rumah telah

melalui jaringan pipa yang lebih panjang,

dimana kualitas pipa banyak berkarat.

Perbedaan signifikan kedua adalah

adanya water restriction, pada saat-saat

tertentu di hampir seluruh wilayah Aus-

tralia. Ketika menghadapi musim kema-

rau yang panjang, ditandai dengan menu-

runnya muka air waduk sebagai sumber

utama air bersih, pemerintah nasional

dan daerah memberlakukan pembatasan

penggunaan air. Pembatasan ini sifatnya

mengikat dan ditunjang oleh berbagai

instrumen pendukung yang dapat dian-

dalkan. Instrumen pendukung yang

dimaksud salah satunya ialah upaya con-

trolling dan penegakan hukum. Sebagai

contoh, salah satu bentukwater restric-

tion yakni larangan penggunaan air dari

kran untuk mencuci mobil dan menyiram

pekarangan di siang hari. Ketika peratur-

an ini ditetapkan, pada saat yang ber-

samaan diterjunkan pula petugas yang

mengontrol penggunaan air di siang hari.Jika saja ditemukan ada pelanggaran,

petugas tidak segan-segan memberikan

denda kepada yang bersangkutan di tem-

pat kejadian sesuai ketentuan yang

berlaku. Tidak dikenal adanya istilah

'kompromi' atau tawar menawar ketika

pelanggaran terjadi. Begitu pula dengan

media, ketika water restriction ditetap-

kan, media televisi, radio, surat kabar dan

media-media cetak lainnya memberikan

sosialisasi kepada masyarakat luas. Tidak

ada alasan bagi pelanggar untuk me-

ngatakan tidak tahu aturan yang sedangberlaku. Pada tahap tertentu, kesadaran

akan pentingnya fungsi air di kalangan

masyarakat, pemerintah dan aktor lain-

nya di Australia sudah tinggi, terutama

jika pembandingnya Indonesia. Lalu apa

yang menjadi dasar tindak kesadaran ini?

Penulis mengamati, yang menjadi

dasar munculnya kesadaran akan pen-

tingnya sumber air ini adalah konsep sus-

tainable development, pembangunan

berkelanjutan. Pemerintah federal Aus-

tralia menjabarkan konsep pembangun-

an berkelanjutan ini dalam lima pilar

atau lima prinsip. Prinsip pertama dike-

nal dengan nama precautionary princi-

ple. Prinsip ini menekankan, jika suatu

kegiatan diduga akan berdampak ling-

kungan, maka harus dilakukan upaya-

upaya segera untuk mencegah timbulnya

dampak tersebut tanpa harus menunggu

A WA S A N

Air di Australia danPembangunan Berkelanjutan

W

Iwan Juwana*)



18/56

adanya kepastian ilmiah atau scientific

certainty. Dalam pengelolaan air misal-

nya, jika diketahui bahwa sumber air

utama adalah waduk dan kondisi waduk

semakin menurun, maka salah satu upaya

pencegahan yang dilakukan adalah de-

ngan water restriction terhadap kegiat-

an-kegiatan yang banyak menggunakan

air. Hal ini perlu dilakukan sekalipun be-

lum ada penelitian khusus yang menje-

laskan hubungan langsung antara menyi-

ram pekarangan dengan turunnya muka

air waduk.

Prinsip kedua ialah intragenerational

equity, atau dengan kata lain kesetaraan

intragenerasi. Maksudnya perlu sekaliditanamkan kesadaran bahwa selain kita

pribadi yang membutuhkan air misalnya,

ada sekitar 6 milyar manusia lain yang

juga membutuhkan air. Jika perilaku

menghambur-hamburkan air untuk ke-

pentingan yang sekunder bahkan tersier

dibiarkan, jelas akan mempengaruhi

ketersediaan air untuk 6 milyar manusia

lain tersebut. Penanaman kesadaran dan

empati terhadap sesama akan sangat

mempengaruhi seseorang dalam meman-

faatkan air minum.

