Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Lingkungan …esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/120/2019/1930f7002fe...Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

Rencana Strategis 2013-2018Dinas Lingkungan Hidup dan

KebersihanKota Palembang (Revisi)

1



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat

dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013-2018

dapat diselesaikan.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembang merupakan uraian Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran RPJMD Walikota terpilih periode 2013 – 2018 untuk urusan

bidang lingkungan hidup selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga keberhasilan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung

jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang yang

diuraikan detil dalam matrik Program dan Kegiatan Tahunan.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan turut

membantu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013 – 2018,

diucapkan terima kasih.

Palembang, Januari 2017KEPALA DINAS LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTAPALEMBANG,

Drs. H. FAIZAL, AR, M.SiPembina Utama Muda

Nip. 19670818 198603 1 002

2



DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DANKEBERSIHAN KOTA PALEMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS(RENSTRA) REVISI TAHUN 2013-2018 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DANKEBERSIHAN KOTA PALEMBANG

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL ivDAFTAR LAMPIRAN v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 11.2. Landasan Hukum 21.3. Maksud dan Tujuan 41.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DANKEBERSIHAN KOTA PALEMBANG

1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 72.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang15

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Palembang

20

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DinasLingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok danFungsi

27

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota 28

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan RenstraBadan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Selatan

29

3



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis

33

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Palembang

37

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DinasLingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

40

4.3. Strategi dan Kebijakan 42

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIF.

44

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DANKEBERSIHAN KOTA PALEMBANG YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PALEMBANG

47

BAB VII PENUTUP 51

4



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang menurut Tingkat Pendidikan per Januari 2017.

13

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Non PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin per Januari 2017.

14

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang menurut Pangkat/Golongan dan Eselon Tahun 2017.

15

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah Mengikuti PendidikanJabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Palembang Tahun 2017.

16

Tabel 2.5. Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidupdan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2017.

17

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

18

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

21

5



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 5.1. (Program Rutin) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

49

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

54

6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013-2018 adalah dokumen

perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

untuk periode 5 tahun (tahun 2013-2018), yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang serta

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kota Palembang.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013-2018 adalah :

a. Sebagai arahan bagi pelaksanaan pembangunan

dalam mewujudkan visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang untuk menunjang pembangunan kota secara terintegrasi

menuju kota yang berwawasan Lingkungan

b. Sebagai jabaran implementasi program dan

kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kota Palembang.

c. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT).

d. Sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dalam

mendukung program Pemerintah Kota Palembang.

7




Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013-2018 disusun dengan tahapan

persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra,

penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013-2018 berpedoman

pada RPJMD Kota Palembang yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kota Palembang. Pencapaian sasaran program Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembang mempertimbangkan pencapaian

SPM Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan per Undang-Undangan, dan dalam hal SPM belum tersedia

maka perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan

pelayanan dan kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Revisi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-UndangNom.or 01 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

8



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah

Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Palembang Tahun 2013-2018.

17. Keputusan Walikota Palembang Nomor Tahun 2013 tentang

Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013-2018.

9



18. Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2016 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

merupakan lembaga Unsur PD Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi

Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman dan Sejahtera) 2018, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang mempunyai Rencana

Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang sehingga tugas

pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembang adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan

akuntabel.

2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana

dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan

terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas

dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kota

Palembang tahun 2013-2018 dengan benar-benar didasarkan pada

kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan

berkembang.

10



3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang

dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat

kerja dalam mengelola tupoksi.

4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui

koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja

pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang,telaahan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota

terpilih, telaahan renstra kementerian/lembaga, telaahan rencana tata

ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-

isu strategis.

11



BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan

kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembanguntuk periode lima tahun dan

rincian target capaian tahunannya.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD KOTA PALEMBANG

Berisikan uraian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang.

12



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang merupakan

lembaga unsur PD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang dan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

13




mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

lingkungan hidup;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan badan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup, membawahi:

1. Seksi Tata Lingkungan dan Pengkajian Lingkungan;

2. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

dan

3. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum

Lingkungan.

14



d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

membawahi:

1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;

2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan

3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

e. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun, membawahi:

1. Seksi Kebersihan dan Pengurangan Sampah;

2. Seksi Pengangkutan dan Penanganan Sampah; dan

3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:

1. Seksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana;

2. Seksi Penyimpanan dan Penyaluran Sarana; dan

3. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut :

15



16



Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. Bidang Sekretariat

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional.

e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor.

h. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.

k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

n. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

o. Penyediaan Makanan dan Minuman.

p. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

s. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

t. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

u. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu.

v. Senam Kesegaran Jasmani.

w. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

17



x. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

2. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup

a. Penyusunan dokumen perencanaan, kajian, kebijakan dan

sinkronisasi rencana terkait bidang tata lingkungan dan

peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Penentuan dan pengkoordinasi penyusunan tata ruang yang

berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;

d. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk

Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau,

mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) dan

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup,

Analisis Resiko Lingkungan Hidup);

e. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kebijakan maupun

peraturan petunjuk teknis bidang tata lingkungan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup;

f. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

g. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);

h. Pelaksanaan proses rekomendasi/izin lingkungan;

