PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS DINAS …

KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021

DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

2017

PERUBAHAN KEDUARENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN

Renstra Disperdag 2016 – 2021 i

KATA PENGANTAR

Di dalam manajemen, perencanaan merupakan salah satu aktivitas yang

sangat menentukan sebagai pedoman awal dari suatu organisasi baik publik

maupun swasta. Perencanaan menggambarkan tujuan dan sasaran yang

hendak dicapai, maka perencanaan harus digambarkan pada analisis kondisi

riil dan prediksi, hambatan dan potensi yang dimiliki unit organisasi sehingga

apa yang dirumuskan menjadi realisasi artinya dapat dilaksanakan.

Dinas Perdagangan merupakan bagian dari komponen Pemerintah Kota

Semarang merupakan salah satu penggerak Unit Pelaksanaan Otonomi

Daerah tidak lepas dari satuan kerja yang lain untuk kerjasama secara

strategis dalam mewujudkan cita-cita dari Pemerintah Kota Semarang.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai pedoman kerja tahun

2016-2021, dan perlu disadari bahwa dalam perjalanan perencanaan ini akan

sulit diprediksi sehingga tidak menutup kemungkinan diadakan revisi untuk

penyesuaian dengan realita yang ada yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Semarang, 2017

Kota Semarang

FAJAR PURWOTO,SH,MM Pembina Utama Muda

NIP. 19640115 199201 1 001

Renstra Dinas Perdagangan 2016 – 2021 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................... i

DAFTAR ISI .......................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ......................................................... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................... 5

1.4. Sistematika Penulisan .................................................. 6

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA

SEMARANG ......................................................................... 7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................ 7

2.2. Sumber Daya ................................................................ 11

2.3. Kinerja Pelayanan ......................................................... 13

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....... 13

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ......................... 15

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan ......................................................... 15

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih ........................................ 15

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota ....................... 17

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ......................................... 17

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .......................................... 19

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN ....................................................... 23

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...................................... 23

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN . 25

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................ 36

BAB VIII : PENUTUP ............................................................................ 37

Renstra Dinas Perdagangan 2016 – 2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan di suatu wilayah memiliki peran yang

sangat signifikan dalam mendorong perkembangan wilayah tersebut.

Perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam

penyelenggaraan pembangunan diwaktu yang akan datang berdasarkan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan

bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan

pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar

daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah

diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana

kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk

jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan),

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban Perangkat Daerah (PD) dalam penyiapan

rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (2) mengamanatkan bahwa “Renstra

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sesuai dengan letak geografisnya, yang memiliki pelabuhan udara

internasional dan pelabuhan laut Kota Semarang merupakan jalur

distribusi barang dan jasa untuk wilayah Jawa Tengah khususnya dan

pulau Jawa pada umumnya, serta antara Jawa dengan luar Jawa.

Oleh karena itu pengembangan Kota Semarang sebagai Kota

Perdagangan harus mengedepankan konsep pembangunan yang

mengarah pada terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan

distribusi barang dan jasa. Sebagai salah satu konsekuensi yang harus

diemban adalah pelayanan yang memadai kepada seluruh stakeholder

yang menopang pengembangan kota.

Sebagai Kota Perdagangan mengandung arti Kota yang

mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang

menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik

masyarakat dan kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi

jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan

potensi lainnya.


Pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk menumbuh

kembangkan perdagangan yang kokoh di Kota Semarang dengan

mengutamakan usaha kecil dan menengah melalui peningkatan

pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia sesuai dengan

perkembangan iptek, peningkatan sarana perdagangan dapat mendorong

kelancaran kelancaran proses distribusi barang dan menciptakan iklim

usaha yang kondusif, serta perlindungan konsumen dalam mengahadapi

persaingan global.

Sebagai sektor berbasis perdagangan dan jasa yang diharapkan

menjadi tulang punggung bergeraknya perekonomian kota perlu

dioptimalkan. Komoditi ekspor non migas merupakan fungsi

perdagangan dan jasa yang menjadi salah satu sumber devisa Negara.

Selanjutnya sumber devisa tersebut digunakan untuk membiayai

pembangunan demi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan

bergeraknya sektor riil. Hal ini sesuai dengan visi, misi Kota Semarang

yang memprioritaskan perdagangan dan jasa, komoditi ekspor melalui

produk unggulan Kota Semarang merupakan potensi yang harus

dikembangkan. Adanya pelabuhan Tanjung Emas sebagai transportasi

laut dan bandara Ahmad Yani sebagai transportasi udara merupakan

sarana untuk meningkatkan ekspor komoditi non migas.

Realisasi ekspor dan impor Kota Semarang dan perkembangan

sarana perdagangan selama tahun 2014 – 2015 adalah sebagai berikut

:

Nilai ekspor non migas Kota Semarang mengalami penurunan 1.14

% yaitu pada tahun 2014 sebesar 1.168.710.182 USD menjadi

1.155.342.967 USD pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena

harga komoditi ekspor belum membaik, cenderung menurun dan

kondisi ekonomi global masih dirasa cukup berat karena

pertumbuhan perdagangan global di bawah pertumbuhan ekonomi

global.

Nilai impor mengalami penurunan di Tahun 2014 sebesar

3.595.200.025 menjadi 861.951.832 di Tahun 2015.

Jumlah pasar modern (mall, swalayan, supermaket, minimarket

dan lain-lain), Pada tahun 2015 ada 508 buah sedangkan pada

tahun 2014 sebanyak 525 buah atau, Untuk Sentra

perdagangan/ruko/rukan masih sama pada tahun 2014 berjumlah

1.108 buah dan di Tahun tahun 2015 berjumlah 1108 buah dan,

Jumlah SPBU pada tahun 2015 berjumlah 61 buah dan pada tahun

2014 mengalami kenaikan menjadi 62 buah.

Dalam mendukung misi yang ketiga Kota Semarang yakni

Memperkuat kemandirian dan daya saing daerah, maka perlu

dikembangkan produk-produk spesifik yang mampu berdaya saing

melalui pembinaan, pelatihan teknis pemasaran bagi pelaku usaha kecil

dan menengah agar produk Kota Semarang mempunyai daya saing di

pasar regional, nasional maupun internasional, dengan melakukan

pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta melakukan


berbagai upaya untuk membuka pasar baru bagi produk Kota Semarang,

dan menjamin kelancaran distribusi barang serta meningkatkan

perlindungan konsumen. Hal ini diperlukan perencanaan strategis selama

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tahun 2016 - 2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Strategis Dinas Perdagangan Kota Semarang tahun 2016 – 2021 selaras

dan konsisten dengan peraturan perundangan terkait yaitu

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,


8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68


9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015, Tambahan

Lembanaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam

Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun

2010 Nomor 517);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan

RKPD;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 65);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 65);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor

18);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor: 8 Tambahan Nomor: 43);



Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 –

2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun

Anggaran 2017;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang

Tahun 2016 – 2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Perdagangan Kota Semarang;


Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Semarang Tahun 2016 – 2021

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan RENSTRA

Dengan dibuatnya Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah

untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam

melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di

bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan

sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 –

2021 dapat tercapai. Disamping itu dapat digunakan sebagai informasi

para pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan lima

tahunan sektor industri dan perdagangan secara efektif dan efisien dan

mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan yang

dapat mengatasi permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan

pembangunan sektor industri dan perdagangan dapat mencapai hasil

yang maksimal.

2. Adapun tujuannya adalah:

a. Memberikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan umum serta

prioritas pembangunan disektor industri dan perdagangan.

b. Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja serta Rencana

Kinerja Anggaran (RKA) yang dituangkan dalam RAPBD.

c. Pedoman dalam keterpaduan perencanaan dan penganggaran.

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan di

bidang perdagangan.

e. Menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Perdagangan.


