Rencana Strategis
Tahun 2013 - 2018
Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Jl. Asia Afrika No. 146 - Bandung 40261
Telp. (022) 4230897 - 4230898 Fax. 4200331 - 4230929
Website : www.disperindag.jabarprov.go.id
email : [email protected]
Jl. Asia Afrika No. 146 - Bandung 40261
Telp. (022) 4230897 - 4230898 Fax. 4200331 - 4230929
Website : www.disperindag.jabarprov.go.id
email : [email protected]
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur ke Khadirat Allah S.A.W. bahwa Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2013-2018 telah selesai disusun.
RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2013-2018
yang telah diselaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 25 Tahun 2014 tentang
RPJMD Jawa Barat 2014-2018. Prosesnya diawali dengan pengumpulan aspirasi dari
masyarakat dilanjutkan dengan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat yaitu Kementarian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan
sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan industri dan
perdagangan, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis dan
sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Jawa Barat maupun
instansi terkait sehinga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan perdagangan
di Jawa Barat.
Dalam Renstra terdapat gambaran umum sektor industri dan perdagangan, isu-isu
stretegis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan
pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut
dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, indikasi Program/Kegiatan
serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan dukungan dana APBD Jawa Barat untuk mendukung
mewujudkan janji Gubernur yang telah tertuang dalam RPJMD Jabar 2014-2018 dan
prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat
berdampak kepada menciptakan lapangan kerja/menurunnya jumlah pengangguran dan
kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan berbagai
kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan
dari tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
ii
Bandung, September 2013
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
Dr Ir. FERRY SOFWAN ARIF MSi.
Pembina Utama Muda NIP.19621121 198909 1 001
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
iii
DAFTAR – ISI
Hal.
Pengantar........................................................................................................................... i Daftar isi ........................................................................................................................... iii
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ................................................................................................ I-1
1.2. Landasan Hukum ............................................................................................ I-2
1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................... I-5
1.4. Sistimatika Penulisan ...................................................................................... I-5
Bab II GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................................................... II-1
2.2. Sumber daya .................................................................................................. II-6
2.3. Kinerja Pelayanan ........................................................................................... II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....................................... II-17
Bab III ISU-ISU STRATEGIS
3.1. identifikasi Permasalahan ............................................................................... III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih ........................................................................................................... III-4
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/lembaga ....................................................... III-10
3.4 Telaahan terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Barat ................................. III-18
3.5 Penentuan isu-isu strategis ............................................................................. III-22
Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi .................................................................................................... IV-1
4.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi .......................................................................... IV-2
4.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan .............. IV-6
4.4 Nilai-nilai ........................................................................................................ IV-9
Bab V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF ....................................................................................... V-1
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
iv
Bab VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 Tujuan dan sasaran RPJMD ............................................................................. VI-1
6.2 Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD ................................................ VI-1
Bab VII PENUTUP .............................................................................................................. VII-1
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
I-1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan
di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun
perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, yang merupakan
dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 –
2018 disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Provinsi Jawa Barat 5 (lima) tahun
sebelumnya, yaitu Tahun 2008 – 2013.
Demikian pula halnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018. Selain itu,
RENSTRA Dinas disusun dengan mengkolaborasikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.
Penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 - 2018 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh stakeholder mulai
dari perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program
prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran beserta pendanaan
indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan
dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
I-2
Pembahasan dengan seluruh stakeholder dilaksanakan dalam Focus Group Discussion
(FGD) Penyusunan RENSTRA pada 5 (lima) wilayah yaitu Wilayah Cirebon, Wilayah Bogor,
Wilayah Purwakarta dan Wilayah Priangan sampai dengan perumusan rancangan RENSTRA
yang bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
Pentahapan pembangunan bidang industri dan perdagangan tersebut dirumuskan
berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan ketercapaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun
kebelakang dan penetapan isu strategis yang berkembang. Prioritas pengembangan industri
unggulan di Jawa Barat yaitu pada pengembangan Industri Kreatif, Industri Telematika,
Industri Furniture dan Industri Komponen Otomotif serta pengembangan IKM unggulan di
Kab./Kota yg berbasis kompetensi inti daerah. Sedangkan prioritas pembangunan di bidang
perdagangan adalah Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, Pengamanan Pasar
Dalam Negeri, serta Pengembangan Ekspor Daerah dan Promosi Ekspor dengan senantiasa
meningkatkan daya saing industri pengolahan dan skema perdagangan yang tertata
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mendongkrak
indeks daya beli yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa
Barat.
1.2. Landasan Hukum
RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018
mengacu kepada:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
I-3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan
Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
I-4
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 10/M-IND/PER/1/2010
Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010
Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (
Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 142 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
barat ( Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);
28. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
I-5
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat;
30. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat No.
800/5865/Skrt tahun 2013 Tanggal 28 Juni 2013 tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013 – 2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 adalah mewujudkan pembangunan industri dan perdagangan
yang berkeadilan melalui pembagian peran secara proporsional antara berbagai stakeholder
terkait dari Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kab./Kota), Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi,
Lembaga, Asosiasi.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah:
1) Mewujudkan pentahapan pembangunan industri dan perdagangan yang kokoh dalam
pencapaian Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan industri dan
perdagangan baik antar Pusat, Provinsi dan Kab./Kota di Jawa Barat;
3) Mengoptimalkan peran Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas
urusan Industri dan Perdagangan.
4) Memanfaatkan potensi sumber daya Industri dan Perdagangan di Jawa Barat secara
efisien dan efektif.
1.4. Sistimatika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 –
2018, memberikan arah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan
penganggaran yang meliputi urusan industri dan perdagangan di Jawa Barat. Adapun
sistimatika penulisan RENSTRA adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 - 2018,
didalamnya Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi
Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
I-6
penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra
K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja.
1.2. Landasan Hukum
Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan
Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
1.3. Maksud Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas
2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi.
Menjelaskan secara umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur
organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana
(proses, prosedur, mekanisme).
2.2 Sumber Daya Dinas
Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit
usaha yang masih operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan
Menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra
periode sebelumnya, dan indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah
diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L, RPJMD Provinsi Jawa Barat
yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III Isu – isu Strategis
3.1 Identifikasi Permasalahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
I-7
Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor
yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
Menjelaskan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaiannya.
3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga
Menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran
jangka menengah Renstra K/L.
3.4. Isu-isu Strategis
Menjelaskan isu strategis berdasarkan tahun rencana.
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
4.1. Visi dan Misi
Menjelaskan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013 - 2018.
4.2. Tujuan dan Sasaran
Menjelaskan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun.
4.3. Strategi dan Kebijakan
Menjelaskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun.
BAB V Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif
Menjelaskan program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif dari indicator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018.
BAB VI Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD
Menjelaskan tujuan dan sasaran RPJMD bidang Industri dan Perdagangan.
6.2. Indikator Kinerja yang mengacu kepada RPJMD
Menjelaskan indikator kinerja yang mengacu kepada RPJMD dalam 5 (lima)
tahun.
BAB VII Penutup
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
I-8
Menguraikan rangkuman tentang hal-hal pokok yang termuat dalam dokumen
Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan
program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pelaksana
teknis Gubernur dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat seperti di tetapkan dalam Nomor: 21 Tahun 2008 tentang
organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalami sedikit
perubahan dimana saat ini tugas pokok dan fungsi Dinas Indag Agro telah diintegrasikan
kepada Disperindag Jabar . Dalam struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Daerah
tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas
pokok: “Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan
perdagangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”. Dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perindustrian
dan perdagangan meliputi bidang :Industri logam mesin alat transportasi ,tekstil
dan produk tekstil, telematika dan elektronika, Industri aneka, kerajinan dan kimia,
Industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan
kerjasama industri dan perdagangan;
b. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan
perdagangan meliputi Industri logam mesin alat transportasi ,tekstil dan produk
tekstil, telematika dan elektronika, Industri aneka, kerajinan dan kimia, Industri
agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama
industri dan perdagangan;
c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dinas;
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas
perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-2
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
1) Subag Perencanaan dan Program
2) Subag Keuangan
3) Subag Kepegawaian dan Umum
3. Bidang ILMATTATEL (Industri Logam, Mesin, Tekstil dan produk Tekstil, Alat
Transportasi, Telematika dan Elektronika), membawahi:
1) Seksi Industri Logam dan Mesin
2) Seksi Industri Alat Transportasi, Telematika dan Elektronika
3) Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil
4. Bidang IAKK (Industri Aneka, Kerajinan dan Kimia). Pada pelaksanaan Tugas
pokok dan Fungsinya, membawahi:
1) Seksi Aneka Industri
2) Seksi Industri Kerajinan
3) Seksi Industri Kimia
5. Bidang Industri Agro. Bidang ini sebagai salah satu bidang baru pada struktur
organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, membawahi:
1) Seksi Industri Makanan
2) Seksi Industri Minuman dan Tembakau
3) Seksi Industri Hasil hutan dan Perkebunan
6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:
1) Seksi Bina Pasar
2) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan
7. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:
1) Seksi Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan
2) Seksi Impor
3) Seksi Ekspor Hasil Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
8. Bidang Promosi, Kerjasama Industri dan Perdagangan, membawahi :
1) Seksi Promosi Ekspor
2) Seksi Kerjasama Dagang
3) Seksi Kerjasama Industri
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-3
9. Balai Pengembangan Perindustrian, membawahi :
(1) Subbag Tata Usaha
(2) Seksi Pengembangan Teknologi
(3) Seksi Pengembangan Usaha
10. Balai Kemetrologian Bandung, membawahi :
(1) Subbag Tata Usaha
(2) Seksi Teknis
(3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium
11. Balai Kemetrologian Tasikmalaya, membawahi :
(1) Subbag Tata Usaha
(2) Seksi Teknis
(3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium
12. Balai Kemetrologian Cirebon, membawahi :
(1) Subbag Tata Usaha
(2) Seksi Teknis
(3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium
13. Balai Kemetrologian Bogor, membawahi :
(1) Subbag Tata Usaha
(2) Seksi Teknis
(3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium
14. Balai Kemetrologian Karawang, membawahi :
(1) Subbag Tata Usaha
(2) Seksi Teknis
(3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat, saat ini telah ada 6 (enam) UPTD yang melayani
masyarakat di bidang Industri dan Perdagangan. Pada industri, terdapat Balai
Pengembangan Perindustrian yang memiliki 9 (sembilan) sub unit pelayanan IKM dari
berbagai komoditi dan tersebar lokasinya di Jawa Barat. Pada layanan kemetrologian,
terdapat Balai Kemetrologian yang dibagi atas 5 (lima) wilayah yaitu Balai Kemetrologian
Bandung, Balai Kemetrologian Bogor, Balai Kemetrologian Karawang, Balai Kemetrologian
Cirebon dan Balai Kemetrologian Tasikmalaya.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-4
Ke-6 UPTD tersebut, selain telah memberikan pelayanan kepada masyarakat juga
telah memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat
dari sektor Industri dan Perdagangan.