18



i. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara

lestari sumber daya alam serta pencadangan sumber daya alam;

j. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

k. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan

profil emisi Gas Rumah Kaca;

l. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, penetapan

kebijakan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian

kerusakan keanekaragaman hayati serta penyelesaian konflik

dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

m. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati;

n. Penyelenggaraan fasilitasi pengaduan dan proses tindak lanjut

pengaduan;

o. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan

maupun melalui pengadilan;

p. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

q. Pelaksanaan fasilitasi penegakan hukum atas pelanggaran

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

r. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat

hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

s. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

t. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

u. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

v. Pengembangan jenis penghargaan LH dan pelaksanaan penilaian

dan pemberian penghargaan;

19



w. Pelaksanaan fasilitasi program pemberian penghargaan tingkat

provinsi dan nasional;

3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan

laut;

b. Penentuan baku mutu lingkungan;

c. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium

lingkungan);

d. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non

institusi;

e. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan

non institusi;

f. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,remidiasi,

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

g. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

h. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan

lingkungan hidup kepada masyarakat;

i. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar

institusi dan non institusi;

j. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan

non institusi;

k. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

sumber pencemar institusi dan non institusi;

l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

20



n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi,rehabilitasi dan

restorasi) kerusakan lingkungan;

p. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

4. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3)

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang

pengelolaan kebersihan dan limbah bahan berbahaya dan

beracun;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan

kebersihan dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang

pengelolaan kebersihan dan limbah bahan berbahaya dan

beracun;

d. Pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan kebersihan dan

limbah bahan berbahaya dan beracun;

5. Bidang Sarana dan Prasarana

b. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang bina sarana

dan prasarana;

c. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bina sarana dan

prasarana;

d. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang bina

sarana dan prasarana;

e. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan;

f. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan yang

dibutuhkan;

g. Menginventarisasi sarana dan prasarana kebersihan;

21



h. melakukan kegiatan penyimpanan Sarana dan Prasarana

Kebersihan;

i. Menyalurkan sarana kebersihan yang dibutuhkan;

j. Mengawasi penggunaan sarana dan prasarana kebersihan;

k. Melakukan kegiatan pemeriksaan kondisi kendaraan angkutan

sampah dan sarana kebersihan lainnya;

l. melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan angkutan

sampah dan sarana kebersihan lainnya;

6. Unit Pelaksana Teknis

a. Pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;

dan

b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang

1. Sumberdaya Aparatur

Sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang tercatat sampai dengan bulan Januari

2017 berjumlah 94 (Sembilan Puluh Empat) orang Pegawai Negeri

Sipil dan 128 (seratus dua puluh delapan) orang tenaga kerja

sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang berdasarkan

22



pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan

struktural, dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan

Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup danKebersihan Kota Palembang, menurut Tingkat Pendidikan per

Januari 2017

No Sub SKPD JmlTingkat Pendidikan

SD SLTP SLTA D3 S1 S2

1 Kepala 1 1 - - - - 1

23





2 Bidang Sekretariat 22 - - 7 2 10 2

3 Bidang Tata Lingkungan 9 - - 1 - 4 4

4 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

7 - - - 1 5 1

5 Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3

9 1 - 2 - 4 2

6 Bidang Sarana dan Prasarana

12 1 - 2 1 5 3

7

8

9

10

UPT Laboratorium

UPT TPA

UPT Kebersihan

UPT Retribusi

3

6

16

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

6

-

1

-

3

2

9

3

-

-

5

-

Jumlah 94 3 0 23 5 45 18

24



Tabel 2.2Jumlah Pegawai Non PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang, menurut Tingkat Pendidikan Formaldan Jenis Kelamin per Januari 2017



1 Kepala - - - - - - -

2 Bidang Sekretariat 24 1 2 8 - 12 1

3 Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas LH

4 - - - - 4 -

4 Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH

4 - - - 3 1 -

5 Bidang Pengelolaankebersihan dan Limbah B3

10 1 - 6 1 2 -


6 - -- 4 1 1 -

7 UPT Laboratorium 5 - - - 2 3 -

8 UPT TPA 4 - 2 2 - 2 -

9 UPT Kebersihan 37 - - 18 3 14 -

10 UPT Retribusi 34 - - 10 3 21 -

Jumlah 128 2 4 481 13 60 1

25



Tabel 2.3.Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang, menurut Pangkat/Golongan dan EselonTahun Per Januari 2017

No Sub SKPD JmlPangkat/gol. Eselon

I II III IV IV III II

1 Kepala 1 - - - 1 - - 1

2 Bidang Sekretariat 22 1 10 10 1 3 1 -

3 Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan KapasitasLH

9 - - 8 1 3 1 -

4 Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH

7 - 10 6 1 3 1 -

5 Bidang Pengelolaan kebersihan dan Limbah B3

9 1 - 4 1 3 1 -


12 1 3 8 1 3 1 -

7 UPT Laboratorium 3 - 2 3 - 1 1 -

8 UPT TPA 6 - - 2 - 1 -

9 UPT Kebersihan 16 - 4 14 2 16 - -

10 UPT Retribusi 9 - 7 2 - - - -

Jumlah 94 3 26 57 8 33 5 1

26



Tabel 2.4.Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan

Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Palembang Tahun 2017

No Sub SKPD Jml

Nama Diklat StrukturalAdum/Diklat PIM IV

Spama/Diklat PIM III

Spamen/DiklatPIM II

1 Kepala 1 - 1 -

2 Bidang Sekretariat 5 5 - -

3 Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas LH

4 3 1 -

4 Bidang Pengendalian Pencemaran & KerusakanLH

3 2 1 -

5 Bidang Pengelolaan kebersihan dan Limbah B3

3 3 1 -


4 2 1

7 UPT Laboratorium 32 2 - -

8 UPT TPA 0 - - -

9 UPT Kebersihan 15 15 -

10 UPT Retribusi 0 - - -

Jumlah 37 32 5 0

27



2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang telah

tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada Tabel 2.5

berikut.

