Ruang Linkup Dan Peran Guru Dalam Administrasi Dan Menajemen Pendidikan

5/14/2018 Ruang Linkup Dan Peran Guru Dalam Administrasi Dan Menajemen Pendidikan - sli...

http://slidepdf.com/reader/full/ruang-linkup-dan-peran-guru-dalam-administrasi-dan-menajem

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah sebagai bentuk organisasi diartikan sebagai wadah dari kumpulan

manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yakni tujuan

pendidikan, dengan memanfaatkan manusia itu sendiri sebagai sumber daya, di

samping yang ada di luar dirinya, seperti uang, material, dan waktu. Agar kerja

sama itu berjalan dengan baik, maka perlu ada aturan. Keberhasilan program

pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yaitu siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana,

dan faktor lingkungan lainnya. Apabila faktor tersebut bermutu, dan proses belajar

bermutu pada gilirannya akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula.

Guru merupakan salah satu pelaku dalam kegiatan sekolah. Oleh karena

itu, ia dituntut untuk mengenal tempat bekerjanya itu. Pemahaman tentang apa

yang terjadi sekolah akan banyak membantu mereka memperlancar tugasnya

sebagai pengelola langsung proses belajar mengajar. Guru perlu memahami

faktor-faktor yang langsung dan tidak langsung menunjang proses belajar

mengajar.

Dalam menunjang kelancaran terjadinya proses belajar-mengajar dalam

dunia pendidikan diperlukan sebuah administrasi dan menajemen yang baik

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diharapkan.

Administrasi yang dimaksudkan adalah proses secara keseluruhan yang

tujuannnya secara bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan

yang lebih baik. Sedangkan Manajemen yang dimaksudkan yaitu sebuah usaha

dalam mengatur dan mengelola baik manejemen sebagi sebuah sistem, proses,

fungsi, dan manajemen lainnya.

Antara administrasi dan manajemen merupakan sebuah satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan dan saling berintegrasi antara satu dengan yang lainnya.

Pada saat berbicara tentang administrasi maka diperlukan sebuah manajemen.

Begitu juga pada saat berbicara tentang manajemen maka diperlukan sebuah



2

administrasi. Sehubungan dengan itu, maka dalam kesempatan ini akan dibahas

tentang ruang lingkup administrasi dan manajemen secara lebih luas.

1.2. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja bidang tugas manajemen pendidikan itu ?

2. Apakah stakeholder pendidikan itu ?

3. Apa peranan stakeholder pendidikan?

1.3. Tujuan

Dari Rumusan Masalah tersebut dapa ditarik 3 tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bidang tugas manajemen pendidikan.

2. Untuk mengetahui stakeholder pendidikan.

3. Untuk mengetahui peranan stakeholder pendidikan?



3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Ruang Lingkup dan Peran Guru dalam Administrasi dan Manajemen

Pendidikan

Ruang Iingkup pembahasan administrasi dan manajemen pendidikan

difokuskan pada kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan oleh

pemerintah sebagai pelayanan kebutuhan sekolah disatu pihak, dan sekolah

sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran dengan fokus utama pelayanan belajar

dipihak lainnya. Pada kedua pihak ini kegiatan administrasi dan manajemen

pendidikan difokuskan pada profesionalisme pengelolaan pendidikan dilihat dan

segi kelembagaan pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan terhadap

masyarakat maupun satuan pendidikan atau sekolah pada semua jenjang dan jenis

sebagai institusi yang memberikan jasa pelayanan belajar kepada masyarakat.

Untuk dapat mengukur kualitas pendidikan perlu didukung oleh profesionalisme

supervisi pengajaran baik yang disediakan oeh sekolah maupun yang disediakan

oleh pemerintah.

Bidang tugas manajemen pendidikan di sekolah menyangkut berbagai

aspek, yang meliputi kurikulum, peserta didik, personalia, sarana dan prasarana,

keuangan, pelayanan khusus, ketatausahaan, dan kemitraan antara sekolah dengan

masyarakat masing-masing bidang akan dijelaskan pengelolaan pada uraian

diatas.

2.1.1. Pengelolaan kurikulum

Kurikulum dalam sistem pendidikan merupakan komponen yang teramat

penting mengingat kurikulum adalah pedoman dalam proses belajar mengajar

(PBM) di sekolah. Efektifitas PBM serta kualitas pendidikan secara keseluruhan

antara lain ditentukan oleh kurikulum dan efektifitas pelaksanaannya. Rancangan

program pendidikan disusun dengan menyesesuaikan pada perkembanga peserta

didik, kemajuan masyarakat serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas lembaga



4

pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat pengalaman belajar yang

dirancang untuk peserta didik dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.

Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya merupakan pihak yang sangat menentukan pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, mereka dituntut

memahami pengelolaan kurikulum. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan

luas. Dalam pengertian sempit, diartikan sebagai sejumlah pelajaran yang

diberikan disekolah, sedang dalam pengertian luas adalah semua pengalaman

belajar yang diberikan sekolah kepada peserta didik, selama mengikuti pendidikan

disekolah untuk membantu mereka mencapai tujuan pendidikan. Dengan

pengertian luas ini berarti tata usaha sekolah yang berkaitan dengan pencapaian

tujuan pendidikan, pencapaian kualitas lulusan, tercakup dalam pengertian

kurikulum.

Dalam buku ajar ini, kurilkulum diartikan sebagai seperangkat bahan

pengalaman belajar peserta didik dengan segala pedoman pelaksanaannya yang

telah tersusun secara baik dan dipakai sekolah dalam kegiatan mendidik peserta

didiknya. Teori dan praktek pengembangan kurikulum yang dibahas pada

MKPBM ( Pengembangan dan Inovasi Kurikulum), merupakan petunjuk tentang

bagaimana mengembangkan kurikulum, sedangkan pengelolaan kurikulum juga

dibicarakan dalam manajemen pendidikan berkaitan dengan bagaimana

mengorganisasikan sumber-sumber sekolah sehingga pengembangan kurikulum

dapat berlangsung dengan baik.

Kegiatan operasional yang harus dikelola dalam bidang kurikulum ini

meliputi:

1) Perencanaan dan pengembangan kurikulum

2) Setelah perencanaan kurikulum selesai dikembangkan, maka kegiatan

selanjutnya adalah melaksanakan kurikulum itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut ada sejumlah kegiatan yang harus

dikuasai oleh guru, antara lain menyusun dan mengembangkan Satuan Acara

Pengajaran (SAP). SAP adalah suatu bentuk persiapan mengajar secara mendetail

pokok bahasan yang disusun secara sistematik berdasarkan yang telah ada untuk



5

suatu bidang tertentu. Pengembangan SAP ini dimulai dari pengembangan

pengajaran dalam satu caturwulan. Program caturwulan adalah rencana belajar-

mengajar yang akan dilaksanakan selama satu caturwulan dari tahun ajaran

tersebut.

