Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 - Disperindagdisperindag.jabarprov.go.id/data/file/download/Renstra_Indag_Jabar... · Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ... yaitu Tahun

Rencana Strategis

Tahun 2013 - 2018

Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Jl. Asia Afrika No. 146 - Bandung 40261

Telp. (022) 4230897 - 4230898 Fax. 4200331 - 4230929

Website : www.disperindag.jabarprov.go.id

email : [email protected]

http://www.disperindag.jabarprov.go.id/

Jl. Asia Afrika No. 146 - Bandung 40261

Telp. (022) 4230897 - 4230898 Fax. 4200331 - 4230929

Website : www.disperindag.jabarprov.go.id

email : [email protected]

Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Khadirat Allah S.A.W. bahwa Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun

Anggaran 2013-2018 telah selesai disusun.

RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2013-2018

yang telah diselaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 25 Tahun 2014 tentang

RPJMD Jawa Barat 2014-2018. Prosesnya diawali dengan pengumpulan aspirasi dari

masyarakat dilanjutkan dengan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Pusat yaitu Kementarian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan

sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan industri dan

perdagangan, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis dan

sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Jawa Barat maupun

instansi terkait sehinga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan perdagangan

di Jawa Barat.

Dalam Renstra terdapat gambaran umum sektor industri dan perdagangan, isu-isu

stretegis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan

pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut

dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, indikasi Program/Kegiatan

serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat dengan dukungan dana APBD Jawa Barat untuk mendukung

mewujudkan janji Gubernur yang telah tertuang dalam RPJMD Jabar 2014-2018 dan

prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat

berdampak kepada menciptakan lapangan kerja/menurunnya jumlah pengangguran dan

kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan berbagai

kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan

dari tugas pokok dan fungsinya.


ii

Bandung, September 2013

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA BARAT

Dr Ir. FERRY SOFWAN ARIF MSi.

Pembina Utama Muda NIP.19621121 198909 1 001


iii

DAFTAR – ISI

Hal.

Pengantar........................................................................................................................... i Daftar isi ........................................................................................................................... iii

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ................................................................................................ I-1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................................ I-2

1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................... I-5

1.4. Sistimatika Penulisan ...................................................................................... I-5

Bab II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................................................... II-1

2.2. Sumber daya .................................................................................................. II-6

2.3. Kinerja Pelayanan ........................................................................................... II-10

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....................................... II-17

Bab III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. identifikasi Permasalahan ............................................................................... III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ........................................................................................................... III-4

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/lembaga ....................................................... III-10

3.4 Telaahan terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Barat ................................. III-18

3.5 Penentuan isu-isu strategis ............................................................................. III-22

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi .................................................................................................... IV-1

4.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi .......................................................................... IV-2

4.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan .............. IV-6

4.4 Nilai-nilai ........................................................................................................ IV-9

Bab V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF ....................................................................................... V-1


iv

Bab VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Tujuan dan sasaran RPJMD ............................................................................. VI-1

6.2 Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD ................................................ VI-1

Bab VII PENUTUP .............................................................................................................. VII-1


I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan

di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun

perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, yang merupakan

dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 –

2018 disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Provinsi Jawa Barat 5 (lima) tahun

sebelumnya, yaitu Tahun 2008 – 2013.

Demikian pula halnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018. Selain itu,

RENSTRA Dinas disusun dengan mengkolaborasikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.

Penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013 - 2018 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh stakeholder mulai

dari perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program

prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran beserta pendanaan

indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan

dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.


I-2

Pembahasan dengan seluruh stakeholder dilaksanakan dalam Focus Group Discussion

(FGD) Penyusunan RENSTRA pada 5 (lima) wilayah yaitu Wilayah Cirebon, Wilayah Bogor,

Wilayah Purwakarta dan Wilayah Priangan sampai dengan perumusan rancangan RENSTRA

yang bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Pentahapan pembangunan bidang industri dan perdagangan tersebut dirumuskan

berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan ketercapaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun

kebelakang dan penetapan isu strategis yang berkembang. Prioritas pengembangan industri

unggulan di Jawa Barat yaitu pada pengembangan Industri Kreatif, Industri Telematika,

Industri Furniture dan Industri Komponen Otomotif serta pengembangan IKM unggulan di

Kab./Kota yg berbasis kompetensi inti daerah. Sedangkan prioritas pembangunan di bidang

perdagangan adalah Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, Pengamanan Pasar

Dalam Negeri, serta Pengembangan Ekspor Daerah dan Promosi Ekspor dengan senantiasa

meningkatkan daya saing industri pengolahan dan skema perdagangan yang tertata

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mendongkrak

indeks daya beli yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa

Barat.

1.2. Landasan Hukum

RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018

mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


I-3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan


13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan


15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan

Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;


I-4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 10/M-IND/PER/1/2010

Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010

Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 45);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009

Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

26. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (

Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 142 Seri D);

27. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

barat ( Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

28. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;

29. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata


I-5

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat;

30. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat No.

800/5865/Skrt tahun 2013 Tanggal 28 Juni 2013 tentang Pembentukan Tim

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 adalah mewujudkan pembangunan industri dan perdagangan

yang berkeadilan melalui pembagian peran secara proporsional antara berbagai stakeholder

terkait dari Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kab./Kota), Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi,

Lembaga, Asosiasi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah:

1) Mewujudkan pentahapan pembangunan industri dan perdagangan yang kokoh dalam

pencapaian Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;

2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan industri dan

perdagangan baik antar Pusat, Provinsi dan Kab./Kota di Jawa Barat;

3) Mengoptimalkan peran Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas

urusan Industri dan Perdagangan.

4) Memanfaatkan potensi sumber daya Industri dan Perdagangan di Jawa Barat secara

efisien dan efektif.

1.4. Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 –

2018, memberikan arah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan

penganggaran yang meliputi urusan industri dan perdagangan di Jawa Barat. Adapun

sistimatika penulisan RENSTRA adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 - 2018,

didalamnya Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi

Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses


I-6

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra

K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas

2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi.

Menjelaskan secara umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur

organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana

(proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit

usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan

Menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra

periode sebelumnya, dan indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L, RPJMD Provinsi Jawa Barat

yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Isu – isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan


I-7

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor

yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

Menjelaskan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaiannya.

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga

Menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran

jangka menengah Renstra K/L.

3.4. Isu-isu Strategis

Menjelaskan isu strategis berdasarkan tahun rencana.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Visi dan Misi

Menjelaskan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013 - 2018.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun.

BAB V Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif

Menjelaskan program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif dari indicator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018.

BAB VI Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menjelaskan tujuan dan sasaran RPJMD bidang Industri dan Perdagangan.

6.2. Indikator Kinerja yang mengacu kepada RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja yang mengacu kepada RPJMD dalam 5 (lima)

tahun.

BAB VII Penutup


I-8

Menguraikan rangkuman tentang hal-hal pokok yang termuat dalam dokumen

Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.


II-1

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pelaksana

teknis Gubernur dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat seperti di tetapkan dalam Nomor: 21 Tahun 2008 tentang

organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalami sedikit

perubahan dimana saat ini tugas pokok dan fungsi Dinas Indag Agro telah diintegrasikan

kepada Disperindag Jabar . Dalam struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Daerah

tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas

pokok: “Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan

perdagangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perindustrian

dan perdagangan meliputi bidang :Industri logam mesin alat transportasi ,tekstil

dan produk tekstil, telematika dan elektronika, Industri aneka, kerajinan dan kimia,

Industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan

kerjasama industri dan perdagangan;

b. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan

perdagangan meliputi Industri logam mesin alat transportasi ,tekstil dan produk

tekstil, telematika dan elektronika, Industri aneka, kerajinan dan kimia, Industri

agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama

industri dan perdagangan;

c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi dinas;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas

perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:


II-2

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan :

1) Subag Perencanaan dan Program

2) Subag Keuangan

3) Subag Kepegawaian dan Umum

3. Bidang ILMATTATEL (Industri Logam, Mesin, Tekstil dan produk Tekstil, Alat

Transportasi, Telematika dan Elektronika), membawahi:

1) Seksi Industri Logam dan Mesin

2) Seksi Industri Alat Transportasi, Telematika dan Elektronika

3) Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil

4. Bidang IAKK (Industri Aneka, Kerajinan dan Kimia). Pada pelaksanaan Tugas

pokok dan Fungsinya, membawahi:

1) Seksi Aneka Industri

2) Seksi Industri Kerajinan

3) Seksi Industri Kimia

5. Bidang Industri Agro. Bidang ini sebagai salah satu bidang baru pada struktur

organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, membawahi:

1) Seksi Industri Makanan

2) Seksi Industri Minuman dan Tembakau

3) Seksi Industri Hasil hutan dan Perkebunan

6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:

1) Seksi Bina Pasar

2) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan

3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan

7. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:

1) Seksi Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan

2) Seksi Impor

3) Seksi Ekspor Hasil Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

8. Bidang Promosi, Kerjasama Industri dan Perdagangan, membawahi :

1) Seksi Promosi Ekspor

2) Seksi Kerjasama Dagang

3) Seksi Kerjasama Industri


II-3

9. Balai Pengembangan Perindustrian, membawahi :

(1) Subbag Tata Usaha

(2) Seksi Pengembangan Teknologi

(3) Seksi Pengembangan Usaha

10. Balai Kemetrologian Bandung, membawahi :


(2) Seksi Teknis

(3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium

11. Balai Kemetrologian Tasikmalaya, membawahi :


(2) Seksi Teknis


12. Balai Kemetrologian Cirebon, membawahi :


(2) Seksi Teknis


13. Balai Kemetrologian Bogor, membawahi :


(2) Seksi Teknis


14. Balai Kemetrologian Karawang, membawahi :


(2) Seksi Teknis


Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat, saat ini telah ada 6 (enam) UPTD yang melayani

masyarakat di bidang Industri dan Perdagangan. Pada industri, terdapat Balai

Pengembangan Perindustrian yang memiliki 9 (sembilan) sub unit pelayanan IKM dari

berbagai komoditi dan tersebar lokasinya di Jawa Barat. Pada layanan kemetrologian,

terdapat Balai Kemetrologian yang dibagi atas 5 (lima) wilayah yaitu Balai Kemetrologian

Bandung, Balai Kemetrologian Bogor, Balai Kemetrologian Karawang, Balai Kemetrologian

Cirebon dan Balai Kemetrologian Tasikmalaya.