Tabel 2.5.Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang Tahun 2017

NoJenis Barang

Jumlah

Kondisi

BaikKurang

BaikRusakBerat

1 Gedung 32 Baik 0 02 Mobil Dinas 48 46 0 23 Motor Dinas 36 31 5 0

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang sesuai dengan komponen perencanaan

strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

Tahun 2008-2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dapat

dilihat pada Tabel 2.6.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang tersebut didukung anggaran dan realisasi

pendanaan pelayanan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.7.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

28



Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok

dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis

pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan

selama lima tahun ke depan.

Tantangan (Treaths) yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antara lain

sebagai berikut :

a. Permasalahan lingkungan yang beragam terjadi di kota Palembang

antara lain banjir, penimbunan rawa, penebangan pohon, kebakaran

lahan, pencemaran dari pabrik/ industri/ kegiatan, dan sebagainya.

b. Bervariasinya tingkat pendidikan masyarakat (kualitas SDM) yang

tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu

sendiri.

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan

sekitarnya.

d. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

e. Penegakan hukum/sanksi hukum yang tidak tegas.

f. Koordinasi lintas sektoral masih lemah.

Peluang-peluang (Opportunities) pengembangan pelayanan di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang,

antara lain sebagai berikut :

a. Adanya kebijakan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan sehingga

makin leluasa untuk meningkatkan pembangunan daerah.

b. Adanya dukungan dari lembaga masyarakat yang peduli lingkungan

baik itu bersifat masukan, kritikan bahkan pengawasan untuk kemajuan

pelaksanaan kegiatan.

c. Adanya sumber informasi dan jejaring kerja yang berkaitan dengan

pengelolaan lingkungan.

29



d. Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kota Palembang

sehingga membantu percepatan pembangunan serta dapat

mengundang investor untuk menanamkan sahamnya di bidang

lingkungan hidup (program bantuan luar negeri untuk kelestarian

lingkungan).

e. Kerjasama dengan lembaga pendidikan baik yang ada di Palembang

maupun luar kota dalam membantu pelaksanaan percepatan

pembangunan.

30



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dihadapkan pada

beberapa permasalahan, antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang kurang, serta

penempatan aparatur yang belum sesuai dengan keahlian dan

spesifikasinya;

2. Keterbatasan infrastruktur (sarana dan prasarana) serta sistem

informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap

pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan;

3. Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah

yang disebabkan oleh aktifitas manusia;

4. Limbah padat/ sampah dikawasan perkotaan;

5. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang

menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan;

6. Menurunnya daya dukung,fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota;

7. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal karena minimnya

ketersediaan lahan (dalam hal perencanaan);

8. Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)

dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan rumah tangga;

9. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti

meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas

dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau;

31



10. Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi;

11. Belum optimalnya penggunaan sumber daya alternatif (energi, sumber

air baku bersih);

12. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral

sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial;

13. Lemahnya penegakan hukum lingkungan, inkonsistensi dan tumpang

tindihnya peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan

baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar

sektor;

14. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap

pengelolaan lingkungan hidup;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Walikota

Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan

pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-

cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan

pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.

Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kota yaitu “PALEMBANG

ELOK, MADANI, AMAN DAN SEJAHTERA (EMAS) TAHUN 2018”.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota

Palembang merumuskannya dalam enam Misi Kota. Keenam Misi Kota

Palembang Tahun 2013-2018 adalah:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah dan

berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat;

2. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan

mandiri dalam pembangunan;

3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan

masyarakat kelurahan;

32



4. Mendorong keimanan dan ketaqwaan masyarakat sehingga

terciptanya masyarakat yang religius;

5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan

lingkungan disetiap sektor;

6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang yang elok sebagai

kota

metropolitan bertaraf internasional, beradat dan sejahtera.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembanserta bidang urusan

pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang, maka Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang berkaitan langsung dengan Misi Kota

Palembang yang ke-5 yaitu “Meningkatkan pembangunan yang adil

dan berwawasan lingkungan di setiap sektor”.

Beberapa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Kota

Palembang yang ke 5 “Meningkatkan Pembangunan yang Adil dan

Berwawasan Lingkungan disetiap Sektor” adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai;

2. Sarana prasarana penunjang pengelolaan lingkungan belum

maksimal;

3. Pola pikir masyarakat yang bervariasi dalam pengelolaan lingkungan;

4. Ketersediaan data yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan

masih terbatas.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Sumatera Selatan

1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

33



Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas

pokok dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup, maka ditetapkan

Visi Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu “Terwujudnya

Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta

berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,

dengan menekankan pada ekonomi hijau”.