Program pengajaran ini adalah pengembangan lebih lanjut dari GBPP

masing-masing bidang studi. Dan lebih jelasnya dari itu, program ini dapat

digunakan manajer (kepala sekolah/pemilik/pengawas sekolah) sebagai bahan

pembinaan guru. Program pengajaran caturwulan/semester dikembangkan dengan

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

a) Pengelompokkan bahan pengajaran yang tedapat dalam GBPP menjadi

beberapa satuan bahasan. Setiap satuan bahasan sebaiknya terdiri dari

bahan pengajaran yang relevan.

b) Menghitung banyaknya satuan bahasan yang terdapat selama satu

caturwulan/semester.

c) Menghitung banyaknya minggu efektif sekolah selama satu

caturwulan/semester dengan melihat kalender pendidikan sekolah yang

bersangkutan.

d) Mengalokasikan waktu yang dibutuhkan untuk setiap satuan bahasan

dengan haru=i efektif sekolah.

e) Mengatur pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dengan banyaknya

minggu efektif sekolah yang tersedia berdasarkan kalender pendidikan.

2.1.2. Pengelolaan Peserta Didik

Program pengembangan kegiatan peserta didik merupakan bidang tugas

yang harus ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, pengelolaan bidang ini harus

di tempatkan dalam kategori usaha khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta

didik baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam pengembangan ini

kegiatan di bidang peserta didik ini, manajer pendidikan diharapkan memiliki

kemampuan dalam :

a. Meniliti pertumbuhan/perkembangan penduduk, terutama pertumbuhan anak

usia sekolah. Penelitian ini lebih difokuskan pada pengumpulan informasi



6

yang akan menjadi masukan dalam proses pendidikan. Untuk dapat

melaksanakan kegiatan ini, manajer pendidikan harus membuat daftar yang

dapat menggambarkan keadaan anak-anak calon peserta didik. Daftar ini

disebut dengan “pupil inventory”. Melalui pupil inventory ini manajer dapat

memperoleh berbagai data tentang calon peserta didik, baik menyangkut

jumlahnya , keberadaan fisik maupun psikis, dan data lain tentang anak calon

peserta didik.

b. Penerimaan peserta didik.

Penerimaan peserta didik adalah suatu proses seleksi dan pencatatan peseerta

didik yang memasuki suatu lembaga pendidikan tertentu setelah memenuhi

persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan tersebut.

Penerimaan peserta didik ini didasarkan pada hasil pupil inventory. Kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan dalam penerimaan peserta didik ini antara

lain:

1. Penetapan daya tampung

Penetapan daya tampung dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui

banyak peserta didik yang akan diterima sesuai dengan kemampuan

sekolah. Penetapan daya tampung ini dilakukan dengan

mempertimbangkan jumlah ruangan/kelas, meja, kursi yang tersedia

peserta didik yang tinggal kelas. Secara sederhana dan lebih konkrit,

penetapan daya tampung ini dapat dihitung dengan menggunakan

formula tertentu. Dari perhitungan formula tersebut, didapatkan jumlah

daya tampung maksimal suatu lembaga pendidikan dalam menerima

peserta didik baru. Tidak selamanya penerimaan peserta didik yangdimaksud berdasarkan formula tersebut mengingat beberapa hal, seperti

suksesnya program Keluarga Berencana, atau seperti terjadi tahun ajaran

2001/2002 di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta

beberapa Sekolah Dasar harus merjer dengan sekolah lainnya karena

kekurangan peserta didik.



7

2. Penetapan syarat-syarat peserta didik.

Setelah sejumlah peserta didik yang akan diterima telah disepakati, maka

kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya adalah menetapkan syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon peserta didik.

3. Pembentukan panitia/petugas penerimaan peserta didik.

Agar penerimaan peserta didik berjalan dengan baik, biasanya pihak

sekolah membentuk suatu panitia khusus dengan tugas penerimaan

peserta didik, melakukan seleksi terhadap calon peserta didik, bersama-

sama kepala sekolah mengumumkan hasil seleksi, mendaftar ulang calon

peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi, dan melaporkan pertanggung

jawaban pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kepada kepala

sekolah.

4. Pembinaan peserta didik.

Pembinaan peserta didik dapat diartikan sebagai usaha melayani peserta

didik selama mereka mengikuti kegiatan pendidikan dan pengajaran di

lembaga pendidikan tertentu. Pembinaan ini dilakukan untuk membantu

peserta didik mengenal/memahami tempat mereka belajar, dan dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Dengan demikian

diharapkan dapat tercipta suatu keadaan dimana peserta didik lebih tertib

dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan

kegiatan pribadi lainnya kurang mendukung kegiatan belajarnya di

sekolah. Dalam hal-hal seperti ini manajer pendidikan (dengan bantuan

guru bimbingan atau konselor sekolah) dapat membantu mereka

mengatasi masalah tersebut dengan meneliti fakto-faktor penyebabnya.

Inilah yang disebut dengan pupil accounting.

Usaha-usaha yang dijalankan dalam memberikan pertolongan bagi peserta

didik yang mengalami masalah/kesulitan belajar melalui program bimbingan

tersebut disebut pupil service . berdasarkan pupil accounting dan pupil service

inilah lembaga-lembaga pendidikan dewasa ini dikembangkan satu bidang khusus

yang diperuntukan bagi pembinaan peserta didik disebut dengan bimbingan

konseling (bimbingan penyuluhan). Beberapa kegiatan operasional yang dapat

dikembangkan dalam pembinaan peserta didik ini, antara lain :



8

1) Orientasi untuk peserta didik baru.

Orientasi untuk peserta didik, yang sering disebut Perkenalan dan

Perkembangan Mahasiswa Baru (P2MB) atau Perkenalan Awal Mahasiswa

Baru (PAMB) di Perguruan Tinggi,atau Masa Orientasi Siswa (MOS) di

Smu/SLTP, adalah merupakan kegiatan membantu peserta didik mengenal

dan memahami lingkungan sekolah agar dapat menyesuaikan dirinya

dengan situasi dan kondisi tempat ia belajar sehinga dapat

membebaskannya dari berbagai rintangan selama mengikuti kegiatan

pengajaran dan pendidikan di lembaga pendidikan yang baru dimasukinya.

beberapa kegiatan dapat dilakukan selama masa orientasi ini, antara lain :

a) Perkenalan

b) Penjelasan tata tertib sekolah penjelasan bidang-bidang studi yang akan

dialami.

c) Penjelasan tugas dan kewajiban selama menjadi warga belajar di

lembaga pendidikan.

d) Penjelasan tentang penilaian, kenaikan kelas, dan kelulusan dari

lembaga pendidikan.

e) Penjelasan tentang fasilitas belajar yang dimanfaatkan.

2) Peraturan kehadiran.

Untuk membantu peserta didik tekun, rajin dalam kegiatan

pembelajarannya, lembaga pendidikan juga diharapkan mengembangkan

tata cara pengaturan kehadiran peserta didik di seklolah/kelas/penyajian

bidang studi. Ketekunan dan kerajinan peserta didik yang dimaksud dapat

diketahui melalui penggunaan berbagai cara, dan salah satu diantarannya

adalah dengan melakukan pencatatan kehadiran mereka setiap hari disekolah/kelas. Hasil pencatatan ini, dapat juga dipergunakan sebagai salah

satu bahan pertimbangan penilaian dan atau kenaikan kelas/tingkat peserta

didik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pencatatan kehadiran peserta

didik ini dianggap sebagai hal yang sifatnya mutlak.

Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran

peserta didik di sekolah, antara lain :

a) Papan Absensi Harian (per kelas dan per sekolah)



9

b) Papan Absensi Harian dimaksudkan sebagai alat yang membantu guru

atau peserta didik mengetahui dengan cepat/segera dan mengingatkan

siapa yang tidak dapat hadir belajar pada hari-hari tertentu.

c) Buku Absesi peserta didik

Buku ini merupakan catatan guru tentang kehadiran peserta didik di

kelasnya masing-masing untuk setiap hari atau setiap bidang studi yang

diajarkan . data dari catatan ini dapat digunakan untuk pertimbangan

laporan kemajuan hasil belajar peserta didik.

3) Pencatatan peserta didik di kelas.

Dalam rangka pembinaan peserta didik perlu juga dilakukan pencatatan di

kelas. Pencatatan tersebut dapat mengunakan (a) daftar sisiwa di kelas, (b)

grafik prestasi belajar, daftar kegiatan sisiwa, dan lain sebagainya.

4) Pembinaan disiplin peserta didik.

Salah satu upaya pembinaan peserta didik di lembaga pendidikan adalah

penegakan disiplin pada diri peserta didik. Disiplin yang dimaksud

merupakan pembentukan kebiasaan yang mengandung minimal empat unsur

penting, yanng diharapkan tumbuh dan berkembang pada diri peserta didik,

yakni (1) murid harus berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan atau

sesuatu yang diinginkan.masyarakat dan menghilangkan perilaku yang tidak

diinginkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, (2)

peserta didik merasakan adanya suatu kepuasan batin sesudah berprilaku

yang diharuskan dan merasakan tidak puas atau merasa bersalah jika tidak

melakukan seperti yang ada dalam aturan, (3) dalam berbuat sesuatu peserta

didik melaksanakannnya secara otomatis tanpa adanya pengawasan, dan (4)

orang lain.Beberapa konsepsi disiplin kelas yang umum digunakan dalam

memelihara dan meningkatkan kondisi yang optimal di kelas, antara lain :

a) Kontrol yang otoriter

Menurut konsep ini, disiplin kelas yang baik adalah apabila peserta

didiknya duduk dengan tenang sambil terus-menerus memperhatikan

guru.


http://slidepdf.com/reader/full/ruang-linkup-dan-peran-guru-dalam-administrasi-dan-menajeme

10

b) Kebebasan liberal.

Bertentangan dengan konsep diatas, konsep ini menganjurkan

pemberian kelonggaran di kelas. Guru, sebagai manajer kelas,sepenuhnya memberikan kebebasan kepada peserta didiknya dalam

bertingkah laku sesuai dengan perkembangannya. Konsep ini

tampaknya cukup menghargai kemerdekaan (hak azasi) peserta

didik, namun dalam kenyataanny, kekeran yang diberikan itu kadang

disalah gunakan oleh peserta didik sendiri. Hal tersebut terjadi

karena sebagian besar peserta didik belum mampu mengembangkan

perasaan dan sikap bertanggung jawab atas kebebasan, ada di antara

mereka yang sengaja menyalah gunakan kebebasan yang dimaksud

sehingga sering terjadi kericuhan atau kekacauan kelas.

c) Kebebasan terbimbing

Menurut konsep ini, konsepsi otoriter dan kebebasan liberal

memang dapat diterapkan pada situasi-situai tertentu dan dalam

kenyataannya tidak satupun dari kedua konsepsi tersebut dapat

digunakan guru sepenuhnya untuk membina disiplin pada diri peerta

didik. Menurut konsepsi ini, yang sering terjadi adalah gabungan

dari kedua konsepsi. Perpaduan dari kedua konsepsi tersebut mereka

dinamakan konsepsi “ kebebasan terbimbing”. Dalam konsepsi ini

pserta didik diberi kebebasan namun tetap dalam bimbingan guru.

Peserta didik harus dibimbing dalam memahami dan

mengembangkan prinsip bahwa kebebasan sebagai karunia yang

menjadi hak azasi setiap manusia yang tidak boleh disalah gunakan.

Kebebasan itu harus dipergunakan secara bertanggung

jawab.menurut konsep ini, yang paling penting diupayakan guru

dalam membina dan mengembangkan disiplin di kelas adalah

diupayakan guru dalam membina dan mengembangkan disiplin di

kelas adalah tumbuh kembangya kesadaran untuk mengendalikan

diri sendiri (self-control) pada diri setiap individu. Dalam upaya

membina disiplin pada diri peserta didik dapat dipergunakan



11

berbagai teknik, baik perorangan maupun kelompok, dengan

berpedoman (1) aturan yang jelas, (2) konsisten dalam bertindak, dan

(3) adanya hukuman dan ganjaran yang dapat membuat peserta didik

sadar akan prilaku yang ditampilkannya dan akibat dari perilaku jika

dibiarkan berlanjut.

2.1.3. Pengelolaan Personalia Pendidikan

Personalia pendidikan dalam arti luas meliputi tenaga – tenaga pelaksna

kegiatan pendidikan termasuk di antaranya kepala sekolah, guru, pegawai tata

usaha, dan peserta didik. Namun dalam buku ajar ini, yang dimaksud dengan

personalia pendidikan mereka yang membidangi kegiatan edukatif, yaitu pihak

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran dan pendidikan

di lembaga pendidikan, di antaranya adalah guru (termasuk kepala sekolah),

petugas bimbingan konseling, dan non-edukatif (ketatausahaan), yaitu tenaga tata

usaha dan penjaga atau pesuruh lembaga pendidikan. Semua personalia

pendidikan tersebut mempunyai peranan penting bagi kelancaran jalannya

pengajaran dan pendidikan di lembaga pendidikan. Manajer pendidikan harus

melihat komponen ini sebagai bidang manajemen yang sangat penting untuk

dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjadi ujung tombak dalam

memberhasilkan program pengajaran dan pendidikan di lembaga pendidikan.

Pengelolaan personalia pendidikan dapat diartikan sebagai proses

sekaligus sebagai seni untuk memilih dan mendayagunakan sumberdaya manusia

sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. Dengan pengelolaan tersebut dapat

diperoleh sumberdaya yang memiliki kualitas dan kuantitas yang dapat

diandalkan dalam pelaksanaan dan pemberhasilan kegiatan – kegiatan pengajaran

dan pendidikan di lembaga penyelengaraan sistem pendidikan. Hal yang sangat

essensial dalam pengelolaan personalia pendidikan adalah kesanggupan manajer

yang lebih tinggi dalam memperoleh/memilih personalia yang memiliki

profesionalisasi yang tinggi di bidang pendidikan dan keguruan.seperti diketahui

bahwa masing – masing personalia pendidikan mempunyai peranan penting bagi

kelancaran jalannya pengajaran dan pendidikan di lembaga penyelenggara system

pendidikan. Dalam menghadapi personalia pendidikan tersebut manajer



12

pendidikan diharapkan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menempatkan

setiap personalia tersebut pada posisi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki

sehingga tanggung jawab dan tugas yang dipercayakan kepada mereka dapat

dilaksanakan secara maksimal.