II-4

Ke-6 UPTD tersebut, selain telah memberikan pelayanan kepada masyarakat juga

telah memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

dari sektor Industri dan Perdagangan.

Berikut ini adalah selengkapnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat


II-5

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013


II-6

2.2 Sumber Daya

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia

maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia

dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan

eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, pendidikan, golongan,

jenis kelamin sampai dengan agama yang dianut oleh PNSD di lingkungan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah grafik

berdasarkan pembagian komposisi berdasarkan eselon:

Gambar 2.1

Selanjutnya, adalah grafik komposisi berdasarkan usia, jenis kelamin,

pendidikan dan golongan.

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, November 2013


II-7

Gambar 2.2

Gambar 2.3




II-8

Gambar 2.4

Gambar 2.5

Selain dari sumber daya manusia, Dinas Perindustrian dan Perdangan Provinsi

Jawa Barat juga memiliki asset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan

bermotor roda 4 dan 2 serta sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Sampai dengan Tahun 2012 berikut ini adalah Rekapitulasi Buku

Inventaris Barang yang telah berhasil dicatat.




II-9

Tabel 2.1

Rekapitulasi Buku Inventaris Barang

No Nama Bidang Barang Jumlah Barang

Jumlah Harga Keterangan

1 2 3 4 5 4 5

1 Golongan Tanah 54,904,433,300.00 Berdasarkan Hasil Audit

2 Tanah 44 54,904,433,300.00 BPK Tanggal 30 Mei 2011

3 Golongan Peralatan dan Mesin 31,756,408,038.45 Disimpan di Aset Lainnya

4 Alat-alat Besar 6 223,776,700.00

untuk tanah 4 Bidang Rp.

5 Alat -alat Angkutan 80 5,864,860,500.00 4,077,822,000, Bangunan 9

Bidang Rp.965,665,448

6 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1,874 6,261,279,722.00

7 Alat Pertanian 453 611,574,070.00 untuk Peralatan dan mesin Rusak

Berat disimpan di aset lainnya

sebesar Rp.363,826,450,-

8 Alat Kantor dan Rumah Tangga 4,207 9,499,637,353.01

9 Alat Studio dan Alat Komunikasi

93 806,413,486,59

10 Alat Kedokteran 8 4,272,625.00

11 Alat Laboratorium 1,999 8,484,593,581.85

16 Golongan Gedung dan Bangunan

35,448,780,869.00

17 Gedung dan Bangunan 42 35,448,780,869.00

18 Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan

110,332,750.00

19 Jalan, Irigasi dan jaringan 10 110,332,750.00

20 Golongan Aset Tetap Lainnya 11,293,782.00

21 Buku Perpustakaan 137 11,293,782.00

Jumlah 8,953 122,231,248,739.45



II-10

2.3 Kinerja Pelayanan

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat, tingkat capaian kinerja berdasarkan RENSTRA

Tahun 2008 – 2013 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Rasio

1 2 3 4 5 6

1 Jumlah Wirausaha industri kecil dan menengah

unit 245.234 288.769 118

2 Prosentase tingkat pelayanan pada usaha IKM

% 90 90 100

3 Jumlah penyerapan tenaga kerja pada IKM

orang 2.452.337 2.375.186 97

4 Tingkat koordinasi dan konsolidasi % 80 90 113

5 Jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri besar

orang 4.465.385 1.927.315 43

6 Jumlah keterlibatan perusahaan dalam pengembangan klaster industri

perusahaan 120 977 814

7 Jumlah penerapan standarisasi dan sertifikasi

perusahaan 1.689 2.108 125

8 Tingkat efisiensi dan efektivitas distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis

% 90 35 38

9 Jumlah transaksi produk agro Jawa Barat per tahun

Rupiah 600 Milyar 145,159 24

10 Prosentase tingkat penggunaan produk dalam negeri

% 90 90 100

11 Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai

% 85 85 100

12 Tingkat pengawasan barang beredar per tahun

kali 15 56 373

13 Tingkat advokasi perlindungan konsumen per tahun

% 50 70 140

14 Prosentase penyelesaian tingkat sengketa konsumen

% 50 45 90


II-11

No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Rasio

1 2 3 4 5 6

15 Jumlah peneraan UTTP dan pengujian BDKT

unit 5.678.145 UTTP dan

1.250 BDKT

5.935.096 UTTP dan

1.369 BDKT

105

16 Jumlah penerbitan SIUP dan TDP unit 60.000 TDP dan 21.500

SIUP

101.742 TDP dan SIUP

125

17 Volume dan nilai ekspor Jawa Barat Juta Ton dan Milyar

13 Juta Ton dan US$

25,70 Milyar

6,367 Juta Ton dan US$ 23,739 Milyar

92

18 Laju Pertumbuhan Ekspor Jawa Barat

% 8,1 10,04 124

20 Volume dan nilai impor Jawa Barat Juta Ton dan Milyar

4,8 Juta Ton dan

US$ 10,6 Milyar

11,310 Juta Ton dan US$ 1,928 Milyar

18

21 Laju Pertumbuhan impor Jawa Barat % 9,2 9,54 104

23 Jumlah SDM yang memiliki kompetensi

% 100 100 100

24 Tingkat produktivitas aparatur % 100 100 100

25 Tingkat kasus pelanggaran disiplin % 100 100 100

26 Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah

% 100 100 100

27 Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Dinas/UPTD dalam mendukung tupoksi

% 100 100 100

28 Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas/UPTD

% 100 100 100

29 Tingkat akurasi data dan ketepatan waktu pelaporan

% 100 100 100

30 Rasio penggunaan informasi terhadap jumlah pelaku usaha Indag dan Pembina Indag di Kabupaten/Kota

% 100 100 100



II-12

Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Program / Kegiatan

Belanja

Anggaran Realisasi

Keu (Rp.) %

Belanja Tidak Langsung 44,149,501,626.00 39,048,843,994.00 88.45

Program Perencanaan

Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

600,000,000.00 598,125,000.00 99.69

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan

600,000,000.00 598,125,000.00 99.69

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

910,450,000.00 897,627,823.00 98.59

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Barat

910,450,000.00 897,627,823.00 98.59

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,847,687,200.00 5,020,093,299.00 85.85

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindag. Prov. Jabar

2,800,800,000.00 2,426,166,578.00 86.82

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Bandung

496,000,000.00 421,597,209.00 85.00

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Karawang

538,770,000.00 467,233,215.00 86.72

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Bogor

566,873,500.00 543,433,830.00 95.87


II-13

Program / Kegiatan

Belanja

Anggaran Realisasi

Keu (Rp.) %

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Cirebon

440,962,000.00 367,581,424.00 83.36

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Tasukmalaya

499,083,700.00 405,661,879.00 81.28

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan Perindustrian

505,198,000.00 388,419,164.00 76.88

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

23,284,725,965.00 22,578,740,326.00 96.97

Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindag.

4,210,574,200.00 4,087,641,500.00 97.08

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bogor

4,031,444,425.00 3,974,754,900.00 98.59

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Karawang

9,054,315,000.00 8,768,763,260.00 96.85

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bandung

500,000,000.00 474,681,926.00 94.94

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Cirebon

1,153,097,250.00 1,139,053,500.00 98.78

Pembangunan Gedung Sub Unit Pengembangan IKM TPT Majalaya

2,000,000,000.00 1,820,038,200.00 91.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Perindustrian

1,199,246,590.00 1,187,115,290.00 98.99

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Tasikmalaya

1,136,048,500.00 1,126,691,750.00 99.18


II-14

Program / Kegiatan

Belanja

Anggaran Realisasi

Keu (Rp.) %

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

5,591,686,450.00 5,434,887,332.00 97.20

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dekranasda Prov. Jabar

214,464,750.00 214,422,750.00 99.98

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bandung

641,290,000.00 631,115,231.00 98.41

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kemetrologian Bogor

650,000,000.00 629,909,100.00 96.45

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disperindag Prov. Jabar

893,089,000.00 875,733,554.00 98.06.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Karawang

969,120,000.00 956,601,688.00 98.71

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Cirebon

571,069,600.00 553,969,611.00 97.01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Tasikmalaya

578,600,000.00 526,730,577.00 91.04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Baperin dan 9 Sub Unit IKM

1,074,053,100.00 1,049,404,821.00 97.71

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100,000,000.00 100,000,000.00 100

Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan

100,000,000.00 100,000,000.00 100

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

250,000,000.00 249,520,100.00 99.81

Pengelolaan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan

250,000,000.00 249,520,100.00 99.81

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2,950,273,000.00 2,646,685,601.00 89.71


II-15

Program / Kegiatan

Belanja

Anggaran Realisasi

Keu (Rp.) %

Pengembangan Industri Kerajinan

142,750,000.00 142,750,000.00 100

Pengembangan Bisnis Industri Ikan Laut

200,000,000.00 182,231,800.00 91.12

Fasilitasi Kerjasama Industri

100,000,000.00 89,270,800.00 89.27

Pengembangan Klaster Industri Batik Cirebon

399,883,000.00 386,586,000.00 96.67

Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Industri Kecil

1,000,000,000.00 889,095,000.00 88.91

Prototype Knalpot Emisi Rendah Karya Mahasiswa

400,000,000.00 294,494,201.00 73.62

Pengembangan Prototype Traktor

517,640,000.00 483,257,800.00 93.36

Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Industri Kelapa Terpadu

190,000,000.00 179,000,000.00 94.21

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

6,387,996,375.00 5,529,520,703.00 86.56

Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Teknologi Informasi

300,000,000.00 295,565,000.00 98.52

Pengembangan Industri Makanan dan Minuman

150,000,000.00 117,402,500.00 78.27

Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Makanan Olahan

700,000,000.00 670,476,700.00 95.78

Pengembangan Industri Kreatif Bebasis Komunitas

150,000,000.00 149,975,000.00 99.98

Pengembangan Industri Otomotif

250,000,000.00 244,825,000.00 97.93

Pengembangan Industri Kayu dan Rotan

450,000,000.00 412,264,750.00 91.61


II-16

Program / Kegiatan

Belanja

Anggaran Realisasi

Keu (Rp.) %

Peningkatan Teknologi Industri Aneka dan Industri Kimia

552,660,000.00 531,540,000.00 96.18

Pengembangan Industri Alternatif berbasis Umbi-umbian dan Jagung

192,898,683.00 192,898,683.00 100

Penguatan Industri Kreatif Berbasis Fashion

289,927,000.00 285,320,070.00 98.41

Pembinaan Industri Hasil Tembakau

150,000,000.00 140,800,000.00 93.87

Fasilitasi Sertifikasi Standarisasi Mutu Industri Bagi IKM

1,400,000,000.00 1,376,505,000.00 98.32

Peningkatan Layanan di Lingkungan Sub Unit Pengembangan dan Rumah Kemasan

298,910,692.00 290,899,000.00 97.32

Masterplan Pusat Pelatihan SDM IKM TPT

1,253,600,000.00 610,436,000.00 48.69

Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah

250,000,000.00 210,6132,000.00 84.25

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

2,035,000,000.00 1,475,252,280.00 72.49

Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

250,000,000.00 230,003,245.00 92.00

Pengelolaan dan Penataan Pasar Tradisional

250,000,000.00 236,636,750.00 94.65

Pendukung Operasi Pasar Murah (KEPOKMAS)

