RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 1

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah

dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik

provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun

waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) untuk kurun waktu perencanaan 1 (satu) tahun, dengan

memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Tahun 2007, Kabupaten Sumedang telah menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Sumedang Tahun 2005–2025, sebagai pedoman dalam penyusunan

RPJMD dengan mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa

Barat yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala

daerah terplilih hasil Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) secara langsung

ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program

prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Dalam upaya memujudkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut,

maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna

tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan

B A B BAB I

PENDAHULUAN


kesepakatan dari semua komponen masyarakat (stakeholders) untuk

mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam jangka

waktu lima tahunan sesuai dengan periode dan masa jabatan kepala

daerah terpilih periode 2008-2013, sehingga penyusunannya harus

dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku

pembangunan.

Dengan tersusunnya RPJMD ini, diharapkan kinerja dari aparatur

pemerintah dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,

dimana RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD

(Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ

(Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolok

ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat

arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di

Kabupaten Sumedang, dimana program-program yang diusulkan

diharapkan akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Sumedang dan

sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh. Disamping itu RPJMD

Kabupaten Sumedang ini akan jabarkan lebih lanjut ke dalam Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS)

APBD.

Secara umum, kondisi Kabupaten Sumedang memiliki posisi

strategis dalam jalur mobilisasi, dan sumberdaya alam yang cukup

potensial diperlukan upaya yang cukup signifikan (Political Will) dari

pemerintah maupun stakeholders untuk membangun Kabupaten

Sumedang menjadi lebih baik, dengan kepemimpinan Kepala Daerah dan

komitmen yang kuat dari semua pihak. Hal ini perlu terus didorong

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat, sehingga simpul-simpul pembangunan yang dilaksanakan di

Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi

pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan Pemrintah Pusat.


Dokumen RPJMD ini selain sebagai pedoman dalam menyusun

Renja SKPD dan penyusunan RAPBD, juga merupakan dasar penilaian

kinerja Bupati terpilih dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi

tolak ukur keberhasilan Bupati dalam laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri

melalui Gubernur Jawa Barat dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten

Sumedang.

1.2 Maksud dan Tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sumedang 2009-2013 adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 5 (lima) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan

arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,

kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran

strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan

demikian, RPJMD Kabupaten Sumedang menjadi landasan bagi semua

dokumen perencanaan, baik rencana pembanguan tahunan Pemerintah

Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang.

Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang adalah

tersedianya dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sumedang sebagai:

1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang

berpedoman RPJM Nasional dan Provinsi.

2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang

2009-2013, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran

Negara Repuklik Idonesia Nomor 4400)

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan


11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran



12.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4723);

13.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4725);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran




16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran



17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,


18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional



20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


4741);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



4816);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40

Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4725);

27.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

28.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama

Pemerintah dengan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 151);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang(Lembaran

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 20 Seri E);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten


Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2008 Nomor 2);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 14);

1.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya.

Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

sebagaimanan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka

keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013

merupakan satu bagian yang utuh dan merupakan kerangka acuan dalam

mewujudkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam menjalankan

agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah

dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan diajadikan pedoman

bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sumedang.

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ini merupakan

penjabaran dari RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025 yang telah

memasuki tahapan kedua (2009-2013) yang akan direalisasikan dalam

kurun waktu 5 tahun kedepan sebagai akselerasi pencapaian visi

Sumedang 2005-2025. Selain itu, RPJMD Kabupaten Sumedang juga

harus memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam

rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat.

Langkah selanjutnya, RPJMD Kabupaten Sumedang yang

ditetapkan dalam periode pembangunan lima tahunan akan dijabarkan

kembali ke dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang

selanjutnya RKPD tersebut akan dijadikan pedoman bagi setiap SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menyusun Rencana

Kerja (Renja) SKPD.


Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,

maka penjabaran RPJM Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum

Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten

Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kabupaten Sumedang. Gambaran hubungan RPJMD Kabupaten

Sumedang dengan perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 di

bawah ini.

Gambar 1.1

Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


1.5 Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sumedang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen

perencanaan lainnya, sistematika penyusunan RPJMD, dan

proses penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat data dan informasi mengenai kondisi

geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya,

kondisi sarana dan prasarana, dan kondisi pemerintahan

umum Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 5 tahun

yang dijadikan dasar dalam pembuatan RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2013.

BAB III VISI DAN MISI

Berisikan tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode

2008-2013 yang memuat strategi, kebijakan dan sasaran

pembangunan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun

kedepan, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi

daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang

2005-2025.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan

daerah, program pembangunan daerah dan indikator

kinerjanya serta tahapan pencapaiannya.


BAB V KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan kebijakan keuangan daerah serta upaya yang

akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan

selama 5 tahun ke depan.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan RPJMD serta

kaidah pelaksanaannya.

BAB VIII PENUTUP

1.6 Proses Penyusunan

Dokumen RPJMD disusun berdasarkan beberapa pendekatan

sebagai berikut :

1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah

adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang

ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana

pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan

yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan

metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara

fungsional bertugas untuk itu.

3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.

Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa

memiliki.

4. Pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang

Pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas


tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik

ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2013 disusun melalui tahapan perencanaan

partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis

terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara

langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah

Kabupaten Sumedang.

Adapun alur proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013

ini dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.

Sumber : - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

GGaammbbaarr 11..22AAlluurr PPrroosseess PPeennyyuussuunnaann

RReennccaannaa PPeemmbbaanngguunnaann JJaannggkkaa MMeenneennggaahh DDaaeerraahh ((RRPPJJMMDD))KKaabbuuppaatteenn SSuummeeddaanngg TTaahhuunn 22000099--22001133

Rancangan Awal RPJMD oleh Bappeda

Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

Evaluasi Pembangunan Daerah

Musrenbang RPJMD

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD hasil Musrenbang RPJMD

RPJMD ditetapkan menjadi Perda setelah berkonsultasi dengan Gubernur

Mengacu kepada RPJM Nasional

RPJPDKab. Sumedang

RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 1

2.1 Kondisi Geografis

2.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Sumedang terletak antara 6º44’-70º83’ Lintang selatan

dan 107º21’-108º21’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 152.220 Ha yang

terdiri dari 26 Kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten

Sumedang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu

Sebelah Selatan : Kabupaten Garut

Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka

Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua dan yang

paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Sumedang Tahun 2008

No. Kecamatan Luas Wilayah (Ha)


1 Jatinangor 2.620 14 Wado 7.642

2 Cimanggung 4.076 15 Jatinunggal 6.149

3 Tanjungsari 3.562 16 Jatigede 11.197

4 Sukasari 4.712 17 Tomo 6.626

5 Pamulihan 5.785 18 Ujungjaya 8.056

6 Rancakalong 5.228 19 Conggeang 10.531

7 Sumedang Selatan 11.737 20 Paseh 3.437

8 Sumedang Utara 2.826 21 Cimalaka 4.161

9 Ganeas 2.136 22 Cisarua 1.892

10 Situraja 5.403 23 Tanjungkerta 4.014

B A B BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH




11 Cisitu 5.331 24 Tanjungmedar 6.514

12 Darmaraja 5.494 25 Buahdua 13.137

13 Cibugel 4.880 26 Surian 5.074Sumber: Sumedang Dalam Angka, 2008

Secara visualisasi wilayah administratif dapat dilihat dalam peta wilayah

Kabupaten Sumedang sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

Peta Administratif Kabupaten Sumedang

2.1.2 Topografi

Kabupaten Sumedang merupakan daerah berbukit dan gunung

dengan ketinggian tempat antara 25 m – 1.667 m diatas permukaan laut.

Sebagian besar wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di

sebagian kecil wilayah Utara berupa dataran rendah. Gunung Tampomas

(1.667 m), berada di Utara Perkotaan Sumedang. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Kec.Wado

Kec.Jatinunggal

Kec.Jatigede

Kec.Tomo

Kec.Ujungjaya

Kec.Conggeang

Kec.Buahdua

Kec.Suriah

Kec.Tanjungmedar

Kec.Rancakalong

Kec.Tanjungsari

Kec.Sukasari

Kec.Jatinangor

Kec.Cimanggung

Kec.Pamulihan

Kec.Sumedang

Selatan

Kec.Cibugel

Kec.Darmaraja

Kec.Paseh

Kec.Cimalaka

Kec.Sumedang

Utara

Kec.Ganeas

Kec.Cisarua Kec.

Situraja

Kec.Cisitu

Kec.Tanjungkerta

Kabupaten Majalengka

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Subang

Kabupaten Bandung

Kabupaten Garut


Tabel 2.2

Kelompok Ketinggian Menurut Kecamatandi Kabupaten Sumedang Tahun 2008

No. KecamatanKetinggian dari Permukaan Laut (m)

25 - 50 51 - 75 76 - 100 101 - 500 501 - 1000 > 1000

1 Jatinangor - - - - 2.620,00 -

2 Cimanggung - - - - 2.098,70 1.977,30

3 Tanjungsari - - - - 1.505,30 2.056,70

4 Sukasari NR NR NR NR NR NR

5 Pamulihan NR NR NR NR NR NR

6 Rancakalong - - - - 4.503,90 724,1

7 Sumedang Selatan - - - 1.342,00 7.070,40 3.328,60

8 Sumedang Utara - - - 1.521,30 1.303,70 -

9 Ganeas NR NR NR NR NR NR

10 Situraja - - - 4.321,10 1.062,30 14,6

11 Cisitu - - - - - -

12 Darmaraja - - - 3.451,40 1.697,40 346,2

13 Cibugel - - - 841,8 2.873,30 1.164,90

14 Wado - - - 3.876,00 2.776,30 989,6

15 Jatinunggal NR NR NR NR NR NR

16 Jatigede - - - 11.197,00 - -

17 Tomo 1.967 1830 1.181,40 1.647,20 - -

18 Ujungjaya 3.624 2505 1.426,70 501,1 - -

19 Conggeang - 211 862 8.291,10 1.155,00 96,6

20 Paseh - - - 2.501,90 850,1 -

21 Cimalaka - - - 1.184,90 2.709,00 268

22 Cisarua NR NR NR NR NR NR

23 Tanjungkerta - - - 2.125,00 1.889,00 -

24 Tanjungmedar NR NR NR NR NR NR

25 Buahdua - 628 2.653,70 8.637,60 817,1 400,7

26 Surian - - - - - -

Sumber : BPS Kab. Sumedang, 2008Keterangan : NR = Data tidak tersedia

Sedangkan topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten

Sumedang dapat diklasifikasikan atas 5 kelas, yaitu :

1. 0 – 8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area

sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut,

barat laut, barat daya serta kawasan perkotaan.


2. 8 – 15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan

area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke

utara, barat laut dan bagian barat daya.

3. 15 – 25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan

komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling

dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di

bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya

dan bagian barat.

4. 25 – 40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas

area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah

Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur.

5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas

area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di

wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian

barat daya.

2.1.3 Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan dalam

pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut, berdasarkan

hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten

Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran

Sungai (DAS) yang dapat digolongkan terdiri 3 DAS dengan 6 Sub DAS

yaitu DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Cipeles, Cimanuk

Hilir, Cilutung, DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik serta DAS

Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung.

Secara umum terjadi penurunan kuantitas curah hujan dan jumlah

hari hujan dibanding dengan keadaan selama tahun sebelumnya. Dari

tabel diketahui rata-rata kuantitas curah hujan tahun 2008 adalah 1.251

mm, mengalami penurunan dibanding tahun 2007 adalah 2.365 mm,

begitu pula dengan jumlah hari hujan, mengalami penurunan yaitu 72 HH

pada tahun 2008 dari 125 HH pada tahun 2007. Pada tahun 2008 jumlah


hari hujan terbesar berada di Kecamatan Wado yaitu sebesar 124 hari

hujan (HH) dan yang terkecil adalah Kecamatan Cibugel yaitu hanya 34

HH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3

Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008

No. Kecamatan2005 2006 2007 2008

MM HH MM HH MM HH MM HH

1 Jatinangor 1.850 112 1.647 119 2.331 143 1.305 109

2 Cimanggung 664 52 664 52 664 52 1.122 82

3 Tanjungsari 913 13 2.254 130 913 13 1.422 104

4 Sukasari NR NR NR NR NR NR NR NR

5 Pamulihan NR NR NR NR NR NR NR NR

6 Rancakalong 2.435 151 1.956 162 2.869 182 1.521 113

7 Sumedang Selatan 2.434 108 2.399 127 2.769 156 1.904 105

8 Sumedang Utara 2.012 94 2.361 111 2.829 152 1.848 101

9 Ganeas NR NR NR NR NR NR NR NR

10 Situraja 2.097 126 2.479 143 2.676 171 2.004 106

11 Cisitu NR NR NR NR NR NR NR NR

12 Darmaraja 783 106 2.456 123 2.110 129 1.940 112

13 Cibugel 1.305 89 2.007 122 2.177 127 375 34

14 Wado 826 72 2.778 146 1.932 105 2.719 124

15 Jatinunggal NR NR NR NR NR NR NR NR

16 Jatigede R R 679 35 484 24 1.966 117

17 Tomo 1.529 98 2.341 97 3.250 139 2.198 90

18 Ujungjaya 1.511 103 2.400 120 3.054 152 2.196 94

19 Conggeang 2.141 94 2.959 133 3.058 137 3.092 114

20 Paseh 1.818 88 2.628 146 2.998 163 2.445 112

21 Cimalaka 1.742 87 1.972 105 2.174 134 2.188 103

22 Cisarua NR NR NR NR NR NR NR NR

23 Tanjungkerta 1.948 97 2.254 130 2.442 127 2.013 117

24 Tanjungmedar NR NR NR NR NR NR NR NR

25 Buahdua 2.166 95 3.261 137 3.833 145 2.541 109

26 Surian NR NR NR NR NR NR NR NR

Jumlah 28.174 1.585 39.495 2.138 42.563 2.251 34.799 1.846

Rata-rata 1.565 60,96 2.194 119 2.365 125 1.251 72

Sumber : BPS Kab. Sumedang, 2005-2008Ket : R = Alat Rusak NR = Data tidak tersedia


2.1.4 Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya

Luas lahan yang tidak diusahakan relatif sangat kecil dibandingkan

dengan luas lahan yang sudah diusahakan. Hal ini menunjukan bahwa

Kabupaten Sumedang memiliki Sumber Daya Alam memadai yang siap

diolah. Luas lahan yang berupa sawah sebanyak 21,95%, luas lahan

berupa Hutan Negara sebanyak 29,78%, luas lahan berupa tegal/kebun

sebanyak 23,04% dan hutan rakyat sebesar 8,96%. Hal ini

memperlihatkan bahwa luas wilayah Kabupaten Sumedang untuk

kehutanan dan pertanian ternyata lebih dari 50% dari luas wilayah

Kabupaten Sumedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4

dibawah ini.

Tabel 2.4

Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 (Ha)

No. Jenis Penggunaan 2005 2006 2007 2008

I Sawah

1. Satu kali panen 7.234 7.141 7.728 11.631

2. Dua kali panen 26.274 16.630 15.805 13.146

3. Tiga kali panen - 9.726 9.876 8.577

4. Sementara tidak diusahakan - 51 72

II Darat

1. Pekarangan 11.437 11.438 11.468 11.468

2. Tegal/Kebun 34.874 33.492 33.544 35.069

3. Ladang/Huma 7.024 8.727 6.423

4. Sementara Tdk Diusahakan - 55 55 33

5. Hutan Rakyat 13.936 13.718 13.658 13.633

6. Hutan Negara 44.473 44.473 44.473 45.342

7. Perkebunan 3.711 3.711 3.711 3.711

8. Lain-Lain 2.645 2.498 2.512 2.503

9. Kolam/Tebat/Empang 612 611 612 612

Jumlah 152.220 152.220 152.220 152.220

Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2005-2008


2.1.5 Luas dan Sebaran Kawasan Lindung

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, terdapat 10 jenis

kawasan lindung meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.

a) Hutan lindung, terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

b) Kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan

c) Kawasan resapan air terdiri dari Gunung Cakrabuana 560 ha,

Gunung Tampomas 1.280,39 ha, Gunung Kareumbi 8.624,80 ha,

Gunung Manglayang 1.800 ha.

2. Kawasan perlindungan setempat

a) Sempadan pantai

b) Sempadan sungai, meliputi 215 sungai yang terbagi dalam DAS

Cimanuk (Sub DAS Cimanuk 38 sungai, Sub DAS Cipeles 85 sungai,

Sub DAS Cipelang 9 sungai, Sub DAS Cilutung 5 sungai) dan DAS

Citarum (Sub DAS Citarik 18 sungai. dan DAS Cipunagara Sub DAS

Cikandung 50 sungai).

c) Kawasan sekitar danau/waduk, Waduk Jatigede.

d) Kawasan sekitar mata air, terdapat 331 sumber mata air.

e) Tanah timbul/Delta, di Tomo, Ujungjaya dan lainnya.

3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya

a) Cagar Alam, Cagar Alam Gunung Jagat seluas 126,6 ha (SK Mentan

tahun 1954).

b) Suaka margasatwa.

c) Suaka alam laut dan perairan.

d) Kawasan hutan payau.

4. Kawasan pelestarian alam

a) Taman nasional

b) Taman hutan raya, Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan

Gunung Kunci 35, 81 ha.


c) Taman wisata alam, Taman Wisata Alam Gunung Tampomas

1.280,39 ha (SK Mentan Tahun 1979) Ha dan Gunung Lingga

1,20 ha.

5. Taman buru, Taman Buru Masigit Kareumbi (di Kabupaten Bandung,

Garut dan Sumedang) seluas 8.624,80 ha.

6. Kawasan perlindungan plasma nutfah, antara lain Ubi Cilembu, Talas

Semir, Jeruk Cikoneng.

7. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Cadas Pangeran, Desa Adat Rancakalong, Museum Geusan Ulun,

Makam Cut Nyak Dien, dan Makam Dayeuh Luhur.

8. Kawasan konservasi geologi, terdiri dari kawasan cagar alam geologi

dan Kawasan kars.

9. Kawasan rawan bencana alam

a) Kawasan rawan bencana alam gunung berapi.

b) Kawasan rawan gempa bumi, terdiri dari kawasan rawan gempa

bumi dan kawasan rawan gerakan tanah seperti di Kawasan Cadas

Pangeran, Paseh, Tomo, Ujungjaya, Wado, Jatinunggal, Jatigede,

Situraja, Ganeas, Sumedang Selatan, Rancakalong, Pamulihan.

c) Kawasan rawan banjir, seperti Ujungjaya, Tomo, Cimangung,

Jatinangor.

10. Hutan Kota, antara lain taman hutan raya, taman hutan raya Gunung

Palasari dan Gunung Kunci 35, 81 ha.

Sebagai gambaran kawasan lindung di Kabupaten Sumedang dapat dilihat

pula pada tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5

Perkembangan Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2008

No Uraian Luas Target Total (Ha)

Luas Kondisi

Tahun 2007 (Ha)

Penanganan Tahun 2008 (Ha) Luas Kondisi

Tahun 2008 (Ha)

Luas Yang belum

ditangani (Ha)Target Realisasi

1 HutanKonservasi Gunung Masigit

8.624,80 8.624,80 8,63 - 8.624,80 8,63

2 Taman Wisata Alam Tampomas

1.280,39 1.280,39 - - 1.280,39 -


3 Cagar Alam Gn. Jagat 126,60 126,60 - - 126,60 -

4 Hutan Lindung 10.355,34 10.355,34 28,50 28,50 10.355,34 45,32

5 Sempadan Sungai 1.770 1.770 20 20 1.770 129,80

6 Daerah Sekitar Mata Air 4.038 4.038 100,75 25 4.038 350

7 Kawasan Resapan Air 32.006 22.006 994,50 433 22.006 2.267

8 Daerah Sekitar Rawan Bencana Alam

5.950 2.250 75 50 2.525 350

9 Daerah Sekitar Waduk (rencana Jatigede)

12.000 - 160 90 - 385

Jumlah 83.294 48.844 1.765,75 863,70 49.119 3.906,30

Sumber: Dinas Kehutanan Sumberdaya Mineral Dan Energi, 2007-2008

Sebagai ilusrasi, salah satu jenis sebaran rencana pengelolaan kawasan

lindung di Kabupaten Sumedang, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2

Rencana Kawasan Lindung

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang, 2002–2012

Dalam upaya tercapainya 49% kawasan lindung di Kabupaten

Sumedang, sampai tahun 2008 realisasinya mencapai 67.524,80 Ha

(44,36%). Untuk mencapai sasaran seluas 74.587,8 Ha (49%) diperlukan

penanganan seluas 7.063 Ha (4,64%) yang diproyeksikan selama 4 tahun

atau 1.765,75 Ha (1,16%) pertahun.


Sampai saat ini pengelolaan kawasan lindung secara menyeluruh

belum dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan beberapa hal

antara lain belum tersedia database kawasan lindung secara komprehensif

dan detail sehingga diperlukan inventarisasi dan pemetaan. Selain itu,

kawasan lindung (diluar kawasan hutan) mempunyai nilai ekonomi

sehingga mendorong masyarakat untuk mengekploitasi (termasuk aktifitas

pertanian) terlebih bagi yang tidak memiliki lahan. Begitu juga dalam

penetapan luasan kawasan lindung, dimana dalam RTRW Jawa Barat

sebesar telah ditetapkan sebesar 45% yang terdistribusikan secara

proporsional di wilayah kabupaten/kota dan dalam RTRW Kabupaten

Sumedang ditetapkan sebesar 49%. Penentuan kebijakan dari propinsi

tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan anggaran, sehingga

menghambat dalam pencapaian target.

2.1.6 Penataan Ruang

Sumber daya kewilayahan harus dikelola secara bijaksana untuk

mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan

masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup. Untuk itu, ketersediaan rencana tata ruang yang

aplikatif dan partisipatif memegang peranan penting dalam pemanfaatan

ruang termasuk sebagai instrumen dalam perijinan dan pengembangan

investasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26

tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai penganti Undang-Undang

Nomor 24 tahun 1992 dan peraturan perundangan lainnya.

Dalam melaksanakan amanat undang-undang dimaksud Kabupaten

Sumedang dengan luas wilayah +152.220 ha yang terdiri dari 26

kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan, telah melaksanakan

penyusunan Rencana Tata Rang Wilayah Kabupaten yang dijabarkan

kedalam rencana tata ruang kecamatan serta kawasan strategis. Sampai

dengan tahun 2008 kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang

sebanyak 20 kecamatan atau 79,92% yang meliputi desa dan kelurahan


sebanyak 173 desa dan kelurahan 7 kelurahan dari 279 desa dan

kelurahan atau 64,26%. Kecamatan yang telah memiliki rencana tata

ruang yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari,

Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka,

Buahdua, Paseh, Tomo, Ujungjaya, Wado, Darmaraja, Situraja,

Conggeang, Jatigede, Jatinunggal dan Cisitu. Sedangkan kecamatan yang

belum memilki rencana tata ruang adalah Kecamatan Surian,

Tanjungmedar, Tanjungkerta, Cisarua, Ganeas, Cisitu dan Cibugel.

Selain itu, dalam upaya sinergitas dengan rencana strategis

Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat terutama kawasan andalan

cekungan bandung dan bandung metropolitan area (BMA), rencana

pembangunan Waduk Jatigede, Bandar Udara Kertajati Majalengka dan

Jalan Tol Cisumdawu telah disusun rencana tata ruang koridor jalan tol

Cisumdawu tahap satu. Rencana tata ruang kawasan strategis lainnya di

Kabupaten Sumedang adalah Rencana Detail tata Ruang Zona Industri

Ujungjaya, Rencana Detail Tata Ruang Zona Industri Cikeruh–Cimanggung

serta Rencana Umum Kawasan Tertentu Perguruan Tinggi Jatinangor.

Pengembangan Zona Industri Ujungjaya dan Pembangunan Waduk

Jatigede merupakan salah satu upaya dalam mendorong wilayah di bagian

timur wilayah Sumedang.

Implementasi rencana tata ruang melalui pemanfaatan ruang

semakin tumbuh dan berkembang terutama di sekitar kawasan Perguruan

Tinggi Jatinangor khusunya perdagangan, jasa serta perumahan termasuk

perumahan mahasiswa. Baegitu juga, di kawasan dan zona industri

Jatinangor dan Cimanggung terdapat lebih dari 30 berbagai industri

dengan karyawan lebih dari 100 ribu serta prasarana pendukung seperti

perumahan. Sedangkan di wilayah lainnya terutama di ibukota kecamatan

makin tumbuh dan berkembang sejalan dengan bertambahnya jumlah

penduduk, peningkatan pendapatan dan kebutuhan hidup lainnya yang

senantiasa harus diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang.


Dari 26 rencana tata ruang kecamatan tersebut di atas, terdapat

dokumen rencana yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai lagi

dengan kondisi serta peraturan perundang-undang terbaru sehingga

diperlukan revisi Rencana Tata Ruang Kecamatan Cimanggung, Paseh,

Tomo, Wado, Darmaraja, Situraja, serta RDTR Zona Industri Jatinangor

dan Cimanggung. Begitu juga dengan RTRW Kabupaten Sumedang yang

disusun pada tahun 2002 harus segera direvisi dan paling lambat tahun

2010 telah ditetapkan dalam peraturan daerah, legislasi rencana tata

ruang kawasan (kecamatan), kerjasama penataan kawasan perbatasan

kabupaten tetanga serta peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang

termasuk didalamnya penyediaan pedoman pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana amanat Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

RTRWN sebagai pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan

kabupaten/kota. Arahan kebijakan dan stretgi pengembangan pola

ruang meliputi :

a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung.

b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan srategis nasional,

provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi :

a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, dari banyak jenis

Kawasan Lindung Di Kabupaten Sumedang hanya Taman Wisata Alam

Gunung Tampomas yang tertuang dalam kebijakan pengelolaan kawasan

lindung nasional disamping yang terdapat di kabupaten lainnya di Jawa

Barat seperti Taman Nasional Gunung Ciremai dan Ujung Kulon.

Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar

tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan antara lain :


a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan

rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan

potensi kerugian akibat bencana.

b. Mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan

mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak.

c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sekidit 30%

dari luas kawasan perkotaan.

d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan

besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan

prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan

fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.

Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis, antara lain :

a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

untuk membertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,

melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan

meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan

bentang alam dan melestarikan warisan budaya.

b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam

pengembangan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu

bersaing.

c. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

d. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya.

e. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan

sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar.

f. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan

tingkat perkembangan antarkawasan.

Begitu pula sinkronisasi dengan RTRW Provinsi Jawa Barat yang

saat ini sedang direvisi terdapat kecenderungan peningkatan jumlah

penduduk sebesar 12 juta dalam 20 tahun, dimana 81,4% di antaranya


berada di kawasan perkotaan (UNDP 2005) yang akan menimbulkan

dampak terhadap :

a. Turunnya luas lahan hutan dan sawah sebesar 0,5% per tahun akan

berdampak kepada turunnya daya dukung lingkungan di Jawa Barat.

b. Kondisi eksisting kualitas udara perkotaan terutama di bodebek dan

metro bandung (termasuk bagian barat wilayah kabupaten sumedang)

sudah cukup kritis, dimana kondisi kualitas udara rata-rata di atas baku

mutu (CO, CO2, CH, partikulat) dan menurunnya fungsi konservasi di

daerah resapan air terutama di bodebek dan metro bandung sehingga

kualitas dan kuantitas air baku makin terancam.

c. Intervensi manusia terhadap alam terutama kawasan lindung ditambah

sifat elastisitas alamiah alam terdapat kecenderungan meningkatnya

bencana alam.

d. Penataan ruang ke depan harus mampu menjawab persoalan yang

ada, mampu menyediakan dan mengatur ruang yang tepat dan

berdaya saing (ruang investasi) serta mampu menjamin pembangunan

yang berkalnjutan dalam konteks “ecoprovince”.

Dalam rangka mensinergikan kebijakan penataan ruang

antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Sumedang direncanakan untuk dilakukan revisi pada tahun

2009.


2.2 Perekonomian Daerah

2.2.1 PDRB

Nilai PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008 atas dasar harga

berlaku diperkirakan sebesar Rp. 9.946.226.220.000,-, sedangkan nilai

PDRB atas dasar harga konstan pada tahun yang sama adalah sebesar Rp.

5.122.713.270.000,-. Berdasarkan data dari tahun 2004 sampai dengan

2008 nilai PDRB Kabupaten Sumedang atas dasar harga berlaku maupun

harga konstan telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan

kontribusi yang paling besar berasal dari sektor lapangan usaha

perdagangan hotel dan restoran, yaitu pada tahun 2008 telah mencapai

angka sebesar Rp. 1.423.442.500.000,-, kemudian diikuti oleh sektor

pertanian sebesar Rp. 1.338.963.000.000,-.

Sedangkan kontribusi yang paling kecil berasal dari sektor lapangan

usaha pertambangan dan penggalian, dimana menurut angka hasil

estimasi tahun 2008 hanya mencapai angka Rp. 6.485.270.000. Untuk

lebih jelasnya kondisi PDRB Kabupaten Sumedang atas harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel

2.7 berikut ini.

Tabel 2.6

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 – 2008 (Juta Rupiah)

No. Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008*)

1 Pertanian 1.723.175,70 2.053.655,83 2.341.376,09 2.621.536,08 2.965.786,24

2 Pertambangan dan Penggalian 7.495,34 8.992,04 11.218,02 12.878,24 15.486,21

3 Industri Pengolahan 1.430.542,67 1.660.424,54 1.902.224,39 2.130.346,10 2.348.058,17

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 152.253,79 181.067,35 214.188,75 246.921,92 267.602,06

5 Bangunan dan Kontruksi 127.121,47 151.557,57 173.408,14 191.552,77 226.651,78

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.545.019,96 1.835.394,83 2.099.958,02 2.329.443,01 2.510.364,44

7 Pengangkutan dan Komunikasi 183.708,01 281.968,84 331.068,09 374.137,60 416.662,11

8 Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan

225.998,24 309.089,59 345.349,14 382.532,15 426.290,28

9 Jasa-jasa 430.517,56 566.040,17 647.852,68 745.222,70 769.324,93

Jumlah 5.825.832,74 7.048.190,76 8.066.643,32 9.034.570,57 9.946.226,22

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang 2003-2007 (BPS Kab. Sumedang)Keterangan : *) = Angka Sementara (hasil estimasi)


Tabel 2.7

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usahadi Kabupaten Sumedang Tahun 2004 – 2008 (Juta Rupiah)


1 Pertanian 1.218.615,28 1.266.975,69 1.277.827,26 1.326.576,64 1.338.963,00

2Pertambangan dan Penggalian 4.632,79 5.059,51 5.572,44 5.925,79

6.485,27




6Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.124.419,53 1.177.524,09 1.248.422,93 1.310.179,65

1.423.442,50

7Pengangkutan dan Komunikasi 145.017,92 154.028,09 164.060,22 175.007,80

179.306,43

8Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 171.905,25 183.641,99 192.314,34 201.740,97 212.195,48

9 Jasa-jasa 339.107,46 351.889,55 368.408,87 382.071,11 401.521,53

Jumlah 4.311.330,90 4.506.200,56 4.694.640,20 4.911.883,01 5.122.713,27


Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2004

sebesar 4,31% sedangkan pada tahun 2008 menjadi 4,29%. Laju

pertumbuhan pada tahun 2008 paling tinggi dari lapangan usaha sektor

pertambangan dan penggalian sebesar 9,44%, sedangkan yang terendah

dari lapangan usaha sektor pertanian sebesar 0,93%. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 (%)


1 Pertanian 3,34 3,97 0,86 3,82 0,93

2 Pertambangan dan Penggalian 8,42 9,21 10,14 6,34 9,44

3 Industri Pengolahan 4,51 4,23 4,92 4,41 3,43

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 9,29 5,92 6,74 9,98 2,58

5 Bangunan dan Kontruksi 6,13 6,64 6,57 7,03 3,14

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 4,01 4,72 6,02 4,95 8,64

7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,70 6,21 6,51 6,67 2,46

8 Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 6,81 6,83 4,72 4,90 5,18

9 Jasa-jasa 3,99 3,77 4,69 3,71 5,09

Jumlah 4,31 4,52 4,17 4,64 4,29



Proyeksi PDRB Kabupaten Sumedang tahun 2009 sebesar Rp.

5.365.905.460.000,-, tahun 2010 sebesar Rp. 5.592.401.020.000,-, tahun

2011 sebesar Rp. 5.929.144.020.000,-, tahun 2012 sebesar Rp.

6.231.019.480.000,-, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.

6.576.240.870.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9

dibawah ini.

Tabel 2.9

Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009 – 2013 (Juta Rupiah)

No. Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 1.543.341,18 1.642.617,87 1.719.437,06 1.801.996,17 1.909.306,44

2 Pertambangan dan Penggalian

6.908,04 7.245,27 7.598,54 7.811,71 7.921,21




6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

1.383.309,73 1.461.506,23 1.595.727,82 1.698.472,18 1.809.002,14

7 Pengangkutan dan Komunikasi

182.908,23 190.128,36 191.465,43 192.059,69 192.438,83

8 Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan

213.137,36 214.195,48 215.687,73 216.210,03 219.774,11

9 Jasa-jasa 417.868,72 434.363,60 437.418,22 438.487,34 439.641,99

Jumlah 5.365.905,46 5.592.401,02 5.929.144,21 6.231.019,48 6.576.240,87

Keterangan: Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004-2008

2.2.2 Investasi

Sebagai salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui

besarnya investasi di daerah adalah dengan menggunakan angka

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari PDRB. Konsep PMTB hanya

mencatat seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya

produksi aktiva tetap, sedangkan bahan baku dan bahan penolong lainnya

dalam kegiatan produksi tidak dimasukan. Sehingga nilai PMTB suatu

daerah akan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi investasi secara

keseluruhan.


Besaran PMTB Kabupaten Sumedang selama periode 2003-2007

mengalami peningkatan yang cukup signifikan; tahun 2003 sebesar Rp.

940.568.660.000,- menjadi Rp. 1.537.507.590.000,- pada tahun 2007

atau mengalami peningkatan rata-rata 12,42% setiap tahunnya.

Sedangkan berdasarkan estimasi, PMTB tahun 2008 diperkirakan sebesar

Rp. 1.692.847.665.000,-

Sementara itu, realisasi investasi di Kabupaten Sumedang baik

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal

Asing (PMA) pada tahun 2005 mencapai Rp. 1.410.224.791.570 dengan

menyerap tenaga kerja sebanyak 11.301 tenaga kerja.

