SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DASAR

7/23/2019 SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DASAR

1/23

Manajemen Kesehatan : Seri Pedoman Kerja Puskesmas c

Hatmoko, Lab IKM PSKU Unmul Samarinda

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DASAR

PUSKESMAS

Materi Kuliah:Manajemen Kesehatan

Mahasiswa Program Studi Kedokteran

Universitas Mulawarman

oleh:

Hatmoko

Staf Pengajar Lab IKM PSKU Unmul

Samarinda

2006

[ edisi cetak pdf format ]


2/23

Manajemen Kesehatan : Seri Pedoman Kerja Puskesmas i


Sekapur Sirih

Puji syukur ke hadlirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga

Uraian Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas sebagai bagian Mata Kuliah

Manajemen Kesehatan ini dapat tersusun.

Uraian ini merupakan panduan bagi para mahasiswa Program Studi Kedokteran

Umum Universitas Mulawarman agar dalam proses perkuliahan dapat terarah sesuai

Pedoman Program Studi Kedokteran Umum di Bidang Manajemen Kesehatan.

Tak dapat dipungkiri bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi,

berdampak kepada sistem pelaksanaan Pemerintahan khususnya di jajaran Pemerintah

Daerah Tingkat II yang berpengaruh terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang

Kesehatan. Kondisi ini memicu jajaran Kesehatan di semua tingkat struktural untuk

membenahi sistem manajerial dan pendekatan-pendekatan lintas sektoral, khususnya

dengan Pemerintah Daerah agar program Kesehatan mendapat perhatian dan dana yang

layak.

Terkait struktur Kesehatan yang menempatkan Puskesmas sebagai garda terdepan layanan

kesehatan tingkat dasar, maka materi Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

menjadi keharusan untuk dikuasai oleh para calon dokter agar nantinya sebagian lulusan

yang bertugas di Puskesmas dapat menerapkan ilmunya bahkan diharapkan bisa

mengembangkan Puskesmas menjadi unit layanan kesehatan yang berkualitas.

Penulis menyadari, uraian ini jauh dari sempurna, baik materi maupun penyajiannya,

untuk itu saran ke arah perbaikan sangat diharapkan.

Semoga bermanfaat.

Referensi:

1. Pedoman Kerja Puskesmas, Depkes RI

2. Sistem Kesehatan Nasional

3. Renstra Depkes 2005-2009

4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan


3/23

Manajemen Kesehatan : Seri Pedoman Kerja Puskesmas ii


Daftar Isi

I. Sekapur Sirih i

II. Daftar Isi ii

III. Pendahuluan

Pengertian Puskesmas 1

Wilayah kerja Puskesmas 1

Pelayanan kesehatan menyeluruh 2

Pelayanan kesehatan integratif 2

IV. Fungsi dan Peran Puskesmas

Fungsi Puskesmas 3

Peran Puskesmas 3

Kedudukan Puskesmas 4

V. Organisasi Puskesmas

Uraian tugas 5

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas 6

VI. Program Pokok Puskesmas

Upaya Pokok Kesehatan 8

Jangkauan Pelayanan Kesehatan 10 Dukungan Rujukan 10

Puskesmas perawatan 13

VII. Peran Dokter sebagai Provider 15

VIII. Penutup 20


4/23

Manajemen Kesehatan : Seri Pedoman Kerja Puskesmas 1


SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DASAR

PUSKESMAS

Sub Pokok Bahasan :

1. Fungsi dan peran Puskesmas dalam sitem kesehatan masyarakat

2. Organisasi Puskesmas

3. Program Pokok Puskesmas

4. Peran dokter di Puskesmas

Pendahuluan

Pengertian

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat

pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat

disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di

wilayah kerjanya dalm bentuk kegiatan pokok.

Dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab ats pemeliharaan

kesehatan masyarakat dalm wilayah kerjanya.

Wilayah Kerja Puskemas

Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor

kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur lainnya

merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas.

Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga pembagian

wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, dengan saran teknis dari

kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

Sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk setiap

Puskesmas.

Untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka Puskesmas perlu ditunjang dengan

unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yanng disebut Puskesmas Pembantu dan

Puskesmas Keliling.

Khusus untuk kota besar dengan jumlah penduduk satu juta atau lebih, wilayah kerja

Puskesmas bisa meliputi 1 Kelurahan. Puskesmas di ibukota Kecamatan dengan jumlah


5/23



penduduk 150.000 jiwa atau lebih, merupakan Puskesmas Pembina yang berfungsi

sebagai pusat rujukan bagi Puskesmas kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi.

Dalam perkembangannya, batasan-batasan di atas makin kabur seiring dengan

diberlakukannya UU Otonomi Daerah yang lebih mengedepankan desentralisasi.