935,000,000.00 447,975,000.00 47.91

Fasilitasi Pasar Lelang dan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG)

300,000,000.00 277,147,985.00 92.38

Fasilitasi Kerjasama Perdagangan

300,000,000.00 283,489,300.00 94.50

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2,997,000,000.00 2,770,917,150.00 92.46

Peningkatan Promosi Ekspor dan Perluasan Pasar

500,000,000.00 448,798,400.00 89.76


II-17

Program / Kegiatan

Belanja

Anggaran Realisasi

Keu (Rp.) %

Peningkatan Daya Saing Ekspor

497,000,000.00 496,155,750.00 99.83

Fasilitasi Promosi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Secara Terpadu

2,000,000,000.00 1,825,963,000.00 91.30

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

7,551,494,000.00 6,338,539,766.00 83.94

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Karawang

1,730,004,000.00 1,423,569,000.00 82.29

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Bogor

1,492,100,000.00 1,412,285,000.00 94.65

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Bandung

1,596,440,000.00 1,215,377,250.00 76.13

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Cirebon

1,148,250,000.00 1,026,030,000.00 89.36

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Tasikmalaya

984,700,000.00 708,080,000.00 71.91

Fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrologian

600,000,000.00 553,198,516.00 92.20

JUMLAH 102,655,814,616.00 92,688,753,374.00 90.29


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Saat ini, telah terjalin banyak perjanjian dan/atau kerja sama antar Indonesia

dengan negara lain dan/atau kawasan, termasuk di bidang perdagangan. Hal ini

merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provnsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


II-18

Mencermati fenomena yang terjadi dan memperhatikan kemampuan yang

dimiliki, berikut ini adalah tantangan yang berhasil terdefinisi :

1. Kontinuitas bahan baku bagi pengembangan industri pengolahan

2. Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya sehingga

membanjirnya produk impor/tidak berlabel

3. Masih rendahnya pemahaman IKM tentang regulasi ekspor impor

4. Daya saing produk industri untuk nasional ataupun internasional masih rendah

5. Masih rendahnya pemahaman pentingnya promosi bagi IKM

6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib ukur dan

perlindungan konsumen/produsen

Sementara itu, selain sebagai tantangan era perdagangan bebas dapat juga

menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut ini adalah peluang

yang dapat dimanfaatkan :

1. Jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak

2. Jumlah dan keberagaman potensi industri dan perdagangan di Jawa Barat

yang banyak

3. Adanya akses transportasi nasional dan internasional langsung ke Bandung

4. Tersedianya balai besar dan perguruan tinggi di Jawa Barat

5. Adanya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tinggi dari sector industri

pengolahan dan perdagangan

6. Adanya perjanjian kerjasama perdagangan berskala nasional dan internasional

7. Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya serta adanya

peluang pasar non tradisional


II-19

Gambar 2.6

Peta sebaran industri unggulan kabupaten/kota

Kab.Bekasi :1.Pakaian jadi2.Boneka3.Komponen

Kota Bekasi :1. Pakaian jadi.2. Keraj.Kayu3. Perhiasan

Kab.Karawang :1 .Mesin & Komponen2. Pakaian jadi.3. Mak. OlahanKota Depok :

1. Pakaian jadi.

2. Ind. Telematika

3. Mak. Olahan

Kab.Bogor :1. Tekstil & Produk Tekstil2. Ind. Tas3. Alas Kaki 4. Mak. Olahan

Kab.Sukabumi :1. Batu Aji.2. Keraj. Kayu.3. Komponen & MEsin4. Bola Sepak5. Mak. Olahan

Kota Bogor :1. Pakaian jadi.2. Bordir3.Ind. Tas4. Keramik 5. Mak. Olahan

Kab. Cianjur :1. Furniture kayu2. Kerajinan logam3. Komponen Logam4. Sutera.5. Mak. Olahan

Kota Bandung :1. Tekstil & Produk Tekstil2. Alas kaki.3. Elektronika4. Rajut5. Ind. Telematika6. Komponen 7. Mak. Olahan

Kota Sukabumi :1. Keraj. Kayu. 2. Mak. Olahan

Kab.Subang :1. Keraj.Kayu2. Komponen

Kab.Purwakarta:

1. Keramik

2. Mak. Olahan

Kota Tasikmalaya :1. Bordir.2.Keraj.Pandan& Mendong3. Kelom geulis4. Batik5. Mak. Olahan

Kab.Tasikmalaya :1. Bordir.2. Keraj.Pandan &

Mendong3. Kelom Geulis.4. Mak. Olahan

Kab.Ciamis :1. Ijuk.2. Furniture Kayu Kelapa3. Mak. Olahan4. Batik

Kab.Majalengka :1. Bola Sepak2. Bata,Genteng3. Kerajinan Rotan4. Batu Alam

Kab.Kuningan :1. Kerjajinan Rotan2. Minyak Atsiri.3. Mak. Olahan

Kab.Indramayu:1.Batik 2.Kerajinan Rotan3. Mak. Olahan

Kab.Cirebon :1. Furniture Rotan2. Batik3. Batu Alam4. Mak. Olahan

Kota Cirebon :1. Furniture Rotan2. Kaca Patri3. Kerajinan Rotan

Kota Cimahi :1. Pakaian jadi2. Ind. Telematika.3. Mak. Olahan

Kab. Garut :1. Kulit & Produk Kulit2. Batik.3. Sutera.4. Minyak Atsiri5. Mak. Olahan

Kab.Bandung :

1. Tekstil & Produk

Tekstil

2. Alaskaki

3. Komponen.

4. Boneka

5. Mak. Olahan

Kota Banjar :1. Meubel Akar Kayu

Kab.Sumedang :1. Kerajinan Kayu2. Furniture Kayu3. Mak. Olahan


Sekecil apapun peluang atau sebesar apapun tantangan, akan bisa dihadapi

dengan kerjasama yang baik antara seluruh stakeholder pengembang sektor Industri

dan Perdagangan di Jawa Barat berdasarkan potensi industri unggulan spesifik di setiap

kabupaten/kota. Sebaran sektor industri unggulan di Jawa Barat dapat dilihat pada

Gambar 2.6.

Sedangkan untuk urusan bidang perdagangan, agenda prioritasnya diarahkan

pada upaya peningkatan kualitas distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan

peningkatan daya saing ekspor daerah.


III-1

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Penyelenggaraan pembangunan industri dan perdagangan dalam kurun waktu 2008-

2013 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih

terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan

pembangunan industri dan perdagangan adalah belum optimalnya hasil yang didapatkan,

untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam peningkatan dan pengembangan pada bidang

industri dan perdagangan. Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahan-

permasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana

pembangunan daerah 5 (Lima) tahun kedepan. Berikut ini adalah permasalahan bidang

industri dan perdagangan:

A. Urusan Industri

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

a. Permasalahan

1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang

manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja.

2. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan

baku/bahan penolong.

3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk.

b. Solusi

1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi pemasaran serta

pembiayaan secara periodik dan berkesinambungan.

2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, Focus Group Discussion (FGD)

penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan

penolong, bekerja sama dengan perguruan tinggi.

3. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas,

standardisasi dan sertifikasi produk.

2) Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

a. Permasalahan

1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang

manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja pada industri kreatif.


III-2

2. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green

industry, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong

pada industri kreatif.

3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk

pada industri kreatif.

4. Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di kabupaten/kota belum

tersedia, sehingga belum terdapat kebijakan yang mendukung iklim usaha

pertumbuhan industri kreatif.

5. Belum terlaksananya penetapan kawasan industri pada lokasi Bandara Internasional

Jawa Barat.

6. Kurangnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam.

b. Solusi

1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi pemasaran serta

pembiayaan secara periodik dan berkesinambungan.

2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan desain, Focus Group Discussion (FGD)

penguasaan teknologi, dan pemahaman green industry, fasilitasi kemasan, serta

penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong, bekerja sama dengan

perguruan tinggi.

3. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas,

standardisasi dan sertifikasi produk.

4. Mendorong peran serta kabupaten/kota untuk melakukan pendataan dan

menumbuhkan industri kreatif sesuai dengan potensi daerahnya.

5. Mendorong percepatan penetapan kawasan industri.

6. Perlu sosialisasi dan tindaklanjut tentang Peraturan Daerah yang telah ada.

B. Urusan Perdagangan

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

a. Permasalahan

1. Kurangnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan Kebutuhan Pokok

Masyarakat (KEPOKMAS) antar tingkatan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota);

2. Rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;

3. Rendahnya sinergitas daerah dalam memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi

Gudang di Jawa Barat;

4. Banyaknya sarana perdagangan terutama pasar tradisional dalam kondisi rusak berat.

b. Solusi


III-3

1. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok

Masyarakat (OPM KEPOKMAS) di kabupaten/kota se Jawa Barat;

2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui sosialisasi, pameran, dan bazar

P3DN;

3. Mendorong pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi

Gudang;

4. Peningkatan pembangunan sarana perdagangan melalui revitalisasi pasar tradisional.

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

a. Permasalahan

1. Rendahnya daya saing produk IKM yang berorientasi ekspor.

2. Terbatasnya informasi pasar ekspor dan pengetahuan tentang teknis ekspor.

3. Masih terbatasnya jenis produk IKM dan pasar ekspor Jawa Barat.

b. Solusi

1. Meningkatkan daya saing saing produk IKM berorientasi ekspor.

2. Penyebaran informasi tentang peluang pasar ekspor dan meningkatkan pengetahuan

teknis ekspor.

