PERKEMBANGAN

KEBIJAKAN KLINIK

dr. YANTI HERMAN SH MH.Kes

PERMATA ASKLIN 5 AGUSTUS 2020

AGENDA

PEMBAHASAN

HARMONISASI REGULASI KLINIK01

REGULASI KLINIK02

KONSEP RANCANGAN REGULASI

KEDEPAN03

Regulasi terkait

HARMONISASI

REGULASI

KLINIK

UU PRAKTIK KEDOKTERAN

UU No. 29 TAHUN 2004

UU NARKOTIKA.

UU No. 35 TAHUN 2009

UU KESEHATAN

UU No. 36 TAHUN 2009

UU RUMAH SAKIT

UU No. 44 TAHUN 2009

UU PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN

PEMBANGUNAN KELUARGA

UU No. 52 TAHUN 2009

UU KESEHATAN JIWA

UU No. 18 TAHUN 2014

UU TENAGA KESEHATAN.

.

UU No. 36 TAHUN 2014

UU KEPERAWATAN.

UU No. 38 TAHUN 2014

UU KEBIDANAN.

UU No. 4 TAHUN 2019

UU WABAH PENYAKIT MENULAR

DAN UU KEKARANTINAAN

KESEHATAN.

UU No. 4 Tahun 1984 dan UU No.

6 TAHUN 2019

REGULASI BIDANG KESEHATAN

UU BPJS

UU No. 24 TAHUN 2011

UU SJSN

UU No. 40 TAHUN 2004

PP NO. 47 TAHUN 2016

TENTANG FASYANKES

01

02 03

LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN

Klinik yang ada tidak

menggambarkan

kemampuan

pelayanan yang

sebenarnya

Ketersediaan jumlah

dan jenis SDM

terbatasPelayanan kesehatan

belum optimal (kebutuhan

medis, mutu dan patient

safety)

Klinik sebagai salah

satu jenis fasilitas

pelayanan kesehatan

belum optimal

pemanfaatan

pelayanannya

Sarana dan prasarana

Sistem pelayanan dan rujukan

Peralatan

Mutu pelayanan kesehatan, melalui

akreditasi dan pembinaan

OUT PUT YANG DIHARAPKAN

SISTEM

RUJUKAN

PELAYANAN

SESUAI

KEBUTUHAN

MEDIS

MUTU

PELAYANAN

PEMBIAYAAN

COST

EFEKTIF

PERBAIKAN SISTEM RUJUKAN

PERBAIKAN MUTU PELAYANAN KLINIK

MASYARAKAT MENDAPATKAN PELAYANAN

KESEHATAN YANG OPTIMAL SESUAI

KOMPETENSI KLINIK DAN KEBUTUHAN

MEDISNYA

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

COST EFEKTIF

01

02

03

04

PENATAAN PELAYANAN KESEHATAN

PENATAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN

KESEHATAN PERORANGAN

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang PMA

PERPRES NO. 44 TAHUN 2016

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

PP NO. 24 TAHUN 2018

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN MELALUI OSS

Berlaku.

PERMENKES NO. 26

TAHUN 2018 TENTANG

PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA

TERINTEGRASI

SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR KESEHATAN

Dicabut

PERMENKES NO. 93

TAHUN 2014 TENTANG

PELAKSANAAN

PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU BIDANG

KESEHATAN DI BKPM

PP NO. 24

TAHUN 2018

PERPRES NO. 91 TAHUN 2017

TENTANG PERCEPATAN

PELAKSANAAN BERUSAHA

Klinik Spesialis dan

subspesialis dengan

PMA harus didirikan

di lingkungan atau

area Rumah Sakit

kelas A atau Rumah

Sakit kelas B

PERPRES NO. 44

TAHUN 2016 (DNI)

PENERBITAN IZIN

KLINIK DILAKUKAN

MELALUI LEMBAGA

OSS DALAM

BENTUK DOKUMEN

ELEKTRONIK

IZIN OPERASIONAL

KLINIK MERUPAKAN

JENIS PERIZINAN

BERUSAHA SEKTOR

KESEHATAN

IZIN LINGKUNGAN

PP NO. 27 TAHUN 2012

TENTANG IZIN

LINGKUNGAN

UKL-UPL merupakan instrument untuk merencanakan tindakan preventif

terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin

ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Dibuat oleh pemrakarsa

• PERMEN LH NO. 16 TAHUN 2012

• PERMEN LH NO.