Dengan Otonomi, setiap daerah tingkat II punya kesempatan mengembangkan

Puskesmas sesuai Rencana Strategis ( renstra ) Kesehatan Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Bidang Kesehatan sesuai

situasi dan kondisi daerah Tingkat II. Konsekuensinya adalah perubahan struktur

organisasi kesehatan serta tugas pokok dan fungsi yang menggambarkan lebih

dominannya aroma kepentingan daerah tingakt II, yang memungkinkan terjadinya

perbedaan penentuan skala prioritas upaya peningkatan pelayanan kesehatan di

tiap daerah tingkat II, dengan catatan setiap kebijakan tetap mengacu kepada

Renstra Kesehatan Nasional. Di sisi lain daerah tingkat II dituntut melakukan

akselerasi di semua sektor penunjang upaya pelayanan kesehatan. (penulis)

Pelayanan Kesehatan Menyeluruh

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh

yang meliputi pelayanan:

- Kuratif (pengobatan)

- Preventif (upaya pencegahan)

- Promotif (peningkatan kesehatan)

- Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)

Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedaan jenis kelamain

dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.

Pelayanan Kesehatan Integratif

Sebelum ada Puskesmas, pelayanan kesehatan di Kecamatan meliputi Balai Pengobatan,Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Usaha Hyegiene Sanitasi Lingkungan, Pemberantasan

Penyakit Menular, dan lain-lain. Usaha-usaha tersebut masih bekerja sendiri-sendiri dan

langsung melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Dati II.

Petugas Balai Pengobatan tidak tahu menahu apa yang terjadi di BKIA, begitu juga petugas

BKIA tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh petugas Hygiene Sanitasi dan sebaliknya.


6/23



Dengan adanya sistem pelayanan kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat yakni

Puskesmas, maka berbagai kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan bersama di bawah

satu koordinasi dan satu pimpinan.

Fungsi dan peran Puskesmas

Fungsi Puskesmas:

1. Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya.

2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya.

Proses dalam melaksanakan fungsinya, dilaksanakan dengan cara:

a. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri.

b. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.

c. Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun

rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut tidak

menimbulkan ketergantungan.

d. Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.

e. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan program

Puskesmas.

Peran Puskesmas:

Dalam konteks Otonomi Daerah saat ini, Puskesmas mempunyai peran yang sangat vital

sebagai institusi pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan

jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Peran tersebut ditunjukkan dalam bentuk ikut serta menentukan kebijakan daerah melalui

sistem perencanaan yang matang dan realisize, tatalaksana kegiatan yang tersusun rapi,

serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Rangkaian maajerial di atas bermanfaat

dalam penentuan skala prioritas daerah dan sebagai bahan kesesuaian dalam menentukan

RAPBD yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Adapun ke depan, Puskesmas

juga dituntut berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait upaya peningkatan

pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu.


7/23



Kedudukan Puskesmas:

1. Kedudukan secara administratif:

Puskesmas merupakan perangkat teknis Pemerintah Daerah Tingkat II dan

bertanggung jawab langsung baik teknis maupun administratif kepada Kepala Dinas

Kesehatan Dati II.

2. Kedudukan dalam hirarki pelayanan kesehatan:

Dalam urutan hirarki pelayanan kesehatan, sesuai SKN maka Puskesmas

berkedudukan pada Tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama.

Catatan (penulis) :

Yang dimaksud Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas, sedangkan

dalam hal pengembangan pelayanan kesehatan, Puskesmas dapat meningkatkan dan

mengembangkan diri ke arah modernisasi sistem pelayanan kesehatan di semua lini,

baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai kebijakan Rencana Strategis

daerah tingkat II di bidang kesehatan.

Sebagai contoh:

Di bidang promotif, Puskesmas dimungkinkan menggunakan LCD Proyektor sebagai

sarana penyuluhan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi terkini yang bersifat

interaktif menggunakan perangkat audiovisual multimedia.

( baca makalah penulis berjudul :

)

Di bidang penunjang kuratif, Puskesmas dapat mengembangkan Laboratorium modern

menggunakan Elektro Fotometri, USG, EEG dan lain-lain secara bertahap, agar mutu

pelayanan meningkat dan masyarakat dapat menikmati berbagai pelayanan kesehatan

di Puskesmas.

Di bidang pengembangan SDM petugas, pimpinan Puskesmas dapat mengupayakan

medical review dan prosedur tetap pelayanan medis, agar upaya kuratif lebih bermutu

dan dapat dipertanggung jawabkan.

( lihat preview penulis dalam kemasan CD multimedia : )

Di bidang preventif, Puskesmas dapat mengembangkannya dalam bentuk pembuatan

brosur semisal Brosur jadwal imunisasi, brosur DBD, Diare dan lain-lain sesuai skala

priotitas dan kondisi tiap Puskesmas.

Di bidang rehabilitatif, juga dapat dikembangkan transfer pengetahuan kesehatan

kepada khalayak berupa brosur, semisal brosur jadwal makan Diabetes saat Puasa

dan lain-lain.


8/23



Organisasi Puskesmas

Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan : Kepala Puskesmas

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Urusan Tata Usaha

c. Unsur Pelaksana :

1. Unit yang terdiri dari tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional

2. jumlah unit tergantung kepada kegiatan, tenaga dan fasilitas tiap daerah

3. Unit terdiri dari: unit I, II, III, IV, V, VI dan VII [ lihat bagan ]

Ringkasan Uraian Tugas:

Kepala Puskesmas:

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: memimpin, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan

Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Kepala Urusan Tata Usaha:

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: di bidang kepegawaian, keungan, perlengkapan dan

surat menyurat serta pencatatan dan pelaporan.