Misi Kementerian Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai

berikut:

a. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya

pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada

ekonomi hijau;

b. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses

pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi

antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan

berkelanjutan;

c. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian

pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

d. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta

mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kementerian

Lingkungan Hidup teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang

dapat dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang, antara lain:

a. Kebijakan;

b. Koordinasi dan Kemitraan;

c. Pengelolaan Lingkungan;

34



d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai

kendala internal Kementerian Lingkungan Hidup yang harus ditekan

serendah mungkin, dan diminimasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Palembang antara lain:

a. Penurunan beban pencemar;

b. Pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan

hidup;

c. Mempertahankan kondisi lingkungan yang baik mendekati kondisi

semula;

d. Memperketat pemantauan dan pengawasan pada setiap

kegiatan/usaha yang berdampak negatif terhadap lingkungan

melalui mekanisme perizinan.

2. Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera

Selatan

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas

pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera

Selatan, maka ditetapkan Visi Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Selatan, yaitu “Terwujudnya Pembangunan

Berwawasan Lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan Menuju

Masyarakat Sejahtera, Berbudaya dan Terdepan”.

Dengan Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera

Selatan sebagai berikut:

a. Mengintegrasikan pembangunan berwawasan lingkungan

hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

b. Mendayagunakan pemanfaatan sumber daya alam secara arif

dan bijaksana untuk menjamin keberlangsungan

pembangunan.

35



c. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan publikasi melalui

networking yang efektif, efisien dan tepat guna dengan

seluruh stake holder dalam hal pengelolaan lingkungan

hidup.

e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakan

hukum dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

f. Memacu peran serta kalangan pengusaha dan industriawan

dalam mewujudkan industri berbudaya lingkungan hidup.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Badan

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi bahwa

beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, antara lain:

a. Integrasi pembangunan berwawasan lingkungan;

b. Pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal;

c. Koordinasi, komunikasi dan publikasi;

d. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum;

e. Peran serta kalangan pengusaha dan industriawan.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai

kelemahan internal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera

Selatan yang harus ditekan serendah mungkin, dan diminimasi oleh

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang antara

lain:

a. Penurunan beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara dan

tanah;

b. Penurunan laju kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber

daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, serta energi

akibat eksploitasi yang berlebihan;

36



c. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat (langsung atau

tidak langsung/media massa) terkait kasus lingkungan;

d. Penurunan kontribusi beban pencemaran lingkungan yang

berasal dari dunia usaha.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang

mengembangkan rencana pembangunan yang mengarusutamakan

keberlanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek pengelolaan

lingkungan.

Berdasarkan penelaahan aspek-aspek RTRW, yang meliputi:

1. Struktur tata ruang saat ini;

2. Rencana struktur tata ruang;

3. Pola ruang saat ini;

4. Rencana pola ruang; dan

5. Rencana Indikasi program pemanfaatan ruang.

memberikan kesempatan dan peluang kepada Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kota Palembang untuk melaksanakan pengkajian

dampak lingkungan terhadap kebijakan pembangunan wilayah kota.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan

untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Program Pemanfaatan

Ruang yang direncanakan diharapkan dapat mengantisipasi dampak

lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program

pembangunan. Maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang melaksanakan KLHS terhadap perencanaan tata ruang

wilayah Kota Palembang.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis37



Faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan PD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD;

2. Visi, misi Walikota dan Wakil Walikota;

3. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

4. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi;

5. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan

6. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang kurang, serta

penempatan aparatur yang belum sesuai dengan keahlian dan

spesifikasinya;

2. Keterbatasan infrastruktur (sarana dan prasarana) serta sistem

informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap

pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan;

3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap

pengelolaan lingkungan hidup;

4. Ketersediaan data yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan

masih terbatas;

5. Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah

yang disebabkan oleh aktifitas manusia;

6. Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi;

7. Limbah padat/sampah dikawasan perkotaan;

8. Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

(B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan rumah

tangga;

9. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang

menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan;

38



10. Menurunnya daya dukung, daya tampung, fungsi dan kualitas

lingkungan hidup kota;

11. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal karena minimnya

ketersediaan lahan (dalam hal perencanaan);

12. Penurunan laju kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber

daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, serta energi

akibat eksploitasi yang berlebihan;

13. Belum optimalnya penggunaan sumber daya alternatif (energi,

sumber air baku bersih);

14. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral

sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial;

15. Lemahnya penegakan hukum lingkungan, inkonsistensi dan tumpang

tindihnya peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan

baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar

sektor;

16. Mempertahankan kondisi lingkungan yang baik mendekati kondisi

semula;

17. Memperketat pemantauan dan pengawasan pada setiap

kegiatan/usaha yang berdampak negatif terhadap lingkungan melalui

mekanisme perizinan.

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam

perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang

diprioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan penguasaan teknologi yang baik dilakukan

dengan memanfaatkan sumber informasi dan jejaring kerja yang

berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

2. Menjaga Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kota

Palembang sehingga membantu percepatan pembangunan serta

dapat mengundang investor untuk menanamkan sahamnya di

39



bidang lingkungan hidup (program bantuan luar negeri untuk

kelestarian lingkungan) dengan memanfaatkan sarana prasarana

peralatan laboratorium yang sudah terakreditasi.

3. Organisasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kota Palembang untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

4. Untuk mengatasi lemahnya ketersediaan data yang akurat dan

mutakhir dibutuhkan Koordinasi lintas sektoral.