Prinsip ketiga ialah intergenerationalequity, atau bisa disebut dengan kese-

taraan antargenerasi. Telah sering disebut

dalam konferensi, seminar dan diskusi

ilmiah bahwa paradigma lingkungan yang

harus ditanamkan: lingkungan itu bukan-

lah warisan dari nenek moyang namun

merupakan titipan dari anak cucu, ge-

nerasi mendatang. Dalam penggunaaan

air, tidaklah dibenarkan untuk memenuhi

kebutuhan generasi saat ini saja, tapi pula

harus diperhatikan bagaimana nasib ge-

nerasi mendatang. Dalam konsep pemba-

ngunan berkelanjutan, generasi men-

datang harus mendapatkan sumber daya

alam yang minimal sama dengan yang

diperoleh generasi mendatang. Tidaklah

merupakan tindakan yang bijaksana jika

mewariskan kondisi lingkungan yang

lebih buruk dari sekarang.

Keempat, prinsip biodiversity conser-

vation, konservasi keanekaragaman ha-

yati. Berkenaan dengan pengelolaan sum-

ber air, perlu diingat pula bahwa air tidak

hanya dibutuhkan spesies bernama ma-

nusia, namun pada saat bersamaan juga

merupakan unsur vital bagi kelangsungan

hidup flora dan fauna.

Prinsip terakhir ialah environmental

economic internalization, internalisasi

nilai-nilai ekonomi lingkungan. Selama

ini banyak sekali kasus dimana ketika kita

membeli suatu produk, dampak lingkung-

an yang disebabkan oleh aktivitas produk-

si barang tersebut tidak diperhitungkan

dalam harga barang. Misalnya, ketika kita

membeli sebuah kendaraan, polusi yang

dihasilkan oleh kendaraan tersebut tidak

termasuk dalam harga mobil. Harga

mobil hanya ditentukan oleh suku

cadang, tenaga ahli, tenaga mekanik dan

marketing serta variable-variabel lain,

namun tidak memperhitungkan variabeldampak lingkungan. Contoh lain, ketika

kita membeli air minum kemasan botol,

harga air tidak menghitung kerusakan

pada sumber air, tidak pula memperhi-

tungkan flora dan fauna yang terganggu

dengan adanya pengambilan sumber air

tersebut.

Nah, dengan prinsip-prinsip yang di-

susun oleh berbagai elemen masyarakat

dan juga diterapkan secara sistematis

dengan pengawasan yang ketat sejauh ini

telah memberikan dampak yang sig-

nifikan bagi peningkatan kualitas ling-

kungan di Australia. Bagaimana dengan

Indonesia?

*) Penulis adalah lulusanEnvironmental Management Program,

University of New South Wales, Australia.Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di

Jurusan Teknik LingkunganInstitut Teknologi Nasional, Bandung.

A WA S A NW


Dalam penggunaaan air,tidaklah dibenarkan untuk

memenuhi kebutuhangenerasi saat ini saja, tapiharus diperhatikan nasib

generasi mendatang.

FOTO: WWW.CSIRO.AU


19/56

D

alam literatur awal ekonomi pem-

bangunan, ekonom melihat ne-

gara sebagai pelaku yang baik dan

pemersatu, dengan tujuan tindakannya

selalu bersifat sosial. Pemerintah dipandang

mempunyai kemampuan mendapatkan

informasi dan dilengkapi dengan penge-

tahuan dan instrumen kebijakan yang

memadai, dapat mencampuri pasar untuk

membenahi kegagalan pasar dan mening-

katkan pertumbuhan ekonomi.

Pandangan tersebut dinodai oleh ke-

nyataan bahwa campur tangan pemerin-

tah (baik di negara maju maupun negara

berkembang) sering malah berakibat bu-

ruk. Tentu saja, kegagalan pemerintahpada kebanyakan kasus menunjukkan ha-

sil yang lebih buruk dari kegagalan pasar.

Hal ini menjadikan campur tangan pe-

merintah khususnya dalam bentuk ba-

nyaknya Badan Usaha Milik Negara/Da-

erah (BUMN/D) pada berbagai bidang

usaha kemudian dianggap berdampak

negatip bagi perekonomian nasional.