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum

penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra,

hubungan antara dokumen dan sistematika penulisan

dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

KOTA SEMARANG

Gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Perdagangan Kota

Semarang menjelaskan tentang kondisi Dinas Perdagangan

sebagai dasar perumusan perencanaan, tugas pokok fungsi

Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam pelayanan umum

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Bab ini memuat indentifikasi permasalahan berdasarkan

tupoksi Perangkat Daerah (PD) dan isu strategis yang akan

menentukan kinerja pelaksanan tugas pokok dan fungsi

Dinas Perdagangan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan

5 (lima) tahun kedepan dari sektor perdagangan secara

efektif dan efisien untuk mempertajam prioritas

pembangunan yang dapat mengatasi permasalahan sehingga

dapat mencapai hasil yang maksimal

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan

5 (lima) tahun kedepan dari sektor perdagangan secara

efektif dan efisien untuk mempertajam prioritas

pembangunan yang dapat mengatasi permasalahan sehingga

dapat mencapai hasil yang maksimal

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program kegiatan urusan

perdagangan terkait dengan program yang menjadi tanggung

jawab Dinas Perdagangan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan atas subtansi renstra secara

menyeluruh, harapan terhadap hasil yang di inginkan serta

kaidah pelaksanaan.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERDAGANGAN

KOTA SEMARANG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perdagangan Kota Semarang baru terbentuk mulai Januari

2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Semarang. Sebelumnya adalah Dinas Pasar Kota Semarang yang hanya

menangani pasar-pasar dan Pedagang di Kota Semarang. Namun setelah

dilakukan analisa dan evaluasi serta penghitungan beban kerja maka

dirasa perlu adanya perubahan struktur perangkat daerah menjadi Dinas

Perdagangan yang juga menangani ekspor impor dan kemetrologian.

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor

84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, maka dapat

disampaikan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas

Perdagangan Kota Semarang sebagai berikut:

Tugas : Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas

Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan

Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan

Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perdagangan;

b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi

Walikota;

c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan

program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan

Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang

Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana

dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;

d. penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggung

jawabnya;

e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan




dan Prasarana Perdagangan;

g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan;

h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan



dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;

i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;

j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi

Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan

dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

dan Unit Pelayanan Teknis Dinas;

k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

l. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 84

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, maka dapat

disampaikan Susunan dan Struktur Organisasi Dinas

Perdagangan Kota Semarang sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub.bagian Perencanaan dan Evaluasi

2) Sub.bagian Keuangan dan Aset; dan

3) Sub.bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga,

terdiri atas :

1) Seksi Ekspor dan Impor;

2) Seksi Stabilisasi Harga Barang dan

3) Seksi Pengendalian Usaha

d. Bidang Bina Usaha, terdiri dari:

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;

2) Seksi Pendapatan; dan

3) Seksi Pengaturan Pedagang Kreatif Lapangan.

e. Bidang Penataan dan Penetapan, terdiri atas :

1) Seksi Pemetaan dan Penataan;

2) Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan; dan

3) Seksi Penetapan.

f. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan,

terdiri atas :

1) Seksi Bangunan;

2) Seksi Kebersihan Lingkungan;dan

3) Seksi Pelayanan Air dan Kelistrikan.

g. UPTD terdiri atas:

1. UPTD Pasar Wilayah Johar.

2. UPTD Pasar Wilayah Karimata.

3. UPTD Pasar Wilayah Bulu.

4. UPTD Pasar Wilayah Karangayu.


5. UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh.

6. UPTD Pasar Wilayah Pedurungan.

7. UPTD Metrologi Legal,

h. Jabatan Fungsional.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota

Semarang sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun

2016 dapat dilihat pada gambar struktur organisasi.


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN


2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan organisasi Dinas Perdagangan Kota

Semarang didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan

komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1

Susunan Kepegawaian

Data per Oktober 2017

NO URAIAN JUMLAH (Or) KET

1 PNS 299

2 CPNS -

3 TPHL 2

JUMLAH 301

Tabel 2.2.1.2

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan



1 S2 8

2 S1 126

3 Sarjana Muda / D3 3

4 SLTA 115

5 SLTP 28

6 SD 19

JUMLAH 299

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas

Perdagangan Kota Semarang mayoritas mempunyai tingkat pendidikan

sarjana (Strata satu) yaitu sejumlah 126 orang, kemudian disusul dengan

lulusan SLTA sebanyak 115 orang.

Tabel 2.2.1.3

Jumlah PNS Menurut Golongan



1 Gol. IV 14

2 Gol. III 141

3 Gol. II 124

4 Gol. I 20

JUMLAH 299

Tabel diatas menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan

Kota Semarang berdasarkan golongan dengan golongan III menempati

jumlah terbanyak yaitu 141 orang dan sebanyak 124 orang adalah

golongan II. Dengan banyaknya pegawai yang menempuh studi untuk

mendapatkan gelar sarjana maka jumlah golongan III akan bertambah.


Tabel 2.2.1.4

Data Pejabat Struktural

per Oktober 2017

NO URAIAN JUMLAH

(Or)

KET

1 Eselon IIb 1

2 Eselon IIIa 1

3 Eselon IIIb 4

4 Eselon IVa 22

5 Eselon IVb 7

JUMLAH 35

Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh kedudukan eselon pada Dinas

Perdagangan Kota Semarang telah terisi sehingga diharapkan dapat

mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung Dinas Perdagangan

Kota Semarang antara lain :

Tabel 2.2.2.1

SARANA DAN PRASARANA

NO URAIAN JUMLAH KET

1 Kendaraan roda 2 29



4 Komputer 49

5 Laptop 18

6 Printer 51

7 Scanner 3

8 Mesin ketik 8

9 Mesin faximile 3

10 Pesawat telepon 6

11 Pesawat televisi 4

12 Pesawat HT 72

13 RIG 6

14 Server 3

15 UPS 7

16 AC 26

17 LCD 2

18 Panaboard 1

19 CCTV 2 (Paket)

20 Handycam 4

21 Camera digital 6

22 Soundsystem 2

23 Wireless 2

24 Pompa air 2

25 Mesin potong rumput 3

26 APAR 229

27 Brankas 2

28 Filling cabinet 53

29 Almari besi 5

30 Almari kayu biasa 9

31 Almari kayu besar 7


NO URAIAN JUMLAH KET

32 Almari double - arsip 1

33 Almari sorok 2

34 Meja eselon III 5

35 Meja eselon IV 19

36 Meja staf 150

37 Meja rapat 9

38 Meja kursi tamu 5

39 Meja front office 1

40 Etalase meja kaca 1

41 Kursi eselon III 5

42 Kursi eselon IV 50

43 Kursi staf 106

44 Kursi pimpinan rapat 5

45 Kursi rapat 70

46 Box Apar 105

47 Mesin fotokopi 1

2.3. KINERJA PELAYANAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Semarang

dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan

pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perdagangan.

2.3.1. Urusan Pilihan Perdagangan

Capaian kinerja pada penyelenggaraan urusan ini diukur dari 3

(tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Kontribusi Sektor

Perdagangan terhadap PDRB, Ekspor bersih perdagangan dan

cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal. Adapun

capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN


No

INDIKATOR

KINERJA KUNCI

(IKK)

TARGET

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Konstribusi sektor

Perdagangan

terhadap PDRB

berdasar harga

konstan dan harga

berlaku

Harga

Konstan

16,75 %

Harga

Konstan

17,25 %

Harga

Konstan

17,56 %

Harga

Konstan

17,89 %

Harga

Konstan

18,15 %

Harga

Konstan

18,45 %

Harga

Berlaku

16,80 %

Harga

Berlaku

17,15 %

Harga

Berlaku

17,47 %

Harga

Berlaku

17,76 %

Harga

Berlaku

18,05 %

Harga

Berlaku

18,23 %

2 Ekspor bersih

perdagangan

US$

-3.111.533

US$

-3.191.284

US$

-3.204.476

US$

777.244

US$

-2.424.126

US$

293.293

3

Cakupan bina

kelompok

perdagangan/usaha

informal

10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

Sumber : Produk Domestik Bruto, BPS Kota Semarang 2016

Data Olahan Dinas Perdagangan Kota Semarang

1. Jumlah Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota

Semarang pada tahun 2015 sebesar 41,3%

2. Nilai ekspor bersih perdagangan kota Semarang tahun 2015

tercatat sebesar US$ 293.293

3. Cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal


2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Dinas Perdagangan merupakan salah satu perangkat

daerah yang melaksanakan penerimaan retribusi, target dan

realisasi selama tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat

dari tabel 2.3.2.1 yang menunjukkan pencapaian realisasi

pendapatan rata-rata sebesar 90% dari target yang telah

ditetapkan. Sedangkan pada sisi belanja jika dilihat dari total

belanja secara keseluruhan (belanja langsung dan tidak langsung)

rata-rata realisasinya mencapai 86% selama lima tahun. Merinci

berdasarkan jenis belanja maka rata-rata prosentase realisasi

belanja tidak langsung yaitu sebesar 95% nampak lebih tinggi dari

rata-rata prosentase realisasi belanja langsung yang hanya

mencapai 84%.