Berikut ini adalah selengkapnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-5
Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-6
2.2 Sumber Daya
Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia
maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia
dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan
eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, pendidikan, golongan,
jenis kelamin sampai dengan agama yang dianut oleh PNSD di lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah grafik
berdasarkan pembagian komposisi berdasarkan eselon:
Gambar 2.1
Selanjutnya, adalah grafik komposisi berdasarkan usia, jenis kelamin,
pendidikan dan golongan.
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, November 2013
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-7
Gambar 2.2
Gambar 2.3
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, November 2013
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, November 2013
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-8
Gambar 2.4
Gambar 2.5
Selain dari sumber daya manusia, Dinas Perindustrian dan Perdangan Provinsi
Jawa Barat juga memiliki asset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan
bermotor roda 4 dan 2 serta sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Sampai dengan Tahun 2012 berikut ini adalah Rekapitulasi Buku
Inventaris Barang yang telah berhasil dicatat.
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, November 2013
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, November 2013
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-9
Tabel 2.1
Rekapitulasi Buku Inventaris Barang
No Nama Bidang Barang Jumlah Barang
Jumlah Harga Keterangan
1 2 3 4 5 4 5
1 Golongan Tanah 54,904,433,300.00 Berdasarkan Hasil Audit
2 Tanah 44 54,904,433,300.00 BPK Tanggal 30 Mei 2011
3 Golongan Peralatan dan Mesin 31,756,408,038.45 Disimpan di Aset Lainnya
4 Alat-alat Besar 6 223,776,700.00
untuk tanah 4 Bidang Rp.
5 Alat -alat Angkutan 80 5,864,860,500.00 4,077,822,000, Bangunan 9
Bidang Rp.965,665,448
6 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1,874 6,261,279,722.00
7 Alat Pertanian 453 611,574,070.00 untuk Peralatan dan mesin Rusak
Berat disimpan di aset lainnya
sebesar Rp.363,826,450,-
8 Alat Kantor dan Rumah Tangga 4,207 9,499,637,353.01
9 Alat Studio dan Alat Komunikasi
93 806,413,486,59
10 Alat Kedokteran 8 4,272,625.00
11 Alat Laboratorium 1,999 8,484,593,581.85
16 Golongan Gedung dan Bangunan
35,448,780,869.00
17 Gedung dan Bangunan 42 35,448,780,869.00
18 Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan
110,332,750.00
19 Jalan, Irigasi dan jaringan 10 110,332,750.00
20 Golongan Aset Tetap Lainnya 11,293,782.00
21 Buku Perpustakaan 137 11,293,782.00
Jumlah 8,953 122,231,248,739.45
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2012
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-10
2.3 Kinerja Pelayanan
Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat, tingkat capaian kinerja berdasarkan RENSTRA
Tahun 2008 – 2013 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Rasio
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah Wirausaha industri kecil dan menengah
unit 245.234 288.769 118
2 Prosentase tingkat pelayanan pada usaha IKM
% 90 90 100
3 Jumlah penyerapan tenaga kerja pada IKM
orang 2.452.337 2.375.186 97
4 Tingkat koordinasi dan konsolidasi % 80 90 113
5 Jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri besar
orang 4.465.385 1.927.315 43
6 Jumlah keterlibatan perusahaan dalam pengembangan klaster industri
perusahaan 120 977 814
7 Jumlah penerapan standarisasi dan sertifikasi
perusahaan 1.689 2.108 125
8 Tingkat efisiensi dan efektivitas distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis
% 90 35 38
9 Jumlah transaksi produk agro Jawa Barat per tahun
Rupiah 600 Milyar 145,159 24
10 Prosentase tingkat penggunaan produk dalam negeri
% 90 90 100
11 Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai
% 85 85 100
12 Tingkat pengawasan barang beredar per tahun
kali 15 56 373
13 Tingkat advokasi perlindungan konsumen per tahun
% 50 70 140
14 Prosentase penyelesaian tingkat sengketa konsumen
% 50 45 90
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-11
No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Rasio
1 2 3 4 5 6
15 Jumlah peneraan UTTP dan pengujian BDKT
unit 5.678.145 UTTP dan
1.250 BDKT
5.935.096 UTTP dan
1.369 BDKT
105
16 Jumlah penerbitan SIUP dan TDP unit 60.000 TDP dan 21.500
SIUP
101.742 TDP dan SIUP
125
17 Volume dan nilai ekspor Jawa Barat Juta Ton dan Milyar
13 Juta Ton dan US$
25,70 Milyar
6,367 Juta Ton dan US$ 23,739 Milyar
92
18 Laju Pertumbuhan Ekspor Jawa Barat
% 8,1 10,04 124
20 Volume dan nilai impor Jawa Barat Juta Ton dan Milyar
4,8 Juta Ton dan
US$ 10,6 Milyar
11,310 Juta Ton dan US$ 1,928 Milyar
18
21 Laju Pertumbuhan impor Jawa Barat % 9,2 9,54 104
23 Jumlah SDM yang memiliki kompetensi
% 100 100 100
24 Tingkat produktivitas aparatur % 100 100 100
25 Tingkat kasus pelanggaran disiplin % 100 100 100
26 Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah
% 100 100 100
27 Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Dinas/UPTD dalam mendukung tupoksi
% 100 100 100
28 Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas/UPTD
% 100 100 100
29 Tingkat akurasi data dan ketepatan waktu pelaporan
% 100 100 100
30 Rasio penggunaan informasi terhadap jumlah pelaku usaha Indag dan Pembina Indag di Kabupaten/Kota
% 100 100 100
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-12
Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Program / Kegiatan
Belanja
Anggaran Realisasi
Keu (Rp.) %
Belanja Tidak Langsung 44,149,501,626.00 39,048,843,994.00 88.45
Program Perencanaan
Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
600,000,000.00 598,125,000.00 99.69
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan
600,000,000.00 598,125,000.00 99.69
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
910,450,000.00 897,627,823.00 98.59
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Barat
910,450,000.00 897,627,823.00 98.59
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,847,687,200.00 5,020,093,299.00 85.85
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindag. Prov. Jabar
2,800,800,000.00 2,426,166,578.00 86.82
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Bandung
496,000,000.00 421,597,209.00 85.00
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Karawang
538,770,000.00 467,233,215.00 86.72
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Bogor
566,873,500.00 543,433,830.00 95.87
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-13
Program / Kegiatan
Belanja
Anggaran Realisasi
Keu (Rp.) %
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Cirebon
440,962,000.00 367,581,424.00 83.36
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Tasukmalaya
499,083,700.00 405,661,879.00 81.28
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan Perindustrian
505,198,000.00 388,419,164.00 76.88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23,284,725,965.00 22,578,740,326.00 96.97
Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindag.
4,210,574,200.00 4,087,641,500.00 97.08
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bogor
4,031,444,425.00 3,974,754,900.00 98.59
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Karawang
9,054,315,000.00 8,768,763,260.00 96.85
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bandung
500,000,000.00 474,681,926.00 94.94
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Cirebon
1,153,097,250.00 1,139,053,500.00 98.78
Pembangunan Gedung Sub Unit Pengembangan IKM TPT Majalaya
2,000,000,000.00 1,820,038,200.00 91.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Perindustrian
1,199,246,590.00 1,187,115,290.00 98.99
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Tasikmalaya
1,136,048,500.00 1,126,691,750.00 99.18
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-14
Program / Kegiatan
Belanja
Anggaran Realisasi
Keu (Rp.) %
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,591,686,450.00 5,434,887,332.00 97.20
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dekranasda Prov. Jabar
214,464,750.00 214,422,750.00 99.98
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bandung
641,290,000.00 631,115,231.00 98.41
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kemetrologian Bogor
650,000,000.00 629,909,100.00 96.45
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disperindag Prov. Jabar
893,089,000.00 875,733,554.00 98.06.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Karawang
969,120,000.00 956,601,688.00 98.71
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Cirebon
571,069,600.00 553,969,611.00 97.01
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Tasikmalaya
578,600,000.00 526,730,577.00 91.04
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Baperin dan 9 Sub Unit IKM
1,074,053,100.00 1,049,404,821.00 97.71
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
100,000,000.00 100,000,000.00 100
Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan
100,000,000.00 100,000,000.00 100
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
250,000,000.00 249,520,100.00 99.81
Pengelolaan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan
250,000,000.00 249,520,100.00 99.81
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2,950,273,000.00 2,646,685,601.00 89.71
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-15
Program / Kegiatan
Belanja
Anggaran Realisasi
Keu (Rp.) %
Pengembangan Industri Kerajinan
142,750,000.00 142,750,000.00 100
Pengembangan Bisnis Industri Ikan Laut
200,000,000.00 182,231,800.00 91.12
Fasilitasi Kerjasama Industri
100,000,000.00 89,270,800.00 89.27
Pengembangan Klaster Industri Batik Cirebon
399,883,000.00 386,586,000.00 96.67
Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Industri Kecil
1,000,000,000.00 889,095,000.00 88.91
Prototype Knalpot Emisi Rendah Karya Mahasiswa
400,000,000.00 294,494,201.00 73.62
Pengembangan Prototype Traktor
517,640,000.00 483,257,800.00 93.36
Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Industri Kelapa Terpadu
190,000,000.00 179,000,000.00 94.21
Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
6,387,996,375.00 5,529,520,703.00 86.56
Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Teknologi Informasi
300,000,000.00 295,565,000.00 98.52
Pengembangan Industri Makanan dan Minuman
150,000,000.00 117,402,500.00 78.27
Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Makanan Olahan
700,000,000.00 670,476,700.00 95.78
Pengembangan Industri Kreatif Bebasis Komunitas
150,000,000.00 149,975,000.00 99.98
Pengembangan Industri Otomotif
250,000,000.00 244,825,000.00 97.93
Pengembangan Industri Kayu dan Rotan
450,000,000.00 412,264,750.00 91.61
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-16
Program / Kegiatan
Belanja
Anggaran Realisasi
Keu (Rp.) %
Peningkatan Teknologi Industri Aneka dan Industri Kimia
552,660,000.00 531,540,000.00 96.18
Pengembangan Industri Alternatif berbasis Umbi-umbian dan Jagung
