skenario 1 Malpraktek

8/10/2019 skenario 1 Malpraktek

1/22

fadhillah Syafitri

1102011091

SKENARIO 1 BLOK MEDIKOLEGAL

1] Memahami dan menjelaskan Malpraktek

Definisi

Asal kata makpraktek adalah mal dari suku yunani yang artinya buruk, praktek dari bahasa indonesia yang artinya

menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi). Jadi, malpraktek adalah

menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, tidak tepat.

Menurut WHO (1992) Medical malpractice involves the physicians failure to conform to the standard of care for

treatment of the patients condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patien, which is the properly

of an injury to the patient.

(Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan)

Malpaktek medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk mempergunakan tingkat

keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran

dilingkungan yang sama.

Malpraktek medik intinya mengandung salah satu unsur berikut;

a. Dokter kurang menguasai ilmu pengetahuan kedokteran dan keterampilan yang sudah berlaku umum dikalangan

profesi kedokteranb. Dokter memberikan pelayanan medik dibawah standar (tidal lege artis)

c. Dokter melakukan kelalalian berat atau kurangg hati-hati, yang dapat mencakup;

1. Tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan

2. Melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan

d. Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum

Klasifikasi

Pengertian istilah kelalaian medik tersirat dari pengertian malpraktik medis menurut World Medical Association (1992),

yaitu: medical malpractice involves the physicians failure to conform to the standard of care for treatment of the

patients condition,or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injuryto the patient.

WMA mengingatkan pula bahwa tidak semua kegagalan medis adalah akibat malpraktik medis. Suatu peristiwa buruk

yang tidak dapat diduga sebelumnya (unforeseeable) yang terjadi saat dilakukan tindakan medis yang sesuai standar

tetapi mengakibatkan cidera pada pasien tidak termasuk ke dalam pengertian malpraktik atau kelalaian medik. An

injury occurring in the course of medical treatment which could not be foreseen and was not the result of the lack of

skill or knowledge on the part of the treating physician is untoward result, for which the physician should not bear any

liability. Dengan demikian suatu akibat buruk yang unforeseeable dipandang dari ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran saat itu dalam situasi dan fasilitas yang tersedia tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter. Dengan

demikian adverse events dapat terjadi sebagai akibat dari peristiwa tanpa adanya error dan dapat pula disebabkan oleh

error. Adverse events akibat errors dianggap dapat dicegah (preventable). Apabila preventable adverse events

tersebut telah menimbulkan kerugian, maka ia memenuhi semua unsur kelalaian medis menurut hukum, sehingga disebut

sebagai negligent adverse events Suatu adverse events (hasil yang tidak diharapkan) di bidang medik sebenarnya dapat

diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu :

a. Hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri, tidak berhubungan dengan tindakan medis yang dilakukan dokter.

b. Hasil dari suatu risiko yang tak dapat dihindari, yaitu risiko yang tak dapat diketahui sebelumnya (unforeseeable);

atau risiko yang meskipun telah diketahui sebelumnya (foreseeable) tetapi tidak dapat/tidak mungkin dihindari

(unavoidable), karena tindakan yang dilakukan adalah satu-satunya cara terapi. Risiko tersebut harus diinformasikan

terlebih dahulu.

c. Hasil dari suatu kelalaian medik.

d. Hasil dari suatu kesengajaan.

Berkaitan dengan risiko tersebut, setiap tindakan medis mengandung risiko buruk, sehingga harus dilakukan tindakan

pencegahan ataupun tindakan mereduksi risiko. Namun demikian sebagian besar diantaranya tetap dapat dilakukan oleh


2/22

fadhillah Syafitri

1102011091


karena risiko tersebut dapat diterima (acceptable) sesuai dengan state -of-the-art ilmu dan teknologi kedokteran.

Risiko yang dapat diterima adalah risiko-risiko sebagai berikut (Biben, Achmad, 2004 ).

1. Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat diantisipasi, diperhitungkan atau dapat

dikendalikan, misalnya efek samping obat, perdarahan dan infeksi pada pembedahan, dan lain-lain.

2.

Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya besar pada keadaan tertentu, yaitu apabila tindakan medis yang

berisiko tersebut harus dilakukan karena merupakan satu-satunya cara yang harus ditempuh (the only way),

terutama dalam keadaan gawat darurat.

Jenis Malpraktek

a) Criminal Malpractice

Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpracticemanakala perbuatan tersebut memenuhi

rumusan delik pidana, yakni: Perbuatan tersebut (positive/negative act) merupakan perbuatan tercela

Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan

(recklessness) atau kealpaan (negligence)

Intensional: melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP),

membuat surat keterangan palsu (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis (pasal

299 KUHP)

Recklessness: melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent

Negligence: kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem

dalam perut pasien saat melakukan operasi.

Pertanggung jawaban didepan hukum pada criminal malpracticeadalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu

tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit / sarana kesehatan

b) Civil Malpractice

Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpracticeapabila tidak melaksanakan kewajiban atau

tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan tenaga kesehatan yang

dapat dikategorikan civil malpractice antara lain:

Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan

Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya

Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna

Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan

Pertanggung jawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain

berdasarkanprinciple of vicarius liability. Dengan prinsip ini maka RS / sarana kesehatan dapat bertanggung gugat

atas kesalahan yang dilakukan karyawannya (tenaga kesehatan) tersebut dalam rangka melaksanakan tugas

kewajibannya.


3/22

fadhillah Syafitri

1102011091


c) Administrative Malpractice

Tenaga perawatan dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala tenaga tenaga perawatan

tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa melakukan police power, pemerintah

mempunyai kewenangan menertibkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi

tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta

kewajiban tenaga perawatan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat

dipersalahkan melanggar hukum administrasi.

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu malfeasance, misfeasancedan nonfeasance:

Malfeasanceberarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat /

layak (unlawful atau improper), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai.

Misfeasanceberarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat

(improper performance), yaitu misalnya melakukan tindakan medisdengan menyalahi prosedur

Nonfeasanceadalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya.

Alur penyelesaian hukum

Etiologi (dokter dan Rumah Sakit)

Menurut Hubert W. Smith tindakan malpraktek meliputi 4D, yaitu :

(a) duty,

(b) adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas (dereliction),

(c) penyimpangan akan mengakibatkan kerusakan (direct caution),

(d) sang dokter akan menyebabkan kerusakan (damage). (2,9,10)

a. Duty (kewajiban)

Tidak ada kelalaian jika tidak ada kewajiban untuk mengobati. Hal ini berarti bahwa harus ada hubungan hukum

antara pasien dan dokter/rumah sakit. Dengan adanya hubungan hukum, maka implikasinya adalah bahwa sikap


4/22

fadhillah Syafitri

1102011091


tindak dokter/perawat rumah sakit itu harus sesuai dengan standar pelayanan medik agar pasien jangan sampai

menderita cedera karenanya.

Dalam hubungan perjanjian dokter dengan pasien, dokter haruslah bertindak berdasarkan:

a. Adanya indikasi medik

b.

Bertindak secara hati-hati dan teliti

c. Bekerja sesuai standar profesi

d. Sudah ada informed consent.

Keempat tindakan di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 tahun 2004 Bab IV

tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, yang menyebutkan pada bagian kesatu pasal 36,37 dan 38 bahwa

sorang dokter harus memiliki surat izin praktek, dan bagian kedua tentang pelaksanaan praktek yang diatur dalam

pasal 39-43. Pada bagian ketiga menegaskan tentang pemberian pelayanan, dimana paragraf 1 membahas tentang

standar pelayanan yang diatur dengan Peraturan Menteri. Standar Pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh

dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. (6,10)

Standar Profesi Kedokteran adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang

harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya padamasyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Standar profesi yang dimaksud adalah yang

tercantum dalam KODEKI Pasal 2 dimana Setiap dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai

dengan standar profesi yang tertinggi, dimana tolak ukuran tertinggi adalah yang sesuai dengan perkembangan

IPTEK Kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/ jenjang pelayanan kesehatan

dan situasi setempat.(9)

Sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap tindakan

kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat

persetujuan. Sebelum memberikan persetujuan pasien harus diberi penjelasan yang lengkap akan tindakan yang akan

dilakukan oleh dokter. Di mana penjelasan itu mencakup sekurang-kurangnya :1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;

2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;

3. Alternatif tindakan lain dan risikonya;

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Yang harus ditekankan lagi oleh seorang dokter adalah ketika dia menjalankan praktik kedokteran wajib untuk

membuat rekam medis, yang sudah diatur dalam undang-undang parktek kedokteran pasal 46. Rekam medis harus

segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan dan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda

tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.(6)

b. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)

Apabila sudah ada kewajiban (duty), maka sang dokter atau perawat rumah sakit harus bertindak sesuai dengan

standar profesi yang berlaku. Jika seorang dokter melakukan penyimpangan dari apa yang seharusnya atau tidak

melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka dokter tersebut dapat dipersalahkan.

