21

PEMERINTAH KABUPATEN

LUMAJANG

RANCANGAN AKHIR

PERENCANAAN STRATEGIS

( RENSTRA )

PERIODE TAHUN 2014 - 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG

Jalan Langsep No. 15 telp. (0334) 888358

L U M A J A N G

22

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang ………………………………….. 1

1.2. Landasan Hukum ...………………………………. 1

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………. 2

1.4. Sistematika Penulisan …………………………… 3

BAB III GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK 4

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD………

4

2.2. Sumber Daya SKPD ……………………………... 5

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ………………………… 8

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD………………………………...

8

BAB III ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS 10

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STATEGI DAN SASARAN....................................................................

14

4.1. Visi Dan Misi.......................................................... 14

4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD...... 14

4.3. Strategi Dan Kebijakan .................................... 15

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

18

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD 21

BAB VII PENUTUP 23

LAMPIRAN

MATRIK RENSTRA DLH TAHUN 2014-2019

SASARAN DAN TARGET STRATEGIS

RINCIAN PAGU ANGGARAN BELANJA INDIKATIF

23

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menunjang pelaksanaan peraturan pemerintah

Nomor 108 tahun 2000, tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala

Daerah, maka secara normatif perlu segera disusun Perencanaan Strategis

sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Lumajang melalui

mekanisme yang telah ditetapkan dalam periode tahun 2014 – 2019.

Maksud dan tujuan Perencanaan Strategis atau Renstra periode

tahun 2014 – 2019 ini disusun oleh suatu unit kerja pada Instansi Pemerintah

guna memberikan gambaran yang jelas dengan mencakup tentang visi, misi,

strategi mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan tugas

pokok dan fungsinya.

Kami sadar bahwa penyusunan Rancangan akhir Perencanaan

Strategis ini masih belum dapat memenuhi harapan, maka kritik, saran dan

perbaikan selalu kami harapkan demi penyempurnaan substansi dari pada

Renstra.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepa pihak-pihak yang

terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu

penyelesainnya.

Lumajang, 10 Juni 2014 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Ir. NURUL HUDA. Pembina Tk. I

NIP . 19661202 199302 1 002

24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka

berdampak pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam

hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan

pelaksanaan pemerintahan.

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 151 Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah

diharuskan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut

Renstra-SKPD memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-

2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 mempunyai

landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban kepala Daerah ;

25

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002,

tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang

dan Kota;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007

Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Lumajang;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Lumajang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan Strategis adalah merupakan produk perencanaan

melalui langkah-langkah rumusan strategis guna mencapai hasil yang

hendak diwujudkan dalam kurun tertentu yakni tahapan-tahapan 1 - 5

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada atau Rencana Strategis (Renstra) harus mengandung visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijakan, program dan selanjutnya dijabarkan pada

kegiatan-kegiatan. Agar program-program menjadi skala prioritas dan

bukan skala kebutuhan, maka cara merumuskannya harus didahului

dengan Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal

yang mencakup Strength (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan),

Opportunites (peluang) dan Threat (Tantangan/Kendala).

Maksud dari penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tahun

2014 – 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

Kabupaten Lumajang khususnya Bidang Lingkungan Hidup

Tujuannya adalah dapat memberikan arah dan pedoman dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup

bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan pemanfaatan SDA untuk

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan terciptanya kondisi

lingkungan yang bersih, indah, teduh dan nyaman yang berwawasan

lingkungan.