Pada tabel 2.3.2.2 menunjukkan anggaran dan realisasi

belanja langsung selama tahun 2012 sampai dengan 2016 merinci

pada masing-masing program dan kegiatan. Rata-rata realisasi

anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran,

program peningkatan sarana prasarana aparatur serta program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 91%.

Sedangkan untuk dua program lainnya yaitu program

peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri serta program

pembinaan PKL dan asongan rata-rata realisasinya mencapai

88%. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.3.2.2.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. Tantangan

1. Di era perdagangan bebas sekarang ini (MEA), para

pengusaha/IKM dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas

serta inovasi-inovasi produk agar bisa bersaing dengan

produk-produk dari negara lain

2. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan

mutu desain dan merk dagang

3. Keterbatasan bahan baku produksi serta ketergantungan pada

bahan baku impor yang akan menyebabkan hasil suatu

produk harganya akan menjadi tinggi/mahal

4. Masih rendahnya penguasaan tentang internet bagi sebagian

besar ikm untuk melakukan pemasaran secara on line

2.4.2. Peluang

1. Dengan era MEA sekarang ini, pasar tujuan ekspor semakin

terbuka dan bertambah.

2. Berkembangnya sistem pemasaran secara online dapat

mempermudah/meningkatkan jaringan distribusi pemasaran

bagi pengusaha.

3. Tersediannya pelabuhan laut dan bandar udara di Kota

Semarang, akan lebih memudahkan pelaku usaha untuk

melakukan kegiatannya.


4. Banyaknya event pameran lokal/nasional yang diikuti oleh

IKM Kota Semarang yang difasilitasi oleh pemerintah daerah

diharapkan akan dapat lebih membantu IKM dari sisi promosi.

5. Sudah terbentuknya kluster dan sentra industri di Kota

Semarang tentunya dapat dijadikan suatu modal bagi pelaku

industri/ikm untuk mengembangkan serta melakukan inovasi

produknya.

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20

1

Tingkat

ketersediaan

sarana dan

prasarana

perdagangan

yang

representatif

4 pasar 6 pasar 8 pasar 10 pasar 12 pasar 3 pasar 6 pasar 9 pasar 9 pasar 11 pasar 75% 100% 112% 90% 92%

2

Cakupan bina

kelompok

pedagang/us

aha informal

2 sentra 3 sentra 4 sentra 5 sentra 6 sentra 2 sentra 3 sentra 4 sentra 5 sentra 6 sentra 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO

Indikator

Kinerja

sesuai Tugas

dan Fungsi

SKPD

Target SPM Target IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

- Hasil retribusi daerah 16,159,408,384 18,179,334,000 20,451,750,000 15,529,750,000 14,858,945,000 15,392,987,587 16,848,318,620 18,631,633,416 12,570,526,043 13,077,835,179 95% 93% 91% 81% 88%

-Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang

dipisahkan

- Lain-lain PAD yang Sah

62,566,459,500 79,027,049,000 75,011,404,000 148,052,381,225 102,926,472,667 54,978,733,933 70,403,222,390 70,147,003,790 96,659,388,160 96,802,970,547 88% 89% 94% 65% 94%

- Belanja tidak langsung 15,359,755,000 16,255,249,000 16,290,979,000 20,057,705,225 24,118,917,667 15,040,616,163 15,160,457,892 15,693,527,779 18,613,806,347 23,353,563,357 98% 93% 96% 93% 97%

- Belanja langsung 47,206,704,500 62,771,800,000 58,720,425,000 127,994,676,000 78,807,555,000 39,938,117,770 55,242,764,498 54,453,476,011 78,045,581,813 73,449,407,190 85% 88% 93% 61% 93%

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pasar

Kota Semarang

Uraian

-1

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun

BELANJA DAERAH

PENDAPATAN DAERAH

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Urusan

Pilihan

Perdagangan

47,206,704,500 62,731,800,000 58,720,425,000 127,994,676,000 78,807,555,000 39,938,117,770 55,202,764,498 54,453,476,011 78,045,581,813 73,449,407,190 85% 88% 93% 61% 93%

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

5,043,076,000 4,691,470,000 6,238,634,100 5,787,850,000 5,272,923,000 4,248,821,705 4,584,531,277 5,586,702,535 5,003,559,069 4,777,107,384 84% 98% 90% 86% 91%

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

282,564,000 217,188,000 - - - 282,444,000 217,048,000 - - - 100% 100%

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air Dan Listrik

3,363,620,000 3,291,390,000 4,496,980,000 4,008,304,000 3,681,845,000 2,684,078,455 3,226,110,999 3,926,761,237 3,338,769,420 3,530,090,094 80% 98% 87% 83% 96%

Penyediaan

Jasa

Peralatan

Dan

Perlengkapan

Kantor

257,002,000 177,002,000 220,142,000 193,568,000 147,155,000 232,701,200 176,263,300 214,121,700 170,283,000 127,255,000 91% 100% 97% 88% 86%

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

129,900,000 204,900,000 322,700,000 494,970,000 90,000,000 126,643,000 200,366,000 315,922,000 490,065,300 89,916,000 97% 98% 98% 99% 100%

Penyediaan

Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

846,640,000 565,340,000 739,830,200 698,238,000 732,707,000 770,698,200 551,080,200 713,582,950 653,764,000 426,131,100 91% 97% 96% 94% 58%

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pasar

Kota Semarang

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun


Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)



Tahun

Penyediaan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

1,000,000 981,300 98%

Penyediaan

Makanan Dan

Minuman

60,000,000 80,000,000 77,600,000 80,000,000 80,000,000 49,364,000 69,941,000 72,168,800 64,944,521 77,832,590 82% 87% 93% 81% 97%

Rapat-rapat

Koordinasi

Dan

Konsultasi Ke

Luar Daerah

102,350,000 155,650,000 205,650,000 180,650,000 165,650,000 101,911,550 143,721,778 169,026,448 153,806,828 155,012,600 100% 92% 82% 85% 94%

Penyelenggar

aan

Administrasi

Kepegawaian

20,000,000 20,000,000 100%

Belanja Jasa

Penunjang

Administrasi

Perkantoran

175,731,900 132,120,000 355,566,000 175,119,400 131,926,000 350,870,000 100% 100% 99%

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

896,790,000 1,264,898,000 2,197,117,000 1,949,430,000 905,017,000 836,196,439 1,225,266,103 1,987,800,546 1,746,283,613 598,034,896 93% 97% 90% 90% 66%

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operas

ional

269,500,000 576,576,000 228,000,000 258,753,000 529,340,000 221,258,000 96% 92% 97%

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung

Kantor

294,000,000 365,000,000 885,608,000 772,530,000 50,000,000 284,297,000 360,330,000 864,643,800 756,410,150 48,852,960 97% 99% 98% 98% 98%

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)



Tahun

Pemeliharaan

Rutin/berkala

Gedung

kantor

100,000,000 75,000,000 88,900,000 258,900,000 95,000,000 98,270,000 71,982,000 85,530,000 255,006,000 91,554,000 98% 96% 96% 98% 96%

Pemeliharaan

Rutin/berkala

Kendaraan

Dinas /

Operasional

282,570,000 311,648,000 355,702,000 400,000,000 541,252,000 246,102,639 291,128,401 275,865,246 326,645,540 299,414,794 87% 93% 78% 82% 55%