Selengkapnya perkembangan PMTB atas dasar harga berlaku PDRB

Kabupaten Sumedang tahun 2003-2008 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 2.10

PMTB Kabupaten Sumedang 2003 – 2008 (Dalam Juta Rupah)

Tahun P M T B

2003 940.568,66

2004 1.063.260,84

2005 1.260.046,12

2006 1.398.372,53

2007 1.537.507,59

2008 *) 1.692.847,66

Sumber : PDRB Kab. Sumedang, 2003-2007 (BPS Kab. Sumedang)Keterangan : *) = Angka proyeksi

2.2.3 Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sumedang tahun 2004 –

2008 mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak dan retribusi daerah

pada tahun 2008 sebesar Rp. 63.472.111.570,-. Untuk lebih jelasnya



Tabel 2.11

Pajak dan Retribusi Daerahdi Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah)

No Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*)

1 Pajak daerah 16.514.948,37 18.183.246,27 18.197.017,14 22.120.934,07 22.751.104,77

2 Retribusi daerah 25.424.024,27 35.200.334,25 36.155.616,35 38.231.455,40 40.721.006,80

Jumlah 41.938.972,64 53.383.580,52 54.352.633,49 60.352.389,47 63.472.111,57Sumber : Dinas Pajak Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara

2.2.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang pada dasarnya adalah merupakan dana

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana perimbangan terbagi dari dana bagi hasil pajak, dana

bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana

perimbangan dari provinsi. Untuk Kabupaten Sumedang dana

perimbangan terbesar dari dana alokasi umum, pada tahun 2008 dana

alokasi umum untuk Kabupaten Sumedang mencapai Rp.

608.993.530.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.12

dibawah ini.

Tabel 2.12Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang

Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah)

No Dana Perimbangan 2004 2005 2006 2007 2008*)

1 Dana bagi hasil pajak/bukan pajak

38.883.422,91 46.522.799,49 48.052.177,02 48.328.177,02 48.441.950,50

2 Dana alokasi umum 316.698.000,00 500.020.000,00 608.993.530,00 608.993.530,00 608.993.530,00

3 Dana alokasi khusus 13.240.000,00 31.910.000,00 39.785.000,00 43.785.000,00 43.785.000,00

Jumlah 368.821.422,91 578.452.799,49 696.830.707,02 701.106.707,02 701.220.480,50

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara

2.2.5 Sumber Penerimaan Daerah Lainnya

Sumber penerimaan daerah lainnya di Kabupaten Sumedang kurun

waktu 2004 - 2008 mengalami penurunan, pada tahun 2004 penerimaan

daerah lainnya sebesar Rp. 23.529.981.850,-, pada tahun 2005 menjadi


Rp. 17.895.664.380,-, tahun 2006 menjadi Rp. 2.749.000.000,- tahun

2007 sebesar Rp. 8.153.669.530,- dan tahun 2008 sebesar Rp.

14.307.994.390,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.13

dibawah ini.

Tabel 2.13

Sumber Penerimaan Daerah Lainnya Yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah)

No. Tahun Penerimaan Lain Yang Sah

1 2004 23.529.981,85

2 2005 17.895.664,38

3 2006 2.749.000,00

4 2007 8.153.669,53

5 2008* 14.307.994,39Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2003-

2007 dan target tahun 2008 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14

Pencapaian IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2007 dan Target Tahun 2008

No. Indikator Sasaran 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

1 Indeks Pendidikan 80,34 82,56 83,30 83,69 83,71 85,91

2 Indeks Kesehatan 71,23 71,45 71,57 71,66 71,75 71,93

3 Indeks Daya Beli 57,43 57,95 59,34 59,34 60,07 61,16

Target IPM Sumedang dari Provinsi Jabar 67,87 68,36 68,8 70,3 72,5 75,7

Target IPM Sumedang 69,50 70,21 70,92 71,67 72,38 73

Realisasi IPM 69,67 70,65 71,40 71,56 71,84 -Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat

Bappeda Kab. SumedangKetererangan : * = IPM 2008 Target Renstrada 2003-2008 (IP, IK & IDB Angka Prediksi)

Indeks Pendidikan memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam

capaian IPM Kabupaten Sumedang, pada tahun 2003 sebesar 80,34,

tahun 2004 sebesar 82,56, tahun 2005 sebesar 83,3, tahun 2006 sebesar

83,69, tahun 2007 sebesar 83,71 dan target tahun 2008 sebesar 85,91.


Indeks kesehatan pada tahun 2003 sebesar 71,23, tahun 2004

sebesar 71,45, tahun 2005 sebesar 71,57, tahun 2006 sebesar 71,66,

tahun 2007 sebesar 71,75 dan target tahun 2008 sebesar 71,93. Indeks

Daya Beli pada tahun 2003 sebesar 57,43, tahun 2004 sebesar 57,95,


60,07 dan target tahun 2008 sebesar 61,16. Berdasarkan gambaran

realisasi IPM 5 tahun sebelumnya bahwa peningkatan IPM di Kabupaten

Sumedang setiap tahunnya rata-rata mencapai 0,54 poin, dengan

memperhatikan rata-rata capaian tersebut maka pemerintah Kabupaten

Sumedang menargetkan capaian IPM pada tahun 2013 adalah sebesar

76,28.

2.4 Sosial Budaya Daerah

2.4.1 Kependudukan

Penduduk kabupaten Sumedang berdasarkan data bulan

September 2008 penduduk tahun 2008 tercatat sebanyak 1.119.437 jiwa,

tahun 2007 berjumlah 1.081.299 jiwa, tahun 2006 berjumlah 1.060 jiwa,

tahun 2005 berjumlah 1.045.823 jiwa dan tahun 2004 berjumlah

1.008.474 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.15

dibawah ini.

Tabel 2.15

Jumlah Penduduk Kab. Sumedang Tahun 2004-2008

No. Tahun Jumlah Laju Pertumbuhan

1 2004 1.008.474 1,16

2 2005 1.045.823 3,70

3 2006 1.060.099 1,37

4 2007 1.081.299 2,00

5 2008 * 1.119.437 3,53

Sumber : Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Sumedang, 2004-2008 BPS Kabupaten Sumedang, 2004-2005

Keterangan : * = Angka Sementara


Jumlah rumah tangga di Kabupaten Sumedang Tahun 2008

sebanyak 325.158 Rumah Tangga, dengan kepadatan 717 per Km2,

adapun rata-rata RT sebesar 3,36 dengan Sex Ratio 99.96%. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.16 dibawah ini.

Tabel 2.16

Luas Daerah, Jumlah Rumah Tangga, Kepadatan/Km2

Rata-Rata Rumah Tangga Dan Sex Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2008

No. Kecamatan Luas Wilayah (Km2)

Jumlah RT

Kepadatan Per Km2

Rata-rata RT

Sex Ratio

1 Jatinangor 26,20 28.544 3.646 3,35 101,17

2 Cimanggung 40,76 22.224 1.816 3,33 101,09

3 Tanjungsari 35,62 20.470 1.909 3,32 99,12

4 Sukasari 47,12 9.328 657 3,32 101,54

5 Pamulihan 57,85 15.600 898 3,33 102,70

6 Rancakalong 52,28 11.520 740 3,36 94,44

7 Sumedang Selatan 117,37 22.528 641 3,34 95,57

8 Sumedang Utara 28,26 25.136 2.975 3,35 105,34

9 Ganeas 21,36 7.296 1.136 3,32 106,25

10 Situraja 54,03 11.088 690 3,36 107,38

11 Cisitu 53,31 8.320 525 3,36 105,00

12 Darmaraja 54,94 11.952 726 3,34 101,76

13 Cibugel 48,80 6.400 437 3,33 98,49

14 Wado 76,42 13.568 598 3,37 99,32

15 Jatinunggal 61,49 13.120 707 3,31 100,36

16 Jatigede 111,97 7.680 229 3,34 92,68

17 Tomo 66,26 7.296 367 3,33 93,59

18 Ujungjaya 80,56 9.472 390 3,32 102,67

19 Conggeang 105,31 9.424 298 3,34 94,72

20 Paseh 34,37 11.424 1.101 3,31 97,08

21 Cimalaka 41,61 17.088 1.368 3,33 94,50

22 Cisarua 18,92 6.016 1.067 3,36 107,72

23 Tanjungkerta 40,14 10.272 856 3,34 99,13

24 Tanjungmedar 65,14 7.552 389 3,35 102,18

25 Buahdua 131,37 8.256 256 4,07 95,94

26 Surian 50,74 3.584 241 3,12 103,39

Jumlah 1.522,20 325.158 717 3,36 99,96

Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2008


Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang tahun 2009

berjumlah 1.185.916 jiwa, tahun 2010 berjumlah 1.197.560 jiwa, tahun

2011 berjumlah 1.243.216 jiwa, tahun 2012 berjumlah 1.296.360 jiwa dan

pada tahun 2013 berjumlah 1.362.607 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 2.17 dibawah ini.

Tabel 2.17

Proyeksi Penduduk Kabupaten Sumedang Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013

No Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jatinangor 103.595 104.184 107.387 113.426 119.337

2 Cimanggung 76.500 82.132 83.665 87.899 91.368

3 Tanjungsari 75.955 76.072 78.293 80.740 83.928

4 Sukasari 33.749 33.947 35.196 36.760 38.211

5 Pamulihan 57.312 57.836 60.119 61.667 64.101

6 Rancakalong 43.019 43.313 44.352 45.926 47.739

7 Sumedang Selatan 77.413 77.673 85.761 89.381 92.909

8 Sumedang Utara 89.958 90.265 95.426 99.853 103.795

9 Ganeas 25.971 26.830 27.517 28.803 29.940

10 Situraja 39.693 40.098 42.312 44.272 46.020

11 Cisitu 30.211 30.237 31.349 33.205 48.157

12 Darmaraja 43.033 44.081 45.012 47.378 49.248

13 Cibugel 23.643 24.202 24.168 25.329 26.329

14 Wado 50.663 51.650 51.680 54.278 56.421

15 Jatinunggal 47.892 48.037 49.389 51.592 53.629

16 Jatigede 28.446 28.329 29.221 30.489 31.693

17 Tomo 28.446 26.397 27.700 28.891 30.031

18 Ujungjaya 33.610 33.808 35.856 37.355 38.830

19 Conggeang 34.753 34.810 35.568 37.324 38.798

20 Paseh 42.232 42.359 43.531 44.954 46.728

21 Cimalaka 61.423 61.683 66.040 67.590 70.258

22 Cisarua 21.969 22.372 23.939 23.976 24.922

23 Tanjungkerta 38.151 38.653 39.341 40.791 42.401

24 Tanjungmedar 27.690 27.758 28.520 30.057 31.243

25 Buahdua 37.135 37.317 38.385 39.890 41.465

26 Surian 13.454 13.515 13.491 14.535 15.109

Jumlah 1.185.916 1.197.560 1.243.216 1.296.360 1.362.607

Sumber : Hasil AnalisisKeterangan : Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004-2008


2.4.2 Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional. Transmigrasi merupakan mobilitas penduduk

melalui penataan dan persebaran penduduk yang serasi dan seimbangan

untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar

dengan menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha, serta

mendorong perluasan dan pengembangan investasi.

Pada tahun 2007 penyelenggaraan program transmigrasi di

Kabupaten Sumedang telah memberangkatkan 20 KK ke lokasi

transmigrasi yang ada di Danau Meranteh Kabupaten Belitung Timur

Provinsi Bangka Belitung melalui pola transmigrasi umum. Berkaitan

dengan rencana pembangunan waduk Jatigede, pada tahun 2008 calon

transmigrasi dari wilayah genangan, pada bulan Desember 2008 akan

diberangkatkan sebanyak 60 KK ke lokasi transmigrasi yang ada di

Propinsi Jambi yaitu Kabupaten Batanghari sebanyak 30 KK dan

Kabupaten Muarojambi 25 KK, serta ke Provinsi Sumatera Selatan, yaitu

Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 5 KK. Untuk meningkatkan

keterampilan dan motivasi calon transmigrasi telah dilaksanakan

pelatihan/pembinaan kepada 30 KK, sedangkan sisanya sebanyak 30 KK

saat ini sedang mengikuti pelatihan/pembinaan.

Berkaitan dengan rencana pemindahan penduduk asal wilayah

genangan Jatigede, pada tahun 2008 tercatat sebanyak 3.110 KK

penduduk miskin yang harus dipindahkan. Pelaksanaan transmigrasi di

Kabupaten Sumedang dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dapat dilihat

pada Tabel 2.18 di bawah ini.

Tabel 2.18

Perkembangan Jumlah KK yang Mengikuti TransmigrasiTahun 2004-2008

No. Tahun Jumlah KK Lokasi Penempatan Keterangan

1 2004 10 KK Provinsi Sulawesi Tenggara Transmigrasi umum

2 200515 KK Provinsi Bangka Belitung

15 KK Provinsi Sumatera Utara


3 2006 10 KK Provinsi Kalimantan Timur

4 2007 20 KK Provinsi Bangka Belitung

5 2008 55 KK Provinsi Jambi

5 KK Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang, 2004-2008

2.4.3 Kesehatan

Tenaga kesehatan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2007

terbagi atas medis 97 orang, keperawatan sebanyak 737 orang dan

partisipasi masyarakat di bidang kesehatan sebanyak 9.792 orang. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.19 dibawah ini.

Tabel 2.19

Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2004–2008

No. Tenaga KesehatanTahun

2004 2005 2006 2007 2008*)

1 MedisDokter Umum 51 55 56 64 72

Dokter Gigi 13 13 14 22 25

2 KeperawatanBidan 151 283 284 320 370

Perawat 171 141 294 349 367

3 Non-Keperawatan

Farmasi 29 23 44 45 46

Gizi 32 30 31 34 37

Sanitasi 33 31 30 36 38

Kesehatan Masyarakat

3 6 10 14 16

Analisi Kesehatan 10 12 16 18 22

4 Partisipasi Masyarakat

Dukun Bayi 639 655 655 644 644

Posyandu 1.404 1.440 1.503 1.521 1.521

Polindes 184 191 167 167 183

POD 26 20 25 28 32

Kader Kesehatan Aktif

5.998 6.279 6.957 6.979 7.412

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara sampai bulan Agustus

Jumlah kelahiran bayi (persalinan) pada tahun 2008 adalah

sebanyak 13.494 jiwa, yang terdiri atas bayi lahir hidup sebanyak 13.240

jiwa dan bayi lahir mati sebanyak 254 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat



Tabel 2.20

Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Jiwa)

No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*

1 Bayi Lahir Hidup 18.229 17.425 18.235 18.592 13.240

2 Jumlah Kematian Bayi

225 186 220 134 254

Jumlah 18.454 17.611 18.455 18.726 13.494

Sumber : Dinas Kesehatan Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara sampai bulan Agustus

2.4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan.

Melakukan investasi pendidikan akan memberikan hasil yang sangat besar

karena pembangunan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam saja

tetapi harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal.

Di Kabupaten Sumedang tahun 2004 – 2008 jumlah guru dan murid

tiap tahunnya mengalami peningkatan. Guru pada tahun 2004 berjumlah

10.066 orang dengan murid berjumlah 172.172 orang, pada tahun 2005

guru berjumlah 10.338 orang dengan murid 175.524 orang, tahun 2006

guru berjumlah 10.815 orang dengan murid berjumlah 176.388 orang,

tahun 2007 guru berjumlah 11.109 orang dengan murid 181.093 orang

dan tahun 2008 guru berjumlah 11.238 orang dengan murid 190.529

orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21 di bawah ini.

Tabel 2.21

Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Sumedang Tahun 2004–2008

No. Tahun Guru Murid

1 2004 10.066 172.172

2 2005 10.338 175.524

3 2006 10.815 176.388

4 2007 11.109 181.093

5 2008* 11.238 190.529Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara


2.4.5 Kesejahteraan Sosial

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial

meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan

politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakannya diantaranya

semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas

berbagai permasalahan sosial. Keadaan ini bisa diamati dari data tabel

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibawah ini.

Tabel 2.22

Kondisi PMKS di Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2008

No Masalah Kesejahteraan Sosial 2005 2006 2007 2008*1 Anak Terlantar 4.777 5.398 5.263 5.1282 Anak Nakal 157 61 49 373 Anak Balita Terlantar 425 1.462 1.247 1.0324 Anak Jalanan 169 258 241 2245 Lansia Terlantar 5.670 2.450 2.362 2.2746 Pengemis 22 36 21 137 Gelandangan 41 84 62 408 Korban NAPZA 70 119 119 1059 Pekerja Seks Komersil 82 254 225 19410 Eks Narapidana 391 89 112 13511 Penyandang Cacat 3.847 3.620 3.484 3.35812 Penyandang Cacat Eks penyakit Kronis 127 307 286 26513 Keluarga Miskin Sosial 23.658 57.083 56.329 55.57514 Keluarga bermasalah Sosial Psikologis 71 226 194 16215 Keluarga Rumahnya Tidak Layak Huni 7.859 6.200 5.124 4.04816 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 3.953 3.498 3.238 2.97817 Pemulung 29 21 25 2918 Janda PKRI 16 19 17 1519 Korban Bencana Alam 365 711 1.203 1.20320 Masyarakat yang Tinggal di Daerah

Bencana1.494 780 626 626

21 Komunitas adat Terpencil 465 344 344 344Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sumedang, 2005-2008Keterangan : *) = Angka Sementara

Jumlah panti di Kabupaten Sumedang pada tahun 2004 berjumlah

15 panti, pada tahun 2005 berjumlah 21 panti, pada tahun 2006

berjumlah 21 panti, pada tahun 2007 berjumlah 23 panti dan pada tahun

2008 berjumlah 25 panti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

2.23 dibawah ini.


Tabel 2.23

Jumlah Panti Berdasarkan Penanganan Kasus di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. TahunJenis Penanganan

Cacat Asuh Jompo1 2004 3 10 22 2005 3 16 23 2006 3 16 24 2007 3 18 25 2008* 4 19 2

Sumber : Dinsos PMD Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara

Yayasan non panti di Kabupaten Sumedang pada tahun 2008 berjumlah

34 yayasan dengan 954 anak asuh. Untuk lebih jelasnya perkembangan

yayasan non panti dan anak asuh tahun 2004–2008 dapat dilihat pada

tabel 2.24 dibawah ini.

Tabel 2.24

Jumlah Yayasan Non Panti dan Anak Asuh di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. Tahun Yayasan Anak Asuh

1 2004 25 804

2 2005 24 730

3 2006 29 889

4 2007 30 795

5 2008* 35 954

Sumber : Kab. Sumedang Dalam Angka, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara

2.4.6 Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi

ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang sampai akhir tahun 2007 masih

menunjukan keadaan yang kondusif, walaupun di pihak lain masih

dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja

yang cukup banyak. Keadaan tersebut semakin sulit dikendalikan sebagai

akibat dari krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM. Banyaknya pencari

kerja di Kabupaten Sumedang adalah sebagai akibat penambahan


angkatan kerja baru dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini

terus berlangsung di berbagai lapisan dan tingkatan sektor-sektor usaha

strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan seperti ini

memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang

tidak terproyeksikan sebelumnya.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2006 sebanyak 8.932 orang

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang

mencapai 10.075 orang. Jumlah pencari kerja yang dapat ditempatkan

sebanyak 1.620 orang (18,14%) yang dapat ditempatkan, sedangkan

sisanya sebanyak 7.312 orang (81,86%) belum mendapatkan pekerjaan.

Penempatan kerja untuk tahun 2006 yang sebesar 18,14% merupakan

peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 11,58%. Untuk

tahun 2007 jumlah pencari kerja laki-laki sebesar 54,66% sedangkan

pencari kerja wanita yang dapat ditempatkan lebih besar daripada laki-laki

yaitu 13,90% untuk wanita dan 4,06% untuk laki-laki. Dari segi

pendidikan, lulusan SMA merupakan pencari kerja terbanyak (32,17%).

Lulusan SMA juga menempati urutan tertinggi dari jumlah persentase

pencari kerja yang berhasil ditempatkan terhadap total pencari kerja

menurut tingkat pendidikan yaitu mencapai 32,84%.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang

ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami

penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.25

Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No TahunYang Terdaftar

Pencari Kerja

Lowongan Kerja

Yang Ditempatkan

Sisa Pencari Kerja

1 2004 14.781 1.160 977 14.0742 2005 10.075 1.220 1.167 8.9083 2006 8.932 1.650 1.620 7.3124 2007 10.150 1.800 1.758 8.3925 2008*) 12.053 2.137 2.087 9.966

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara


Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 pencari kerja

mengalami kenaikan, begitu pula pada lowongan kerja. Akan tetapi masih

terdapat ketimpangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja,

sehingga jumlah pencari kerja masih banyak yang tidak tertampung pada

lowongan kerja yang dari segi kuantitasnya lebih sedikit daripada pencari

kerja.

2.4.7 Pemuda dan Olahraga

Jumlah Karang Taruna pada tahun 2008 berjumlah 275 dengan

pengurus berjumlah 3.863 orang dan anggota berjumlah 26.410 orang.

Sedangkan organisasi kepemudaan lainnya pada tahun 2008 berjumlah 58

dengan 555 pengurus dan 2.245 orang anggota. untuk lebih jelasnya


Tabel 2.26

Jumlah Karang Taruna dan OKP, Pengurus dan Anggota di Kabupaten Sumedang Tahun 2008

No. Organisasi Jumlah Pengurus Anggota

1 Karang Taruna *) 275 3.863 26.410

2 OKP Lainnya **) 58 555 2.245

Sumber: *) Dinas Sosial Kab. Sumedang 2008**) Kanpora 2008

Adapun Prestasi keolahragaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2006-

2008 dan telah membuahkan hasil diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.27

Prestasi Bidang Olahraga Tahun 2006-2008

No. Bidang Olahraga Nama Prestasi yang Dicapai Keterangan

1 Atletik 1. Doni Susanto 2 Medali Emas Porprov X 2006 Karawang2. Nur Hidayat Insan

3. Hadikusuma4. Anggi S. Lengkana5. Santika Dewi

1 Emas1 perak

2 Pencak Silat 1. Kusman 1 Emas1 Perunggu

Porprov X 2006 Karawang

2. Firman M. Lutfi 1 Perunggu3 Tinju Agung 1 Perunggu Porprov X 2006

Karawang



4 Sepak Takraw 1. Eko, Hadi, Arafik, Andi, Nurahmadi

2 Emas Beregu (3 Orang)


2. Eko, Hadi, Nurahmadi, Muhid, Zaenudin, Pauzan


3. Eko, Hadi, Cucu, Muhid, Zaenudin, Pauzan, Arafik, Andi, Fadhlan, Feri, Indra

1 Perak Beregu (12 Orang)

4. Entin, Yuni, Nenden 1 Perunggu Beregu Putri (12 Orang)

5 Sepatu Roda 1. Agung 1 Emas


2. Havez 1 Perak3. Heri Akong 1 Perunggu4. Agung Restu, Aulia,

Heri Akong1 Perunggu Beregu

(3 Orang)5. Agung Restu Juara 4

6 Senam 1. Rahayu 1 PerakPorprov X 2006

Karawang2. Indah 1 Perunggu3. Rahayu, Indah,

Pygaveta Prilenti1 Perunggu Beregu

(3 Orang)7 Bola Volly Agustina P., Dwi Adriani,

Dita, Riantika, Erni, Fenti, Herawati, Lani, Apriliani, Mega Sukma, Rahayu, Sugiharti, Ratih Puspita, Rina Sumiati, Vera, Zulia Rachim

1 Perunggu


8 Karate 1. Dewi Yulianti, Yuli Eka Yanti, Alit Tresna



2. Alit Tresna 1 Perak3. Anggela Fitri D, Yuli

Eka Yanti, Dodi1 Perunggu Beregu

4. Dewi Yulianti Juara 4 Dunia Kejuaraan Dunia di Helsinki

5. Yuli Eka Yanti 1 Perunggu Sea Games Vietnam6. Alit Tresna 1 Perunggu

9 Tarung Derajat Susi Dariah 1 Perunggu Porprov X 2006 Karawang

10 Judo Yudi Rohniar 1 Perunggu Porprov X 2006 Karawang

11 Bridge Kiki Hikmat, Pulus Halim 1 Perunggu Beregu (2 Orang)


12 Sepak Bola Puteri Juara 4 Nasional13 Sepeda Motor 1. Rifky 1 Emas


2. Feyzy, Agung, Owie 1 Emas Beregu (3 Orang)

3. Heru, Rifky, Owie 1 Perak Beregu (3 Orang)

4. Beni, Rifky, Owie 1 Perunggu Beregu (3 Orang)

5. Feyzy Juara 1 Asia Kelas 125 cc

14 Sepeda Jenis MTB Dadi Nurcahyadi 1 Perak Porprov X 2006 Karawang

Agus Suherlan 2 Emas 1 Emas Porprov X 2006 Karawang dan 1 Emas Sea



Games ManilaElmiari 1 Perunggu Sea Games

ManilaDadi Nurcahyadi Juara 1 MTB Sea Games

ManilaAgus Suherlan Juara 1 Down Hill Kejurnas

15 Atletik Doni Susanto 2 Emas PON XVII 2008 Kaltim

16 KarateNomor Kata

Alit TresnaYuli EkaDewi Yulianti

1 Emas PON XVII 2008Kaltim

17 Bermotor Owi NurhudaFeizy Juniardith

1 Perunggu1 Perunggu

PON XVII 2008 KaltimPON XVII 2008 Kaltim

18 Balap Sepeda Dadi Nurcahyadi 1 Emas PON XVII 2008 Kaltim

Agus Suherlan 1 Perak PON XVII 2008 Kaltim

19 FASI-Para Dedy Arifianto 3 Perunggu PON XVII 2008 Kaltim

20 Sepak Takraw Hadi MulyonoEko KusdiantoAndi

1 Perak bergu 3 orang

PON XVII 2008 Kaltim

Hadi MulyonoEko KusdiantoAndi FauzanNur AhmadiZainuddin

2 Perunggu beregu 6 orang


21 Bridge Kiki Hikmat 1 Perak beregu 6 orang


22 Bola Voli Indoor Ratih Puspita Rahayu 1 Perak PON XVII 2008 Kaltim

23 Atletik Anisa 1 Emas Lompat Jauh Putri

1 Perunggu Lari 100 m Putri

Popda Jabar 2008 Bandung

24 Atletik Titi 1 Perak Lempar Cakram Putri


25 Atletik Oji D.P. 1 Emas Lempar Lembing


26 Atletik Susi Herawati 1 Emas Lari 400 m Putri


27 Atletik AnisaSusi HerawatiIbadAndri

1 Emas Lari 4 x 100 m


28 Sepak Takraw Teguh, Dede UsepTantang, Arif, Yogi, Usep

1 Emas Beregu 3 orang Putra


Yeni, Astri, Cici, Yanti 1 Emas Beregu 3 orang Putri


30 Pencak Silat Khaerani S.D.Yuda Akbar

1 Perak Kelas D Putri1 Perak TGR


31 Senam Indah Permatasari 1 Emas nomor Ritmik


Sumber: KONI Kab. Sumedang, 2006-2008


2.4.8 Kebudayaan

Kebudayaan daerah merupakan modal dasar pembangunan yang

melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang

bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata

budaya yang dijiwai oleh Agama Islam. Di Kota Sumedang terdapat satu

buah musium yaitu Musium Prabu Geusan Ulun. Salah satu aspek yang

ditangani secara berkelanjutan adalah pembinaan terhadap berbagai

kelompok kesenian.

Pemerintah terus membina kelompok dan organisasi Kesenian yang

ada, disamping juga melestarikan berbagai jenis dan bentuk kesenian

daerah yang bernilai luhur. Salah satu kesenian khas Sumedang yang

terus dikembangkan melalui ajang perlombaan adalah festipal Kuda

Renggong.

Kepada para Seniman yang berprestasi diberikan Anugrah Seni

sebagai penghargaan atas karyanya dan pengabdiannya, tercatat 440

Organisasi Kesenian dalam berbagai jenis seperti Kesenian Kuda

Renggong, Angklung, Calung, Tayuban, Teater, Wayang Golek, Dangdut,

Orgen Tunggal, Rengkong, Tarawangsa dan jenis kesenian lain yang

tersebar di pelosok Desa.

Perkembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Sumedang dari

tahun 2004 – 2008 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.28

Perkembangan Pariwisata di Kabupaten SumedangTahun 2004-2008

No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*)

1 Jumlah Tamu yang menginap di Hotel :- Wisman- Wisnu- Jumlah

1.29949.88051.179

2.54857.84260.390

2.94358.20661.149

2.96760.80163.768

3.02562.68765.712

2 Jumlah Kunjungan ke Obyek Wisata- Wisman- Wisnu- Jumlah

1.679248.963250.642

1.679250.177251.856

17.095270.172287.265

12.916294.424307.340

15.337320.829336.166


No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*)

3 Jumlah tenaga Kerja pada Jasa Pariwisata (Orang)

1.302 1.330 1.427 1.303 1.547

4 Obyek Wisata yang dikembangkan

0 3 4 4 3

5 Jumlah Usaha Perhotelan 16 16 16 17 176 Jumlah Usaha restoran 111 113 120 121 129

Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan :*) Angka Sementara

Selain perkembangan pariwisata, peningkatan kunjungan

wisatawan juga dapat dipacu dengan adanya perkembangan

kebudayaan. Pada umumnya perkembangan kebudayaan tahun 2005

tidak jauh berbeda dengan tahun 2004 namun untuk perkembangan jenis

kesenian terdapat kenaikan 65.38 %, artinya terdapat penambahan

jumlah jenis kesenian yang telah dikembangkan. Untuk kondisi

perkembangan bidang kebudayaan yang mendukung kepariwisataan di

Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Kondisi Kebudayaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 – 2008

No. URAIAN 2004 2005 2006 2007 2008*)

1 Prasarana Kesenian 21 21 1 1 1

2 Pembimbing 138 138 1 7 6

3 Museum 1 1 1 1 1

4 Kelompok Kesenian Tradisional

935 935 132 130 125

5 Jenis Kesenian 52 86 54 54 54

6 Nilai Tradisi Masyarakat 34 34 32 32 30

7 Jumlah Seniman 2.930 2.930 311 310 309

8 Jumlah Cagar Budaya 178 178 90 90 90Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang, 2004-2008Keterangan :*) = Angka Sementara


2.5 Prasarana dan Sarana Daerah

2.5.1 Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Sumedang pada tahun 2008

sebanyak 457 unit koperasi dan koperasi tidak aktif berjumlah 115 unit

koperasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.30

Perkembangan Jumlah Koperasi Menurut Aktivitas di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. Jenis Koperasi

Aktif (Unit) Tidak Aktif (Unit)

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 20081 Konsumsi 240 241 244 244 250 60 68 68 68 682 Produksi 50 38 38 38 41 32 30 30 28 253 Simpan

Pinjam5 9 11 17 17 4 8 7 1 1

4 Jasa - 1 1 1 1 1 - - - -5 Pemasaran 6 8 8 8 8 4 2 2 2 26 Unit Desa 26 27 27 27 27 1 - - - -7 Serba Usaha 25 25 27 32 36 5 5 4 4 58 Pondok

Pesantren7 20 20 20 19 23 10 10 10 10

9 Bitul Maal wal Tanwil 14 17 18 18 18 9 6 6 6 7

10 Sekunder 2 3 3 3 3 2 - 1 1 1Jumlah 375 389 397 408 420 141 129 128 120 119

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2004-2008

Usaha perdagangan dan rumah makan keliling di Kabupaten

Sumedang berjumlah 32.239 usaha yang terdiri dari perdagangan 21.552

unit dan rumah makan berjumlah 10.688 unit. Sedangkan untuk usaha

perdagangan dan rumah makan non keliling berjumlah 31.166 usaha.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.31 dan tabel 2.32 dibawah

ini.

Tabel 2.31

Jumlah Usaha Perdagangan dan Rumah Makan Kelilingdi Kabupaten Sumedang Tahun 2008

No. Kecamatan Perdagangan Rumah Makan

1 Jatinangor 2.215 1.340

2 Cimanggung 2.527 1.363

3 Tanjungsari 2.149 763



4 Sukasari 342 145

5 Rancakalong 1.281 482

6 Pamulihan 912 366

7 Sumedang Selatan 1.445 823

8 Sumedang Utara 2.451 1.572

9 Ganeas 263 142

10 Situraja 436 371

11 Cisitu 651 121

12 Darmaraja 323 252

13 Cibugel 221 81

14 Wado 562 173

15 Jatinunggal 723 273

16 Jatigede 356 89

17 Tomo 319 231

18 Ujungjaya 502 242

19 Conggeang 480 215

20 Paseh 459 257

21 Cimalaka 789 492

22 Cisarua 193 134

23 Tanjungkerta 611 253

24 Tanjungmedar 515 119

25 Buahdua 705 292

26 Surian 121 97

Jumlah 21.551 10.688Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2008

Tabel 2.32

Jumlah Usaha Perdagangan dan Rumah Makan Non Kelilingdi Kabupaten Sumedang Tahun 2008


1 Jatinangor 2.204 720

2 Cimanggung 1.784 277

3 Tanjungsari 2.258 291

4 Sukasari 532 49

5 Rancakalong 1.042 335

6 Pamulihan 846 221

7 Sumedang Selatan 1.727 243

8 Sumedang Utara 2.858 421

9 Ganeas 411 107

10 Situraja 824 161



11 Cisitu 793 95

12 Darmaraja 863 183

13 Cibugel 452 37

14 Wado 1.117 93

15 Jatinunggal 1.108 123

16 Jatigede 498 123

17 Tomo 553 243

18 Ujungjaya 526 472

19 Conggeang 732 173

20 Paseh 713 295

21 Cimalaka 1.319 178

22 Cisarua 265 83

23 Tanjungkerta 832 163

24 Tanjungmedar 456 101

25 Buahdua 813 152

26 Surian 271 30

Jumlah 25.797 5.369

Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2008

2.5.2 Sosial Budaya

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang pada

tahun 2008 terdapat 6 Puskesmas DTP dari 32 Puskesmas yang ada, 74

Puskesmas Pembantu dan 96 Balai Pengobatan yang tersebar di semua

kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.33 dibawah ini.

Tabel 2.33

Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. TahunPuskesmas

Puskesmas Pembantu

BalaiPengobatanPusk.

DTPPusk. Tanpa Perawatan

Jumlah

1 2004 6 26 32 68 53

2 2005 6 26 32 68 92

3 2006 6 26 32 69 73

4 2007 6 26 32 71 75

5 2008*) 6 26 32 74 77Sumber : Dinas Kesehatan, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara


Pada tahun 2007 di Kabupaten Sumedang terdapat 196 sekolah TK,

6056 buah SD/MI, 134 buah SLTP/MTs, 68 SLTA/SMK negeri dan swasta.

Dibanding tahun sebelumnya ada penambahan beberapa buah sekolah

pada setiap jenjang pendidikan kecuali sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34

Sarana Pendidikan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. Tahun TK SD/MI SLTP/MTs SLTA/SMK

1 2004 166 606 78 21

2 2005 178 632 79 24

3 2006 184 654 123 63

4 2007 196 656 134 68

5 2008*) 208 658 145 73Sumber : BPS Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) Angka Sementara

Kehidupan beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

kehidupan bersosial sehari-hari. Kehidupan beragama akan semakin baik

bila ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang

baik pula.