Kondisi ini kemudian menyuburkan pan-

dangan agar pemerintah mengurangi

campur tangannya dalam perekonomian

melalui BUMN/D. Akhirnya privatisasi

BUMN/D dilihat sebagai salah satu carayang efektif mengurangi campur tangan

tersebut. Walaupun kemudian ternyata

alasan privatisasi tidak melulu karena

adanya campur tangan pemerintah.

Namun pada akhirnya privatisasi telah

menjadi suatu gejala yang umum dima-

napun di dunia saat ini.

Walaupun demikian perlu disadari

bahwa privatisasi tidak selamanya lebih

baik. Privatisasi bukan Panacea (obat

bagi semua penyakit). Banyak bukti

empiris yang menunjukkan itu. Sehingga

sebenarnya pilihan privatisasi atau tidak

terpulang kembali kepada tujuan dari

pendirian sebuah perusahaan yang me-

layani kepentingan publik. Sepanjang pi-

lihan tersebut baik untuk publik maka

menjadi tidak relevan lagi dikotomi swas-

ta atau pemerintah.

Namun pertanyaan yang lebih valid

adalah pada saat kapan privatisasi me-

nunjukkan kinerja yang lebih baik, dan

bagaimana menciptakan kondisi terse-

but, serta prasyarat apa saja yang harus

terpenuhi. Tulisan ini berusaha mema-

parkan jawaban dari pertanyaan tersebut

dari berbagai sumber, yang dimulai de-

ngan memberi pemahaman tentang pri-

vatisasi, baik definisi, manfaat, kendala,

pengalaman negara lain, dan prasyarat

keberhasilan privatisasi. Versi lengkap

dari tulisan ini dapat dilihat pada

newsletter AMPL edisi 26 Nopember

2004 atau di situs AMPL www.ampl.or.id

Beberapa Bukti Empiris tentang Ki-

nerja BUMN

Riset oleh Savas (1974, 1977) dan Ste-

vens (1978) di Amerika Serikat, Hamer di

Jerman, Hartley dan Huby di Inggris me-

nunjukkan hasil yang sama bahwa biaya

produksi sektor publik lebih besar, ber-

kisar rata-rata 20-40 persen dari sektor

swasta. Di Inggris, biaya sektor publik

lebih besar 30 persen, di Amerika Serikat

lebih besar 40 persen, di Jerman

mendekati angka 50 persen. Ketiga pe-nelitian tersebut bermuara pada kesim-

pulan bahwa efsiensi sektor swasta lebih

baik dari sektor publik (Pirie, 1988).

Ayub dan Hegstad dalam majalah

Research ObserverVolume 2 No. 1 Janu-

ari 1987 melakukan penelitian terhadap

500 perusahaan besar yang bukan

perusahaan AS. Hasil penelitian menun-

jukkan bahwa tidak satupun perusahaan

pemerintah yang menunjukkan kinerja

lebih baik dari perusahaan swasta (Si-

marmata, 1991). Perusahaan Boardman

dan Vining yang melakukan penelitian

terhadap 500 perusahaan terbesar yang

berada di luar AS dan bukan monopolis,

menunjukkan kesimpulan yang sama

swasta lebih unggul dari BUMN dilihat

dari segi laba dan efisiensi.

Bagaimana di sektor air minum dan

sanitasi?

Pada studi yang membandingkan ki-

nerja 50 perusahaan penyedia air minum

di negara berkembang Asia dan Pasifik

ditemukan bahwa perusahaan swasta

lebih efisien (Estache, 1999).

Di negara maju, dengan asumsi

bahwa perusahaan pemerintah relatif

lebih efisien maka diharapkan keterli-

batan swasta menjadi kurang signifikan.

Namun, kenyataan menunjukkan seba-

liknya. Ahli ekonomi Trent University

meneliti 3 studi di AS sejak tahun 1970an.