26

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 mempunyai

Sistematika Penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

1.1. Latar Belakang penyusunan Renstra

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

2. Gambaran Pelayanan SKPD, yang terdiri dari beberapa sub bab,

yaitu :

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1.Visi dan Misi SKPD

4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3.Strategi dan Kebijakan

5. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

6. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

RPJMD

7. Penutup

8. Lampiran-lampiran

Matrik Rencana Stategis DLH Tahun 2014-2019

Sasaran dan Target Strategis

Rincian Pagu Anggaran Indikatif per Program

27

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 43

Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas

melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lumajang, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang lingkungan hidup ;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup ;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaiamana

tersebut diatas akan dapat terlaksana apabila didukung dengan

organisasi dan Tata Kerja yang memadai dan mampu mengikuti

tantangan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh

karenanya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor

43 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

c. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

e. Bidang Pengelolaan Kebersihan

f. Bidang Pertamanan dan PJU

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang membawahi :

28

a. Sekretariat,

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

b. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi :

- Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ;

- Seksi Pengembangan Laboratorium Lingkungan;

- Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.

c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahi :

- Seksi Analisa Dampak Lingkungan ;

- Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ;

- Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengelolaan Kebersihan, membawahi :

- Seksi Penanggulangan Persampahan ;

- Seksi Kebersihan Persampahan ;

- Seksi Pengelolaan Persampahan.

e. Bidang Pertamanan dan PJU, membawahi :

- Seksi Pertamanan

- Seksi Penghijauan

- Seksi Penerangan Jalan Umum

2.2. SUMBER DAYA SKPD

Tahun 2014 jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lumajang mengalami perubahan baik jumlah PNS maupun

tenaga kontrak, hal ini dengan adanya penambahan PNS dan tenaga

kontrak pada periode tahun 2014. Sehingga jumlah pegawai sampai

saat ini sebanyak 360 orang, terdiri dari PNS : 325 orang dan Tenaga

Kontrak sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah PNS menurut Golongan dan Pendidikan (per– bulan Mei

2014 :

29

NO GOL JML

PENDIDIKAN AKHIR

S2 S1 D3 SLTA SLTP SD KET.

1 IV 6 3 3

2 III 31 16 1 14

3 II 35 1 15 9 10

4 I 253 253

JUMLAH 325 3 19 2 29 9 263

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2014.

b. Berdasarkan Tempat tugasnya masing-masing sebagai berikut

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2014) :

- Sekretariat : 19 orang

- Bidang Pengelolaan Kebersihan : 250 orang

- Bidang Pertamanan dan PJU : 42 orang

- Bidang Pengawasan dan Pengend. Lingkungan

: 7 orang

- Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingk.

: 5 orang

- Pejabat Fungsional : 2 orang

c. Jumlah Petugas Lapangan Menurut Bagian Tugasnya ( PNS/CPNS

dan tenaga Kontrak ) :

NO. BAGIAN TUGAS JUMLAH KETERANGAN

1 Penyapuan Jalan 105 orang Jumlah PNS = 280 orang

2 Lingkungan (angkutan) 111 orang Jumlah tenaga kontrak =

3 Angkutan TPS - TPA 39 orang 35 orang

4 Petugas TPA 9 orang

5 Petugas TPST 8 orang

6 PJU 6 orang

8 Taman 21 orang

9 Penghijauan 15 orang

10 Penjaga Malam 1 orang

JUMLAH 315 orang

30

Selain Sumber Daya Manusia tersedianya sarana dan prasarana

yang memadai sangat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan

baik dilapangan maupun kegiatan administrasi kantor.

Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas

dimaksud, adalah sebagai berikut :