Kegiatan manajemen yang harus dilaksanakan manajer dalammengelola

personalia pendidikan ini sangat beragam. Beberapa diantaranya adalah

a. Pengadaan personalia

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengusahakan pengadaan personalia

pendidikan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengajaran dan

pendidikan. Pengadaan personalia ini sering diartikan sebagai pengisian

formasi. Yang dimaksud formasi adalah jumlah dan susunan personalia

yang diperlukan oleh satu satuan organisasi yang mampu melaksanakan

tugas pokok untuk jangka waktu tertentu dan yang bertanggung jawab

dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur.

b. Pengangkatan personalia. Para calon personalia yang telah memenuhi

syarat diangkat sebagai personalia pendidikan dengan menerbitkan Surat

Keputusan (SK) pengangkatan. Jika yang diangkat adalah pegawai negeri

sipil maka dalam keputusan pengangkatan yang diterbitkan dicantumkan

nomor persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dan

NIP (Nomor Induk Pegawai)

c. Pembinaan dan pengembangan personalia. Setelah dilakukan

pengangkatan sebagai personalia pendidikan maka manajer pendidikan

menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Pembinaan yang dilakukan manajer pendidikan antara lain:1) Membuat daftar personalia yang berisi keteranagan /data lengkap

tenteng identitass diri personalia .

2) Melaksanakan orientasi bagi personil baru, yakni perkenalan

personalia baru terhadap lingkungan dan pekerjaan baru.

3) Melakukan pembagian tugas yakni pembagian tugas dan tanggung

jawab kepada personalia. Dalam pembagian tugas tersebut, manajer



13

harus memperhatikan dengan seksama latar belakang pendidikan,

kualifikasi professional dan minat personalia.

4) Membuat daftar hadir personalia.

5) Melakukan penilaian kecakapan personalia melalui system tertentu

yang dapat membantu manajer sendiri mengetahui tingkat efeksitas,

efisiensi dan kualitas kegiatanyang dilakukan.

6) Merencanakan dan melaksanakan perubahan kedudukan personalia

pendidikan.

7) Melakuakn pengawasan baik secara horizontal, vertical ,maupun

diagonal.

8) Membina moral dan disiplin diri personalia pendidikan.

9) Memberi kesempatan pada personalia pendidikan untuk

mengembangkan kualitas melalui berbagai cara seperti melanjutkan

pendidikan ke yang lebih tinggi, diskusi, penataran, dll.

d. Hak dan kewajiban personalia. Personalia pendidikan akan

memberdayankan seluruh potensi yang dimilikinya untuk memberhasilkan

kegiatan yang dipercayakan kepadanya jika kebutuhannya sebagai

personalia dapat dipenuhi oleh lembaganya. Hak- hak yang harus

diperhatikan manajer untuk direalisasikan bagi setiap personalia

pendidikan antara lain:

1) Hak untuk memperoleh gaji dan penghasilan lainnya yang sesuai

dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2) Hak mendapatkan kenaikan pangkat.

3) Hak mendapatkan cuti

4)

Hak mendapatkan tunjangan- tunjangan kesejahteraan.5) Hak mendapatkan pension.

2.1.4. Pengelolaan Perlengkapan Pendidikan

Pengelolaan perlengkapan pendidikan merupakan keseluruhan proses

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengawasan peralatan yang digunakan

untuk menunjang penyelenggaraan system pendidikan agar tujuan pendidikan

yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan yang



14

harus dilakukan manajer pendidikan dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan

adalah

a.

Perencanaan kebutuhan yaitu penyusunan kebutuhan perlengkapan dilembaga pendidikan yang didasarkan pada pertimbangan untuk tujuan :

pengadaan perlengkapan karena berkembangnya kebutuhan sekolah,

pengadaan perlengkapan karena penggantian barang – barang yang rusak,

dihapuskan, hilang, dan untuk persediaan barang.

b. Pengadaan yaitu kegiatan untuk menghadirkan perlengkapan pendidikan

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas – tugas lembaga pendidikan.

c. Penyimpanan yaitu kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan

persediaan perlengkapan didalam ruang penyimpanan/gudang.

Penyimpanan hanya bersifat sementara.

d. Inventarisasi yaitu kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan

pencatatan perlengkapan yang menjadi milik lembaga pendidikan yang

bersangkutan ke dalam suatu daftar inventarisasi barang. Untuk

mempermudah pengawasan dan pelaporan keadaan perlengkapan

pendidikan diharapkan lembaga pendidikan membuat :

Kartu inventarisasi ruangan yaitu kartu yang ditempelkan pada

setiap ruangan yang memuat informasi tentang perlengkapan yang

ada di ruangan tersebut.

Kartu inventarisasi barang yaitu kartu yang berisi catatan barang –

barang inventaris.

Buku inventari yaitu buku yang berisi catatan semua barang

inventaris lembaga pendidikan yang diisi sesuai dengan Kartu

Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris Barang.

Pemberian tanda dalam inventarisasi yaitu penentuan tanda dengan

menggunakan kode – kode barang sesuai dengan petunjuk yang

terdapat dalam Manual Administrasi Barang yang disusun oleh

Departemen Keuangan dan Pemerintah Dalam Negeri.

e. Pemeliharaan yaitu penjagaan dari kerusakan suatu barang sehingga

perlengkapan tersebut tetap dalam kondisi baik.



15

f. Penghapusan yaitu cara peniadaan secara kontiniu dari daftar inventaris

karena barang tersebut sudah tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak

berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau biaya pemeliharaan terlalu

mahal.

g. Pengawasan perlengkapan yaitu kegiatan pengamatan, pemeriksaan dan

penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana

pendidikan untuk menghindari penyimpangan, penggelapan atau

penyalahgunaan. Melalui pengawasan ini, pemanfaatan perlengkapan

pendidikan dapat dioptimalkan. Pengawasan ini harus dilakukan secara

obyektif dengan mendasarkannya pada bukti – bukti nyata.

2.1.5. Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan system pendidikan di lembaga pendidikan,

anggaran memegang peranan yang penting. Ibarat urat nadi organisasi, jika

anggaran mengalami kemacetan, maka seemua fungsi manajemen pendidikan

akan mengalami masalah yang dapat mengganggu tercapainya tujuan pendidikan.

Pengelolaan keuangan pendidikan meliputi perencanaan dan penyusunan

anggaran biaya, pencarian dan pengusahaan sumber – sumber biaya, penggunaan

anggaran, penyimpanan, pencatatan dan pelaporan, dan pertanggung jawaban

keuangan. Anggaran biaya merupakan hal yang sangat sensitive dimana seringkali

menimbulkan berbagai masalah jika tidak ditangani dengan baik. Dalam

pengelolaan keuangan pendidikan terdapat pemisahan tugas antara otorisator,

ordonator, dan bendaharawan.

Otorisator adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan

yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran keuangan. Ordinator adlahpejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran

atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisator yang ditetapkan.