40



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis,

baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang

masih harus diselesaikan Pemerintah Kota Palembang, maka untuk

menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di

rencanakan dan disusun berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan

kesepakatan semua pihak yang terkait (stakeholders). Hal tersebut berada

dalam sebuah bingkai cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis,

dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran

tertentu.

4.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang

1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang

“Palembang Elok Madani Aman Sejahtera (EMAS) Tahun 2018”,

maka ditetapkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013-2018 sebagai

berikut:

”Pengelolaan Lingkungan Kota Palembang secara

Terpadu menuju Kota Berwawasan Lingkungan”.

41



Pengertian Visi tersebut adalah :

a. Pengelolaan Lingkungan adalah upaya strategis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;

b. Secara terpadu adalah perencanaan dan pengelolaan lingkungan

yang ditinjau dari berbagai aspek/sektor dan kepentingan;

c. Kota berwawasan lingkungan adalah kota yang memperhatikan

lingkungan sebagai bagian penting bagi peningkatan kualitas

hidup manusia.

d. Kota berwawasan lingkungan adalah kota yang mengupayakan

perubahan suatu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik

(pembangunan) dengan memperhatikan ekosistem yang ada agar

tetap terjaga kelestariannya.

2. Misi

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang

dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang,

dirumuskan 2 (dua) Misi sebagai berikut yaitu Misi 1 (satu)

“Meningkatkan Kemampuan Aparatur” dan Misi 2 (dua)

“Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan”

Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dapat dilihat pada

Tabel 4.1.

42



Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018


VISI : Pengelolaan Lingkungan Kota Palembang secara Terpadu menuju Kota Berwawasan Lingkungan

MISI 1. Meningkatkan Kemampuan AparaturTujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

1.1. Terwujudnya Dukungan Manajemen

1.1.1. Meningkatnya kualitas kelola internal

1.1.1. Peningkatan kualitas SDM, pengelola lingkungan hidup (aparat, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat);

1.1.1. Meningkatkan Layanan Publik melalui Penataan dan PengembanganKapasitas Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja

MISI 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan1.2. Meningkatnya

Kualitas Lingkungan Hidup

1.2.1. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup

1.2.1. Untuk meningkatkan penguasaan teknologi yang baik dilakukan dengan memanfaatkan sumber informasi dan jejaring kerja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan

1.2.1. Membangun kemampuan dalam pelaksanaan koordinasi kebijakandan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup

1.3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sampah

1.2.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan

1.2.2. Menjaga Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kota Palembang sehingga membantu percepatan pembangunan serta dapat mengundang investor untuk menanamkan sahamnya di bidang lingkungan hidup (program bantuan luar negeri untuk kelestarianlingkungan) dengan memanfaatkan sarana prasarana peralatan laboratorium yang sudah terakreditasi.

43



1.2.3. Organisasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Palembang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

1.2.4. Untuk mengatasi lemahnya ketersediaan data yang akurat dan mutakhir dibutuhkan Koordinasi lintas sektoral.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kota Palembang

Tujuan 1:

1.1. Terwujudnya Dukungan Manajemen

Sasaran:

Meningkatnya kualitas kelola internal

Tujuan 2:

2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran:

Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup

Tujuan 3:

3.1 Meningkatnya kinerja pelayanan sampah

Sasaran:

Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2

44



Tabel 4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran padaTahun Ke

2016 2017TRANS

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.1 Meningkatnya

Kualitas Lingkungan Hidup

1.1.1 Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup

1

Persentase jumlah usaha/kegiatan yangmentaati persyaratanadministratif dan teknis pengendalian pencemaran air

40 60 80

2

Persentase jumlah usaha/kegiatan yangmentaati persyaratanadmnistrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

40 60 80

3

Rasio kendaraan yang lulus uji emisi (persentase kendaraan yang diujiemisinya dibanding dengan jumlah kendaraan yang terdaftar)

80 90 90

1.2 MeningkatnyaKualitas Pelayanan Persampahan

1.1.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan

1Persentase Penanganan sampah

95 100 100

2

Rasio Tempat Pembungan Sampah(TPS) per1000 penduduk

1/5800 1/5600 1/5500

1.2 Terwujudnya Dukungan Manajemen

1.2.1 Meningkatnya kualitas kelola internal

1

Persentase dokumen kepegawaian tepat waktu

100 100 100

2Persentase SPJ tepat waktu

100 100 100

3Persentase temuan keuangan yang ditindak lanjuti

100 100 100

4Persentase BMD dalam kondisi baik

100 100 100

5 Nilai SAKIP PD 100 100 100

45



Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran padaTahun Ke

2016 2017TRANS

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6Persentase aparatur yang disiplin

100 100 100

4.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013-2018, maka di

tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi

a. Peningkatan kualitas SDM, pengelola lingkungan hidup (aparat,

dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat).

b. Untuk meningkatkan penguasaan teknologi yang baik dilakukan

dengan memanfaatkan sumber informasi dan jejaring kerja yang

berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

c. Menjaga Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kota

Palembang sehingga membantu percepatan pembangunan serta

dapat mengundang investor untuk menanamkan sahamnya di

bidang lingkungan hidup (program bantuan luar negeri untuk

kelestarian lingkungan) dengan memanfaatkan sarana prasarana

peralatan laboratorium yang sudah terakreditasi.

d. Organisasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kota Palembang untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

e. Untuk mengatasi lemahnya ketersediaan data yang akurat dan

mutakhir dibutuhkan Koordinasi lintas sektoral.