NO NAMA ASSET SATUAN JUMLAH KONDISI

BAIK/ RUSAK/

KOSONG PENUH

1 Gedung Kantor unit 1 1

2 Laboratorium lingkungan unit 1 1

3 Workshop unit 1 1

4 Gudang unit 1 1

5 TPST unit 1 1

6 Lahan Pembibitan unit 1 1

7 Tempat Pembuangan

Sampah Sementara (TPS) unit 34

8 Tempat Pembuangan

Sampah Akhir Ha 3,8 3,8

Kecamatan Sumbersuko Ha 3 3

Kecamatan Yosowilangun Ha 0,52 0,52

Kecamatan Ranuyoso Ha 0,68 0,68

9 Gerobak Sampah unit 125 125 -

10 Becak Sampah unit 95 65 30

11 Dump Truck unit 6 5 1

12 Truk Terbuka unit 2 1 1

13 Truk Tangki unit 2 1 1

14 Pick Up unit 1 1

15 Amroll Truck unit 3 3

16 Container unit 40 35 5

17 Bulldozer unit 2 1 1

18 Mobil PJU/ Tower Creen unit 2 2

19 Kendaraan Operasional

roda 4 unit 4 4

20 Kendaraan Operasional

roda 2 unit 6 6

21 Kendaraan Operasional

roda 3 unit 8 8

22 Komputer unit 14 11 3

23 Telepon unit 1 1

24 Mesin Pompa unit 6 5 1

31

25 Mesin Potong Rumput unit 14 10 4

26 Gergaji Mesin unit 6 4 2

27 Laptop unit 7 7

Sumber : Inventarisasi Barang, Dinas Lingkungan Hidup 2013

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang dijabarkan melalui

tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup tahun 2010-2014. Sebagai tolok ukur

pencapaian tujuan, Dinas lingkungan hidup menetapkan 5 sasaran

yaitu pertama; meningkatnya administrasi perkantoran, sasaran kedua;

meningkatnya kualitas lingkungan bersih, sasaran ketiga; meningkatnya

peranserta masyarakat terhadap lingkungan hidup, keempat;

meningkatnya kebersihan, keteduhan dan keindahan lingkungan dan

sasaran kelima; meningkatnya kualitas penerangan jalan umum.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Dinas

Lingkungan Hidup yang diupayakan lebih baik dari tahun ketahun dan

akan dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif

bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja guna mendukung

terwujudnya Lumajang sejahtera dan bermartabat.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan

pelayanan minimal urusan lingkungan hidup, urusan Perhubungan,

urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Lingkungan Hidup

memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam lima tahun kedepan

guna terwujudnya masyarakat Lumajang yang sejahtera dan

bermartabat. Secara umum, beberapa tantangan yang dihadapi dan

harus ditangani adalah sebagai berikut :

32

1. Menurunnya Kualitas lingkungan akibat menurunya fungsi

lingkungan hidup

2. Memperluas Cakupan pelayanan pengelolaan kebersihan dan

Persampahan.

3. Meningkatkan Penerangan Jalan umum

4. Belum memadainya Ruang Terbuka Hijau.

33

BAB III

ANALISIS ISU – ISU SRATEGIS

Analisa isu-isu strategis adalah suatu analisa yang dipergunakan

untuk mengembangkan rencana strategis agar organisasi dapat dengan

mudah menkoordinasikan atau menerapkan wujud potensi, sumber daya,

peluang, kekuatan, tantangan dan kelemahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan Lingkungan

Hidup dan potensi maupun isu stategis yang ada di Kabupaten Lumajang

dapat dirumuskan ada 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian

bersama, yaitu :

3.1. Pengelolaan Hutan, Lahan dan Sumber Air

Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha terbagi dalam 21

wilayah kecamatan. Menurut penggunaannya, lahan utama di

Kabupaten Lumajang Secara garis besar penggunaan lahan yang

terbesar berupa lahan kering sebesar 32,45% dari luas wilayah

Kabupaten Lumajang atau seluas 58.114 ha. Kemudian diikuti

penggunaan sebagai lahan non pertanian sebesar 20,24%, areal

persawahan sebesar 20,09%, areal hutan sebesar 16,11%, areal

perkebunaan 8,84% dan yang terkecil adalah pemanfaatan areal untuk

penggunaan lainnya sebesar 2,27%, yaitu seluas 4.072 ha. Berdasarkan

penggunaannya sebagaimana tersebut diatas yang perlu mendapatkan

perhatian khusus adalah arel hutan karena sebagai ekosistem yang

diantaranya memiliki tujuan menjaga kelestarian alam dan pemelihara

kelangsungan fungsi hidrologis daerah aliran sungai (DAS). Sebagai

fungsi menjaga kelestarian alam dimana salah satunya sebagai tempat

konservasi keanekaragaman hayati, dari hasil inventarisasi di kabupaten

Lumajang terdapat 103 spesies yakni 25 flora dan 78 fauna dimana 24

diantaranya merupakan spesies dalam kategori dilindungi karena

terancam/hampir punah. Sebagai fungsi hidrologis, hutan memiliki peran

penting untuk menjaga ketersedian sumber air di lima daerah aliran

sungai (DAS) yaitu DAS Bondoyudo, Glidik, Mujur Rawaan dan Rejali,

34

dimana dalam wilayah ini terdapat 40 sungai, 10 Danau/Ranu dan 8

Rawa.