Sedangkan bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan

penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat – surat berharga

lainnya dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban. Manajer

pendidikan (seperti kepala sekolah) sebagai otorisator yang memerintahkan

pembayaran. Sedangkan bendaharawan sekolah bertindak sebagai ordonator



16

dalam mengujihak atas pembayaran. Manajer pendidikan berfungsi sebagai

pengawas dalam penggunaan dana. Oleh karena itu ordinator tidak boleh

melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan. Penghunjuk bendaharawan di

sekolah (seperti di SD) adalah wewenang kepala daerah. Prosedur pengelolaan

keuangan di lembaga pendidikan adalah

a. Penyusunan rencana pendapatan dan belanja sekolah. Anggaran belanja

adalah suatu pernyataan sumber – sumber keuangan yang terurai yang perlu

untuk melaksanankan program pendidikan selama periode tahun fiscal.

Proses pembuatan anggaran pendidikan melibatkan penentuan pengeluaran

maupun pendapatan yang bertalian dengan keseluruhan operasi lembaga

pendidikan.

b. Pengelolaan keuangan rutin. Anggaran rutin adalah anggaran yang

disediakan untuk menggaji para personalia pendidikan, semua jenis

tunjangan, pembelian alat- alat kantor, biaya perjalanan, dsb. Dalam

penggunaan angaran rutin tidak dibenarkan mengalihkan dana yang sudah

dialokasikan ke anggaran lain. Dalam melaksanakan pengeluaran tidak

boleh melebihi jumlah tertinggi dalam DIK. Setiap penggunaan harus

disertakan dengan bukti – bukti yang syah seperti kuitansi.

c. Pembukuan keuangan. Setiap transaksi keuangan di lembaga pendidikan

yang berakibat padda penerimaan dan pengeluaran dicatat oleh

bendaharawan di buku yang sudah ditentukan.

2.1.6. Pengelolaan Layanan Khusus

Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung

berhubungan dengan proses belajar-mengajar di kelas, tetapi secara khusus

diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih

optimal dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Jenis-jenis layanan khusus yang

dapat dikembangkan di sekolah terdiri dari:

a) Pusat Sumber Belajar (PSB),

Pusat Sumber Belajar yakni suatu unit kegiatan yang mempunyai

fungsi untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan serta melayani bahan

pengajaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengajaran dan



17

pendidikan di lembaga pendidikan. Pusat sumber belajar ini sebenarnya

merupakan lebih lanjut dari perpustakaan. Pusat sumber belajar ini berisikan

berbagai macam bahan perpustakaan, ditambah dengan media pendidikan yng

diperoleh melalui berbagai cara seperti pembelian, hadiah/hibah, dan

sebagaianya. Tujuan pengembangan Pusat Sumber Belajar ini adalah untuk

member kemudahan kepada peserta didik dan guru dalam memanfaatkan

sumber belajar sehingga proses pengajaran dan pendidikan dapat berjalan

secara maksimal. Dengan adanya Pusat Sumber belajar peserta didik

diharapkan memiliki motivasi belajar yang tinggi sehingga memudahkan

mereka mencapai tujuan pendidikannnya.

b) Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan adalah merupakan suatu sub unit Pusat Sumber Belajar

yang berisi bahan pustaka baik berupa buku maupun nonbuku yang diatur dan

diklasifikasikan menurut system dan aturan tertentu untuk digunakan para

pembacanya. Perpustakaan merupakan jantung pusat sumber belajar dengan

kewajiban yang luas untuk memudahkan penggunaan sumber-sumber belajar

primer dan suplementer. Pengembangan/ pengelolaan perpustakaan

dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan

pendidikan dengan cara memberikan kesempatan untuk menumbuhkan sikap

senang/gemar membaca dengan mengembangkan bakat peserta didik. Jika

perpustakaan dikelola dengan baik, akan memberikan banyak manfaat

terutama dalam:

1. Fungsi pendidikan, yakni member kesempatan kepada peserta

didik menambah pengetahuan atau mempelajari kembali

materi-materi pelajaran yang telah disediakan oleh guru.

2. Fungsi informasi, yakni menyediakan bacaan-bacaan

informative, seperti koran harian, majalah, atau brosur-brosur

yang sarat akan informasi yang sedang hangat berkembang

yang dapat membantu peserta didik mengembangkan

pengetahuan umumnya.



18

3. Fungsi rekreasi, yakni member kesempatan kepada peserta

didik menikmati pengalaman berekreasi melalui penajaman

imajinatif, dengan meyediakan buku-buku fiksi yang lebih

disenangi oleh peserta didik. Hanya perlu diperhatikan agar

penyediaan buku bacaan fiksi ini dapat menjaga agar peserta

didik tidak terlena, sehingga mereka mengesampingkan buku-

buku teks/ pelajarannya. Pengadaan buku-buku fiksi harus

memperhatikan tingkat perkembangan intelektual peserta didik

serta norma-norma atau tatanan nilai dan agama.

4. Fungsi penelitian, yakni memberikan bantuan kepada peserta

didik untuk menjawab berbagai masalah ilmiah dengan

mengkaji bahan-bahan yang disediakan perpustakaan berupa

laporan hasil-hasil penelitian

c) Usaha Kesehatan Sekolah.

Usaha Kesehatan Sekolah adalah suatu badan yang diadakan untuk

menjaga kesehatan warga sekolah, terutama peserta didik, dalam rangka

menunjang program pengajaran dan ppendidikan yang efektif. Usaha ini

dimaksudkan sebagai pelayanan kesehatan bagi warga sekolah untuk

kepentingan peserta didik agar:

1. Pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan umurnya,

2. Terhindar dari penyakit dan kelainan yang dapat menggangu

pertumbuhan dan perkembangannya,

3. Dapat diketahui secara dini gejala-gejala yang tidak diinginkan

pada peserta didik sebelum menjadi lebih besar, dan

4. Memiliki sikap tingkah laku dan pola hidup yang sehat sesuai

dengan norma-norma kesehatan.

Usaha kesehatan sekolah dapat dikelompokkan setidak-tidaknya menjadi

usaha pendidikan, pencegahan, perawatan, dan penyembuhan. Usaha-usaha

tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan sehingga

benar-benar mampu menunjang kelancaran pengajaran dan pendidikan.



19

Program kegiatan yang dapat dikembangkan dalam usaha kesehatan sekolah ini

antara lain adalah:

1. Pemberian penerangan dan motivasi kepada peserta didik dalam

melaksanakan pola hidup sehat, kebersihan lingkungan fisik, maupun

kesehatan jasmani. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan dan

memelihara suasana dan kondisi sekolah sedemikian rupa sehingga dapat

memotivasi dan menyadarkan peserta didik untuk dapat hidup sehat dan

bersih. Selain itu membuat slogan-slogan kesehatan dan kebersihat

ataupun mengedarkan brosur dan poster yang mengajak hidup sehat dan

bersih.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan peserta didik secara periodik, misalnya

pemeriksaan gigi, mata, berat badan, kebersihan kuku, telinga, dan

imunisasi terhadap penyakit-penyakit tertentu, memberikan vitamin-

vitamin atau makanan bergizi tinggi dan sebagainya.

3. Melakukan pengobatan-pengobatan terhadap penyakit-penyakit tertentu

yang sifatnya ringan dan sementara. Melalui UKS ini, peserta didik dapat

diberikan pertolongan ringan atau awal sebelum mendapatkan perawatan

atau pengobatan yang lebih intensif, yang harus ditangani secara

professional oleh dokter dan tenaga medis lainnya.

d) Kafetaria atau kantin sekolah.