P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/20

18

Diperoleh melalui tahapan kegiatan penyusunan UKL-UPL, penilaian

UKL-UPL, dan permohonan dan penerbitan izin lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang

melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat

memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan

Dokumen lingkungan hidup) terdiri atas dokumen

Amdal, formulir UKL-UPL, dan SPPL.

SPPL disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang

tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL.

.

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Permen PUPR RI NO.

19/PRT/M/2018 tentang

Penyelenggaraan Izin Medirikan

Bangunan Gedung dan Sertifikat

Laik Fungsi Bangunan Gedung

Melalui Pelayanan Perizinan

Berusaha Teritegrasi Secara

Elektronik

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018

tentang Sertifikat Laik Fungsi

Gedung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung

SLF

sertifikat yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah (kecuali untuk

bangunan gedung fungsi khusus

misalnya Gedung Pertahanan Negara

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat)

untuk menyatakan kelaikan fungsi

suatu bangunan gedung, baik secara

administratif maupun teknis sebelum

pemanfaatannyaDASAR

HUKUM

DASAR

HUKUM

UPAYA PENATAAN PELAYANAN KESEHATAN

01PPK I

02PPK II

03 PPK III

(SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN)

KLINIK UTAMA03

02

01

Kemampuan pelayanan fasyankes

didasrkan atas kompetensi tenaga

kesehatan terutama tenaga medis

yang ada didalamnya

PERBAIKAN SISTEM RUJUKAN

PELAYANAN KESEHATAN

KEMAMPUAN PELAYANAN KLINIK

KEPMENKES

HK.02.02/MENKES

/514/2015

PPK BAGI

DOKTER DI

FKTP

PERMENKES NO.

1438/MENKES/PER/IX

/2010

STANDAR

PELAYANAN

KEDOKTERANUU NO. 29 TAHUN

2004 TENTANG

PRADOK

PERKONSIL NO. 11

TAHUN 2012

TENTANG SKDI

PERMENKES NO.

2052/MENKES/PER/

X/2011 TENTANG

IZIN PRAKTIK DAN

PELAKSANAAN

PRAKTIK

KEDOKTERAN

KOMPETENSI

KEPMENKES

HK.01.07/MENKES

/263/2018.

DAFTAR OBAT

DARURAT MEDIS DI

PRAKTIK MANDIRI

DOKTER

Step Step Step Step

KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN TERUTAMA TENAGA MEDIS YANG DIMILIKI KLINIK

AKREDITASI KLINIK PRATAMA

KEHARUSAN AKREDITASIAKREDITASI

PERPRES NO. 82 TAHUN 2018

TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah yang

memenuhi persyaratan wajib bekerja

sama dengan BPJS Kesehatan

02

PERMENKES NO. 46 TAHUN 2015

o Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik

mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib

terakreditasi

o Akreditasi dilakukan sesuai dengan standar akreditasi (dalam

lampiran PMK No. 46/2015)

o Dalam menyelenggarakan akreditasi Klinik pratama dapat

dilakukan pendampingan dan penilaian praakreditasi.

01o Persyaratan yang harus dipenuhi

Klinik Pratama untuk bekerja sama

dengan BPJS diantaranya

terakreditasi.

o FKTP milik TNI/POLRI harus

menyesuaikan dengan ketentuan

PMK No. 71 Tahun 2013 paling

lambat 2021

PERMENKES NO. 71 TAHUN 2013

AKREDITASI KLINIK PRATAMA MERUPAKAN

MANDATORY

PMK NO. 9 TAHUN 2014

REGULASI

KLINIK

KONSEP KLINIK DALAM PERMENKES NO. 9 TAHUN 2014

KLINIK YANG MENGKHUSUKAN DIRI

PADA BIDANG TERTENTU

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah

2. Masyarakat

3. Rawat jalan oleh Perorangan atau

Badan usaha

4. Rawat inap oleh Badan Hukum

KEPEMILIKANPelayanan medik dasar baik umum

maupun khusus

KLINIK PRATAMA

Pelayanan Medik spesialistik atau

pelayanan medik dasar dan

spesialistik.