3. Melaksanakan pembinaan terhadap produk potensi ekspor IKM dan promosi ekspor.

3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a. Permasalahan

1. Masih rendahnya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota

dalam pengawasan barang beredar.

2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan konsumen.

3. Keterbatasan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan

kemetrologian.

4. Belum seluruh kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK).

b. Solusi

1. Dilaksanakan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam

pengawasan barang beredar.

2. Dilakukan sosialisasi manfaat perlindungan konsumen kepada masyarakat.

3. Optimalisasi pemanfaatan personil, sarana dan prasarana pendukung pelayanan

kemetrologian.

4. Mendorong kabupaten/kota untuk mendirikan BPSK.

Berdasarkan permasalahan tersebut, berikut ini adalah faktor eksternal yang

mempengaruhinya:


III-4

Tabel 3.1 Identifikasi Isu Strategis Eksternal

Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal Dinamika Lain-lain

1. AFTA/ACFTA

2. Asean Economic Community (AEC) Tahun 2015

Implementasi

MP3EI

1. Kawasan Industri dengan Pelayanan

Terintegrasi (Perumahan,

Pendidikan, Kesehatan dan

Transportasi) untuk Solusi

Kesejahteraan,

2. Peningkatan Daya Beli,

3. Komoditi Unggulan,

4. Diversifikasi Usaha Pertanian (Wil.

Selatan) dan Diversifikasi Usaha Jasa

(Wil. Utara),

5. Moderenisasi ALSINTAN Mandiri,

6. Industri, Budaya dan Alam

(Hotspring dan Volcano),

7. Alih Fungsi Mata Pencaharian

Pengrajin Bata dan Genting serta

Kerajinan Gerabah Plered,

8. Perwujudan Kawasan Industri ber-

IPTEK dan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK)

Green Industri

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Pada bulan Juni lalu, telah dilakukan pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri RI

terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk Tahun 2013-2018, dengan

program kerja yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Dokumen ini menjabarkan tahap ketiga dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025, yaitu tahap memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa

Barat, untuk itu dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Tahun 2013 - 2018 adalah:

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"


III-5

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Hal ini untuk

menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu manusia Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia,

sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Misi Kedua, Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini untuk

menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan

memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan berkeadilan.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan

Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu

pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional,

akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur

Strategis Yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu

infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan

berkelanjutan

Misi Kelima, Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran

Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini

untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Peran pemuda, Seni, Budaya dan Pariwisata

Jawa Barat yang tangguh.

Berkenaan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 diatas, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terkait langsung dengan Misi Kedua

Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan dan Misi Ketiga Meningkatkan

Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.

Adapun program-program strategis terkait pelaksanaan Visi dan Misi diatas pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

A. Bidang Perindustrian

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran:

a. Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah (IKM);

b. Menumbuhkan unit wirausaha baru industri kecil menengah (IKM);

c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;

d. Meningkatnya kemitraan antar industri;

e. Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM;

f. Penumbuhan sentra industri agro di kawasan perbatasan.


III-6

2. Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,

dengan sasaran:

a. Mendorong berkembangnya industri-industri unggulan (industri kreatif, industri

telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen

otomotif serta industri alas kaki) dan industri potensial lainnya;

b. Meningkatnya pemahaman teknologi industri ramah-lingkungan;

c. Mendorong penumbuhan industri di kawasan industri pada lokasi Bandara

Internasional Jawa Barat Kertajati.

B. Bidang Perdagangan

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan sasaran:

a. Meningkatnya daya saing dan perluasan pasar ekspor produk Jawa Barat;

b. Meningkatnya keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Jawa Barat.

2. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran:

a. Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang

strategis;

b. Tertatanya sistem distribusi barang yang efektif dan efisien;

c. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;

d. Meningkatnya jumlah dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan

termasuk Revitalisasi Pasar Tradisional.

3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa;

b. Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen;

c. Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya

(UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

C. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran

meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran terpenuhinya

kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran peningkatan

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.


III-7

4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran

terpeliharanya sarana dan prasarana operasional unit kerja.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan sasaran:

a. Adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan;

b. Tersedianya dokumen operasional.

6. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur, dengan sasaran:

a. Meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat;

b. Meningkatnya kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat.

D. Bidang Statistik

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan sasaran

dukungan basis data yang akurat, terukur dan terintegrasi.

Mencermati hal tersebut diatas, berikut ini adalah faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pencapaian Visi, Misi dan program

yang akan dilaksanakan:

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

No

Visi Jawa barat : Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua

Misi dan Program Permasalahan Pelayanan

Faktor

Penghambat Pendorong

Misi Kedua : Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan

Program : 1. Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

2. Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3. Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

4. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

5. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Bidang Industri : 1. Kebijakan teknis

bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;

2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;

3. Daya saing produk rendah;

4. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas;

5. Kompetensi sumber daya

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera dan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menurun.

2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan

1. Jumlah Sumber

daya aparatur yang banyak

2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai

3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan tertelusur

4. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD


III-8

manusia pengolah industri yang rendah.

Bidang Perdagangan: 1. Lemahnya

pengawasan di bidang ekspor dan impor;

2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif;

3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;

4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek; kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.

penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana Balai Kemetrologian seperti fasilitas gedung dan alat-alat kemetrologian standar/laboratorium Kemetrologian yang belum memadai.

4. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan seperti Instalasi di Balai Pengembangan Perindustrian (Baperin).

5. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat.

6. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.

7. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan

maupun dana dekonsentrasi.

5. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi

6. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan

7. Tersedianya

standar operasional prosedur kerja.


III-9

Tematik Kewilayahan.

8. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota;

9. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;

10. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;

11. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersedian sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan


III-10

konsumen

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga

Arah Kebijakan Industri Nasional jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005-2025

(Undang-undang N0.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri

Nasional, sedangkan untuk kebijakan jangka menengah bidang perindustrian sesuai dengan

RPJMN 2010-2014 (Perpres Nomor 5 Tahun 2010). Memperhatikan kebijakan yang ada serta

perubahan lingkungan strategis baik didalam negeri maupun diluar negeri, maka dirumuskan

kondisi yang diharapkan (sasaran jangka menengah) dalam kurun waktu 2010-2014 yaitu :

a) Terselesaikannya permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi,

konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;

b) Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar;

c) Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan;

d) Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;

e) Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak

pertumbuhan industri masa depan

f) Tumbuh berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat

dari pada industri kecil.

Sejalan dengan implementasi IAFTA dan AANZFTA, masuknya produk-produk impor

pada komoditas pangan dan tekstil serta produk tekstil merupakan ancaman tersendiri.

Dibutuhkan kebijakan yang sistematik dan menyeluruh untuk menyeimbangkan produk

komoditi lokal baik pada sisi poduksi, pengolahan sampai dengan distribusi perdagangannya

yang akhirnya dikawal melalui pengawasan dan perlindungan konsumen. Dalam rangka

melindungi produk lokal perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang terdiri antara lain :

a) Pengembangan industri kecil dan menengah yang kuat sehingga berperan dalam

pembentukan PDB;

b) Meningkatkan investasi di industri-industri yang padat karya dan menata struktur

teknologi industri;

c) Meningkatkan investasi dan kemampuan inovasi aplikasi teknologi dalam proses

pengolahan bahan baku lokal di daerah sehingga produk bahan baku lokal tidak dijual

dalam kondisi bahan mentah;


III-11

d) Meningkatkan penguasaan pasar di dalam dan di luar negeri;

e) Memperkokoh faktor-faktor penunjang pengembangan industri;

f) Meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk

impor dan barang berbahaya;

g) Menggalakkan gerakan ”Cinta Produk Dalam Negeri”

Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi

industri agar daya saing industri meningkat. Peningkatan daya saing tersebut dilakukan pada

sektor hulu maupun hilir.

Selain itu, dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan, sektor industri

harus mampu mendukung peningkatan sarana produksi pertanian antara lain (1) Penyediaan

pupuk, insektisida, herbisida, alat mesin pertanian, dan lain-lain, (2) Peningkatan produk

pangan olahan antara lain melalui pengembangan diversifikasi produk, pengolahan produk

buah-buahan, dan (3) Revitalisasi industri gula dalam rangka melaksanakan swasembada gula

dalam negeri. Agar dukungan sektor industri optimal, maka industri pupuk akan direvitalisasi

dan industri alat pertanian dikembangkan di seluruh daerah, khususnya di sentra-sentra

produksi. Hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan

antara lain :

a) Pengembangan industri pengolahan yang berbahan baku sumber daya alam lokal;

b) Peningkatan produktivitas pertanian baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;

c) Pengalokasian produksi bahan baku sumber daya alam lokal berdasarkan pengaturan

iklim/cuaca beserta penanganan pasca panen;

d) Pemberian insentif terhadap pengembangan pertanian dan industri pengolahan pangan.

Keberhasilan pengembangan industri sangat tergantung dari dukungan sektor

ekonomi lainnya seperti penyediaan bahan baku, energi, listrik, jalan dan transfortasi, tenaga

kerja serta insentif di bidang fiskal, moneter dan regulasi yang mendukung. Oleh karenanya

perlu diciptakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan dukungan hal-hal tersebut,

khususnya di sentra-sentra produksi dan sentra kegiatan pengembangan kompetensi inti

daerah.

Selain hal tersebut diatas, pengembangan industri kreatif menjadi alternatif

pengembangan arah industri lainnya. Industri kreatif berbasis komunitas cenderung mudah

untuk dikembangkan. Penguatan peran kelompok-kelompok kerja industri kreatif yang telah

terbentuk serta pembentukan komunitas baru adalah upaya pengembangan industri kecil dan

menengah yang senantiasa dilakukan. Utamanya pada sektor industri kreatif berbasis

teknologi informasi. Perkembangan era teknologi informasi yang semakin terbuka dan tidak

memandang jarak antar negara, mendukung kreasi dan inovasi produk berbasis teknologi

informasi.