Bukti adanya suatu penyimpangan dapat diberikan melalui saksi ahli, catatan-catatan pada rekam medik, kesaksian

perawat dan bukti-bukti lainnya. Apabila kesalahan atau kelalaian itu sedemikian jelasnya, sehingga tidak diperlukan

kesaksian ahli lagi, maka hakim dapat menerapkan doktrin Res ipsa Loquitur. Tolak ukur yang dipakai secara umum

adalah sikap-tindak seorang dokter yang wajar dan setingkat didalam situasi dan keadaan yang sama.(2,6,8)

c. Direct Causation (penyebab langsung)

Penyebab langsung yang dimaksudkan dimana suatu tindakan langsung yang terjadi, yang mengakibatkan kecacatanpada pasien akibat kealpaan seorang dokter pada diagnosis dan perawatan terhadap pasien. Secara hukum harus

dapat dibuktikan secara medis yang menjadi bukti penyebab langsung terjadinya malpraktik dalam kasus

manapun.(10)


5/22

fadhillah Syafitri

1102011091


Untuk berhasilnya suatu gugatan ganti-rugi berdasarkan malpraktek medik, maka harus ada hubungan kausal yang

wajar antara sikap-tindak tergugat (dokter) dengan kerugian (damage) yang menjadi diderita oleh pasien sebagai

akibatnya. Tindakan dokter itu harus merupakan penyebab langsung. Hanya atas dasar penyimpangan saja, belumlah

cuklup untuk mengajukan tutunyutan ganti-kerugian. Kecuali jika sifat penyimpangan itu sedemikian tidak wajar

sehingga sampai mencederai pasien. Namun apabila pasien tersebut sudah diperiksa oleh dokter secara edekuat,

maka hanya atas dasar suatu kekeliruan dalam menegakkan diagnosis saja, tidaklah cukup kuat untuk meminta

pertanggungjawaban hukumannya. (2)

d. Damage (kerugian)

Damage yang dimaksud adalah cedera atau kerugian yang diakibatkan kepada pasien. Walaupun seorang dokter atau

rumah sakit dituduh telah berlaku lalai, tetapi jika tidak sampai menimbulkan luka/cedera/kerugian (damage, injury,

harm) kepada pasien, maka ia tidak dapat dituntut ganti-kerugian. Istilah luka (injury) tidak saja dala bentuk fisik,

namun kadangkala juga termasuk dalam arti ini gangguan mental yang hebat (mental anguish). Juga apabila tejadi

pelanggaran terhadap hak privasi orang lain. (2)

Pasien/keluarga menaruh kepercayaan kepada dokter, karena: (6)1. Dokter mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menyembuhkan penyakit atau setidak-tidaknya

meringankan penderitaan.

2. Dokter akan bertindak dengan hati-hati dan teliti

3. Dokter akan bertindak berdasarkan standar profesinya.

4. Dokter dikatakan melakukan malpraktek jika:

a. Dokter kurang menguasai iptek kedokteran yang sudah berlaku umum dikalangan profesi kedokteran

b. Memberikan pelayanan kedokteran dibawah standar profesi (tidak lege artis)

c. Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan dengan tidak hati-hati

d. Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum

Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, maka ia hanya telah melakukanmalpraktek etik. Untuk dapat menuntut penggantian kerugian kerena kelalaian, maka penggugatan harus dapat

membuktikan adanya 4 unsur berikut:

- Adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien

- Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim dipergunakan

- Penggugat telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya

- Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar

Kadang-kadang penggugat tidak perlu membuktikan adanya kelalaian yang tergugat. Dalam hukum terdapat suatu

kaedah yang berbunyi Res Ipsa Loquitur, yang berarti faktanya telah berbicara, misalnya terdapatnya kain kasa yang

tertinggal di rongga perut pasien, sehingga menimbulkan komplikasi pasca bedah. Dalam hal ini maka dokter lah yang

harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.

Kelalaian dalam arti perdata berbeda dengan arti pidana. Dalam arti pidana (kriminil), kelalaian menunjukkan kepada

adanya suatu sikap yang sifatnya lebih serius, yaitu sikap yang sangat sembarangan atau sikap sangat tidak hati-hati

terhadap kemungkinan timbulnya resiko yang bisa menyebabkan orang lain terluka atau mati, sehingga harus

bertanggung jawab terhadap tuntutan kriminal oleh Negara.

Menurut W.L. Prosser dalam buku The Law of Torts yang dikutip oleh Dagi, T.F dalam tulisannya yang berjudul Cause

and Culpability di Journal of Medicine and Philosophy Vol. 1, No. 4, 1976, unsur malapraktik adalah (1) Adanya perjanjian

dokter-pasien; (2) Adanya pengingkaran perjanjian; (3) Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pengingkaran itu

dengan musibah yang terjadi; (4) Tindakan pengingkaran itu merupakan penyebab utama dari musibah dan; (5) Musibah

itu dapat dibuktikan keberadaannya.(mlpraktek: kapan dokter disebut malpraktek)

Adanya perjanjian. Unsur ini yang tersedia untuk digarap oleh pengacara kasus malapraktik. Perjanjian dokter-

pasien, oleh kalangan kedokteran di Indonesia disebut sebagai transaksi terapeutik (TT) atau ikatan untuk pengobatan.Oleh karena perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak menguntungkan pasien,

Ikatan Dokter Indonesia dengan SKB No. 319/88 yang dikuatkan oleh Menteri Kesehatan dengan Peraturan Menteri

Kesehatan (Permenkes) No. 595/89 tentang Persetujuan Tindakan Medik.


6/22

fadhillah Syafitri

1102011091


Sahnya perjanjian menurut KUHPer pasal 1320:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

- Suatu pokok persoalan tertentu; dan Suatu sebab yang tidak terlarang.

Namun, kalangan kedokteran menyadari bahwa pasien bukanlah dokter, sehingga setingkatnya kecakapan itu hampir

tidak mungkin. Oleh karena itu adalah suatu keharusan bagi dokter, untuk memberikan keterangan yang lengkap kepada

pasien tentang upaya penyembuhannya. Jelaslah bahwa dasar tindakan medik adalah adanya perjanjian atau kesepakatan.

Selain keadaan darurat, tanpa persetujuan tindakan medik, melakukan pengobatan atau pun pembedahan adalah

kejahatan. Malapraktik terjadi bila persetujuan itu tidak lengkap seperti tidak memberitahukan apa yang akan

dilakukan, risiko melakukannya dan risiko bila tidak melakukannya. Membuka perut (laparotomi) adalah suatu pokok

persoalan yang umum, melakukan pengangkatan usus buntu (apendektomi) adalah persoalan tertentu. Risiko melakukan

tindakan dibicarakan dengan jujur tanpa menakut-nakuti. Ia terbatas pada risiko yang lazim terjadi serta berhubungan

dengan tindakan ataupun fasilitas. Memindahkan anus ke perut (kolostomi) adalah risiko yang berhubungan dengan

tindakan medis misalnya kanker usus. Mati, bukan risiko yang akan disampaikan karena dapat terjadi kapan saja, apa puntindakan medis yang dilakukan serta berada di luar wewenang dokter. Memberikan harapan yang berkelebihan juga

malapraktik seperti menjanjikan bisa bermain bola dalam waktu 3 bulan, bagi seorang patah tulang (Nova 684/XIV 8

April 2001).

Walaupun demikian, hal itu membuktikan tidak mudah karena pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan. Bila

perawat bersaksi membantu dokter, maka perjanjian selalu akan benar. Adanya pengingkaran perjanjian. Unsur ini

adalah wewenang Komite Medik Rumah Sakit yang salah satu tugasnya adalah menyusun standar pelayanan dan

memantaunya (SK Dirjenyanmed 811/1993).