Kafetaria atau kantin yakni suatu badan atau usaha yang dapat membantu

warga sekolah (terutama peserta didik) dalam memenuhi keperluan akan makanan

untuk membantu kelancaran kegiatan pengajaran dan pendidikan di sekolah.

Kehadiran kafetaria di sekolah harus diupayakan mempunyai sumbangan yang

positif dalam proses pengajaran dan pendidikan, tidak untuk keperluan bisnis

semata.

Pengelolaan kafetaria tidak harus oleh sekolah, tetapi dapat dilakukan

oleh pribadi dari luar sekolah atau Dharma wanita sekolah. Namun demikian,

manajer harus memikirkan dan mengupayakan kafetaria ini sebagai unsur yang

dapat memberikan sumbangan positif dalam kegiatan pengajaran dan pendidikan.



20

Manajer sekolah harus merasa bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan

kafetaria sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kesehatan atau higienitas masakan yang dijajakan kepada peserta didik,

2. Kebersihan tempat dan fasilitas kafetaria agar terhindar dari penyebaran

hama penyakit

3. Agar makanan-makanan yang dijajakan mengandung gizi yang tinggi dan

bilamana perlu menambah vitamin-vitamin yang diperlukan peserta didik

umumnya.

4. Mengawasi agar harga-harga makanan dapat dijangkau atau sesuai dengan

kondisi ekonomi peserta didik,

5. Menjaga agar kafetaria tidak dijadikan tempat nongkorng oleh peserta

didik sehingga dapat mencegah terjadinya atau berkembangnya perilaku-

perilaku negative.

2.1.7. Pengelolaan Ketatausahaan (Kantor)

Ketatausahaan adalah salah satu bidang garapan manajemen penndidikan

yang menyangkut segenap rangkaian pengelolaan pencatatan dan pelaporan

seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Kegiatan

ketatausahaan ini menyangkut perencanaan, pencatatan, pengelolaan, pengadaan,

penyimpanan, dan pengiriman semua keterangan yang diperlukan dalam

melakukan aktifitas-aktifitas dan atau fungsi-fungsi manajemen oleh

manager.aktivitas ketatausahaan ini dapat dijadikan sebagai barometer aktifitas

suatu lembaga. Jika aktivitas ketatausahan suatu sekolah dapat berjalan dengan

baik maka itu sebagi indikator bahwa sekolah tersebut berhasil dalam

melaksanakan aktivitas manajerialnya.

Ketatausahaan sekolah / lembaga pendidikan pada umumnya mempunyai

fungsi yang sangat kompleks sekali, diantaranya adalah :

a. Mengkomunikasikan,bertukar informasi dengan menggunakan alat – alat

seperti telepon, buletin, korespondensi, dan pertemuan berhadap-hadapan.

b. Memproses bahan dengan mengetik atau memperbanyak.



21

c. Menangani korespondensi dan surat-surat, dengan mempersiapkan dan

memproses surat-surat, dan meneruskan suurat-surat bagi guru dan peserta

didik.

d. Memperoleh perbekalan dan perlengkapan, buat guru atau non guru.

e. Mencatat kehadiran peserta didik,dengan memeriksa dan memcatat

kehadiran dan menjelaskan ketidakhadiran pesert adidik.

f. Mengawasi pelaksanaan program harian, dengan memeriksa dan

menyesuaikan jadwal harian dan kegiatan pesertadidik.

g. Mengadministrasi catatan – catatan, dengan memeriksa, menyimpan,

mengikhtisarkan dan menyediakan informasi.

h. Mempersiapkan laporan – laporan, dengan laporan kuarta/ semester dan

laporan tahunan kepala sekolah.

i. Mengawasi penggunaan dan pemeliharaan gedung dan fasilitas fisik

lainnya,dengan melihat bahwa pemeliharaan kebersihan dan pelayanan-

pelayanan lain berjalan dengan baik.

j. Melaksanakan hubungan dengan masyarakat,dengan melayani tamu

sekolah dan menyediakan informasi.meminta tindakan ditempat.

k. Mengatasi situasi darurat,yang meminta tindakan ditempat.

Kantor sekolahatau ketatausahaan sekolah/lembaga pendidikan akan

berjalan dengan baik jika dilengkapi dengan seorang atau lebih personil tatausaha

yang bertanggung jawab langsung kepada manajer sekolah. Kepada bidang inilah

kepala sekolah menyerahkan sebanyak mungkin fungsi-fungsi kantor yang telah

dikemukakan diatas.

Sebagai penataan kegiatan pencatatan ,penggandaan,penyimpanadan

pengiriman informasi lembaga pendidikan ,ketatausahaan sekolah harus

memahami dan menguasai serta mengerjakan pengisian daftar atau format-

format:

1. Bidang manajemen umum,yang meliputi buku rencana kerja tahunan,

buku pengumuman, buku notulen rapat, buku catatan harian, dan laporan

tahunan.



22

2. Bidang personalia, yang meliputi buku pokok / induk murid, buku klapper,

buku mutasi, buku prestasi murid, buku cuti, buku pendaftaran murid,

buku daftar kenaikan kelas, buku piket, buku kesehatan sekolah dan

sebagainya.

3. Bidang keuangan, yang meliputi buku kas, legger gaji, pembukuan iuran

pendidikan, pembukuan serba serbi dan sebagainya.

4. Bidang invetarisasi sekolah, yang meliputi buku penerimaan alat, buku

keluar masuk alat-alat sehari – hari, daftar investarisasi dan sebagainya.

2.1.8. Pengelolaan Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah merupakan suatu proses

komunikasi antara sekolah masyarakat untuk meningkatkan pengertian

masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat

dan kerjasama dalam meniingkatkan dan mengemmbangkan kuantitas dan

kualitas lembaga pendidikan.

Sebagai lembaga pendidikan sekolah harus mampu menjalankan

fungsinya sebagai lembaga yang dapat melestarikan dan mentrasfer nilai-nilai

cultural kepada generasi-gegnerasi penerus (peserta didik) sehingga warga

sekolah, peserta didik, dapat menghayati, menghargai dan mampu menyikapi atau

merealisasikan tata tertib sosial dalam setiap tindakannya baik disekolah maupun

masyarakat .

Prinsip-prinsip pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat :

1. Prinsip otoritas,

Pengembangan hubungan antara sekolah denngan masyarakat

dimaksudkan untuk membantu memperlancar program penganjaran dan

pendidikan dilembaga pendidikan.

2. Prinsip kesederhanaan.

Maksud prinsip ini adalah bahwa program- program yang dikembangkan

hendaklah bersifat sederhanadan jelas



23

3. Prinsip sensivitas

Sensivitas yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah bahwa sekolah

maupun masyarakat secara bersama-sama dan terpadu mampu melihat

dam merasakan apa yang kebutuhan masing-masing.

4. Prinsip kejujuran.

Kerjasama anatara seklah dan masyarakat akan tumbuh dan berkembang

secara maksimal jika hubungan tersebut dibangun atas dasar saling

mempercayai dan penuh kejujran.

5. Prinsip ketetapan.

Prinsip ini dimaksudkan bahwa apa yang telah disampaikan sekolah

kepada masyarakat ,atau masyarakat kepada sekolah ,harus tetap baik dari

segi isi,waktu,media,maupun tujuan yang ingin dicapai.