Pemeliharaan

Rutin/berkala

Peralatan

Gedung

Kantor

219,220,000 213,750,000 260,331,000 260,000,000 188,765,000 206,526,800 213,472,702 202,421,500 157,093,923 128,588,142 94% 100% 78% 60% 68%

Pemeliharaan

Rutin/berkala

Mebeluer

1,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1,000,000 29,600,000 30,000,000 29,870,000 29,625,000 100% 99% 100% 100% 99%

Program

Peningkatan

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

78,900,000 156,490,000 276,517,900 326,960,000 443,088,000 78,900,000 153,740,000 264,954,400 312,001,000 410,897,000 100% 98% 96% 95% 93%

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja Skpd

20,100,000 19,968,000 99%

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)



Tahun

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Semesteran

10,050,000 10,025,000 100%

Penyusunan

Pelaporan

Prognosis

Realisasi

Anggaran

30,000,000 64,590,000 13,800,000 10,050,000 30,000,000 64,590,000 13,800,000 10,025,000 100% 100% 100% 100%

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Akhir Tahun

19,000,000 20,000,000 19,000,000 19,995,000 100% 100%

Penyusunan

Rka Skpd

Dan Dpa

Skpd

15,800,000 9,500,000 11,000,000 13,800,000 9,496,000 10,975,000 87% 100% 100%

Penyusunan

Renstra Skpd 21,000,000 21,000,000 11,545,000 20,503,000 55% 98%

Penyusunan

Lkpj Skpd 9,500,000 20,000,000 9,500,000 19,990,000 100% 100%

Penyusunan

Renja Skpd 9,500,000 22,000,000 9,491,000 21,068,000 100% 96%

Penunjang

Kinerja Pa,

Ppk,

Bendahara

Dan

Pembantu

48,900,000 51,900,000 143,617,900 211,660,000 277,888,000 48,900,000 49,150,000 137,354,400 207,940,000 247,380,000 100% 95% 96% 98% 89%

Penyusunan

Rka

Perubahan &

Dpa

Perubahan

9,500,000 11,000,000 9,500,000 10,975,000 100% 100%

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)



Tahun

Penyusunan

Lkjip 12,300,000 20,000,000 10,539,000 19,993,000 86% 100%

Penunjang

kegiatan

kebendahara

an

15,000,000 15,000,000 100%

Monitoring

Inventaris

Barang

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,990,000 100% 100% 100%

Pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan

45,000,000 45,000,000 100%

Penyusunan

pelaporan

keuangan

bulanan

33,300,000 30,000,000 90%

Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam Negeri

40,126,524,000 55,788,942,000 47,239,531,000 115,135,436,000 70,221,527,000 33,790,902,126 48,422,118,618 44,219,498,030 66,418,842,631 65,812,603,910 84% 87% 94% 58% 94%

Penyempurna

an perangkat

peraturan,

kebijakan

30,000,000 30,000,000 100%

Perbaikan

Pasar-pasar 2,660,883,000 4,131,100,000 7,653,375,000 2,939,436,000 3,460,000,000 2,266,731,000 4,057,415,800 7,468,910,600 2,740,439,508 3,372,886,200 85% 98% 98% 93% 97%

Pembanguna

n Pasar

Tradisional

34,206,390,000 49,409,844,000 36,440,595,000 76,699,000,000 55,719,175,000 28,452,753,126 42,213,684,818 33,845,230,800 29,133,413,123 52,103,277,510 83% 85% 93% 38% 94%

Operasional

Keamanan

Dan

Ketertiban

Pasar - Pasar

351,950,000 351,950,000 351,950,000 310,000,000 325,000,000 347,198,000 342,114,000 348,410,000 309,898,000 318,974,000 99% 97% 99% 100% 98%

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)



Tahun

Updating

Data Pasar

Dan

Pedagang

Pasar Kota

Semarang

80,000,000 100,000,000 79,185,000 98,705,000 99% 99%

Penataan

Pasar - Pasar 200,000,000 475,000,000 530,000,000 500,000,000 325,000,000 199,848,000 417,520,000 445,438,400 489,476,000 325,000,000 100% 88% 84% 98% 100%

Optimalisasi

Peningkatan

Pad

300,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 200,000,000 299,920,000 100,000,000 146,130,000 148,532,000 200,000,000 100% 100% 97% 99% 100%

Perbaikan

Listrik Pasar -

Pasar

347,301,000 347,301,000 522,301,000 833,000,000 1,211,403,000 337,556,000 339,077,000 401,602,000 584,586,400 1,172,183,300 97% 98% 77% 70% 97%

Kegiatan

Pembinaan

Pedagang

200,000,000 200,000,000 226,810,000 150,000,000 100,000,000 199,999,000 200,000,000 226,810,000 148,170,000 100,000,000 100% 100% 100% 99% 100%

Monitoring

Pemeliharaan

Dan

Kebersihan

Pasar

590,000,000 372,000,000 2,563,543,000 588,014,530 355,611,000 2,311,453,700 100% 96% 90%

Penyusunan

Profil Pasar 75,000,000 50,000,000 74,100,000 50,000,000 99% 100%

Penyusunan

Perencanaan

Dan Kajian

Pasar - Pasar

1,175,000,000 483,747,000 517,500,000 375,000,000 1,499,568,000 1,003,049,000 462,307,000 495,671,700 292,939,400 1,359,640,000 85% 96% 96% 78% 91%

Kegiatan

Penghitungan

Potensi Pasar-

pasar

275,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 275,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100% 100% 100% 100%

Lomba K3

Pasar

Tradisional

Dan Pkl

50,000,000 97,486,000 49,344,000 88,878,000 99% 91%

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)



Tahun

Pengembang

an Aplikasi

Perijinan

50,000,000 50,000,000 47,669,000 49,905,000 95% 100%

Registrasi

Pedagang

Pasca

Penataan

Pasar

50,000,000 50,000,000 48,710,000 49,592,000 97% 99%

Pemeliharaan

Pasar-pasar

Kota

Semarang

350,000,000 441,000,000 340,816,000 338,580,000 97% 77%

Pengembang

an Aplikasi

Administrasi

Pendapatan

Dinas

100,000,000 99,823,000 100%

Penerbitan

SKRD 35,000,000 60,000,000 60,000,000 50,000,000 35,000,000 60,000,000 58,200,000 49,300,000 100% 100% 97% 99%

Sosialisasi

Perda

Retribusi

Pasar dan

Pengaturan

Pasar

200,000,000 199,925,000 100%

Pembanguna

n Lapak

Sementara

Pasar Johar

31,997,000,000 1,106,080,000 31,421,661,200 1,105,845,500 98% 100%

Pembanguna

n Pasar Waru

dan Pasar

Suryokusumo

2,723,272,000 2,567,683,700 94%

Penomoran

Register

pedagang

Pasar Johar

50,000,000 50,000,000 100%

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)



Tahun

Pembuatan

ID Card

Pedagang

Pasar

30,000,000 29,862,000 100%

Penertiban

Administrasi

Pendapatan

150,000,000 97,000,000 50,000,000 150,000,000 95,080,000 49,230,000 100% 98% 98%

Program

Pembinaan

Pedagang

Kaki Lima

Dan Asongan

1,061,414,500 830,000,000 2,768,625,000 4,795,000,000 1,965,000,000 983,297,500 817,108,500 2,394,520,500 4,564,895,500 1,850,764,000 93% 98% 86% 95% 94%

Kegiatan

Penataan

Tempat

Berusaha

Bagi

Pedagang

Kaki Lima

Dan Asongan

556,811,500 165,705,000 2,177,625,000 4,375,000,000 795,000,000 526,082,000 161,303,500 1,839,355,500 4,171,380,000 781,698,000 94% 97% 84% 95% 98%

Kegiatan

Monitoring

Pkl

117,711,000 125,000,000 110,000,000 110,000,000 160,000,000 103,932,500 125,000,000 110,000,000 97,920,000 151,525,000 88% 100% 100% 89% 95%

Penataan

Pkl Dugderan 161,892,000 160,000,000 160,000,000 4,635,000 610,000,000 161,892,000 160,000,000 160,000,000 4,035,000 567,298,000 100% 100% 100% 87% 93%