Arah Kebijakan Pengembangan Industri Nasional meliputi : a) Pengembangan Klaster-

Klaster Industri Prioritas Nasional; b) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah. Dalam


III-12

kedua aspek ini sudah termasuk menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah,

mendorong tumbuhnya industri baru yang memperkuat struktur, dan menambah

kapasitas terpasang nasional. Selanjutnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang

Kebijakan Industri Nasional telah ditindaklanjuti dengan terbitnya 35 Peraturan Menteri

Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas, dan 18

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan

Provinsi. Pada tahun 2010-2014 Kementerian Perindustrian akan memfokuskan 6 (enam)

kelompok industri yang mempunyai peluang baik untuk dikembangkan yaitu :

Gambar 3.1

Pengembangan Klaster Industri Prioritas

Dalam mendorong peningkatan daya saing industri nasional, pemerintah akan

menggunakan empat intrumen pendukung yaitu : a) APBN; b) Insentif fiskal; c) Penyediaan

infrastruktur kawasan industri; d) Dukungan administratif termasuk mengundang peran

swasta dengan skema Public Private Patnership.

Mengenai Bangun Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur

dan industri andalan masa depan. Basis industri manufaktur yaitu spektrum industri yang telah

berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sektor industri. Kelompok industri ini

keberadaanya masih sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia

tidak trampil, yang perlu direktrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi Industri kelas

dunia. Industri-industri Andalan Masa Depan meliputi : a) Industri Agro; b) Industri Alat Angkut;

c) Industri Telematika.

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 yang dijabarkan ke dalam


III-13

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 - 2014 serta bertumpu pada

keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan

perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka

mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam

negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan

iklim usaha yang sehat.

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah

“Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan

diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra

produk ekspor”, adapun arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah

“Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang

dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik”.

Dalam dokumen Rencara Strategis Kementerian Perdagangan, Misi yang akan

dilakukan dalam kurun waktu 2010-2014 adalah :

1. Meningkatkan kinerja ekspor non migas nasional secara berkualitas;

2. Menguatkan pasar dalam negeri;

3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional;

4. Optimalisasi reformasi birokrasi;

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ekslusif dan berkelanjutan dicapai untuk mencapai

target sasaran 6 (enam) koridor prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan di setiap pulau

dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi atau sektor).

Koridor Jawa akan dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. Industri yang akan

dikembangkan antara lain :

Gambar 3.2

Target Sasaran Pembangunan Perdagangan 2010 – 2014


III-14

Industri Tekstil dan Produk Tekstil ( TPT) di Majalengka dan Semarang

Industri Otomotif dan Permesinan di Jakarta- Cikampek

Industri Makanan & Minuman di Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim

Industri Elektronika dan Telematika di Jakarta, Bandung, Solo, Kudus, Salatiga dan

Surabaya.

Industri Perkapalan di Lamongan Jatim

Industri Petrokimia di Tuban jatim

Industri Baja di Banteng

Industri Semen di Banten, Jateng dan Jatim

Gambar 3.3 Koridor Ekonomi Jawa


III-15

Disamping penetapan 6 koridor, pertumbuhan tinggi yang inklusif dapat dicapai

dengan pengintegrasian ekonomi melalui pembangunan” konektivitas” nasional yang

diharapkan akan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut sehingga

memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui keterpaduan dan mendorong pertumbuhan

ekonomi di daerah tertinggal.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran Renstra K/L

No Sasaran Jangka

Menengah

Permasalahan

Pelayanan

Faktor


1 Bidang Industri 1. Terselesaikannya

permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;

2. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar;

3. Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan;

4. Semakin meningkatnya daya saing industri

Bidang Industri : 1. Kebijakan teknis

bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;

2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;

3. Daya saing produk rendah;

4. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas;

5. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah.

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menurun.

2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.

3. Penggunaan sarana dan prasarana masih

1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak

2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai

3. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi

4. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah


III-16

No Sasaran Jangka

Menengah

Permasalahan

Pelayanan

Faktor


berorientasi ekspor; 5. Tumbuhnya

industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri masa depan

6. Tumbuh berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar duakali lebih cepat dari pada industri kecil.

belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan seperti Instalasi di Balai Pengembangan Perindustrian (Baperin).

4. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat.


6. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan Tematik Kewilayahan.

7. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota;

8. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu

Provinsi 5. Tersedianya

data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan


III-17

No Sasaran Jangka

Menengah

Permasalahan

Pelayanan

Faktor


bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;

7. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;

2 Bidang Perdagangan 1. Pertumbuhan ekspor

non migas 2. Diversifikasi pasar

ekspor 3. Diversifikasi produk

ekspor 4. Penyederhanaan

perizinan perdagangan luar negeri

5. Pencitraan Indonesia (Anholt-Eksport)

6. Peran Indonesia di Forum Internasional

7. Keunggulan Komparatif produk ekspor (RCA)

8. Penederhanaan perizinan perdagangan dalam negeri

9. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan

10. Kontribusi ekonomi kreatif

11. Akumulasi jumlah BPSK yang dibentuk

12. Disparitas harga antar pasar

13. Gejolak harga bahan

Bidang Perdagangan 1. Lemahnya

pengawasan di bidang ekspor dan impor;

2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif;

3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;

4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

5. Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek;

6. kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.

1. Keterbatasan jumlah

dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera yang semakin menurun.

2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana Balai Kemetrologian seperti fasilitas gedung dan alat-alat kemetrologian standar/laboratorium Kemetrologian yang belum

1. Jumlah Sumber

daya aparatur yang banyak

2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai dan tertelusur

3. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi

4. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi

5. Tersedianya data/informasi


III-18

No Sasaran Jangka

Menengah

Permasalahan

Pelayanan

Faktor


pokok dalam negeri 14. Logistics

Performance Index 15. Kinerja keuangan 16. Performasi organisasi 17. Tingkat kepuasan

SDM

memadai. 4. Kurangnya integrasi

berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat.


6. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;

7. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai

sarana dan prasarana industri dan perdagangan


III-19

No Sasaran Jangka

Menengah

Permasalahan

Pelayanan

Faktor


dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;

8. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersedian sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen.

3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2009-2029 merupakan penjabaran dari

Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada Rencana Tata

ruang tersebut Jawa Barat terbagi atas 3 PKN dan 2 PKN rintisan. Pembentukan Rencana Tata

Ruang Wilayah ini bertujuan untuk membentuk tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang

efisien, berkelanjutan, dan berdayasaing, dalam rangka mencapai sasaran :

1. tercapainya ruang untuk kawasan lindung 45% dan tersedianya ruang untuk ketahanan

pangan

2. tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis

3. terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem

wilayah yang terintegrasi

4. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Pada arahan pengembangan bagi kawasan industri ditekankan pada :

1. Mengoptimalkan kawasan industri yang telah ada di koridor Cikarang-Cikampek;

2. Mengembangkan kawasan industri di koridor Bandung-Cirebon dan koridor Sukabumi-

Bogor;

3. Mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika di WP KK Cekungan Bandung;

4. Memprioritaskan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan

membangkitkan kegiatan ekonomi;


III-20

5. Memprioritaskan pengembangan industri yang menerapkan manajemen dan kendali mutu,

clean development mechanism, serta produksi bersih;

6. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang

ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Untuk arahan pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri

atau zona industri, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah

timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;

b. dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;

c. memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan;

d. industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

e. pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan.

Dalam hal pengembangan kawasan industri yang telah ada untuk mengoptimalkan

fungsi kawasan industri di Jawa Barat, ditetapkan beberapa kawasan industri baik yang sudah

operasional maupun yang belum operasional, diantaranya :

1. Kawasan Industri MM2100 Industrial Town, Cibitung Kab. Bekasi

2. Kawasan Industri EJIP (NEGAI), Cikarang, Cibarusah, Kab. Bekasi

3. Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate, Desa Sukaresmi, Kab. Bekasi

4. Kawasan Industri Jababeka Cikarang & Cilegon, Cikarang dan Cilegon, Kab. Bekasi

5. Kawasan Industri Lippo Cikarang Industrial Park, Cikarang, Kab. Bekasi

6. Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya Industrial Estate, Cikarang, Kab. Bekasi

7. Kawasan Industri Gobel, Cibitung, Kab. Bekasi

8. Kawasan Industri Marunda Centre-International Warehouse & Industrial Estate, Kab.

Bekasi

9. Kawasan Industri Sentul, Kab. Bogor

10. Kawasan Industri Cibinong Centre Industrial Estate, Kec. Citeureup-Klapanunggal, Kab.

Bogor

11. Kawasan Industri KIIC, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang

12. Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang

13. Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, Kec. Cikampek, Kab. Karawang

14. Kawasan Industri Kujang Cikampek, Kec. Cikampek, Kab. Karawang

15. Kawasan Industri Mandalapratama Permai, Kec. Cikampek. Kab. Karawang

16. Kawasan Industri Mitrakarawang, Kec. Ciampel, Kab. Karawang

17. Kawasan Industri Karawang 2000 Industrial Estate, Kab. Karawang

18. Kawasan Industri Suryacipta City of Industri, Kec. Ciampel, Kab. Karawang


III-21

19. Kawasan Industri Kota Bukit Indah-Industrial City, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta

20. Kawasan Industri Lion, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta

21. Kawasan Industri Ciambar, Kab. Sukabumi.

22. Kawasan Industri Rancaekek Industrial Estate, Kab. Sumedang dan Kab. Bandung

Kondisi tersebut merupakan perhatian bagi penyusunan rencana pembangunan dan

pendukung pembangunan lainnya. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Jawa Barat, RTRW menjadi salah satu panduan bagi penetapan wilayah

pengembangan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Pada Renstra Periode 2013-2018, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan akan berfokus pada pengembangan kawasan industri di

koridor Bandung-Cirebon dan koridor Sukabumi-Bogor, pengembangan industri kreatif dan

telematika di WP KK Cekungan Bandung serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan

industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap

tenaga kerja lokal.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu analisis untuk mengetahui

sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan

wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya. Renstra Dinas

Perindustrian dan Perdagangan perlu pula memperhatikan dokumen KLHS Provinsi Jawa

Barat. Sehubungan dengan belum tersusunnya KLHS Provinsi Jawa Barat, maka analisis

dilakukan dengan mengacu pada kajian West Java Provincial Environmental Strategy, yang

disusun pada tahun 2004. Hal ini sangat perlu dilakukan agar Pengembangan Industri dan

Perdagangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang hendak dilaksanakan meliputi:

kebijakan dan strategi pengembangan wilayah; kebijakan dan strategi pengembangan struktur

ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Dalam hal kebijakan

pengembangan wilayah di Jawa Barat diwujudkan melalui pembagian 6 (enam) Wilayah

Pengembangan (WP) yaitu WP Bodebekjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP

Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, dan WP Cekungan Bandung.

Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan diatas dilakukan dengan

mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi

pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya yang

dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan

menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.


III-22

Tabel : 3.4 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Provinsi Jawa Barat

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap

Pelayanan OPD

Catatan Perumusan

Program dan Kegiatan OPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

alih fungsi lahan(kawasan lindung, suaka alam, pesawahan) menjadi peruntukkan lain yang berbeda dengan fungsi asalnya

konflik pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu sehingga mengganggu keselarasan dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan

Memasukkan pertimbangan Lingkungan pada setiap tahap perencanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan yang diakibatkan oleh Pencemaran limbah industry

Mendorong pelaksanaan Green Industri

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem

Pengelolaan DAS secara terpadu melalui mekanisme jasa lingkungan hulu hilir belum diterapkan secara menyeluruh

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Terjadinya over fishing di Kawasan Pantura (Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bekasi). Sebaliknya di Pasela (Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi) eksplorasi sumberdaya ikan masih kurang.

Mendorong pengembangan Industri berbasis ikan hasil budi daya dan perairan lainnya

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Masih rendahnya antisipasi aparat pemerintah dalam memahami arti pelestarian, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan hidup unutk mengadapi resiko perubahan iklim

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum

dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang


III-23

bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka

dapat dirumukan bahwa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat bidang industri

dan perdagangan Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi, Kawasan Industri ber-IPTEK dan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),

2. Peningkatan Daya Beli,

3. Pengembangan Komoditi Unggulan,

4. Moderenisasi ALSINTAN Mandiri,

5. Peningkatan Industri Potensi Lokal.

Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 IV-1

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun

2013- 2018 berupaya mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025 tahap ketiga, yaitu tahap memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa

Barat di bidang ekonomi, utamanya bidang industri dan perdagangan.

Sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 visi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018, dengan mempertimbangkan kondisi,

potensi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa

Barat, maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018, yaitu terkait dengan misi Kedua Membangun Perekonomian Yang

Kokoh dan Berkeadilan dan Misi Ketiga Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui

Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik adalah :

“Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing

Tinggi”

Berdaya saing : kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang untukdapat tumbuh (berkembang) dengan kemampuan tinggi di antarapersaingan industri dan perdagangan untuk menjadi lebih unggul.

Mewujudkan daya saing : lebih memusatkan perhatian untuk merebut pasar dengan hargayang lebih bersaing melalui efisiensi biaya produksi; memanfaatkankekhasan model atau kualitas terbaik yang tidak terdapat pada pihak lainlain sehingga menarik pembeli; memusatkan perhatian (fokus) padasegmen pasar tertentu dan dengan menggunakan kombinasi darikemamuan yang dimiliki.

Untuk mewujudkan visi dalam lima tahun ke depan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat berupaya melaksanakan dan mengusahakan misi guna

menjawab pertanyaan apa bisnis atau usaha yang dilakukan dalam lima tahun mendatang.

Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi pertama, Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat. Hal ini untuk

menciptakan kemampuan bagi sumber daya industri untuk bersaing di pasar nasional

maupun global.


Misi kedua, Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri. Hal ini untuk

meningkatkan nilai dan volume perdagangan dari Jawa Barat ke luar negeri.

Misi ketiga, Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam

Negeri dan Perlindungan Konsumen. Hal ini untuk menciptakan keseimbangan sistem

perdagangan dalam negeri di Jawa Barat.

Misi keempat, Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Jawa Barat. Hal ini untuk menciptakan kemampuan dalam mengawal

pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan Jawa Barat selama 5

(lima) tahun kedepan.

4.2. Tujuan, Sasaran dan Strategi

Mewujudkan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dilakukan

melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi Dinas tersebut diatas,

untuk itu perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi dioprasionalka kedalam tujuan

dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan

arahan bagi pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing

misi diuraikan sebagai berikut:

Misi pertama : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat.

Memiliki kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang sebuah

lembaga akan dapat tumbuh dan berkembang serta dengan kemampuan yang tinggi sebuah

industri dan perdagangan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sesuai dengan Misi pertama, Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

Tujuan : Berkembangnya industri Jawa Barat.

Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar

2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi

3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat,

maka Strategi yang dirancang adalah sebagai berikut:

Peningkatan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri

agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas

kaki).


Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang industri yang berdaya saing tinggi

Mendorong pemanfaatan kapabilitas dan potensi alam Jawa Barat sebagai bahan baku

industri IKM.

Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri

Melaksanakan misi perdagangan luar negeri memerlukan kemampuan bersaing yang

tinggi untuk masa kini dan masa mendatang. Dalam perdagangan luar negeri Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mendorong dan memfasilitasi aktivitas

perdagangan agar dapat tumbuh dan berkembang agar mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan.

Sesuai dengan Misi kedua, Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

Tujuan : Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor

Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya

produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat


maka Strategi yang dirancang adalah:

1. Penumbuhan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri.

2. Peningkatan pemantauan terhadap produk impor Jawa Barat.

Misi ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

dan Perlindungan Konsumen.

Kelancaran distribusi barang di pasar merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh

Dinas agar jumlah transaksi meningkat, seperti : lelang komoditi agro, efektifitas dan efiensi

distribusi produk-produk IKM di dalam negeri dan diluar negeri memiliki kelancaran dan

keamanan yang tinggi. Perlindungan dan pengembangan pasar tradisional meningkatnya

peranan kemetrologian untuk meningkatkan kualitas produk IKM dalam perdagangan dalam

negeri.

Sesuai dengan Misi ketiga Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

Tujuan :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam

negeri dan perlindungan konsumen.

Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :


1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan

2. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta

meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk.


maka Strategi yang dirancang adalah:

1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta

sistem distribusi barang yang efektif dan efisien.

2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana

dan prasarana perdagangan

3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap

konsumen.

4. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)

serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

Misi keempat : Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jawa Barat.

Memiliki kompetensi sumber daya manusia yang tinggi disertai dengan tersedianya

sarana prasarana kerja yang baik dapat mewujudkan sebuah perencanaan yang tepat dan

pelaksanaan sistem pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sebagai upaya

mewujudkan kinerja lembaga yang tinggi untuk masa kini dan masa mendatang dan akhirnya

tujuan serta sasaran Dinas yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang maksimal.

Sesuai dengan Misi keempat Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja

2. Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan

3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran, maka Strategi yang dirancang adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar

2. Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan

3. Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia


Tabel : 4.1 MATRIK SWOTDinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

INTERNALDINAS IN-DAG

EKSTERNALDINAS IN-DAG

INTERNAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKekuatan Kelemahan

1. Jumlah Wirausaha IKM2. Jumlah keterlibatan perusahaan

dalam klaster industry3. Jumlah penerapan standarisasi

dan sertifikasi.4. Tingkat efisiensi dan efektivitas

distribusi barang pokok &produk strategis.

5. Tingkat advokasi perlindungankonsumen per tahun.

6. Jumlah peneraan UTTP danpengujian BDKT.

7. Tingkat efiensi dan efektivitaspelayanan impor di Jawa Barat

1. Jumlah penyerapan tenaga kerjapada industri besar

2. Jumlah transaksi produk agroJawa Barat per tahun

3. Tingkat pengawasan barangberedar .

4. Laju Pertumbuhan Ekspor JawaBarat

5. Tingkat efiensi dan efektivitaspelayanan ekspor di Jawa Barat

Peluang STRATEGI SO STRATEGI WO1. Jumlah penduduk Jawa Barat.2. Jumlah dan keberagaman

potensi industri danperdagangan di Jawa Barat.

3. Akses transportasi nasionaldan internasional.

4. Tersedianya balai besar danPT di Jawa Barat.

5. Pertumbuhan ekonomi JawaBarat yang tinggi dari sektorindustri pengolahan danperdagangan

6. Perjanjian kerjasamaperdagangan berskalanasional dan internasional

7. Pelaksanaan pasar ASEANTahun 2015 dan pasar globallainnya.

1. Meningkatkan daya saingindustri unggulan Jawa Barat

2. Meningkatkan unit IKM danstrategi kemitraan antarindustri.

3. Merancang pemanfaatkankapabilitas dan potensi alamJawa Barat sebagai bahan bakuindustri IKM.

4. Meningkatkan daya saingmelalui tertib usaha dan tertibukur, untuk UTTP dan BDKT.

5. Meningkatkan penggunaanproduk dalam negeri.

1. Peningkatan strategi distribusibarang kebutuhan pokokmasyarakat dan barang strategisserta sistem distribusi barangyang efektif dan efisien

2. Pengembangan danperlindungan sarana danprasarana perdagangan

3. Meningkatkan pengawasanbarang beredar dan jasa sertaperlindungan terhadapkonsumen.

4. Meningkatkan kerja sama.

Tantangan STRATEGI ST STRATEGI WT1. Kontinuitas bahan baku untuk

industry.2. Pelaksanaan pasar ASEAN

2015 dan pasar global.3. Rendahnya pemahaman IKM

tentang regulasi ekspor impor4. Rendah Daya saing produk

industri untuk nasionalataupun internasional.

5. Rendahnya pemahamanpentingnya promosi bagi IKM

6. Duplikasi regulasi teknis(ekspor, impor, metrologi, dll)

7. Kurangnya pemahamantentang pentingnya tertib ukurdan perlindungankonsumen/produsen

1. Menumbuhkan perdaganganekspor dan pengembanganpasar luar negeri.

2. Meningkatkan pemantauanterhadap produk impor JawaBarat

3. Membangun kerja sama antarInstansi di lingkungan internalpemerintah daerah dandengan instansi di luarpemerintah derah.

1. Peningkatan kompetensi SDMmelalui berbagai pelatihanteknis.

2. Pengembangan systeminformasi pelayanan online


4.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan

Rencana Strategis yang efektif harus mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan

kontinuitas yang tinggi antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta program

strategis untuk lima tahun mendatang 2013-2018, sejalan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025.