Pengingkaran perjanjian dapat terjadi di kedua pihak baik dokter atau pun pasien. Dokter melakukannya bila ia tidak

bertindak sesuai dengan kepatutan yaitu standar profesi dan menghormati hak pasien (UU Kesehatan No. 23/92 Pasal

53). Pasien melakukannya bila ia tidak konsisten berobat. Standar profesi merupakan topik yang terhangat di media. Iaadalah ukuran tertentu yang dapat dipakai sebagai patokan upaya kedokteran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, 2001). Patokan itu adalah upaya dokter dalam melakukan pengobatan dan menggunakan teknologi, sesuai dengan

kemampuan yang seharusnya dipunyainya. Ia berbeda untuk setiap komunitas dan domisili dokter, hingga memang tidak

akan mungkin akan ada standar Indonesia.

Standar di RSU tipe C yang hanya mempunyai spesialis umum tidak sama dengan RSU tipe B, dengan berbagai

superspesialis. Di RSU tipe C, patah tulang hanya akan ditarik (bone traction) sedangkan di RSU tipe B dengan pen.

Tumor yang dilihat dengan foto ronsen biasa, di RSU tipe B akan disidik dengan alat canggih seperti MRI. Diagnosis usus

buntu di Banda Aceh tahun 1986 dilakukan hanya dengan perabaan, sedangkan di saat yang sama di Jakarta dapat

dibantu dengan alat canggih seperti USG. Operasi usus buntu di Kalimantan, dilakukan dengan sayatan pada perut,

sedangkan di Jakarta dengan tusukan alat laparoskopi. Kecanggihan ini juga bernuansa malapraktik bila dilakukan dengan

membabi buta. Maka, yang paling berhak menentukan pengingkaran atas standar profesi adalah Komite Medik di rumah

sakit yang bersangkutan. Mereka mengetahui seperti mengenal tapak jarinya, standar komunitas dokternya dan

teknologi yang tersedia. Adanya sanksi terhadap dokter tersangka, adalah bukti akan pengingkaran perjanjian. Adanya

hubungan sebab akibat antara tindakan pengingkaran itu dengan musibah yang terjadi. Unsur ini juga wewenang Komite

Medik. Ia tidak ada bila terjadi pengingkaran perjanjian oleh pasien seperti tidak datang pada waktu yang ditetapkan,

tidak membeli obat yang diresepkan (pasien berhak meminta obat generik yang sama kandungannya), menolak dirawat

atau operasi, melanggar aturan yang ditetapkan seperti tidak boleh makan garam, makan tatkala harus puasa dan

sebagainya. Namun, ini bukan berarti tanpa kelalaian pasien, memutuskan adanya malapraktik menjadi mudah. Komite

medik harus memilah berbagai faktor lainnya seperti salah memberikan obat yang merupakan tanggung jawab rumah

sakit (Pikiran Rakyat , 10 November 2002) ataupun malapraktik rekanan, yang kebanyakan tidak memenuhi syarat

(Pikiran Rakyat 14 Juni 2002). Pengingkaran perjanjian itu merupakan penyebab musibah. Unsur ini adalah wewenangdokter lain yang setingkat dalam pendidikan dan pengalaman, berada di rumah sakit dan kota yang setingkat. Hal ini adil

karena ialah yang mengetahui komunitas dan teknologi yang tersedia untuk tersangka. Kesaksian ahli bedah konsultan

plastik bagi ahli bedah umum tentu tidak adil, sebagaimana ahli penyakit dalam yang bertugas di Irian dengan Surabaya.


7/22

fadhillah Syafitri

1102011091


Menurut Prosser, W.L. yang dikutip oleh Dagi, penyebab itu itu dapat berupa,

Apakah tindakan medis itu yang paling mungkin menyebabkan musibah (the nearest cause). Contohnya adalah

kasus Ny. A yang meninggal karena perdarahan akibat memasukkan alat pengukur tekanan pembuluh balik pusat

(Central Vena Pressure-CVP) pada urat nadi besar (http :/ /www. Suarapembaruan .com/ News /2004 /04 /04

/Utama /ut02 .htm) ;

Apakah tindakan medis itu merupakan penyebab musibah yang terakhir (the last human wrongdoer). Contohnya

adalah kasus Tn. A yang meninggal sesudah dua kali operasi. Operasi pertama yang meninggalkan kain kasa

menyebabkan infeksi hingga dibutuhkan operasi kedua. Operasi pertama adalah penyebab musibah sedangkan

yang kedua upaya penyelamatannya (Sinar, No. 4 tahun 1996).

Apakah dokter tersangka menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya musibah (condition necessary for

the injury). Contohnya adalah kasus Nn. S. Operasi pertama adalah pengangkatan kista ovarium (indung telur).

Operasi kedua adalah perbaikan usus yang bocor. Operasi pertama menciptakan kondisi yang memungkinkan

terjadinya musibah (Gatra 3, Februari 2001);

Apakah tindakan itu merupakan faktor penting dalam musibah (substantial factor). Contohnya adalah kasus Ny.A karena penusukan urat nadi besar merupakan penyebab langsung kematian;

Tindakan itu hanya penyebab yang terkait (justly attachable). Contohnya adalah nyeri dan sakit karena alat

operasi ginjal tertinggal dalam perut (Pikiran Rakyat 27, Maret 2003); Dan (6) tindakan itu menimbulkan

pengaruh yang akan memicu pengaruh lainnya atau menimbulkan pengaruh baru yang akhirnya menyebabkan

musibah (created a force which has remained active itself or created another force which remained active

until it directly caused the result or created a new active risk of being acted upon by active force which

causes the result). Contohnya adalah kasus Tn. A di mana kasa yang tertinggal menyebabkan infeksi yang

memerlukan operasi ulangan.

Penanganan (dokter dan kasus)Seorang dokter atau dokter gigi yang menyimpang dari standar profesi dan melakukan kesalahan profesi belum tentu

melakukan malpraktik medis yang dapat dipidana, malpraktik medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya

unsur culpa lata atau kalalaian berat dan pula berakibat fatal atau serius (Ameln, Fred, 1991). Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 359 KUHP, pasal 360, pasal 361 KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata dari dokter atau dokter

gigi.

Dengan demikian untuk pembuktian malpraktik secara hukum pidana meliputi unsur :

1) Telah menyimpang dari standar profesi kedokteran;

2) Memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat; dan

3) Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar pasal 359, pasal 360, KUHP.

Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan pasal 360 sebagai berikut :

1) Adanya unsur kelalaian (culpa).

2) Adanya wujud perbuatan tertentu .

3) Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain.

4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Tiga tingkatan culpa:

a. Culpa lata : sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono (gross fault or neglect)

b. Culpa levis : kesalahan biasa (ordinary fault or neglect)

c. Culpa levissima : kesalahan ringan (slight fault or neglect) (Black 1979 hal. 241)Dalam pembuktian perkara perdata, pihak yang mendalilkan sesuatu harus mengajukan bukti-buktinya. Dalam hal ini

dapat dipanggil saksi ahli untuk diminta pendapatnya. Jika kesalahan yang dilakukan sudah demikian jelasnya (res ipsa


8/22

fadhillah Syafitri

1102011091


loquitur, the thing speaks for itself) sehingga tidak diperlukan saksi ahli lagi, maka beban pembuktian dapat dibebankan

pada dokternya.

Berbagai kasus malpraktik medis yang diajukan gugatan secara perdata didasarkan pada ketentuan perbuatan

melanggar hukum ( onrechtmatige daad, tort) yang diatur dalam pasal 1365, pasal 1366, pasal 1367 KUH Perdata.

Berkaitan dengan ganti rugi ini juga diatur dalam pasal 55 UU Kesehatan sebagai berikut :

(1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam pembuktian perkara perdata, pihak yang mendalilkan sesuatu harus mengajukan bukti-buktinya. Dalam hal ini

dapat dipanggil saksi ahli untuk diminta pendapatnya. Jika kesalahan yang dilakukan sudah demikian jelasnya ( res ipsa

loquitur, the thing speaks for itself ) sehingga tidak diperlukan saksi ahli lagi, maka beban pembuktian dapat dibebankan

pada dokternya.

Namun demikian ada pula masyarakat yang melakukan penyelesaian melalui jalan lain yang dianggap lebih cepat yaitu

melalui mediasi yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan. Masalahnya disini jikadokter/dokter gigi tidak deal membayar ganti rugi maka kasus itu akan dipublikasikan dan dibawa ke pengadilan,

sehingga dokter/dokter gigi yang belum tentu melakukan kelalaian, yang tidak ingin namanya tercemar dan digugat ke

Pengadilan memilih deal dalam mediasi tersebut.

Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktianya dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

1) Cara langsung Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur adanya 4 D yakni :

a. Duty (kewajiban) Dalam hubungan perjanjian tenaga perawatan dengan pasien, tenaga perawatan haruslah bertindak

berdasarkan :

(1) Adanya indikasi medis

(2)

Bertindak secara hati-hati dan teliti(3) Bekerja sesuai standar profesi

(4) Sudah ada informed consent.

b. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)

Jika seorang tenaga perawatan melakukan asuhan keperawatan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak

melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka tenaga perawatan tersebut dapat

dipersalahkan.

(1) Direct Causation (penyebab langsung)

(2) Damage (kerugian)

Tenaga perawatan untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab (causal) dan

kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya., dan hal ini

haruslah dibuktikan dengan jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan tenaga perawatan.

Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan/harus diberikan

oleh si penggugat (pasien).

2) Cara tidak langsung Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan

mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur). Doktrin

res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:

a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai

b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawatan

c.

Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada contributory negligence.

Pencegahan (dokter dan Rumah Sakit)


9/22

fadhillah Syafitri

1102011091


Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga medis karena adanya malpraktek diharapkan tenaga

dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:

(a) Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya

(inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).

(b)

Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.

(c) Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.

(d) Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.

(e) Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.

(f) Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Pencegahan lainnya :

(a) Mempekerjakan dan melatih asisten dengan arahan langsung sampai asisten tersebut dapat memenuhi standar

kualifikasi yang ada.

(b) Mengambil langkah hati-hati untuk menghilangkan faktor resiko di tempat praktik.

(c)

Memeriksa secara periodik peralatan yang tersedia di tempat praktik.(d) Menghindari dalam meletakkan literatur medis di tempat yang mudah diakses oleh pasien. Kesalahpahaman dapat

mudah terjadi jika pasien membaca dan menyalahartikan literatur yang ada.

(e) Menghindari menyebut diagnosis lewat telepon.

(f) Jangan meresepkan obat tanpa memeriksa pasien terlebih dahulu.

(g) Jangan memberikan resep obat lewat telepon.

(h) Jangan menjamin keberhasilan pengobatan atau prosedur operasi yang ada.

(i) Rahasiakanlah sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia. Jangan membocorkan informasi yang ada kepada siapapun.

Rahasia ini hanya diketahui oleh dokter dan pasien.

(j) Simpanlah rekam medis secara lengkap, jangan menghapus atau mengubah isi yang ada.

(k)

Jangan menggunakan singkatan-singakatan atau simbol-simbol tertentu di rekam medis.(l) Gunakan formulir persetujuan yang sah dan sesuai Docu-books adalah alat bantu yang penting dalam menyimpan

surat persetujuan yang telah dibuat.

(m) Jangan mengabaikan pasienmu.

(n) Cobalah untuk menghindari debat dengan pasien tentang tarif dokter yang terlampau mahal. Buatlah diskusi dan

pengertian dengan pasien mengenai tarif dokter yang wajar.

(o) Pada tiap kali pertemuan, gunakanlah bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien. Jangan pernah menduga jika pasien

mengerti apa yang kita ucapkan.

(p) Jalinlah empati untuk setiap masalah yang dialami pasien, dengan ini tata laksana akan menjadi komprehensif.

(q) Jangan pernah berbohong, memaksa, mengancam, atau melakukan penipuan kepada pasien. Jangan mengakali

pasienmu. Jangan mengarang-ngarang cerita mengenai penyakit pasien.

(r) Jangan pernah melakukan pemasangan alat bantu, pengobatan atau tata laksana jika pasien masih berada dalam

pengaruh alkohol atau pengaruh pengobatan yang mengandung narkotika.

(s)

Jangan pernah menawarkan untuk membiayai pengobatan pasien dengan dana sendiri. Jika pengobatan yang

diberikan melebihi polis asuransi yang pasien miliki, maka jangan limpahkan kepada polis asuransi yang kita miliki.

(t) Jangan menjelek-jelekkan pasien atau teman sejawatmu.

(u) Jangan pernah ikut serta dalam gerakan tutup mulut.

MKEK dan MKDKI

MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran)adalah badan otonom IDI yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan

internal organisasi dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika kedokteran.

Dalam hal pengembangan dan pelaksaaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, MKEK wajib mendapat persetujuandalam forum Musyawarah Pimpinan Pusat.

MKEK dibentuk pada tingkat pusat, wilayah, dan cabang. MKEK di tingkat cabang dibentuk apabila dianggap perlu atas

pertimbangan dan persetujuan dari MKEK wilayah. MKEK bertanggung jawab kepada muktamar musyawarah wilayah dan

musyawarah cabang sesuai dengan tingkat kepengurusan. Masa jabatan MKEK sama dengan PB IDI Kepengurusan MKEK


10/22


11/22

fadhillah Syafitri

1102011091


a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan

dan

b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Dalam melaksanakan tugas MKDKI mempunyai wewenang:a) menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

b) menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan keduanya

c) memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

d) memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

e) menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

f) melaksanakan keputusan MKDKI

g) menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

h) menyusun buku pedoman MKDKI dan MKDKI-P

i) membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas MKDKI-P

j) membuat dan memberikan pertimbangan usulan pembentukan MKDKI-P kepada Konsil Kedokteran Indonesia

k) mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi tentang MKDKI dan dan MKDKI-P mencatat dan

mendokumentasikan pengaduan, proses pemeriksaan, dan keputusan MKDKI.

Disiplin KedokteranDisiplin kedokteran berarti kepatuhan menerapkan aturan-aturan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan

pelayanan. Lebih khusus lagi yaitu kepatuhan menerapkan kaidah-kaidah penatalaksanaan klinis yang mencakup penegakandiagnosis, tindakan pengobatan, menetapkan prognosis, dengan standar atau indikator dari Standar Kompetensi, Standar

Perilaku Etis, Standar Asuhan Medis dan Standar KlinisTujuan Penegakan Disiplin Kedokteran

Tujuan utama adalah untuk proteksi pasien. Tujuan lainnya yaitu untuk menjaga mutu dokter atau dokter gigi dan juga untuk

menjaga kehormatan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pelanggaran Disiplin

Sesuai putusan KKI No. 17/KKI/KEP/VIII/20061. Kegagalan penatalaksanaan pasien oleh karena:

- Ketidakcakapan (Incompetence)

- Kelalaian (Gross Negligence)

2. Perilaku tercela (menurut ukuran profesi)

3. Ketidaklayakan fisik dan mental (Unfit to practice)

Atau dengan kata lain

Tidak memenuhi:

1. Standard of care, Clinical Standard

2. Standard of competence

3. Standard of professional atitude

Proses Pengaduan PelanggaranTahap Penegakan Disiplin oleh MKDKI

Tahap 1: Investigational Stage (Tahap Investigasi)

Pengaduan (admission)

Verifikasi

Pemeriksaan awal oleh mpa

Investigasi (inquiry)

Tahap 2: Adjudicatory Stage (Pemeriksaan dan Keputusan)

Pemeriksaan disiplin oleh mpd

Pembuktian

Pengambilan keputusan

Tahap 3: Dispositional Stage (Penyampaian Keputusan)

pembacaan keputusan

pengajuan keberatan teradu (jika ada)

penyampaian keputusan kepada pihak terkait

Pelanggaran disiplin kedokteran adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan dalam penerapan disiplin ilmu

kedokteran/kedokteran gigi. Dokter/dokter gigi dianggap melanggar disiplin kedokteran bila :


12/22

fadhillah Syafitri

1102011091


1. Melakukan praktik dengan tidak kompeten

2. Tidak melakukan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dengan baik (dalam hal ini tidak mencapai standar-standar

dalam praktik kedokteran)

3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesinya

Yang termasuk pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi antara lain ketidakjujuran dalam berpraktik, berpraktikdengan ketidakmampuan fisik dan mental, membuat laporan medis yang tidak benar, memberikan "jaminan kesembuhan"

kepada pasien, menolak menangani pasien tanpa alasan yang layak, memberikan tindakan medis tanpa persetujuan

pasien/keluarga, melakukan pelecehan seksual, menelantarkan pasien pada saat membutuhkan penanganan segera,

mengistruksikan atau melakukan pemeriksaan tambahan/pengobatan yang berlebihan, bekerja tidak sesuai standar asuhan

medis, dsb.