Sifat sifat hubungan antara sekolah dengan masyarakat :

1. Hubungan timbal balik, artinya hubungan yang dapat memberikan

manfaat kepada kedua belah pihak, baik sekolah maupun masyarakat

2. Hubungan yang suka rela,berdasarkan kesadaran bahwa sekolahmerupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat juga bertanggung

jawab atas kehidupan sekolah.

3. Hubungan berlangsung terus menerus sehingga terjmin adanya sifat

berkesinambungan (kontiniu) sepanjang masa.

Fungsi- fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat :

1. Menghilangkan jurang pemisah antara kehidupan sekolah dengan

masyarakat.

2. Menjadikan sekolah sebagai pusat kebudayaan ,sumber pancaran

kehidupan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan lapangan

pengabdian bagi pesertaadidik

Bentuk Hubungan antara sekolah dan masyarakat :

1. Pengikut sertaan guru / tenaga kependidikan dan pesertadidik dalam

kegiatan – kegiatan masyarakat.



24

Contoh: Kegiatan kesenian, olah raga, dll

2. Penyediaan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat lingkungan.

Contoh : Seperti penggunaan aula sekolah, lapangan olahraga,dll

3. Pengikut sertaan pemuka-pemuka masyarakat dalam kegiatan

kurikuler dan ekstrakurikuler.

Contoh : Seperti tenaga ahli dibidang kesehatan, pertanian,dll.

4. Penggunaan sarana yang tersedia.

Contoh : Mesjid, gereja, dll.

5. Pendayagunaan potensi masyarakat

Contoh : Peraturan perundang-undangan

6. Mendayagunakan potensi orang tua

Contoh : agar pesertadidik mendapat prestasi

7. Mengikut sertakan dunia usaha dalam kegiatan sekolah teruutama

dalam hal:

a. memberikan saran atau pendapat dan usul penyempurnaan

pendidikan agar lebih relavan dengan kebutuhan dunia usaha.

b. memberi fasilitas untuk praktek kerja nyata peserta didik.

c. menyediakan lapangan kerja bagi lulusan lembaga pendidikan.

2.2. HUBUNGAN KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER

PENDIDIKAN

2.2.1. Pengertian Stakeholder Pendidikan

Istilah stakeholder sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh

banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya

manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi,

pendidikan dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan istilah

stakeholder ini secara luas ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi

keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak,

lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.



25

Dalam buku Cultivating Peace, Ramizes mengidentifikasi berbagai

pendapat mengenai stakekholder ini. Beberapa defenisi yang penting

dikemukakan seperti: Freeman (1984) yang mendefenisikan stakeholder sebagai

kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu

pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat

mendefenisikan stekeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau

perhatian pada permasalahan.

Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang pemegang dan

sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Kalau

lembaga pendidikan itu berupa sekolah maka stakeholdernya adalah: BirokrasiPendidikan (Dinas Pendidikan), Pengawas, Kepala Sekolah, Guru-guru, Orangtua,

Komite Sekolah, Dewan Sekolah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Dengan perkata lain stakeholder adalah orang-orang atau badan yang

berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap pendidikan di sekolah.

2.2.2. Peran Stakeholder Pendidikan

Peran serta stakeholder pendidikan dalam suatu perencanaan adalah hal

yang sangat urgen sehingga akan dampak pada peningkatan profesionalitas guru.

Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002

bahwa stakeholder pendidikan yaitu dewan pendidikan dan komite sekolah dalam

kaitannya dengan hal di atas mereka memiliki 4 peran, yaitu:

1. Peran Sebagai Pemberi Pertimbangan Atau Nasihat (Advisory Agency)

Peran sebagai pemberi pertimbangan atau nasihat (Advisory Agency)

menunjukkan respon dan keikutsertaan dewan pendidikan dan komite

sekolah memajukan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pendidikan di daerah dan di sekolah. Bentuk aktivitas dewan pendidikan

dan komite sekolah antara lain:

a. Pemberi pertimbangan mengenai program dan kegiatan yang

disusun dalam rencana pembangunan pendidikan tingkat kabupaten

atau kota dan tingkat satuan pendidikan.



26

b. Memberikan pertimbangan buat guru dalam pelaksanaan tugas

supaya tidak sewenang-wenang dalam menangani siswa (misalnya

dalam memberi hukuman tetapi juga member penghargaan bagi

yang berprestasi).

c. Memberi pertimbangan dalam peningkatan disiplin guru dan

member solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru.

d. Memberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat

siswa (seperti olimpiade mata pelajaran, seni dan olah raga).

2. Peran Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)

Peran pendukung dewan pendidikan dan komite sekolah berkaitan dengan

internal manajemen sekolah adalah:

a. Mendata jumlah guru yang memerlukan pendidikan dan latihan,

mendata pendidikan guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi

pendidikan.

b. Memberikan pelatihan mengenai mata pelajaran dan layanan belajar

bagi guru yang membutuhkan.

c. Mendata jumlah siswa dan indeks prestasinya, guru dan komite

sekolah.

d. Mendukung program pengayaan bagi siswa yang lebih pintar, dan

remedial bagi siswa yang belum mencapai hasil yang dipersyaratkan.

e. Menyediakan tropi dan hadiah atas keberhasilan siswa mengikuti

berbagai

perlombaan yang dilakukan sekolah.f. Untuk meningkatkan kualitas keagamaan mengadakan pesantren kilat

di

sekolah.g. Mendukung pemanfaatan sarana prasarana untuk

memberikan layanan

belajar.

g. Membuat media belajar sesuai dengan kebutuhan belajar.



27

h. Memaksimalkan anggaran operasional yang bersumber dari APBD,

bantuan masyarakat, dan mendorong penggunaan anggaran yang

bersumbar dari dana BOS dengan mengimplementasikan program dan

kegiatan yang tepat sasaran.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan harus disampaikan pada

publik atau stakeholder pendidikan, kepala sekolah, orang tua dan

masyarakat, serta kepada instansi pemerintah yang terkait seperti dinas

pendidikan, termasuk pemimpin proyek yang bersangkutan. Dewan

pendidikan dan komite sekolah, dalam batas-batas tertentu dapat saja

memberikan rekomendasi pada pihak yang terkait, dengan rasional yang

kuat dan obyektif bukan karena atas faktor “like and dislike” dalam hal

ketenagaan ini, dewan pendidikan dan komite sekolah perlu

mengembangkan standar kinerja guru dan tenaga kependidikan lainnya

3. Peran Sebagai Pengontrol (Controling Agency)

Peran sebagai pengontrol (controlling agency) sesuai peran dewan

pendidikan dan komite sekolah, sebagai badan pengawas terhadap

kegiatan sekolah termasuk pelaksanaan dan penggunaan Rencana Kegiatan

Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Fungsi pengontrol

(controlling agency) menunjukkan bahwa dewan pendidikan dan komite

sekolah melakukan aktifitas:

a. Menanyakan proses belajar mengajar (ke guru dan kepala sekolah)

apakah sudah mengarah pada standar yang dipersyaratkan,b. Menanyakan kondisi kesehatan, gizi, dan bakat peserta didik,

c. Memantau pelaksanaan rencana kegitan sekolah (RKS) dan rencana

kegiatan tahunan (RKT),

d. Ikut serta dalam penyusunan RKS dan RKT.

e. Ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS,

f. Ikut serta dalam rapat pembagian raport,

g. Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya,



28

h. Mengontrol pelaksanaan PBM dengan memakai kartu data sesuai

dengan perlindungan anak; cara belajar mengajar guru (misalnya kartu

yang ditanda tangani oleh guru dan orangtua).