Pada tahun 2007 jumlah sarana peribadatan di Kabupaten

Sumedang tercatat sebanyak 5.514 buah sarana ibadah Agama Islam

yang terdiri dari mesjid, langgar dan mushola. Sedangkan untuk sarana

ibadah agama lainnya terdiri dari 3 buah Gereja dan 2 buah Vihara.

Sarana peribadatan mesjid, langgar dan mushola tersebar hampir merata

di seluruh kecamatan, kecuali untuk Gereja hanya ada di kecamatan

Sumedang Selatan dan Jatinangor serta Vihara di Kecamatan Jatinangor

dan Sukasari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.35

Sarana Peribadatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. Tahun Mesjid Langgar Mushola Gereja Pura/ Vihara

1 2004 1.298 1.415 2.152 3 1

2 2005 1.186 1.523 2.152 3 1

3 2006 2.044 1.546 1.403 3 2

4 2007 2.267 1.712 1.535 3 2

5 2008*) 2.427 1.856 1.823 3 2Sumber : BPS Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara

2.5.3 Transportasi dan Perhubungan

Panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2008 sepanjang

1.882,442 Km yang terdiri atas jalan negara 60,000 Km, jalan provinsi

117,275 Km dan jalan kabupaten 796,056 Km., serta jalan desa sepanjang

909,111 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36

Panjang Jalan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 (Km)

No. Jenis Data 2005 2006 2007 2008*

1 Panjang Jalan 1.882,442 1.882,442 1.882,442 1.882,442

2 Panjang Jalan Negara 60,724 60,724 60,724 60,000

3 Panjang Jalan Provinsi 124,017 124,017 124,017 117,275

4 Panjang Jalan Kabupaten 756,480 756,480 756,480 796,056

5 Panjang Jalan Desa 941,221 941,221 941,357 909,111

Sumber : Dinas PU Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara

Pada tahun 2008 jumlah trayek yang ada di Kabupaten Sumedang

tidak mengalami perubahan bila dilihat dari tahun sebelumnya yaitu

sebanyak 64 trayek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.37

dibawah ini.


Tabel 2.37

Jumlah Sarana Angkutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2008

No UraianJumlah Trayek Jumlah Kendaraan

2007 2008* 2007 2008*

1 AKAP 1 1 50 50

2 AKDP 12 12 598 598

3 Angkutan Perkotaan 24 24 1.028 1.028

4 Angkutan Kota 1 1 87 87

5 Angkutan Perdesaan 16 16 448 448

Jumlah 54 54 2.211 2.211

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara

2.5.4 Telekomunikasi dan Informasi

Penggunaan jaringan komunikasi di Kabupaten Sumedang

khususnya sambungan telepon telah tersebar di seluruh wilayah

kecamatan. Jumlah sambungan yang ada telah mencapai 7.256 buah

sambungan telepon yang dihubungkan ke pusat-pusat pemukiman,

perdagangan, kawasan-kawasan industri serta tempat-tempat pariwisata.

Realisasi produksi kegiatan PT. Pos Indonesia pada tahun 2008

mencapai 710.547 pucuk baik surat, paket dan wesel. Untuk kegiatan

transaksi mencapai 97.720 transaksi baik berupa tabungan maupun

pembayaran pensiunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.38

Realisasi Produksi Kegiatan PT. Pos IndonesiaCabang Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008

No. Tahun Pucuk Transaksi

1 2005 549.555 119.398

2 2006 591.297 95.627

3 2007 650.922 96.673

4 2008* 710.547 97.720

Sumber : BPS Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara


2.5.5 Pengairan/Keirigasian

Penanganan kegiatan pengairan/keirigasian diarahkan dalam

rangka mengembangkan infrastuktur irigasi yang mendukung

pengembangan agribisnis yang difokuskan kepada Pemeliharaan,

Perbaikan, Rehabilitasi serta Peningkatan. Perbaikan prasarana pengairan

berupa jaringan irigasi dan persungaian yang telah ditangani sepanjang

Tahun 2004 - 2008 dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut :

Tabel 2.39

Perkembangan Irigasi yang Tertanganidi Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. Jenis IrigasiJumlah

Prasarana Keseluruhan

Tahun

2004 2005 2006 2007 2008*)

1 Irigasi Teknis 4 1 - 1 1 1

2 Irigasi Semi Teknis 15 9 6 8 2 5

3 Irigasi Sederhana 41 19 10 9 - 8

4 Irigasi Pedesaan 585 67 43 28 53 60

5 Irigasi Tadah Hujan 107 - - - - -

Jumlah 852 96 59 46 56 74Sumber : Dinas PU Kabupaten SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara

Penyediaan air irigasi mengalami penurunan sebagai akibat

rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sehingga

banyak jaringan irigasi dalam kondisi rusak, terutama sangat dirasakan

pada daerah-daerah penghasil beras. Infrastruktur pengendalian daya

rusak air terutama untuk pengendalian banjir juga masih belum memadai

akibatnya di beberapa wilayah, bencana banjir menghambat kegiatan

ekonomi dan menimbulkan kerusakan baik di permukiman maupun di

lokasi kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun mengenai gambaran

dampak pembangunan prasarana irigasi terhadap perkembangan areal

yang terairi dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut :


Tabel 2.40

Dampak Pembangunan Prasarana Irigasi Terhadap Perkembangan Areal yang Terairi di Kabupaten Sumedang

Tahun 2004-2008

No Jenis IrigasiArea yang Terairi

2004 2005 2006 2007 2008*)

1 Irigasi Teknis 791 - - 304 3602 Irigasi Semi

Teknis1.920 1.219 1.167 1.467 1.741

3 Irigasi Sederhana 672 926 - - -4 Irigasi Pedesaan 7.650 2.374 2.196 2.644 3.1395 Irigasi Tadah

Hujan- - - -

Jumlah 11.033 4.519 3.363 4.415 5.240Sumber : Dinas PU Kabupaten SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara

2.5.6 Drainase

Sistem drainase merupakan sistem pengaliran air hujan yang terdiri

dari dua macam sistem, yakni sistem drainase melaiui sungai-sungai atau

saluran sekunder disebut juga sistem drainase makro serta sistem yang

melalui saluran-saluran lingkungan disebut sistem drainase mikro.

Kabupaten Sumedang pada umumnya menggunakan sistem

drainase alami atau makro. Hal ini terjadi karena wilayah ini dialiri

beberapa sungai dan anak sungai yang termasuk ke dalam Daerah Aliran

Sungai (DAS) Citarik, DAS Cipeles, DAS Cipunagara, DAS Cipelang, DAS

Cimanuk Hilir dan DAS Cilutung.

Untuk sistem drainase mikro di Kabupaten Sumedang, pada

umumnya mengikuti kemiringan tanah, sehingga memudahkan pengaliran

aliran air hujan sampai ke badan air penerima. Sistem ini dipergunakan

untuk kawasan perkotaan seperti di Kota Sumedang, Cimalaka,

Tanjungsari, Jatinangor, Wado dan beberapa ibukota Kecamatan lainnya.

Saluran drainase ini akan mengikuti pola jaringan jalan yang ada dan

berakhir di sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3 di

bawah ini.


Gambar 2.3

Rencana Jaringan Drainase

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang, 2002-2012

2.5.7 Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam

pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti minum/memasak, mandi,

mencuci dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih

tersebut, penduduk Kabupaten Sumedang saat ini dilayani beberapa

sumber air bersih seperti PAM, sumur gali dan sumur pompa.

Gambar 2.4

Rencana Sistem Penyedian Air Minum

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang, 2002-2012


Produksi air bersih pada tahun 2007 sebesar 7.401.039 m3,

sedangkan terjual sebesar 5.212.643 m3. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 2.41 di bawah ini.

Tabel 2.41

Produksi Air Bersih dan Terjual di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. Tahun Produksi (M3)

Terjual (M3)

1 2004 6.232.454 4.905.489

2 2005 6.168.741 4.389.595

3 2006 6.506.117 5.154.375

4 2007 7.401.039 5.212.643

5 2008*) 7.786.672 5.484.250Sumber : BPS Kab. SumedangKeteranga : *) = Angka Sementara

2.5.8 Air Limbah

Jenis limbah yang terdapat di Kabupaten Sumedang dapat

dibedakan menjadi dua macam yaitu limbah domestik dan limbah non

domestik. Limbah domestik merupakan limbah hasil buangan rumah

tangga dari kegiatan mandi, cuci dan kakus. Sedangkan limbah non

domestik merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan non rumah

tangga seperti limbah cair buangan pabrik/industri, limbah penggilingan

padi, limbah ternak dan sebagainya.

Sistem pembuangan limbah domestik di wilayah Kabupaten

Sumedang selain menggunakan jamban keluarga berupa septic

tank/cubluk juga dimanfaatkan pula sungai dan Kolam dan pembuangan

langsung ke saluran drainase yang ada. Hal ini umumnya terdapat di

wilayah kota dan di sekitar jalur jalan utama yang terdapat saluran

drainase. Untuk lebih jelasnya mengenai jaringan air limbah dapat dilihat

pada gambar dibawah ini.


Gambar 2.5

Rencana Pengelolaan Air Limbah

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang, 2002–2012

Persentase keluarga yang memiliki sarana pembuangan air limbah

domestik yang memenuhi syarat kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.42

Tabel 2.42

Persentase Keluarga yang Memiliki Sarana Pembuangan Air Limbah Domestik yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Tahun 2004 – 2008

No. Jenis SaranaPersentase Sarana yang Memenuhi Syarat Kesehatan

2004 2005 2006 2007 2008

1 Jamban Keluarga 59,59 63,02 61,80 64,37 67,50

2 SPAL 40,60 41,070 39,40 39,77 40,00

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab. Sumedang 2004-2008

2.5.9 Energi

Banyaknya daya tersambung di Kabupaten Sumedang tahun 2008

sebesar 323.509,19 kVA yang dirinci menurut sektor pelanggan yaitu

sektor rumah tangga sebesar 11.393,94 kVA, sekor bisnis sebesar

174.242,55 kVA, sektor publik sebesar 2.520,76 kVA, sektor industri

sebesar 126.491,39 kVA dan sektor sosial sebesar 8.860,55 kVA. Untuk



Tabel 2.43

Banyaknya Daya Tersambung Menurut Sektor Pelanggan (kVA)di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008

No. TahunSektor Pelanggan

Rumah Tangga

Bisnis Publik Industri Sosial

1 2005 120.139,00 9.764,00 1.931,00 4.637,00 4.080,00

2 2006 10.228,70 162.486,30 2.400,00 125.818,65 8.182,15

3 2007 10.811,32 168.364,42 2.460,38 126.155,02 8.521,35

4 2008* 11.393,94 174.242,55 2.520,76 126.491,39 8.860,55Sumber : BPS Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara

Pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan

aktivitas perekonomian serta menciptakan keamanan dan kenyamanan

lingkungan antara lain melalui pemasangan jaringan listrik untuk

penerangan jalan umum dan listrik masyarkat (LISMAS) pedesaan.

Pemasangan jaringan listrik lebih diprioritaskan pada penerangan jalan

umum (PJU) di titik-titik rawan yang pada tahun 2006 berjumlah 315 titik

PJU. Untuk pemasangan listrik masyarakat (LISMAS) pedesaan terpasang

di 10 desa pada tahun 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 2.44

Pelayanan Jaringan Listrik di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. Tahun PJU (Titik) LisMas (Desa)

1 2004 23 102 2005 87 163 2006 315 104 2007 20 85 2008* 100 9

Sumber :Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara


2.6 Kondisi Pemerintahan Umum

2.6.1 Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan yang berkaitan dengan pengaturan kependudukan yaitu

NIK, KK, KTP serta pelayanan yang berhubungan dengan catatan sipil

seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta penyerahan

anak dan akta lainnya. Jumlah cakupan layanan pendaftaran penduduk

dan catatan sipil tahun 2006 terdiri dari NIK berjumlah 67.258 buah, KK

berjumlah 87.257 buah, KTP berjumlah 286.753 buah dan akta-akta

pencatatan sipil berjumlah 38.378 akta pencatatn sipil. Untuk lebih


Tabel 2.45

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Sumedang Tahun 2006 - 2008

NoJenis

Pelayanan2006 2007 2008*)

Gratis Bayar Jumlah Gratis Bayar Jumlah Gratis Bayar Jumlah1 Nomor Induk

Kependudukan (NIK)

67.258 - 67.258 1.078.755 - 1.078.755 79.868 - 79.868

2 Kartu Keluarga (KK)

85.300 1.957 87.257 64.902 6.121 70.840 64.252 7.269 71.521

3 Kartu Tanda Penduduk (KTP)

281.766 4.987 286.753 202.904 5.429 208.333 200.875 9.350 210.225

4 Akta-akta Pencatatan Sipil

35.762 2.616 38.378 21.810 3.905 25.715 21.592 4637 26.229

Sumber : Disduk, KB dan Casip Kab. Sumedang, 2006-2008Keterangan : *) = Angka Sementara

2.6.2 Perijinan

Sejak Juni 2007 dilaksakanlah kegiatan unit PPTSP (Pelayanan

Perijinan Terpadu Satu Pintu) sebagai salah satu bentuk kepedulian

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap penyederhanaan

pelayanan perijinan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang

diberikan menjadi jauh lebih cepat, tepat dan mudah. Adapun perijinan

yang dikeluarkan oleh unit PPTS diantaranya IPPT (Ijin Peruntukan

Penggunaan Tanah), IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), IUJK (Ijin Usah

Jasa Konstruksi), Ijin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisataan,


Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Ijin Gangguan (Ho), Ijin

Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Tanah, Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Izin

Trayek.

2.6.3 Aparatur Pemerintahan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Struktural lingkup Pemda di Kabupaten

Sumedang tahun 2007 sebanyak 3.242 orang, golongan IV sebanyak 135

orang, golongan III sebanyak 1.757 orang, golongan II sebanyak 1.236

orang dan golongan I sebanyak 114 orang. Untuk lebih jelasnya dapat


Tabel 2.46

Jumlah PNS Struktural Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007

No. Dinas/InstansiGolongan

JumlahIV III II I

1 Sekretariat Daerah 13 125 46 1 1852 Sekretariat DPRD 5 18 15 1 393 Dinas Pendidikan 13 440 646 69 1.1684 Dinas Kesehatan 8 138 120 2 268

5Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan 4 117 26 0 147

6 Dinas Peternakan dan Perikanan 4 50 22 0 767 Dinas Pajak 3 31 10 1 458 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5 23 13 1 429 Dinas PU 6 150 103 25 284

10 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 26 11 0 43

11 Dinas Perindustrian, perdagangan dan Investasi 5 47 15 4 71

12 Dinas Kehutanan, Sumberdaya Mineral dan Energi 5 80 22 1 108

13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 50 11 0 6614 Dinas Perhubungan dan Telematika 5 37 32 1 7515 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 6 46 4 0 56

16Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil 6 46 12 1 65

17 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 4 31 14 1 50

18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 40 7 0 53

19 Badan Keuangan Daerah 3 42 12 0 5720 Badan Kesatuan Bangsa 5 16 3 0 24



JumlahIV III II I

21 Badan Lingkungan Hidup 4 39 19 3 6522 Inspektorat Kabupaten 5 17 3 0 25

23Kantor Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 1 15 2 0 18

24 Kantor Pemuda dan Olahraga 3 19 5 0 2725 Kantor Komunikasi dan Informasi 1 34 8 0 4326 Kantor Satuan Pamong Praja 0 11 11 0 2227 RSUD 2 58 42 3 10528 Akademi Keperawatan 2 11 2 0 15

Jumlah 135 1.757 1.236 114 3.242Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2007

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Fungsional lingkup Pemda di

Kabupaten Sumedang tahun 2007 sebanyak 17.990 orang, golongan IV

sebanyak 4.340 orang, golongan III sebanyak 4.021 orang, golongan II

sebanyak 649 orang dan golongan I sebanyak 8.980 orang. Untuk lebih


Tabel 2.47

Jumlah PNS Fungsional Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007


JumlahIV III II I

1 Sekretariat Daerah 0 3 0 3 62 Dinas Pendidikan 4.286 3.243 382 7.911 15.8223 Dinas Kesehatan 5 333 139 447 924

4Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan 0 2 0 2 4

5 Dinas PU 0 1 0 1 2

6Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 2 0 2 4

7Dinas Kehutanan, Sumberdaya Mineral dan Energi 0 2 0 2 4

8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 19 0 19 389 Dinas Perhubungan dan Telematika 0 3 1 4 8

10Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil 0 99 1 100 200

11Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 0 1 0 1 2

12 Inspektorat Kabupaten 1 14 0 15 30

13Kantor Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 20 137 34 191 382

14 RSUD 28 148 92 268 53615 Akademi Keperawatan 0 14 0 14 28

Jumlah 4.340 4.021 649 8.980 17.990Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2007


Jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemda di Kecamatan dan

Kelurahan Kabupaten Sumedang tahun 2007 sebanyak 516 orang,

golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 376 orang,

golongan II sebanyak 143 orang dan golongan I sebanyak 7 orang. Untuk


Tabel 2.48

Jumlah PNS lingkup Pemerintah Daerahdi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumedang

No. KecamatanGolongan

JumlahIV III II I

1 Jatinangor 1 18 3 0 222 Cimanggung 1 17 7 1 263 Tanjungsari 0 19 7 0 264 Sukasari 0 20 4 0 245 Pamulihan 0 16 9 0 256 Rancakalong 1 18 6 0 257 Sumedang Selatan 0 15 4 0 198 Sumedang Utara 1 21 5 0 279 Ganeas 0 14 2 0 1610 Situraja 0 15 5 0 2011 Cisitu 0 13 7 1 2112 Darmaraja 0 11 7 0 1813 Cibugel 0 12 2 0 1414 Wado 0 15 5 3 2315 Jatinunggal 0 13 2 0 1516 Jatigede 0 11 3 0 1417 Tomo 0 12 5 1 1818 Ujungjaya 0 13 5 0 1819 Paseh 0 15 4 1 2020 Conggeang 0 12 12 0 2421 Cimalaka 0 16 0 0 1622 Cisarua 0 14 4 0 1823 Tanjungkerta 0 14 8 0 2224 Tanjungmedar 0 10 4 0 1425 Buahdua 0 13 6 0 1926 Surian 0 9 3 0 1227 Kelurahan 0 52 14 0 66

Jumlah 4 376 143 7 516Sumber: BPS Kab. Sumedang

Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang sebanyak 279

desa/Kelurahan yang tersebar di 26 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya



Tabel 2.49

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008

No. Kecamatan Desa Kelurahan

1 Jatinangor 12

2 Cimanggung 11

3 Tanjungsari 12

4 Sukasari 7

5 Rancakalong 10

6 Pamulihan 11

7 Sumedang Selatan 10 4

8 Sumedang Utara 10 3

9 Ganeas 7

10 Situraja 14

11 Cisitu 10

12 Darmaraja 16

13 Cibugel 7

14 Wado 11

15 Jatinunggal 9

16 Jatigede 12

17 Tomo 9

18 Ujungjaya 9

19 Conggeang 12

20 Paseh 10

21 Cimalaka 14

22 Cisarua 7

23 Tanjungkerta 11

24 Tanjungmedar 9

25 Buahdua 14

26 Surian 8

Jumlah 272 7Sumber: Setda Kab. Sumedang, 2008

2.7 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan

fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan

pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu

strategis pembangunan daerah:


1. Kualitas pelayanan umum pemerintahan masih dirasakan kurang

memuaskan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumedang,

seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan perizinan yang

bertumpu pada perilaku aparatur dan dukungan sarana.

2. Kompetensi dan daya saing penduduk usia produktif/angkatan kerja di

Kabupaten Sumedang masih dirasakan kurang memenuhi harapan

dunia usaha, sehingga peluang kerja dan peluang usaha kurang

termanfaatkan secara optimal. Hal ini sangat berkaitan dengan

kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

3. Pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat mengakibatkan sektor riil

kurang mampu berkembang dan memberikan pendapatan secara

merata kepada segenap masyarakat. Hal ini menyebabkan masih

terdapatnya masyarakat Kabupaten Sumedang berada di bawah garis

kemiskinan.

4. Kondisi lingkungan hidup yang cenderung semakin memprihatinkan

sebagai akibat eksploitasi dan perilaku manusia yang tidak terkendali.

Hal ini terjadi karena tidak terintegrasinya aktivitas perlindungan fungsi

lingkungan hidup dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk

kepentingan ekonomi.

5. Terjadinya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah yang masih

sangat dirasakan, terutama antara daerah perkotaan dengan

perdesaan, demikian pula antar wilayah kecamatan. Ketimpangan

terjadi dalam hal pemenuhan layanan infrastruktur dan aktifitas

ekonomi.


Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan

pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang antara lain : peningkatan

kualitas pelayanan publik, peningkatan sumberdaya manusia (SDM),

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan kondisi lingkungan

hidup, dan pemerataan wilayah pembangunan. Hal tersebut merupakan

tantangan yang harus dihadapi bagi kepemimpinan Kepala Daerah

Kabupaten Sumedang terpilih periode 2008-2013 dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang

akan dihadapi pada lima tahun kedepan, maka harus disusun sebuah

agenda dan prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten

Sumedang, agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan

terkendali. Dengan demikian, visi dan misi Kepala Daerah terpilih harus

mengakomodir hal tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sumedang 2009-2013, yang akan dijadikan pedoman bagi

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana

Strategis (Renstra) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan

di Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu tahun 2009 - 2013.

3.1. Visi Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi

dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal

dasar yang dimiliki dan berbagai masukan dari berbagai pihak pada saat

proses penyusunan RPJPD, maka visi pembangunan Kabupaten

BAB III

VISI DAN MISI

B A B


Sumedang Tahun 2005-2025 adalah ”KABUPATEN SUMEDANG

SEJAHTERA, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025”. Visi

tersebut dapat diringkas menjadi ”SUMEDANG SEHATI”, yang diartikan

sebagai kabupaten yang makin kokoh dan berdaya juang tinggi dalam

membangun daerahnya dengan dilandasi orientasi masyarakat berupa:

1. Perilaku yang berpegang pada prinsip sauyunan, sareundeuk saigel,

sabobot sapihanean. Maknanya adalah dalam lingkungan kehidupan

berpemerintahan dan bermasyarakat, senantiasa mengedepankan

kepuasan dalam layanan pemerintahan dan pembangunan diberbagai

bidang melalui pola kemitraan, permusyawarahan, transparansi, saling

percaya serta senantiasa proporsional dalam mendistribusikan hak dan

kewajiban diantara stakeholders pemerintahan guna mewujudkan

kemajuan pembangunan daerah yang dikehendaki masyarakat daerah.

2. Masyarakat yang telah mengedepankan nilai-nilai kesetiakawanan

sosial dalam mengelola permasalahan dan kebutuhan masyarakat

daerah.

3. Masyarakat yang makin kokoh dalam mewujudkan tanggungjawab

untuk meredistribusikan kemakmuran daerah, antara kelompok

ekonomi lemah (kaum dhuafa) atau miskin secara materi namun

potensial untuk menopang kemajuan kelompok ekonomi kuat (kaum

agnia) yang terus menunjukkan kesetiakawanan sosio-ekonominya

untuk mengarahkan kaum ekonomi lemah menjadi produktif.

4. Meningkatnya pelayanan publik.

Kabupaten Sumedang yang sejahtera ditandai dengan kondisi

kehidupan masyarakat Sumedang yang memenuhi standar kelayakan

dalam pemenuhan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan dan

bermatapencaharian layak serta jaminan keamanan dengan senantiasa

mempertimbangkan kelestarian daya dukung lingkungan yang

berkelanjutan.


Kondisi ideal di bidang pendidikan ditunjukkan dari:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan formal masyarakat yang dilihat dari

target pendidikan dasar telah tuntas dan memasuki tahapan

pendidikan menengah.

2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah yang

berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat yang makin

mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

3. Meningkatnya penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan dan

teknologi serta mampu mengimplementasikan dalam perikehidupan

masyarakat daerah yang makin produktif.

4. Terwujudnya pendidikan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk

memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi ideal di bidang kesehatan ditunjukkan dari:

1. Terciptanya kondisi lingkungan sehat sesuai standar kesehatan

kehidupan individu, keluarga dan masyarakat dengan

mempertimbangkan kearifan lokal dan sosial.

2. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan tidak

memilahkan lokasi perdesaan dan perkotaan.

3. Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang

berkeadilan dan berdaya saing.

4. Terwujudnya stabilitas kehidupan sosial yang mendukung terciptanya

perikehidupan masyarakat daerah yang tercermin dalam perilaku silih

asah, silih asih dan silih asuh.

5. Terwujudnya keluarga sebagai basis persemaian nilai-nilai budaya,

pendidikan dan kesehatan.

Kondisi ideal di bidang mata pencaharian layak dan

berkesinambungan ditunjukkan dari:

1. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan

sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan

berdaya saing serta keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah

baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan.


2. Makin kokohnya perekonomian daerah yang berdaya saing secara

regional, nasional dan internasional, berbasis pada upaya

mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif

dalam mendayagunakan potensi agribisnis, pariwisata dan industri.

3. Meningkatnya akses yang lebih berkeadilan terhadap sumberdaya

ekonomi bagi seluruh masyarakat Sumedang.

4. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Sumedang

dengan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat.

5. Meningkatnya perlindungan dan regulasi pemerintah terhadap pelaku

sosio ekonomi daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif.

6. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang ditopang

oleh makin produktifnya pendayagunaan potensi agribisnis, pariwisata

dan industri daerah.

7. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik

Regional Bruto yang berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

8. Meningkatnya pendayagunaan dan pemanfaatan potensi agribisnis,

pariwisata dan industri daerah yang selaras dengan kearifan sosial.

9. Meningkatnya ketersediaan dan kontribusi infrastruktur perekonomian

daerah serta infrastruktur transportasi, energi, komunikasi,

sumberdaya air yang handal dan sejalan dengan kebutuhan

pembangunan skala regional dan nasional.

10.Meningkatnya partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat

dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang

memadai.

11.Terwujudnya pembangunan pemeliharaan infrastruktur yang sejalan

dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup.

12.Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi dan

berkelanjutan antara kawasan lindung dan budidaya serta antara

kawasan perkotaan dan perdesaan.


13.Meningkatnya penyediaan lapangan pekerjaan dan pendayagunaan

tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing secara

berkesinambungan berbasis pada keunggulan potensi daerah guna

mendukung pembangunan.

Kabupaten Sumedang yang agamis ditandai dengan kondisi lingkungan

kehidupan sosial yang makin dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan masyarakat yang

diakui dalam sistem keagamaan nasional, kondisi ideal kehidupan agamis

ditunjukkan dari:

1. Meningkatnya jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman

dan bertakwa dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat

yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah.

2. Menguatnya kemitraan dan tanggungjawab dalam pembangunan

pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan di

daerah.

3. Menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparatur pemerintah

serta memperkokoh silaturahmi antar dan inter umat beragama untuk

menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kabupaten Sumedang yang demokratis ditandai dengan kondisi

lingkungan kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat yang makin

dijiwai oleh supremasi dan kesadaran hukum, tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan baik, partisipasi masyarakat berlandaskan

kesetaraan gender yang makin dewasa dalam proses penetapan dan

penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta

pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa dan kearifan lokal masyarakat.

Kondisi ideal kehidupan demokratis ditunjukkan dari:

1. Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintahan Daerah dan

penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang

proporsional.


2. Meningkatnya aksesibilitas, transparansi, pengawasan masyarakat

dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.

3. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin

efisien dan efektif serta peningkatan pelayanan prima pada setiap unit

kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Meningkatnya profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam

kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap.

5. Terwujudnya kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif.

6. Terselenggaranya otonomi desa yang makin efektif.

7. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.

3.2. Misi Daerah

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten

Sumedang 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi

pembangunan sebagai berikut:

1. Misi Pertama, Mewujudkan Masyarakat Madani yang

Berpendidikan, Berbudaya dan Berpola Hidup Sehat, adalah

membangun masyarakat Sumedang yang berbudaya mulia dan mandiri

yang memiliki akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas,

dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan mendorong

kesetaraan gender, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang

didasari ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing,

mengutamakan pola hidup sehat sejahtera secara jasmani, rohani dan

sosial, sehingga berada dalam kondisi stabil yang mendukung

terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi kearifan lokal,

kesalehan sosial dengan mencerminkan pola perilaku silih asah, silih

asih, silih asuh, akhirnya tercipta keluarga yang dapat menjadi tempat

persemaian nilai budaya, pendidikan dan kesehatan.

2. Misi Kedua, Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh

dan Berkelanjutan yang Berbasis pada Agribisnis, Pariwisata

dan Industri, adalah mengembangkan dan memperkuat keterkaitan


antar sektor perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional

dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan

keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam

mendayagunakan potensi sosio ekonomi lokal terutama dalam

agribisnis, pariwisata dan industri yang mengindahkan kearifan budaya

lokal dan kesinambungan lingkungan hidup. Perkembangan ekonomi

daerah didukung oleh kerjasama antara domain kepemerintahan dalam

penyediaan infrastruktur yang memadai, pemeliharaan pembangunan

infrastruktur yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan ruang

yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta antara

kawasan perkotaan dan perdesaan, penciptaan dan pendayagunaan

tenaga kerja yang berkualitas dan berdayasaing serta perlindungan

regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah guna

mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Misi Ketiga, Mewujudkan Masyarakat Daerah yang Berakhlak

Mulia, yang Berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Makin Toleran Sesuai

dengan Falsafah Pancasila, adalah meningkatnya jatidiri dan

karakter masyarakat yang makin beriman dalam keragaman keyakinan

beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh

pemerintah, memperkuat kemitraan dan tanggung jawab dalam

pembangunan pendidikan keagamaan dan sarana prasarana

keagamaan di daerah, menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan

aparatur pemerintah serta memperkokoh silaturahmi antar umat

beragama dan intern umat beragama untuk menguatkan pengamalan

agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

4. Misi Keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik, adalah mewujudkan penyelenggaraan akuntabilitas

Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta


tugas pembantuan yang proporsional, meningkatkan aksesibilitas,

transparansi, pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan

Pemerintah Daerah, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan

masyarakat yang makin efisien dan efektif dan peningkatan pelayanan

prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah,

meningkatkan profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam

kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap, mewujudkan

kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif,

menyelenggarakan otonomi desa yang makin efektif, serta

mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.

5. Misi Kelima, Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis dalam

Kesetaraan Gender Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi

Manusia, adalah mewujudkan penyelenggaraan kelembagaan

demokrasi daerah, baik pada suprastruktur maupun infrastruktur politik

serta meningkatkan budaya hukum dan HAM, meningkatkan peran dan

partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, mewujudkan

kemitraan dengan media dalam bentuk penyampaian kepentingan

masyarakat daerah serta meningkatkan penegakan hukum secara adil

dalam kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia.

3.3. Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2008-2013

Berdasarkan Gambaran umum, isu-isu strategis dan kondisi yang

dihadapai Sumedang saat ini, serta memperhatikan Visi Daerah tersebut

maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

“PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT SEBAGAI AKSELERASI PENCAPAIAN VISI

SUMEDANG 2005-2025”


Adapun penjelasan visi jangka menengah Pemerintah Kabupaten

Sumedang 2009-2013 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah suatu kondisi peningkatan

kualitas berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik baik secara

administratif maupun non administratif yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah bagi seluruh warga masyarakat Sumedang yang

lebih memuaskan, berkeadilan, murah, terjangkau dan tepat waktu

sesuai dengan kebutuhan guna mendukung terwujudnya

kesejahteraan masyarakat.

2. Kesejahteraan Masyarakat adalah terwujudnya suatu kondisi

kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar

dibidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kehidupan yang

layak bagi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

infrastruktur daerah dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah

dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

3. Akselerasi Pencapaian Visi Sumedang 2005-2025 adalah

merupakan percepatan terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang

yang Sejahtera, Agamis dan Demokratis (Sumedang Sehati) pada

tahun 2025 yang direalisasikan melalui tahapan dan skala prioritas

pembangunan daerah 5 (lima) tahunan ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sumedang dari tahap 1 sampai dengan tahap ke 4. Akselerasi

pencapaian Visi Sumedang dimaksud dalam Visi ini, fokusnya lebih

diarahkan pada prioritas tahapan RPJMD ke 2 untuk kurun waktu

pelaksanaan tahun 2009-2013 sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam RPJPD 2005-2025, dengan fokus pada 41 prioritas

pembangunan 5 tahun ke 2 sebagai berikut :

1) Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-1 yang

dapat memperkuat capaian RPJMD ke-2.

2) Pengembangan pendidikan jalur non formal.

3) Peningkatan perintisan penerapan wajar dikdas 12 tahun.


4) Peningkatan pemberian dukungan subsidi untuk siswa berprestasi

pada perguruan tinggi .

5) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan berbasis

teknologi.

6) Pengembangan pendidikan kejuruan.

7) Pengembangan lembaga-lembaga Diklat/Balai Latihan Kerja.

8) Pengembangan jalur pendidikan non formal.

9) Pemantapan sumber daya kesehatan yang makin setara dalam

layanan kesehatan daerah perkotaan dan perdesaan .

10) Pemantapan dalam perlindungan kesehatan ibu, remaja dan

anak dalam lingkungan rumah tangga dan sosialnya .

11) Peningkatan mutu kesehatn lingkungan perumahan dan

pemukiman termasuk pengungsian, sanitasi dasar, dan sanitasi

tempat-tempat umum, industri dan tempat-tempat lain yang

dapat mempengaruhi kesehatan.

12) Peningkatan akses masyarakat (”poor and vulnarable”/ miskin dan

rentan terhadap penyakit) terhadap pelayanan kesehatan dasar,

rujukan dan khusus, termasuk kedaruratan medik yang

berkualitas.

13) Peningkatan surveilans (pengamatan) penyakit dan Kejadian Luar

Biasa (KLB) serta Bencana.

14) Pengembangan sistem pelayanan kesehatan.

15) Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan.

16) Pengembangan Tanaman Obat, Obat Tradisional dan Pengobatan

Tradisional.

17) Pengembangan kearifan budaya daerah sebagai landasan moral

dan etika dalam kehidupan masyarakat.

18) Pemeliharaan dan pemantapan penanaman nilai-nilai luhur dalam

proses pendidikan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk

membangun masyarakat madani.


19) Peningkatan advokasi dan sosialisasi untuk mengembangkan

budaya daerah yang inovatif.

20) Pengembangan dan penyelarasan budaya baru hasil akulturasi

untuk mengantisipasi perubahan zaman.

21) Penguatan usaha perekonomian mikro, kecil dan menengah di

daerah.

22) Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang berkualitas

disertai perbaikan dalam distribusi pendapatan antar wilayah.