Studi pertama terhadap 112 penyedia air

menunjukkan bahwa produktifitas per-

usahaan pemerintah hanya 60 persen

dari perusahaan swasta. Ketika sebuah

perusahaan pemerintah menjadi perusa-haan swasta, output per pegawai me-

ningkat 25 persen, dan sebaliknya ketika

perusahaan swasta menjadi perusahaan

publik maka output per pegawai menu-

run 40 persen. Studi kedua terhadap 143

penyedia air minum, ditemukan bahwa

biaya lebih besar 15 persen pada perusa-

haan pemerintah. Studi ketiga menun-

jukkan bahwa perusahaan pemerintah

lebih mahal 20 persen (Brubaker, 2001).

The Reason Foundation telah beru-

langkali menemukan perusahaan swasta

di AS lebih efisien dari perusahaanpemerintah. Sebuah studi tahun 1992

menyimpulkan bahwa pelayanan yang

dipihak ketigakan dapat mengurangi

biaya operasi sampai 50 persen. Salah

satu contohnya adalah pengolahan air

limbah di New Orleans dan New York.

Selain itu, dalam suatu studi yang mem-

bandingkan kinerja 10 perusahaan

pemerintah negara bagian California de-

ngan tiga perusahaan swasta terbesar di

California, The Reason Foundation me-

nemukan bahwa biaya operasi rata-rata

setiap sambungan per tahun perusahaan

swasta lebih rendah, perusahaan peme-

rintah menggunakan pegawai lebih

banyak, dan menghabiskan tiga kali lebih

banyak biaya operasi untuk gaji. Se-

lanjutnya, perusahaan pemerintah meng-

habiskan dua kali lipat biaya pemeli-

haraan untuk menghasilkan jumlah pro-

duksi yang sama (Brubaker, 2001)

A WA S A N

Sekali Lagi tentang Privatisasi

W

Oleh: Oswar Mungkasa*)

Tulisan Pertama dari Dua Tulisan



20/56

Bukti di atas pada kenyataannya tidak

dengan otomatis mengarah pada kesim-

pulan sektor swasta lebih efisien dari sek-

tor publik. Beberapa hasil penelitian

empiris membuktikan sebaliknya. Misal-

nya penelitian oleh Caus dan Christensen

(1980) membandingkan perusahaan KA

Canadian National (BUMN) dan Cana-

dian Pacific (swasta). Kinerja Efisiensi

Produksi (Productive Efficiency Perfor-

mance) dari kedua perusahaan tersebut

tidak berbeda secara signifikan.

Hasil studi literatur Siahaan (2000)

yang dikemukakan dalam disertasinya

menunjukkan bahwa kesimpulan BUMN

mempunyai tingkat biaya yang lebih ting-gi dibanding swasta masih sangat kabur,

karena perbandingan dilakukan antara

BUMN monopoli dan swasta yang ber-

saing mendapatkan proyek (Stevens 1978,

Savas 1974, 1977, dan Ahebrand 1973).

Karenanya beberapa peneliti (Meyer

1975, Pescutrice dan Trapani, 1980 dalam

bidang listrik; Teeples dan Glyer, 1987

dalam bidang penyediaan air) memban-

dingkan antara BUMN dan swasta yang

sama-sama monopolis, dan hasilnya

menunjukkan bahwa perbedaan biaya

antara keduanya sangat kecil bahkankadang terbalik. Namun yang kurang

dicermati bahwa BUMN tersebut diban-

dingkan dengan swasta monopolis yang

mengalami regulasi (misal penentuan

harga), sehingga implikasi 'property

rights' (kepemilikan) terhadap swasta

tersebut sama kaburnya.

Alkinsen dan Halvosen (1986) meng-

hitung 'cost efficiency' (efisiensi biaya)

untuk sampel 30 monopolis BUMN dan

123 monopolis swasta yang bergerak

dalam pembangkitan listrik, menun-

jukkan tidak terdapat perbedaan sig-

nifikan kecuali bahwa tingkat biaya kedu-

anya lebih tinggi dari seharusnya.