192,898,683.00 192,898,683.00 100
Penguatan Industri Kreatif Berbasis Fashion
289,927,000.00 285,320,070.00 98.41
Pembinaan Industri Hasil Tembakau
150,000,000.00 140,800,000.00 93.87
Fasilitasi Sertifikasi Standarisasi Mutu Industri Bagi IKM
1,400,000,000.00 1,376,505,000.00 98.32
Peningkatan Layanan di Lingkungan Sub Unit Pengembangan dan Rumah Kemasan
298,910,692.00 290,899,000.00 97.32
Masterplan Pusat Pelatihan SDM IKM TPT
1,253,600,000.00 610,436,000.00 48.69
Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah
250,000,000.00 210,6132,000.00 84.25
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
2,035,000,000.00 1,475,252,280.00 72.49
Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
250,000,000.00 230,003,245.00 92.00
Pengelolaan dan Penataan Pasar Tradisional
250,000,000.00 236,636,750.00 94.65
Pendukung Operasi Pasar Murah (KEPOKMAS)
935,000,000.00 447,975,000.00 47.91
Fasilitasi Pasar Lelang dan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG)
300,000,000.00 277,147,985.00 92.38
Fasilitasi Kerjasama Perdagangan
300,000,000.00 283,489,300.00 94.50
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2,997,000,000.00 2,770,917,150.00 92.46
Peningkatan Promosi Ekspor dan Perluasan Pasar
500,000,000.00 448,798,400.00 89.76
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-17
Program / Kegiatan
Belanja
Anggaran Realisasi
Keu (Rp.) %
Peningkatan Daya Saing Ekspor
497,000,000.00 496,155,750.00 99.83
Fasilitasi Promosi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Secara Terpadu
2,000,000,000.00 1,825,963,000.00 91.30
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
7,551,494,000.00 6,338,539,766.00 83.94
Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Karawang
1,730,004,000.00 1,423,569,000.00 82.29
Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Bogor
1,492,100,000.00 1,412,285,000.00 94.65
Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Bandung
1,596,440,000.00 1,215,377,250.00 76.13
Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Cirebon
1,148,250,000.00 1,026,030,000.00 89.36
Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Tasikmalaya
984,700,000.00 708,080,000.00 71.91
Fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrologian
600,000,000.00 553,198,516.00 92.20
JUMLAH 102,655,814,616.00 92,688,753,374.00 90.29
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Saat ini, telah terjalin banyak perjanjian dan/atau kerja sama antar Indonesia
dengan negara lain dan/atau kawasan, termasuk di bidang perdagangan. Hal ini
merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provnsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-18
Mencermati fenomena yang terjadi dan memperhatikan kemampuan yang
dimiliki, berikut ini adalah tantangan yang berhasil terdefinisi :
1. Kontinuitas bahan baku bagi pengembangan industri pengolahan
2. Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya sehingga
membanjirnya produk impor/tidak berlabel
3. Masih rendahnya pemahaman IKM tentang regulasi ekspor impor
4. Daya saing produk industri untuk nasional ataupun internasional masih rendah
5. Masih rendahnya pemahaman pentingnya promosi bagi IKM
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib ukur dan
perlindungan konsumen/produsen
Sementara itu, selain sebagai tantangan era perdagangan bebas dapat juga
menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut ini adalah peluang
yang dapat dimanfaatkan :
1. Jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak
2. Jumlah dan keberagaman potensi industri dan perdagangan di Jawa Barat
yang banyak
3. Adanya akses transportasi nasional dan internasional langsung ke Bandung
4. Tersedianya balai besar dan perguruan tinggi di Jawa Barat
5. Adanya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tinggi dari sector industri
pengolahan dan perdagangan
6. Adanya perjanjian kerjasama perdagangan berskala nasional dan internasional
7. Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya serta adanya
peluang pasar non tradisional
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
II-19
Gambar 2.6
Peta sebaran industri unggulan kabupaten/kota
Kab.Bekasi :1.Pakaian jadi2.Boneka3.Komponen
Kota Bekasi :1. Pakaian jadi.2. Keraj.Kayu3. Perhiasan
Kab.Karawang :1 .Mesin & Komponen2. Pakaian jadi.3. Mak. OlahanKota Depok :
1. Pakaian jadi.
2. Ind. Telematika
3. Mak. Olahan
Kab.Bogor :1. Tekstil & Produk Tekstil2. Ind. Tas3. Alas Kaki 4. Mak. Olahan
Kab.Sukabumi :1. Batu Aji.2. Keraj. Kayu.3. Komponen & MEsin4. Bola Sepak5. Mak. Olahan
Kota Bogor :1. Pakaian jadi.2. Bordir3.Ind. Tas4. Keramik 5. Mak. Olahan
Kab. Cianjur :1. Furniture kayu2. Kerajinan logam3. Komponen Logam4. Sutera.5. Mak. Olahan
Kota Bandung :1. Tekstil & Produk Tekstil2. Alas kaki.3. Elektronika4. Rajut5. Ind. Telematika6. Komponen 7. Mak. Olahan
Kota Sukabumi :1. Keraj. Kayu. 2. Mak. Olahan
Kab.Subang :1. Keraj.Kayu2. Komponen
Kab.Purwakarta:
1. Keramik
2. Mak. Olahan
Kota Tasikmalaya :1. Bordir.2.Keraj.Pandan& Mendong3. Kelom geulis4. Batik5. Mak. Olahan
Kab.Tasikmalaya :1. Bordir.2. Keraj.Pandan &
Mendong3. Kelom Geulis.4. Mak. Olahan
Kab.Ciamis :1. Ijuk.2. Furniture Kayu Kelapa3. Mak. Olahan4. Batik
Kab.Majalengka :1. Bola Sepak2. Bata,Genteng3. Kerajinan Rotan4. Batu Alam
Kab.Kuningan :1. Kerjajinan Rotan2. Minyak Atsiri.3. Mak. Olahan
Kab.Indramayu:1.Batik 2.Kerajinan Rotan3. Mak. Olahan
Kab.Cirebon :1. Furniture Rotan2. Batik3. Batu Alam4. Mak. Olahan
Kota Cirebon :1. Furniture Rotan2. Kaca Patri3. Kerajinan Rotan
Kota Cimahi :1. Pakaian jadi2. Ind. Telematika.3. Mak. Olahan
Kab. Garut :1. Kulit & Produk Kulit2. Batik.3. Sutera.4. Minyak Atsiri5. Mak. Olahan
Kab.Bandung :
1. Tekstil & Produk
Tekstil
2. Alaskaki
3. Komponen.
4. Boneka
5. Mak. Olahan
Kota Banjar :1. Meubel Akar Kayu
Kab.Sumedang :1. Kerajinan Kayu2. Furniture Kayu3. Mak. Olahan
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2012
Sekecil apapun peluang atau sebesar apapun tantangan, akan bisa dihadapi
dengan kerjasama yang baik antara seluruh stakeholder pengembang sektor Industri
dan Perdagangan di Jawa Barat berdasarkan potensi industri unggulan spesifik di setiap
kabupaten/kota. Sebaran sektor industri unggulan di Jawa Barat dapat dilihat pada
Gambar 2.6.
Sedangkan untuk urusan bidang perdagangan, agenda prioritasnya diarahkan
pada upaya peningkatan kualitas distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan
peningkatan daya saing ekspor daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-1
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan
Penyelenggaraan pembangunan industri dan perdagangan dalam kurun waktu 2008-
2013 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih
terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan
pembangunan industri dan perdagangan adalah belum optimalnya hasil yang didapatkan,
untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam peningkatan dan pengembangan pada bidang
industri dan perdagangan. Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahan-
permasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana
pembangunan daerah 5 (Lima) tahun kedepan. Berikut ini adalah permasalahan bidang
industri dan perdagangan:
A. Urusan Industri
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
a. Permasalahan
1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang
manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja.
2. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan
baku/bahan penolong.
3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk.
b. Solusi
1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi pemasaran serta
pembiayaan secara periodik dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, Focus Group Discussion (FGD)
penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan
penolong, bekerja sama dengan perguruan tinggi.
3. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas,
standardisasi dan sertifikasi produk.
2) Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
a. Permasalahan
1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang
manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja pada industri kreatif.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-2
2. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green
industry, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong
pada industri kreatif.
3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk
pada industri kreatif.
4. Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di kabupaten/kota belum
tersedia, sehingga belum terdapat kebijakan yang mendukung iklim usaha
pertumbuhan industri kreatif.
5. Belum terlaksananya penetapan kawasan industri pada lokasi Bandara Internasional
Jawa Barat.
6. Kurangnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam.
b. Solusi
1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi pemasaran serta
pembiayaan secara periodik dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan desain, Focus Group Discussion (FGD)
penguasaan teknologi, dan pemahaman green industry, fasilitasi kemasan, serta
penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong, bekerja sama dengan
perguruan tinggi.
3. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas,
standardisasi dan sertifikasi produk.
4. Mendorong peran serta kabupaten/kota untuk melakukan pendataan dan
menumbuhkan industri kreatif sesuai dengan potensi daerahnya.
5. Mendorong percepatan penetapan kawasan industri.
6. Perlu sosialisasi dan tindaklanjut tentang Peraturan Daerah yang telah ada.
B. Urusan Perdagangan
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
a. Permasalahan
1. Kurangnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan Kebutuhan Pokok
Masyarakat (KEPOKMAS) antar tingkatan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota);
2. Rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
3. Rendahnya sinergitas daerah dalam memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi
Gudang di Jawa Barat;
4. Banyaknya sarana perdagangan terutama pasar tradisional dalam kondisi rusak berat.
b. Solusi
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-3
1. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok
Masyarakat (OPM KEPOKMAS) di kabupaten/kota se Jawa Barat;
2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui sosialisasi, pameran, dan bazar
P3DN;
3. Mendorong pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi
Gudang;
4. Peningkatan pembangunan sarana perdagangan melalui revitalisasi pasar tradisional.
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
a. Permasalahan
1. Rendahnya daya saing produk IKM yang berorientasi ekspor.
2. Terbatasnya informasi pasar ekspor dan pengetahuan tentang teknis ekspor.
3. Masih terbatasnya jenis produk IKM dan pasar ekspor Jawa Barat.
b. Solusi
1. Meningkatkan daya saing saing produk IKM berorientasi ekspor.
2. Penyebaran informasi tentang peluang pasar ekspor dan meningkatkan pengetahuan
teknis ekspor.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap produk potensi ekspor IKM dan promosi ekspor.