46



2. Kebijakan

a. Meningkatkan Layanan Publik melalui Penataan dan

Pengembangan Kapasitas Organisasi, Sumber Daya Manusia dan

Budaya Kerja.

b. Membangun kemampuan dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan

dan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

47



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013-

2018 adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan hidup, maka dalam

menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

dan Program Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun

2013-2018.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota

Palembang, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan

kegiatan:

a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan, pengelolaan limbah domestik.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

dengan kegiatan terdiri dari :

a. Koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura;

48



b. Pemantauan kualitas lingkungan;

c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;

d. Pengkajian dampak lingkungan;

e. Koordinasi pengelolaan prokasih/ superkasih;

f. Pengembangan produksi ramah lingkungan;

g. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH;

h. Koordinasi penyusunan AMDAL;

i. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH;

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan

kegiatan terdiri dari :

a. Konservasi sumber daya air dan kerusakan sumber-sumber air;

b. Pengendalian dampak perubahan iklim;

d. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan;

e. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air;

f. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan terdiri dari :

a. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-

sumber air;

b. Pengembangan Data dan informasi lingkungan;

c. Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya

Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah;

d. Sertifikasi Laboratorium.

4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan terdiri dari :

a. Pengujian emisi kendaraan bermotor;

b. Kegiatan pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industri;

c. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.

49



5.1 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembang selama 5 tahun dari APBD Kota

Palembang Tahun 2013-2018 ditargetkan sebesar Rp.

64.626.630.000,00.Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan,

indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat

pada Tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

50



51



Tabel 5.1. (Program Rutin)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program danKegiatan

Indikator Kinerja Programdan Kegiatan

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan

(RealisasiKinerja2012)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KerjaPD

Penanggung-jawab

Lokasi Kelompok

SasaranTahun-2016 Tahun-2017 Kondisi Kinerjapada akhir periode

Renstra SKPD

TransisiTahun-2018

target Rp(juta)

target Rp(juta)

target Rp(juta)

target Rp(juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Setelah Setelah Setelah Setelah Setelah

1.1.

Terwudnya

Dukungan

Manajemen

1.1.1.

Meningkatnya kualitastata kelola

internal

a PersentaseDokumen

Kepegawaian TepatWaktu

1 08

01

ProgramPelayanan

AdministrasiPerkantoran

Outcome

Persentasedokumen

kepegawaian tepatwaktu

100%

1 08

01

01

Penyediaanjasa suratmenyurat

Input dana 185 200 210 210 DLHK KotaPalembang

KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Pelaksanaan proses

suratmenyurat

administrasikantor

12 bulan 2800 suratkeluar/mas

uk

2800 suratkeluar/mas

uk


uk


uk

Outcome

Persentasedokumen

kepegawaian tepatwaktu

1 08

01

02

KegiatanPenyediaan


Aparatur

52



JasaKomunikasi,

Sumber DayaAir dan Listrik

KotaPalemba

ng

Output Penyediaanjasa

pendukungkelancaran

kegiatankantor

12 bulan 4 rekeningdalam 12

bulan

4 rekeningdalam 12

bulan

4 rekeningdalam 12

bulan

4 rekeningdalam 12

bulan

Outcome

PersentaseSPJ tepat

waktu

1 08

01

03

Penyediaanjasa peralatan

danperlengkapan

kantor


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Terlaksananya

administrasiperkantoran

12 bulan 8 orang timpengadaan

barang

8 orang timpengadaan

barang


barang


barang

Outcome

Tercapainyapengelolaanadministrasipengadaan

barang

1 08

01

06

Penyediaanjasa

pemeliharaandan perizinan

kendaraandinas/operasion

al


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Kendaraandinas

operasionalyang layak

12 bulan 26 unitkendaraan

26 unitkendaraan

26 unitkendaraan

26 unitkendaraan

Outcome

PersentaseBMD dalamkondisi baik

1 08

01

07

Penyediaanjasa

administrasikeuangan


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Meningkatkan

pelayananjasa

administrasikeuangan

1 setlaporan

9 orangpelaksanadalam 12

bulan


bulan


bulan


bulan

53



Outcome

persentasetemuan

keuanganyng ditindak

lanjuti

1 08

01

08

KegiatanPenyediaan

JasaKebersihan

Kantor


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Menyediakan peralatandan bahanpembersih

kantor

12 bulan 30 jenisbarang

30 jenisbarang

30 jenisbarang

30 jenisbarang

Outcome

Tersedianyaperalatan

dan bahanpembersih

kantor

1 08

01

09

KegiatanPenyediaan

Jasa perbaikanperalatan kerja


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Penyediaanjasa

perbaikanperalatan

kerja

12 bulan 10 jenisbarangkantor

10 jenisbarangkantor



Outcome

PersentaseBMD dalamkondisi baik

1 08

01

10

PenyediaanAlat Tulis

kantor


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Penyediaankebutuhan

ATK

12 bulan 5 bidang 5 bidang 5 bidang 5 bidang

Outcome

TersedianyaATK untuk

memperlancar kegiatan

kantor

1 08

01

11

Penyediaanbarang cetakan

danpenggandaan


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Penyediaankebutuhan

barangcetakankantor


54



Outcome

Tersedianyakebutuhan

barangcetakanuntuk

kelancarankegiatankantor

1 08

01

12

PenyediaankomponenInstalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Penyediaankebutuhankompinen