Disamping hutan, keberadaan Lahan kritis dikabupaten lumajang perlu

mendapatkan pengelolaan yang memadai. Dari hasil inventarisasi Dinas

Kehutanan Lumajang tahun 2012, luas lahan kritis mencapai 13.608 Ha

atau 7,6 % dari Luas Kabupaten Lumajang

3.2. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut

Keberadaan wilayah pesisir dengan keanekaragaman sumber daya dan

potensinya diperlukan pengelolaan yang bersinergi baik dari

pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha. Adapun Sumber daya

dan potensi pesisir yang dimiliki kabupaten Lumajang meliputi

sumberdaya hayati yaitu keberadaan terumbu karang dan hutan

mangrove serta sumber daya non hayati berupa bahan galian mineral

pasir besi.

Seiring terus meningkatnya aktivitas manusia, tekanan pada kawasan

pesisir terus meningkat pula, ini dapat dilihat dari banyaknya lahan-

lahan di sempadan pantai yang berlubang-lubang akibata kegiatan

pertambangan yang dilakukan usaha tambang dan masyarakat. Adapun

tekanan pada kualitas air sungai apabila tetap dibiarkan berkelanjutan,

tidak dipungkiri dapat menyebabkan pula pada menurunnya kualitas air

laut yang mana dapat mengancam eksistensi sumber daya hayati yang

hingga saat ini terjaga dengan baik.

3.3. Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara

fungsi lingkungan akan dapat terjaga dengan baik apabila perlindungan

dan pengelolaan daya dukung dan tampung lingkungan dapat terwujud.

Upaya perlindungan dan Pengelolaan tidak akan terlepas dari media

lingkungan yaitu air, tanah dan udara. Berdasarkan hasil pemantauan

kualitas air sungai yang ada dikabupaten Lumajang pada tahun 2012

diperoleh data bahwa beberapa titik pantau sungai kualitasnya tidak

memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dengan kategori cemar

35

ringan hingga sedang. Tekanan pada kualitas air sungai disebakan

semakin meningkatnya pemanfaatan air sungai sebagai media

pembuangan limbah cair oleh kegiatan industri maupun domestik.

Tekanan lain terjadi pula pada media udara, Pencemaran udara di

Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil pemantauan, terjadi

peningkatan parameter debu dan kebisingan di beberapa lokasi-lokasi

fasilatas umum maupun kegiatan industri, peningkatan ini disebakan

karena pesatnya peningkatan sektor trasnpotarasi dan belum patuhnya

pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan. Tidak kalah

penting dan perlu mendapatkan perhatian, upaya perlindungan dan

pengelolan media tanah dari pencemaran limbah khususnya limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Meskipun belum pernah ada data

terpublikasi mengenai pencemaran tanah akibat limbah B3 di Kabupaten

Lumajang, upaya pencegahaan diperlukan karena potensi limbah

Bahan Berbaya dan Beracun dikabupaten Lumajang dari tahun ketahun

meningkat seiring tumbuhnya sektor industri yang menghasilkan limbah

B3.