Unit I:

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan Kesejahteraan Ibu dan

Anak, Keluarga Berencana dan Perbaikan Gizi.

Unit II:

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan pencegahan dan

pemberantasan penyakit, khususnya imunisasi, kesehatan lingkungan dan laboratorium.

Unit III:

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan Kesehatan Gigi dan Mulut,

Kesehatan tenaga Kerja dan Lansia ( lanjut usia ).

Unit IV:

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan Perawatan Kesehatan

Masyarakat, Kesehatan Sekolah dan Olah Raga, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata dan

kesehatan khusus lainnya.

Unit V:

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan

pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.


9/23



Unit VI:

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan pengobatan Rawat Jalan

dan Rawat Inap ( Puskesmas Perawatan ).

Unit VII:

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan pengelolaan Farmasi.

Ringkasan Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas wajib menetapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Puskesmas maupun dengan

satuan organisasi di luar Puskesmas sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk-petunjuk atasan serta mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan yang ditetapkan

oleh Kepala Dinas Kesehatan Dati II, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi semua unsur

dalam lingkungan Puskesmas, memberikan bimbngan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas masing-masing petugas bawahannya.

Setiap unsur di lingkungan Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari

dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Hal-hal yang menyangkut tata hubungan dan koordinasi dengan instansi vertikal

Departemen Kesehatan RI ( akan diatur dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Kesehatan RI )

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas

KepalaPuskesmas

Unit : I - IIIPelaksana teknis

PuskesmasPembantu

Unit : IV - VIIPelaksana Teknis

UrusanTata Usaha


10/23



Catatan:

Dalam realisasi pelaksanaan penyusunan Struktur Orgaanisasi dan Penempatan petugas

dapat dilakukan secara fleksibel, bergantung kepada jumlah dan jenis tenaga, kegiatan dan

fasilitas di masing-masing Puskesmas atau Daerah Tingkat II.

Selain itu, juga dapat dimodifikasi sesuai kemudahan koordinasi dan integrasi personal

maupun program serta akses layanan.

Contoh:

Unit V yang mestinya melaksanakan Rawat Jalan dan Rawat Inap, dapat ditambahkan Lab,

mengingat kemudahan akses dan alur pelayanan, dan Rawat Jalan sebagai koordinator.

Berarti di Unit II tanpa Laboratorium karena sudah disubstitusi. Setiap modifikasi sistem unit

hendaknya disertai narasi atau keterangan agar tidak berulangkali ditanyakan oleh Tim

Supervisi Dinas kesehatan Dati II. Bentuk dan tampilan Struktur organisasi juga fleksibel

dan tidak mengikat, yang penting dapat dilihat oleh petugas maupun pengunjung.

Perlu diingat, adakalanya Supervisor atau staf SubDin Dinas Kesehatan Dati II, kurang

memahami keterkaitan Struktur sistem Unit dengan Renstra Daerah maupun kondisi setiap

Puskesmas ( dikarenakan mungkin pandangan yang kaku atau kurangnya koordinasi di

SubDin Dinas Kesehatan Dati II ), untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk tertulis

yang termuat dalam narasi Rencana Kerja dan Evaluasi Puskesmas.

Fasilitas Penunjang

1. Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu yang lebih sering dikenal sebagai Pustu atau Pusban, adalah

unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup

wilayah yang lebih kecil.

Pada akhir Pelita V di wilayah kerja Puskesmas Pembantu diperkirakan meliputi 2 - 3

desa, dengan sasaran penduduk anatara 2.500 jiwa ( di luar Jawa-Bali ) hingga 10.000

jiwa ( di perkotaan Jawa-Bali ). Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral dari

Puskesmas, atau setiap Puskesmas memiliki beberapa Puskesmas Pembantu di

dalam wilayah kerjanya. Namun adakalanya Puskesmas tidak memiliki Puskesmas

Pembantu, khususnya di daerah Perkotaan.

Jumlah Puskesmas Pembantu:

Tahun 1980: 8.342 buah

Tahun 1999: 21.417 buah


11/23



2. Puskesmas Keliling

Puskesmas Keliling merupakan unit pelayanan kesehatan Keliling yang dilengkapi

dengan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan,

peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga dari Puskesmas.

Puskesmas Keliling berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-

kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan

kesehatan.

Kegiatan Puskesmas Keliling adalah:

a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil atau

daerah yang tidak atau sulit dijangkau oleh pelayanan Puskesmas atau Puskesmas

Pembantu dengan frekuensi 4 kali dalam seminggu, atau disesuaikan dengan

kondisi geografis tiap Puskesmas.

b. Melakukan penyelidikan tentang Kejadian Luar Biasa ( KLB ).

c. Dapat dipergunakan sebagai alat transport penderitra dalam rangka rujukan bagi

kasus darurat.

d. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan alat audiovisual.