Suatu pengaduan diputuskan menjadi kewenangan MKDKI apabila :

1. Dokter/dokter gigi yang diadukan telah terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.

2. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi yang diadukan terjadi setelah tanggal 6 Oktober 2004

(setelah diundangkannya UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)

3. Terdapat hubungan profesional dokter-pasien dalam kejadian tersebut

4. Terdapat dugaan kuat adanya pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi

Jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD)Setelah semua kelengkapan data pengaduan diterima, Anda akan mendapatkan tanda terima pengaduan (berisi nomor register

pengaduan). Setelah dilakukan verifikasi, pengaduan akan ditangani oleh Majelis Pemeriksa Awal ataupun Majelis PemeriksaDisiplin.

Sesuai UU Praktik Kedokteran, sanksi disiplin dalam keputusan MKDKI dapat berupa:1. Pemberian peringatan tertulis

2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP); dan/atau3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi

MKDKI dapat menangani permintaan ganti rugi/kompensasi yang diajukan terhadap dokter teradu:

1. MKDKI berwenang untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin oleh dokter/dokter gigi

2. MKDKI berwenang menetapkan sanksi disiplin kepada dokter/dokter gigi yang dinyatakan melanggar disiplin

kedokteran/kedokteran gigi

3.

MKDKI tidak menangani sengketa antara dokter dan pasien/keluarganya4. MKDKI tidak menangani permasalahan ganti rugi yang diajukan pasien/keluarganya

Keputusan MKDKI bersifat final dan mengikat dokter/dokter gigi yang diadukan, KKI, Departemen Kesehatan, Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota, serta instansi terkait. Dokter/dokter gigi yang diadukan dapat mengajukan keberatan terhadap

keputusan MKDKI kepada Ketua MKDKI dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakan atau diterimanya

keputusan tersebut dengan mengajukan bukti baru yang mendukung keberatannya.

2] Memahami dan menjelaskan rekam medis

Definisi

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,

tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter ataudokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.

Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang,

catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging),

dan rekaman elektro diagnostik

Rekam medis juga merupakan kompilasi fakta tentang kondisi kesehatan dan penyakit seorang pasien yang meliputi:

- data terdokumentasi tentang keadaan sakit sekarang dan waktu lampau

- pengobatan yang telah dan akan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional secara tertulis.

- Secara umum, informasi yang tercantum dalam rekam medis seorang pasien harus

- meliputi:

- Siapa (Who) pasien tersebut dan Siapa (Who) yang memberikan pelayanan kesehatan/medis

- Apa (What), Kapan (When) , Kenapa (Why) dan Bagaimana (How) pelayanan kesehatan/medis diberikan

- Hasil akhir atau dampak (Outcome) dari pelayanan kesehatan dan pengobatan


13/22

fadhillah Syafitri

1102011091


Komponen

Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan sekurang-kurangnya:

a. Identitas pasien

b. Tanggal dan waktu

c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit

d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik

e. Diagnosis

f. Rencana penatalaksanaan

g. Pengobatan dan/atau tindakan

h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

i. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik dan

j. Persetujuan tindakan yang diperlukan.

Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari:

a. Point a-gb. Persetujuan tindakan bila diperlukan

c. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan

d. Ringkasan pulang (discharge summary)

e. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan.

f. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu dan

g. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik

Resume akhir

Resume ini dibuat segera setelah pasien dipulangkan. Isi resume harus singkat, menjelaskan informasi penting tentang

penyakit, pemeriksaan yang dilakukan dan pengobatannya.Isinya antara lain:

a. Mengapa pasien masuk RS (anamnesis).

b. Hasil penting pemeriksaan fisik diagnostik, laboratorium, rontgen, dan lain-lain.

c. Pengobatan dan tindakan operasi yang dilaksanakan.

d. Keadaan pasien waktu keluar (perlu berobat jalan, mampu untuk bekerja, dll)

e. Anjuran pengobatan dan perawatan (nama obat dan dosisnya, tindakan pengobatan lain, dirujuk kemana, perjanjian

untuk datang lagi, dll)

Tujuan pembuatan resume:

a. Untuk menjamin kontinuitas pelayanan medik dengan kualitas yang tinggi serta bahan yang berguna bagi dokter pada

waktu menerima pasien untuk dirawat kembali.

b. Bahan penilaian staf medik RS

c.

Untuk memenuhi permintaan dari badan-badan resmi atau perseorangan tentang perawatan seorang pasien.

Misalnya, dari perusahaan Asuransi (setelah persetujuan Direktur)

d. Sebagai bahan informasi bagi dokter yang bertugas, dokter yang mengirim dan dokter konsultan.

Untuk pasien yang meninggal dibuat laporan sebab kematian.

Fungsi Rekam Medis

a. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberi

pelayanan, pengobatan dan perawatan pasien.

b.

Sebagai dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada pasien.c. Sebagai bukti tertulis atas segala pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien

berkunjung/dirawat di rumah sakit.

d. Sebagai dasar analisis, studi, evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien.


14/22

fadhillah Syafitri

1102011091


e. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

f.

Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.

g. Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien.

h. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan.

Pemanfaatan rekam medis harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga

kerahasiaannya. Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan

pasien, bila dilakukan untuk kepentingan negara.

Tujuan Rekam Medis

Tujuan Rekam Medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan

kesehatan . Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar , maka tertib administrasi tidak

akan berhasil Kegunaan Rekam Medis antara lain:

(1) Aspek Administrasi : Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan

berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan perawat dalam mencapai tujuan pelayanankesehatan.

(2) Aspek Medis : Catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang

harus diberikan kepada pasien.

Contoh : Identitas pasien name, age, sex, address, marriage status, etc.

Anamnesis fever how long, every time, continuously, periodic?

Physical diagnosis head, neck, chest, etc.

Laboratory examination, another supporting examination. Etc

(3) Aspek Hukum : Menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan , dalam rangka usaha

menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan.

(4)

Aspek Keuangan : Isi Rekam Medis dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya pembayaran pelayanan.Tanpa adanya bukti catatan tindakan/pelayanan , maka pembayaran tidak dapat dipertanggungjawabkan

(5) Aspek Penelitian: Berkas Rekam medis mempunyai nilai penelitian , karena isinya menyangkut data/informasi yang

dapat digunakan sebagai aspek penelitian .

(6) Aspek Pendidikan : Berkas Rekam Medis mempunyai nilai pendidikan , karena isinya menyangkut

data/informasi tentang kronologis dari pelayanan medik yang diberikan pada pasien

(7) Aspek Dokumentasi : Isi Rekam medis menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai

sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan sarana kesehatan

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka rekam medis mempunyai kegunaan yang sangat luas yaitu:

(1) Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberikan

pelayanan kesehatan

(2) Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien

(3)

Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan , perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien

berkunjung/dirawat di Rumah sakit

(4) Sebagai bahan yang berguna untuk analisa , penelitian dan evaluasi terhadap program pelayanan serta kualitas

pelayanan

Contoh : Bagi seorang manajer :

Berapa banyak pasien yang dating ke sarana kesehatan kita ? baru dan lama ?

Distribusi penyakit pasien yang dating ke sarana kesehatan kita

Cakupan program yang nantinya di bandingkan dengan target program

(5)

Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan yang terlibat(6) Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan pengembangan program , pendidikan dan penelitian

(7)

Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan kesehatan

(8) Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta bahan pertanggungjawaban dan laporan


15/22

fadhillah Syafitri

1102011091


Penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan

Rekam medis pasien rawat inap di RS wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung

dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.

Setelah batas 5 tahun, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan

medik.

Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik harus disimpan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung dari

tanggal dibuat ringkasan tersebut.

Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non RS wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2

tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Setelah batas waktu tersebut rekam medis dapat

dimusnahkan.

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka

dalam hal:

a. Untuk kepentingan kesehatan pasienb. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan.

c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri

d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan

e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Sebelum dimusnahkan, berkas tersebut harus:

a. Diambil informasi-informasi utama

b. Menyimpan berkas anak-anak hingga batas usia tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Menyimpan berkas rekam medik/RM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Inggris, Departemen Kesehatan

merekomendasikan masa retensi RM, minimun: RM obstetri 25 tahun.

RM anak-anak dan usia muda disimpan sampai ulang tahun ke-25 atau 8 tahun sesudah kunjungan terakhir.