Pembinaan

Organisasi

Pkl Dan

Asongan

75,000,000 84,295,000 221,000,000 150,000,000 300,000,000 49,260,000 84,295,000 185,165,000 145,612,500 268,387,500 66% 100% 84% 97% 89%

Updating

Data PKL 55,365,000 50,803,000 92%

Penyusunan

Raperda

Pengaturan

dan

Pembinaan

PKL

50,000,000 100,000,000 47,358,000 81,855,500 95% 82%

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)



Tahun

Sosialisasi

kerjasama

penarikan

retribusi PKL

70,000,000 50,000,000 50,000,000 67,600,000 50,000,000 45,945,000 97% 100% 92%

Kegiatan

operasional

ketertiban

PKL

225,000,000 50,000,000 50,000,000 218,910,000 50,000,000 49,200,000 97% 100% 98%

Kajian

Kerjasama

Penarikan

Retribusi PKL

100,000,000 94,773,000 95%


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN

Kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang perdagangan yang

dilaksanakan merupakan realisasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas Perdagangan Kota Semarang yang diwujudkan dalam kegiatan

dengan dilengkapi petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaannya.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan

Perdagangan di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pengendalian pasar dan retail modern

2) Belum optimalnya upaya hubungan kerjasama pelaku usaha

perdagangan

3) Belum optimalnya pemanfaatan sapras perdagangan dan jasa

4) Kurangnya penegakan penerapan peraturan

5) Masih terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap kegiatan

promosi/pameran produk

6) Belum semua kelompok pedagang/usaha informal mendapat

pembinaan dari pemerintah

7) Masih banyaknya pedagang kaki lima yang belum tertata sehingga

berpotensi mengganggu ketertiban umum

8) Masih adanya pasar tradisional yang kumuh dan belum memenuhi

syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Walikota Semarang dan Wakil Walikota Semarang Periode

Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021

adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju

Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Selaras dengan pembangunan daerah adalah proses penyusunan

tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku

kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada

untuk bersama membangun kota metropolitan yang berwawasan

lingkungan yang akan menjadi kota yang handal dan maju dalam

perdagangan dan jasa dengan didukung insfrastruktur yang memadai

serta menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan

warga masyarakat Kota Semarang dengan mengimplementasikan visi dan

misi Kota Semarang tahun 2016 – 2021. Juga dimaksudkan sebagai

momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu

menyelenggarakan pemerintahan yang semakin handal untuk

meningkatkan pelayanan publik.


Langkah konkrit mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan

memprioritaskan program-program pembangunan yang diwujudkan

dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas serta

mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan

pelayanan publik guna menuju kota metropolitan yang dinamis dan

berwawasan lingkungan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang

berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Rumusan tersebut kemudian dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan,

Strategi dan Sasaran sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil

pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan

dalam bentuk rencana kerja. Penentuan Visi ini mendasarkan pada

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 - 2025 dan penelusuran jejak

historis Kota Semarang sebagai kota niaga dimana pada jaman dahulu

pernah dinyatakan sebagai Kota Niaga terbesar kedua sesudah Batavia.

Berdasar sejarah sebagai kota niaga tersebut dan didukung oleh analisis

potensi, faktor-faktor strategis yang ada pada saat ini serta proyeksi

pengembangan kedepan, maka dirumuskan visi sebagai berikut:

“SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG HEBAT MENUJU

MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA”

2. Misi

Dalam mewujudkan Visi Kota Semarang, maka ditempuh melalui

4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan

pelayanan publik.

3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan

lingkungan.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan

membangun iklim usaha yang kondusif

Dalam mendukung misi yang ke 4 (empat) yakni “Memperkuat

ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun

iklim usaha yang kondusif”, maka perlu dilakukannya pembinaan

secara berkesinambungan bagi pedagang/pengusaha kecil dan menengah

agar mempunyai daya saing di pasar regional, nasional maupun

internasional, serta melakukan berbagai upaya untuk membuka pasar

baru bagi produk Kota Semarang, dan menjamin kelancaran distribusi

barang serta meningkatkan perlindungan konsumen. Hal ini akan

terwujud melalui program-progam Dinas Perdagangan selama 5 (lima)

tahun yang akan datang.

Visi :

Penghambat Pendorong

1 Memperkuat ekonomi kerakyatan

berbasis keunggulan lokal dan

membangun iklim usaha yang

kondusif

Program :

Program Perlindungan Konsumen

Dan Pengamanan Perdagangan

Jangkauan pemasaran produk UMKM

masih terbatas

Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Lemahnya daya saing di bidang

perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Belum optimalnya pengembangan

mutu, desain dan merek dagang

beberapa produk ekspor

Masih rendahnya kualitas dan

kuantitas SDM Aparatur

Dukungan Pemerintah Pusat dan

Provinsi , serta stakeholders dalam

pemberdayaan UMKM cukup tinggi

Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima Dan Asongan

Terbatasnya jaringan usaha

perdagangan di dalam negeri dan luar

negeri

Masih rendahnya sarana prasarana

penunjang pelayanan kantor sehingga

mempengaruhi kinerja aparatur

Tingginya semangat pelaku usaha

dalam peningkatan kualitas diri untuk

kemajuan usahanya

Terbatasnya sarana dan prasarana

penunjang perdaganganBelum optimalnya pembinaan dan

penataan pedagang kakilima dan

asongan

Belum optimalnya pelaksanaan

perlindungan konsumen dan

pengawasan barang beredar

Belum memadainya sarana dan

prasarana perdagangan terutama pasar

tradisional.

Tabel

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang

terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera

Faktor

Masih terjadinya tumpang tindih

kegiatan dengan SKPD lain sehingga

program/kegiatan yang dihasilkan

kurang sinergis

Tingginya komitmen Pemerintah

terkait pemberdayaan UMKM yang

telah dibuktikan dengan kebijakan

yang dikeluarkan selama ini

NoMisi dan Program Walikota dan

Wakil Walikota Terpilih

Permasalahan Pelayanan Perangkat

Daerah


3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

TELAAH RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

No

Sasaran Jangka Menengah Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jateng

Permasalahan Pelayanan PD

Faktor


Tujuan : 1) Meningkatkan

pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor

2) Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri

Sasaran : 1) Meningkatnya

nilai ekspor non migas

2) Menurunnya impor produk Konsumsi

3) Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar

4) Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien

1. Kurangnya SDM bidang perdagangan 2. Kurangnya anggaran bidang perdagangan 3. Kurangnya infrastruktur pendukung sektor perdagangan


TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN PERDAGANGAN

No

Sasaran Jangka

Menengah Kementrian Perdagangan

Permasalahan Pelayanan PD

Faktor


Peningkatan ekspor non migas

Terbukanya akses pasar global mengakibatkan masuknya barang produksi dari luar sehingga persaingngan semakin tajam

AFTA Dan MEA merupakan peluang pelaksanan ekspor Tersedianya sarana prasarana pengusaha untuk memproduksi barang yang sesuai dengan standar

Menurunnya Peredaran Barang dan Jasa yang tidak sesuai dengan standar

Perlu pengoptimalan UPTD Metrologi

Pembentukan BPSK

Peranan penggunaan alat UTTP merupakan hasil akhir dalam menetukan jumlah, ukuran , takaran dan timbangan sehingga barang –barang yang disahkan dapat dipercaya oleh konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri

Meningkatnya pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar khususnya yang datang dari luar negeri dan optimalisasi pengamanan bagi barang produksi dalam negeri melalui peningkatan produk dalam negeri Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan

Terwujudnya Sistem distribusi yang efektif dan efisien

Belum memadai sarana dan prasarana logistik seperti pergudangan

Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pedagang pasar rakyat

Meningkatnya produk luar yang masuk dengan mutu dan kualitas yang lebih baik di bandingkan produk lokal

Pangsa pasar yang semakin terbuka


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Secara fisik, perkembangan Kota Semarang dapat diidentifikasi

mengarah ke arah barat, timur dan selatan. Terkait dengan luasan lahan

terbangun, rata-rata pertumbuhan lahan terbangun di Kota Semarang

dari tahun 1999 hingga 2014 mencapai 742,5 Ha/tahun atau sekitar 15%

di tahun 1999 dan 44,1% di tahun 2014. Peningkatan luasan lahan

terbangun terbesar terlihat pada tahun 2009 yang mencapai 1300 Ha.