23) Pemantapan sinergisitas antara Industi Besar dengan Industri

Kecil Menengah (IKM) sehingga tercipta penguatan masing-

masing skala usaha

24) Pemantapan infrastruktur ekonomi dan sosial pada daerah daerah

yang dijadikan sentra pengembangan industri manufaktur dan

perdagangan daerah serta sektor jasa lainnya.

25) Penguatan dalam fasilitasi kelembagaan-kelembagaan keuangan

yang menopang aktivitas usaha mikro dan kecil serta akses

pelaku usaha terhadapnya .

26) Pemantapan dalam pengendalian tata ruang daerah yang makin

sinergi dengan tata ruang regional .

27) Peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi serta perintisan

pembangunan beureum benget dalam rangka menunjang

pembangunan wilayah

28) Penataan moda transportasi daerah untuk menopang

pembangunan antar wilayah .

29) Peningkatan fasilitasi dalam penyediaan sarana energi tepat guna

untuk perdesaan.

30) Penguataan dalam pengelolaan upaya-upaya pelestarian

kekayaan plasma nutfah sumber daya hayati daerah .

31) Peningkatan perintisan penerapan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)


32) Peningkatan fasilitasi keberdayaan organisasi kemasyarakatan

dan lembaga sosial penopang kehidupan masyarakat madani

didaerah.

33) Peningkatan kerjasama antar daerah.

34) Penguatan pelayanan publik dengan berbasis SPM

35) Melanjutkan ketersediaan rencana tata ruang kecamatan dan

kawasan strategis kabupaten, propinsi dan nasional (antara lain

kawasan perguruan tinggi Jatinangor, kawasan waduk Jatigede,

kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol) termasuk

kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi

rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian

pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas

sumber daya manusia.

36) Peningkatan penegasan batas daerah.

37) Pengembangan kemitraan sejajar antara legislatif dengan

eksekutif.

38) Pemantapan reformasi, membangun jatidiri dan kreatifitas

birokrasi daerah melalui penyempurnaaan sistem remunarasi,

sistem karier dan besaran jumlah pegawai .

39) Mempertahankan dan pemantapan ketahanan mental ideologi

Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan,

kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.

40) Pemantapan dalam pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa .

41) Pemantapan konsolidasi dan dukungan fasilitasi pelaksanaan

Pemilu 2009 dan 2014.


Konsep akselerasi sebagaimana tersebut diatas dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 3.1

Konsep Akselerasi

Ke- 41 (empat puluh satu) fokus prioritas pembangunan tersebut

selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 Misi Pemerintah Daerah sebagai

operasionalisasi Visi Pemerintah Daerah. Empat Misi Pemerintah Daerah

dimaksud diharapkan dapat menjadi langkah implementasi yang strategis

untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan pada RPJMD tahap ke -2

Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk kurun waktu 2009-2013.

3.4. Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2009-2013

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka

dirumuskan 4 (empat) misi yang memuat tujuan dan sasaran strategi

pembangunan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih,

sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak

mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan

ketakwaan Kepada Tuhan YME.

VISI SUMEDANG SEHATI

2005-2025

RPJMD KE- 22009-2013

RPJMD KE-3 2014-2018

RPJMD KE-42019-2024

VISI PEMERINTAH DAERAH 2009-2013

4 MISI6 STRATEGI

9 KEBIJAKAN47 SASARAN

41 FOKUS PRIORITAS

PEMBANGUNAN

5 MISI

AKSELERASI

TERCAPAIANNYA SASARAN

RPJMD KE- 12005-2008

OPERASIONALISASI


2. Mewujudkan kualitas menejemen pemerintahan daerah yang semakin

baik.

3. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang

tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara

berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana yang

semakin baik.

Kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi

tersebut adalah sebagai berikut:

Misi-1:

Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang

berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan

keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME

Kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai dalam misi-1 adalah sebagai

berikut:

Kebijakan 1: Menciptakan sumberdaya manusia sumedang yang

memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika, dengan

sasaran:

a) Meningkatkan kualitas pendidikan.

b) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sumedang.

c) Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan

sosial.

d) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama

serta nilai-nilai budaya daerah yang relevan.

Kebijakan 2: Memperbesar penciptaan peluang lapangan kerja serta

menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wirausaha untuk

kebutuhan lokal, dalam dan luar negeri, dengan sasaran:

a) Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan

padat karya.


b) Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standar

kompetensi dan wirausahawan

c) Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat miskin

lainnya

Misi-2:

Mewujudkan kualitas menejemen pemerintahan daerah yang

semakin baik


berikut:

Kebijakan 3: Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis

kompetensi kinerja, serta peningkatan fungsi dan peran kelembagaan

Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran:

a) Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah,

kecamatan, kelurahan dan desa.

b) Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur diberbagai

tingkatan pemerintahan.

c) Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah.

d) Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good

Governance dan Clean Government di semua stakeholders.

Misi-3:

Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang

tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara

berkelanjutan


berikut:

Kebijakan 4: Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah

melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, dengan sasaran:

a) Meningkatnya produksi dan stok beras.


b) Meningkatnya produksi dan stok kedele.

c) Meningkatnya produksi dan stok pangan hewani.

d) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok

lainnya.

e) Meningkatnya pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama

penyakit.

f) Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian.

g) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur

pertanian.

h) Meningkatnya keanekaragaman produk pangan daerah.

Kebijakan 5: Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat

melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, dengan sasaran:

a) Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM).

b) Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha.

c) Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam

menggerakan sektor ekonomi riil.

d) Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah.

e) Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah.

f) Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi

daerah.

g) Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMN dan Pengusaha

Besar.

h) Terbentuknya lembaga keuangan desa.

Misi-4:

Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana

yang semakin baik


berikut:

Kebijakan 6: Meningkatkan manajemen pengelolaan bencana melalui

sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial, dengan sasaran:


a) Meningkatnya kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi

bencana.

b) Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah Sumedang.

c) Meningkatnya penanganan kejadian bencana/wabah dan evakuasi

secara cepat dan tepat.

d) Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam

menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya.

Kebijakan 7: Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di

daerah, dengan sasaran:

a) Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan

Lindung.

b) Meningkatnya penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

c) Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan

lindung.

Kebijakan 8: Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan

Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya

di daerah, dengan sasaran:

a) Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi.

b) Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan.

c) Meningkatnya cakupan layanan air bersih.

d) Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu,

Bendung Jatigede, dan bendung-bendung lapang.

e) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah di Daerah

perkotaan dan kawasan industri.

f) Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan

Kabupaten Sumedang.

g) Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam

penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah.


h) Meningkatnya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan.

i) Meningkatnya sarana dan prasarana ke cipta karyaan.

Kebijakan 9: Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan,

dengan sasaran:

a) Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan

b) Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif

c) Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih

untuk masyarakat

d) Meningkatnya Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air

RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 1

Permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan yang

dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda,

sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas

koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perencanaan yang

dapat memecahkan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Strategi

adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Stratregi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian

program atau implementasinya. Strategi merupakan alat penghubung

antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada

bab ini akan diuraikan Strategi Pembangunan Daerah terdiri dari Analisis

Kondisi Eksternal dan Internal, Kebijakan Pembangunan, Program

Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebijakan

Kewilayahan.

4.1 Analisis Kondisi Eksternal dan Internal

Dalam analisis strategi, dibutuhkan upaya pengenalan terhadap

lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal

digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang

dan belum dapat dipecahkan, sedangkan analisis lingkunan eksternal

adalah upaya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di

luar organisasi.

B A B BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNANDAERAH


4.1.1 Permasalahan

1) Dalam Konteks Pembangunan Daerah

a) Dari sisi Perencanaan;

Aktivitas perencanaan pembangunan daerah masih belum

memberikan arah dan pedoman yang lebih fokus dan optimal,

dikarenakan:

Belum didukung oleh data yang akurat (aktual dan faktual).

Kurangnya kapasitas SDM perencana yang profesional di daerah.

Kurang didukung oleh proyeksi resources (sumber daya) yang

memadai.

b) Dari sisi implementasi;

Masih menghadapi persoalan antara lain :

Masalah dukungan terhadap aspek peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Masalah transparasi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan

kegiatan dalam rangka mencapai hasil kinerja yang diharapkan.

Masalah keswadayaan dan partisipasi masyarakat serta control

masyarakat yang masih lemah (memunculkan budaya baru

ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, kreativitas dan

daya juang yang menurun).

Masalah penciptaan akses lapangan kerja dan akses ekonomi bagi

masyarakat di daerah.

Masalah penyelesaian ketimpangan pembangunan antar wilayah.

2) Dalam Konteks Bidang Pemerintahan dan Tata Ruang

Persoalan yang cukup kompleks terutama dari sisi manajemen pemerintahan

daerah yaitu:

Belum terbangunnya sistem dan mekanisme dalam mewujudkan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Reformasi birokrasi belum berjalan optimal (budaya, profesionalisme,

mentalitas, disiplin dan etika kinerja, pelayanan dan sistem pengembangan

karier, serta system reward and punishment).

Masih lemahnya penegakan hukum (law enfocement).

Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.


Masih belum optimalnya konsistensi implementasi rencana tata ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang daerah.

Terjadinya penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup.

3) Dalam Konteks Bidang Ekonomi

Peningkatan LPE yang tidak berbanding lurus dengan aspek peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Akses dan penciptaan lapangan kerja yang masih terbatas dibandingkan

dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia.

Masih tinginya angka penganguran dan angka kemiskinan daerah.

Daya beli masyarakat yang masih rendah.

Potensi pengembangan sumber daya ekonomi basis yang masih terbatas.

Iklim investasi yang belum kodusif dalam menunjang aktivitas

perekonomian daerah.

Intermediasi perbankan masih terbatas yang berdampak pada aktivitas

ekonomi riil masyarakat.

Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah.

4) Dalam Konteks Bidang Infrastruktur Daerah

Masih rendahnya kualitas penyediaan infrastruktur daerah dalam

mendukung aktifitas pembangunan perekonomian di daerah

Lambatnya penyelesaian sejumlah rencana pembangunan infrastruktur

daerah strategis (Jalan Tol, Bendung Jatigede, RIPP, Jalan Lingkar Selatan,

dsb)

Masih lemahnya, investasi dalam bidang infrastruktur daerah

5) Dari Aspek Bidang Sosial dan Budaya

Masih belum memadainya sebagian sarana prasarana infrastruktur

pendidikan dasar.

Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar

(pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya).

Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran daerah.

Masih tingginya angka penyakit menular dan penyakit degeneratif.

Masih banyaknya penyandang masalah sosial, permasalahan kesejahteraan

sosial lainnya dan narkoba.

Happy budaya daerah yang masih belum mampu menjadikan modal sosial

sebagai daya ungkit pembangunan budaya daerah.


Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral

pelaku pembangunan dan kesetaraan gender.

6) Dari Aspek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

Masih belum mampu menjadi feed back bagi input perbaikan pencapaian

target-target program yang telah ditetapkan.

Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana yang memberikan

dukungan terhadap aktivitas monitoring dan evaluasi yang efektif.

Masih dipahami hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban perlunya

setiap pelaksanaan aktifitas program dan kegiatan pembangunan untuk

dilakukan monitoring dan evaluasi yang output hasilnya tanpa makna.

Masih belum efektifnya Tim Koordinasi monev yang telah dibentuk.

Masih kurang relevannya data dan informasi yang dibutuhkan sehingga

tidak mampu memberikan perbaikan program serta input perencanaan

tahun berikutnya.

4.1.2 Faktor Pendorong

1) Kekuatan

(a) Letak geografis Sumedang yang strategis dalam struktur mobilisasi antar

daerah di Propinsi Jawa Barat pada lintasan Bandung-Cirebon

(b) Mayoritas jumlah penduduk usia produktif 66,06% dari jumlah penduduk

sebanyak 1.091.674 Jiwa dgn rata-rata LPP 1,65 pertahun

(c) Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik

(d) Hubungan kepemerintahan yang harmonis antara eksekutif daerah

dengan DPRD yang mendorong efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di era otonomi

(e) Jumlah aparatur Pemda yang relatif cukup memadai untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat

(f) Peningkatan peran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah.

(g) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan trend positif dari

tahun ke tahun pasca krisis.

(h) Terdapatnya potensi SDA yang mendukung percepatan dinamika

perekonomian daerah.

(i) Adanya keterkaitan peletakan visi daerah dengan potensi lokal yang ada.


2) Peluang

(a) Adanya perdagangan bebas yang menjadi potensi pangsa pasar baru bagi

komoditi unggulan Sumedang.

(b) Rencana pembangunan jalan Tol CISUMDAWU yang menjadi peluang

masuknya investasi di berbagai sektor.

(c) Adanya kawasan pendidikan tinggi Jatinangor sebagai pusat

pengembangan IPTEK bagi pemanfaatan SDA dan peningkatan kapasitas

SDM.

(d) Rencana pembangunan Waduk Jatigede sebagai peluang potensi

pengembangan agribisnis.

(e) Adanya rencana pengembangan Kawasan Metropolitan Bandung.

(f) Adanya rencana pembangunan bandara internasional di Majalengka.

(g) Adanya rencana pembangunan pelabuhan laut internasional Cirebon.

4.1.3 Faktor Penghambat

1) Kelemahan

(a) Belum memadainya produktivitas SDM di Kabupaten Sumedang.

(b) Masih cukup tingginya angka ketergantungan penduduk di Kabupaten

Sumedang (yaitu 51,54 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia

produktif harus menanggung 51,54 orang usia non produktif).

(c) Masih cukup banyak penduduk yang berada pada kelompok miskin.

(d) Kondisi infrastruktur pembangunan masih kurang memadai dalam

memberikan daya dukung aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada

masyarakat.

(e) Belum tersedianya Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang

berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

(f) Pemahaman praktek tata pemerintahan yang belum merata oleh

stakeholders daerah (dunia usaha-masyarakat) dalam pengelolaan

pemerintahan.

(g) Menurunnya daya dukung SDA dan kualitas lingkungan.

(h) Ketimpangan dalam pengembangan wilayah antara kawasan barat dan

timur di Kabupaten Sumedang.


2) Ancaman

(a) Membanjirnya berbagai produk dari daerah-daerah lain dan luar negeri

yang berdampak pada menurunnya daya saing komoditas unggulan lokal,

khususnya pada produk-produk pertanian dan barang konsumtif lainnya.

(b) Tidak dibatasinya kran impor komoditas pertanian disertai pemberian

subsidi nasional terhadap faktor-faktor produksi pertanian yang

berdampak pada melemahnya fokus pengembangan agribisnis.

(c) Dampak globalisasi dari sisi negatif akan memperlemah struktur

kebudayaan daerah ke arah nilai-nilai di luar adat-istiadat lokal.

(d) Belum mantapnya persepsi regulasi terhadap substansi kebijakan otonomi

daerah antara pusat dan daerah.

(e) Belum adanya kerjasama antar daerah yang berorientasi pada

kepentingan bersama dalam meningkatkan hubungan dalam mencari

berbagai solusi terhadap permasalahan bersama, terutama di daerah

sekitar perbatasan

4.2 Kebijakan Pembangunan

Dari berbagai kondisi lingkungan eksternal dan internal tersebut, maka

dirumuskanlah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang

dalam periode 2009-2013 yang memuat 6 strategi, 9 kebijakan dan 47 sasaran

(common goals). Kebijakan Pembangunan ini merupakan langkah-langkah

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai

dasar perumusan program berdasarkan fungsi/bidang/sub-bidang/sub-sub-

bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keterkaitan

Visi, Misi, Kebijakan, Sasaran dengan Fungsi, Bidang dan Program Urusan

Pemerintahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 dapat dilihat pada matrik

Dibawah ini.


Matrik Keterkaitan Misi, Kebijakan, Sasaran dengan Fungsi, Bidang dan Program Urusan PemerintahanRPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013

No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD

Utama Penunjang Pendukung1. “Mewujudkan

kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME”

Kebijakan 1:

Menciptakan sumberdaya manusia sumedang yang memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika

(a) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Sumedang

Pendidikan

Pelayanan Umum

Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Perencanaan Pembangunan

1.2.

3.4.5.

6.

7.

1.

1.

Pendidikan Anak Usia DiniWajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan TahunPendidikan MenengahPendidikan Non FormalPeningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KependidikanPengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanManajemen Pelayanan PendidikanPeningkatan Peran Serta Kepemudaan

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Dinas Pendidikan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Badan LH, Dinas Kesehatan, Dinas PU

Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kecamatan

(b) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sumedang

Kesehatan Kesehatan 1.

2.3.

4.

5.

6.

7.

8.

Obat dan Perbekalan KesehatanUpaya Kesehatan MasyarakatPengawasan Obat dan MakananPengembangan Obat Asli IndonesiaPromosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakatPengembangan Lingkungan SehatPencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularStandarisasi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Bagian Adm. Pembangunan, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Badan LH, Dinas PU, Disperindag

Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Dinas Pendapatan, Kecamatan



Utama Penunjang Pendukung

Pendidikan

Pelayanan Umum

Pemuda dan Olahraga


9.

10.

11.12.13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

1.

Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinPengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannyaPerbaikan gizi masyarakatSumber Daya KesehatanKemitraan peningkatan pelayanan kesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan anak balitaPeningkatan pelayanan kesehatan lansiaPengawasan dan pengendalian kesehatan makananPeningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anakPengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mataPemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mataPencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit umum Daerah




Utama Penunjang Pendukung(c) Meningkatnya

aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial

Perlindungan Sosial

Sosial

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.

2.

3.

4.

5.

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaPembinaan para penyandang cacat dan traumaPembinaan panti asuhan/panti jompoPembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SosialKeluarga BerencanaKesehatan Reproduksi RemajaPelayanan kontrasepsiPembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiriPromosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakatPengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRRPeningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDSPengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anakPenyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluargaPengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Satuan Polisi Praja, Badan Kesatuan Bangsa, Dinas PU, Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika

Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Kecamatan



Utama Penunjang PendukungPerlindungan SosialKetertiban dan KetentramanPendidikanPelayanan Umum

Kependudukan dan Catatan SipilKesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemuda dan OlahragaPerencanaan Pembangunan

1.

1.

1.

1.

Penataan Administrasi KependudukanPeningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahragaPerencanaan Pembangunan Sosial Budaya

BAPPEDA

(d) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai-nilai budaya daerah yang relevan

Pariwisata dan Budaya

Pendidikan

Ketertiban dan Ketentraman

Pelayanan Umum

Budaya

Pemuda dan Olahraga

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


1.2.3.

4.

1.

1.

2.

1.

Pengembangan Nilai BudayaPengelolaan Kekayaan BudayaPengelolaan Keragaman BudayaPengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budayaPembinaan dan Pemasyarakatan OlahragaPemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminalPemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamananPerencanaan Pembangunan Sosial Budaya


Kantor Satpol PP

Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika, Bagian Sosial, Badan Kesatuan Bangsa

Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bagian Organisasi, Bag. Hukum, Kecamatan

Kebijakan 2:

Memperbesar penciptaan peluang lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wirausaha untuk kebutuhan lokal, dalam dan luar negeri

(a) Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya

Ekonomi Penanaman Modal

Tenaga Kerja

Kehutanan

1.

2.

1.

2.

Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiPenyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerahPembinaan anak terlantar

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanDinas Sosial dan Tenaga KerjaDinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Dinas PU, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Holtikultura, Dinas Perternakan & Perikanan, Dinas Pertambangan Energi & Pertanahan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga

Kecamatan, Bag. Hukum, Bag. Tapem (Setda), Bag. Ekonomi, Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizinan, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil



Utama Penunjang PendukungEkonomi

Pelayanan Umum

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


1.

1.2.

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kerjasama PembangunanPerencanaan Pembangunan Ekonomi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

(b) Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan wirausahawan

Ekonomi

Pendidikan

Pelayanan Umum

Tenaga Kerja


Perlindungan Sosial

Pemuda dan Olahraga


1.

1.

1.

1.

2.

1.

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaPerlindungan Pengembangan Lembaga KetenagakerjaanPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaPeningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup PemudaPeningkatan Peran serta KepemudaanPengembangan Kebijakan dan Manajemen OlahragaKerjasama Pembangunan


Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Sosial dan Tenaga Kerja


Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum

Bappeda, Kecamatan

(c) Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh, masyarakat miskin lainnya

Ekonomi Pertanian 1.

2.

Peningkatan Kesejahteraan PetaniPeningkatan Ketahanan pangan

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Koperasi, UMKM, Dishut & Perkebunan, Disperindag, Bag. Ekonomi,

Bappeda, Kecamatan



Utama Penunjang PendukungPerlindungan Sosial

Ekonomi

Sosial

Pelayanan Umum

Sosial

Kependudukan dan Catatan Sipil

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tenaga Kerja

Transmigrasi


1.

1.

1.

1.

1.

2.3.1.

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaPenataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Pelayanan Kontrasepsi

Peningkatan Kesempatan KerjaPengembangan Wilayah TransmigrasiTransmigrasi LokalTransmigrasi RegionalKerjasama Pembangunan


Dinas Kependudukan dan Catatan SipilBadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanDinas Sosial dan Na KerDinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Bag. Sosial, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2. “Mewujudkan kualitas manejemen pemerintahan daerah yang semakin baik”

Kebijakan 3:

Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja, serta peningkatan fungsi dan peran kelembagaan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan pelayanan public

(a) Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Pelayanan Umum

Pemerintahan Umum 1.

1.

2.

3.

4.

5.

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerahPeningkatan Koordinasi dan penyelenggaraan Kerjasama Antar Pemerintah DaerahProgram penataan lembaga-lembaga ketatalaksanaan OPDProgram analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparaturPenataan Peraturan Perundang-undanganPeningkatan Koordinasi dan Kejasama penyelenggaraan pemerintah daerah

Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)

Semua SKPD Inspektorat

Bagian Umum



Utama Penunjang PendukungPelayanan Umum

Perlindungan Sosial

Pemerintahan Umum

Kearsipan

Perencanaan pembangunan

Sosial

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

Penataan Daerah Otonom (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan / Desa)Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan KelurahanPeningkatan Kapasitas Penyelenggaraan pemerintahan desaLitbang Bidang Pemerintahan dan Sosial BudayaLitbang Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Pembangunan DaerahLitbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakatKaji Terap dan pengembangan agribisnisPerbaikan sistem administrasi kearsipanPenyelamatan dan pelesatarian dokumen/arsip daerahPemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipanPeningkatan kualitas pelayanan informasiPengembangan kota-kota menengah dan besarPeningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaanpembangunan daerahPemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial

Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)

BPM Pem Desa

Badan Perencanaan Pembangunan daerah

Kantor Arsip Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan daerah


Bag.Pem, Bag.Sosial, Dinsospemdes, Disdik, Dinkes, BPP dan KB, Kec. Dispenda, Bag.keuangan, BKPPDDinas Koperasi, UMKM, Dishut & Perkebunan, Disperindag, Bag. Ekonomi, Bag. Sosial, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan. Dinas PU, Bag Adm Pem,BKB,Satpol PP, Dinsospemdes, Badan Pemberdayaan dan KB

Bappeda, Kecamatan, Kelurahan dan DesaKecamatan dan Kelurahan

Semua SKPD



Utama Penunjang Pendukung(b) Meningkatnya

profesionalisme dan kinerja aparatur diberbagai tingkatan pemerintahan

Pelayanan Umum

Kepegawaian


1.

2.

1.2.

Pendidikan KedinasanPeningkatan kapasitas sumberdaya aparaturPembinaan dan Pengembangan AparaturPengembangan data/informasiPenigkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Bappeda, Dispenda, Satuan Pol PP, Inspektorat

Semua SKPD

(c) Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah

Pelayanan Umum

Perlindungan Sosial

Kepegawaian

Pemerintahan Umum

Sosial

1.

1.

1.

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerahPemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Badan Kepegawaian DaerahDinas Pendapatan DaerahDinas Sosial dan Tenaga Kerja

Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Tapem (Setda), Inspektorat, Bag. Hukum, Bag. Humas, RSUD Sumedang

Semua SKPD

(d) Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government

Pelayanan Umum

Perlindungan Sosial

Pemerintahan Umum

Kepegawaian

Sosial

1.

2.

3.

4.

1.

1.

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHPeningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasanPenataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasanPeningkatan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Inspektorat Kabupaten

Bagian Tata Pemerintahan (Setda)Badan Kepegawaian DaerahDinas Sosial dan Tenaga Kerja

Semua SKPD Semua SKPD

Inspektorat, Bappeda dan Bagian Keuangan



Utama Penunjang Pendukung3. “Mewujudkan

ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan”

Kebijakan 4:

Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi

(a) Meningkatnya produksi dan stok beras

Ekonomi

Pelayanan Umum

Pertanian


1.

1.

Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian

Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah


Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Perhutanan, Disperindag, Bag. Ekonomi, Dinas PU, Badan Penanaman Modal

Bappeda, Dispenda, Kecamatan

(b) Meningkatnya produksi dan stok kedele

Ekonomi

Pelayanan Umum

Pertanian


1.

1.

Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian

Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah




(c) Meningkatnya produksi dan stok protein hewani

Ekonomi Pertanian

Kelautan dan Perikanan

1.

2.

1.

Peningkatan produksi hasil peternakanPeningkatan penerapan teknologi peternakanPengembangan budidaya perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan



(d) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok lainnya

Ekonomi Perdagangan 1. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Pertanian, Bag. Ekonomi, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Dishub Kominfo, Dinas PU




Utama Penunjang Pendukung(e) Meningkatnya

pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama penyakit

Ekonomi

Perlindungan Sosial

Pertanian


Sosial

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternakPeningkatan kesehatan masyarakat VeterinerPengembangan budidaya perikananPencegahan & penanggulangan penyakit ikanOptimalisasi pengelolaan & pemasaran produksi perikananPemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya



Disperindag, Badan Penanaman Modal, Dinas Sosial & Naker, Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Bappeda, Dispenda, Bag. Ekonomi, Kecamatan

(f) Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian

Lingkungan Hidup

Pelayanan Umum

Ekonomi

Penataan Ruang


Pertanian

1.

1.

1.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Peningkatan produksi pertanian

Dinas Pekerjaan UmumBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Pertanian, Badan Ketahanana Pangan Penyuluhan, Dishut, Dinas Peter Pan

Dispenda, Bag. Organisasi, Kecamatan

(g) Terpenuhinya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian

Perumahan dan Fasilitas Umum

Ekonomi

Pekerjaan Umum


1.

1.

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnyaOptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Dinas Pekerjaan Umum

DinasPeternakan dan Perikanan

Bagian Ekonomi, Bagian Sosial, Disperindag, Badan Penanaman Modal




Utama Penunjang Pendukung(h) Meningkatnya

keanekaragaman produk pangan daerah

Ekonomi

Perlindungan Sosial

Pertanian

Sosial

1.

1.

Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan HoltikulturaDinas Kehutanan dan perkebunanBadan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananDinas Sosial dan Tenaga Kerja

Dinas Kesehatan, Disperindag, Diskop UMKM, Bag. Ekonomi, Dishut


Kebijakan 5:

Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat

(a) Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)

Ekonomi

Perlindungan Sosial


Sosial

1.

1.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Sosial dan Tenaga Kerja

Disperindag, Badan Penanaman Modal, Dinsos & Naker, Bag. Ekonomi, Disduk Casip


(b) Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha

Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perdagangan

1.

2.

1.

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahPenciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusifPerlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Dis Kop UMKM

Dis Perindag

Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Perter Pan, Bag. Ekonomi

Bappeda, Dispenda, Disduk Casip, Kecamatan




fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakan sektor ekonomi riil

Ekonomi Perindustrian 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Dinas Pertanian, Dinas Peter Pan, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Disduk Casip


(d) Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah

Ekonomi

Pelayanan Umum

Pertanian

Kelautan dan PerikananPerencanaan Pembangunan

1.

1.

1.

2.

1.

1.

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Pengembangan data & informasi peternakan/perikanan

Peningkatan produksi hasil peternakanPeningkatan pemasaran hasil produksi peternakanOptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikananPerencanaan Pembangunan Ekonomi

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan HoltikulturaBadan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananDinas Kehutanan dan perkebunanDinas Peternakan dan Perikanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bag. Ekonomi, Bappeda.

Dispenda, Kecamatan

(e) Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah

Ekonomi Penanaman Modal 1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Bappeda, Bag. Ekonomi, Dinas Kesehatan

Bag. Organisasi, Kecamatan






Pariwisata

1.

1.

2.

3.

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan Destinasi PariwisataPengembangan Pemasaran PariwisataPengembangan Kemitraan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

(f) Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah

Ekonomi

Pelayanan Umum

Perindustrian


1.

2.

3.

1.

Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPengembangan sentra-sentra industri potensialPeningkatan kemampuan teknologi industryPerencanaan Pembangunan Ekonomi





(g) Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar


Perindustrian

1.

2.

1.

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian dan Perdagangan

Bappeda, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Dinas Pertanian


(h) Terbentuknya lembaga keuangan desa


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.

1.


Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Dinas Kop, UMKM

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pem Desa

Bag. Tapem (Setda), Bag. Hukum, Bag. Organisasi, Bagian Penyuluhan, Bag. Ekonomi

Kecamatan, Inspektorat



Utama Penunjang PendukungKebijakan 5:

Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat

(a) Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)

Ekonomi

Perlindungan Sosial

Koperasi dan Usaha Kecil MenengahSosial

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Dinas Kop, UMKMDinas Sosial dan Tenaga Kerja

Disperindag, Badan Penanaman Modal, Dinsos & Naker, Bag. Ekonomi, Disduk Casip


(b) Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha


Perdagangan

1.

2.

1.

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahPenciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusifPerlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Perter Pan, Bag. Ekonomi

Bappeda, Dispenda, Disduk Casip, Kecamatan

(c) Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakansektor ekonomi riil

Ekonomi Perindustrian 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Dinas Pertanian, Dinas Peter Pan, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Disduk Casip


(d) Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah

Ekonomi Pertanian 1.

2.

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunanPengembangan data & informasi peternakan/perikanan

Dinas Pertanian, TPHBKP4H

Dinas Kehutanan dan perkebunan

Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bag. Ekonomi, Bappeda.

Dispenda, Kecamatan




Pelayanan Umum

Pertanian

Kelautan dan PerikananPerencanaan Pembangunan

1.

2.

3.

1.

Peningkatan produksi hasil peternakanPeningkatan pemasaran hasil produksi peternakanOptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikananPerencanaan Pembangunan Ekonomi



(e) Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah

Ekonomi


Penanaman Modal


Pariwisata

1.

1.

1.

2.

3.

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan Destinasi PariwisataPengembangan Pemasaran PariwisataPengembangan Kemitraan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanDinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



(f) Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah

Ekonomi

Pelayanan Umum

Perindustrian


1.

2.

3.

1.

Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPengembangan sentra-sentra industri potensialPeningkatan kemampuan teknologi industryPerencanaan Pembangunan Ekonomi


BAPPEDA



(g) Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar


1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bappeda, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Dinas Pertanian




Utama Penunjang PendukungEkonomi Perindustrian 1. Pengembangan Industri Kecil

dan MenengahDinas Perindustrian dan Perdagangan

(h) Terbentuknya lembaga keuangan desa


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.

1.


Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Bag. Tapem (Setda), Bag. Hukum, Bag. Organisasi, Bagian Penyuluhan, Bag. Ekonomi

Kecamatan, Inspektorat

4. “Mewujudkan tata kelolalingkungan dan manajemen bencana yang semakin baik”

Kebijakan 6:

Meningkatkan manajemen pengelolaan bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial

(a) Meningkatnya kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi bencana


Pelayanan Umum

Perlindungan Sosial

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri

PerencanaanPembangunan

Sosial

1.

1.

1.

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Sosial dan Tenaga Kerja

Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinsos Naker, Dishub Kom Infor, Dishut.

Dispenda, Kecamatan

(b) Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah Sumedang

Ekonomi

Pelayanan Umum

Kehutanan

Perencanaan Pembangunan/Statistik DaerahEnergi dan Sumber daya Mineral

1.

1.

1.

Perlindunganan konservasi sumber daya hutan

Pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan

Pengembangan data/informasi/statistik daerah

Dis Hut Bun

Dinas Pertambangan, Energi dan PertanahanBAPPPEDA

BKB, Distan, Dinsos Naker, Badan PenyuluhanSatuan Polisi Pamong Praja

Bappeda, Kecamatan




penanganan kejadian bencana/wabah dan evakuasi secara cepat dan tepat


Perlindungan Sosial



Sosial

Perumahan Rakyat

1.

1.

1.

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatDinas Sosial dan Tenaga KerjaDinas Pekerjaan Umum

Dinas Kesehatan, Dishub Kom Info, Dinas PU, Disduk, Badan Penyuluhan, Dinas Pertanian

Bappeda, Kecamatan

(d) Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya



1. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Dinas Kesehatan, Dishub Kom Info, Dinas PU, Dinsos Naker, Badan Penyuluhan

Bappeda, Kecamatan

Kebijakan 7:

Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah

(a) Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Penataan Ruang

1.

2.

1.

2.

3.

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya AlamPengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang

Badan Lingkungan Hidup

Bappeda / Dinas Pekerjaan Umum

Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Budpar Pora, Bag. Ekonomi, Bag. HukumBLH, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Peternakan, perikanan, pariwisata, Perhubungan, Perindag,

Bappeda, Inspektorat, Kecamatan

Dinas kependudukan, Tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, Bagian Hukum, DPRD, Kec. Org. masyarakat, stakeholders lainnya



Utama Penunjang Pendukung(b) Meningkatnya

penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup 1.

2.

1.

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupRehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya AlamPengendalian kebakaran hutan


Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas PU, Sat Pol PP, Bag. Hukum, Badan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Dishub Kom Info

Bappeda, Kecamatan, Inspektorat, Disperindag

(c) Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup


Disperindag, Bag. Hukum, Bag. Ekonomi, Badan Penyuluan, Badan Penanaman Modal

Bappeda, Kecamatan, Dinsos Naker, Badan PMD

Kebijakan 8:

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah

(a) Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi


Pekerjaan Umum 1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya


Bappeda, Badan Penanaman Modal, Dinas Pertanian, Badan Penyuluhan

Kecamatan

(b) Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan


Pelayanan Umum

Pekerjaan Umum


1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Pembangunan Jalan dan JembatanRehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan JembatanInspeksi kondisi Jalan dan JembatanTanggap darurat Jalan dan JembatanPembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatanPembangunan infrastruktur perdesaaanPerencanaan Prasarana Wilayah dan SDA


BAPPEDA

Bappeda, Badan Penanaman Modal, Dishub Kom Info

Kecamatan




cakupan layanan air bersih


Pekerjaan Umum 1. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan airlimbah


Dinas Kesehatan, Bag. Ekonomi, Bag. Sosial, PDAM

Kecamatan

(d) Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede, dan bendung-bendung lapang

Pelayanan Umum


1. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


Dinas PU, Badan Penanaman Modal

Badan LH, Dishut, Dinas Pertanian, Dinsos Naker, Badan PMD, Disperindag, Disbudpar, Kecamatan

(e) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah berbahaya di Daerah perkotaan dan kawasan industri

Lingkungan Hidup

Perumahan dan Fasilitas UmumKesehatan

Lingkungan Hidup

Pekerjaan Umum

Kesehatan

1.