3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
a. Permasalahan
1. Masih rendahnya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
dalam pengawasan barang beredar.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan konsumen.
3. Keterbatasan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan
kemetrologian.
4. Belum seluruh kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK).
b. Solusi
1. Dilaksanakan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam
pengawasan barang beredar.
2. Dilakukan sosialisasi manfaat perlindungan konsumen kepada masyarakat.
3. Optimalisasi pemanfaatan personil, sarana dan prasarana pendukung pelayanan
kemetrologian.
4. Mendorong kabupaten/kota untuk mendirikan BPSK.
Berdasarkan permasalahan tersebut, berikut ini adalah faktor eksternal yang
mempengaruhinya:
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-4
Tabel 3.1 Identifikasi Isu Strategis Eksternal
Isu Strategis
Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Dinamika Regional/Lokal Dinamika Lain-lain
1. AFTA/ACFTA
2. Asean Economic Community (AEC) Tahun 2015
Implementasi
MP3EI
1. Kawasan Industri dengan Pelayanan
Terintegrasi (Perumahan,
Pendidikan, Kesehatan dan
Transportasi) untuk Solusi
Kesejahteraan,
2. Peningkatan Daya Beli,
3. Komoditi Unggulan,
4. Diversifikasi Usaha Pertanian (Wil.
Selatan) dan Diversifikasi Usaha Jasa
(Wil. Utara),
5. Moderenisasi ALSINTAN Mandiri,
6. Industri, Budaya dan Alam
(Hotspring dan Volcano),
7. Alih Fungsi Mata Pencaharian
Pengrajin Bata dan Genting serta
Kerajinan Gerabah Plered,
8. Perwujudan Kawasan Industri ber-
IPTEK dan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK)
Green Industri
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Pada bulan Juni lalu, telah dilakukan pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri RI
terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk Tahun 2013-2018, dengan
program kerja yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Dokumen ini menjabarkan tahap ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025, yaitu tahap memantapkan
pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa
Barat, untuk itu dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Tahun 2013 - 2018 adalah:
"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-5
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:
Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Hal ini untuk
menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu manusia Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia,
sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.
Misi Kedua, Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini untuk
menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan
memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan berkeadilan.
Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan
Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu
pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional,
akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan.
Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu
infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan
berkelanjutan
Misi Kelima, Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran
Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini
untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Peran pemuda, Seni, Budaya dan Pariwisata
Jawa Barat yang tangguh.
Berkenaan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 diatas, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terkait langsung dengan Misi Kedua
Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan dan Misi Ketiga Meningkatkan
Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.
Adapun program-program strategis terkait pelaksanaan Visi dan Misi diatas pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:
A. Bidang Perindustrian
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
a. Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah (IKM);
b. Menumbuhkan unit wirausaha baru industri kecil menengah (IKM);
c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;
d. Meningkatnya kemitraan antar industri;
e. Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM;
f. Penumbuhan sentra industri agro di kawasan perbatasan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-6
2. Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,
dengan sasaran:
a. Mendorong berkembangnya industri-industri unggulan (industri kreatif, industri
telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen
otomotif serta industri alas kaki) dan industri potensial lainnya;
b. Meningkatnya pemahaman teknologi industri ramah-lingkungan;
c. Mendorong penumbuhan industri di kawasan industri pada lokasi Bandara
Internasional Jawa Barat Kertajati.
B. Bidang Perdagangan
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan sasaran:
a. Meningkatnya daya saing dan perluasan pasar ekspor produk Jawa Barat;
b. Meningkatnya keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Jawa Barat.
2. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran:
a. Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang
strategis;
b. Tertatanya sistem distribusi barang yang efektif dan efisien;
c. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;
d. Meningkatnya jumlah dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan
termasuk Revitalisasi Pasar Tradisional.
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan sasaran:
a. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa;
b. Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen;
c. Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
(UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
C. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran
meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran terpenuhinya
kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran peningkatan
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-7
4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran
terpeliharanya sarana dan prasarana operasional unit kerja.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan sasaran:
a. Adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan;
b. Tersedianya dokumen operasional.
6. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur, dengan sasaran:
a. Meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat;
b. Meningkatnya kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat.
D. Bidang Statistik
1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan sasaran
dukungan basis data yang akurat, terukur dan terintegrasi.
Mencermati hal tersebut diatas, berikut ini adalah faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pencapaian Visi, Misi dan program
yang akan dilaksanakan:
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
No
Visi Jawa barat : Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua
Misi dan Program Permasalahan Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
Misi Kedua : Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan
Program : 1. Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
2. Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
4. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
5. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Bidang Industri : 1. Kebijakan teknis
bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
3. Daya saing produk rendah;
4. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas;
5. Kompetensi sumber daya
1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera dan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menurun.
2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan
1. Jumlah Sumber
daya aparatur yang banyak
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan tertelusur
4. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-8
manusia pengolah industri yang rendah.
Bidang Perdagangan: 1. Lemahnya
pengawasan di bidang ekspor dan impor;
2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif;
3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;
4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek; kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.
penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana Balai Kemetrologian seperti fasilitas gedung dan alat-alat kemetrologian standar/laboratorium Kemetrologian yang belum memadai.
4. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan seperti Instalasi di Balai Pengembangan Perindustrian (Baperin).
5. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat.
6. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
7. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan
maupun dana dekonsentrasi.
5. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi
6. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan
7. Tersedianya
standar operasional prosedur kerja.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-9
Tematik Kewilayahan.
8. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota;
9. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;
10. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;
11. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersedian sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-10
konsumen
3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga
Arah Kebijakan Industri Nasional jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005-2025
(Undang-undang N0.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional, sedangkan untuk kebijakan jangka menengah bidang perindustrian sesuai dengan
RPJMN 2010-2014 (Perpres Nomor 5 Tahun 2010). Memperhatikan kebijakan yang ada serta
perubahan lingkungan strategis baik didalam negeri maupun diluar negeri, maka dirumuskan
kondisi yang diharapkan (sasaran jangka menengah) dalam kurun waktu 2010-2014 yaitu :
a) Terselesaikannya permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi,
konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;
b) Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar;
c) Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan;
d) Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;
e) Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak
pertumbuhan industri masa depan
f) Tumbuh berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat
dari pada industri kecil.
Sejalan dengan implementasi IAFTA dan AANZFTA, masuknya produk-produk impor
pada komoditas pangan dan tekstil serta produk tekstil merupakan ancaman tersendiri.
Dibutuhkan kebijakan yang sistematik dan menyeluruh untuk menyeimbangkan produk
komoditi lokal baik pada sisi poduksi, pengolahan sampai dengan distribusi perdagangannya
yang akhirnya dikawal melalui pengawasan dan perlindungan konsumen. Dalam rangka
melindungi produk lokal perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang terdiri antara lain :
a) Pengembangan industri kecil dan menengah yang kuat sehingga berperan dalam
pembentukan PDB;
b) Meningkatkan investasi di industri-industri yang padat karya dan menata struktur
teknologi industri;
c) Meningkatkan investasi dan kemampuan inovasi aplikasi teknologi dalam proses
pengolahan bahan baku lokal di daerah sehingga produk bahan baku lokal tidak dijual
dalam kondisi bahan mentah;
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-11
d) Meningkatkan penguasaan pasar di dalam dan di luar negeri;
e) Memperkokoh faktor-faktor penunjang pengembangan industri;
f) Meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk
impor dan barang berbahaya;
g) Menggalakkan gerakan ”Cinta Produk Dalam Negeri”
Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi
industri agar daya saing industri meningkat. Peningkatan daya saing tersebut dilakukan pada
sektor hulu maupun hilir.
Selain itu, dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan, sektor industri
harus mampu mendukung peningkatan sarana produksi pertanian antara lain (1) Penyediaan
pupuk, insektisida, herbisida, alat mesin pertanian, dan lain-lain, (2) Peningkatan produk
pangan olahan antara lain melalui pengembangan diversifikasi produk, pengolahan produk
buah-buahan, dan (3) Revitalisasi industri gula dalam rangka melaksanakan swasembada gula
dalam negeri. Agar dukungan sektor industri optimal, maka industri pupuk akan direvitalisasi
dan industri alat pertanian dikembangkan di seluruh daerah, khususnya di sentra-sentra
produksi. Hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan
antara lain :
a) Pengembangan industri pengolahan yang berbahan baku sumber daya alam lokal;
b) Peningkatan produktivitas pertanian baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
c) Pengalokasian produksi bahan baku sumber daya alam lokal berdasarkan pengaturan
iklim/cuaca beserta penanganan pasca panen;
d) Pemberian insentif terhadap pengembangan pertanian dan industri pengolahan pangan.
Keberhasilan pengembangan industri sangat tergantung dari dukungan sektor
ekonomi lainnya seperti penyediaan bahan baku, energi, listrik, jalan dan transfortasi, tenaga
kerja serta insentif di bidang fiskal, moneter dan regulasi yang mendukung. Oleh karenanya
perlu diciptakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan dukungan hal-hal tersebut,
khususnya di sentra-sentra produksi dan sentra kegiatan pengembangan kompetensi inti
daerah.
Selain hal tersebut diatas, pengembangan industri kreatif menjadi alternatif
pengembangan arah industri lainnya. Industri kreatif berbasis komunitas cenderung mudah
untuk dikembangkan. Penguatan peran kelompok-kelompok kerja industri kreatif yang telah
terbentuk serta pembentukan komunitas baru adalah upaya pengembangan industri kecil dan
menengah yang senantiasa dilakukan. Utamanya pada sektor industri kreatif berbasis
teknologi informasi. Perkembangan era teknologi informasi yang semakin terbuka dan tidak
memandang jarak antar negara, mendukung kreasi dan inovasi produk berbasis teknologi
informasi.