listrik kantor


Outcome

Tersedianyakebutuhankomponenalat listrik

untukkelancaran

kegiatankantor

1 08

01

13

Penyediaanperalatan danperlengkapan

kantor


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Penyediaanperalatan

danperlengkapa

n kantor

12 bulan 76 unitbarang

76 unitbarang

76 unitbarang

76 unitbarang

Outcome

Tersedianyaperalatan

danperlengkapa

n kantor

1 08

01

14

Penyediaanperalatan

rumah tangga

Input dana DLHK KotaPalembang

KotaPalemba

ng

Aparatur


rumahtangga

12 bulan

55



Outcome

Terpenuhinya kebutuhan

alatkebersihan

1 08

01

15

Penyediaanbahan bacaandan peraturan

perundang-undangan


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Tersedianyainformasi

dan bahanbacaan


Outcome

Adanyainformasi

untukkegiatan

perkantoran

1 08

01

16

Penyediaanbahan logistik

kantor


KotaPalemba

ng

Aparatur


kebersihandan bahan

kimiasebagai

pendukungoperasional

lab dankantor

12 bulan 1laboratoriu

m

1laboratoriu

m

1laboratoriu

m

1laboratoriu

m

Outcome

Tersedianyakebutuhan

bahanpendukungoperasional

lab dankantor

terpenuhi

1 08

01

17

Penyediaanmakanan dan

minuman


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Penyediaanmakanan

danminumanrapat dan

tamu

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Outcome

Tersedianyamakanan

danminumanrapat dan

tamu

56



1 08

01

18

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Melaksanakan

perjalanandinas

pegawaiuntuk

koordinasi


Outcome

Terlaksananya

perjalanandinas

pegawaiuntuk

koordinasi

1 08

01

19

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi kedalam daerah


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Terlaksananya kegiatanperkantoran


Outcome

Terlaksananya

pelayananperkantoran

1 08

01

20

Penyediaanjasa tenaga

pegawai tidaktetap


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Terpenuhinya kebutuhanpelaksanakegiatan

perkantoran

12 bulan 13pegawai

honorer/non PNS

13pegawai

honorer/non PNS

13pegawai

honorer/non PNS

13pegawai

honorer/non PNS

Outcome

Terlaksananya kegiatanperkantorandengan baik

57



b.

PersentaseBMDdalam

KondisiBaik

1 08

02

ProgramPeningkatansarana danprasaranaaparatur

Outcome:

Tingkatketersediaa

n saranadan

prasaranaaparatur

1 08

02

05

PengadaanKendaraan

Dinas/Operasional

Input: dana 550 - - 150 DLHK KotaPalembang

KotaPalemba

ng

Aparatur

Output: Penyediaankendaraan

dinas

7 Unit 2 unitkendaraan

roda 4

2 unitkendaraan

roda 4

2 unit 750

Outcome:

Tersedianyakendaraan

dinasoperasional

7 Unit

2 unit

1 20

02

07

PengadaanPerlengkapangedung kantor

Input dana

Output TersedinyaPerlengkapan gedung

kantor

4 jenis

Outcome

Terpenuhinya kebutuhanPerlengkapan gedung

kantor

4 jenis

1 20

02

09

Input dana

58



PengadaanPeralatan

Gedung Kantor

Output TersedinyaPeralatanGedungKantor

5 jenis

Outcome


PeralatanGedungKantor

5 jenis

1 20

02

10

PengadaanMebeleur


Output Mebeleur 5 jenis

Outcome

Terpenuhinya kebutuhanmeubeleur

5 jenis

1 20

02

22

Pemeliharaanrutin/berkala

gedung kantor


Output Gedungyang

dipelihara

2 unit

Outcome

Gedungyang

berfungsidengan baik

2 unit

1 08

02

24

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan

dinas


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkalakendaraan

dinas

12 bulan 29 unitkendaraan

29 unitkendaraan

31 unitkendaraan

31 unitkendaraan

Outcome

Tersedianyakendaraanyang baik

1 20

02

26


perlengkapangedung kantor


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Penyediaanpemeliharaa

nrutin/berkala

gedungkantor


59



Outcome

Terlaksananya kegiatanperkantorandengan baik

1 20

02

42

Rehabilitasisedang/berat

gedung kantor

Input dana 1 gedung 350 - - DLHK KotaPalembang

KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Gedungyang

direhabilitasi

1

Outcome

Gedungkantor


1 08

02

28


peralatangedung kantor

Input dana - - - - DLHK KotaPalembang

KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Gedungkantor yangdipelihara

12 bulan 12 bulan

Outcome

Gedungkantor


c.