3. Bidan Desa

Pada setiap desa yang belum ada fasilitas pelayanan kesehatannya, ditempatkan

seorang Bidan yang bertempat tinggal di desa tersebut dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Puskesmas.

Wilayah kerja bidan desa adalah satu desa dengan jumlah penduduk rata-rata 3.000

jiwa. Tugas utama bidan desa adalah membina peran serta masyarakat melalui

pembinaan Posyandu dan pembinaan kelompok Dasawisma, disamping memberikan

pelayanan langsung di Posyandu dan pertolongan persalinan di rumah penduduk.

Selain itu juga menerima rujukan masalah kesehatan anggota keluarga Dasawisma

untuk diberi pelayanan seperlunya atau dirujuk lebih lanjut ke Puskesmas atau fasilitas

pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan terjangkau secara rasional.

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya,

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda.

Namun demikian kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan

adalah sebagai berikut :


12/23



1. Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2. Keluarga Berencana

3. Usaha Peningkatan Gizi

4. Kesehatan Lingkungan

5. Pemberantasan Penyakit Menular

6. Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8. Usaha Kesehatan Sekolah

9. Kesehatan Olah Raga

10. Perawatan Kesehatan Masyarakat

11. Usaha Kesehatan Kerja

12. Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13. Usaha Kesehatan Jiwa

14. Kesehatan Mata

15. Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16. Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17. Kesehatan Usia Lanjut

18. Pembinaan Pengobatan Tradisional

19. Dan masih terus bertambah .. ( alasannya ? )

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil. Karenanya, kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya. Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Desa ( PKMD ).

Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti tersebut di

atas, Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program kesehatan

tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh: Pekan Imunisasi Nasional ). Dalam hal demikian,

baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah Pusatbersama Pemerintah Daerah.

Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi, misalnya karena timbulnya wabah

penyakit menular atau bencana alam. Untuk mengatasi kejadian darurat seperti di atas bisa

mengurangi atau menunda kegiatan lain.


13/23



Catatan ( penulis ):

Dengan semangat Otonomi yang lebih mengedepankan desentralisasi dan efisiensi kerja

dengan perampingan Jabatan Struktural di jajaran Depkes sampai Dinas Kesehatan Dati II,

tak pelak menimbulkan gejolak dalam pemilihan Upaya Pokok Kesehatan sebagai program

prioritas di tiap Dati II. Sebenarnya di tataran aplikatif yakni di Puskesmas tidak diperlukan

strukturisasi seperti di Dati II, seperti satu UPK dilaksanakan oleh 1satu petugas, mengingat

layanan kesehatan mengamanatkan integrasi, lebih-lebih petugas di Puskesmas adalah

petugas fungsional yang dituntut mampu melaksanakan beberapa jenis kegiatan sesuai

Rencana Strategis Kesehatan Nasional dan amanat Otonomi Daerah.

Kenyataanya masih ada staf SubDin Dinas Kesehatan Dati II mencari dan menghubungi

petugas Puskesmas dengan spesifikasi bidang tertentu terkait dengan spesifikasi tugas staf

Dinas Kesehatan Dati II yang mungkin saja lebih berorientasi kepada anggaran proyek.

Kondisi ini sangat tidak kondusif dan melemahkan integrasi yang sudah terbangun di

Puskesmas, sehingga petugas Puskesmas seringkali hanya terfokus kepada tugas yang

dipesan oleh supervisor Dati II. Akibatnya integrasi personal maupun program tidak dapat

berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini masih kental hingga kini dan harus dirubah. Pen.

Jangkauan Pelayanan Kesehatan.

Sesuai dengan keadaan geografis, luas wilayah, sarana perhubungan dan kepadatan

penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas, tidak semua penduduk dapat dengan mudah

mendapatkan akses layanan Puskesmas. Agar jangkauan pelayanan Puskesmas lebih

merata dan meluas, Puskesmas perlu ditunjang dengan Puskesmas Pembantu, Bidan desa

di daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang sudah ada. Disamping itu

penggerakan peran serta masyarakat untuk mengelola Posyandu dan membina dasawisma

akan dapat menunjang jangkauan pelayanan kesehatan.

Dukungan Rujukan.

1. Sistem Rujukan Upaya Kesehatan:

Adalah suatu sistem jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinyapenyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas timbulnya masalah dari suatu

kasus atau masalah kesehatan masyarakat, baik secara vertikal maupun horisontal,

kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan dilakukan secara rasional.

2. Jenis Rujukan:

Sistem Rujukan secra konsepsional menyangkut hal-hal sebagai berikut:


14/23



a. Rujukan Medik, meliputi:

Konsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operatif

dan lain-lain.

Pengiriman bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih

lengkap.

Mendatangkan atau mengirim tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk

meningkatkan mutu pelayanan pengobatan.

b. Rujukan Kesehatan.

Adalah rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat

preventif dan promotif yang antara lain meliputi bantuan:

Survey epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas kejadian Luar Biasa

atau berjangkitnya penyakit menular

Pemberian pangan atas terjadinya kelaparan di suatu wilayah

Penyidikan penyebab keracunan, bantuan teknologi penanggulangan

keracunan dan bantuan obta-obtatan atas terjadinya keracunan masal

Pemberian makanan, tempat tinggal dan obat-obatan untuk pengungsi atas

terjadinya bencana alam

Saran dan teknologi untuk penyediaan air bersih atas masalah kekurangan air

bersih bagi masyarakat umum

Pemeriksaan spesimen air di Laboratorium Kesehatan, dan lain-lain

3. Tujuan Sistem Rujukan Upaya Kesehatan

a. Umum:

Dihasilkannya pemerataan upaya pelayanan kesehatan yang didukung kualitas

pelayanan yang optimal dalam rangka memecahkan masalah kesehatan secara

berdaya guna dan berhasil guna

b. Khusus:

Dihasilkannya upaya pelayanan kesehatan klinik yang bersifat kuratif danrehabilitatif secara berhasil guna dan berdaya guna

Dihasilkannya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan

promotif secara berhasil guna dan berdaya guna


15/23



4. Jenjang Tingkat Pelayanan Kesehatan

Jenjang ( Hirarki ) Komponen / unsur pelayanan kesehatan

Tingkat Rumah Tangga Pelayanan Kesehatan oleh individu atau olehkeluarganya sendiri

Tingkat Masyarakat Kegiatan swadaya masyarakat dalam menolongmereka sendiri oleh Kelompok Paguyuban, PKK,Saka Bhakti Husada, anggota RW, RT danmasyarakat

Fasilitas Peleyanan KesehatanProfesional Tingkat Pertama

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, PuskesmasKeliling, Praktek Dokter Swasta, Poloklinik Swasta,dan lain-lain

Fasilitas Pelayanan RujukanTingkat Pertama

Rumah Sakit Kabupaten / Kota, RS Swasta, KlinikSwasta, Laboratorium, dan lalin-lain

Fasilitas Pelayanan Rujukan

yang lebih tinggi

RS type B dan type A, Lembaga Spesialistik

Swasta, Lab. Kes. Daerah, Lab. Klinik Swasta, dll

5. Alur Rujukan

Rujukan medik:

Intern antara petugas puskesmas

Antara Puskesmas pembantu dengan Puskesmas

Antara masyarakat dengan Puskesmas

Antara Puskesmas yang satu dengan Puskesmas yang lain

Antara Puskesmas dengan RS, Laboratorium, atau fasilitas kesehatan lainnya.

6. Upaya Peningkatan Mutu Rujukan

Langkah-langkah dalam upaya meningkatkan mutu rujukan:

Meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas dalam menampung rujukan dari

Puskesmas Pembantu dan Pos kesehatan lain dari masyarakat

Mengadakan Pusat rujukan antara dengan mengadakan ruangan tambahan

untuk 10 tempat tidur perawatan penderita gawat darurat di lokasi yang strategis

Meningkatkan sarana komunikasi antara unit pelayanan kesehatan Menyediakan Puskesmas Keliling di setiap Kecamatan dalam bentuk kendaraan

roda 4 atau perahu bermotor yang dilengkapi alat komunikasi

Menyediakan sarana pencatatan dan pelaporan bagi sistem rujukan, baik rujukan

medik maupun rujukan kesehatan

Meningkatkan upaya dana sehat masyarakat untuk menunjang pelayanan rujukan


16/23



Puskesmas Perawatan

Pengertian:

Puskesmas Perawatan atau Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi

tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa

tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.

Catatan penulis:Dalam perkembangannya Rawat Inap dapat dibuat berdiri sendiri dengan manajemen dantempat yang terpisah dari Puskesmas Induk. Hal ini penting untuk memberi kenyamananbagi penderita yang dirawat sebagai wujud peningkatan mutu pelayanan.pen

Kriteria:

Puskesmas terletak kurang lebih 20 km dari Rumah Sakit

Puskesmas mudah dicapai dengan kendaraan bermotor

Puskesmas dipimpin oleh dokter dan telah mempunyai tenaga yang memadai

Jumlah kunjungan Puskesmas minimal 100 orang per hari

Penduduk wilayah kerja Puskesmas dan penduduk wilayah 3 Puskesmas di sekitarnya

minimal 20.000 jiwa per Puskesmas

Pemerintah Daerah bersedia menyediakan dana rutin yang memadai.

Fungsi:

Merupakan Pusat Rujukan Antara bagi penderita gawat darurat sebelum dibawa ke RS.

Kegiatan:

Melakukan tindakan operatif terbatas terhadap penderita gawat darurat, antara lain:

a. Kecelakaan lalu lintas

b. Persalinan denngan penyulit

c. Penyakit lain yang mendadak dan gawat

Merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk observasi penderita dalam

rangka diagnostik dengan rata-rata 3-7 hari perawatan Melakukan pertolongan sementara untuk pengiriman penderita ke Rumah Sakit

Memberi pertolongan persalinan bagi kehamilan denngan resiko tinggi dan persalinan

dengan penyulit

Melakukan metode operasi pria dan metode operasi wanita ( MOP dan MOW ) untuk

Keluarga Berencana.