Jika laju pertambahan lahan terbangun dibiarkan sebagaimana apa

adanya tanpa intervensi perencanaan pembangunan, maka dapat

diperkirakan bahwa dalam kurun waktu 16 hingga 17 tahun kedepan,

seluruh luasan wilayah Kota Semarang akan menjadi lahan terbangun

seluruhnya.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah (PD)

terhadap implikasi RTRW dan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana

RTRW dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan

penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan.

2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan

hidup.

3. Pemberdayaan SDM dan sumber daya alam Kota Semarang yang terus

dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW.

2. Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya

dukung lingkungan.

3. Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah.

4. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap

bentuk pelanggaran.

Berdasarkan karakteristik wilayah Kota Semarang, dapat

diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai

kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri,

pertambangan dan lain-lain. Berdasarkan RTRW Kota Semarang 2011-

2031 pengembangan struktur ruang Kota Semarang memiliki 3 fokus

kebijakan yaitu (i) kebijakan dan strategi pengembangan fungsi regional

dan nasional; (ii) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan

metropolitan Semarang; (iii) kebijakan dan strategi pengembangan

struktur pelayanan kegiatan (internal) Kota Semarang. Sedangkan

pengembangan pola ruang memiliki fokus kebijakan yaitu (i) kebijakan

dan strategi pengelolaan kawasan lindung; (ii) kebijakan dan strategi

pengembangan kawasan budidaya. Selain itu, terdapat potensi

pengembangan wilayah di beberapa kawasan strategis di Kota Semarang

sebagai berikut :

1. Kawasan cepat berkembang

Kawasan cepat berkembang ini perlu diprioritaskan penataan ruangya

karena potensi yang dimiliki apabila tidak diarahkan justru

menimbulkan permasalahan. Sedangkan kawasan perbatasan di Kota

Semarang memiliki peranan yang sangat penting, karena kawasan


inilah yang akan mengintegrasikan perkembangan Kota Semarang

dengan daerah yang ada disekitarnya. Kawasan cepat berkembang di

Kota Semarang adalah kawasan pusat kota yang terletak pada Koridor

Peterongan – Tawang – Siliwangi (PETAWANGI). Trend perubahan

intensitas kegiatan perdagangan di kawasan PETAWANGI untuk 20

tahun kedepan diperkirakan akan terus terjadi. Berdasarkan dokumen

RTRW Kota Semarang 2011-2031, arahan kebijakan untuk kawasan

cepat berkembang dikembangkan untuk :

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala besar harus

memberikan ruang bagi kegiatan sektor informal untuk melakukan

kegiatannya.

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus

mempertimbangkan rasio kecukupan ruang parkir dan ruang

terbuka hijau dalam rangka menciptakan kawasan PETAWANGI

yang nyaman.

Pengaturan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang

spesifik per koridor jalan untuk menciptakan spesifikasi

perkembangan kawasan.

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus menghindari

perkampungan atau kawasan yang memiliki nilai historis bagi Kota

Semarang

2. Kawasan Perlu Kerja Sama dengan Daerah Sekitarnya (Kawasan

Perbatasan).

Kawasan perkotaan Semarang telah tumbuh hingga keluar batas

administrasi Wilayah Kota Semarang. Kondisi ini menyebabkan

terdapat keterkaitan pengembangan antara Wilayah Kota Semarang

dengan Daerah Kabupaten disekitarnya, khususnya di kawasan

perbatasan. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031,

perlu dilakukan pengelolaan kawasan di perbatasan sehingga tidak

terjadi konflik antar dua wilayah

(1) Kawasan Genuk - Sayung

Pengembangan industri

Transportasi (pengelolaan pelajon/ commuter)

Penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya

Penanganan rob dan banjir

(2) Kawasan Pedurungan - Mranggen



Penyediaan Perumahan dan fasilitas pendukungnya

(3) Kawasan Mangkang – Kaliwungu




Penanganan rob dan banjir

(4) Kawasan Banyumanik – Ungaran

Perkembangan kawasan perdagangan & jasa

Penyediaan fasilitas transportasi (terminal)



(5) Kawasan DAS Kaligarang

Perkembangan kawasan terbangun di hulu DAS Kaligarang

Pola kerja sama pengelolaan kawasan DAS Kaligarang dalam

tataran Pemerintah Kabupaten/ Kota

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian gambaran pelayanan perangkat daerah yang

telah dikemukakan pada bab dua dan hasil identifikasi permasalahan

sebagaimana dikemukakan diatas, dirumuskan isu-isu strategis yang

dihadapi Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai berikut :

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok

dan strategis yang efektif dan efisien

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien

merupakan kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan.

Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok

dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum

memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana

transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan

dan keterampilan SDM.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar

tradisional

Pasar berfungsi sebagai tempat penyaluran barang. Sesuai

dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir

pusat perbelanjaan modern. Pembangunan pasar tradisional

perlu dilakukan sebagai upaya menghadapi persaingan dengan

pasar modern. Untuk menarik minat konsumen terhadap pasar

tradisional diperlukan peningkatan sarana prasarana dagang

yang memadai untuk kenyamanan pedagang dan konsumen

agar masyarakat gemar berbelanja di pasar tradisional.

3. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat

perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen dirasa belum

optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar dan

kemetrologian. Disamping itu penyebab lain kurangnya

perlindungan konsumen adalah masih rendahnya pemahaman

pelaku usaha dan konsumen terhadap UU Perlindungan

Konsumen.

4. Rendahnya akses UMKM terhadap pasar ekspor

UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa

Tengah, namun beberapa diantaranya mengalami kesulitan

untuk menembus pasar ekspor yang disebabkan kualitas produk

kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Rencana Strategis ini untuk memberikan landasan

kebijakan selama lima tahun ke depan dalam mendukung pencapaian

visi dan misi Kota Semarang sebagai tolok ukur pertanggung jawaban

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang pada akhir tahun anggaran.

Adapun tujuan yang dirumuskan adalah :

Meningkatkan sistem distribusi, terwujudnya perlindungan konsumen

serta penguatan sektor ekspor impor.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut di

atas yaitu :

1. Meningkatnya nilai ekspor

2. Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan

dalam negeri

3. Berkembang dan tertatanya pasar tradisional

4. Tertatanya PKL

5. Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen

KONDISI AKHIR

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

Tujuan :

Peningkatan

sistem distribusi,

terwujudnya

perlindungan

konsumen serta

penguatan sektor

ekspor impor

Kontribusi

kategori-kategori

yang terkait

dengan

perdagangan dan

jasa terhadap

PDRB

% 30.87 30.87 31.13 31.2 31.27 31.34 31.41 31.41

Sasaran :

Meningkatnya

nilai eksporNilai ekspor US$ 1,155,342,967 1,218,036,901 1,277,890,977 1,339,164,982 1,400,434,987 1,461,712,992 1,522,987,000 1,522,987,000

Berkembang dan

tertatanya pasar

tradisional

Tingkat

ketersediaan

sarana dan

prasarana

perdagangan

yang

representatif

pasar 9 11 13 15 17 19 21 21

Tertatanya PKL

Cakupan bina

kelompok

pedagang/usaha

informal

sentra 5 6 7 8 9 10 11 11

Meningkatnya

kualitas

perlindungan

konsumen

prosentase alat

UTTP bertera% 60 60 70 80 85 90 100 100

TABEL 4.1

MATRIKS TUJUAN, SASARAN, BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021

TARGETREALISASITUJUAN/

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

TUJUAN/

SASARAN

SATUAN

Rentra Dinas Perdagangan 2016 – 2021 23

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi pembangunan Dinas Perdagangan Kota Semarang ke

depan secara konsisten akan mengacu kepada strategi

pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021.

Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun arah kebijakan ke

depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Adapun srategi

yang ditetapkan Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah :

1. Meningkatkan peran sektor perdagangan dan jasa dalam

pengembangan ekonomi kota.