RM pasien gangguan mental, 20 tahun sesudah dokter yang merawat menyatakan sudah sembuh.

RM yang lain, 8 tahun dan resume akhir dibuat.

Rekam medis mempunyai 2 bagian yang perlu diperhatikan yaitu bagian pertama adalah tentang INDIVIDU: suatu

informasi tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan dan sering disebut PATIENT RECORD,

bagian kedua adalah tentang MANAJEMEN: suatu informasi tentang pertanggungjawaban apakah dari segi manajemen

maupun keuangan dari kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan

3]Memahami dan menjelaskan inform consent

Definisi

Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya

setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien

tersebut.

Persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak membebaskan dokter dari

tuntutan jika dokter melakukan kelalaian. Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga

terdekatnya, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351.

Komponen

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah:1. Diagnosa yang telah ditegakkan.

2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.

3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.


16/22

fadhillah Syafitri

1102011091


4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut.

5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain.

6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.

Secara rutin para dokter memberikan informasi kepada pasien tentang risiko risiko dari tindakan medik yang diusulkan.

Ini terutama merupakan bagian terpenting dari Informed Consent. Dokter harus mengungkapkan 4 aspek risiko, yaitu:

- Sifat dari risiko ( the nature of the risk )

- Kepentingan dari risiko ( the magnitude of the risk )

- Kemungkinan timbulnya risiko itu ( the probability that the risk might materialize )

- Segera tidaknya akan timbul risiko ( the imminence of risk materialization )

Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan persetujuan tindakan kedokteran adalah:

1. Dalam keadaan gawat darurat (emergensi), dimana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa.

2. Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya.

Pihak Yang Berhak Menyatakan Persetujuan:1. Pasien sendiri (bila telah berumur 21 tahun atau telah menikah)

2. Bagi pasien di bawah umur 21 tahun diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut: (1) Ayah/ibu kandung, (2)

Saudara-saudara kandung.

3. Bagi yang di bawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir diberikan

oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: (l) Ayah/ibu adopsi, (2) Saudara-saudara kandung, (3) Induk semang.

4. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: (1)

Ayah/ibu kandung, (2) Wali yang sah, (3) Saudara-saudara kandung.

5. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampuan (curatelle), diberikan menurut urutan hak sebagai berikut: (1)

Wali, (2) Curator.

6. Bagi pasien dewasa yang telah menikah/orang tua, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: a.Suami/istri, b. Ayah/ibu kandung, c. Anak-anak kandung, d. Saudara-saudara kandung.

Wali: yang menurut hukum menggantikan orang lain yang belum dewasa untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan

hukum atau yang menurut hukum menggantikan kedudukan orang tua. Induk semang : orang yang berkewajiban untuk

mengawasi serta ikut bertanggung jawab terhadap pribadi orang lain seperti pimpinan asrama dari anak perantauan atau

kepala rumah tangga dari seorang pembantu rumah tangga yang belum dewasa.

Skema Pelaksanaan Informed Consent


17/22

fadhillah Syafitri

1102011091


Fungsi

Fungsi Informed Consent:

a. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara

medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya.

b.

Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik

modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko

Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter

Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan

Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

Informed Consent mengandung 4 buah komponen yaitu:

- Pasien harus mempunyai kemampuan ( capacity or ability ) untuk mengambil keputusan.

-

Dokter harus memberi informasi mengenai tindakan yang hendak dilakukan, pengetesan, atau prosedur, termasukjuga manfaat dan risikonya dan kemungkinan adanya manfaat dan risiko yang mungkin terjadi.

- Pasien harus dapat memahami informasi yang diberikan.

- Pasien harus secara sukarela memberikan izinnya, tanpa adanya paksaan atau tekanan.

Dasar Informed Consent adalah:

1) Hubungan dokter-pasien yang berdasarkan atas kepercayaan

2) Hak otonomi atau menentukan sendiri atas dirinya sendiri

3) Adanya hubungan perjanjian antara dokter pasien.

Ada 2 bentuk Persetujuan Tindakan Medis, yaitu : Implied Consent (dianggap diberikan)

Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis

tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien. Demikian pula pada kasus emergency sedangkan dokter

memerlukan tindakan segera sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak

ada ditempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter.

Expressed Consent (dinyatakan)

Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat invasive dan mengandung resiko,

dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis, atau yang secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat

izin operasi.

isi Inform consent

(1) Threshold elements

Elemen ini sebenarnya tidak tepat dianggap sebagai elemen, oleh karena sifatnya lebih ke arah syarat, yaitu

pemberi consent haruslah seseorang yang kompeten (cakap). Kompeten disini diartikan sebagai kapasitas untuk

membuat keputusan medis. Kompetensi manusia untuk membuat keputusan sebenarnya merupakan suaut kontinuum,

dari sama sekali tidak memiliki kompetensi hingga memiliki kompetensi yang penuh diantaranya terdapat berbagai

tingkat kompetensi membuat keputusan tertentu.

Secara hukum seseorang dianggap cakap (kompeten) apabila telah dewasa, sadar dan berada dalam keadaan mental

yang tidak di bawah pengampuan. Dewasa diartikan sebagai usia telah mencapai 21 tahun atau telah pernah menikah.

Sedangkan keadaan mental yang dianggap tidak kompeten adalah apabila mempunyai penyakit mental sedemikian

rupa sehingga kemampuan membuat keputusan menjadi terganggu.(2) Information elements

Terdiri dari dua bagian yaitu, disclosure (pengungkapan) danunderstanding (pemahaman). Elemen ini berdasarkan

pemahaman yang adekuat membawa konsekuensi kepada tenaga medis untuk memberikan informasi (disclosure)


18/22

fadhillah Syafitri

1102011091


sedemikian rupa sehingga pasien dapat mencapai pemahaman yang adekuat. Dalam hal ini, seberapa baik informasi

harus diberikan kepada pasien, dapat dilihat dari 3 standar, yaitu :

Standar Praktik Profesi : Bahwa kewajiban memberikan informasi dan kriteria keadekuatan informasi

ditentukan bagaimana biasanya dilakukan dalam komunitas tenga medis. Dalam standar ini ada kemungkinan

bakebiasaan tersebut di atas tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial setempat, misalnya resiko yang tidak

bermakna (menurut medis) tidak diinformasikan, padahal mungkin bermakna dari sisi sosial pasien.

Standar Subyektif : Bahwa keputusan harus didasarkan atas nilai-nilai yang dianut oleh pasien secara pribadi,

sehingga informasi yang diberikan harus memadai untuk pasien tersebut dalam membuat keputusan.

Kesulitannya adalah mustahil (dalam hal waktu/kesempatan) bagi profesional medis memahami nilai-nilai yang

secara individual dianut oleh pasien.

Standar pada reasonable person : Standar ini merupakan hasil kompromi dari kedua standar sebelumnya, yaitu

dianggap cukup apabila informasi yang diberikan telah memenuhi kebutuhan umumnya orang awam.

Consent elements

Elemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, voluntariness (kesukarelaan, kebebasan) dan authorization (persetujuan).

Kesukarelaan mengharuskan tidak ada tipuan, misrepresentasi ataupun paksaan. Pasien juga harus bebas daritekanan yang dilakukan tenaga medis yang bersikap seolah-olah akan dibiarkan apabila tidak menyetujui

tawarannya

Prosedur

Ruang lingkup dan materi informasi yang diberikan tergantung pada pengetahuan medis pasien saat itu. Jika

memungkinkan, pasien juga diberitahu mengenai tanggung jawab orang lain yang berperan serta dalam pengobatan

pasien.

Di Florida dinyatakan bahwa setiap orang dewasa yang kompeten memiliki hak dasar menentukan tindakan medis atas

dirinya termasuk pelaksanaan dan penghentian pengobatan yang bersifat memperpanjang nyawa. Beberapa pengadilan

membolehkan dokter untuk tidak memberitahukan diagnosis pada beberapa keadaan. Dalam mempertimbangkan perlutidaknya mengungkapkan diagnosis penyakit yang berat, faktor emosional pasien harus dipertimbangkan terutama

kemungkinan bahwa pengungkapan tersebut dapat mengancam kemungkinan pulihnya pasien.

Pasien memiliki hak atas informasi tentang kecurigaan dokter akan adanya penyakit tertentu walaupun hasil

pemeriksaan yang telah dilakukan inkonklusif. Hak-hak pasien dalam pemberian inform consentadalah:

Hak atas informasi Informasi yang diberikan meliputi diagnosis penyakit yang diderita, tindakan medik apa

yang hendak dilakukan, kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk

mengatasinya, alternatif terapi lainnya, prognosanya, perkiraan biaya pengobatan.