Dalam sektor air minum pun berlaku

hal yang sama. Perbandingan antara

perusahaan air minum milik pemerintah

di Swedia dan swasta di Inggris untuk

ukuran perusahaan yang sama menun-

jukkan bahwa biaya penyedia air minum

swasta lebih besar. Kontrak manajemen

di Puerto Rico, Trinidad, dan Budapest

menunjukkan bahwa keterlibatan swasta

tidak membawa perubahan berarti (PSI,

2000). Di Perancis, perbandingan antara

perusahaan yang dikelola swasta dan

pemerintah menunjukkan bahwa perusa-

haan swasta menerapkan tarif yang 13

persen lebih tinggi (Hall, 2001).

Pada survei menyeluruh terhadap 24

studi yang membandingkan kinerja

perusahaan swasta dan publik dalam

bidang infrastruktur 30 tahun terakhir,

ternyata separuh dari studi menunjukkan

bahwa kinerja perusahaan swasta secaranyata lebih baik dari perusahaan publik,

tujuh studi tidak menunjukkan perbe-

daan yang nyata, tetapi terdapat lima

studi yang menyatakan perusahaan pub-

lik lebih baik dari perusahaan swasta

(Shirley, 2000).

Hal yang menarik lainnya, bahwa

perusahaan 'mixed-enterprise' (kerja-

sama dengan BUMN) ternyata tidak lebih

unggul terhadap BUMN. Namun peneli-

tian Jones (1992) di Malaysia membantah

hal tersebut. BUMN yang diprivatisasi

secara parsial tidak kalah dengan BUMNyang diprivatisasi total. Jika mendasari

pada kepemilikan, maka hasil penelitian

Vikers dan Yarrow (1988), Boardman dan

Vinning (1989) menyatakan bahwa pe-

ngaruh kepemilikan badan usaha bukan

merupakan hal yang dominan diban-

dingkan dengan pengaruh keadaan kom-

petisi dan regulasi yang harus dihadapi

perusahaan (Siahaan, 2000).

Sementara disertasi Siahaan (2000)

tentang efisiensi teknik BUMN di

Indonesia menunjukkan bahwa (i) BUMN

kurang efisien dibanding swasta; (ii)

BUMN skala usaha besar dan bergerak

pada pasar domestik relatif kurang efisien

dibanding swasta dengan karakteristik

yang sama; (iii) perbedaan efisiensi pada

BUMN dan swasta dengan skala usaha

kecil tidak signifikan.

Berdasar beberapa hasil survei per-

bandingan kinerja perusahaan swasta dan

BUMN serta dampak privatisasi BUMN

pada berbagai negara, ternyata hasilnya

menunjukkan bahwa (i) kinerja perusa-

haan swasta bisa lebih efisien dari BUMN

dan sebaliknya; (ii) perubahan pemerin-

tahan tidak berdampak pada kinerja

perusahaan (swasta dan BUMN); (iii) pri-

vatisasi dapat meningkatkan pertum-

buhan produktifitas tenaga kerja dan total

faktor, dan sebaliknya tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan; (iv) perubahan

kepemilikan berdampak kecil; (v) BUMN

dengan pasar kompetitif lebih baik kiner-

janya (Pollitt, 1999)

Beberapa kesimpulan penelitian diatas mengarahkan kita pada kenyataan

bahwa (i) efisiensi bukan hanya didomi-

nasi sektor swasta saja, namun secara

keseluruhan efisiensi perusahaan swasta

masih lebih baik dari perusahaan peme-

rintah; (ii) sulit untuk melakukan per-

bandingan antara BUMN dan swasta

karena keduanya tidak berada pada 'play-

ing field'yang setara; (iii) kinerja suatu

perusahaan baik BUMN maupun swasta

sangat tergantung pada karakteristik

perekonomian dimana usaha tersebut

berada, terutama karakteristik kompetisidan karakteristik regulasi yang berlaku.

Definisi

Pada awalnya privatisasi biasanya

merujuk pada pengalihan pemilikan dan

kendali dari publik ke sektor swasta

khususnya penjualan aset. Ini mencakup

pengalihan seba

Documents

Air Minum masih jadi Impian. PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Edisi Oktober 2004