4. Peran Sebagai Penghubung (Mediating Agency)

Pusat pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling

bekerja sama secara sinergis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk

dapat bekerja secara sinergis harus ada yang menghubungkan antara

keluarga, sekolah dan masyarakat. Itulah sebabnya salah satu peran dewan

pendidikan dan komite sekolah adalah peran penghubung (mediating

agency). Jika ada kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat,

maka daribeberapa banyak program yang inovatif dapat dicoba untuk

dilaksanakan oleh sekolah. Peran penghubung atau mediating agency

menunjukkan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah:

a. Menghubungkan dengan instansi pemerintah,

b. Menghubungi orangtua siswa yang mampu untuk meminta

kesediaannya menjadi donator atau bantuan lainnya yang disetujuinya

untuk keperluan sekolah, atau dengan menjelaskan program kerja yang

akan dilakukan oleh sekolah.

c. Mencari informasi yang bisa dipakai oleh sekolah untuk

mengembangkan sekolah.

d. Memberi laporan kepada masyarakat tentang keuangan dan

pelaksanaan program.

Keempat peran dewan pendidikan dan komite sekolah tersebut dalam

melakukan aktifitas bukanlah melakukan dan perannya secara terpisah-pisah,

tetapi berlangsung secara simultan. Dalam melakukan aktifitasnya, merekamengedepankan peningkatan kualitas pendidikan, bukan menyalurkan

kehendaknya pribadi apalagi melakukan pemerasan. Dalam melaksanakan

perannya dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan etika dan aturan

yang berlaku serta fokus pada perolehan mutu yang kompetitif

2.2.3. Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Hubungan sekolah dan masyarakat termasuk instansi pemerintah maupun

swasta adalah suatu proses komunikasi dengan masyarakat dengan maksud dapat



29

meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktek

pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama warganya dalam usaha

memperbaiki sekolah. Apabila sekolah dipandang sebagai suatu organisasi sosial,

maka organisasi tersebut mempunyai lingkungan dimana ia memperolah pengaruh

dan membutuhkan hubungan. Di Indonesia sekolah-sekolah bernaung di bawah

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), baik tingkat pusat maupuntingkat

provinsi. Sekolah tersebut secara riil berdiri ditengah-tengah masyarakat sekitar,

yang berisi anggota masyarakat berupa keluarga, oranisasi resmi pemerintah non

sekolah maupun organisasi informal.

Dalam pelaksanaan sekolah, setiap personal professional adalah manajer.

Pelibatan semua pendidik dan staf sekolah dalam proses perencanaan dan control

tidak hhanya dianggap sebagai alat eksploitasi, tetapi sebagai pribadi yang terlibat

dalam praktek sekolah. Dengan demikian, setiap individu berkembang dan

tumbuh dalam keseluruhan lingkungan sistem sekolah yang memberi peluang

kepada setiap personal sekolah dapat profesinya.

Berdasarkan kondisi diatas, manajemen sekolah yang efektif tergantung

pada praktek yang menerapkan empat prinsip di bawah ini:

1. Desentarlisasi sistem dan anggota staf

2. Mempertinggi penghargaan setiap personal,

3. Perkembangan dan pertumbuhan personal sekolah secara optimal, dan

4. Pelibatan personal

Keempat prinsip diatas dapat dilaksanakan jika hubungan antar instansi

dalam pendidikan dan manajemen pendidikan dapat terlaksana dengan baik.Hubungan anata depdiknas (Kantor Dinas Pendidikan Provinsi), Dinas Pendidikan

Kabupaten atau Kota dan masyarakat, merupakan suatu komponen dalam

hubungannya dengan sekolah, yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan di

lingkungan sekolah sendiri masih memiliki hubungan antar kepala sekolah, guru-

guru dan tata usaha sekolah.



30

BAB III

PENUTUP

3.1.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Bidang tugas manajemen pendidikan di sekolah menyangkut berbagai

aspek, yang meliputi kurikulum, peserta didik, personalia, sarana dan

prasarana, keuangan, pelayanan khusus, ketatausahaan, dan kemitraan

antara sekolah dengan masyarakat masing-masing bidang akan

dijelaskan pengelolaan pada uraian diatas.

2. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat bahan pengalaman belajar

peserta didik dengan segala pedoman pelaksanaannya yang telah

tersusun secara baik dan dipakai sekolah dalam kegiatan mendidik

peserta didiknya.

3. Pengelolaan personalia pendidikan dapat diartikan sebagai proses

sekaligus sebagai seni untuk memilih dan mendayagunakan

sumberdaya manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya.

4. Pengelolaan perlengkapan pendidikan merupakan keseluruhan proses

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengawasan peralatan yang

digunakan untuk menunjang penyelenggaraan system pendidikan agar

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif

dan efisien.

5. Pengelolaan keuangan pendidikan meliputi perencanaan dan

penyusunan anggaran biaya, pencarian dan pengusahaan sumber –

sumber biaya, penggunaan anggaran, penyimpanan, pencatatan danpelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan. Anggaran biaya

merupakan hal yang sangat sensitive dimana seringkali menimbulkan

berbagai masalah jika tidak ditangani dengan baik.

6. Otorisator adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil

tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran keuangan.

Ordinator adlah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan

memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan



31

berdasarkan otorisator yang ditetapkan. Sedangkan bendaharawan

adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan

dan pengeluaran uang atau surat – surat berharga lainnya dan

diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban.

7. Kegiatan ketatausahaan ini menyangkut perencanaan, pencatatan,

pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, dan pengiriman semua

keterangan yang diperlukan dalam melakukan aktifitas-aktifitas dan

atau fungsi-fungsi manajemen oleh manager.aktivitas ketatausahaan ini

dapat dijadikan sebagai barometer aktifitas suatu lembaga.

8. Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang pemegang

dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga

pendidikan.



32

DAFTAR PUSTAKA

Burhanudin, Drs. Yusak. 2005. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung

Soewarno Handayaningrat, 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan

Manajemen. Gunung Agung. Jakarta

Tim Dosen. 2012. Profesi Pendidikan. Medan: Unimed

http://id.shvoong.com/tags/stakeholder-pendidikan.html (diunduh pada tanggal 20

Maret 2012, pukul 18.00 WIB)

http://id.wikipedia.org/wiki/pemangku_kepentingan(diunduh pada tanggal 20

Maret 2012, pukul 18.00 WIB)

http://id.shvoong.com/tags/stakeholder-pendidikan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/pemangku_kepentingan

http://id.wikipedia.org/wiki/pemangku_kepentingan

http://id.shvoong.com/tags/stakeholder-pendidikan.html

Documents

Ruang Linkup Dan Peran Guru Dalam Administrasi Dan Menajemen Pendidikan