17/23



Ketenagaan:

Dokter kedua di Puskesmas yang telah mendapatkan latihan klinis di Rumah sakit

selama 6 bulan dalam bidang bedah, obstetri-gynekologi, pediatri dan interne.

Seorang perawat yang telah dilatih selama 6 bulan dalam bidang perawatan bedah,

kebidanan, pediatri dan penyakit dalam.

Tiga (3) orang perawat / bidan yang diberi tugas bergilir

Satu (1) orang pekarya kesehatan (SMA atau lebih)

Sarana:

Untuk melaksanakan kegiatannya Puskesmas dengan tempat perawatan memiliki luas

bangunan, ruangan-ruangan pelayanan serta peralatan yang lebih lengkap, antara lain:

Ruangan rawat tinggal yang memadai ( nyaman, luas dan terpisah antara anak, wanita

dan pria untuk menjaga privacy )

Ruangan operasi dan ruang post operasi

Ruangan persalinan (dan ruang menyusui sekaligus sebagai ruang recovery)

Kamar perawat jaga

Kamar linen dan cuci

Peralatan Medis:

Peralatan operasi terbatas

Peralatan obstetri patologis, peralatan vasektomi dan tubektomi

Peralatan resusitasi

Minimal 10 tempat tidur dengan peralatan perawatan

Alat Komunikasi dan Transportasi:

Tilpon atau Radio Komunikasi jarak sedang

Minimal satu buah ambulance

Catatan penulis:Semua item di atas adalah prasyarat minimal, sedangkan untuk menuju peningkatan kualitaspelayanan, diperlukan inovasi seorang dokter secara serius, baik menyangkut obat-obatan,penunjang medis, protap perawatan medis dengan referensi terkini dan medical review secaraberkala maupun pengembangan non medis. Hal ini dimungkinkan dalam era Otonomi Daerah.Namun upaya maju tak jarang justru mendapatkan hambatan dari jajaran internal Kesehatansendiri, nun disisi lain kita selalu mengusung jargon mutu. Tanpa keseriusan dan pengetahuankomprehensif tentang teknis medis dan masalah lain yang terkait, mutu adalah kata belaka,yang hanya identik dengan seminar, workshop dan sejenisnya tanpa langkah nyata. pen


18/23



Peran Dokter di Puskesmas

Tugas pokok, Fungsi dan kegiatan dokter di Puskesmas:

Tugas pokok:

Mengusahakan agar fungsi Puskesmas dapat diselenggarakan dengan baik dan dapat

memberi manfaatkepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Fungsi:

Sebagai seorang dokter

Sebagai seorang manajer

Kegiatan Pokok:

Melaksanakan fungsi-fungsi manajerial

Melakukan pemeriksaan dan pengobatan penderita. Menerima rujukan dan konsultasi

Mengkoordinir kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Mengkoordinir pembinaan peran serta masyarakat melalui pendekatan PKMD

Kegiatan Lain:

Menerima konsultasi dari semua kegiatan Puskesmas

Peranan Dokter sebagai Provider di Puskesmas

1. Dokter Kepala Puskesmas sebagai Seorang Dokter

Pendapat umum mengenai seorang dokter biasanya adalah seorang yang berilmu

untuk menyembuhkan orang sakit. Demikian pula masyarakat mengharapkan seorang

dokter Kepala Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan orang sakit.

Namun demikian, dalam kenyataan tanggung jawab seorang dokter Kepala

Puskesmas tidak hanya mengobati orang sakit saja akan tetapi jauh lebih besar, yaitu

memelihara dan meningkatkan kesehatan dari masyarakat di dalam wilayah kerjanya.

Disamping itu dokter berfungsi juga sebagai seorang pemimpin dan seorang manajer.

Oleh karenanya dalam kegiatan pemeriksaan dan pengobatan penderita sehari-hari

pada waktu tertentu, dimana dokter Puskesmas sedang melakukan tugas-tugas

manajemen Puskesmas dan tugas kemasyarakatannya, dokter dapat mendelegasikan

wewenangnya kepada seorang perawat dan seorang Bidan. Dokter Puskesmas

memeriksa dan mengobati penderita rujukan (referral dari Perawat atau Bidan) saja.

Akan tetapi masyarakat biasanya kurang puas bila hanya diperiksa dan diobati

seorang Perawat bila di Puskesmas ada seorang dokter. Oleh karena itu kiranya waktu

nya dapat diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat puas dan pekerjaan lain dapat

terlaksana dengan baik. Misalnya pemeriksaan oleh dokter dilakukan pada hari-hari


19/23



tertentu saja dalam satu minggu, sedangkan pada hari lain dokter hanya memeriksa

rujukan, sehingga masih ada waktu untuk melakukan tugas-tugas lain. Hal ini perlu

diumumkan kepada masyarakat secara jelas sehingga tidak terjadi salah paham.

Penting kiranya seorang dokter puskesmas dalm melakukan pemeriksaan dan

pengobatan penderita, pandangan dan cara berpikir dalam menentukan diagnosa dan

pengobatan tidak semayta-mata ditujukan kepada penderita sebagai individu, akan

tetapi pandangan ditujukan kepada keluarga penderita dan dihubungkan pula dengan

masyarakat lingkungan penderita tersebut.