Hak atas persetujuan (Consent) Consent merupakan suatu tindakan atau aksi beralasan yg diberikan tanpa

paksaan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan cukup tentang keputusan yang ia berikan ,dimana orang

tersebut secara hukum mampu memberikan consent. Kriteria consent yang syah yaitu tertulis, ditandatangani

oleh klien atau orang yang betanggung jawab, hanya ada salah satu prosedur yang tepat dilakukan, memenuhi

beberapa elemen penting, penjelasan tentang kondisi, prosedur dan konsekuensinya. Hak persetujuan atas

dasar informasi (Informed Consent).

a. Hak atas rahasia medis

b. Hak atas pendapat kedua (Second opinion)

c. Hak untuk melihat rekam medik

d. Hak perlindungan bagi orang yg tidak berdaya (lansia, gangguann mental, anak dan remaja di bawah umur)

e. Hak pasien dalam penelitian

Hak pasien membuat keputusan sendiri untuk berpartisipasi, mendapatkan informasi yang lengkap, menghentikan

partisipasi dalam penelitian tanpa sangsi, bebas bahaya, percakapan tentang sumber pribadi dan hak terhindar

dari pelayanan orang yang tidak kompeten.a. Hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit

b.

Hak memperoleh pelayanan yg adil dan manusiawi


19/22

fadhillah Syafitri

1102011091


c. Hak memperoleh pelayanan keperawatan dan asuhan yang bermutu sesuai dengan standar profesi

keperawatan tanpa diskriminasi

d. Hak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yg berlaku

di rumah sakit

5. Hak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas

tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yg jelas tentang penyakitnya

6. Hak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis

7. Hak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien

lainnya

8. Hak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit

9. Hak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya

10. Hak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual

11. Hak didampingi perawat atau keluarga pada saat diperiksa dokter

Tujuan Informed Consent:

a. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara

medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya.

b. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik

modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko

4]Memahami dan menjelaskan malpraktik dalam islam

Hukum berobat dalam islam

Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majma al -Fiqh al-Islami,hukum berobattergantung pada keadaan dan kondisi

pasien:a. Berobat menjadi Wajib jika tidak dilakukan akan mengancam jiwa, atau kehilangananggota tubuhnya, atau akan

menjadi lemah, atau penyakitnya akan dapat menulariorang lain.

b. Berobat hukumnya sunnah jika tidak dilakukan akan menjadikan tubuhnya lemahnamun tudak separah kondisi yang

diatas..

c. Berobat hukumnya mubah jika tidak sampai pada kedua kondisi diatas.

d. Berobat hukumnya makruh jika dengan berobat ditakutkan akan mengalami keadaanyang lebih buruk daripada

dibiarkan saja.

kami katakan: Dan dalam masalah ini, pendapat yang lebih tepat insya Allah adalah pendapat mayoritas ulama yang

menyatakan disunnahkannya berobat. Dalilnya adalah hadits Usamah bin Syarik radhiallahu anhu dia berkata: Para orang Arab

baduwi berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami ini harus berobat (jika sakit)? Beliau menjawab:

Ya wahai sekalian hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit

melainkan menciptakan juga obat untuknya kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, Penyakit apakah itu wahai

Rasulullah? Beliau menjawab: Yaitu penyakit tua (pikun). (HR. Abu Daud no. 3357 dan At-Tirmizi no. 1961)

Sabda beliau [berobatlah kalian] adalah perintah dan hukum asal perintah adalah wajib. Hanya saja hukum wajib di

sini dipalingkan kepada hukum sunnah dengan hadits Ibnu Abbas dimana dia berkata kepada Atha bin Abi Rabah:

Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Jawabku; Tentu. Dia berkata:

Wanita berkulit hitam ini, dia pernah menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, Sesungguhnya aku

menderita epilepsi dan auratku sering tersingkap (ketika sedang kambuh), maka berdoalah kepada Allah untuk

(menyembuhkan)ku. Beliau bersabda: Jika kamu berkenan, bersabarlah maka bagimu surga, dan jika kamu berkenan,

maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Ia berkata, Baiklah aku akan bersabar. Wanita itu


20/22

fadhillah Syafitri

1102011091


berkata lagi, Tapi jika kambuh, auratku sering tersingkap. Maka tolong berdoalah kepada Allah agar (auratku) tidak

tersingkap. Maka beliau mendoakan untuknya. (HR. Al-Bukhari no. 5220 dan Muslim no. 4673)

Maka hadits ini tegas menunjukkan tidak wajibnya berobat. Karena seandainya berobat itu wajib, niscaya Nabi

shallallahu alaihi wasallam akan mendoakannya atau menyuruhnya berobat dan bukannya menganjurkan dia untuk

bersabar. Wallahu Alam.

Hukum berobat kepada ahlinya dalam islam

Orang yang mengobati, seperti dokter bertanggung jawab terhadap cara maupun obat yang diberikan kepada si

sakit.

Rasulullah SAW. bersabda : "Barang siapa mengobati seseorang, sedangkan dia tidak mengetahui tentang

pengobatan sebelumnya, maka dialah yang bertanggung jawab." H.R. Abu Dawud, Nasaa-i dan Ibnu Majah.

Pengertian ilmuththib dimana orang yang memilikinya disebut thabib (dokter) menurut bahasa arab mempunyai

beberapa makna : Sesuatu yang dapat membawa kebaikan. Jadi thabib(dokter) berarti orang yang dapat

memperbaiki secara umum. Keahlian dan kepintaran. Jadi thabib adalah orang yang memiliki keahlian dan

kepintaran. Adat atau tradisi. Jadi thabib maksudnya adalah orang yang berpegang pada adat (tradisi). Sihiratau guna-guna. Jadi thabib berarti orang yang melakukan sihir atau guna-guna terhadap orang lain. Pengertian

yang dipakai pada makna di atas adalah kesembuhan, kebaikan yang dilakukan seseorang atas dasar keahlian

maupun berdasarkan tradisi yang telah berlangsung selama ini, sehingga seolah-olah si sakit telah disihir

menjadi sembuh.

Dari segi hukum hadis di atas menegaskan bahwa seseorang yang telah bertindak ceroboh mengobati orang

sakit sedangkan dirinya tidak mempunyai keahlian dalam hal mengobati, maka segala akibat yang terjadi sebab

pengobatan itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Dalam hubungan antara thabib (dokter), si sakit (pasien), pengobatan yang dilakukan dan hasil pengobatan itu

sendiri, dapat dibagi kepada 5 (lima) kategori :

a)

Dokter ahli yang memberikan pengobatan yang sesuai dengan penyakit si sakit, tetapi menimbulkakemudlaratan bagi si sakit, maka dokter tersebut tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya terhadap

akibat yang timbul dari pengobatannya tersebut. Misalnya : Seorang dokter mengkhitan seorang pada

waktu yang tepat, anak tersebut sudah masanya dan pantas untuk dikhitan dan obat yang diberikan serta

cara pengobatan (pelaksanaan)nya benar. Jika terjadi kelainan atau cacat pada anak tersebut, si dokter

tidak dapat dituntut atas akibat khitan yang dilakukannya.

b) Dokter tidak ahli tetapi mengetahui tentang pengobatan penyakit yang diderita si sakit dan akibatnya

menimbulkan kemudlaratan bagi si sakit. Dalam hal ini, jika si sakit atau keluarganya mengetahui bahwa

dokter tersebut bukan ahlinya tetapi mengizinkan si dokter melakukan pengobata, maka si dokter tidak

dapat ditintut atas akibat yang ditimbulkan oleh pengobatan yang dilakukannya itu. Namun jika si sakit

menyangka seseorang itu dokter yang ahli, lalu mengizinkan orang itu untuk mengobatinya, maka segala

akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang diperbuat orang itu (si dokter) menjadi tanggung jawabnya

si dokter / yang mengobati.

c)

Dokter ahli yang diizinkan (diminta) untuk mengobati si sakit, lalu ia mempergunakan obat dan cara

pengobatan yang benar tetapi tangannya tersalah (salah pegang / salah bagian), maka si dokter dapat

dituntut karena kesalahannya tersebut.

d) Dokter ahli dan pintar membuat ramuan obat, lalu ia melakukan penelitian dan melakukan pengobatan

berdasarkan hasil penelitiannya tersebut (hasil ijtihadnya) dan ternyata salah sehingga mengakibatkan

kematian. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ulama A : Si dokter diwajibkan membayar diyat atas

kematian tersebut kepada keluarganya yang ditinggalkan, dan Ulama B : Diyat atas kematian tersebut

menjadi tanggung jawab negara.

e)

Dokter ahli melakukan pengobatan dengan benar dan tepat, akan tetapi menimbulkan akibat sampingan yangkecil dan hal ini dilakukannya tanpa seizin si sakit atau walinya. Dalam hal ini si dokter dapat dituntut

karena pengobatan yang dilakukannya itu tanpa sepengetahuan si sakit. Jika pengobatan itu dilakukannya

dengan izin si sakit ataupun walinya, maka si dokter bebas dari tanggung jawab akibatnya.