3.4. Permalasahan Lingkungan Perkotaan

Permasalahan lingkungan di wilayah perkotaan di kabupaten Lumajang

adalah masalah pengelolaan sampah dan menurunnya kualitas udara

ambien di beberapa titik pemantauan. Sebagaimana data yang

dihimpun, produksi/timbulan sampah di wilayah perkotaan pada tahun

2012 mencapai 117.028,77 M3 /tahun sedangkan sampah yang mampu

di tangani dengan sarana dan prasaran pendukung yang tersedia yaitu

58.340,4 M3 /tahun, sehinga lebih dari 50 % sampah belum dapat

dilakukan pengeloaan. Sedangkan penurunan kualitas udara ambien

terjadi akibat meningkatnya kadar debu dan kebisingan yang perkiraan

disebabkan meningkatnya kendaraan bermotor baik roda dua maupun

empat .

3.5. Perubahan Iklim

36

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer

menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global yang

berdampak menimbulkan masalah pemanas global. Adanya peningkatan

suhu global ini akan mempengaruhi proses fisik dan kimia yang ada baik

di bumi maupun atmosfer dan pada akhirnya berakibat pada perubahan

Iklim. Berdarkan hasil hasil inventarisasi diperkirakan konsentrasi gas

rumah kaca di Kabupaten Lumajang 219.239.806,49 ton CO2e/tahun

dari sektor pertanian, peternakan dan energi. Besarnya kosentrasi gas

rumah kaca di kabupaten Lumajang secara langsung akan berpengaruh

pada peningkatan konsentrasi GRK secara global

Kelima isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan

yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka menjaga

agar pembangunan tetap berkelanjutan, dan sumber daya alam dan

lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta

membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya.

37

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

Dalam rangka mewujudkan tujuan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaiamana di amahkan pada

Pasal 3 Undangan-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2009, serta untuk mendukung terwujudnya masyarakat Lumajang

Sejahtera dan Bermartabat, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lumajang adalah:

“TERWUJUDNYA LUMAJANG BERSIH DAN LESTARI “

Dari Visi tersebut ditetapkan misi yang merupakan pernyataan

untuk mewujudkan tujuan suatu instansi dan sasaran yang hendak

dicapai.

Adapun pernyataan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lumajang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengendalian Lingkungan dalam rangka Pelestarian

Fungsi Lingkungan Hidup.

2. Mewujudkan Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

3. Melakukan penguatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan yang ingin di capai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019 sesuai Visi dan Misi tersebut adalah :

1. Terlindunginya kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

2. Terwujudnya Lumajang yang Hijau, Bersih, Sehat, Rapi, Indah

sehingga nyaman untuk dihuni;

3. terwujudnya Lembaga Lingkungan Hidup yang Dewasa, tertib

adminsitrasi dan tercukupinya sarana prasarana opersional

38

Memperhatikan tujuan sebagaimana diatas serta adanya

permasalahan mendasar, potensi, peluang, Kebutuhan akan partisipasi

semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran yang

ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah

sebagai berikut :

1. Memastikan penurunan beban pencemaran melalui Pengawasan

Kualitas Lingkungan

2. Meningkatnya kualitas kebijakan sistem penaatan dan penegakan

hukum lingkungan

3. Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pemulihan

lingkungan

4. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan

5. Tercukupinya Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum

6. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif serta

efisien

7. Tertib administrasi dan tercukupinya sarana prasarana operasional

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada

dasarnya adalah cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan

analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan

sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan

agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam

proses perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019, menempatkan urusan yang menjadi tugas

pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung Misi

prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang yang ke 2 yaitu

“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta

39

Usaha Pendukungnya” dengan sasaran yang ingin di capai (1)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, (2)

Meningkatkan Penanganan Persampahan, (3) meningkatnya sarana

infrastruktur daerah.

Untuk mewujudukan sasaran tersebut, arah kebijakan yang

akan ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan adminstrasi dan teknis pemantauan mutu lingkungan;

2. Mempersiapkan prasarana penunjang dan peningkatan kapasitas

Sumber Daya Manusia;

3. Meningkatkan kesadaran pemrakarsa atau pelaku usaha untuk

memiliki dokumen lingkungan (amdal, ukl-upl, sppl);

4. Meningkatkan pengawasan dan penaatan atas pengelolaan

lingkungan;

5. Melaksanakan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan

rehabilitasi lahan;

6. Melaksanakan kebijakan pelestarian sumber daya alam dan

lingkungan hidup serta melaksanakan adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim;

7. Menetapkan kebijakan pengurangan timbulan sampah serta

Meningkatkan kinerja pengakutan sampah;

8. Meningkatkan pengawasan dan pengedalian kegiatan operasional

kebersihan jalan dan saluran;

9. Mengoptimalkan kinerja tempat pemrosesan Akhir sampah melalui

peningkatan nilai mutu sampah;

10. Meningkatkan pengawasan dan perawatan pada aset taman;

11. Meningkatkan pengawasan dan perawatan pada aset penghijauan;

12. Meningkatkan jumlah lampu PJU dan mengoptimalkan perawatannya

13. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan

laporan;

14. Meningkatkan pemutakhiran data dan informasi;

15. Meningkatkan kinerja melalui peningkatan pelayanan masyarakat;

40

16. Meningkatkan pelayanan administrasi dan penginventarisasian

barang/asset secara berkala;

17. Meningkatkan kualitas lingkungan kerja;

18. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.

41

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan program unit kerja /

instansi, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :

a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

h. Penyediaan Bahna Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

j. Penyediaan Makanan dan Minuman;

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;

m. Penyusunan Naskah Akademis;

n. Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya

adalah :

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

b. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional;

d. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

f. Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor

g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

42

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja

dan Keuangan, kegiatannya adalah :

a. Penyusunan Laporan Keuangan, LAKIP, TAPKIN, Laporan SPM

Bidang Lingkungan Hidup

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup. Kegiatannya adalah :

a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, kegiatannya

adalah :

a. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek.

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatannya adalah :

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,

kegiatannya adalah :

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

Persampahan;

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah:

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Saluran;

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah;

e. Pelayanan Kebersihan/Persampahan.

8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan,

kegiatannya adalah :

a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura;

b. Pemantauan Kualitas Lingkungan;

c. Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih;

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

e. Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan;

f. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

g. Pembangunan Unit Biogas;

h. Koordinasi Gerakan Kelurahan/Desa Berseri;

i. Penilaian Kalpataru;

j. Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau;

43

k. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup;

l. Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata;

m. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

n. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;

o. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan;

p. Penanganan Pengaduan Masyarakat;

9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kegiatannya adalah :

a. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum,

kegiatannya adalah :

a. Pengadaan Sarana Fasiitas Umum

44

BAB V

INDIKATOR KINERJA SKPD

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses secara

sistematis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Di dalam

Perencaraan Strategis harus memuat seluruh tujuan, sasaran yang terdiri

dari uraian dan indikator kinerja.

Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk tercapainya Visi dan

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

a. Terpantaunya mutu lingkungan hidup (Air, Tanah dan Udara);

b. Berkembangnya fungsi laboratorium lingkungan dan pengembangan

teknologi ramah lingkungan;

c. Terkelolanya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;;

d. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

e. Terpeliharanya lingkungan hidup melalui konservasi keanekaragaman

hayati dan rehabilitasi lahan;

f. Terlaksananya kelestarian sumber daya alam untuk menunjang

pembangunan berkelanjutan serta terkendalinya dampak perubahan

iklim;

g. Terkelolanya sampah dari timbulan sampah dengan prinsip pengelolaan

dengan 3R sampai pengangkutan ke TPA;

h. Terwujudnya kebersihan sampah dijalan dan saluran pematusan air

hujan;

i. Terkelolanya tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah secara sehat;

j. Terwujudnya lumajang yang hijau dengan RTH;

k. Terwujudnya lumajang yang terang dengan tercukupinya penerangan

jalan;

l. Prosentase Capaian realisasi anggaran dan kinerja;

m. Peningkatan kualitas data dan informasi lingkungan;

n. Prosentase peningkatan pendapatan Asli Daerah;

o. Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penatausahaan barang sesuai

ketentuan

45

p. Terwujudnya kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan

lingkungan kerja;

q. Tercapainya administrasi kepegawaian.