VISI “Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Baratyang Berdaya Saing Tinggi”

Misipertama

: Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat

Tujuan : Berkembangnya industri Jawa Barat

Sasaran : 1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri.

IndikatorKinerja

:INDIKATOR

KONDISIAWAL(2013)

TARGET KINERJA

2014 2015 2016 2017 2018

PertumbuhanIndustriManufakturpada PDRBJawa Barat

157.64TriliunRupiah

166.52TriliunRupiah

175.89TriliunRupiah

185.80TriliunRupiah

196.26TriliunRupiah

207.31TriliunRupiah

PeningkatanJumlah unitusaha IKM

201.455Unit

Usaha

201.955UnitUsaha

202.455Unit

Usaha

202.955Unit

Usaha

203.455Unit

Usaha

203.955Unit

Usaha

PeningkatanNilai ProduksiIKM

481.56Juta

Rupiah

5% 10% 15% 20% 25%

PeningkatanJumlah SDMIKM yangbersertifikat

500 Org 1500Org

2500Org

3000Org

3500Org

4000Org

PeningkatanJumlahwirausahabaru

0 WUB 3000 6000 9000 12000 15000

Strategi 1. Peningkatan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industritelematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industrikomponen otomotif serta industri alas kaki).

2. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antarindustri.

3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang industri yang berdayasaing tinggi

4. Mendorong pemanfaatan kapabilitas dan potensi alam Jawa Barat sebagaibahan baku industri IKM.


Kebijakan : 1. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk unggulan dan kualitas industriunggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstildan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki).

2. Memfasilitasi peningkatan unit usaha industri kecil menengah dankemitraan antar industri.

Misikedua

: Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri

Tujuan : Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor

Sasaran : 1. Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunyaproduk impor Jawa Barat.

IndikatorKinerja

:INDIKATOR

KONDISIAWAL (2013)

TARGET KINERJA

2014 2015 2016 2017 2018

Peningkatan NilaiEkspor Non MigasJawa Barat per tahun

25,82 MilyarUS$

2% 2% 3% 3% 4%

Peningkatan JumlahEksportir Jawa Baratper tahun

1.481Eksportir

75 100 125 150 175

Penurunan NilaiImpor Jawa Barat

12,23 MilyarUS$

2% 2% 2,5% 2,5% 3%

Strategi : 1. Penumbuhan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri.2. Peningkatan pemantauan terhadap produk impor Jawa Barat.

Kebijakan : Mendorong dan memfasilitasi perdagangan luar negeri, promosi dagang danpengembangan pasar luar negeri.

Misi ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri danPerlindungan Konsumen.

Tujuan : 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalamnegeri dan perlindungan konsumen.

Sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan2. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta

meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk.

IndikatorKinerja

:INDIKATOR

KONDISIAWAL(2013)

TARGET KINERJA

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah pasar yangditingkatkankondisinya

12 Unit 15 Unit 20 Unit 25 Unit 30 Unit 35 Unit

Jumlah kerjasamaperdagangan

5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah


Terkendalinya

inflasi Jawa Barat9.15 % Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional

Jumlah UTTP danBDKT

UTTP :6.089.916 buah

6.181.265buah

6.304.890buah

6.430.988buah

6.623.917buah

6.822.635buah

BDKT : 1.528buah

1.551buah

1.582buah

1.614buah

1.662buah

1.712buah

Peningkatancakupanpengawasanbarang beredar

1% 1% 1,5% 2% 2,5%

Strategi : 1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategisserta sistem distribusi barang yang efektif dan efisien.

2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungansarana dan prasarana perdagangan

3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadapkonsumen.

4. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

Kebijakan : 1. Mewujudkan pasar tradisional yang sehat dan bersih melalui revitalisasi pasar2. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis

serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien3. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan

sarana dan prasarana perdagangan4. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap

konsumen dan produsen5. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur/takar/ timbang dan perlengkapannya6. Pembangunan Pusat-Pusat Perdagangan kluster Komoditi Unggulan dan Pusat

Logistik berbasis Kewilayahan.

Misikeempat

Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan PerdaganganJawa Barat.:

Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia DinasPerindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

Sasaran : 1. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja2. Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia

IndikatorKinerja

:INDIKATOR

KONDISIAWAL(2013)

TARGET KINERJA

2014 2015 2016 2017 2018

Ketersediaan saranadan prasarana kerjaminimal

60% 65% 70% 75% 80% 85%

Tingkat keterlambatanpelaporan

5% 4% 3% 2% 1% 0%

Tingkat keikutsertaanpelatihan teknis

PNS 25PNS

25PNS

25PNS

25PNS

25PNS

Strategi 1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar2. Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan


3. Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia

Kebijakan Mendorong terciptanya kinerja yang tinggi pada sumber daya DinasPerindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

4.4 Nilai-Nilai

Faktor nilai-nilai pada intansi dapat menjadi anutan dan dapat berpengaruh terhadap

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan :

1. Kejujuran dan kedisiplinan : Seseorang bekerja dengan jujur dan disiplin yang tinggi

dalam melayani masyarakat akan melahirkan sebuah capaian kinerja yang tinggi, oleh

sebab itu faktor kejujuran dan kedisiplinan merupakan faktor pendorong yang sangat

penting bagi setiap individu pegawai.

2. Kerja sama : bekerja sama merupakan inti dari pelaksanaan pengelolaan sebuah

organisasi, kerja sama yang baik dapat melahirkan kinerja organisasi yang tinggi, oleh

sebab itu nilai-nilai kerja sama harus terus diimplementasikan secara terusmenerus

dan maksimal.

3. Komitmen : Komitmen merupakan bentuk janji dan loyalitas terhadap organisasi akan

melaksanakan semua hal yang telah disepakati bersama dan harus dilaksanakan oleh

semua elemen-elemen yang berkepentingan terhadap organisasi.

4. Profesionalisme : Sikap dan tindakan semua elemen dalam organisasi harus mampu

bekerja sesuai dengan tupoksinya dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

5. Transparansi : Suatu proses keterbukaan dari manajemen, utamanya manajemen

public, untuk membangun akses dalam proses pengelolaan informasi keluar dan

masuk berimbang.

6. Inovasi : Setiap individu dalam organisasi harus memiliki kreatifitas yang guna

melahirkan inovasi sebagai usaha mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 V- 1 V- 1

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan yang akan

dilaksanakan untuk mencapai misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah

2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha

mikro, kecil dan menengah

3. Program penataan struktur dan peningkatan kemampuan teknologi industri

4. Program peningkatan dan pengembangan ekspor

5. Program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri

6. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

10. Program pelayanan administrasi perkantoran

11. Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

12. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

13. Program perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan

14. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Adapun rincian program, kegiatan serta Target Indikator dan Pendanaan selama 5

(Lima) Tahun ke depan, Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 V- 2

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2013)

Besaran Kinerja Per Tahun

Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD

target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp.

(Juta) Target Rp. (Juta) target Rp. (Juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Berkembangnya industri Jawa Barat

Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar

1. Kontribusi Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat

2. Peningkatan Jumlah unit usaha IKM

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan: 1. Peningkatan

promosi IKM 2. Peningkatan

akses pemasaran produk hasil industri

3. Koordinasi dan Kerjasama Industri

4. Revitalisasi dan Pengembangan Industri Unggulan Jawa Barat

5. Pengembangan kawasan, sentra dan sub unit IKM

Outcome:

Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat

157.64 Triliun Rupiah







Jawa Barat

Peningkatan Jumlah unit usaha IKM

245.234 unit 1,5% 3.700 2% 4.500 3% 5.200 4% 5.900 5% 6.600 15,5% 22.900 Jawa Barat

Output:

Jumlah unit usaha Industri Kecil yang difasilitasi

3.571 unit usaha

3.596 unit

usaha

1.600 3.621 unit usaha





1.800

Persentase Tingkat pelayanan usaha IKM

90% 91.0% 400 92.0% 500 93.0% 600 94.0% 700 95.0% 800 95.0% 800

Persentase Tingkat koordinasi industri

23 kali 26 kali 3.000 28 kali 3.500 31 kali 4.000 34 kali 4.500 37 kali 5.000 37 kali 5.000

Jumlah industri unggulan yang dikembangkan

Jumlah kawasan, sentra, dan sub unit IKM yang difasilitasi

Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi

Peningkatan Nilai Produksi IKM

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan

Outcome: Peningkatan Nilai Produksi IKM

30% 35% 40% 45% 50% 50% Jawa Barat




Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2013)



SKPD



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

produksi

Teknologi dengan kegiatan: 1. Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri

2. Peningkatan Pelayanan Jasa Teknologi

Output: Jumlah IKM yang ditingkatkan kemampuan teknologinya

Jumlah IKM Jasa Teknologi yang difasilitasi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan:

1. Fasilitasi standarisasi, sertifikasi IKM

2. Peningkatan layanan kemasan

Outcome: Jumlah Penerapan standarisasi dan sertifikasi industri

2.108 unit usaha

2.608 unit

usaha





10.000 4.608 unit usaha

10.000 Jawa Barat

Output: Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi dan sertifikasinya

Jumlah IKM yang difasilitasi kemasan

Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri.

Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi dengan kegiatan: 1. Pengembanga

n Kapasitas SDM Industri

2. Pengembangan Disain dan Diversifikasi Produk Industri

Outcome:

Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat

75% 80% 3.000 82.5% 3.500 85.0% 4.000 87.5% 4.500 90% 5.000 90% 5.000

Output:

Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kemampuannya

1.689 Orang 1.725 Orang

850 1.750 Orang

950 1.775 Orang 1.050 1.800 Orang

1.150 1.825 Orang

1.250 1.825 Orang

1.250

Jumlah IKM yang difasilitasi




Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2013)



SKPD



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Peningkatan Jumlah wirausaha baru

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kegiatan: Penciptaan Wirausaha Baru Bidang Industri dan Perdagangan

Outcome: Peningkatan Jumlah wirausaha baru

0 3000 130.000 6000 130.000 9000 130.000 12000 130.000 15000 130.000 15000 65.000 Jawa Barat

Output: Jumlah Wirausaha baru yang dilatih

0 3000 130.000 6000 130.000 9000 130.000 12000 130.000 15000 130.000 15000 65.000 Jawa Barat

Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor

Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat

1. Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun

2. Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun

3. Penurunan Nilai Impor Jawa Barat

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan: 1. Peningkatan

Daya saing ekspor Jabar (Coaching Programme, Pelatihan)

2. Peningkatan akses pasar dan perluasan pasar ekspor

3. Peningkatan fungsi dan peran kelembagaan dan sarana penunjang perdagangan luar negeri

4. Monitoring ekspor dan impor

Outcome:

Volume ekspor Jawa Barat per tahun

13 Juta Ton 13 Juta Ton

1.000 13 Juta Ton 1.250 13 Juta Ton 1.500 13,30 Juta Ton

1.750 13,60 Juta Ton

2.000 13,60 Juta Ton

2.000 Jawa Barat

Nilai ekspor Jawa Barat per tahun

US $ 26 Milyar

1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.000

Volume dan nilai impor Jawa Barat per tahun

4,8 Juta Ton US $ 10,6

Milyar

2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000

Output:

Jumlah Eksportir

Jumlah negara tujuan ekspor

Jumlah penerbitan SKA

106.235 buah 106.285 buah

500 106.335 buah

550 106.385 buah

600 106.435 buah

650 106.485 buah

700 106.485 buah

700

Jumlah penerbitan API

900 buah 800 buah 500 700 buah 550 650 buah 600 600 buah 650 500 buah 700 500 buah 700

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi,

Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan

1. Jumlah revitalisasi pasar

Program Pengembangan Sistem Perdagangan

Outcome:

Jumlah sarana perdagangan

3101 3191 42.000 3291 45.000 3491 50.000 3521 55.000 3651 60.000 3651 60.000




Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2013)



SKPD



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen

dan kemitraan perdagangan

tradisional

2. Jumlah kerjasama perdagangan

Dalam Negeri dengan kegiatan:

1. Revitalisasi Pasar Tradisional

2. Fasilitasi perdagangan berjangka/lelang komoditas hasil pertanian/perkebunan

3. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Jumlah kerjasama perdagangan

Output:

Jumlah fasilitasi pasar tradisional yang direvitalisasi

Jumlah transaksi lelang komoditi agro Jawa Barat

600 Milyar 101.525.000.000,-

385 106.601.250.000,-

423.5 111.931.312.500,-

465.85 117.527.878.125,-

512.43 123.404.272.031,-

563.7 123.404.272.031,-

563.7 Jawa Barat

Jumlah fasilitasi dan sosialisasi dalam rangka P3DN

Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk

1. Terkendalinya inflasi Jawa Barat

2. Jumlah UTTP dan BDKT

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan: 1. Operasi pasar

murah kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS)

2. Sosialisasi OPM KEPOKMAS

Outcome:

Tingkat inflasi Jawa Barat

Output:

Jumlah kab./kota pelaksana OPM KEPOKMAS

12 Kab./Kota 15 Kab./Kot

a

10.000.000.000,-

17 Kab./Kota

12.000.000.000,-

20 Kab./Kota

15.000.000.000,-

25 Kab./Kota

17.000.000.000,-

27 Kab./Kota

20.000.000.000,-

27Kab./Kota

20.000.000.000,-

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan: 1. Peningkatan

Outcome:

Jumlah peneraan UTTP per tahun

UTTP : 5.678.145

buah

UTTP : 6.577.980

buah

8.800 UTTP : 6.704.601

buah

9.600 UTTP : 6.831.222

buah

10.200 UTTP : 6.957.843

buah

11.000 UTTP : 7.084.464

buah

11.800 UTTP : 7.084.464

buah

11.800

Jumlah pengujian BDKT per

BDKT : 1.250 buah

BDKT : 3.348 buah

8.800 BDKT : 3.624 buah

9.600 BDKT : 3.900 buah

10.200 BDKT : 4.176 buah

11.000 BDKT : 4.452buah

11.800 BDKT : 4.452buah

11.800




Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2013)



SKPD



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pengawasan Barang Beredar

2. Peningkatan Tertib Usaha dan Tertib Ukur dibidang Perdagangan

3. Peningkatan dan pengembangan layanan kemetrologian

tahun

Output:

Jumlah pengawasan barang beredar

Jumlah peneraan UTTP per tahun

UTTP : 5.678.145

buah

UTTP : 6.577.980

buah

8.800 UTTP : 6.704.601

buah

9.600 UTTP : 6.831.222

buah

10.200 UTTP : 6.957.843

buah

11.000 UTTP : 7.084.464

buah

11.800 UTTP : 7.084.464

buah

11.800

Jumlah pengujian BDKT per tahun

BDKT : 1.250 buah

BDKT : 3.348 buah

8.800 BDKT : 3.624 buah

9.600 BDKT : 3.900 buah

10.200 BDKT : 4.176 buah

11.000 BDKT : 4.452buah

11.800 BDKT : 4.452buah

11.800

Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia

Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis

Program PeningkatanKesejahteraan Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan: Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur

Outcome:

Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah

N/A 50 55 60 65 70 70 Jawa Barat

Output: Keikutsertaan dalam pelatihan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcome: Tingkat pemenuhan kebutuhan sapras kerja aparatur sesuai standar daerah

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Jawa Barat

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor serta Renovasi Kantor

Output: Jumlah sarana dan prasarana

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcome: Tingkat pemeliharaan Sapras Operasional Dinas/UPTD

90% 90% 92% 92% 95% 95% 95% Jawa Barat




Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2013)



SKPD



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Output: Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara

Meningkatnya sistem pelayanan, perencanaan dan pelaporan

Tingkat keterlambatan pelaporan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome: Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tupoksi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jawa Barat

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Output: Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Outcome: Rasio pengguna informasi

60% 60% 65% 65% 70% 70% 70% Jawa Barat

Pendataan Informasi bidang industri dan perdagangan

Output: Jumlah kabupaten/kota yang didata


a

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

Program Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan

Outcome:

70% 70% 75% 75% 80% 80% 80% Jawa Barat

Forum OPD Output: Jumlah Dinas Kab./Kota yang terlibat


a

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan

Jumlah pelaksananaan dalam satu tahun

2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

Program Peningkatan dan Pengembangan

Outcome: Tingkat kesesuaian

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jawa Barat




Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2013)



SKPD



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi

Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan Internal OPD

Output: Jumlah dokumen yang disusun

6 dokumen

6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen

Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 VI-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Tahun 2013 - 2018, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut

tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan

arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan

pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan termasuk dalam misi ke-

2 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu “Membangun Perkonomian Yang Kokoh dan

Berkeadilan”. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Dengan sasaran sebagai

berikut :

1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur

2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian

3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan

5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional

6.2. Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD

Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD, didasarkan pada tahapan yang

telah ditetapkan pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yaitu memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dengan fokus pada tahun 2014. Indikator kinerja daerah

meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum

serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indicator

makro yang merupakan indicator gabungan (indicator komposit) dari berbagai kegiatan

pembangunan ekonomi social ekonomi seperti Laju pertumbuhan penduduk, laju

pertumbuhan ekonomi, inflasi, Tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan

kerja, indek gini, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, Indek Pembangunan

Manusia dll. Aspek Pelayanan public merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun social antara lain tingkat

Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 VI-2

kemantapan jalan provinsi, kondisi jaringan irigasi provinsi, Rasio elektrifikasi rumah tangga,

tingkat pelayanan air bersih perkotaan, tingkat pelayanan persampahan di perkotaan, tingkat

pelayanan air limbah diperkotaan, capaian luas kawasan lindung, Angka kematian bayi (AKB)

per 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kwlahiran hidup, persentasi

balita gizi buruk, angka partisipasi kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Rata-rata lama sekolah dll. Aspek Daya Saing Daerah

merupakan indicator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai

pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutanindicator yang diukur antara

lain laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju

pertumbuhan PMA, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Industri dan Perdagangan

termasuk dalam aspek indicator kinerja yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek

Daya Saing Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh

dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian

indikator kinerja daerah berkenaan. Berikut ini adalah tabel penetapan Indikator Kinerja

Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi JawaBarat

yang berpengaruh terhadap pembangunan dan pengembangan bidang industri dan

perdagangan :


VI-3

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Industri dan Perdagangan dalam RPJMD

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD 2018

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(Midterm) Tahun 2017 Tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A

Laju Inflasi Provinsi (persen) 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5

E Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)

6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5

F

Daya Beli Masyarakat Rp. 640.000 Rp. 645.000 Rp. 650.000 Rp. 655.000 Rp. 660.000 Rp. 665.000

2 Pelayanan Urusan Pilihan

2.1 ASPEK DAYA SAING DAERAH


VI-4

NO


PEMBANGUNAN DAERAH


RPJMD


periode RPJMD 2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A


Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Laju Pertumbuhan Ekspor Netto atas dasar harga konstan (persen)

2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5

2.2 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


Sumber Daya Manusia

Ketenagakerjaan


VI-5

NO


PEMBANGUNAN DAERAH


RPJMD


periode RPJMD 2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Laju pertumbuhan ekspor 3,2 persen 4 persen 4 persen 4 persen 4 persen 5 persen 5 persen

PDRB per kapita atas dasar harga konstan (rupiah)

8,02 juta 10,00 juta 15,00 juta 20,00 juta 25,00 juta 30,4 juta 30,4 juta


VI-1

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Tahun

2013-2018 merupakan kelanjutan dari Renstra Tahun 2008-2013 yang didalamnya telah

disesuaikan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Disamping itu, dokumen Renstra Dinas telah

disesuaikan dengan Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang masih berlaku.

Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis

relatif cepat berubah, terakhir dengan adanya pengaruh krisis finansial global dan konsekuensi

dari kerjasama perdagangan antar Negara/Kawasan seperti Asean China Free Trade

Agreement (ACFTA) dan Asean Economic Community (AEC), maka asumsi-asumsi terhadap

perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan

program yang mendesak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dalam penyusunan dokumen ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan

kegiatan/program yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa

kegiatan masih memerlukan dukungan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.

Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada

komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, peran serta masyarakat serta para pemangku

kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang

terlibat yang membidangi industri dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan

optimalisasi pasar dalam dan luar negeri di Jawa Barat pada tahun 2018.

Documents

Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 - Disperindagdisperindag.jabarprov.go.id/data/file/download/Renstra_Indag_Jabar... · Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ... yaitu Tahun