2.

1.

1.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanPeningkatan Pengendalian PolusiPengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbahPengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata


Dinas Pekerjaan UmumRumah Sakit Umum Daerah

Disperindag, Badan Penanaman Modal, Bag. Organisasi, Bagian Hukum

Bappeda, Dinas PU, Kecamatan

(f) Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang


Pekerjaan Umum 1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


Bappeda, Badan Penanaman Modal.

Bag. Tapem (Setda), Kecamatan

(g) Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah


Ekonomi

Pelayanan Umum

Pekerjaan Umum



1.

1.

1.

Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuhPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil MenengahKerjasama Pembangunan

Dinas PU

DisKop UMKM

BAPPEDA

Bappeda, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Badan Penanaman Modal

Dispenda, Kecamatan



Utama Penunjang Pendukung(h) Meningkatnya

Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan

Ekonomi

Sosial

Pelayanan Umum

Perhubungan

Komunikasi dan Informasi


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.1.

2.

3.

4.

5.

1.

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas PerhubunganRehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJPeningkatan pelayanan angkutanPembangunan Sarana dan Prasarana PerhubunganPeningkatan dan pengamanan lalu lintasPeningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotorPencapaian zero accidentPengembangan komunikasi, informasi dan media massaPengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatikaProgram Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten TelematikaPengembangan Pelayanan Komunikasi dan InformasiProgram Kerjasama Komunikasi dan InformasiPerencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


Bappeda, Dinas PU, Badan Penanaman Modal, Bag. Ekonomi, PDAM

Dishut, Dispenda, Kecamatan

(i) Meningkatnya sarana dan prasarana ke cipta karyaan


Perumahan Rakyat 1.2.3.

Pengembangan PerumahanLingkungan Sehat PerumahanPemberdayaan komunitas Perumahan


Dinsos, Badan PMD, Bagian Sosial, Bagian Organisasi

Bappeda, Kecamatan



Utama Penunjang PendukungKebijakan 9:Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan

(a) Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan

Ekonomi Energi dan Sumber daya Mineral

1. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan

Dinas PU Bappeda, Dispenda, Kecamatan

(b) Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif

Ekonomi

Pelayanan Umum

Energi dan Sumber daya Mineral


1.

1.

Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan

Dinas PU, Badan LH, Dinas Pertanian

Bappeda, Dinsos, Badan PMD, Kecamatan

(c) Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk Rumah Tangga


Pelayanan Umum

Pekerjaan Umum


1.

2.

Penyediaan dan pengolahan air bakuPengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnyaPerencanaan Prasarana Wilayah dan SDA


Dishut, Dinas Pertambangan Energi, Dinas Pertanian, Bag. Ekonomi, Badan LH, PDAM

Bappeda, Kecamatan

(d) Meningkatnya Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air

Ekonomi

Lingkungan Hidup

Energi dan Sumber daya Mineral

Lingkungan Hidup

1.

1.

Pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Dinas Pertambangan, Energi dan PertanahanBadan Lingkungan Hidup

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas PU, Dinas Pertanian

Kecamatan

= 4 Misi = 9 Kebijakan = 47 Sasaran (common goals)

= 172 Program


4.3 Program Pembangunan

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator

kinerja pembangunan yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD

2009-2013. Capaian tersebut ditargetkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan

yang ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang

akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD dapat terukur, terarah dan

terkendali dalam rangka mewujukan perencanaan pembangunan yang

berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya indikator

kinerja pembangunan tersebut dapat dilhat pada matrik di bawah ini.


Matrik Indikator Sasaran Kinerja PembangunanRPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013






























4.4 Indikasi Rencana Program Prioritas


Kabupaten Sumedang tahun 2009-2013, merupakan penjabaran Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang

2005-2025 tahap II (2009-2013). Adapun beberapa bidang yang menjadi

prioritas pada pembangunan jangka menengah daerah tahun 2009-2013

berdasarkan RPJPD Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 sebagai

berikut:

a. Bidang Pendidikan, prioritas pembangunan meliputi:

1. Pengembangan pendidikan jalur non formal.

2. Peningkatan perintisan penerapan wajar dikdas 12 tahun.

3. Peningkatan pemberian dukungan subsidi siswa berprestasi pada

perguruan tinggi.

4. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi.

5. Pengembangan pendidikan kejuruan.

6. Pemeliharaan dan pemantapan penanaman nilai-nilai luhur dalam

proses pendidikan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk

membangun masyarakat madani.

b. Bidang Tenaga Kerja, prioritas pembangunan meliputi:

Pengembangan lembaga-lembaga Diklat/Balai Latihan Kerja.

c. Bidang Kesehatan, prioritas pembangunan meliputi:

1. Pemantapan sumberdaya kesehatan yang makin setara dalam

layanan kesehatan daerah perkotaan dan perdesaan.

2. Pemantapan dalam perlindungan kesehatan ibu, remaja dan anak

dalam lingkungan rumah tangga dan sosialnya.

3. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan perumahan dan

permukiman termasuk pengungsian, sanitasi dasar, dan sanitasi

tempat-tempat umum, industri dan tempat-tempat lain yang dapat

mempengaruhi kesehatan.


4. Peningkatan akses masyarakat (poor and vulnarable/miskin dan

rentan terhadap penyakit) terhadap pelayanan kesehatan dasar,

rujukan dan khusus, termasuk kedaruratan medik yang berkualitas.

5. Peningkatan surveilans (pengamatan) penyakit dan kejadian luar

biasa serta bencana.

6. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan.

7. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan.

8. Pengembangan tanaman obat, obat tradisional dan pengobatan

tradisional.

d. Bidang Kebudayaan, prioritas pembangunan meliputi:

1. Pengembangan kearifan budaya daerah sebagai landasan moral dan

etika dalam kehidupan masyarakat.

2. Peningkatan advokasi dan sosialisasi untuk mengembangkan budaya

daerah yang inovatif.

3. Pengembanan dan penyelarasan budaya baru hasil akulturasi untuk

mengantisipasi perubahan zaman.

e. Bidang Pertanian, prioritas pembangunan meliputi:

Peningkatan kualitas dan produktivitas sektor produksi unggulan

termasuk pertanian.

f. Bidang Pariwisata, prioritas pembangunan meliputi:

Pengembangan potensi daerah sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata

(ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional, dan internasional.

g. Bidang Perindustrian, prioritas pembangunan meliputi:

1. Pengembangan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan

memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi

daerah.

2. Pemantapan sinergitas antara industri besar dengan Industri Kecil

Menengah (IKM), sehingga tercipta penguatan masing-masing skala

usaha.


h. Bidang KUMKM, prioritas pembangunan meliputi:

1. Penguatan usaha perekonomian mikro, kecil dan menengah di

daerah.

2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang berkualitas

disertai perbaikan dalam distribusi pendapatan antar wilayah.

3. Penguatan dalam fasilitasi kelembagaan-kelembagaan keuangan

yang menopang aktivitas usaha mikro dan kecil serta akses pelaku

usaha terhadapnya.

4. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta

masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur

daerah yang memadai.

i. Bidang Perdagangan, prioritas pembangunan meliputi:

Pemantapan infrastruktur ekonomi dan sosial daerah yang dijadikan

sentra pengembangan industri manufaktur dan perdagangan serta

sektor jasa lainnya.

j. Bidang Penataan Ruang, prioritas pembangunan meliputi:

1. Pemantapan dan pengendalian tata ruang daerah yang makin sinergi

dengan tata ruang regional.

2. Melanjutkan ketersediaan rencana tata ruang kecamatan dan

kawasan strategi kabupaten, provinsi dan nasional, kawasan

perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang

wilayah kabupaten dan kecamatan yang telah ada, dan habis masa

berlakunya serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti

dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Peningkatan penegasan batas daerah.

k. Bidang Pekerjaan Umum, prioritas pembangunan meliputi:

1. Peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi, serta perintisan

pembangunan bendung lapang dalam rangka menunjang

pembangunan wilayah.

2. Pemantapan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

transportasi dan drainase jalan serta jalur pejalan kaki (trotoar) dan


sarana prasarana keselamatan lalu lintas, irigasi, telekomunikasi,

energi termasuk di dalamnya energi alternatif, dan sumberdaya air

yang handal dan terintegrasi, efisien, efektif dan modern serta

berkualitas yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup.

l. Bidang Perhubungan, prioritas pembangunan meliputi:

1. Penataan moda transportasi daerah untuk menopang pembangunan

antar wilayah.

2. Peningkatan keselamatan dan ketertiban transportasi wilayah kota.

3. Penataan sarana prasarana komunikasi dan informasi wilayah

perdesaan.

m. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, prioritas pembangunan meliputi:

Peningkatan fasilitasi dalam penyediaan sarana energi tepat guna untuk

perdesaan.

n. Bidang Lingkungan Hidup, prioritas pembangunan meliputi:

1. Penguatan dalam pengelolaan upaya-upaya pelestarian kekayaan

plasma nutfah sumber daya hayati daerah.

2. Pemantapan penanganan jaringan air kotor/limbah dan

persampahan.

o. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, prioritas pembangunan meliputi:

Peningkatan perintisan penerapan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK).

p. Bidang Sosial, prioritas pembangunan meliputi:

1. Peningkatan fasilitasi keberdayaan organisasi kemasyarakatan dan

lembaga sosial penopang kehidupan masyarakat madani di daerah.

2. Pemantapan penanganan bencana alam antara lain longsor, banjir,

kekeringan bahkan kebakaran.


q. Bidang Perencanaan Pembangunan, prioritas pembangunan meliputi:

1. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4. Peningkatan Perencanaan Sosial Budaya

5. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

6. Pengembangan Wilayah Perbatasan

7. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

8. Peningkatan Kaji Terap dan Pengembangan Agribisnis

9. Peningkatan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

10. Pengembangan Data/Informasi

11. Peningkatan Kerjasama antar Daerah.

12. Peningkatan Kerjasama Pembangunan

13. Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Bencana.

14. Pengembangan Energi Alternatif.

r. Bidang Perumahan Rakyat, prioritas pembangunan meliputi:

Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman temasuk

penanganan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial

perumahan, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan

jaringan air bersih, pengembangan jaringan air kotor/limbah rumah

tangga, pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan

peningkatan sanitasi lingkungan.

s. Bidang Pemerintahan Umum, prioritas pembangunan meliputi:

1. Penguatan pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan

Minimum (SPM).

2. Pengembangan kemitraan sejajar antara legislatif dan eksektutif.

3. Pemantapan reformasi, membangun jatidiri dan kreativitas birokrasi

daerah melalui penyempurnaan sistem remunarasi, sistem karier dan

besaran jumlah pegawai.


4. Pemantapan konsolidasi dan dukungan fasilitasi pelaksanaan Pemilu

2009 dan 2014.

t. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, prioritas pembangunan meliputi:

1. Mempertahankan dan pemantapan ketahanan mental ideologi

Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan,

kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.

2. Pemantapan dalam pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa.

4.5 Kebijakan Kewilayahan.

Kebijakan kewilayahan sinergis dengan amanat peraturan

peraturan perundangan dan kondisi lokal, regional dan nasional, antara

lain Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 tentang RTRWN, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat

Nomor 2 Tahun 2003 tentang RTRWP, Peraturan Daerah Propinsi Jawa

Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang

RTRW Kabupaten Sumedang. Dengan mempertimbangkan berbagai asas

penataan ruang antara lain keterpaduan, keserasian, keselarasan,

keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,

keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan

umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini belum terjadi pemerataan

disemua wilayah baik perkotaan dan perdesaan. Untuk terwujudnya

pemerataan pembangunan daerah perlu disusun suatu kebijakan

pembangunan kewilayahan. Pada RPJMD tahun 2009-2013 diarahkan

pada Kegiatan Wilayah yang cepat tumbuh serta kawasan strategis

dengan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional


dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu

sendiri dan kawasan sekitarnya, kebijakan pembangunan kewilayahan

pada RPJMD ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang

terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan

tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata

ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi

pembangunan disetiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis,

serasi dan berkelanjutan.

2. Peningkatan pembangunan lintas wilayah diarahkan untuk mengurangi

kesenjangan antar wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan

pembangunan. Untuk itu dilakukan percepatan pembangunan wilayah

melalui pendekatan peningkatan sumberdaya manusia maupun sarana

dan prasarana.

3. Meningkatkan Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan

melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat storing

dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan

pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa

pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri dan

sektor lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan

sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya.

4. Mempertahankan dan meningkatkan luasan kawasan lindung yang

berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai budaya, dan sejarah

bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan

lindung sendiri terbagi menjadi kawasan perlindungan setempat,

kawasan suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana.


5. Mengoptimalkan fungsi dan luasan kawasan budidaya yang diarahkan

pengembangannya meliputi kawasan pedesaan/budidaya pertanian dan

kawasan perkotaan/budidaya non pertanian (tanaman lahan basah,

tanaman lahan kering, tanaman tahunan, permukiman, industri,

pariwisata dan pertambangan/penggalian).

6. Meningkatkan penataan kawasan Jatinangor sebagai pusat kawasan

Perguruan Tinggi dan Industri dengan menyiapkan pemenuhan

kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum dan sosial serta penyiapan

regulasi tentang pengelolaan kawasan perkotaan

7. Meningkatkan peran wilayah Sumedang dalam pengembangan

Kawasan Metropolitan Bandung/Bandung Metropolitan Area, dimana

wilayah kecamatan yang merupakan bagian Metro Bandung

direncanakan untuk menjadi counter magnet dari perkembangan Kota

Bandung dalam fungsi-fungsi tertentu, melalui pemenuhan kebutuhan

infrastuktur, fasilitas perekonomian dan fasiulitas umum. Peran

masing-masing kecamatan di wilayah Metro Bandung berbeda, seperti

Kecamatan Jatinangor dikembangkan untuk menampung limpahan

fungsi pendidikan tinggi, Kecamatan Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan

dan Rancakalong untuk menampung kebutuhan perumahan dan

Agrobisnis serta Kecamatan Cimanggung direncanakan untuk

menampung kegiatan industri dan perumahan.

8. Mempersiapkan kawasan koridor jalan tol sebagai kawasan yang

mendukung terhadap pengembangan perekonomian masyarakat

melaui penetapan kebijakan kawasan, penyediaan sarana dan

prasarana pendukung.

9. Mempersiapkan pembangunan kawasan Jatigede yang diarahkan

sebagai kawasan pariwisata, kawasan pengembangan budidaya

perikanan, pengembangan kawasan pengembangan permukiman baru,

melalui persiapan regulasi dan penyiapan infrastruktur.


10. Mempersiapkan wilayah Ujungjaya sebagai kawasan industri

diwilayah bagian timur Kabupaten Sumedang melalui penyiapan

regulasi, sumberdaya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana.

11. Mempersiapkan pengembangan pariwisata yang ditetapkan menjadi

6 satuan kawasan wisata melalui penyiapan regulasi, sumberdaya

manusia dan promosi.

12. Mengoptimalkan fungsi dan peran kawasan perkotaan melalui

kebijakan zonasi kegiatan dan revitalisasi pemanfaatan ruang publik

sebagai upaya untuk mengurangi beban kegiatan yang terkonsentrasi

di suatu wilayah.

13. Mengkaji ulang kebijakan Pengembangan wilayah (WP) dan Pusat

Kegiatan Lokal (PKL), sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan

daerah nomor 33 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Sumedang

sesuai potensi dan perkembangan wilayah serta mensinergikan dengan

RTRW Propinsi Jawa Barat dan kebijakan strategis lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rencana pembangunan

strategis kewilayahan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan kawasan bendungan Jatigede

b. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu

c. Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang

d. Pembangunan Kawasan Industri Ujungjaya

e. Pembangunan Bendung-bendung Lapang (Rengrang, Cipanas,

Cikalong, dsb)


Kebijakan Anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja

Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional

anggaran dan alokasi sumberdaya. Arah kebijakan keuangan daerah

adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada

pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan

bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Pelaksanaan keuangan daerah senantiasa diarahkan guna

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menopang kegiatan ekonomi

masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan

sebagaimana arah tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sumedang.

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam bentuk kerangka

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu,

pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD

yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD

merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan

B A B BAB V

KERANGKA PENDANAAN


dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan

daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 55 Tahun

2005 tentang Dana Perimbangan) dan dana desentralisasi. Dana

dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana

alokasi khusus, sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah

yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :

(1) Hasil pajak daerah;

(2) Hasil retribusi daerah;

(3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan; dan

(4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan

Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri atas:

(1) Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari pajak dan sumberdaya

alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

b) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTP),

c) Pajak Penghasilan (PPh).

Dana Bagi Hasil Kabupaten Sumedang yang bersumber dari

sumberdaya alam berasal dari pertambangan minyak dan gas

alam.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU), yang dialokasikan berdasarkan

persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang

ditetapkan dalam APBN;


(3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan dari APBN kepada

daerah dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi,

untuk:

a) mendanai kegiatan khsusus yang ditentukan Pemerintah atas

dasar prioritas nasional,

b) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan

daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana

darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Tabel 5.1

Realisasi Pendapatan Kabupaten Sumedang 2004-2008 (Ribu Rupiah)

No Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*

1 Pendapatan asli daerah 50.118.894,98 58.699.239,10 71.954.644,79 69.493.500,66 80.193.408,10

a. Pajak daerah 16.514.948,37 18.183.246,27 18.197.017,14 22.338.144,76 22.751.104,77

b. Retribusi daerah 25.424.024,27 35.185.334,24 36.155.616,35 36.850.989,65 40.721.006,80

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.835.321,15 2.362.172,17 2.547.298,13 2.386.933,34 2.413.302,14

d. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya

6.344.601,19 2.968.486,42 15.054.713,17 7.917.432,91 14.307.994,39

2 Dana perimbangan 418.186.083,68 446.471.317,34 638.283.527,26 641.820.956,30 701.106.707,02

a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak

36.927.236,28 38.883.422,91 46.522.799,49 46.264.956,30 48.328.177,02

b. Dana alokasi umum 301.089.000,00 316.698.000,00 500.020.000,00 551.771.000,00 608.993.530,00

c. Dana alokasi khusus 7.210.000,00 13.240.000,00 31.910.000,00 43.785.000,00 43.785.000,00

d. Bagi Hasil Pajak Propinsi

45.086.727,40 47.020.046,93 41.756.227,77 - -

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi

27.873.120,00 30.629.847,50 18.074.500,00 - -

3 Lain-lain Pendapatanyang Sah

23.529.981,85 17.895.664,37 2.749.000,00 79.682.795,14 73.419.664,20

TOTAL PENDAPATAN DAERAH

491.834.960,51 523.066.220,81 712.987.172,05 790.997.252,10 854.719.779,32

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007* Angka Sementara (Target 2008)


Tabel 5.2

Perkembangan PAD Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. Tahun PAD(Rp.)

Pertumbuhan (%)

APBD (Rp.)

Proporsi (%)

1 2004 50.118.894.980 - 491.834.960.510 10,192 2005 58.699.239.100 17,12 523.066.220.810 11,223 2006 71.954.644.790 22,58 712.987.172.050 10,094 2007 69.493.500.660 -3,42 790.997.252.100 8,795 2008* 80.193.408.100 15,40 854.719.779.317 9,38

Rata-Rata per tahun 12,92 10,07

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007 * Angka Sementara (Target 2008)

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang

selama tahun 2004 s.d. 2008, rata-rata pertumbuhan per tahunnya

mengalami kenaikan sebesar 12,92%. Bila melihat kemampuan keuangan

Kabupaten Sumedang dari pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-

rata per tahun kontribusi terhadap APBD 10,07% berarti bahwa secara

kemandirian fiskal Kabupaten Sumedang masih masuk dalam kategori

rendah, karena pendapatan di luar PAD mencapai 89,93%, yaitu dari Dana

Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Tabel 5.3

Perkembangan Dana PerimbanganKabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. Tahun Dana Perimbangan (Rp.)

Pertumbuhan (%)

APBD (Rp.)

Proporsi(%)

1 2004 418.186.083.680 - 491.834.960.510 85,03

2 2005 446.471.317.340 6,76 523.066.220.810 85,36

3 2006 638.283.527.260 42,96 712.987.172.050 89,52

4 2007 641.820.956.300 0,55 790.997.252.100 81,14

5 2008* 701.106.707.016 9,24 854.719.779.317 82,03

Rata-rata per tahun 14,88 82,61

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007* Angka Sementara (Target 2008)

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, yang bersumber

dari pajak dan sumberdaya alam dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana


Alokasi Umum yang diluncurkan dari pemerintah pusat ke daerah

bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah

yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada

aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai

undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai

tujuannya diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi

DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan

sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya.

Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumedang

selama kurun waktu 2004 s.d. 2008 cenderung mengalami peningkatan,

hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kemandirian fiskal Kabupaten

Sumedang masih rendah, karena masih tergantung dari kontribusi

pemerintah pusat.

Untuk perkembangan dana perimbangan secara total selama kurun

waktu 2004 s.d, 2008 rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar

14,88%, dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama

sebesar 82,61%.

Tabel 5.4

Perkembangan Lain-lain Penerimaan yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008

No. TahunLain-lain Penerimaan

Daerah yang Sah (Rp.)

Pertumbuhan(%)

APBD (Rp.)

Proporsi (%)

1 2004 23.529.981.850 - 491.834.960.510 4,782 2005 17.895.664.370 -23,95 523.066.220.810 3,423 2006 2.749.000.000 -84,64 712.987.172.050 0,394 2007 79.682.795.140 2.798,61 790.997.252.100 10,075 2008* 73.419.664.200 -7,86 854.719.779.317 8,59


Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007 * Angka Sementara (Target 2008)

Lain-lain penerimaan yang sah bersumber dari bagi hasil pajak dan

keuangan provinsi dan bagian pendapatan lain yang sah. Perkembangan


lain-lain penerimaan yang sah secara secara total selama kurun waktu

2004 s.d. 2008 rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 670,54%,

kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama baru sebesar

5,45%.

Tabel 5.5

Tax Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 – 2008 (Rupiah)

No. Tahun Pajak Daerah PDRB ADHK Tax Ratio

1 2004 16.514.948.371 4.311.330.900.000 0,383

2 2005 18.183.246.270 4.506.200.560.000 0,403

3 2006 18.197.017.136 4.694.640.200.000 0,387

4 2007 22.338.144.768 4.911.883.010.000 0,450

5 2008* 22.751.014.773 5.122.713.270.000 0,444

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007 * Angka Sementara (hasil estimasi)

Tax ratio di Kabupaten Sumedang pada tahun 2004 sebesar 0,383,


0,450 dan tahun 2008 sebesar 0,444.

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumedang untuk

kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu tahun 2009-2013 diproyeksikan

dengan menggunakan metode teori inflasi dengan asumsi inflasi rata-rata

per tahun sebesar 10%, sehingga pertumbuhan PAD tiap tahunnya

sebesar 10%. Hasil proyeksi seperti yang tercantum dalam tabel 5.6 di

bawah ini.

Tabel 5.6

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Ribu Rupiah)

No Pendapatan Asli Daerah 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pajak daerah 25.026.215,25 28.029.361,08 31.392.884,41 35.160.030,54 39.379.234,202 Retribusi daerah 44.793.107,49 50.168.280,38 56.188.474,03 62.931.090,91 70.482.821,82

3Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2.413.302,14 2.702.898,40 3.027.246,20 3.390.515,75 3.797.377,64

4 Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya 6.288.994,39 7.043.673,71 7.888.914,56 8.835.584,30 9.895.854,42

Jumlah PAD 78.521.619,27 87.944.213,57 98.497.519,20 110.317.221,50 123.555.288,08



Untuk memprediksi pendapatan daerah lima tahun kedepan

diperlukan suatu data pendukung yang salah satunya adalah data PDRB.

Proyeksi pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Sumedang

dilakukan dengan menggunakan rumus geometri dengan asumsi bahwa

kondisi dimasa depan sama dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Tabel 5.7

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah)

No Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008*

1 Pertanian 1.218.615,28 1.266.975,69 1.277.827,26 1.326.576,64 1.338.963,00





6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.124.419,53 1.177.524,09 1.248.422,93 1.310.179,65 1.423.442,50


8 Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 171.905,25 183.641,99 192.314,34 201.740,97 212.195,48

9 Jasa-jasa 339.107,46 351.889,55 368.408,87 382.071,11 401.521,53

Jumlah 4.331.330.90 4.506.200,56 4.694.640,20 4.911.883,01 5.122.713,27

Sumber: PDRB Kabupaten Sumedang 2003-2007 (BPS Kab. Sumedang) * Angka Sementara

Tabel 5.8

Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009 – 2013 (Juta Rupiah)

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 1.543.341,18 1.642.617,87 1.719.437,06 1.801.996,17 1.909.306,44





6Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.383.309,73 1.461.506,23 1.595.727,82 1.698.472,18 1.809.002,14


8Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 213.137,36 214.195,48 215.687,73 216.210,03 219.774,11

9 Jasa-jasa 417.868,72 434.363,60 437.418,22 438.487,34 439.641,99

Jumlah 5.365.905,46 5.592.401,02 5.929.144,21 6.231.019,48 6.576.240,87



5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai

pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja standar

harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.9

Pengelolaan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah)

No Belanja Daerah 2004 2005 2006 2007 2008

1 Belanja Tidak Langsung

257.327.474,76 297.915.671,23 417.157.390,19 499.733.909,53 617.773.312,91

a. Belanja pegawai 199.264.113,26 231.644.608,79 327.116.236,26 401.128.016,42 488.664.756,73

b. Belanja Bunga 986.463,60 1.025.124,90 1.237.499,96 1.250.000,00 25.000,00

c. Belanja subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 18.436.909,58

e. Belanja Bantuan sosial 31.281.515,64 38.079.308,78 50.282.130,13 53.416.293,11 61.409.713,40

f. Belanja Bagi hasil 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan 23.763.382,27 25.134.628,76 36.489.523,85 41.907.600,00 47.204.933,20

h. Belanja tidak terduga 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2 Belanja Langsung 180.059.611,50 196.970.754,50 263.095.717,58 271.788.761,34 269.364.211,08

a. Belanja Pegawai 41.311.248,45 45.188.629,86 58.271.349,40 61.890.348,94 63.685.628,00

b. Belanja Barang dan Jasa 72.903.187,39 80.978.916,86 108.053.451,17 112.149.950,73 119.309.224,31

c. Belanja Modal 65.845.175,66 70.803.207,79 96.770.917,01 97.748.461,67 86.369.358,77

Total Belanja Daerah 437.387.086,26 494.886.425,74 680.253.107,77 771.522.670,87 887.137.523,99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007


Tabel 5.10

Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung 2004-2008

Tahun Anggaran

Belanja Tdk Langsung (Rp.)

Pertumbuhan (%)

Belanja APBD (Rp.)

Proporsi (%)

2004 257.327.474.760* 15,77 437.387.086.260** 58,832005 297.915.671.230* 40,03 494.886.425.740** 60,202006 417.157.390.190* 19,80 680.253.107.770** 61,322007 499.733.909.530 23,62 771.522.670.878 64,77***2008 617.773.312.910 - 887.137.523.996 69,64***


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007 * Belanja Aparatur; ** Belanja Publik; *** APBD Murni

Belanja tidak langsung Kabupaten Sumedang pada tahun 2006

mengalami peningkatan dari belanja tidak langsung tahun 2005 dengan

rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 24,81% sedangkan proporsi

terhadap belanja APBD rata-rata pertahun mengalami pertumbuhan

sebesar 62,95%.

Tabel 5.11

Perkembangan Alokasi Belanja Langsung 2004-2008

Tahun Anggaran

Belanja Langsung(Rp.)

Pertumbuhan (%)

Belanja APBD (Rp.)

Proporsi (%)

2004 180.059.611.500* 9,39 437.387.086.260** 41,172005 196.970.754.500* 33,57 494.886.425.740** 39,802006 263.095.717.580* 3,30 680.253.107.770** 38,682007 271.788.761.340 0,89 771.522.670.878 35,23***2008 269.364.211.080 - 887.137.523.996 30,36***


Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007 2008 Angka Sementara; * Belanja Aparatur; ** Belanja Publik; *** APBD Murni

Belanja Langsung Kabupaten Sumedang dari tahun 2004 sampai

dengan 2008 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar

11,79%. Proporsi terhadap belanja APBD rata-rata pertahun mengalami

pertumbuhan sebesar 37,05%.


Tabel 5.12

Proyeksi Pengelolaan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Ribu Rupiah)

No Belanja 2009 2010 2011 2012 20131 Belanja Tidak

Langsung 620.888.590,13 687.522.539,14 750.920.589,61 820.230.919,78 896.043.358,85

a. Belanja pegawai 529.986.790,13 582.985.469,14 641.284.016,05 705.412.417,66 775.953.659,42

b. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Belanja subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Belanja Hibah 23.869.800,00 27.450.270,00 28.696.273,56 29.942.277,12 31.188.280,68

e. Belanja Bantuan sosial 29.000.000,00 33.350.000,00 34.863.800,00 36.377.600,00 37.891.400,00

f. Belanja Bagi hasil 32.000,00 36.800,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan 35.000.000,00 40.250.000,00 42.077.000,00 43.904.000,00 45.731.000,00

h. Belanja tidak terduga 3.000.000,00 3.450.000,00 3.967.500,00 4.562.625,00 5.247.018,75

2 Belanja Langsung 283.630.442,00 309.768.842,74 356.234.169,16 409.669.294,53 471.119.688,71

a. Belanja Pegawai 283.630.442,00 73.238.472,20 84.224.243,04 96.857.879,49 111.386.561,41

b. Belanja Barangc. dan Jasa 137.205.607,95 157.786.449,14 181.454.416,52 208.672.578,99

d. Belanja Modal 99.324.762,59 114.223.476,98 131.356.998,52 151.060.548,30

Total Belanja 904.519.032,13 997.291.381,88 1.107.154.758,77 1.229.900.214,31 1.367.163.047,55

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007Keterangan: Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004-2007

5.3 Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran diarahkan melalui upaya peningkan

pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah. Peningkatan manajemen pembiayaan

daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.

Manajemen keuangan daerah menjadi penting bagi aparatur

pemerintah di daerah karena merupakan konsekuens logis dari perspektif

pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah,

transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah

meningkatnya penekanan proses dari segi partisipasi publik, transparansi

dan akuntabilitas ke dalam bentuk tindakan penyusunan anggaran

(budget cycle), pengurusan dan penatausahaan" (accounting cycle),

pelaporan dan pertanggungjawaban (evaluation and monitoring process)

serta mekanisme pengawasan daerah.


5.3.1 Kebijakan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Potensi sumber ekonomi daerah bersumber dari faktor internal dan

eksternal (internal dan external source). Internal source atau local source

adalah sumber-sumber ekonomi daerah yang digali dan dikelola sendiri

dalam wilayah hukumnya. Apakah dalam bentuk sumberdaya alam

maupun dalam bentuk potensi pajak daerah dan retribusi daerah, maupun

penerbitan obligasi daerah. Sumber eksternal adalah bersumber dari luar

pemerintah daerah atau berbentuk pinjaman daerah. Sumber eksternal

terbagi dua, pertama yang bersumber dari pemerintahan diatasnya dan

dikenal dengan allocation budget atau dana yang tersedia atau teralokasi

bagi pemda, seperti dana kontijensi yaitu dana untuk belanja pegawai dan

belanja non pegawai karena adanya pengalihan personil, peralatan,

pembiayaan dan dokumen (P3D). Intergovernmental transfer atau

pelimpahan dana antar tingkatan pemerintahan, seperti terlihat pada

penerimaan bagi hasil pada DAU dan DAK maupun dana bantuan kepada

daerah bawahan. Kedua pinjaman daerah yang berbentuk bantuan luar

negeri maupun dalam negeri atau dengan istilah Government to

Government (G to G loans) atau Private sector to Government (P to G =

investasi).

5.3.1.1 Kebijakan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah

Pada Tabel 5.1 tentang Anggaran Pendapatan Kabupaten

Sumedang, menunjukan bahwa peranan pemerintah pusat cukup besar

dalam realisasi penerimaan Kabupaten Sumedang, yaitu dalam bentuk

dana perimbangan (DAU dan DAK). Untuk mengurangi ketergantungan

pada pengalihan keuangan dari pemerintah, Kabupaten Sumedang perlu

menelusuri upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas finansialnya

dengan mengembangkan basis pajak, meningkatkan pengumpulan pajak

dan retribusi.

Lapangan usaha yang memberikan sumbangan cukup signifikan

terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang adalah: (1) industri


pengolahan, (2) perdaganganan, hotel dan restoran dan (3) pertanian dan

kehutanan, yang didukung oleh sektor-sektor lainnya seperti (1)

pertambangan dan galian, 2) listrik, gas dan air bersih, (3) bangunan, (4)

angkutan dan komunikasi, (5) keuangan persewaan dan (6) jasa-jasa.

Kesembilan lapangan usaha tersebut menjadi target Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dalam bentuk pajak dan retribusi daerah.

Untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah perlu

diterapkan asas transparansi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah

tersebut, berupa penjelasan secara rinci mengenai jumlah objek (orang,

benda, tempat, dll) pajak dan retribusi daerah yang ditargetkan. Hal

tersebut dimaksudkan untuk menekan potensi penyimpangan dan

penggelapan sumber-sumber pendapatan daerah.

Beberapa langkah positif yang dapat diambil adalah

mengembangkan basis pajak daerah, berupa pajak properti,

merestrukturisasi kesulitan BUMD dan instansi layanan publik pemerintah

lainnya agar lebih profitable dan meningkatkan cost recovery untuk

pelayanan sehingga dapat membantu peningkatan PAD dan membangun

mekanisme keuangan Kabupaten Sumedang yang berkelanjutan.

5.3.1.2 Kebijakan Rencana Pinjaman Daerah dan Penerbitan Obligasi

Pinjaman daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh

Pemerintah Daerah dari pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai

kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu tertentu, jangka

pendek maupun jangka panjang. Obligasi daerah adalah pinjaman daerah

yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Bila dibutuhkan maka Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat

mengajukan pinjaman daerah maupun penerbitan obligasi. Yang perlu

mendapat perhatian adalah penggunaan dari pinjaman tersebut yaitu: (1)

pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan

arus kas; (2) pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai

penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan dan (3)


pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi

yang menghasilkan penerimaan.

Pinjaman daerah bersumber dari: (1) Pemerintah, diberikan melalui

Keuangan; (2) Pemerintah Daerah lain; (3) Lembaga Keuangan Bank; (4)

Lembaga Keuangan bukan Bank; dan (5) Masyarakat, yaitu berupa

obligasi daerah melalui pasar modal. Pengajuan pinjaman dan obligasi

daerah harus mengikuti prosedur perundang-undangan yang telah

ditetapkan.