Tingkatdisiplin

aparatur

1 08

03

ProgramPeningkatan

Disiplinaparatur

Outcome

Tingkatdisiplin

aparatur

1 08

03

02

PengadaanPakaian Dinas

besertaperlengkapann

ya

Input Dana 20

- - DLHK KotaPalembang

KotaPalemba

ng

Aparatur

Output TersedianyaPakaianDinas

2 stel 50 stel

Outcome


PakaianDinas

1 08

03

04

PengadaanPakaianKORPRI

Input dana - - - DLHK KotaPalembang

KotaPalemba

ng

Aparatur

60



Output TersedianyaPakaianKORPRI

paket

Outcome


PakaianKORPRI

1 08

03

05

PengadaanPakaian

Khusus Hari-hari tertentu

Input dana - 85 85 DLHK KotaPalembang

KotaPalemba

ng

Aparatur

Output TersedinyaPakaian

olahraga &kelengka-

pannya danpakaianKorpri

paket 50 stel 50 stel

Outcome


PakaianKhususHari-haritertentu

1 08

03

07

Senamkesegaran

jasmani


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Terlaksananya senamkesegaran

jasmani

52 Kali 52 kali 52 kali 52 kali 52 kali

Outcome

Terpenuhinya honor

instruktursenam dan

snacksenam

d.

PersentaseSPJ Tepat

Waktu

1 08

05

ProgramPeningkatan

kapasitassumber daya

aparatur

61



1 08

05

01

Pendidikan danpelatihan

formal


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Terlaksnanya

pemahamandan

pengetahuan aparatur

Laporan 1 kalipelatihan

1 kalipelatihan

1 kalipelatihan

1 kalipelatihan

Outcome

Meningkatnya kualitaspegawai

1 08

05

02

Sosialisasiperaturan

perundang-undangan


KotaPalemba

ng

Aparatur

Output Meningkatkan

pemahamanaparatur

danmasyarakat

terhadapperaturan

LH

150peserta

150peserta

150peserta

150peserta

150peserta

Outcome

Terlaksanyaperaturan

LH denganbaik

e.

PersentaseTemuan

Keuanganyang

ditindaklanjuti

1 20

06

ProgramPeningkatan

pengembangan sistem

pelaporancapaian

kinerja dankeuangan

1 20

06

01

Penyusunanlaporan

capaian kinerja


KotaPalemba

ng

Aparatur

62



dan Ikhtisarrealisasi kinerja

SKPD

Output Pembuatanlaporan

yang akurat

3 dokumen 1 setlaporan

1 setlaporan

1 setlaporan

1 setlaporan

Outcome

Tersedianyalaporan

yang akurat

63



64



BAB VI

INDIKATOR KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA

PALEMBANGYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan

dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator kinerja

menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai

dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun

laporan pertangung jawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial

pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-

target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara

jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja

akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari

penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara

objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota

Palembang Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang

dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

sebagai berikut:

1 Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif

dan teknis pengendalian pencemaran air.

2 Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan admnistratif

dan teknis pencegahan pencemaran udara.3 Rasio kendaraan yang lulus uji emisi (persentase kendaraan yang lulus uji

emisi dibanding dengan jumlah kendaraan yang terdaftar)

4 Persentase Penanganan Sampah

65



5 PersentaseTempat Pembuangan Sampah (TPS) per 1000 penduduk6 Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu

7 Persentase SPJ Tepat Waktu

8 Persentase Temuan Keuangan yang ditindak Lanjuti

9 Persentase BMD Dalam Kondisi Baik

10

11

Nilai SAKIP SKPD

Persentase Aparatur Yang Disiplin

Secara rinci Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang Tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Kota Palembang sebagaimana tersebut pada Tabel 6.1.

66



Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang

No Indikator

KondisiKinerja

pada awalperiodeRPJMD

Target Capaian SetiapTahun (%)

KondisiKinerja

pada akhirperiodeRPJMD

RealisasiTahun2012

2016 2017Trans2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Persentase jumlah usaha

dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

58,82 40 60 80

2 Persentase jumlah usaha dan /atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan admnistratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

65,63 40 60 80

3 Rasio kendaraan yang lulus uji emisi (persentase kendaraan yang diuji emisinya dibanding dengan jumlah kendaraan yang terdaftar)

100 80 90 90

4 Persentase Penanganan sampah 78,9 95 100 100

67



No Indikator

KondisiKinerja

pada awalperiodeRPJMD

Target Capaian SetiapTahun (%)

KondisiKinerja

pada akhirperiodeRPJMD

RealisasiTahun2012

2016 2017Trans2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)5 Rasio Tempat Pembungan

Sampah (TPS) per 1000 penduduk

0,70 1/5800 1/5600 1/5500

6 Persentase dokumen kepegawaian tepat waktu

87,5 100 100 100

7 Persentase SPJ tepat waktu

80,95 100 100 100

8 Persentase temuan keuangan yang ditindak lanjuti

93,58 100 100 100

9 Persentase BMD dalam kondisi baik

100 100 100 100

10Nilai SAKIP Perangkat Daerah

100 100 100 100

11Persentase aparatur yang disiplin

100 100 100 100

68



BAB VII

PENUTUP


Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013-2018 merupakan dokumen

perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Tahunan atau rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang. Pencapaian visi “Pengelolaan Lingkungan Kota Palembang

Secara Terpadu Menuju Kota Berwawasan Lingkungan“ tidak akan tercapai

tanpa dukungan seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan

oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan

peran masing-masing secara optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi

seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kota Palembang dalam

melaksanakan pembangunan daerah di Kota Palembang.

69

Documents

Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Lingkungan …esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/120/2019/1930f7002fe...Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang