Slide limbah medis - PERMATA ASKLIN

Tinjauan Hukum Pengelolaan Limbah Medis di Klinikdr. Mahesa Paranadipa M, M.H Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)

Webinar Permata ASKLIN Jawa Barat Sesi 11, 9 September 2020

HAK ASASI WARGA NEGARA

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum(Pasal 28D ayat 1 UUD Negara RI tahun 1945)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan(Pasal 28H ayat 1 UUD Negara RI tahun 1945)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak(Pasal 34 ayat 3 UUD Negara RI tahun 1945)

dimuat juga dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

MASYARAKAT HUKUM KESEHATAN INDONESIA

2


1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

6. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

7. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.167/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Darurat Covid-19;

8. Surat Edaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Nomor: 660/139 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Regulasi



https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5899801b9a505/node/515/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-no-p.56_menlhk-setjen_2015-tahun-2015-tata-cara-dan-persyaratan-teknis-pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-dari-fasilitas-pelayanan-kesehatan


https://dinaslh.kaltimprov.go.id/pengumuman/





https://lh.gunungkidulkab.go.id/semua-download.html











a. limbah cair; b. limbah padat; c. limbah gas; d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; e. binatang pembawa penyakit; f. zat kimia yang berbahaya; g. kebisingan yang melebihi ambang batas; h. radiasi sinar pengion dan non pengion; i. air yang tercemar; j. udara yang tercemar; dan k. makanan yang terkontaminasi.

(Pasal 163 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan)

Lingkungan Sehat, harus bebas dari :



Pasal 60 UU 32 UU No.18 tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.




• Paparan rapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) tgl 14-20 Mei 2020

Sebelum pandemi Covid-19, data Kementerian Kesehatan pada Februari 2019 menunjukkan, volume limbah medis secara nasional per harinya mencapai 294,66 ton. Sedangkan, kapasitas pengolahan limbah medis perusahaan pengolah limbah hanya 187,90 ton per hari, sedangkan insinerator RS hanya mampu mengolah 53,12 ton per hari. Ada selisih sekitar 70,432 ton per hari. peningkatan 46 persen dalam jumlah limbah medis dari sebelum pandemi hingga Mei 2020. rata-rata satu RS menghasilkan 135 kg per hari sebelum pandemi. Jumlah itu meningkat menjadi 198 kg per hari selama pandemi. Seorang pasien Covid-19 di Indonesia akan menghasilkan 6 kg limbah per hari.



1. limbah dari laboratorium,

2. limbah farmasi,

3. limbah patologi, dan

4. limbah Alat Pelindung Diri.

Ada sumber limbah medis dari pasien OTG/propable yang tidak dapat diprediksi jumlahnya

Jenis limbah di masa Pandemi



Kewajiban KlinikPasal 35 Permenkes No.9 tahun 2014 tentang Klinikl. melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Secara detail pengelolaan limbah diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;













Klinik tidak disebutkan dalam pedoman pengelolaan limbah pasien Covid-19



1. Biaya pengelolaan limbah medis yang masih cukup tinggi memberatkan klinik

2. Jasa pengangkut dan pengolah limbah medis masih belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia

Permasalahan



Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02 tahun 2020 pada tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Limbah infeksius dari fasyankes

• melakukan penyimpanan limbah dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan

• mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3: 1) fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800’C; atau 2) autoclave yang dilengkapi dengan pencacah (shredder)

• residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol “Beracun” dan label limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk sleanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3




SANKSI

1. Sanksi Administratif- Pasal 32 UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dapat berupa paksaan dari pemerintah, uang paksa dan atau pencabutan izin- Pasal 76 UU No.32 tahun 2009 (UU PPLH), dapat berupa teguran tertulis, paksaan dari pemerintah, atau pembekuan/pencabutan izin- Pasal 243 PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dapat berupa teguran tertulis, paksaan dari pemerintah, atau pembekuan/pencabutan izin

2. Sanksi Perdata- Pasal 1365 KUH Perdata yaitu Perbuatan melawan hukum, mengatur ganti rugi

3. Sanksi Pidana- Pasal 39-42 UU No.18/2008, pidana denda mulai dari 100 juta - 5 miliar, dan pidana penjara mulai dari 3 tahun - 15 tahun - Pasal 97-120 UU No.32 tahun 2009, pidana denda mulai dari 1 miliar - 15 miliar, dan pidana penjara mulai dari 3 tahun - 15 tahun




Advokasi ke pemangku kebijakan dan masyarakat harus tetap dilakukan agar peraturan perundang-undanagn dapat

dijalani dengan konsekuen

1. Klinik dapat bekerjasama dengan RS atau Puskesmas yang telah memiliki pengelolaan atau pengangkutan limbah B3.

2. Pemerintah (pusat/daerah) harus memfasilitasi klinik yang memiliki kendala dalam pengelolaan limbah B3

3. Pembinaan dan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, namun bisa melibatkan asosiasi klinik



Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi)



Terima Kasih

Documents

Slide limbah medis - PERMATA ASKLIN