Arah Kebijakan Pengembangan Industri Nasional meliputi : a) Pengembangan Klaster-
Klaster Industri Prioritas Nasional; b) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah. Dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-12
kedua aspek ini sudah termasuk menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah,
mendorong tumbuhnya industri baru yang memperkuat struktur, dan menambah
kapasitas terpasang nasional. Selanjutnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional telah ditindaklanjuti dengan terbitnya 35 Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas, dan 18
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan
Provinsi. Pada tahun 2010-2014 Kementerian Perindustrian akan memfokuskan 6 (enam)
kelompok industri yang mempunyai peluang baik untuk dikembangkan yaitu :
Gambar 3.1
Pengembangan Klaster Industri Prioritas
Dalam mendorong peningkatan daya saing industri nasional, pemerintah akan
menggunakan empat intrumen pendukung yaitu : a) APBN; b) Insentif fiskal; c) Penyediaan
infrastruktur kawasan industri; d) Dukungan administratif termasuk mengundang peran
swasta dengan skema Public Private Patnership.
Mengenai Bangun Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur
dan industri andalan masa depan. Basis industri manufaktur yaitu spektrum industri yang telah
berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sektor industri. Kelompok industri ini
keberadaanya masih sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia
tidak trampil, yang perlu direktrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi Industri kelas
dunia. Industri-industri Andalan Masa Depan meliputi : a) Industri Agro; b) Industri Alat Angkut;
c) Industri Telematika.
Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 yang dijabarkan ke dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-13
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 - 2014 serta bertumpu pada
keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan
perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam
negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan
iklim usaha yang sehat.
Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah
“Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan
diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra
produk ekspor”, adapun arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah
“Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang
dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik”.
Dalam dokumen Rencara Strategis Kementerian Perdagangan, Misi yang akan
dilakukan dalam kurun waktu 2010-2014 adalah :
1. Meningkatkan kinerja ekspor non migas nasional secara berkualitas;
2. Menguatkan pasar dalam negeri;
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional;
4. Optimalisasi reformasi birokrasi;
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ekslusif dan berkelanjutan dicapai untuk mencapai
target sasaran 6 (enam) koridor prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan di setiap pulau
dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi atau sektor).
Koridor Jawa akan dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. Industri yang akan
dikembangkan antara lain :
Gambar 3.2
Target Sasaran Pembangunan Perdagangan 2010 – 2014
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-14
Industri Tekstil dan Produk Tekstil ( TPT) di Majalengka dan Semarang
Industri Otomotif dan Permesinan di Jakarta- Cikampek
Industri Makanan & Minuman di Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim
Industri Elektronika dan Telematika di Jakarta, Bandung, Solo, Kudus, Salatiga dan
Surabaya.
Industri Perkapalan di Lamongan Jatim
Industri Petrokimia di Tuban jatim
Industri Baja di Banteng
Industri Semen di Banten, Jateng dan Jatim
Gambar 3.3 Koridor Ekonomi Jawa
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-15
Disamping penetapan 6 koridor, pertumbuhan tinggi yang inklusif dapat dicapai
dengan pengintegrasian ekonomi melalui pembangunan” konektivitas” nasional yang
diharapkan akan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut sehingga
memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui keterpaduan dan mendorong pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal.
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran Renstra K/L
No Sasaran Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Bidang Industri 1. Terselesaikannya
permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;
2. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar;
3. Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan;
4. Semakin meningkatnya daya saing industri
Bidang Industri : 1. Kebijakan teknis
bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
3. Daya saing produk rendah;
4. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas;
5. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah.
1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menurun.
2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.
3. Penggunaan sarana dan prasarana masih
1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
3. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi
4. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-16
No Sasaran Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
berorientasi ekspor; 5. Tumbuhnya
industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri masa depan
6. Tumbuh berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar duakali lebih cepat dari pada industri kecil.
belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan seperti Instalasi di Balai Pengembangan Perindustrian (Baperin).
4. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat.
5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
6. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan Tematik Kewilayahan.
7. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota;
8. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu
Provinsi 5. Tersedianya
data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-17
No Sasaran Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;
7. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;
2 Bidang Perdagangan 1. Pertumbuhan ekspor
non migas 2. Diversifikasi pasar
ekspor 3. Diversifikasi produk
ekspor 4. Penyederhanaan
perizinan perdagangan luar negeri
5. Pencitraan Indonesia (Anholt-Eksport)
6. Peran Indonesia di Forum Internasional
7. Keunggulan Komparatif produk ekspor (RCA)
8. Penederhanaan perizinan perdagangan dalam negeri
9. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan
10. Kontribusi ekonomi kreatif
11. Akumulasi jumlah BPSK yang dibentuk
12. Disparitas harga antar pasar
13. Gejolak harga bahan
Bidang Perdagangan 1. Lemahnya
pengawasan di bidang ekspor dan impor;
2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif;
3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;
4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
5. Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek;
6. kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.
1. Keterbatasan jumlah
dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera yang semakin menurun.
2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana Balai Kemetrologian seperti fasilitas gedung dan alat-alat kemetrologian standar/laboratorium Kemetrologian yang belum
1. Jumlah Sumber
daya aparatur yang banyak
2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai dan tertelusur
3. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi
4. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi
5. Tersedianya data/informasi
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-18
No Sasaran Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
pokok dalam negeri 14. Logistics
Performance Index 15. Kinerja keuangan 16. Performasi organisasi 17. Tingkat kepuasan
SDM
memadai. 4. Kurangnya integrasi
berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat.
5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
6. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;
7. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai
sarana dan prasarana industri dan perdagangan
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-19
No Sasaran Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;
8. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersedian sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen.
3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2009-2029 merupakan penjabaran dari
Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada Rencana Tata
ruang tersebut Jawa Barat terbagi atas 3 PKN dan 2 PKN rintisan. Pembentukan Rencana Tata
Ruang Wilayah ini bertujuan untuk membentuk tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang
efisien, berkelanjutan, dan berdayasaing, dalam rangka mencapai sasaran :
1. tercapainya ruang untuk kawasan lindung 45% dan tersedianya ruang untuk ketahanan
pangan
2. tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis
3. terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem
wilayah yang terintegrasi
4. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.
Pada arahan pengembangan bagi kawasan industri ditekankan pada :
1. Mengoptimalkan kawasan industri yang telah ada di koridor Cikarang-Cikampek;
2. Mengembangkan kawasan industri di koridor Bandung-Cirebon dan koridor Sukabumi-
Bogor;
3. Mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika di WP KK Cekungan Bandung;
4. Memprioritaskan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan
membangkitkan kegiatan ekonomi;
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-20
5. Memprioritaskan pengembangan industri yang menerapkan manajemen dan kendali mutu,
clean development mechanism, serta produksi bersih;
6. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang
ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.
Untuk arahan pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri
atau zona industri, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah
timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
b. dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
c. memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan;
d. industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan.
Dalam hal pengembangan kawasan industri yang telah ada untuk mengoptimalkan
fungsi kawasan industri di Jawa Barat, ditetapkan beberapa kawasan industri baik yang sudah
operasional maupun yang belum operasional, diantaranya :
1. Kawasan Industri MM2100 Industrial Town, Cibitung Kab. Bekasi
2. Kawasan Industri EJIP (NEGAI), Cikarang, Cibarusah, Kab. Bekasi
3. Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate, Desa Sukaresmi, Kab. Bekasi
4. Kawasan Industri Jababeka Cikarang & Cilegon, Cikarang dan Cilegon, Kab. Bekasi
5. Kawasan Industri Lippo Cikarang Industrial Park, Cikarang, Kab. Bekasi
6. Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya Industrial Estate, Cikarang, Kab. Bekasi
7. Kawasan Industri Gobel, Cibitung, Kab. Bekasi
8. Kawasan Industri Marunda Centre-International Warehouse & Industrial Estate, Kab.
Bekasi
9. Kawasan Industri Sentul, Kab. Bogor
10. Kawasan Industri Cibinong Centre Industrial Estate, Kec. Citeureup-Klapanunggal, Kab.
Bogor
11. Kawasan Industri KIIC, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang
12. Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang
13. Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, Kec. Cikampek, Kab. Karawang
14. Kawasan Industri Kujang Cikampek, Kec. Cikampek, Kab. Karawang
15. Kawasan Industri Mandalapratama Permai, Kec. Cikampek. Kab. Karawang
16. Kawasan Industri Mitrakarawang, Kec. Ciampel, Kab. Karawang
17. Kawasan Industri Karawang 2000 Industrial Estate, Kab. Karawang
18. Kawasan Industri Suryacipta City of Industri, Kec. Ciampel, Kab. Karawang
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-21
19. Kawasan Industri Kota Bukit Indah-Industrial City, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta
20. Kawasan Industri Lion, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta
21. Kawasan Industri Ciambar, Kab. Sukabumi.
22. Kawasan Industri Rancaekek Industrial Estate, Kab. Sumedang dan Kab. Bandung
Kondisi tersebut merupakan perhatian bagi penyusunan rencana pembangunan dan
pendukung pembangunan lainnya. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Barat, RTRW menjadi salah satu panduan bagi penetapan wilayah
pengembangan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Pada Renstra Periode 2013-2018, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan akan berfokus pada pengembangan kawasan industri di
koridor Bandung-Cirebon dan koridor Sukabumi-Bogor, pengembangan industri kreatif dan
telematika di WP KK Cekungan Bandung serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan
industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap
tenaga kerja lokal.
Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu analisis untuk mengetahui
sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan
wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya. Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan perlu pula memperhatikan dokumen KLHS Provinsi Jawa
Barat. Sehubungan dengan belum tersusunnya KLHS Provinsi Jawa Barat, maka analisis
dilakukan dengan mengacu pada kajian West Java Provincial Environmental Strategy, yang
disusun pada tahun 2004. Hal ini sangat perlu dilakukan agar Pengembangan Industri dan
Perdagangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang hendak dilaksanakan meliputi:
kebijakan dan strategi pengembangan wilayah; kebijakan dan strategi pengembangan struktur
ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Dalam hal kebijakan
pengembangan wilayah di Jawa Barat diwujudkan melalui pembagian 6 (enam) Wilayah
Pengembangan (WP) yaitu WP Bodebekjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP
Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, dan WP Cekungan Bandung.
Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan diatas dilakukan dengan
mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi
pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya yang
dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan
menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-22
Tabel : 3.4 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Provinsi Jawa Barat
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan OPD
Catatan Perumusan
Program dan Kegiatan OPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
alih fungsi lahan(kawasan lindung, suaka alam, pesawahan) menjadi peruntukkan lain yang berbeda dengan fungsi asalnya
konflik pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu sehingga mengganggu keselarasan dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan
Memasukkan pertimbangan Lingkungan pada setiap tahap perencanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan yang diakibatkan oleh Pencemaran limbah industry
Mendorong pelaksanaan Green Industri
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
Pengelolaan DAS secara terpadu melalui mekanisme jasa lingkungan hulu hilir belum diterapkan secara menyeluruh
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Terjadinya over fishing di Kawasan Pantura (Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bekasi). Sebaliknya di Pasela (Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi) eksplorasi sumberdaya ikan masih kurang.