5.3.2 Kebijakan Arah Belanja Daerah

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), Pelaksanaa Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan APBD, maka struktur APBD mulai menggunakan format

APBD berbasis kinerja, sedangkan program dan kegiatannya disusun

berdasarkan nomenklatur bidang.

Nomen klatur bidang untuk program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan terdiri atas: (1) Bidang Administrsi Umum Pemerintahan; (2)

Bidang Pertanian dan Kehutanan; (3) Bidang Perikanan, Kelautan dan

Peternakan; (4) Bidang Perindustrian dan Perdagangan; (5) Bidang

Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; (6) Bidang Ketenagakerjaan;

(7) Bidang Kesehatan; (8) Bidang Pendidikan; (9) Bidang Sosial; (10)

Bidang Permukiman; (11) Bidang Pekerjan Umum; (12) Bidang

Perhubungan; (13) Bidang Lingkungan Hidup; (14) Bidang Kependudukan;

dan (15) Bidang Penerangan dan Pariwisata.

Memperhatikan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa, belanja daerah menurut

klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk

tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri


atas fungsi: (1) Pelayanan Umum; (2) Pertahanan; (3) Ketertiban dan

Ketentraman; (4) Ekonomi; Lingkungan Hidup; (6) Perumahan dan

Fasilitas Umum; (7) Kesehatan; (8) Pariwisata dan Budaya; (9) Agama;

(10) Pendidikan; serta (11) Perlindungan Sosial. Pada Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 klasifikasi fungsi tidak termasuk pertahanan dan agama

yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

Pemerintah Pusat.

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah digunakan

untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan

urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang

dapat dilaksanan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau

antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang

diklasifikasikan menurut urusan dan urusan pilihan. Pelaksanaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 diharap mulai berlaku satu tahun

sejak peraturan tersebut diundangkan.

Menurut Pasal 32 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 klasifikasi belanja

menurut urusan wajib mencakup: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan

umum; (4) perumahan rakyat; (5) penataan ruang; (6) perencanaan

pembagunan; (7) perhubungan; (8) lingkungan hidup; (9) pertanahan; (10)

kependudukan dan catatan sipil; (11) pemberdayaan perempuan; (12) keluarga

berencana dan keluarga sejahtera; (13) sosia!; (14) tenaga kerja; (15) koperasi

dan dan usaha kecil dan menengah; (16) penanaman modal; (17) kebudayaan;

(18) pemuda dan olah raga; (19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (20)

pemerintahan umum; (21) kepegawaian; (22) pemberdayaan masyarakat dan

desa (23) statistik; (24) arsip dan (25) komunikasi dan informatika.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup : (1) pertanian; (2)

kehutanan; (3) energi dan sumberdaya mineral; (4) pariwisata; (5) kelautan dan

perikanan; (6) perdagangan; (7) perindustrian; dan (8) transmigrasi.


5.3.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai

target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan

produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja

daerah diarahkan untuk mendukung Belanja Aparatur dan Belanja publik yang

proporsional.

Memperhatikan Permendagri 13 Tahun 2006, pasal 36 bahwa belanja

menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang

terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan

sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak

terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis

belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang non jasa: dan

(3) belanja modal.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan

dapat efektil dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran

belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan

dan pemberdayaan ekonorni masyarakat yang didukung dengan pembangunan

infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di

Kabupaten Sumedang

5.3.2.2 Kebijakan Fasilitas Ekonomi Lokal

Untuk menghadapi perubahan yang ada dan keinginan untuk maju dalam

bidang ekonomi, maka potensi ekonomi lokal dengan pendekatan klaster

komoditas dapat menjadi pilihan. Disadari bahwa untuk memberdayakan potensi

ekonomi lokal diperlukan suatu sinergi dari seluruh stakeholders yang terlibat

didalamnya sebagai suatu kekuatan sosial (social capital). Penggalian dan

penumbuhan potensi ekonomi lokal tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah

Sumedang saja, tetapi diperlukan pula unsur lain seperti masyarakat ataupun

pihak swasta. Dengan tergalinya potensi ekonomi lokal diharapkan dapat


menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, dengan perhatian

khusus diberikan pada dampak pertumbuhan ekonomi terhadap rumah tangga

miskin dan usaha kecil.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dipertimbangkan untuk dapat

dibentuk suatu mekanisme yang lebih efektif dalam memberdayakan unsur-unsur

stakeholders tersebut ke dalam suatu jaringan. Melalui organisasi jaringan

tersebut potensi ekonomi lokal diusahakan dapat diubah menjadi kekuatan

ekonomi riil.

Oleh karena itu Kabupaten Sumedang perlu untuk membentuk Kemitran

bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL), yang memiliki prioritas membantu

pemerintah dalam menghadapi tantangan otonomi daerah. KPEL juga merupakan

alat untuk membangun perekonomian daerah secara berkelanjutan. Pendekatan

tersebut berfokus pada pemanfaatan dan optimalisasi sumber dana dan

kompetensi lokal.

Oleh karena pengembangan ekonomi lokal masih merupakan isu yang

cukup baru, masih diperlukan adaptasi dalam bereaksi terhadap kebutuhan untuk

bisnis dan ekonomi sejak desentralisasi dan bagaimana dapat menanggapi

kebutuhan semacam itu di masa depan. Pengetahuan semacam ini akan

menolong kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi korupsi dan

hal-hal lainnya yang membahayakan bisnis lokal, menyediakan produsen yang

lebih baik keterkaitan pasar, dan membuat pengembangan ekonomi lokal sesuai

aturan.

5.3.2.3 Kebijakan Rencana Kemitraan Pemerintah-Swasta

Partisipasi swasta yang baik dapat tercapai dengan adanya kerjasama

pemerintah dan swasta yang didukung oleh strategi pengembangan ekonomi

lokal yang komprehensif. Dengan adanya partisipasi swasta yang efisien,

diharapkan dapat mengurangi beban fiskal di Pemerintah Daerah dan

membebaskan sumberdaya umum untuk program-program prioritas.

Dalam mengatur sumberdaya substansial dari sektor swasta,

membutuhkan pembentukan kelembagaan dan peraturan lingkungan yang

menarik investasi swasta, produk hukum dan peraturan yang mendukung,

pengenalan konsep pemberian harga yang merefleksikan biaya (cost-reflective

pricing) dan menyediakan prosedur dan proses privatisasi dan/atau disinvestasi


yang transparan. Reformasi semacam ini juga berkontribusi dalam meningkatkan

keakuntabilitasan sektor publik dan menyediakan pelayanan publik yang baik.

Sebagai contoh, dengan menciptakan kompetisi yang transparan diantara pihak

swasta untuk menyediakan layanan publik, diharapkan dapat membantu

mengatasi aspek korupsi yang mungkin terjadi.

Meningkatkan kompetisi dapat meningkatkan mutu dan efisiensi serta

pengurangan harga di daerah-daerah, selain itu pengenalan konsep sanksi yang

didukung oleh bantuan yang berdasarkan outputbased akan membantu

meningkatkan akses terhadap layanan umum dengan harga terendah. Secara

umum, partisipasi swasta yang efisien dapat mengurangi beban fiskal di

pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.

5.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Manajemen pembiayaan daerah perlu ditingkalkan ke arah akurasi,

efisiensi, efektivitas dan provitabilitas. Kebutuhan pembangunan daerah yang

semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadi defisit

pendapatan, maka kebijakan pembiayaan daerah bersumber dari: (1) sisa lebih

perhitungan anggaran tahun lalu, (2) transfer dana cadangan daerah, (3) hasil

penjualan aset daerah yang dipisahkan dan (4) pinjaman daerah atau obligasi

daerah, Bila terjadi surplus pembiayaan maka kebijakan pengeluaran

pembiayaan ditujukan untuk: (1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh

tempo, (2) penyertaan modal (investasi daerah) dan (3) transfer ke rekening

dana cadangan.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2009-2013 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala

Daerah 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan

Bupati Kabupaten Sumedang serta mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dan RPJMD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. RPJMD Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2013 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam

menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-

SKPD).

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 selanjutnya

menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ini yang telah

disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur,

transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab serta merupakan

pedoman dalam penyusunan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk

menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-

SKPD) dan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan

pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 dengan mengerahkan semua

potensi dan kekuatan daerah.

B A B BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN


2. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi

Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang

2009-2013.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumedang, dunia

usaha serta masyarakat diharapkan melaksanakan program-program

dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 dengan sebaik-

baiknya;

4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang

berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kabupaten

Sumedang yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2013 yang nantinya akan menjadi pedoman

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;

5. Konsepsi deskripsi program dasar, prioritas dan penunjang, maupun

kegiatan pokok serta kegiatan penunjang, berimplikasi pada

besarannya pengalokasian belanja serta berorientasi pada logika alur

berfikir akan pentingnya sebuah program, maupun kegiatan pokok

dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan. Dalam

rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2013, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang berkewajiban untuk

melakukan monitoring, fasilitasi dan evaluasi terhadap penjabaran

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ke dalam Rencana

Strategis OPD Kabupaten Sumedang.

6. Dalam rangka sinkronisasi program-program yang telah ditetapkan

dalam RPJMD, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

berkewajiban melakukan koordinasi, dan konsolidasi agar terjadi

keselarasan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program sesuai

dengan target-target pencapainya yang telah ditetapkan.


7. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sumedang tahun 2009-2013 perlu mengacu

kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang agar terwujud

keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

8. RPJMD Kabupaten Sumedang akan berlaku dari tahun 2009 sampai

dengan 2013, maka ditambahkan Rancangan Program dan Kegiatan

Indikatif 1 (satu) tahun kedepan yaitu untuk tahun 2014 setelah

periode RPJMD ini berakhir. RPJMD transisi tersebut disusun dengan

tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka

menengah (RPJMD) Kabupaten Sumedang pada masa akhir jabatan

Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) tahun 2013.

9. Fokus Indikasi Prioritas Program

a. Secara umum fokus indikasi prioritas program yang akan dilakukan

atau dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013,

disesuaikan dengan arahan indikasi prioritas program RPJPD 2005-

2025 yang terdiri dari 41 fokus indikasi prioritas program dan

tambahan 6 fokus indikasi prioritas program setelah mengalami

pembahasan dalam Musrenbang RPJMD, sehingga dalam kurun

waktu 5 tahun ke depan ada 47 fokus indikasi prioritas program

yang akan dicapai. Fokus indikasi program tersebut dilarutkan

dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah

b. Adapun teknis penjabaran fokus indikasi program tersebut dibagi

dalam beberapa tahapan yang secara rasional dan proporsional

diyakini mampu memberikan dampak ketercapaian target dan

sasaran yang cukup signifikan di akhir tahun perencanaan (akhir

tahun 2013), disamping harus memperhatikan berbagai kebijakan

strategis yang berkembang, baik yang dipengaruhi oleh faktor

eksternal maupun internal yang terjadi, kemampuan kapasitas

fiskal daerah dan faktor-faktor berpengaruh lainnya yang

berdampak pada penyesuaian-penyesuainan target sasaran yang


akan dicapai dalam dokumen perencanaan RPJMD untuk setiap

tahunnya.

c. Adapun skenario tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tahapan I :

Adalah tahapan prakondisi; dimana dalam tahapan ini

diskenariokan bahwa fokus indikasi prioritas program yang akan

dilaksanakan terdiri dari 47 fokus indikasi prioritas program sampai

dengan 5 tahun ke depan adalah prioritas-prioritas yang mampu

menjembatani proses pelarutan prioritas program. Selanjutnya

dalam tataran implementasinya diyakini bahwa prioritas-prioritas

tersebut dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu dilakukan

aktivitas prakondisi, misalnya dalam konteks perencanaan

pembangunan melalui menyiapkan dokumen-dokumen

perencanaan yang baik dan terpadu, dapat menjadi pedoman dan

arahan tindak yang jelas selama 5 tahun ke depan, baik secara

makro maupun secara mikro (teknis operasional) mulai dari RPJPD,

RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Tata Ruang daerah

dan turunan-turunannya (masterplan-masterplan yang dibutuhkan

sebagai arahan tindak). Disamping itu juga fokus terhadap indikasi

prioritas program yang secara langsung dapat ditembak oleh

SKPD-SKPD utama yang indikator target dan sasarannya dapat

dicapai secara langsung, misalnya di bidang pendidikan, bidang

kesehatan dan bidang infrastruktur.

Tahap II :

Adalah tahapan pembangunan dan pengembangan; pada tahapan

ini diharapkan dengan adanya prakondisi-prakondisi yang telah

ditetapkan melalui berbagai prioritas program yang dilakukan pada

tahapan I, dapat mempermudah dalam memfasilitasi pelaksanaan

pelarutan fokus indikasi prioritas program berikutnya dengan

memperbesar ketercapaian target sasaran, diharapkan dapat


mengembangkan beberapa program yang memerlukan penguatan-

penguatan dan pengembangan lebih lanjut.

Tahap III :

Adalah tahapan stabilisasi; pada tahapan ke-3 ini diharapkan

mampu menjaga dan menstabilkan fokus indikasi prioritas program

berikunya yang telah tentukan dalam dokumen RPJMD, sesuai

dengan indikator-indikator target dan sasaran dengan

mengembangkan sistem evaluasi yang memadai, agar capaian

program yang masih dibawah target atau belum maksimal dalam

pelaksanaanya dapat direview kembali sehingga dalam proses

selanjutnya mampu dioptimalkan.

Tahapan-tahapan ini dilakukan selama kurun waktu 5 tahun ke

depan, secara teknis akan tergambarkan dalam dokumen renstra

masing-masing SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

2009-2013 melalui prioritas-prioritas program setiap tahunnya,

sesuai peran SKPD yang ada baik sebagai SKPD Utama, SKPD

Penunjang dan SKPD Pendukung. Sehingga secara konfrehensif

prioritas program yang dilaksanakan bermuara pada bagaimana

mampu memberikan kontribusi bagi ketercapaian target dan

sasaran yang telah ditentukan dalam mendukung terwujudnya Visi

dan Misi kepala daerah.

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 7 – 1


Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi,

misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM

Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan amanat

dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah.


Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013, diharapkan dapat dijadikan

sebagai :

1. Acuan dalam menyusun visi, misi yang dijabarkan dalam program dan

kegiatan pembangunan untuk penyusunan RKPD, RENSTRA SKPD,

RENJA SKPD, dan KUA-PPAS APBD.

2. Pedoman dalam penyusunan, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKPD.

3. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya

sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan

di Jawa Barat serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.

4. Acuan dan arahan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan

pembangunan pada tingkat daerah.

5. Acuan dan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan

pembangunan serta dalam pengambilan keputusan bagi

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

B A B BAB VII

PENUTUP


Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2013, sangat tergantung dari komitmen bersama antara

Pemerintah Daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat

Sumedang. Untuk itu RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013,

dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan

pembangunan dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumedang

serta terintegrasi dengan arah pembangunan Nasional dan Provinsi

selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO


RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Peta Adminstratif Kabupaten Sumedang ................................2 - 2

2.2 Rencana Kawasan Lindung ................................................................2 - 9

2.3 Rencana Jaringan Drainase ................................................................2 - 43

2.4 Rencana Sistem Penyediaan Air Minum ................................2 - 43

2.5 Rencana Pengelolaan Air Limbah ................................ 2 - 29

3.1 Konsep Akselerasi ................................................................3 - 13

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal ii – 1

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Latar Belakang ........................................................................................

Maksud dan Tujuan ................................................................

Landasan Hukum ................................................................

Hubungan RPJPM dengan Dokumen Perencanaan Lain...............................

Sistematika Penulisan ................................................................

Proses Penyusunan ................................................................

1 - 1

1 - 3

1 - 4

1 - 8

1 - 10

1 - 11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis ................................................................ 2 - 1

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.5.

Letak Geografis dan Luas Wilayah ................................

Topografi ................................................................................................

Hidrologi dan Klimatologi ................................................................

Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya ................................

Luas dan Sebaran Kawasan Lindung ................................

Penataan Ruang ................................................................

2 - 1

2 - 2

2 - 4

2 - 6

2 - 7

2 - 10

2.2. Perekonomian Daerah ................................................................2 - 15

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

PDRB ................................................................................................

Investasi ................................................................................................

Pajak dan Retribusi Daerah ................................................................

Dana Perimbangan ................................................................

Sumber Penerimaan Daerah Lainnya ................................

2 - 15

2 - 17

2 - 18

2 - 19

2 - 19

2.3. Indeks Pembangunan Manusia ................................................................2 - 20

2.4. Sosial Budaya Daerah ................................................................2 - 21


2.4.1. Kependudukan ................................................................2 - 21

2.4.2. Transmigrasi ................................................................2 - 24

2.4.3. Kesehatan ................................................................ 2 - 25

2.4.4. Pendidikan ................................................................ 2 - 26

2.4.5. Kesejahteraan Sosial ................................................................2 - 27

2.4.6. Ketenagakerjaan ................................................................2 - 28

2.4.7. Pemuda dan Olahraga ................................................................2 - 30

2.4.8. Kebudayaan ................................................................ 2 - 33

2.5. Prasarana dan Sarana Daerah ................................................................2 - 35

2.5.1. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi ................................2 - 35

2.5.2. Sosial Budaya ................................................................2 - 37

2.5.3. Transportasi dan Perhubungan ................................................................2 - 39

2.5.4. Telekomunikasi dan Informasi ................................................................2 - 40

2.5.5. Pengairan/ Keirigasian ................................................................2 - 41

2.5.6. Drainase ................................................................................................2 - 42

2.5.7. Air Bersih ................................................................ 2 - 43

2.5.8. Air Limbah ................................................................ 2 - 44

2.5.9. Energi ................................................................................................2 - 45

2.6. Kondisi Pemerintahan Umum ................................................................2 - 47

2.6.1. Pelayanan Catatan Sipil ................................................................2 - 47

2.6.2. Perizinan ................................................................................................2 - 47

2.6.3. Aparatur Pemerintahan ................................................................2 - 48

2.7. Isu Strategis ...........................................................................................2 - 51

BAB III VISI DAN MISI

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Visi Daerah .............................................................................................

Misi Daerah ............................................................................................

Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2008-2013 ................................

Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2009-2013 ................................

3 - 1

3 - 6

3 - 8

3 – 13


BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Analisis Kondisi Eksternal dan Internal .....................................................4 - 1

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Permasalahan ................................................................

Faktor Pendorong ................................................................

Faktor Penghambat................................................................

4 - 2

4 - 4

4 - 5

4.2. Kebijakan Pembangunan ................................................................4 - 6

4.3. Program Pembangunan ................................................................4 - 28

4.4. Indikasi Rencana Program Prioritas .........................................................4 - 58

4.5. Kebijakan Kewilayahan ................................................................4 - 63

BAB V KERANGKA PENDANAAN

5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah .....................................................5 - 2

5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah ............................................................5 - 8

5.3. Kebijakan Umum Anggaran ................................................................5 - 10

5.3.1 Kebijakan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah ................................5 - 11

5.3.2 Kebijakan Arah Belanja Daerah ...............................................................5 - 13

5.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................................5 – 17

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII PENUTUP

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iii – 1

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................................................2 - 1

2.2 Kelompok Ketinggian Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................................................2 - 3

2.3 Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 ................................................................2 - 5

2.4 Luas lahan Menurut Jenis Penggunaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 ................................................................2 - 6

2.5 Perkembangan Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2008 ................................................................2 - 8

2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................2 - 15

2.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................2 - 16

2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 ................................2 - 16

2.9 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ................................................................2 - 17

2.10 PMTB Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 ................................2 - 18

2.11 Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 19

2.12 Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 19

2.13 Sumber Penerimaan Daerah Lainnya yang SahKabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 20

2.14 Pencapaian IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2007 dan Target Tahun 2008................................................................2 - 20

2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 21

2.16 Luas Daerah, Jumlah Rumah Tangga, Kepadatan/ Km2

Rata-Rata Rumah Tangga dan Sex Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2008................................................................2 - 22

2.17 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sumedang Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013................................................................2 - 23


2.18 Perkembangan Jumlah KK yang Mengikuti Transnigrasi Tahun 2004-2008................................................................2 - 24

2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 25

2.20 Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 26

2.21 Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 26

2.22 Kondisi PMKS di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 .............................................................................................

2 - 27

2.23 Jumlah Panti Berdasarkan Penanganan Kasus di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 28

2.24 Jumlah Yayasan Non Panti dan Anak Asuh di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................2 - 28

2.25 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 29

2.26 Jumlah Karang Taruna dan OKP, Pengurus dan Anggota di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................ 2 - 30

2.27 Prestasi Bidang Olah Raga Tahun 2006-2008 ................................2 - 30

2.28 Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 33

2.29 Kondisi Kebudayaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 34

2.30 Perkembangan Jumlah Koperasi Menurut Aktivitas di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................2 - 35

2.31 Jumlah Usaha Perdagangan dan Rumah Makan Keliling di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................ 2 - 35

2.32 Jumlah Usaha Perdagangan dan Rumah Makan Non Keliling di Kabupaten Sumedang Tahun 2008................................2 - 36

2.33 Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 37

2.34 Sarana Pendidikan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 38

2.35 Sarana Peribadatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 39

2.36 Panjang Jalan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 .............................................................................................2 – 39


2.37 Jumlah Sarana Angkutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2008................................................................2 - 40

2.38 Realisasi Produksi Kegiatan PT. Pos Indonesia Cabang Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 ................................2 - 40

2.39 Perkembangan Irigasi yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................2 - 41

2.40 Dampak Pembangunan Prasarana Irigasi Terhadap Perkembangan Areal yang Terairi di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................

2 - 42

2.41 Produksi Air Bersih dan Terjual di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 44

2.42 Persentase Keluarga yang Memiliki Sarana Pembuangan Air Limbah Domestik yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2004-2008................................................................

2 - 45

2.43 Banyaknya Daya Tersambung Menurut Sektor Pelanggan (kVA) di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................

2 - 46

2.44 Pelayanan Jaringan Listrik di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 46

2.45 Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Sumedang Tahun 2006-2008 ................................2 - 47

2.46 Jumlah PNS Struktural Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 ..........................................................2 - 48

2.47 Jumlah PNS Fungsional Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 ..........................................................2 - 49

2.48 Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumedang ................................ 2 - 50

2.49 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ..........................................................2 - 51

Matrik Keterkaitan Misi, Kebijakan, Sasaran dengan Fungsi, Bidang dan Program Urusan Pemerintahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013................................

4 - 7

Matrik Indikator Sasaran Kinerja Pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013............................................................4 - 29

5.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Sumedang 2004-2008............................5 - 3

5.2 Perkembangan PAD Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................5 - 4

5.3 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................5 - 4


5.4 Perkembangan Lain-Lain Penerimaan yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ..........................................................5 - 5

5.5 Tax Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008...............................5 - 6

5.6 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013................................................................

5 - 6

5.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................

5 - 7

5.8 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ................................................................

5 - 7

5.9 Pengelolaan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................

5 - 8

5.10 Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................

5 - 9

5.11 Perkembangan Alokasi Belanja Langsung 2004-2008................................5 - 9

5.12 Proyeksi Pengelolaan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013................................................................

5 - 10

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal – i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas

berkat rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013,

telah selesai kami susun.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-

2013 ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari: (1)

Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah; (2) Penyelenggaraan

Musrenbang Jangka Menengah Daerah; (3) Penyusunan rancangan akhir

RPJM Daerah; dan (4) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.

Latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013

adalah untuk menjabarkan visi, misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih

yang ditawarkan pada saat kampanye dalam bentuk dokumen

perencanaan, yang akan menjadi pedoman bagi aparat pemerintah daerah

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima

tahun mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2013. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan

hidayah pada kita semua. Amiin.

Sumedang, Nopember 2008

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas

berkat rahmat dan hidayah-Nya pula Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun

2009 - 2013, telah selesai kami susun.

Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun

2009 - 2013 ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari : (1)

Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah; (2) Penyelenggaraan

Musrenbang Jangka Menengah Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir

RPJM Daerah; dan (4) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.

Latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009 - 2013

adalah untuk menjabarkan visi, ,misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih

yang ditawarkan pada saat kampanye dalam bentuk dokumen

perencanaan, yang akan menjadi pedoman bagi aparat pemerintah daerah

di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima

tahun mendatang

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya

kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2009 - 2013. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan

hidayah-Nya pada kita semua. Amiin.

Sumedang, Oktober 2008

Bappeda Kabupaten Sumedang

2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 111 a. 1)

(a)* Angka Partisipasi Kasar (APK)

- PAUD (TK/RA) Persen 17.45 45.00 50.00 55.00 60.00- SD/MI sederajat Persen 108.01 110.00 113.00 115.00 118.00- SMP/MTs sederajat Persen 96.23 96.98 97.83 98.58 99.33

* Angka Partisipasi Murni (APM)- PAUD (TK/RA) Persen 17.23 27.23 37.23 47.23 57.23- SD/MI sederajat Persen 97.00 97.60 98.20 98.80 99.40- SMP/MTs sederajat Persen 76.79 81.19 85.59 89.99 94.39

* Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

- PAUD (TK/RA) Rasio 1:19,00 1 : 19,2 1 : 19,4 1 : 19,6 1 : 19,8- SD/MI sederajat Rasio 1:160 1 : 201 1 : 211 1 : 220 1 : 229- SMP/MTs sederajat Rasio 1:405 1 : 415 1 : 425 1 : 430 1 : 455

* Rasio siswa/guru- TK Rasio 1 : 61 1 : 54 1 : 46 1 : 39 1 : 32- SD Rasio 1 : 21 1 : 25 1 : 29 1 : 33 1 : 37- SMP Rasio 1 : 31 1 : 33 1 : 34 1 : 35 1 : 37

* Rasio kelas/guru- TK Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1- SD Rasio 1 : 0,7 1 : 0,75 1 : 0,85 1 : 0,90 1 : 95- SMP Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1

(b)* Angka Partisipasi Sekolah

- SMA/MA sederajat Persen 32.64 41.11 49.58 58.05 66.52- SMK Persen 27.1 33.68 40.26 46.84 53.42

* Angka Partisipasi Kasar (APK)- SMA/MA Persen 28.36 37.68 47.01 56.34 65.67- SMK Persen 27.1 25.81 31.86 37.90 43.95

* Angka Partisipasi Murni (APM)- SMA/MA Persen 20.58 26.46 32.35 38.23 44.12- SMK Persen 13.6 18.88 24.16 29.44 34.72

* Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

- SMA + SMK Rasio 1 : 753 1 : 794 1 : 835 1 : 877 1 : 918* Rasio siswa/guru

- SMA Rasio 1 : 12,9 1 : 18,3 1 : 23,7 1 : 29,1 1 : 34,6- SMK Rasio 1 : 12,0 1 : 18,5 1 : 24,0 1 : 29,7 1 : 35,3

* Rasio kelas/guru- SMA Rasio 1 : 0,36 1 : 0,48 1 : 0,61 1 : 0,74 1 : 0,87- SMK Rasio 1 : 0,33 1 : 0,49 1 : 0,62 1 : 0,76 1 : 0,89

2)(a) Persen 98.88 99.31 99.54 99.70 99.82(b) Tahun 8.07 8.27 8.47 8.67 8.87(c)

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Sumedang

No. MISI

“Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME”

Pendidikan Menengah

KEBIJAKAN SASARAN

4Kebijakan 1: Menciptakan sumberdaya manusia sumedang yang memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika

Kinerja PendidikanAngka Melek Huruf

SATUAN EKSISTING 2008

5

TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN

Angka tingkat pendidikan yang ditamatkan

Pendidikan Dasar

Angka RLS

INDIKATOR

Pelayanan dasar pendidikan

Matrik Indikator Sasaran Kinerja PembangunanRPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013

RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57

2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11

No. MISI KEBIJAKAN SASARAN

4


5

TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR

* SD/MI Persen 99.94 99.95 99.95 99.95 99.99* SMP/MTs Persen 99.38 99.40 99.49 99.66 99.83* SMA/MA Persen 99.47 99.85 99.90 99.95 99.96* SMK Persen 98.48 99.67 99.75 99.83 99.91

(d) Persen 0.17 0.18 0.36 0.55 0.73(e) Persen 1.90 2.52 3.14 3.76 4.38(f) Persen 0.16 1.13 2.09 3.06 4.03

3)

Persen

Belum tersedianya data akurat perencanaan peningkatan kualitas

pendidikan

- 100 - -

4)

Persen

Belum memiliki pedoman perencanaan perintisan wajib belajar

12 tahun

- 100 - -

5)Persen

Belum tersedianya perencanaan Wajar

Diknas100 - - -

6) Orang 36 36 36 36 36

7)Kecamatan 14 7 - - -

8) Desa 1 62 65 65 659) Orang 15 35 35 35 35

b. 1)(a)

Rasio 1 : 356 1 : 305 1 : 254 1 : 203 1 : 152

(b) Rasio 1 : 34.115 1 : 34.500 1 : 34.500 1 : 34.500 1 : 34.500(c) Rasio 1 : 16.294 1 : 15.500 1 : 15.500 1 : 15.500 1 : 15.500(d) Rasio 1 : 545.837 1 : 545.837 1 : 545.837 1 : 545.837 1 : 545.837(e) Rasio 1 : 18.195 1 : 17.989 1 : 17.242 1 : 16.495 1 : 15.748(f) Rasio 1 : 110 1 : 100 1 : 95 1 : 90 1 : 85(g) Rasio 1 : 4.727 1 : 4.456 1 : 4.343 1 : 4.230 1 : 4.117(h) Rasio 1 : 5.943 1 : 5.655 1 : 5.367 1 : 5.079 1 : 4.791

(i) Rasio 1 : 3.577 1 : 3.562 1 : 3.547 1 : 3.532 1 : 3.517

(j) Rasio 1 : 1.949 1 : 2.104 1 : 2.078 1 : 2.052 1 : 2.026

(k) Rasio 1 : 49.622 1 : 60.000 1 : 55.000 1 : 50.000 1 : 45.0002)

(a) Tahun 68.00 68.20 68.40 68.60 68.80(b) Tahun 39.02 37.70 37.03 36.36 35.69(c) 100.000/KH 308.2 303.60 299.00 294.40 289.80(d) persen 68.19 75.00 80.00 85.00 90.00(e) persen 68 70.00 72.00 75.00 78.00(f) persen 67 75.00 80.00 82.00 85.00(g) Persen 1.03 < 1 < 1 < 1 < 1(h) Persen 50 54.00 58.00 62.00 66.00(i) Persen 23.40 25.72 28.04 30.36 32.68

Kunjungan Ibu Hamil 4 kali (K-4)Persalinan oleh Tenaga KesehatanKunjungan neonatus 2 kali (KN 2)

Rumah tangga sehat

Rasio Poskesdes per satuan penduduk

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sumedang

Rasio tenaga medis per satuan pendudukRasio Bidan desa per satuan penduduk

Rasio murid sebagai Paskibraka

Rasio Rumah Sakit per satuan pendudukRasio dokter per satuan penduduk

Rasio tempat tidur pasien RSU per satuan penduduk

Angka Kematian Ibu

Presentase Balita Gizi Buruk

Angka Partisipasi Kejar Paket BAngka Partisipasi Kejar Paket C

Tersedianya data untuk perencanaan peningkatan kualitas pendidikan

Pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya Pendidikan Dasar bagi anak usia sekolahMeningkatnya pengetahuan masyarakat

Angka Partisipasi Kejar Paket A

Tersedianya perencanaan perintisan wajib belajar 12 tahun

Tersedianya perencanaan Wajar Diknas

Rasio Posyandu Mandiri dan Purnama per satuan Balita

Rasio Pustu per satuan penduduk

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna

Rasio Puskesmas per satuan penduduk

Desa siaga aktif

Rasio dokter gigi per satuan penduduk

Angka Usia Harapan HidupKinerja Kesehatan

Angka Kematian Bayi


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


(j) Persen 2.23 2.21 2.19 2.17 2.15(k)

Persen 20 24.00 28.00 32.00 36.00

(l)Persen 54.75 57.80 60.85 63.90 66.95

(m)Persen 3.35 3.45 3.55 3.65 3.75

(n)Persen 3.10 4.20 5.30 6.40 7.50

(o) Persen 1.46 1.36 1.26 1.36 1.06

(p) Persen 68.88 71.98 73.98 75.98 77.98(q) Persen 41.07 40.60 41.44 42.28 43.12(r) Persen 63.02 66.40 68.55 70.70 72.85(s) Persen 41.29 53.14 54.85 56.56 58.27

(t) persen 80 82.00 84.00 86.00 88.00

(u) Persen - 100.00 100.00 100.00 100.00(v) Persen 68.71 69.50 69.75 70.00 70.25(w)

(1) Gakin kali/tahun 2 2 2 2 2(2) Non gakin kali/tahun 2 2 2 2 2

(x)persen 45,45 55.00 60.00 65.00 70.00

(y)persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3)Persen

Belum memiliki pedoman pembentukan

Desa Model TOGA- 100.00 - -

4)

Persen

Belum tersedianya data akurat untuk

pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

- - 100.00 -

5)Persen

Belum tersedianya data gizi buruk

- - 100.00 -

6) Orang 78 78 78 78 78

7) Cabang 3 3 3 3 3

8) Orang - 100 100 100 100

9)KK 56,329 2,000 2,000 2,000 2,000

10) Orang 1,500 268 268 268 268

Universal Children Imunization (UCI) desa

Jumlah Kunjungan rawat jalan ke Puskesmas, Pustu dan Poskesdes:

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) yang memiliki sertifikat KesehatanPersentase sarana obat dan obat tradisional yang memiliki izin kesehatan

Sarana Air Bersih

Penanggulangan Penyakit DB Dengue:- Case Fatality Rate (CFR)

Rasio Pemuda Sadar Bahaya Narkoba

Rasio Tenaga Pembina Olahraga Masyarakat

Rasio Cabang Olahraga Modern dan Tradisional

Rata-rata anak per keluargaProsentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi

SPALKepemilikan Jamban Keluarga

Penanggulangan Penyakit TB :- CDR (Case Detection Rate )

Penanggulangan Penyakit Diare :- Penemuan penderita semua kelompok umur

Rumah Sehat

Penanggulangan Penyakit ISPA :- Penemuan penderita Pneumoni pada Balita

Penanganan penderita HIV PositifRasio Peserta KB

Tersedianya pedoman pembentukan Desa Model TOGA

Meningkatnya pelayanan kesehatan gratis

Tersedianya data untuk pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Tersedianya data gizi buruk

Meningkatnya pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


11) Desa 70 2 2 2 2

12)Kecamatan 14 7 - - -

13) Desa/Kel 227 227 227 227 227

14) Orang - 270 270 270 270

15)Desa 32 6 6 6 6

16)Orang 32 30 30 30 30

17)Kecamatan 5 6 - - -

18)Desa - 1 - 1 -

19)Desa 1 1 1 1 1

c. 1)(a) Jumlah 19 19 19 19 19(b) Jumlah 2 2 2 2 2(c) Jumlah 4 3 3 3 3

2)