KLINIK UTAMA

STANDAR KLINIKPERMENKES NO. 9 TAHUN 2014

01 02

03

0405

06

LOKASI DAN

BANGUNAN

LABORATORIUM

KEFARMASIAN

PRASARANA

KETENAGAAN

PERALATAN

TATA CARA PERIZINAN

01

02

03

04

NOMOR INDUK BERUSAHA

(NIB)

IZIN MENDIRIKAN

IZIN MENDIRIKAN YANG

EFEKTIF

IZIN OPERASIONAL YANG EFEKTIF

Untuk mendapatkan izin

medirikan yang efektif

pemilik klinik harus

memenuhi komitmen

(persyaratan izin

mendirikan)

NIB merupakan identitas

berusaha untuk

mendapatkan izin

mendirikan dan izin

operasional

Lembaga OSS

menerbitkan izin

mendirikan kepada

pemilik klinik yang telah

memiliki NIB

Untuk mendapatkan izin

operasional yang efektif

Pemilik klinik harus memenuhi

komitmen (persyaratan izin

operasional)

PENDAFTARAN

Pemenuhan komitmen dipenuhi

paling lama 1 (satu) bulana. Izin lokasi

b. Izin lingkungan

c. IMB

a. Notifikasi dinkes kab/kota

b. Profil klinik

c. SDM, Sarpras, dan peralatan

(PERMENKES NO. 26 TAHUN 2018)

MENCABUT KETENTUAN

PERSYARATAN, TATA CARA PERIZINAN

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL

MELALUI OSS

PERUBAHAN NAMA

PERUBAHAN BADAN USAHA

PERUBAHAN ALAMAT DAN

TEMPAT

PERUBAHAN

PENANGGUNGJAWAB KLINIKPEMDA/

DINKES

KAB/KOTA

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI KLINIK

• Klinik menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan yang bersifat

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

• Dalam bentuk rawat jalan, rawat inap,

one day care, dan/atau home care

Bentuk pelayanan

• Klinik pratama hanya dapat melakukan

bedah minor tanpa anestesi umum

dan/atau spinal

• Klinik utama dapat melakukan bedah

tanpa anestesi umum dengan inhalasi

dan/atau spinal, operasi sedang berisiko

tinggi, dan operasi besar

Pelayanan bedah di Klinik

klinik rawat inap hanya dapat memberikan

Pelayanan rawat inap paling lama 5 hari

Rawat inap

1

3

2

PENYELENGGARA KLINIK WAJIB

Memasang nama dan klasifikasi

klinik

Membuat dan melaporkan kepada

Dinkes Kab/kota daftar dokter dan

tenaga kesehatan lain yang bekerja

di klinik, dengan menyertakan:

Melaksanakan pencatatan untuk

penyakit-penyakit tertentu dan

melaporkan kepada dinkes kab/kota

dalam rangka pelaksanaan program

pemerintah

STR, SIP/SIK bagi tenaga kesehatan lain

STR dan SIP bagi dokter/dokter gigi

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN LAIN

Informasi yang benar, pelayanan

kesehatan sesuai standar, dan

pelayanan gawat darurat

Informed consent, rekam

medis, dan sistem rujukan

Melakukan kendali mutu

dan kendali biaya,

pengelolaan limbah.

Fungsi sosial dan

program pemerintah

Audit medis secara

internal dan eksternal

Akreditasi sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan

Menyusun peraturan internal,

dan memberlakukan kawasan

tanpa rokok

REVISI PMK TENTANG KLINIK

KONSEP REVISI

PERMENKES NO. 9

TAHUN 2014

TENTANG KLINIK

04Penyesuaian perizinan klinik

dihubungkan sesuai dengan

konsep perizinan berusaha mell.

OSS

06Ketentuan mengenai peningkatan

mutu pelayanan melalui

akreditasi Klinik dan audit medis

07Klinik PMA.

08Konsep Binwas salah satunya

mengenai pelaksanaan registrasi

klinik04

Konsep pelayanan kefarmasian

di Klinik

03Kejelasan SDM yang harus ada dimasing-

masing Klinik baik pratama dan utama,

rawat inap dan non rawat inap

02Kejelasan klinik yang dimiliki oleh

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

01Kejelasan pelayanan yang

diberikan oleh Klinik Pratama dan

Utama

KONSEP PERUBAHAN RPMK TENTANG KLINIK

RENCANA LANJUTAN

Permenkes No.

2052/Menkes/P

er/X/2011

IZIN PRAKTIK

DAN

PELAKSANAAN

PRAKTIK

KEDOKTERAN

Permenkes No.

01 Tahun 2012.

SISTEM

RUJUKAN

PELAYANAN

KESEHATAN

PERORANGAN

STANDAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

KLINIK

Dibutuhkan perubahan

beberapa regulasi terkait

lainnya agar implementasi

Perubahan PMK mengenai

Klinik dapat terlaksana

dengan baik dan sesuai

dengan tujuan

pembentukannya

REGULASI LAIN

YANG AKAN

DIREVISI

Perkonsil tentang SKDI

Perkonsil mengenai

kompetensi tambahan

TERIMA KASIHHATUR NUHUN