2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perdagangan dan

jasa dalam mengembangkan perdagangan yang berdaya

saing

3. Meningkatkan nilai ekspor melalui promosi dan peningkatan

kualitas produk, kerjasama perdagangan internasional, dan

peningkatan kualitas pelayanan ekspor.

4. Meningkatkan nilai tambah dan konstribusi sektor

pedagangan dalam negeri melalui pembenahan pasar

tradisional, penataan pedagang kaki lima, dan promosi

penggunaan produk-produk dalam negeri.

5. Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen melalui

optimalisasi kinerja BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen), dan peningkatan kesadaran kritis konsumen

5.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi pembangunan tersebut, maka Dinas

Perdagangan Kota Semarang menetapkan arah kebijakan sebagai

berikut :

1. Peningkatan kemitraan usaha antara pelaku usaha kecil dan

pengusaha besar.

2. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pelaku usaha dalam

promosi investasi di Kota Semarang.

3. Peningkatan pengembangan pemasaran/jaringan usaha.


4. Peningkatan pengamanan produk dan pengembangan

perdagangan.

5. Peningkatan promosi dan daya saing produk diprioritaskan

pada produk unggulan daerah dan peningkatan kerjasama

perdagangan internasional.

6. Peningkatan rehabilitasi dan penataan pasar tradisional

dengan prioritas pada peningkatan sarana prasarana

kenyamaan konsumen guna menghadapi penetrasi pasar retil

modern.

7. Pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan terutama

terkait dengan kualitas produk, pelayanan dan kejujuruan.

8. Peningkatan promosi penggunaan produk-produk dalam

negeri terutama produk lokal Kota Semarang.

9. Peningkatan kinerja BPSK terutama terkait dengan

peningkatan kualitas SDM dalam penanganan

kasus/sengketa konsumen

10. Peningkatan kesadaran kritis akan hak-hak konsumen, dan

kemampuan konsumen dalam pemilihan produk yang aman

dan berkualitas.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Peningkatan sistem distribusi,

terwujudnya perlindungan konsumen

serta penguatan sektor ekspor impor

Meningkatnya nilai ekspor promosi dan peningkatan kualitas produk,

kerjasama perdagangan internasional, dan

peningkatan kualitas pelayanan ekspor

Peningkatan promosi dan daya saing produk

diprioritaskan pada produk unggulan daerah

dan peningkatan kerjasama perdagangan

internasional.

Berkembang dan tertatanya pasar tradisional pembenahan pasar tradisional prioritas pada peningkatan sarana prasarana

kenyamaan konsumen guna menghadapi

penetrasi pasar retil modern

Tertatanya PKL penataan pedagang kaki lima Pembinaan perdagangan kaki lima dan

asongan terutama terkait dengan kualitas

produk, pelayanan dan kejujuruan

Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen peningkatan pelayanan tera dan tera ulang peningkatan SDM dan sarana prasarana dalam

pelayanan tera dan tera ulang

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif

Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan strategis merupakan bentuk atau upaya yang

akan dilakukan dalam rangka merespon berbagai masalah yang ada dan

berorientasi pada visi dan misi Dinas Perdagangan.

Perumusan program dan kegiatan strategis ini sekaligus merupakan

implementasi perencanaan strategis yang mencakup program dan kegiatan

jangka menengah (lima tahun) kedepan yakni tahun 2016-2021.

Kedudukan Dinas Perdagangan sebagai unit organisasi yang bersifat

teknis yang tidak lepas dari unit organisasi lain yang bersifat teknis maupun

administrative, maka dalam penetapan program dan kegiatan didasarkan pada

anggaran yang juga merupakan kunci keberhasilan dari kegiatan tersebut.

Adapun program dan kegiatan strategis yang ditetapkan oleh Dinas

Perdagangan adalah sebagai berikut :


Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

(output dan outcome)

Data Capaian pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun

2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Capaian Akhir Tahun Renstra

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan

Kontribusi kategori - kategori perdagangan dan jasa - jasa terhadap PDRB

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 06 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran administrasi pelayanan SKPD

100% 4,777,107,384 5,612,212,000 100% 5,929,950,000 100% 6,078,199,000 100% 6,230,154,000 100% 6,385,908,000 100% 35.013.530.384

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5,000,000

2 06 02 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Biaya pembayaran rekening listrik, air, tilpon pasar dan sistem informasi

3,059,363,384

3,467,684,000

2,107,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,009,908,000

Laju pertumbuhan ekonomi

2 06 02 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Biaya ATK

147,155,000

150,000,000

2 06 02 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Biaya jasa kebersihan Pihak 3 untk ktr Dtna

90,000,000

100,000,000

305,000,000

305,000,000

310,000,000

315,000,000

Penyediaam alat tulis kantor

41,328,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000


2 06 02 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

s

732,707,000

797,500,000

800,000,000

600,000,000

750,000,000

750,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

6,100,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

6,000,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

42,000,000

42,000,000

32,000,000

35,000,000

40,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

3,900,000

2 06 02 01 017 Penyediaan makanan dan minuman

Biaya makan & minum rapat selama 1 tahun

80,000,000

122,700,000

130,000,000

130,000,000

140,000,000

145,000,000

Peningkatan disiplin PKL melalui pemberdayaan dan penataan

Menyusun zonasi dan perijinan yang tegas mengenai tata ruang penempat

2 06 02 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Biaya perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah

105,650,000

250,000,000

1,073,000,000

800,000,000

800,000,000

900,000,000


sentra-sentra PKL

an dan penataan di dalam pasar tradisional

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

569,618,000

343,199,000

325,154,000

350,000,000

2 06 02 01 152 Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian

Laporan SKP

20,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

15,000,000

20,000,000

2 06 02 01 250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Kelancaran pelayanan kantor

542,232,000

613,000,000

680,332,000

650,000,000

650,000,000

650,000,000

Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 06 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelancaran administrasi pelayanan SKPD

100% 598,034,896 100% 1,047,875,000

100% 1,348,500,000

100% 1,382,213,000

100% 1,416,768,000

100% 1,452,187,000

100% 7.245.577.896

2 06 02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Kelancaran operasional kegiatan

- -

100,000,000

Memberdayakan PKL dalam rangka peningkatan penataan dan pengendalian

2 06 02 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pembelian mebelair, peralatan kantor, gerobag sampah pasar, armroll kontainer, papan petunjuk nama dagangan dan APAR

-

-

168,500,000

382,213,000

226,768,000

332,187,000


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

130,212,000

100,000,000

2 06 02 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kelayakan gedung kantor

95,000,000

57,500,000

550,000,000

210,000,000

200,000,000

210,000,000

2 06 02 02 024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Biaya BBM, oli pelumas, dan penggantian suku cadang kendaraan ops dinas roda 2,3,4

284,269,896

550,000,000

400,000,000

550,000,000

550,000,000

650,000,000

2 06 02 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Biaya servis peralatan kantor

188,765,000

310,163,000

200,000,000

210,000,000

210,000,000

230,000,000

2 06 02 02 029 Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair

Perbaikan mebelair Kantor dan 6 UPTD

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000


Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2 06 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan yang akuntabel

100% 410,897,000 100% 586,640,000

100% 385,410,000

100% 395,045,000

100% 404,921,000

100% 415,044,000

100% 2.597.957.000

2 06 02 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

LPPD 20,100,000 20,000,000

5,920,000 5,920,000 5,920,000 5,920,000

2 06 02 06 002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan Semester 1

10,050,000 11,000,000

2,990,000 2,990,000 2,990,000 2,990,000

2 06 02 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Laporan prognosis

10,050,000

11,000,000

2,990,000

2,990,000

2,990,000

2,990,000

2 06 02 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

20,000,000

20,000,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

2 06 02 06 006 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

RKA dan DPA

11,000,000

11,000,000

3,575,000

3,575,000

3,575,000

3,575,000

2 06 02 06 014 Penyusunan Renstra SKPD

Renstra

21,000,000

20,000,000

-

-

-

2 06 02 06 018 Penyusunan LKPJ SKPD

LKPJ

20,000,000

20,000,000

5,920,000

5,920,000

5,920,000

5,920,000


2 06 02 06 021 Penyusunan Renja SKPD

Renja

22,000,000

20,000,000

5,920,000

5,920,000

5,920,000

5,920,000

2 06 02 06 026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

Honorarium Pengelola Kegiatan

245,697,000

422,640,000

343,000,000

352,635,000

362,511,000

372,634,000

2 06 02 06 045 Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan

R_DPPA dan DPPA

11,000,000

11,000,000

3,575,000

3,575,000

3,575,000

3,575,000

2 06 02 06 079 Penyusunan LKJIP

LKJIP

20,000,000

20,000,000

5,920,000

5,920,000

5,920,000

5,920,000

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Persentase Alat UTTP (Ukur Takar Timbangdan Perlengkapannya) yang sesuai