(a) Jumlah 5 5 5 5 5

(b)

* Tuna Susila Jumlah - 1 1 1 1* Gelandangan Pengemis Jumlah - 1 1 1 1* Orang gila Jumlah - 1 1 1 1* Retandasi Jumlah - 1 1 1 1* Karang Lansia Jumlah 2 3 3 4 5* Fakir Miskin Jumlah - 1 1 1 1* Anak Nakal Korban Narkoba Jumlah - 1 1 1 1* Bekas Narapidana Jumlah - 1 1 1 1

(c) Jumlah 2 2 2 2 2(d) Jumlah - 1 1 1 1(e) Jumlah 277 55 55 55 55(f) Jumlah 5 1 1 1 1

3) Jumlah 1 1 1 1 1

4)Jumlah 25 50 50 50 50

5)

(a) Jumlah 731 125 125 125 125(b) Jumlah 53 125 125 125 125

6) Persen 15 25 35 50 65

7) jumlah klub 130 170 210 250 290

Jumlah sekolah tuna (SLB A,B,C)

Tersedianya Pekerja Sosial Masyarakat

Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak balitaTersedianya jaminan kesehatan bagi keluarga miskinTersedianya jaminan kesehatan bagi aparat desa

Jumlah rumah singgah

Tersedianya tempat penanganan penyandang masalah sosial:

Tersedianya sarana/ prasarana perekonomian masyarakattersedianya tenaga terampil dalam mengelola pasar desaTerpenuhinya sarana/ prasarana pelayanan dasar masyarakat

Tersedianya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

Tersedianya Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat:

Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial Jumlah panti sosial anak cacat

Jumlah Karang taruna Jumlah Taman Penitipan Anak

Jumlah panti asuhanJumlah panti jompo

Tersedianya lembaga jaminan sosial (BKSP Askesos)

Taruna Siaga Bencana

Tersedianya lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial non panti:

Panti Singgah

Jumlah Klub Olah Raga

Pelayanan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial

Tersedianya panti sosial:

Tersedianya akses kegiatan/ pelayanan ke luar wilayah program TMMDTersedianya akses kegiatan/ pelayanan ke luar wilayah program BMSS

Terpenuhinya kebutuhan dasar air bersih


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


8) jumlah gedung

312 314 316 318 320

9)

(a) persen 5.00 15.00 20.00 25.00 30.00(b) persen 0.16% 1.13 2.09 3.06 4.03(c) persen 32.64 41.11 49.58 58.05 66.52

10)

(a) Tahun - 1,68 kali/thn 1,76 kali/thn 1,84 kali/thn 1,92 kali/thn(b) Tahun - 1,73 kali/thn 1,76 kali/thn 1,79 kali/thn 1,82 kali/thn

11)

(a) Persen 90 95 97.5 100 100

(b) Persen 25.56 56.53 75 99 99

(c) Persen 61.32 87.59 97.87 99 99

(d) Persen 25.11 35.00 50.00 60.00 70.00

(e) Persen 39.47 45.00 52.50 60.00 70.00

12)

(a) Rasio Drop Out KB Persen 7.39 7.00 6.95 6.90 6.85(b) Tahun 18.29 19.00 19.05 19.10 19.15(c) Persen 10.75 11 11.52 11.5 11.75(d) Persen 2.12 3.30 4.00 5.68 6.84(e) Persen 3.58 4.86 6.14 7.42 8.7(f) Persen 50 55 60 65 70(g) Persen 67 69 71 73 75

(h) Persen 50 55 60 65 70

13) Persen 0.82 1.00 2.00 3.00 4.0014) Persen 1,638 1,398 1,187 1,012 85515) Jumlah 120 122 124 126 12816) Jumlah 16 19 22 25 2817)

PersenData kemiskinan

berbeda pada tiap SKPD terkait

100 100 100 100

18)Persen

Data Pengembangan IPM

100 100 100 100

19) Lapang 1 2 2 2 2

20) Organisasi - 79 79 79 79

21) Orang - 50 50 50 50

22) Buah 27 5 6 5 5

23)Orang 5,250 560 750 1,000 1,250

Rasio penguatan kelembagaan KB yang mandiri

Perpustakaan Desa

Rasio Saran dan Prasarana Olahraga

Rasio Organisasi pemuda yang Maju

Rasio Atlet yang Mendapat Penghargaan

Partisipasi bina keluarga balita (BKB)

Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga per Satuan Kepala Keluarga

Taman Bacaan Masyarakat

Jumlah Gedung Olah Raga

Rasio pelayanan advokasi KB

Non Gakin

Partisipasi bina keluarga remaja (BKR)

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Wajib KTP

Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio pasangan berakte nikahKinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rata-rata usia kawin pertama wanita

Penduduk ber-Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional

Partisipasi bina keluarga Lansia (BKL)Rasio pemanfaatan data mikro keluarga

Contact Rate:Gakin

Jumlah kunjungan rawat jalan ke Puskesmas, Pustu dan Polindes:

Perpustakaan Sekolah

Tersedianya lembaga/institusi sosial di masyarakat:

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jumlah PenginapanTersedianya data dan indikator kemiskinan serta penangannya

Tersedianya data perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Tersedianya bantuan sarana permakanan bagi klien panti sosial

Jumlah Restoran

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan sosial

Partisipasi remaja peduli kesehatan reproduksi


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


24)Kelompok

277 KT, 173 PSM, 30 Orsos, 53 TANAGA

55 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30

TANAGA

56 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30

TANAGA

57 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30

TANAGA

58 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30

TANAGA25)

Orang 25020 Tomas, 30 pengusaha

21 Tomas, 30 pengusaha



26)Orang 250 50 50 50 50

27)Orang 500 100 100 100 100

28)Buah 1 MPN, 1 TMP, 1 TMPD

2 MPN, 1 TMP, 1 TMPD




29) Orang 1 PKRI, 15 Janda PKRI2 PKRI, 15 Janda

PKRI3 PKRI, 15 Janda



PKRI30) Buah 6 1 1 1 131) Orang 300 60 60 60 6032) Orang 300 60 60 60 6033)

Paket 50 10 10 10 10

34)Paket 52 10 10 11 11

d. 1) Orang 285 25 35 40 45

2) Kejadian - 100 100 100 100

3) Buah 1 : 218 25 30 35 1004) Kejadian - 100 100 100 1005) Prosentase 60 50 55 60 656) Grup 114 15 15 15 157) Unit 0 20 40 20 20

8) Persen 15 20.00 20.00 20.00 20.00

9) Persen 40 50.00 60.00 70.00 80.00

10) Persen 50 55.00 60.00 70.00 80.0011) Kasus 368 5 5 5 512)

Persen

Belum tersedianya data pengembangan kelembagaan

pendidikan keagamaan

- 100 - -

13) Orang 400 400 400 400 40014)

Cabang - 3 3 3 3

a.1)

Rupiah (optimis)

1,929,572,030 2,162,085,460 2,422,616,750 2,714,592,070

Rupiah (pesimis)

1,662,968,210 1,729,486,940 1,798,666,420 1,870,613,070

2) Rasio 1 : 10 1 : 9 1 : 8 1 : 7 1 : 63) Perusahaan 14.73 16.93 18.62 20.48 22.52

Kebijakan 2: Memperluas penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wira usaha

Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio atlet olahraga juniorRasio pertandingan, perlombaan, festival dan invitasi olahraga masyarakat

Nilai Ekonomi

Rasio Penduduk yang bekerja

Peningkatan Pendidikan Muatan Lokal

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosialMeningkatnya jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial

Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan dikalangan generasi muda

Angka Kriminalitas yang tertangani

Meningkatnya kualitas MPN, TPM dan TPMD

Meningkatnya kualitas hidup PKRI dan Janda PKRI

Tersedianya Lembaga Sistem Jaminan Sosial

Tersedianya data pengembangan kelembangaan pendidikan keagamaan

Meningkatnya partisipasi lembaga pelayanan sosial (Karang Taruna, PSM, Orsos, TANAGA)

Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai-nilai budaya daerah yang relevan

Jumlah pelaku asusila

Frekuensi terjadinya konflik antar umat beragama

Rasio tempat ibadah per satuan pendudukFrekuensi konflik antar sukuFrekuensi kegotong royongan

Frekuensi kegiatan pewarisan kejuangan SumedangPeningkatan Pendidikan Budi Pekerti di SD, SMP, SMA

jumlah gedung kesenian

Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya

Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam usaha kesos

jumlah grup kesenian

Meningkatnya kualitass hidup eks PMKSMeningkatnya keterampilan PMKS

Meningkatnya pelayanan penyelenggara undian gratis berhadiah dan pengumpulan sumbangan sosial


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


4)

Orang wirausaha

baru220 350 500 650 800

5)Orang

wirausaha baru

220 350 500 650 800

6) Orang wirausaha

baru220 350 500 650 800

7)SK

Bupati/Perda21 1 SK Bupsti

8) Kasus 12 10 8 6 4

9)Orang 3,277 200 200 200 200

10)Paket - - 1 - 1

11)Orang - 120 120 120 120

12)Orang - 120 120 120 120

b. 1)(a) Orang 2,751 3,250 3,750 4,250 4,750(b) Orang 87 137 187 237 287(c) Orang 92 142 192 242 292(d) Orang 30 45 60 75 90

2) Orang 46,442 51,064 56,170 61,787 67,9653)

(a) Orang 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

(b) Orang 310 360 410 460 510

4) Orang 18 25 30 50 60

5)persen - 15.00 20.00 25.00 30.00

6)

a Orang 320 420 520 620 720

b KUKM 50 100 150 200 250c KUKM 50 100 150 200 250

7) Persen 10.00 9.50 9.00 8.50 8.008) Orang - 100 100 100 1009) Orang - 100 100 100 10010) Orang 1 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 211) Orang 21 75 75 75 7512) Orang 42 50 50 50 50

Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun

berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional

Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha

Jumlah instruktur Vokasinal yang telah bersertifikasi

Kondusif dan berkeadilan dalam iklim usaha

Regulasi daerah tentang pengelolaan pembangunan secara swakelola

Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perijinan, lokasi usaha dan perlindungan usaha dari pungutan informal

Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standard kompetensi dan wirausahawan

Jumlah tenaga kerja bersertifikasi:Lokal :21.250 orang.Regional : 22.435 orang.Nasional : 1.210 orang.Internasional :375 orang.

Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknologi terutama UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal

Jumlah pemuda terampilRasio pemuda nasionalisRasio Wasit Cabang OlahragaJumlah pelatih cabang olahraga

Jumlah pemuda yang punya usaha mandiri

Tersedianya teknologi pertanian, pengolahan pangan dan pendayagunaan lahan kritis

Tersedianya tenaga teknis yang menunjang kemandirian masyarakat

Pemasaran dan Purnajual

Industri Kecil dan Menengah

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Jumlah lulusan yang telah bersertifikasi DU/DI berstandar nasional/internasional

Peningkatan Kualitas Produk

Peningkatan SDM Pelaku Usaha:

Meningkatnya keterampilan kerja anak/remaja terlantar

Angka partisipasi angkatan kerjaJumlah penduduk yang punya usaha mandiri:

Tidak Berijin (Non Lisensi)

Berijin (Lisensi)


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


13)Orang 100 300 - - -

14) Paket 277 55 55 55 57

2)

a PersenRata-rata Pendapatan

Rp. 657.920/ Bln

Peningkatan rerata

pendapatan 10%/Tahun

Peningkatan rerata


Peningkatan rerata


Peningkatan rerata


b PersenRata-rata Pendapatan

Rp. 839.250/ Bln

Peningkatan rerata


Peningkatan rerata


Peningkatan rerata


Peningkatan rerata pendpatan

10%/Tahun

3) Rupiah 985,000 1,050,000 1,200,000 1,350,000 1,500,0004) Rupiah 886,000 974,000 1,000,000 1,150,000 1,255,000

5) Persen 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

6) Persen 3.110 KK 20% 25% 30% 25%

7) Paket 277 55 55 55 57

8) Orang 5,875 6,625 7,625 8,625 9,8759)

(a) Kelompok 589 638 636 614 582(b) Kelompok 787 875 955 1,035 1,109(c) Kelompok 369 387 405 425 443(d) Kelompok 45 55 65 75 85(e) Kelompok 7 9 11 13 15(f) Kelompok 403 50 100 75 75(g) Kelompok 8 5 57 30 26

10) Kelompok 600 100 200 300 450

11) Kelompok 30 6 12 18 242 a.

1) Kali/tahun 18 20 20 20 20

2)

Kali/tahun 7 7 7 7 7

Kali/tahun 5 5 5 5 53) Kawasan - - - 1 -

4) Kecamatan - 2 2 2 2

5) Kecamatan 1 1 1 1 1

6) Pedoman 1 1 1 1 1

7) Kecamatan - 1 1 1 1

Meningkatnya jumlah petani terlatihMeningkatnya Kualitas lembaga tani :

Pemula / pemumbuhLanjut / pembenahanMadya / pemberdayaanUtama / pemandirian

Kelompok Hasil Hutan Non Kayu

PewirausahaanGabungan kelompok

Pembentukan kawasan perkotaanDengan Pihak Ke - Tiga

Pedoman Pelimpahan sebagian kewenangan/ Urusan Wajib dari Bupati kepada Camat dan Lurah

Meningkatnya pendapatan dari usaha peternakan dan perikanan

Kebijakan 3: Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja, peningkatan fungsi dan peran kelembagaan Pemerintahan Daerah di semua tingkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

“Mewujudkan kualitas manejemen pemerintahan daerah yang semakin baik”

Rerata pendapatan masyarakat miskin lainnya

Pedoman Pelimpahan sebagian kewenangan/ Urusan Khusus dari Bupati kepada Camat

Kerjasama Daerah :

Antar Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota)

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan dan penegasan batas daerah kecamatanPembinaan batas daerah

Persentase penanganan pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan Jatigede

Rasio stakeholder yang memahami UU Nomor 3 Tahun 2005

Rerata pendapatan petani

Petani Penggarap

Petani Pemilik

Rerata pendapatan buruh

Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah Kecamatan dan Desa

Meningkatnya kewirausahaan PMKS produktif

Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga miskin

Meningkatnya kualitas Kelompok Petani Kecil (KPK)Gabungan Kelompok Petani Kecil (KPK)


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


8) Pedoman 5 SOP 1 1 1 1

9) Orang156 perangkat kec. Dan 35 perangkat kelurahan

52 52 52 52

10) Kali2 kali kegiatan di 26

Kecamtan1 - 1 -

11) Desa 86 7 5 4 89

12) Persen 87.00 80.00 80.00 83.00 85.00

13) Bakal calon 5 5 5 5 5

14) Orang - 150 120 125 200

15) Pedoman 21 Dokumen 3 2 2 2

16) Desa/tahun 272 272 272 272 272

17) SKPD 0 0 1 1 1

18)

(a) Orang/Kali 77 1,1684 kali pelantikan mutasi jabatan

4 kali pelantikan mutasi jabatan


(b) Orang 9,997 20 20 20 20(c) Orang - 14,000 - - -(d) Orang 120 120 120 120 120

19)

(a) Persen 6 Raperbup 20.00 40.00 60.00 80.00(b) Persen - 25.00 50.00 75.00 100.00(c) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00

20)

(a) Persen 2 Raperbup 20.00 40.00 60.00 80.00(b) Persen - 25.00 50.00 75.00 100.00(c) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00

21)

(a) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00(b) Persen - 25.00 50.00 75.00 100.00(c) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00

22)

(a) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00(b) Persen - 25.00 50.00 75.00 100.00(c) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00

Penerapan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan yang berlaku

Jumlah SKPD yang bersertifikasi ISO (4 SKPD)

Penempatan PNS dalam jabatan struktural

Penyusunan SOP Kecamatan dan Kelurahan

Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan

Evaluasi Kinerja Kecamatan (Lomba Kecamatan)

Fasilitasi Kegiatan Pilkades

Tingkat Partisipasi Pilkades

Tingkat Minat Bakal Calon Kepala Desa

Pembinaan Peerintahan Desa (kepala Desa, Sekdes, dan BPD)

SOP Desa

Fasilitasi Bantuan Keuangan dan Sarana Prasarana Desa

Terselenggaranya penerapan SOP pada tingkat :

Penempatan PNS dalam jabatan fungsionalPenempatan Staff di setiap SKPDPerpindahan pegawai

Tersusunnya Standar Operating Prosedur di setiap SKPD meliputi tingkat :

Kabupaten (1 Paket)Kecamatan (1 Paket)Desa (1 Paket)

Tersusunnya Standar Teknis di tingkat :

Kabupaten (1 Paket)Kecamatan (1 Paket)

Kabupaten (1 Paket)Kecamatan (1 Paket)Desa (1 Paket)

Terselenggaranya penerapan Standar Teknis pada tingkat :

Kabupaten (1 Paket)Kecamatan (1 Paket)

Desa (1 Paket)

Desa (1 Paket)


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


23)

(a) Persen - 100 100 100 100

(b) Persen - 100 100 100 100

24)

a) SKPD 2 15 25 50 55

b) Paket - - - - -

c) Persen 10 25 50 75 100

d) SKPD 7 15 22 27 42e) Paket 1 (Thn.2000) 1 - - -f) Paket - 1 - - -g) M³ 1,686 1,686 1,686 1,686 3,000h) Paket - 3 3 3 3

25) Paket 26 5 5 5 6

26) UnitBelum terbentuknya

P2TP2A di Kab. Sumedang

1 2 3 4

27) Persen

Masih rendahnya sistem jaringan kemitraan

organisasi masyarakat, dunausaha dan lembaga

pemerintahan

20 30 40 60

28) BuahKurang memadai

informasi gender dan anak

100 - 100 -

29) Persen

Masih rendahnya keterwakilan posisi dan serta perempuan yaitu

legislatif 10%, Eksekutif 2% dan Yudikatif 1

orang

10 15 20 25

30) PaketBelum adanya suatu

kebijakan prioritas dari Pemda terhadap KHPP

2 - - -

Pembangunan jaringan sistem informasi kearsipan

Terselenggaranya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat secara khusus pada 5 kecamatan yaitu : Jatinangor Cimanggung, Tanjungsari, Sumedang Selatan, Sumedang Utara dengan fokus :

Penelusuran arsip yang mempunyai nilai sejarahAkuisisi arsip SKPDRevisi Perda tentang kearsipan

Terselenggaranya Pengkajian pada 5 Kec.

Terlaksananya pelimpahan khusus pada 5 Kec.

Terwujudnya arsip sebagai pusat informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Penataan Record Center SKPD

Pemeliharaan dan penyelamatan arsipPengadaan sarana kearsipan

Penyusunan jadwal Retensi arsip (JRA)

Meningkatnya jaringan kemitraan organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintahan sebesar 80%

Tersedianya standar operasional dan prosedur pelayanan sosial

Tersusun dan tersedianya buku statistik gender anak dan analisis

Meningkatnya keterwakilanposisi dan peran serta perempuan dilembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara proposional

Terumusnya dan tersusunnya kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Terbentuknya P2TP2A di kab. Sumedang sebanyak 5 unit


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


31) orang

Belum tersedianya jejaring pelayanan kasusu KDRT dan

Trafiking

75 75 100 100

32) Kecamatan

Belum optimalnya penanganan terhadap

masalah sosial perempuan dan sistem

perlindungan bagi perempuan

26 26 26 26

33) Paketmasih rendahnya kinerja

Pokja III TKPP Kab. Sumedang

- - - 1

34) Paket

Belum optimalnya pmembangun

pemahaman yang sama tentang masalah-

massalah dan kebijakan prioritas pembangunan

perempuan

2 2 2 2

35) Paket

Belum adanya standar operasional prosedur

penangan korban perdaganan orang

(trafiking)

2 4 4 4

36) PaketTidak tersedianya data

dan tidak adanya laporan dari masyarakat

- - 1 -

37) PaketBelum adanya data

terpilah dan propil anak di Kab. Sumedang

- 1 - -

38) Kegiatan - 1 2 1 139) Kegiatan - 1 1 1 1

40) Paket 1 1 1

b.1)

(a) Orang 3,533 3,633 3,733 3,833 3,933

(b) Orang 234 254 274 294 314

(c) Orang 2 3 4 5 6

Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan

Proposi Jumlah Aparatur Lulusan S1 terhadap seluruh aparatur

Proporsi Jumlah Aparatur Lulusan Pendidikan Formal (S1, S2, S3) terhadap seluruh aparatur

Meningkatnya profesionalisme aparatur diberbagai tingkatan pemerintahan

Tersusunnya data tampilan dan profil anak di Kab. Sumedang

Meningkatnya kinerja Pokja III TKPP terhadap penanganan tindak kekerasan

Tersedianya sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman tentang prosedur pemulangan dan rehabilitassi korban pedagangan orang kepada jejaring tk. Kec, Kab dan TKPP

Tersusunnya rencana pogram dan kegiatan perlindungan perempuan Tk. Kab. yang komprehensip

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelayanan SDM pendamping tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebar diseluruh kecamatan sebanyak 500 orang

tersusunnya sistem perlindungan dan penanganan masalah sosial permpuan di 26 kecamatan

Tersedianya data dan potensi pemetaan tentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak

Proposi Jumlah Aparatur Lulusan S2 terhadap seluruh aparaturProposi Jumlah Aparatur Lulusan S3 terhadap seluruh aparatur

Tingkat kaji terap teknologi agribisnisJumlah kerjasama pengembangan agribisnis


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


2)

(a) Orang 1,195 690 250 150 100

(b) Orang 455 13 13 13 13

(c) Orang 144 12 12 12 12

(d) Orang 25 2 2 2 2

3)

(a) - Seluruh SKPD - - -

(b) Orang - 20 20 20 20

(c) Orang - 20 20 20 20

4) Perda - - 1 - -

5)

(a) Orang 222 200 200 200 200(b) Orang 1,195 690 222 200 200(c) Orang - 1,195 690 222 200(d) Orang 268 300 300 300 300(e) Paket - 1 1 1 1(f) Arsip 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

6) Paket - 1 - - -

7) Persen - 25.00 50.00 100.00 -

8) Persen - 50.00 100.00 - -

9) Persen 3.45 5.13 5.97 6.81 7.65

10) Persen 24.62 26.32 27.05 28.00 29.21

11) Persen

Rata-rata Kontribusi penerimaan daerah di

luar DAU dan DAK terhadap PDRB tahun 2003 -2007 sebesar 3,48% per tahun

3.74 4.00 4.26 4.52

12) Orang 25 5 5 5 5

13)

1 Orang 15 10 6 5 42 Orang 7 7 7 6 6

Proporsi lulusan diklat penjenjangan auditor dan diklat pengawasan substantif

Diklat AuditorDiklat Substantif

Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang efektif

Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis

Seleksi CPNSPeningkatan status CPNS menjadi PNS

Proposi Lulusan Pendidikan struktural pada setiap Esselon Jabatan

Analisa kebutuhan Diklat

Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim Tk IIIPegawai yang telah mengikuti Diklatpim Tk II

Terwujudnya regulasi pengelolaan kepegawaian daerah 1 perda

Pensiun Pegawai

Tersusunnya Standar kompetensi Kerja Organisasi sebanyak 1 PaketTersusunnya Kompetensi Kerja Individu sebanyak 1 Paket

Pengembangan SIMPEG Daerah

Proporsi Lulusan Pendidikan Struktural pada setiap esselon Jabatan

Pegawai yang telah mengikuti Diklat PrajabatanPegawai yang telah mengikuti Diklatpim Tk IV

Pegawai yang telah mengikuti Diklat fungsional

Sumpah janji PNS

Penataan arsip pegawai

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahanPersentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

Meningkatnya kontribusi penerimaan daerah diluar DAU dan DAK terhadap PDRB sebesar 0,26% per tahun

Tersusunnya Kompetensi Kerja Jabatan sebanyak 1 Paket

Tersedianya aparatur pelayanan sosial profesional


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


c.1) Paket - - 1 - -

2) Persen - 20 20 20 20

3)

a Orang 40 40 40 40 40

b Orang - 15 15 15 15

4) Paket 26 5 5 5 6

d. 1) Dok/tahun 3 3 3 3 3

2) Dokumen - 1 2 2 2

3) Dokumen - 1 1 1 1

4) Persen - 20 40 60 80

5)

(a) Orang 700 200 200 200 200(b) SK 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500(c) Orang 90 80 80 80 80

(d) Orang - 800 1,400 1,400 1,400

6)(a) Berkas 40 40 35 30 25

7)

(a) Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai

(b) Kali 28 20 24 24 248) Dokumen 1 1 1 1 19) Kegiatan 2 - 1 1 110)

a. Dokumen 1 1 1 1 1b. Dokumen 1 - - - -c. Dokumen 269 - - 279 -d. Dokumen - - 1 - -e Dokumen - - 1 - -

11) Dokumen 1 1 1 1 1

12) Wilayah - - 1 1 1

13) Paket 26 5 5 5 6

14) Terlaksananya audit/pemeriksaan seluruh SKPD dan pemerintahan desa

Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur

Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government di semua stakeholder pemerintahan

Regulasi BUNGDES

Pembinaan aparatur

Evaluasi Kinerja

Tersusunnya sistem penilaian remunerasi insentif berbasis kinerja sebanyak 1 paket

Terlaksananya sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui electronic government sebesar 100%

Tersusunnya sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui electronic government sebanyak 1 Paket

Ujian dinas dan penyesuaian ijazah

Terlaksananya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah

Pemberian hukuman indisipliner aparatur

Revitalisasi dana alokasi Desa

Pemberian penghargaan kinerja aparatur (penerapan sistem point reward)

Pemberian penghargaan

Sidang Penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional

Monitoring dan pembinaanUpdating Profil Desa

Kenaikan pangkat

Penanganan kasus indisipliner

Meningkatkan kualitas good goverment dan clean goverment

Penerapan pernyataan komitmen kinerja pada seluruh SKPD (Kep Menpan)

RPJMDes/Kel

Pemprosesan Pemberian bantuan kesehatan PNSD

Penerapan Insentif Berbasis Kinerja (IBK) sebesar 100%

Pemprosesan tunjangan Uang Duka Wafat/Tewas

Tersedianya lembaga jaminan sosial bagi aparatur di daerah

LKPI, LLPD, LAKIPDA

Tersusunnya dokumen :Terlaksananya kegiatan dengan daerah lain

Monitoring rencana pembangunan

Terselesaikannya konfliks wilayah perbatasan (4 wilayah)

RKPDRPJMD


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


- Dokumen 70 50 50 50 50- Dokumen 40 36 35 30 30- Dokumen 72 48 48 48 48- Dokumen 0 1 1 1 1

3 a.1) Ton GKG 416,180 426,180 436,698 447,345 458,255

2) Unit 90 2 2 2 23) Kelompok 40 100 175 250 3254) Kelompok 216 246 277 277 277

b. 1) Ton Biji Kering

740 862 985 1,108 1,231

2) Persen10 (Kebutuhan ± 7.200

Ton/Tahun)11.7 13.4 15.1 16.8

3) Kelompok 20 30 40 50 60

4) Kelompok 20 30 40 50 60

c. 1)(a) Ton 8,250 8,662 9,095 9,550 10,028(b) Ton 2,129 2,130 2,131 2,132 2,133(c) Ton 12,453 12,702 12,956 13,215 13,480(d) Ton 4,326 4,427 4,529 4,630 4,731

2) Persen 60 63 66 70 74

3) Kelompok 281 75 150 200 250

d.1)

(a) Jumlah 26 28 30 32 34(b) Jumlah 457 600 650 700 750

2) Dokumen - - - 1 1

3) Ha

Produksi dan luas tanam kedelai masih rendah

sehingga untuk kebutuhan domestik

harus mengimpor dari daerah lain

1,300 1,300 1,300 1,300

4) KegiatanStandarisasi kualitas dan kuantitas barang masih

rendah39 40 41 42

5) Kegiatan Intensifikasi kinerja 9 10 10 11

6) Paket DKP belum efektif DKP efektif DKP efektif DKP efektif DKP efektif

e.1)

- Persen 60 60.90 61.81 62.74 63.68

Reguler

Meningkatnya pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama penyakit

Meningkatnya produksi dan stok beras

Meningkatnya produksi dan stok kedele

“Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan”

Kebijakan 4: Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi

Penerapan teknologiPeningkatan kualitas kelembagaan tani berbasis komoditas stok pangan hewani

Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok lainnya

Review Keuangan

Terselenggaranya revitalisasi kelembagaan distribusi

Susu

Kasus/khususTindaklanjut

Optimalisasi Kemitraan

Peningkatan produksi beras daerah sebesar 10%

Revitalisasi lumbung desa

Peningkatan produksi kedelai lokal sebesar 83%

Ketersediaan stok kedelai di daerah menjadi 18,5% pada tahun 2013

Pasar

Standar kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai dengan legalisasi

Meningkatnya randemen hasil panen setiap komoditas

Randemen Padi meningkat 1,5 % per tahun

Telor Ikan

KoperasiTerselenggaranya Debirokratisasi regulasi

Meningkatnya luas tanam dan produksi kedelai

Peningkatan produksi pangan hewani:Daging

Meningkatnya produksi dan stok pangan hewani

Penerapan teknologi melalui sekolah lapangPengembangan cadangan pangan

Penerapan teknologi melalui sekolah lapangPengembangan kelompok berbasis komoditas kedele


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


- Persen 45 45.90 46.82 47.75 48.71

- Persen 30 30.30 30.60 30.91 31.22

- Persen 28 28.28 28.56 28.85 29.14

- Persen 16 16.16 16.32 16.48 16.65

- Persen 6.5 6.53 6.57 6.60 6.63

- Persen 70 70.70 71.41 72.12 72.84

- Persen 70 71.40 72.83 74.28 75.77

- Persen 1.6 1.62 1.63 1.65 1.66

2) Persen Masih diatas 10%

Penurunan gagal panen akibat

serangan hama penyakit sebesar

1% / thn dari luas panen










3)

a

- Penurunan kandungan mikroba daging TPC > 100.000 < 100.000 < 100.000 < 100.000 < 100.000

- Kandungan residu antibiotik Pos/Neg negatif negatif negatif negatif negatifb

- Kandungan Enterococci TPC - < 100 < 100 < 100 < 100- kandungan residu antibiotik Pos/Neg negatif negatif negatif negatif negatif

c- Penurunan kandungan mikroba daging TPC 3,000,000 < 1.000.000 < 1.000.000 < 1.000.000 < 1.000.000- kandungan residu antibiotik Pos/Neg negatif negatif negatif negatif negatif

4)

a Jenis 5 1 - 1 -

b Ton 0.960 1.005 1.050 1.095 1.140

5)

a Persen 4 4 4 4 4b Persen 5 5 5 5 5c Persen 6 6 6 6 6

d Persen 39 37 34 31 28

6) Komoditas 9 9 9 9 9

penyakit

Peningkatan jaminan keamanan pangan asal ternak dan ikan:

Randemen Tembakau meningkat 1% per tahun

Randemen Jagung meningkat 2 % per tahun

Randemen Kedelai meningkat 1% per tahun

Rendemen Nilam meningkat 1% per tahun

Daging

Randemen Kacang Tanah meningkat 1% per tahun

Randemen Kopi meningkat 1% per tahun

Randemen Tebu meningkat 0,5% per tahun

Ikan

Randemen Teh meningkat 2% per tahun

Menurunnya gagal panen akibat hama dan penyakit

Telur

Susu

Ternak KecilUnggas

Ternak besar

Terkenalinya tingkat kematian ternak dan ikan akibat penyakit

Peningkatan volume hasil olahan perikanan (4% per tahun)

jenis produk olahan

Meningkatnya jumlah dan jenis produk olahan peternakan

Penerapan teknologi pasca panen


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


f. Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian

1)

Berubahnya alih fungsi lahan pertanian jadi

perumahan dan pertokoan

Pembatasan perijinan alih fungsi lahan pertanian

terutama sawah irigasi







2) Ha 3,500 25 25 25 25

3) Ha 33.370 (luas sawah) 33,370 33,370 33,370 33,370

g. A. Padi

PersenTingkat Penerapan

Benih 62,60%64.48 66.41 68.40 70.45

TonProduksi benih padi 97,5

Ton100 100 100 100

B. Jagung


Benih 51,72%54.31 57.02 59.87 62.87

Ton Produksi Jagung 49 TonBantuan Benih Jagung 21 ton

Bantuan Benih Jagung 21 ton



C. Kedelai


Benih 57,79%59.52 61.31 63.15 65.04

Kg Produksi Kedelai 400 KgBantuan Benih Kedelai 480 Kg

Bantuan Benih Kedelai 576 Kg



D. Hortikultura

Bantuan Benih Buah-buahan :

Pohon Sawo Sukatali : 54.400 6,200 6,240 6,240 6,240

Pohon Jeruk Cikoneng : 48.450 4,300 4,300 4,300 4,300

PohonMangga Gd. Gincu:

188.9003,120 3,120 3,120 3,120

E. Kebun


Benih Perkebunan : 7%3% 3% 3% 3%

2)

- Paket 54 2 2 2 2

- Unit 4 1 1 1 1- Ha 619 20 20 20 20

Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian

Sarana Balai benih IkanLahan hijauan makanan ternak (HMT)

Mempertahankan luas lahan sawah produktif budidaya pertanian khususnya di lahan sawah

Terselenggaranya pembatasan alih fungsi lahan pertanian terutama sawah irigasi kecuali yang bersifat strategis dan kepentingan umum

Mempertahankan luas lahan produktif budidaya pertanian khususnya di lahan sawah

Meningkatnya sarana prasarana produksi peternakan dan perikanan

Sarana/Prasarana pada Usaha Pembenihan Rakyat (UPR)

Terpenuhinya sarana poduksi pertanian sebesar 100%

1)


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


- Unit 4 1 1 1 1

3) Buah Traktor Mini: - Buah - 1 1 -

Buah Hand Traktor: - Buah 10 10 10 10

Buah Hand Sprayer : 3.029 bh 130 150 158 173

Buah Power Sprayer : 6 bh 2 2 2 2

Buah Mist Blower: - Buah 5 5 5 5

Buah Emposan Tikus: - Buah 100 150 200 250

Buah Pompa Air 2-3" : 96 bh 6 6 6 6

Buah Pompa Air 4" : 69 bh 8 8 8 8

Buah Pedal Thresher : 50 bh 42 42 42 42

Buah Pembersih Gabah : 10 bh

4 4 4 4

Buah Dryer : 10 bh 4 4 4 4

UnitPengelolaan Kopi : 5

Unit2 2 2 2

UnitPengelolaan Nilam : 4

Unit1 1 1 1

UnitPengelolaan Kakao: -

Unit- 1 - 1

4)

a. Hektar Jitut : 250 Ha 1,000 1,000 1,000 1,000Hektar Jides : 500 Ha 1,000 1,000 1,000 1,000

UnitSumur Resapan : 10

Unit10 10 10 10

Unit Sumur Dalam: 3 Unit 4 3 5 5

Unit Irigasi air permukaan : 10 Unit

5 5 5 5

Unit Embung : 13 Unit 2 2 2 2Unit Dam Parit : 2 Unit 1 1 1 1

b.Unit Embung: - Unit 2 2 2 2Unit Pompa Air - Unit 3 3 3 3Unit Sumur Resapan 3 3 3 3

Hektar Rorak 3 3 3 3Hektar Terasering : 60 Ha 20 30 40 50

5) KmJalan Produksi / Usaha

Tani Komoditas Perkebunan : 2 Km

2 2 2 2

Pos Pelayanan Peternakan dan perikanan

Terpenuhinya Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Pedesaan

Tersedianya jalan usaha tani sebesar 100 %

Sarana Prasarana Perkebunan

Pembangunan dan Rehablitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ditingkat Usaha Tani dan Desa

Terpenuhinya jenis dan jumlah Alat Mesin Pertanian sebesar 100 %


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


KmJalan Produksi / Usaha

Tani Komoditas Pertanian: 3 Km

3 3 3 3

6) Hektar 5.5 5.5 5.5 5.5 5.57) Unit 2 - 3 3 3

h.1) Peningkatan produksi:

Ton Talas : 4.380 5,275 5,289 5,473 5,614Ton Jagung : 48.718 49,939 51,194 52,484 53,801Ton Ubijalar : 13.767 14,439 14,876 15,366 15,800Ton Ubikayu : 141.083 148,572 156,474 166,457 173,898

Peningkatan areal : Ha Ganyong: 25 Ha 1 1 1 1

2) Persen - 2 2 2 2

3) Persen - 1 1 1 1

4) Ton 64,400 66,175 59,392 69,628 71,3865) Ton 107,794 113,184 118,843 124,785 131,024

6)

(a) Jenis 5 1 1 1

(b) Ton 0.96 1.005 1.050 1.095 1.140

7) Paket 277 55 55 55 578) Paket 1 1 1 1 19) Paket 1 1 1 1 1

10) Paket 1 1 1 1 1

11) Desa 5 10 20 30 4012) Orang 277 50 100 150 20013) Komoditas 4 1 2 3 4

a. 1) Persen 75.62 79.84% 82.48% 85.02% 87.56%2) Unit 253,492 278.394 UKM 303.296 UKM 328.198 UKM 353.100 UKM3) LKM 162 182 LKM 198 LKM 214 LKM 230 LKM

4) Persen 70.89 71.89 72.89 73.89 74.89

5) Koperasi 10 14i 18 22 26

6) UMKM 100 180 260 340 420

Meningkatnya keanekaragaman produk pangan daerah

Meningkatnya produktifitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Meningkatnya luas lahan efektif Balai BenihTersedianya bangunan kantor UPTD

Kebijakan 5: Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat

Jenis produk olahan

Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM

Peningkatan Volume produk olahan perikanan (4% per tahun)

Analisa daerah rawan panganData Base potensi produk pangan

Meningkatnya Produksi Buah-buahan

Meningkatnya jumlah dan jenis produk olahan peternakan dan perikanan

Persentase koperasi aktif

Berkurangnya ketergantungan terhadap makanan pokok beras sebesar 10 %

Meningkatnya budidaya keanekaragaman komoditas pangan unggulan daerah sebanyak 5 komoditas (talas, jagung, ganyong, ubi jalar, ubi kayu)

Berkembangnya industri pengolahan pangan non-beras sebesar 5%

Meningkatnya Produksi Sayuran

Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha

Pengembangan desa mandiri panganPemberdayaan kader pangan desaPenganekaragaman konsumsi pangan lokal

Meningkatnya peran UMKM terhadap perekonomian daerah

Jumlah BPR/LKM

Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM

Tersedianya KUBE produk pangan


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


7) Koperasi 401 420 440 460 480

8) Koperasi 12 15 18 21 24

9) Kali 20 26 32 38 44

10) Koperasi 25 30 35 40 45

11) Persen 6.19 6.50 7.50 8.50 9.50

12) Unit 277 5 5 5 6

13) Kecamatan

Belum terselenggaranya pembentukan kelompok keluarga sejahtera di 26

kecamatan

26 26 26 26

14) Unit

Masih rendahnya potensi perempuan dalam pengelolaan

usaha

10 10 10 10

15) Paket

Belum terinformasikannya hasil karya perempuan dalam

pembangunan pemberdayaan di kab.