Mendorong pengembangan Industri berbasis ikan hasil budi daya dan perairan lainnya
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Masih rendahnya antisipasi aparat pemerintah dalam memahami arti pelestarian, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan hidup unutk mengadapi resiko perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum
dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-23
bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.
Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka
dapat dirumukan bahwa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat bidang industri
dan perdagangan Tahun 2013-2018, sebagai berikut:
1. Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi, Kawasan Industri ber-IPTEK dan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
2. Peningkatan Daya Beli,
3. Pengembangan Komoditi Unggulan,
4. Moderenisasi ALSINTAN Mandiri,
5. Peningkatan Industri Potensi Lokal.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 IV-1
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun
2013- 2018 berupaya mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025 tahap ketiga, yaitu tahap memantapkan
pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa
Barat di bidang ekonomi, utamanya bidang industri dan perdagangan.
Sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 visi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018, dengan mempertimbangkan kondisi,
potensi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa
Barat, maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018, yaitu terkait dengan misi Kedua Membangun Perekonomian Yang
Kokoh dan Berkeadilan dan Misi Ketiga Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui
Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik adalah :
“Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing
Tinggi”
Berdaya saing : kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang untukdapat tumbuh (berkembang) dengan kemampuan tinggi di antarapersaingan industri dan perdagangan untuk menjadi lebih unggul.
Mewujudkan daya saing : lebih memusatkan perhatian untuk merebut pasar dengan hargayang lebih bersaing melalui efisiensi biaya produksi; memanfaatkankekhasan model atau kualitas terbaik yang tidak terdapat pada pihak lainlain sehingga menarik pembeli; memusatkan perhatian (fokus) padasegmen pasar tertentu dan dengan menggunakan kombinasi darikemamuan yang dimiliki.
Untuk mewujudkan visi dalam lima tahun ke depan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat berupaya melaksanakan dan mengusahakan misi guna
menjawab pertanyaan apa bisnis atau usaha yang dilakukan dalam lima tahun mendatang.
Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :
Misi pertama, Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat. Hal ini untuk
menciptakan kemampuan bagi sumber daya industri untuk bersaing di pasar nasional
maupun global.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 IV-2
Misi kedua, Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri. Hal ini untuk
meningkatkan nilai dan volume perdagangan dari Jawa Barat ke luar negeri.
Misi ketiga, Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam
Negeri dan Perlindungan Konsumen. Hal ini untuk menciptakan keseimbangan sistem
perdagangan dalam negeri di Jawa Barat.
Misi keempat, Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Barat. Hal ini untuk menciptakan kemampuan dalam mengawal
pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan Jawa Barat selama 5
(lima) tahun kedepan.
4.2. Tujuan, Sasaran dan Strategi
Mewujudkan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dilakukan
melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi Dinas tersebut diatas,
untuk itu perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi dioprasionalka kedalam tujuan
dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan
arahan bagi pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing
misi diuraikan sebagai berikut:
Misi pertama : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat.
Memiliki kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang sebuah
lembaga akan dapat tumbuh dan berkembang serta dengan kemampuan yang tinggi sebuah
industri dan perdagangan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Sesuai dengan Misi pertama, Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:
Tujuan : Berkembangnya industri Jawa Barat.
Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi
3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri
Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat,
maka Strategi yang dirancang adalah sebagai berikut:
Peningkatan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri
agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas
kaki).
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 IV-3
Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri.
Peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang industri yang berdaya saing tinggi
Mendorong pemanfaatan kapabilitas dan potensi alam Jawa Barat sebagai bahan baku
industri IKM.
Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
Melaksanakan misi perdagangan luar negeri memerlukan kemampuan bersaing yang
tinggi untuk masa kini dan masa mendatang. Dalam perdagangan luar negeri Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mendorong dan memfasilitasi aktivitas
perdagangan agar dapat tumbuh dan berkembang agar mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.
Sesuai dengan Misi kedua, Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:
Tujuan : Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor
Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya
produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat
Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat,
maka Strategi yang dirancang adalah:
1. Penumbuhan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri.
2. Peningkatan pemantauan terhadap produk impor Jawa Barat.
Misi ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
dan Perlindungan Konsumen.
Kelancaran distribusi barang di pasar merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh
Dinas agar jumlah transaksi meningkat, seperti : lelang komoditi agro, efektifitas dan efiensi
distribusi produk-produk IKM di dalam negeri dan diluar negeri memiliki kelancaran dan
keamanan yang tinggi. Perlindungan dan pengembangan pasar tradisional meningkatnya
peranan kemetrologian untuk meningkatkan kualitas produk IKM dalam perdagangan dalam
negeri.
Sesuai dengan Misi ketiga Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:
Tujuan :
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam
negeri dan perlindungan konsumen.
Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 IV-4
1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan
2. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk.
Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat,
maka Strategi yang dirancang adalah:
1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta
sistem distribusi barang yang efektif dan efisien.
2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana
dan prasarana perdagangan
3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap
konsumen.
4. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
Misi keempat : Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jawa Barat.
Memiliki kompetensi sumber daya manusia yang tinggi disertai dengan tersedianya
sarana prasarana kerja yang baik dapat mewujudkan sebuah perencanaan yang tepat dan
pelaksanaan sistem pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sebagai upaya
mewujudkan kinerja lembaga yang tinggi untuk masa kini dan masa mendatang dan akhirnya
tujuan serta sasaran Dinas yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang maksimal.
Sesuai dengan Misi keempat Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:
Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.
Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah:
1. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja
2. Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran, maka Strategi yang dirancang adalah:
1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar
2. Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan
3. Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 IV-5
Tabel : 4.1 MATRIK SWOTDinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
INTERNALDINAS IN-DAG
EKSTERNALDINAS IN-DAG
INTERNAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKekuatan Kelemahan
1. Jumlah Wirausaha IKM2. Jumlah keterlibatan perusahaan
dalam klaster industry3. Jumlah penerapan standarisasi
dan sertifikasi.4. Tingkat efisiensi dan efektivitas
distribusi barang pokok &produk strategis.
5. Tingkat advokasi perlindungankonsumen per tahun.
6. Jumlah peneraan UTTP danpengujian BDKT.
7. Tingkat efiensi dan efektivitaspelayanan impor di Jawa Barat
1. Jumlah penyerapan tenaga kerjapada industri besar
2. Jumlah transaksi produk agroJawa Barat per tahun
3. Tingkat pengawasan barangberedar .
4. Laju Pertumbuhan Ekspor JawaBarat
5. Tingkat efiensi dan efektivitaspelayanan ekspor di Jawa Barat
Peluang STRATEGI SO STRATEGI WO1. Jumlah penduduk Jawa Barat.2. Jumlah dan keberagaman
potensi industri danperdagangan di Jawa Barat.
3. Akses transportasi nasionaldan internasional.
4. Tersedianya balai besar danPT di Jawa Barat.
5. Pertumbuhan ekonomi JawaBarat yang tinggi dari sektorindustri pengolahan danperdagangan
6. Perjanjian kerjasamaperdagangan berskalanasional dan internasional
7. Pelaksanaan pasar ASEANTahun 2015 dan pasar globallainnya.
1. Meningkatkan daya saingindustri unggulan Jawa Barat
2. Meningkatkan unit IKM danstrategi kemitraan antarindustri.
3. Merancang pemanfaatkankapabilitas dan potensi alamJawa Barat sebagai bahan bakuindustri IKM.
4. Meningkatkan daya saingmelalui tertib usaha dan tertibukur, untuk UTTP dan BDKT.
5. Meningkatkan penggunaanproduk dalam negeri.
1. Peningkatan strategi distribusibarang kebutuhan pokokmasyarakat dan barang strategisserta sistem distribusi barangyang efektif dan efisien
2. Pengembangan danperlindungan sarana danprasarana perdagangan
3. Meningkatkan pengawasanbarang beredar dan jasa sertaperlindungan terhadapkonsumen.
4. Meningkatkan kerja sama.
Tantangan STRATEGI ST STRATEGI WT1. Kontinuitas bahan baku untuk
industry.2. Pelaksanaan pasar ASEAN
2015 dan pasar global.3. Rendahnya pemahaman IKM
tentang regulasi ekspor impor4. Rendah Daya saing produk
industri untuk nasionalataupun internasional.
5. Rendahnya pemahamanpentingnya promosi bagi IKM
6. Duplikasi regulasi teknis(ekspor, impor, metrologi, dll)
7. Kurangnya pemahamantentang pentingnya tertib ukurdan perlindungankonsumen/produsen
1. Menumbuhkan perdaganganekspor dan pengembanganpasar luar negeri.
2. Meningkatkan pemantauanterhadap produk impor JawaBarat
3. Membangun kerja sama antarInstansi di lingkungan internalpemerintah daerah dandengan instansi di luarpemerintah derah.
1. Peningkatan kompetensi SDMmelalui berbagai pelatihanteknis.
2. Pengembangan systeminformasi pelayanan online
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 IV-6
4.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan
Rencana Strategis yang efektif harus mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan
kontinuitas yang tinggi antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta program
strategis untuk lima tahun mendatang 2013-2018, sejalan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025.
VISI “Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Baratyang Berdaya Saing Tinggi”
Misipertama
: Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
Tujuan : Berkembangnya industri Jawa Barat
Sasaran : 1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri.
IndikatorKinerja
:INDIKATOR
KONDISIAWAL(2013)
TARGET KINERJA
2014 2015 2016 2017 2018
PertumbuhanIndustriManufakturpada PDRBJawa Barat
157.64TriliunRupiah
166.52TriliunRupiah
175.89TriliunRupiah
185.80TriliunRupiah
196.26TriliunRupiah
207.31TriliunRupiah
PeningkatanJumlah unitusaha IKM
201.455Unit
Usaha
201.955UnitUsaha
202.455Unit
Usaha
202.955Unit
Usaha
203.455Unit
Usaha
203.955Unit
Usaha
PeningkatanNilai ProduksiIKM
481.56Juta
Rupiah
5% 10% 15% 20% 25%
PeningkatanJumlah SDMIKM yangbersertifikat
500 Org 1500Org
2500Org
3000Org
3500Org
4000Org
PeningkatanJumlahwirausahabaru
0 WUB 3000 6000 9000 12000 15000
Strategi 1. Peningkatan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industritelematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industrikomponen otomotif serta industri alas kaki).
2. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antarindustri.
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang industri yang berdayasaing tinggi
4. Mendorong pemanfaatan kapabilitas dan potensi alam Jawa Barat sebagaibahan baku industri IKM.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 IV-7
Kebijakan : 1. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk unggulan dan kualitas industriunggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstildan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki).
2. Memfasilitasi peningkatan unit usaha industri kecil menengah dankemitraan antar industri.
Misikedua
: Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
Tujuan : Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor
Sasaran : 1. Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunyaproduk impor Jawa Barat.
IndikatorKinerja
:INDIKATOR
KONDISIAWAL (2013)
TARGET KINERJA
2014 2015 2016 2017 2018
Peningkatan NilaiEkspor Non MigasJawa Barat per tahun
25,82 MilyarUS$
2% 2% 3% 3% 4%
Peningkatan JumlahEksportir Jawa Baratper tahun
1.481Eksportir
75 100 125 150 175
Penurunan NilaiImpor Jawa Barat
12,23 MilyarUS$
2% 2% 2,5% 2,5% 3%
Strategi : 1. Penumbuhan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri.2. Peningkatan pemantauan terhadap produk impor Jawa Barat.
Kebijakan : Mendorong dan memfasilitasi perdagangan luar negeri, promosi dagang danpengembangan pasar luar negeri.
Misi ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri danPerlindungan Konsumen.
Tujuan : 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalamnegeri dan perlindungan konsumen.
Sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan2. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk.
IndikatorKinerja
:INDIKATOR
KONDISIAWAL(2013)
TARGET KINERJA
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah pasar yangditingkatkankondisinya
12 Unit 15 Unit 20 Unit 25 Unit 30 Unit 35 Unit
Jumlah kerjasamaperdagangan
5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 IV-8
Terkendalinya
inflasi Jawa Barat9.15 % Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional
Jumlah UTTP danBDKT
UTTP :6.089.916 buah
6.181.265buah
6.304.890buah
6.430.988buah
6.623.917buah
6.822.635buah
BDKT : 1.528buah
1.551buah
1.582buah
1.614buah
1.662buah
1.712buah
Peningkatancakupanpengawasanbarang beredar
1% 1% 1,5% 2% 2,5%
Strategi : 1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategisserta sistem distribusi barang yang efektif dan efisien.
2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungansarana dan prasarana perdagangan
3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadapkonsumen.
4. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
Kebijakan : 1. Mewujudkan pasar tradisional yang sehat dan bersih melalui revitalisasi pasar2. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis
serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien3. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan
sarana dan prasarana perdagangan4. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap
konsumen dan produsen5. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur/takar/ timbang dan perlengkapannya6. Pembangunan Pusat-Pusat Perdagangan kluster Komoditi Unggulan dan Pusat
Logistik berbasis Kewilayahan.
Misikeempat
Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan PerdaganganJawa Barat.:
Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia DinasPerindustrian dan Perdagangan Jawa Barat
Sasaran : 1. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja2. Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
IndikatorKinerja
:INDIKATOR
KONDISIAWAL(2013)
TARGET KINERJA
2014 2015 2016 2017 2018
Ketersediaan saranadan prasarana kerjaminimal
60% 65% 70% 75% 80% 85%
Tingkat keterlambatanpelaporan
5% 4% 3% 2% 1% 0%
Tingkat keikutsertaanpelatihan teknis
PNS 25PNS
25PNS
25PNS
25PNS
25PNS
Strategi 1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar2. Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 IV-9
3. Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia
Kebijakan Mendorong terciptanya kinerja yang tinggi pada sumber daya DinasPerindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.
4.4 Nilai-Nilai
Faktor nilai-nilai pada intansi dapat menjadi anutan dan dapat berpengaruh terhadap
keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan :
1. Kejujuran dan kedisiplinan : Seseorang bekerja dengan jujur dan disiplin yang tinggi
dalam melayani masyarakat akan melahirkan sebuah capaian kinerja yang tinggi, oleh
sebab itu faktor kejujuran dan kedisiplinan merupakan faktor pendorong yang sangat
penting bagi setiap individu pegawai.
2. Kerja sama : bekerja sama merupakan inti dari pelaksanaan pengelolaan sebuah
organisasi, kerja sama yang baik dapat melahirkan kinerja organisasi yang tinggi, oleh
sebab itu nilai-nilai kerja sama harus terus diimplementasikan secara terusmenerus
dan maksimal.
3. Komitmen : Komitmen merupakan bentuk janji dan loyalitas terhadap organisasi akan
melaksanakan semua hal yang telah disepakati bersama dan harus dilaksanakan oleh
semua elemen-elemen yang berkepentingan terhadap organisasi.
4. Profesionalisme : Sikap dan tindakan semua elemen dalam organisasi harus mampu
bekerja sesuai dengan tupoksinya dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
5. Transparansi : Suatu proses keterbukaan dari manajemen, utamanya manajemen
public, untuk membangun akses dalam proses pengelolaan informasi keluar dan
masuk berimbang.
6. Inovasi : Setiap individu dalam organisasi harus memiliki kreatifitas yang guna
melahirkan inovasi sebagai usaha mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 V- 1 V- 1
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :
1. Program pengembangan industri kecil dan menengah
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah
3. Program penataan struktur dan peningkatan kemampuan teknologi industri
4. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
5. Program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri
6. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10. Program pelayanan administrasi perkantoran
11. Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
12. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
13. Program perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan
14. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Adapun rincian program, kegiatan serta Target Indikator dan Pendanaan selama 5
(Lima) Tahun ke depan, Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 V- 2
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (2013)
Besaran Kinerja Per Tahun
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp.
(Juta) Target Rp. (Juta) target Rp. (Juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Berkembangnya industri Jawa Barat
Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar
1. Kontribusi Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat
2. Peningkatan Jumlah unit usaha IKM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan: 1. Peningkatan
promosi IKM 2. Peningkatan
akses pemasaran produk hasil industri
3. Koordinasi dan Kerjasama Industri
4. Revitalisasi dan Pengembangan Industri Unggulan Jawa Barat
5. Pengembangan kawasan, sentra dan sub unit IKM
Outcome:
Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat
157.64 Triliun Rupiah
166.52 Triliun Rupiah
175.89 Triliun Rupiah
185.80 Triliun Rupiah
196.26 Triliun Rupiah
207.31 Triliun Rupiah
207.31 Triliun Rupiah
Jawa Barat
Peningkatan Jumlah unit usaha IKM
245.234 unit 1,5% 3.700 2% 4.500 3% 5.200 4% 5.900 5% 6.600 15,5% 22.900 Jawa Barat
Output:
Jumlah unit usaha Industri Kecil yang difasilitasi
3.571 unit usaha
3.596 unit
usaha
1.600 3.621 unit usaha
1.700 3.646 unit usaha
1.800 3.671 unit usaha
1.900 1.205 unit usaha
1.800 1.205 unit usaha
1.800
Persentase Tingkat pelayanan usaha IKM
90% 91.0% 400 92.0% 500 93.0% 600 94.0% 700 95.0% 800 95.0% 800
Persentase Tingkat koordinasi industri
23 kali 26 kali 3.000 28 kali 3.500 31 kali 4.000 34 kali 4.500 37 kali 5.000 37 kali 5.000
Jumlah industri unggulan yang dikembangkan
Jumlah kawasan, sentra, dan sub unit IKM yang difasilitasi
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi
Peningkatan Nilai Produksi IKM
Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan
Outcome: Peningkatan Nilai Produksi IKM
30% 35% 40% 45% 50% 50% Jawa Barat
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 V- 3
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (2013)
Besaran Kinerja Per Tahun
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp.
(Juta) Target Rp. (Juta) target Rp. (Juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
produksi
Teknologi dengan kegiatan: 1. Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
2. Peningkatan Pelayanan Jasa Teknologi
Output: Jumlah IKM yang ditingkatkan kemampuan teknologinya
Jumlah IKM Jasa Teknologi yang difasilitasi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan:
1. Fasilitasi standarisasi, sertifikasi IKM
2. Peningkatan layanan kemasan
Outcome: Jumlah Penerapan standarisasi dan sertifikasi industri
2.108 unit usaha
2.608 unit
usaha
2.000 3.108 unit usaha
4.000 3.608 unit usaha
6.000 4.108 unit usaha
8.000 4.608 unit usaha
10.000 4.608 unit usaha
10.000 Jawa Barat
Output: Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi dan sertifikasinya
Jumlah IKM yang difasilitasi kemasan
Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri.
Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat
Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi dengan kegiatan: 1. Pengembanga
n Kapasitas SDM Industri
2. Pengembangan Disain dan Diversifikasi Produk Industri
Outcome:
Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat
75% 80% 3.000 82.5% 3.500 85.0% 4.000 87.5% 4.500 90% 5.000 90% 5.000
Output:
Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kemampuannya
1.689 Orang 1.725 Orang
850 1.750 Orang
950 1.775 Orang 1.050 1.800 Orang
1.150 1.825 Orang
1.250 1.825 Orang
1.250
Jumlah IKM yang difasilitasi
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 V- 4
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (2013)
Besaran Kinerja Per Tahun
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp.