4,209,277,781 1,200,000,000

816,500,000

836,913,000

857,836,000

879,282,000

8.799.808.781

Pengembangan Kemetrologian di daerah

500,000,000

281,500,000

288,538,000

294,461,000

298,907,000

Pengembanga sarana pelayaanan Tera dan Tera Ulang Serta Pengawasan Kemetrologian

700,000,000

535,000,000

548,375,000

563,375,000

580,375,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Peningkatan nilai ekspor

191,816,900

188,165,600

200,000,000

349,649,000

481,302,000

562,053,000

1.972.986.500


Pengembangan Cluster produk Ekspor

188,165,600

200,000,000

349,649,000

481,302,000

562,053,000

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif

2 06 02 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif

11 pasar

68,799,406,904 13 pasar

77,679,119,400 15 pasar

50,075,640,000 17 pasar

51,327,531,000 19 pasar

52,610,719,000 21 pasar

53,925,987,000 21 pasar

354.418.403.304

Pengembangan Pasar dan distribusi Barang/Produk

1,598,949,300 1,596,040,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 850,000,000

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

85,827,500 90,000,000 90,000,000 90,000,000 100,000,000

2 06 02 18 010 Perbaikan Pasar-pasar

Perbaikan kondisional kerusakan pasar, pengecatan pasar, perbaikan MCK

2,055,000,000 2,318,000,000

3,500,000,000

2,700,000,000

2,700,000,000

3,000,000,000

2 06 02 18 011 Pembangunan Pasar Tradisional

Pembangunan Pasar Rakyat

###############

67,110,000,000

35,560,000,000

39,282,531,000

40,295,719,000

40,975,987,000


2 06 02 18 015 Operasional Keamanan dan Ketertiban Pasar-pasar

Penertiban pasar-pasar dan patroli rutin

325,000,000

100,000,000

1,043,600,000

1,050,000,000

1,075,000,000

1,075,000,000

2 06 02 18 016 Updating Data Pasar dan Pedagang Pasar Kota Semarang

Database pedagang pasar

100,000,000

30,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

2 06 02 18 017 Penataan Pasar-pasar

Penataan pasar pasca pembangunan

325,000,000

200,000,000

441,600,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

2 06 02 18 029 Optimalisasi Peningkatan PAD

Berkurangnya jumlah piutang

200,000,000 100,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

2 06 02 18 032 Perbaikan Listrik Pasar-pasar

perbaikan instalasi listrik, pengadaan alat listrik

882,600,000

900,000,000

1,400,000,000

1,200,000,000

1,250,000,000

1,250,000,000

2 06 02 18 034 Kegiatan Pembinaan Pedagang

Pembekalan materi bagi pedagang pasar]

100,000,000

75,000,000

130,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

2 06 02 18 041 Monitoring Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar

Monitoring kebersihan pasar, Pengadaan alat kebersihan dan jasa kebersihan pasar

2,493,543,000

2,451,492,000

3,683,800,000

2,400,000,000

2,450,000,000

2,500,000,000

2 06 02 18 058 Penyusunan Profil Pasar

Profil Pasar-pasar

50,000,000

-

-

-

-

-


2 06 02 18 065 Penyusunan Perencanaan dan Kajian Pasar-pasar

DED Pembangunan Pasar dan Kajiannya (Lingkungan dan Lalulintas)

1,346,371,000

535,000,000

291,200,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

3 06 02 19 072 Kegiatan Penghitungan Potensi Pasar-pasar

Ketersedian data potensi pendapatan

200,000,000

80,000,000

141,900,000

150,000,000

175,000,000

200,000,000

Desiminasi Kebijakan Standarisasi Bidang Perdagangan

48,815,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

50,000,000

Penguatan Jaringan Usaha dan Jasa Perdaganan Besar

766,035,600

425,000,000

400,000,000

400,000,000

450,000,000

2 06 02 18 091 Lomba K3 Pasar Tradisional dan PKL

Lomba pasar dan PKL

97,486,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

70,000,000

75,000,000

2 06 02 18 092 Pengembangan Aplikasi Perijinan

Database pedagang pasar

50,000,000

-

-

-

-

-

2 06 02 18 094 Registrasi Pedagang Pasca Penataan Pasar

Daftar registrasi pedagang pasca penataan

50,000,000

20,000,000

67,500,000

50,000,000

60,000,000

75,000,000

2 06 02 18 097 Pemeliharaan Pasar-pasar Kota Semarang

Operasional dan pemeliharaansarpras pasar

400,000,000

400,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

525,000,000


2 06 02 18 101 Pembangunan Pasar Waru

Pembangunan Pasar Waru

3,224,980,000

-

-

-

-

-

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

2 06 02 19 Program Pembinaan PKL dan Asongan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

6 sentra

1,850,764,000 7 sentra

10,275,000,000

8 sentra

4,540,727,000

9 sentra

4,654,245,000

10 sentra

4,770,601,000

11 sentra

4,889,866,000

11 sentra

30.981.203.000

2 06 02 19 003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan

Penataan Sentra-sentra PKL

780,764,000

9,560,000,000

3,752,727,000

3,844,245,000

3,870,601,000

3,989,866,000

2 06 02 19 008 Kegiatan Monitoring PKL

Inventarisasi permasalahan dalam rangka pengendalian PKL

160,000,000

75,000,000

138,000,000

160,000,000

200,000,000

200,000,000

2 06 02 19 010 Penataan PKL Dugderan

Kegiatan pelestarian budaya masyarakat Semarang menjelang puasa

610,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

475,000,000

475,000,000

2 06 02 19 014 Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan

Pembekalan materi bagi PKL

300,000,000

175,000,000

200,000,000

200,000,000

225,000,000

225,000,000

2 06 02 19 020 Pembahasan Raperda PKL

NA dan Draf Raperda

-

15,000,000

-

-

-

-

Total Belanja Langsung 80,837,304,865 96,589,012,000 63,296,727,000 65,023,795,000 66,772,301,000

68,510,327,000

360,192,162,000


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 6.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

No. Indikator Kinerja Daerah

Kota Semarang

Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

Thn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERDAGANGAN

1 Peningkatan Nilai Ekspor US$1.155.342.967 1.216.616.972 1.277.890.977 1.339.164.982 1.400.438.987 1.461.712.992 1.522.987.000 1.522.987.000

2 Kontribusi Kategori –kategori perdagangan dan jasa terhadap PDRB

30,63 % 30,87 % 31,13 % 31,20 % 31,27 % 31,34 % 31,41 % 31,41 %

3 Peningkatan Sarana dan prasarana perdagangan yang

representataf (Pasar Rakyat)

9 Pasar 11 Pasar 13 Pasar 15 Pasar 17 Pasar 19 Pasar 21 Pasar 21 Pasar


BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota

Semarang digunakan sebagai acuan, pedoman, arahan, dan tolok ukur dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi disektor Perdagangan selama

kurun waktu 2016 - 2021, agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis yang telah dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan

fungsi serta dokumen perencanaan jangka menengah daerah akan dapat

berhasil dengan asumsi adanya dukungan alokasi dana serta komitmen penuh

dan dukungan sepenuhnya oleh berbagai pihak yang terkait

Koordinasi merupakan prinsip yang paling penting dalam melaksanakan

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi hingga pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan.

Semarang, 2017

Kepala Dinas Perdagangan

FAJAR PURWOTO, SH,MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640115 199201 1 001

Documents

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS DINAS …