21/22

fadhillah Syafitri

1102011091


Perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam islam

A. Pengertian Khilaf

Menurut beberapa bahasa khilaf dapat diartikan sebagai berikut :

a.

Khilaf Kamus Besar Bahasa Indonesia ; keliru; salah (yg tidak disengaja); kekhilafan ; kekeliruan; kesalahan yg

tidak disengaja: dapat saja terjadi dl pergaulan sehari hari.

b. Khilaf Kamus Seasite : salah; tidak benar; keliru. Definisi Inggris : error, mistake. Contoh : Maaf, saya telah

membuat KEKHILAFAN yang besar : Sorry, I have made a big MISTAKE.

c. Khilaf didalam bahasa Ibrani, kata khilaf adalah sh@gagah (baca: sheg-aw-gaw) .Pakar bahasa Indonesia

menterjemahkan kata tersebut sebagai khilaf, tidak disengaja, tidak sengaja, tidak deketahui dan sesat.

Khilaf perbuatan salah yang tidak disengaja, Bukan perbuatan yang melalui proses pemikiran apalagi direncanakan

sebelumnya dan bukan yang dilakukan berulang-ulang. khilaf haruslah diikuti dengan rasa penyesalan yang mendalam

dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Misalnya : ketika seseorang sedang menjalankan ibadah puasa tidak sengaja

makan dan minum dan lupa kalau dia sedang berpuasa (dia melakukannya tanpa sadar dan tak direncanakan

sebelumnya), ketika dia ingat kalau dirinya sedang berpuasa maka timbullah rasa penyesalan dan janji tidakmengulanginya lagi. Didalam kasus ini puasa orang tersebut tidak batal, seperti sabda Rosulullah :

: ( , ,

, ) Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa

lupa bahwa ia sedang shaum, lalu ia makan dan minum, hendaknya ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya ia telah

diberi makan dan minum oleh Allah." Muttafaq Alaihi

B. Khilaf Dalam Konsep Akhlak

Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawaih, Al Gazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah

perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran

terlebih dahulu.

Selain itu juga disyariatkan, bahwa suatu perbuatan dapat dinilai baik jika timbulnya perbuatan itu dengan mudah

sebagai suatu kebiasaan tanpa memerlukan pemikiran. Mengenai syariat tersebut, Asmara AS menegaskan bahwa dalam

menetapkan suatu perbuatan, itu lahir dalam kehendak dan disengaja sehingga dapat nilai baik atau buruk ada dua syarat

yang perlu diperhatikan (Asmara,1994:11).

a) Situasi memungkinkan adanya pilihan (bukan karena paksaan) adanya kemauan bebas, sehingga tidak dilakukan

dengan sengaja.

b) Tahu apa yang dilakukan yakni mengenai nilai baik buruknya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan baik atau buruk manakala memenuhi syarat-syarat di atas. Dalam Islam, faktor

kesengajaan merupakan penentu tingkah laku dalam penetapan nilai tingkah laku/tindakan seseorang. Seorang muslimtidak berdosa karena melanggar syariat, jika ia tidak tahu bahwa ia berbuat salah menurut hukum Islam. ]

Menurut firman Allah SWT. pada surat Al-Baqarah ayat 286 :

Ya Tuhan kami janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau bersalah (QS. Al-Baqarah: 286)

Menyimak hadits dan ayat di atas, perbuatan seseorang karena khilaf, lupa, bersalah atau terpaksa, tidak dapat dinilai

baik atau buruk. Atau tidak dapat dikatakan perbuatan itu akhlak. Alasannya :

1) Khilaf adalah perbuatan yang tidak melekat pada diri seseorang. (tidak berulang-ulang)

2) Khilaf adalah perbuatan yang tidak berdasarkan kesadaran.

3) Khilaf tidak termasuk Perbuatan baik atau buruk.

4) Khilaf tidak bisa menjadi kepribadian.5) khilaf dilakukan tidak atas dasar pilihan.

6) Khilaf perbuatan yang bersifat alami.

C. Penyalahgunaan Kata Khilaf


22/22

fadhillah Syafitri

1102011091


Kata khilaf sering kita dengar disekitar kita. Kata khilaf merupakan kata sakti untuk berkelit dari kesalahan. Sering kali

seseorang mengaku khilaf saat berbuat salah. Sering kali kita mengatakan khilaf saat kita menyakiti orang lain atau

berbuat yang kurang baik kepada saudara seiman ataupun kepada orang-orang disekitar kita

Contoh yang sangat hebat, seorang anak laki-laki bilang khilaf kepada orang tua pacarnya saat sang pacar ternyata

hamil! Masya Allah Khilaf ya? Kenapa mengatakan khilaf. Padahal kegiatan yang mereka lakukan adalah jenis kegiatan

yang melibatkan alam sadar sepenuhnya (ini jelas sengaja), bukan tindakan impulsif seperti saat kita membantah

tuduhan yang tidak kita lakukan.

Pengakuan dan pembuktian dalam islam

Pengakuan adalah mengabarkan suatu hak pada orang lain, Menurut Salam Madzkur pengakuan adalah adanya hak orang

lain atas diri pengaku itu, baik pemberitahuan itu dengansesuatu katakata maupun dengan apa-apa yang disamakan

hukumnya dengan katakatawalupun pengakuan itu untuk yang akan datang. Macam-macam pengakuan. Pengakuanditinjau

dari segi pelaksanaanya dibagi menjadi tiga;

Ikrar dengan kata-kata; Pengakuan yang diucapkan dimuka sidang dapat dijadikanalat bukti dan dijadikan

hujjah bagi orang yang berikrar Dan jika diucapkan diluar sidang maka tidak dapat dijadikan alat bukti; Ikrar dengan syarat; Apabila seseoang tidak dapat bicara(bisu) maka ikrar baginya dapat dilakuakn dengan

isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapatdipahami oleh umum;

Ikrar dengan tulisan ; Ikrar dengan tulisan, semula tidak dibenarkan dengan alasandan mungkin dapat dihapus

atau ditambah. Akan tetapi, mengingat saat ini telahterdapat berbagai cara untuk membedakan antara tulisan

asli dan palsu

Pengakuan (Al Iqraar) menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut syara, pengakuan didefinisikan

sebagai berikut:

Pengakuan menurut syara adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui

kebenaran tersebut.Dasar hukum tentang iqraar (pengakuan) ini terdapat dalam Al-Quran, Sunah dan Ijma. Adapun sumber dari Al-Quran

tercantum dalam:

a. Surat An-Nisaa ayat 135

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena

Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. {Terjemah Al-Quran Surat An-Nisaa

ayat 135}

b. Penyaksian seseorang atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai suatu pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya.

Surat Ali Imran ayat 81: Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: Sungguh, apa saja yang

Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa

yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya . Allah berfirman:

Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab: Kami

mengakui. Allah berfirman: Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.

{Terjemah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 81}

c. Sumber hukum dari Sunah terdapat dalam hadis Maiz yang datang kepada Nabimengakui perbuatannya, dan hadis

tentang kisah Al Asif, dan ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam bab zina. Dalam hadis Al Asif Nabi bersabda:

dan pergilah kamu hai Unaisuntuk memeriksa isterinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah

dia. (Muttafaq Alaih)

d. Disamping Al-Quran dan Sunah, para ulama bahkan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan,

karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan

pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seorang yang berakal sehat tidak melakukan kebohongan yang

akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu, pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakansebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana, termasuk jarimah qishash dan diat.

Documents

skenario 1 Malpraktek