Dalam melakukan pemeriksaan dan tindakan pengobatan hendaknya mempergunakan

semua fasilitas yang ada dan kemampuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya.

Hal ini sangat penting untuk memupuk kepercayaan masyarakat dan para pejabat di

lingkungan kecamatan kepada dokter Puskesmas yang bersangkutan.

Bila ada penderita yang tidak dapat diatasi dengan fasilitas dan kemampuan yang ada,

maka penderita perlu dikirim ke Rumah Sakit yang diperkirakan memiliki kemampuan

untuk mengatasi penderita tersebut dengan persetujuan penderita setelah cukup diberi

pengertian dan motivasi.

Ilmu pengetahuan terus berkembang dengan pesat, maka perlu diusahakan untuk

mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh IDI setempat, atau membaca buku,

majalah-majalah bidang klinik maupun bidang kesehatan masyarakat.

Praktek di luar jam kerja tentunya bisa dilakukan tanpa mengabaikan tugas.

2. Dokter Kepala Puskesmas sebagai Seorang Manajer

a. Organisasi dan tatalaksana

Puskesmas mempunyai wilayah satu Kecamatan atau sebagian dari kecamatan

yang langsung bertanggung jawab dalam bidanng teknis kesehatan maupun

administratif kepada kepala Dinas Kesehatan Dati II ( dokabu ).

Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa dalam wilayah kerja Puskesmas adalah

bagian integral dari Puskesmas. Puskesmas Pembantu melaksanakan sebagian

tugas-tugas Puskesmas sesuai dengan kemampuan tenaga dan fasilitas yang adadalam wilayah tertentu yang merupakan sebagian dari wilayah kerja Puskesmas.

Jenis dan jumlah tenaga Puskesmas yang sebenarnya tidak perlu sama untuk tiap

puskesmas, tetapi disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas daerah yang

dicakup serta keadaan geografis dan sarana transportasi di wilayah kerjanya.


20/23



Namun demikian jumlah tenaga yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan

pada hingga saat ini, maka untuk sementara diadakan pola tenaga yang seragam

bagi setiap Puskesmas. Yang penting tenaga tersebut bekerja dalam suatu tim,

berarti pekerjaan tenaga yang satu dapat mengisi kekurangan dari tenaga yang

lain dan sebaliknya. Walupun pekerjaan yang dilakukan berbeda-beda akan tetapi

semuanya dalam kerangka satu tujuan, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat

di wilayah kerja Puskesmas dan di bawah satu pimpinan yakni Kepala Puskesmas.

Tidak ada pengotak-kotan struktur dalam Puskesmas.

Kepala puskesmas perlu melakukan pembagian tugas bersama-sama stafnya

disesuaikan dengan jenis dan jumlah tenaga serta kegiatan yang dilakukan. Dalam

hal ini perlu dipertimbangkan pula lokasi pekerjaan dan waktu pekerjaan, sehingga

bisa diadakan pembagian tugas dan giliran kerja yang merata di antara tenaga-

tenaga Puskesmas yang ada dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pertemua berkala antara Kepala Puskesmas dengan segenap stafnya, termasuk

Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa perlu dilakukan secara teratur setidaknya

sebulan sekali. Pembagian tugas dan penjadwalan pertemuan dilakukan melalui

media Mini Lokakarya Puskesmas.

Tujuan pertemuan berkala tersebut, antara lain adalah:

- Menampung masalah / hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan

pekerjaan sehari-hari untuk dipecahkan bersama.

- Merencanakan bersama kegiatan yang perlu dilakukan dalam bulan berikutnya

atau minggu yang akan datang.

- Menilai hasil-hasil pekerjaan yang telah dilakukan dalam bulan yang lalu.

- Meneruskan informasi / instruksi / petunjuk dari atasan untuk diketahui dan

dilaksanakan bersama.

b. Bimbingan teknis dan supervisi

Selain pertemuan berkala dengan staf Puskesmas yang dilakukan di Puskesmas,Kepala Puskesmas perlu juga datang untuk melihat dan memberi bimbingan

kepada staf Puskesmas secara berkala di tempat mereka bekerja di Puskesmas,

Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, di lapangan maupun di rumah

penduduk dalam rangka kunjungan rumah. Hal ini penting sekali dilakukan secara

teratur untuk memelihara disiplin kerja staf Puskesmas dalam melaksanakan tugas.


21/23



Dalam kunjungan ini dimanfaatkan pula untuk meningkatkan sistem rujukan

(referral system) dimana konsultasi dari staf Puskesmas dapat dilakukan di tempat

mereka bekerja, disamping melimpahkan pengetahuan dan ketrampilan kepada

staf Puskesmas berdasarkan referensi terkini dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Hubungan kerja antar instansi tingat Kecamatan

Camat meerupakan koordinator dari semua instansi / dinas di tingkat Kecamatan,

Kepala puskesmas bertanggung jawab secara teknis kesehatan dan administratif

kepada Dokabu / Kepala Dinas kesehatan Dati II. Hubungan dengan Camat adalah

hubungan koordinasi, namun demikian tanggung jawab secara moril dokter Kepala

Puskesmas terhadap Camat tetap ada.

Hubungan kerja sama yang baik perlu dipupuk antara Puskesmas dengan semua

instansi di tingkat Kecamatan. Kepala Puskesmas harus secara aktif mencari

hubungan kerjasama dengan instansi-instansi di tingkat Kecamatan.

Usaha kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dan peerlu kerjasama dengan

instansi lain. Pertemuan berkala antar instansi tingkat Kecamatan perlu diadakan di

bawah koordinasi Camat.

d. Dokter Puskesmas sebagai penggerak pembangunan di wilayah kerjanya

Disamping hubungan langsung antara dokter Kepala puskesmas dan staf dengan

anggota masyarakat sebagai pengunjung Puskesmas dalam rangka pemeriksaan,

pengobatan dan penyuluhan kesehatan, perlu pula dilakukan hubungan kerja sama

dengan masyarakat dalam rangka membantu masyarakat agar dapat menolong diri

mereka sendiri dalam bidang kesehatan. Khususnya dengan pemuka masyarakat

dalam rangka memperbaiki nasib mereka, baik dalam ruang lingkup kesehatan

maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan sesuai kebutuhan

masyarakat.

Seringkali masyarakat belum dapat mengenal masalah yang mereka hadapi, dan

belum bisa menentukan prioritas masalah yang perlu ditanggulangi. Dokter KepalaPuskesmas beserta segenap staf bekerja sama dengan instansi-instansi terkait,

perlu memberi bimbingan kepada masyarakat untuk mengenal masalahnya dan

menentukan prioritas masalah yang perlu ditanggulangi sesuai kemampuan

swadaya mereka sendiri.


22/23



Untuk itu perlu dilakukan pertemuan-pertemuan, baik secara individu dengan para

pemuka masyarakat amupun secara kelompok. Pertemuan ini biasanya dilakukan

di luar jam kerja, pada sore atau malam hari. Bila diperlukan latihan, maka Kepala

Puskesmas dan segenap stafnya harus dapat melayaninya.

3. Dokter Kepala Puskesmas sebagai Tenaga Ahli Pendamping Camat

Program Pemerintah saat ini baru bisa menempatkan dokter Puskesmas sebagai

seorang sarjana secara merata di Kecamatan-kecamatan. Dengan sendirinya harapan

dari seluruh masyarakat Kecamatan adalah mendapatkan manfaat dari keahliannya

dalam bidang kesehatan masyarakat maupun pandangan dan cara berpikir yang luas

dan kreatif dari seorang sarjana. Maka peranan dokter Puskesmas di Kecamatan

disamping sebagai Pimpinan Puskesmas, juga merupakan tenaga ahli dan

pendamping Camat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! " #

#

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[email protected]


23/23

9/12/2006Manajemen Kesehatan : Seri Pedoman Kerja Puskesmas 20

P e n u t u p

Demikian uraian Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas, yang merupakan bagian

dari Manajemen Kesehatan. Perlu diingat bahwa Puskesmas adalah garda terdepan yang

melaksanakan pelayanan kesehatan secara komprehensif, namun dalam kenyataannya

sampai saat ini belum banyak Puskesmas yang dapat memerankan dan bahkan

mengembangkan dirinya menjadi institusi Pelayanan Kesehatan yang representatif, yang

dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat.

Dengan bergesernya sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi belumlah

menunjukkan tanda-tanda modernisasi Puskesmas sebagai garda terdepan.

Melalui pesan moral dalam mata kuliah ini, diharapkan para dokter lulusan PSKU

Universitas Mulawarman Samarinda dapat menjadi pioner untuk memperjuangkan performa

Puskesmas, sehingga Puskesmas tidak lagi terkesan kumuh, apa adanya, dan berbagai

kekurangan lainnya. Sudah saatnya Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan

kesehatan mendapatkan perhatian yang serius dari para Kepala Daerah agar masyarakat

yang sebagian besar kalangan bawah dapat pula menikmati layanan yang berkualitas

dengan biaya terjangkau.

Parameter mutu tidak hanya monopoli milik jajaran Kesehatan, tetapi diperlukan kepekaan

para pimpinan jajaran kesehatan untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di

atas kepentingan lainnya sesuai dengan sumpah seorang dokter.

Kiranya tidak berlebihan harapan luhur ini dibebankan kepada para mahasiswa Kedokteran

khususnya mahasiswa PSKU Unmul yang nantinya bertugas di tengah masyarakat.

Semoga langkah kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridho-Nya. Amin.

Samarinda, last up date 2 September 2006

dr. H. Hatmoko

Staf Pengajar Lab IKM PSKU Unmul

Visit my blog in:

http://masmoki.blogspot.com

http://cakmoki.blogonfly.com

http://cakmoki.blogspirit.com

.. please search in www.google.com . cakmoki or cak moki or moki thanks

Documents

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DASAR