(Juta) Target Rp. (Juta) target Rp. (Juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Peningkatan Jumlah wirausaha baru
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kegiatan: Penciptaan Wirausaha Baru Bidang Industri dan Perdagangan
Outcome: Peningkatan Jumlah wirausaha baru
0 3000 130.000 6000 130.000 9000 130.000 12000 130.000 15000 130.000 15000 65.000 Jawa Barat
Output: Jumlah Wirausaha baru yang dilatih
0 3000 130.000 6000 130.000 9000 130.000 12000 130.000 15000 130.000 15000 65.000 Jawa Barat
Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor
Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat
1. Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun
2. Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun
3. Penurunan Nilai Impor Jawa Barat
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan: 1. Peningkatan
Daya saing ekspor Jabar (Coaching Programme, Pelatihan)
2. Peningkatan akses pasar dan perluasan pasar ekspor
3. Peningkatan fungsi dan peran kelembagaan dan sarana penunjang perdagangan luar negeri
4. Monitoring ekspor dan impor
Outcome:
Volume ekspor Jawa Barat per tahun
13 Juta Ton 13 Juta Ton
1.000 13 Juta Ton 1.250 13 Juta Ton 1.500 13,30 Juta Ton
1.750 13,60 Juta Ton
2.000 13,60 Juta Ton
2.000 Jawa Barat
Nilai ekspor Jawa Barat per tahun
US $ 26 Milyar
1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.000
Volume dan nilai impor Jawa Barat per tahun
4,8 Juta Ton US $ 10,6
Milyar
2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000
Output:
Jumlah Eksportir
Jumlah negara tujuan ekspor
Jumlah penerbitan SKA
106.235 buah 106.285 buah
500 106.335 buah
550 106.385 buah
600 106.435 buah
650 106.485 buah
700 106.485 buah
700
Jumlah penerbitan API
900 buah 800 buah 500 700 buah 550 650 buah 600 600 buah 650 500 buah 700 500 buah 700
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi,
Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan
1. Jumlah revitalisasi pasar
Program Pengembangan Sistem Perdagangan
Outcome:
Jumlah sarana perdagangan
3101 3191 42.000 3291 45.000 3491 50.000 3521 55.000 3651 60.000 3651 60.000
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 V- 5
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (2013)
Besaran Kinerja Per Tahun
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp.
(Juta) Target Rp. (Juta) target Rp. (Juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen
dan kemitraan perdagangan
tradisional
2. Jumlah kerjasama perdagangan
Dalam Negeri dengan kegiatan:
1. Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Fasilitasi perdagangan berjangka/lelang komoditas hasil pertanian/perkebunan
3. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Jumlah kerjasama perdagangan
Output:
Jumlah fasilitasi pasar tradisional yang direvitalisasi
Jumlah transaksi lelang komoditi agro Jawa Barat
600 Milyar 101.525.000.000,-
385 106.601.250.000,-
423.5 111.931.312.500,-
465.85 117.527.878.125,-
512.43 123.404.272.031,-
563.7 123.404.272.031,-
563.7 Jawa Barat
Jumlah fasilitasi dan sosialisasi dalam rangka P3DN
Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk
1. Terkendalinya inflasi Jawa Barat
2. Jumlah UTTP dan BDKT
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan: 1. Operasi pasar
murah kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS)
2. Sosialisasi OPM KEPOKMAS
Outcome:
Tingkat inflasi Jawa Barat
Output:
Jumlah kab./kota pelaksana OPM KEPOKMAS
12 Kab./Kota 15 Kab./Kot
a
10.000.000.000,-
17 Kab./Kota
12.000.000.000,-
20 Kab./Kota
15.000.000.000,-
25 Kab./Kota
17.000.000.000,-
27 Kab./Kota
20.000.000.000,-
27Kab./Kota
20.000.000.000,-
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan: 1. Peningkatan
Outcome:
Jumlah peneraan UTTP per tahun
UTTP : 5.678.145
buah
UTTP : 6.577.980
buah
8.800 UTTP : 6.704.601
buah
9.600 UTTP : 6.831.222
buah
10.200 UTTP : 6.957.843
buah
11.000 UTTP : 7.084.464
buah
11.800 UTTP : 7.084.464
buah
11.800
Jumlah pengujian BDKT per
BDKT : 1.250 buah
BDKT : 3.348 buah
8.800 BDKT : 3.624 buah
9.600 BDKT : 3.900 buah
10.200 BDKT : 4.176 buah
11.000 BDKT : 4.452buah
11.800 BDKT : 4.452buah
11.800
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 V- 6
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (2013)
Besaran Kinerja Per Tahun
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp.
(Juta) Target Rp. (Juta) target Rp. (Juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengawasan Barang Beredar
2. Peningkatan Tertib Usaha dan Tertib Ukur dibidang Perdagangan
3. Peningkatan dan pengembangan layanan kemetrologian
tahun
Output:
Jumlah pengawasan barang beredar
Jumlah peneraan UTTP per tahun
UTTP : 5.678.145
buah
UTTP : 6.577.980
buah
8.800 UTTP : 6.704.601
buah
9.600 UTTP : 6.831.222
buah
10.200 UTTP : 6.957.843
buah
11.000 UTTP : 7.084.464
buah
11.800 UTTP : 7.084.464
buah
11.800
Jumlah pengujian BDKT per tahun
BDKT : 1.250 buah
BDKT : 3.348 buah
8.800 BDKT : 3.624 buah
9.600 BDKT : 3.900 buah
10.200 BDKT : 4.176 buah
11.000 BDKT : 4.452buah
11.800 BDKT : 4.452buah
11.800
Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis
Program PeningkatanKesejahteraan Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan: Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Outcome:
Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah
N/A 50 55 60 65 70 70 Jawa Barat
Output: Keikutsertaan dalam pelatihan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya sarana dan prasarana kerja
Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome: Tingkat pemenuhan kebutuhan sapras kerja aparatur sesuai standar daerah
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Jawa Barat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor serta Renovasi Kantor
Output: Jumlah sarana dan prasarana
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome: Tingkat pemeliharaan Sapras Operasional Dinas/UPTD
90% 90% 92% 92% 95% 95% 95% Jawa Barat
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 V- 7
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (2013)
Besaran Kinerja Per Tahun
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp.
(Juta) Target Rp. (Juta) target Rp. (Juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Output: Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara
Meningkatnya sistem pelayanan, perencanaan dan pelaporan
Tingkat keterlambatan pelaporan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Outcome: Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tupoksi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jawa Barat
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Output: Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Outcome: Rasio pengguna informasi
60% 60% 65% 65% 70% 70% 70% Jawa Barat
Pendataan Informasi bidang industri dan perdagangan
Output: Jumlah kabupaten/kota yang didata
12 Kab./Kota 26 Kab./Kot
a
27 Kab./Kota
27 Kab./Kota
27 Kab./Kota
27 Kab./Kota
27 Kab./Kota
Program Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan
Outcome:
70% 70% 75% 75% 80% 80% 80% Jawa Barat
Forum OPD Output: Jumlah Dinas Kab./Kota yang terlibat
27 Kab./Kota 27 Kab./Kot
a
27 Kab./Kota
27 Kab./Kota
27 Kab./Kota
27 Kab./Kota
27 Kab./Kota
Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
Jumlah pelaksananaan dalam satu tahun
2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Program Peningkatan dan Pengembangan
Outcome: Tingkat kesesuaian
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jawa Barat
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 V- 8
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (2013)
Besaran Kinerja Per Tahun
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp. (Juta) target Rp.
(Juta) Target Rp. (Juta) target Rp. (Juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi
Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan Internal OPD
Output: Jumlah dokumen yang disusun
6 dokumen
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 VI-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Tahun 2013 - 2018, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut
tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan
arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan
pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.
Pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan termasuk dalam misi ke-
2 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu “Membangun Perkonomian Yang Kokoh dan
Berkeadilan”. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Dengan sasaran sebagai
berikut :
1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur
2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian
3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan
5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional
6.2. Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD
Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD, didasarkan pada tahapan yang
telah ditetapkan pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yaitu memantapkan
pembangunan secara menyeluruh dengan fokus pada tahun 2014. Indikator kinerja daerah
meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum
serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indicator
makro yang merupakan indicator gabungan (indicator komposit) dari berbagai kegiatan
pembangunan ekonomi social ekonomi seperti Laju pertumbuhan penduduk, laju
pertumbuhan ekonomi, inflasi, Tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan
kerja, indek gini, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, Indek Pembangunan
Manusia dll. Aspek Pelayanan public merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun social antara lain tingkat
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 VI-2
kemantapan jalan provinsi, kondisi jaringan irigasi provinsi, Rasio elektrifikasi rumah tangga,
tingkat pelayanan air bersih perkotaan, tingkat pelayanan persampahan di perkotaan, tingkat
pelayanan air limbah diperkotaan, capaian luas kawasan lindung, Angka kematian bayi (AKB)
per 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kwlahiran hidup, persentasi
balita gizi buruk, angka partisipasi kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Rata-rata lama sekolah dll. Aspek Daya Saing Daerah
merupakan indicator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai
pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutanindicator yang diukur antara
lain laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju
pertumbuhan PMA, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Industri dan Perdagangan
termasuk dalam aspek indicator kinerja yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek
Daya Saing Daerah.
Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh
dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian
indikator kinerja daerah berkenaan. Berikut ini adalah tabel penetapan Indikator Kinerja
Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi JawaBarat
yang berpengaruh terhadap pembangunan dan pengembangan bidang industri dan
perdagangan :
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
VI-3
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Industri dan Perdagangan dalam RPJMD
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD 2018
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
(Midterm) Tahun 2017 Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1.1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
A
Laju Inflasi Provinsi (persen) 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5
E Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5
F
Daya Beli Masyarakat Rp. 640.000 Rp. 645.000 Rp. 650.000 Rp. 655.000 Rp. 660.000 Rp. 665.000
2 Pelayanan Urusan Pilihan
2.1 ASPEK DAYA SAING DAERAH
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
VI-4
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD 2018
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
(Midterm) Tahun 2017 Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
Laju Pertumbuhan Ekspor Netto atas dasar harga konstan (persen)
2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5
2.2 ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sumber Daya Manusia
Ketenagakerjaan
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
VI-5
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD 2018
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
(Midterm) Tahun 2017 Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Laju pertumbuhan ekspor 3,2 persen 4 persen 4 persen 4 persen 4 persen 5 persen 5 persen
PDRB per kapita atas dasar harga konstan (rupiah)
8,02 juta 10,00 juta 15,00 juta 20,00 juta 25,00 juta 30,4 juta 30,4 juta
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
VI-1
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Tahun
2013-2018 merupakan kelanjutan dari Renstra Tahun 2008-2013 yang didalamnya telah
disesuaikan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Disamping itu, dokumen Renstra Dinas telah
disesuaikan dengan Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang masih berlaku.
Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis
relatif cepat berubah, terakhir dengan adanya pengaruh krisis finansial global dan konsekuensi
dari kerjasama perdagangan antar Negara/Kawasan seperti Asean China Free Trade
Agreement (ACFTA) dan Asean Economic Community (AEC), maka asumsi-asumsi terhadap
perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan
program yang mendesak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Dalam penyusunan dokumen ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan
kegiatan/program yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa
kegiatan masih memerlukan dukungan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.
Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada
komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, peran serta masyarakat serta para pemangku
kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang
terlibat yang membidangi industri dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan
koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan
optimalisasi pasar dalam dan luar negeri di Jawa Barat pada tahun 2018.