Sumedang

- 2 - -

Terselenggaranya penyuluhan peran pembangunan pemberdayaan perempuan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Meningkatnya pemahaman pengelolaan usaha bagi perempuan

Meningkatnya informasi hasil karya perempuan dalam pemberdayaan perempuan di kab. Sumedang

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembagan keuangan mikro (LKM) dan Koperasi Simpan Pinjam(KSP/USP) antara lain melalui pemberian kapasitas status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder

Tersedianya lembaga sosial penunjang usaha ekonomi keluarga miskin

Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efesiensi usaha

Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi;

Partisipasi Keluarga miskin dalam pemberdayaan keluarga

Pemberiaan dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


16) KecamatanMasih rendahnya

kualitas kelompok UP2K dan desa binaan PWKSS

10 12 12 12

b.1)

(a) Kali 10 2 2 2 2(b) Kali 5 10 15 20 25(c) Kali - 1 1 1 1

2)

(a) kali 15 30 45 60 75(b) kali 5 10 15 20 25(c) kali 2 4 6 8 10

3) UMKM 100 130 160 190 220

4) UMKM 100 130 160 190 220

5) UMKM 130 170 210 250 290

6) Koperasi 10 18 26 34 42

7) Pasar 9 Pasar Pemda 1 2 2 2

8) kali jarang terlaksana 24 24 24 24

c.1) Buah 1 1 2 2 2

2) Buah 3 3 3 3 3

3) Transaksi 150 200 250 300 350

4) KUMKM 100 130 160 180 220

5) Koperasi 13 16 19 22 256) LKM 5 10 15 20 25

7) Koperasi 75 80 85 90 95

Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha

Terselenggaranya Sistem Perdagangan yang adil dan melindungi pasar

Internasional

Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah di tingkat :

Regional Nasional

Terselenggaranya monev tk. Kecamatan terhadap kegiatan UP2K dan PWKSS

Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran UKM tentang HaKI, Label Halal, PIRT

Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Meningkatnya transaksi keuangan UMKM pada bank dan lembaga keuangan lainnya

Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya

Meningkatkan peran serta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultasi usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayannya

Terlaksananya pasar lelang komodiatas agro ditingkat :

LokalRegionalNasional

Pengembangan KUKM pola syariahPenguatan lembaga keuangan mikroPenyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional dan institusional

Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakan sektor ekonomi riil

Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM melalui intermediasi dengan lembaga keuangan dan sumber pembiayaan lainnya

Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasiSarana dan prasarana yang belum memadai

Tersedianya skema kredit yang mudah di akses oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


d.

1) Paket Belum Tersedia

Tersedianya Dokumen Detail

Design Pengembangan

Agribisnis

- - -

2) PaketBelum optimalisasi

sistem usaha berbasis pangan olahan

2

3)

a.Unit - - - - -Unit 1 Unit (570 Ha) 1 1 1 -Unit - - - - 1

b.Unit - - - - -Unit 2 Unit (640 Ha) 2 2 2 -Unit - - - - 1

c.Unit - - - - -Unit 2 Unit (1.889 Ha) 2 2 2 -Unit - - - - 2

d.Ha - - - - -Ha 2 Unit (1.101 Ha) 2 2 2 2Ha - - - - -

e.Unit - - - - -Unit 4 Unit (4.402 Ha) 4 4 4 4Unit - - - - -

f.Unit - 1 - - -Unit - -Unit - - 1 1 1

g.Unit - - - - -Unit 1 - 1 1Unit 1 1 1 1 1

h.Unit - - - - -Unit 1 2 2 2 2Unit 3 2 1 1 1

4)

- Kelompok 54 4 4 4 4- Kelompok - 1 1 1 1

5)

- Unit - 1 - - -

Jeruk Cikoneng:

Tersedianya master plan pengembangan agribisnis komoditas unggulan daerah

Implementasi master plan pengembangan agribisnis komoditas unggulan daerah

Meningkatnya daya saing usaha UMKM berbasis pangan olahan

Penumbuhan Pengembangan Pemantapan

Pengembangan

Pengembangan

PemantapanUbijalar Cilembu:

Sawo Sukatali:Penumbuhan

Penumbuhan

Penumbuhan

Penumbuhan

Pengembangan Pemantapan

Kacang Tanah:Penumbuhan

Sayuran:Penumbuhan

Kopi:Pemantapan

Pemantapan

Meningkatnya jumlah kelompok usaha peternakan dan perikanan

peternakanperikanan

Meningkatnya sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan dan perikanan


Penumbuhan

Pasar hewan terpadu

Pengembangan

Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah

Tembakau:


Pengembangan PemantapanMangga Gedong Gincu:


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


- Unit 4 1 - 1 -- Unit - - - 1 -

6)RTP/Kelompo

k196 6 6 6 6

e.1) Paket 0 1 - - 2

2) Persen - - 25.00 25.00 25.00

3) Unit 4 4 5 6 7

f.1)

a Persen 50 60 70 80 90b Sentra 18 19 20 22 24c Sentra 18 19 20 22 24

2) Sentra 18 19 20 22 24

3) Sentra 18 19 20 22 24

4) Orang 5,500 6,500 7,500 8,500 9,500

5) KlautserStandar kualitas Perlu

ditingkatkan3 4 5 6

6) JumlahTingkat kompetitif di

bawah standar

4 kali Dalam Negeri, 1 Kali Luar Negeri




g.1) Perda - 1 1 1 1

2)(a) UMKM 75 85 95 105 115(b)

3)(a) UMKM 75 85 95 105 115(b)

h. 1) Paket - - 100 - -2) Unit - - - - -

3) Unit - - - - -

4 a.1) Paket - - 1 - -

“Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana

Kebijakan 6: Meningkatkan Manajemen Bencana

Terbentuknya lembaga keuangan desa

Terlaksananya kemitraan strategis antara:

Peningkatan kapasitas produksi khas lokal

Meningkatnya managemen usaha

Sarana PengolahanRPH

Meningkatnya produktivitas sentra-sentra IKM yang sudah ada:

Terbentuknya sentra IKM unggulan baru

Tersedianya regulasi pola kemitraan strategis antara UMKM, BUMN dan Pengusaha Besar

Meningkatnya penggunaan teknologi

UMKM dengan Pengusaha Besar

UMKM dengan BUMNMeningkatnya kemitraan strategis antara:

UMKM dengan BUMN

UMKM dengan Pengusaha Besar

Terbangunnya Lembaga Keuangan Desa

Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah

Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar

Tersedianya regulasi lembaga keuangan desa

Meningkatnya modal

Tersedianya bahan baku (SDA)

Implementasi master plan pengembangan ODTW

Berkembangnya kemitraan usaha peternakan dan perikanan

Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan terutama didaerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan

Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM)

Meningkatnya kesiapan dini (early warning system ) dan

Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah

Tersedianya master plan pengembangan ODTW

Terfasilitasinya sarana prasarana Pemasaran produk UMKM

Tersedianya regulasi kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi bencana 100%

Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produk si/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


2) Jumlah 6 5 5 5 6

3) Jumlah 53 125 125 125 125

4) Orang 2,770 60 180 180 180

b.1) Persen 13 Kec. DRB 20 40 60 80

2) Persen 20 30 50 60 75

3) Persen 25 30 50 60 75

4) Orang 780 30 185 190 190

c.1) Persen 50 60 70 80 90

2)(a) Persen 50 60 70 80 90(b) Persen 25 40 50 60 70(c) Persen 50 60 70 80 90(d) Persen 50 60 70 80 90(e) Persen 50 60 70 80 90

3) Persen 30 40 50 70 80

4) KK 1,000 200 200 200 200

d.1) Jumlah 277 250 280 300 325

2) Jumlah - 55 55 55 55

3) Jumlah - 55 55 55 55

4) Lokasi 520 520 520 520 520

a.1)

(a) 1 Paket

RTRW Kabupaten Sumedang tahun 2002-

2012, harus direvisi/disesuaikan

sebagaimana bab III, pasal 78, ayat (4) butir c UU No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang

1 - - -

manajemen bencana yang semakin baik”

Manajemen Bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial

Pengembangan program relokasi dari kawasan resiko tinggi bencana alam

Tesedianya Tim Koordinasi penaggulangan bencana

Meningkatnya fungsi dan peran satlak penanganan bencana

Tersedianya sistem peringatan dan miligasi bencana

kebanjiran kekeringan

Tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana di masyarakat

bencana lainnya

Terbentuknya pos penanganan bencana di masyarakat

Berkurangnya jumlah korban akibat bencana

Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana

Tersedianya SDM terlatih untuk penanganan bencana 100%

Tersedianya relawan penanganan bencana di masyarakat

Tersedianya RTRW dan RDTR yang serasi dan berkelanjutan :

RTRW Kab Sumedang

Meningkatnya penanganan kejadian bencana/wabah dan evakuasi secara cepat dan tepat

kebakaran

Luas wilayah dan besarnya resiko bencana :

longsor

Pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen penataan ruangBerkurangnya pemanfaatan lahan rawan bencana untuk kawasan budidaya

Tertatanya kawasan rawan bencana

warning system ) dan mitigasi bencana

Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya

Kebijakan 7: Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah

Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah Sumedang

Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung

Tersedianya data dan informasi daerah rawan bencana 100%


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


(b) 6 Paket

Sampai dengan tahun 2008, kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang sebanyak 20 kecamatan atau 79,92% dengan 171 desa dan 7 kelurahan atau 64,26%

dari 277 desa dan kelurahan

- 1 1 2

6 Paket

Terdapat 6 kecamatan belum memiliki rencana

tata ruang yaitu Kecamatan Surian,

Tanjungmedar, Tanjungkerta, Ganeas,

Cisitu dan Cibugel

- 2 2 2

13 Paket

Terdapat 13 rencana tata ruang kecamatan

yang telah disusun harus direvisi

- 3 4 3

(c) 6 Paket

Perguruan tinggi jatinangor, zona industri jatinangor cimanggung, waduk jatigede,koridor tol cisumdawu, pusat

pemerintahan kabupaten dan daerah rawan bencana alam

- 2 2 2

(d) 5 Paket

Belum tesedianya zonning regulation (pengaturan blok peruntukan lahan)

terutama di kawasan cepat tumbuh yaitu kawasan perguruan

tinggi jatinangor,zona industri jatinangor

cimanggung, waduk jatigede, koridor tol

cisumdawu dan pusat pemerintahan

kabupaten

- 1 2 1

RDTR Kecamatan

RDTR kawasan strategis

Tesedianya zonning regulation (pengaturan blok peruntukan lahan) di kawasan cepat tumbuh


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


(e) 8 paket

Belum tesedianya 8 Raperda rencana tata ruang untuk RTRW

kabupaten, RUTR/RDTR Kecamatan Tanjungsari,

Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Buahdua dan Conggeang serta

kawasan waduk Jatigede

2 6 - -

(f) 5 paket

Baru tersedia 1 dokumen RTBL untuk

kawasan koridor jatinangor

- 1 1 2

2)

(a) Persen

Belum teridentifikasinya secara rinci dan

menyeluruh rasio penggunaan lahan di wilayah kabupaten

Sumedang

100 100 100 100

(b) Persen

Belum teridentifikasinya secara rinci dan

menyeluruh luas RTH wilayah kabupaten dan

kawasan perkotaan

100 100 100 100

(c) Ha 27,238 3.686 3.686 3.686 3.686

(d) 1 paket

peraturan perijinan pemanfaatan ruang

perlu dikaji dan ditinjau kembali

1 - - -

(g) Persen - - 100 100 100

3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Lestarinya kawasan lindung

Pemanfaatan Ruang

Peraturan standar pelayanan minimal perijinan pemanfaatan ruang

Rasio jenis penggunaan lahan wilayah kabupaten sumedang

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Tersedianya RTBL Kawasan Cepat Tumbuh dan Kawasan Strategis

Rasio ruang terbuka hijau wilayah kabupaten dan kawasan perkotan minimal 30%

Terwujudnya kerjasama antar daerah perbatasan dalam pemanfaatan ruang (Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu, dan Subang)


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


(a) 5 Paket

Pemanfaatan rencana tata ruang yang

dilaksanakan oleh pemerintah, dunia

usaha dan masyarakat belum secara

menyeluruh dilakukan monitoring dan evaluasi serta dikoordinasikan

dalam penyelesaiannya apabila ada ketidaks

esuaian antara rencana dengan realita

dilapangan

1 1 1 1

(b) 1 Paket

Belum tersedianya sistem informasi data spasial daerah yang

memadai

- 1 - 1

(c) 1 Paket

rencana tata ruang perlu disosialisaikan kepada masyarakat sekaligus pelatihan aparatur dan stakeholders lainnya yang terkait dengan

penataan ruang

1 1 1 1

(d) 1 PaketPerlunya penguatan

kelembagaan penataan ruang melalui TKPRD

2 - - -

(e) Persen

Belum dilaksanakan kerjasama antar daerah

dalam pengendalian pemanfaatan ruang

- 100 100 100

4) Paket - - - 1 -

5) Paket - - - - 1

6) Persen - 100 100 100 100

7) Paket - - 3 3 38) Paket - - 3 3 39) Persen 37.5 45 52.5 60 67.5

10) Kelompok 431 25 150 231 331

b.1) Ha

Masih adanya lahan kritis seluas 10,44,55 ha

1,250 1,250 1,250 1,250

Terkendalinya pemanfaatan ruang

Kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

Monitoring, evaluasi dan koordinasi penaatan ruang

Sistem informasi data spasial daerah (IDSD)

Sosialisasi, publikasi dan pelatihan penataan ruang

Terwujudnya sistem informasi keruangan yang handal dan mutakhir serta tersosialisasi dengan baik

Meningkatnya kapasitas kelembagaan lintas sektor dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang

Rasio kepemilikan lahan (13 Kecamatan)Rasio lahan bersertifikat (13 Kecamatan)

Terwujudnya kerjasama antar daerah perbatasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang (Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu, dan Subang)

Pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani Gerhan

Tercapainya Rehabilitasi lahan kritis

Tersusunnya kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang 100%

Meningkatnya penanganan kerusakan dan pencemaran


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


2) Ha 68 10 10 10 103)

(a) Persen 20 20 15 15 15(b) Persen 10 20 20 20 15(c) Persen 25 15 15 15 15

4) Persen 23.1 15.38 15.38 15.38 15.38

5) Unit 120 40 40 40 40

6) Unit - - - 1 -

c.

1) Kel/orang - 50 50 50 50

2) Orang - 50 50 50 50

3) Paket - 1 - - -

4) Ha 500 500 500 500 500

5)Unit/Kelompo

k71 6 6 6 6

a. 1) Persen 32.24 30.65 29.07 27.26 24.052) Persen 50.34 48.98 47.06 44.57 41.973) Persen 17.42 20.37 23.87 28.17 33.984) Aktif 29,62 31.28 34.61 39.60 44.59

Belum Aktif 70,38 68.72 65.39 60.40 55.41

b.1) Persen 46 51.50 66.70 67.90 69.05

2) Persen 40 50.00 60.00 70.00 75.003) Persen 70 80 85 90 954) Persen 70 80 90 95 100

c. 1) Persen 48 51.4 54.8 58.2 61.6

2) Persen 62.55 70.04 77.53 85.02 95.51

Air 100%

Persen

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 70%

Tersedianya Tempat Pengelolaan Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang tidak menggunakan sistem terbuka (open dumping)

Tanah 100%Udara 100%

Rasio tempat pemakaman umum per satuan pendudukMeningkatkan penanganan konservasi tanah dan ar (Dam Penahan Erosi, Gully Plug, Sumur Resapan Air Hujan)

Tersedianya regulasi kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung

Meningkatnya aksesibilitas daerah perbatasan

Rasio jaringan irigasi R BeratRasio jaringan irigasi R Sedang / Ringan

Terlaksananya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung

Tersedianya regulasi kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung (Perda Kawasan Lindung)

Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan (HR Kemitraan dan PHBM)

Terlaksananya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung (Penghijauan Lingkungan)

Proporsi jembatan dalam kondisi baik 80%Meningkatnya aksesibilitas daerah terisolir

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

Meningkatkan Peran dan Fungsi P3A Mitra Cai

Meningkatnya peran dan fungsi pengelola air bersih pedesaan

Meningkatnya ketersediaan sarana air bersih

Tercapainya reklamasi galian CTercapainya penanganan pencemaran:

Kebijakan 8: Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah

Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung

Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan

Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi

pencemaran lingkungan

Meningkatnya cakupan layanan air bersih


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


d. 1) Paket 1 1 1 1 12) Paket 1 1 1 1 13)

Persen

Belum tersedia data rencana Penanganan

dampak sosial Bendungan Jatigede

100 - - -

e. 1)

Paket

Belum ada master plan penanganan

persampahan di 5 wilayah Kabupaten

Sumedang

Penyusunan master plan

persampahan wilayah 1

(Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas,

dsk)



(Cimanggung, Tanjungsari,

Jatinangor, dsk)



(Cimalaka, dsk)


persampahan wilayah 4 (Tomo,

dsk)

Peraturan-peraturan bidang persampahan

yang tidak sesuai dengan UU, waktu dan

kondisi

Sosialisasi UU No. 18 tentang pengelolaan

persampahan

Penyusunan perda

kebersihan, retribusi

pemungutan, pengangkutan

dan pengolahan sampah di TPA

Penyusunan standar

operasional TPA Cibeureum

Wetan

Penyusunan laporan dan

pendataan WR/ wajib retribusi persampahan

wilayah 2

2)TPS/Jiwa 1 :12.614 1 : 10.812 1 : 9.460 1 : 8.409 1 :7.568

3) Persen 39.24 45.78 52.32 58.8 65.44)

(a) Persen 10 20 20 20 20(b) Persen 10 20 20 20 20(c) Persen 10 20 20 20 20(d) Persen - 20 20 20 20(e)

Persen

Kurang optimalnya opersional pengolahan

limbah di RS dan Puskesmas

20 20 20 20

f.1) Ha

Baru terbebaskannya lahan seluas 2 ha

10 10 10 -

2) Ha

menunggu pembebasan lahan selesai dan

bantuan biaya dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat

- - 12 10

g. 1)

Buah - 1 1 1 1

CairGas

Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede, dan bendung-bendung lapang

Tersedianya data, informasi dan administrasiTersedianya Perencanaan pendukungTersedianya data, informasi dan administrasi

Tertanganinya limbahPadat

Bahan Berbahaya Beracun (B3)Limbah medis

Terwujudnya bangunan kantor, prasarana dan sarana pusat pemerintahan

Tersedianya lahan untuk pusat pemerintahan

Persentase penanganan sampah

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah di Daerah perkotaan dan kawasan industri

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Tersedianya regulasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah

Tersedianya master plan penanganan persampahan

Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan

Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


2)

Buah - 1 2 3 4

3)

Unit - 1 1 1 1

4)

Koperasi - 1 2 3 4

5)Unit - 1 2 3 4

h. 1) Orang 3,895,161 3,895,161 3,895,161 3,895,161 3,895,1612) Persen 0.15 0.16 0.17 0.19 0.203) Unit 8 - 9 10 11

4) Orang/Hari 56,560 59,388 62,357 65,475 68,749

5) Kendaraan 3,360 3,528 3,704 3,890 4,0846) Persen 30 40 50 60 707) Persen 25 30 35 45 608) Kejadian 413 372 335 301 2719) Persen 80 83 86 89 92

10)

- Kendaraan/hari 229 252 277 305 335- Orang/Hari 1,200 1,260 1,323 1,389 1,459

11)SRP (Satuan Ruang Parkir)

200 220 242 266 293

12)SRP (Satuan Ruang Parkir)

300 300 330 340 400

13)

- Sambungan 110 Mobile 120,000 140,000 160,000 180,000- Sambungan 6.980 Mobile 6,990 7,900 7,910 7,920

14)

- Sambungan 225 230 235 240 245- Sambungan 19 20 22 24 26

15) Eksemplar 8,000 8,250 8,500 8,750 9,000

16)

- Stasiun Radio 4 5 - 6 -

Jumlah Warnet

Rasio Pelayanan Terminal:

Pelayanan KendaraanPelayanan Penumpang

Jumlah Wartel

Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk:

Jaringan Komunikasi Stasioner

Ruang Parkir Tepi Jalan

Ruang Parkir Gedung

Jumlah jaringan Komunikasi:

Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat

Rasio pengujian kendaraan bermotor

Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas

Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan usaha antar UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha

Jaringan Komunikasi Mobile

Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang masuk daerah

Jumlah uji kir angkutan umum

Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha

Jumlah arus penumpang angkutan umumRasio ijin trayek

Radio Swasta

Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal:

Meningkatnya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan, komunikasi dan informatika

Rasio keselamatan lalu lintas Pelayanan Jaringan Lalu Lintas

Jumah Terminal Bis dan Sub Terminal

Terlaksananya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah

penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


- Stasiun Radio 53 - 54 55 56- Stasiun TV - 1 2 3 4

- Orang 1,700 1,870 2,057 2,263 2,489

17)

- Kegiatan - - 1 - 1- Buah - - 2 10 16- Kegiatan 52 78 104 130 156

- Jaringan - - 27 27 27

i 1) Persen 72.24 80.17 84.14 88.1 92.072) Persen 26.16 36.16 46.16 56.16 66.163)

(a) Persen 20 35 51.67 65.96 78.46(b) Persen 27 45 60 75 90

4) Persen 46.7 56.7 67.7 79 905) Persen - 20 40 60 806)

a. Unit 24 25 26 - -b. Unit - 2 4 6 8

c. Unit 16 18 20 22 24

d. Persen 10 100 - - -e. Persen - 100 - - -f. Persen - 100 - - -g. Persen - 100 - - -

h. Persen - 100 - - -

i. Persen 50 100 - - -

a. 1) Tiang 6,350 100 100 100 100

2) KK 222,300 500 500 500 500

b.1) Paket 5 2 2 1 -

2) Unit 5 1 1 1 1

3) KK 340 25 25 25 25

c.1) Paket - 1 - - -

2) Paket - 1 - 2 2

4)d.1) Paket - 1 - - -

2) Mata Air 78 350 350 350 350

Tersusunnya data base SMP/MTs

Tersusunnya data base bangunan kecamatan

Tersusunnya data base SD/MI

Terbangunnya kantor kecamatan baruTerehabilitasinya kantor UPTD

Pameran potensi daerah

Tertanganinya masalah kawasan perkotaan:

Kebijakan 9: Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan serta ketersediaan air bagi pemenuhan kebutuhan pertanian dan masyarakat

Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan

Peningkatan infrastruktur listrik pedesaan

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik

Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif

Tersedianya regulasi Penciptaan dan Pemanfaatan Energi AlternatifTerlaksananya Penciptaan Energi Alternatif

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air

Terpeliharanya dan terbangunnya trotoar

Terehabilitasinya kantor kecamatan tersebar

Rasio bangunan ber IMBPersentase luas pemukiman yang tertata

Desiminasi Informasi langsung

Terpeliharanya drainase perkotaan

Rasio rumah layak huniPersentase rumah tinggal bersanitasi

Terfasilitasinya fasum dan fasos perumahan:

Meningkatnya Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air

Tersedianya regulasi mengenai Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air

Terpeliharanya sumber, debit dan kualitas mata air

Tersusunnya data base SMA/SMK/MA

Tersusunnya data base bangunan kesehatan

Berkembangnya pemanfaatan energi alternatif di masyarakatTersedianya master plan potensi dan rencana pembangunan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk masyarakat

Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk masyarakat Terbangunnya ketersediaan air baku dan air bersih

Terehabilitasinya gedung kantor DPUK

Radio Komunitas

Pengembangan layanan informasi elektronik SKPD terintegrasi

TV lokal

Telecenter Kecamatan

Jumlah Pengunjung Web Site www.sumedang.go.id

Pelayanan Komunikasi dan Informasi

Meningkatnya sarana dan prasarana ke cipta karyaan


2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11


4


5


3) Unit 3 2 2 2 2Terpeliharanya kawasan perlindungan mata air


201312

65.00120.0099,75

67.2399,9598.79

1 : 201 : 2401 : 480

1 : 251 : 401 : 40

1 : 11 : 11 : 1

75.0060.00

68.0050.00

50.0040.00

1 : 960

1 : 401 : 40

1 : 11 : 1

99.889.07


201312

99.9999.999.9899.950.805.005.00

-

-

-

36

-

3035

1 : 100

1 : 34.5001 : 15.5001 : 545.8371 : 15.000

1 : 801 : 4.0001 : 4.500

1 : 3.500

1 : 2.000

1 : 40.000

69.0035.02285.0095.0080.0090.00< 1

70.0035.00


201312

2.13

40.00

70.00

3.75

8.60

<1,00

79.9843.9675.0059.98

90.00

100.0070.50

22

75.00

100.00

-

-

-

78

3

100

2,000

268


201312

2

-

227

-

2

10

-

1

1

1923

5

1111511121571

1

52

125125

80

330


201312

322

35.005.0075.00

2,00 kali/thn1,85 kali/thn

100

99

99

80.00

80.00

6.8019.2012.008.0010.00

7577

75

5.0072113031

100

100

2

79

50

6

1,600


201312

59 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30

TANAGA24 Tomas, 30 pengusaha

50

100


6 PKRI, 15 Janda PKRI

16060

10

10

50

100

1001007015-

20.00

90.00

90.005

100

400

3

3,041,684,390

1,945,437,590

1 : 524.77


201312

1,000

1,000

1,000

1 Perda

2

200

-

74

74

5,250337342105

74,761

4,000

560

75

50.00

800

3003007.501001001 : 27550


201312

-

55

Peningkatan rerata


Peningkatan rerata pendpatan

10%/Tahun

1,650,0001,380,000

20.00

-

55

11,375

5521,181461951910325

600

30

20

7

5-

2

1

1

1


2013121

52

1

73

90.00

5

200

2

272

1


20-

120

100.00100.00100.00

100.00100.00100.00

100.00100.00100.00

100.00100.00100.00


201312

100

100

60

1

-

60--

3,0003

5

5

80

-

30

-


201312

100

26

-

2

4

-

-

11

4,033

343

7


201312

100

13

12

2

-

20

20

-

2002002003001

3,000

-

-

-

8.49%

30.42

4.78

5

46


201312

-

20

40

15

5

3

2

1

100

2002,500

80

1,400

20

Seluruh Pegawai

2411

11---1

1

5


2013125025481

656,350

2400277

1,354

18.5

70

70

10,5292,13413,7494,833

78

281

36800

-

1,300

43

12

DKP efektif

64.64


201312

49.68

31.53

29.43

16.82

6.66

73.57

77.29

1.68




< 100.000

negatif

< 100negatif

< 1.000.000negatif

1

1.185

456

25

9


201312



25

33,370

72.57

100

66.01


66.09


6,320

4,300

3,120

3%

2

20


201312

1

-

10

190

2

5

300

6

8

42

4

4

2

1

1

1,0001,000

10

5

5

21

233360

2


201312

3

5.53

5,82355,14116,230183,500

1

2

1

73,164137,575

1.185

5511

1

502775

90.00%378.000 UKM

249 LKM

75.89

30

500


201312

500

26

50

50

10.00

6

26

10

-


201312

12

2301

903012

250

250

330

50

2

24

2

3

400

250

2830

100


201312

-

--1

--1

--2

-2-

-4-

-

1

-11

-21

41

-


2013121-

6

2

25.00

8

100262626

26

10,000

8

8 kali Dalam Neger,i 1 Kali Luar Negeri

1

-25

25

-

125 UMKM

125 UMKM


201312

6

125

180

100

100

100

185

100

958095959590

200

330

57

57

520

-


201312

2

-

3

-

1


201312

-

1

100

100

3.686

-

100


201312

1

-

1

-

100

-

-

100

4475

431

1,250


20131210

151515

15.38

40

-

50

50

-

500

6

22.5140.536.9949.5850.42

70.05

80.05100100

65

100


20131211

-



(Darmaraja, dsk)

Penyusunan juklak juknis pewadahan

sampah model 3R

1 : 6.880

71.94

10101020

20

-

10

1


201312

5

1

5

5

3,895,1610.2112

72,186

4,288807024495

3691,532

322

500

200,0007,930

25028

10,000

7


201312575

2,738

226182

27

96.0376.16

100100100100

-10

26

----

-

-

100

500

-

1

25

-

1

-

350


201312

2


Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANGNOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN SUMEDANGTAHUN 2009 – 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sumedang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan selama 5 tahun kedepan yang dilakukan secara bertahap dalam rangka penjabaran Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang 2005-2025 Tahap II (2009-2013) dan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Terpilih periode 2008-2013 untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten SumedangTahun 2009 – 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentukperaturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Repuklik Idonesia Nomor 4400)

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

12.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

13.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);


18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826)

26.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,



27.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

28.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama pemerintah dengan swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 151);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

33.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10).


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANGdan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHTAHUN 2009 - 2013

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.

5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.


10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

21. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

23. Pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholders adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaatatau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.


BAB IIASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang adalah tersedianya dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sumedang sebagai:a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih

berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan Provinsi.

b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

c. Pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IIIRUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan provinsi, memuat kebijakan, sasaran, indikator dan target pencapaian kinerja tahunan satuan kerja perangkatdaerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB IVTAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2009 – 2013 disusun dengan tahapan:


a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;c. perumusan rancangan akhir; dand. penetapan rencana.

BAB VSISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan sistematika sebagai berikut :BAB I PENDAHULUANBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHBAB III VISI DAN MISIBAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAHBAB V KERANGKA PENDANAANBAB VI KAIDAH PELAKSANAANBAB VII PENUTUP

Pasal 7

Isi uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Pasal 8

RPJMD menjadi pedoman kepala SKPD dalam menyusun rencana strategis SKPD yang bersifat indikatif.

Pasal 9

Kepala Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan kedalam rencana strategis SKPD oleh kepala SKPD.

Pasal 10

RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar:a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara oleh Kepala Daerah; danb. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.


BAB VIPENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4) Apabila terjadi kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap capaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, dokumen RPJMD akan dievaluasi dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

BAB VIIKELEMBAGAAN

Pasal 12

(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD lainnya dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai stakeholders daerah.

(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Dokumen Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya mengenai perencanaan pembangunan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan RPJMD masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

(2) RKPD yang berdasarkan pada Renstra 2003-2008 setelah di tetapkannya peraturan daerah ini harus dilakukan perubahan dan penyesuaian.


BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan DaerahKabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedangpada tanggal ……. 2008

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedangpada tanggal ……. 2008

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SUMEDANG,

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANGTAHUN NOMOR

Documents

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013