Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) …bappeda.kuningankab.go.id/materi/RPJM2014-2018.pdf · Isu Strategis 1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan; 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018

1. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini memuat beberapa hal yaitu: Arah

Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah,

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan

Pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka pasca pelantikan Bupati Kuningan Hj. Utje Choeriah

Suganda, S.Sos.,M.AP. dan Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama,SH., MH.

pada tanggal 4 Desember 2013, maka diwajibkan menyusun RPJMD Kabupaten

Kuningan Tahun 2014–2018 sebagai penjabaran visi misi yang dijanjikan kepada

masyarakat, dengan visi pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018 adalah:

“Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2018”.

2. SUBSTANSI RPJMD 2014 - 2018

Isu Strategis

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;

2. Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan;

3. Kualitas infrastruktur daerah;

4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;

5. Penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial;

6. Peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan;

7. Reformasi birokrasi;

8. Peran gender dalam pembangunan;

9. Implementasi kebijakan kabupaten konservasi.

Visi

Visi Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018 adalah:

“Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS) Tahun 2018”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

MANDIRI :

Suatu keadaan dan kemampuan masyarakat dalam perekonomian rakyat fokus pada

ketahanan pangan, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam daerah serta

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

AGAMIS :

Nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif,

toleran, harmonis dan religious.

SEJAHTERA :

Peningkatan kesejahteraan berupa pemerataan pembangunan di semua pelosok

wilayah, kesempatan berusaha dan bekerja, perlindungan masyarakat miskin dan

kesetaraan gender.

Misi

Dalam rangka pencapaian visi, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada dan

tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima)

misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama,

peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender

dalam kehidupan berbudaya dan harmonis;

2. Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor

unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana

dan prasarana daerah;

3. Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pelayanan sosial

terpadu dan pemberdayaan masyarakat;

4. Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam

kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan;

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan

Secara lengkap penetapan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan

2014-2018 disajikan sebagai berikut:

Misi 1 :

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Penanaman Nilai Agama,

Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Daya Saing dan Pengarusutamaan

Gender dalam Kehidupan Berbudaya dan Harmonis.

Tujuan :

1. Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berbudaya;

2. Membangun pemahaman dan penerapan kesetaraan gender.

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1.

Meningkatnya kualitas,

aksesibilitas dan

relevansi pendidikan

masyarakat

1.1. Meningkatkan

aksesibilitas dan

relevansi pelayanan

pendidikan

1.1.1. Peningkatan

sarana dan prasarana

pendidikan

1.1.2 Peningkatan

keterjangkauan layanan

pendidikan

1.1.3. Fasilitasi

pendidikan menengah

universal

1.1.4. Peningkatan mutu

pendidik dan tenaga

kependidikan

1.1.5. Peningkatan

manajemen pelayanan

pendidikan

2.

Meningkatnya kualitas

pendidikan agama pada

lembaga pendidikan

2.1 Meningkatkan

pendidikan agama

dan karakter pada

lembaga pendidikan

formal maupun

keagamaan

2.1. 1. Peningkatan

kuantitas materi

keagamaan di lembaga

pendidikan

2.1.2. Peningkatan

pemahaman dan


pengamalan nilai-nilai

karakter dan keagamaan

3. Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan

3.1. Meningkatkan

peran lembaga

pelayanan

kesehatan

3.1.1. Peningkatan

pelayanan rumah sakit,

puskesmas, pustu dan

polindes

3.1.2. Peningkatan

sarana dan prasarana

kesehatan

3.2. Meningkatkan

cakupan layanan

kesehatan

masyarakat

3.2.1. Peningkatan

kualitas kesehatan ibu dan

anak

3.2.2. Peningkatan

kualitas kesehatan

masyarakat

3.2.3. Peningkatan

kesehatan lingkungan

3.2.4. Pemberantasan

penyakit menular

3.2.5. Peningkatan

promosi kesehatan

4. Terkendalinya laju

pertumbuhan penduduk

4.1. Meningkatkan

kualitas pelayanan

keluarga berencana

dan kesejahteraan

keluarga

4.1.1. Peningkatan

Promosi, Advokasi dan

konseling KB

4.1.2. Peningkatan peran

serta masyarakat dalam

ber KB

4.1.3. Peningkatan

pemberdayaan keluarga

5. Meningkatnya kualitas

tenaga kerja produktif

5.1. Meningkatkan

daya saing tenaga

5.1.1. Peningkatan

kemampuan dan


kerja lokal keterampilan tenaga kerja

6.

Meningkatnya

pelestarian nilai-nilai

budaya

6.1. Meningkatkan

kegiatan budaya

sebagai wahana

interaksi

masyarakat

6.1.1. Peningkatan

ruang ekspresi seni bagi

masyarakat

6.1.2. Pengembangan

kekayaan budaya sebagai

sumber kearifan lokal

6.2. Meningkatkan

kondusifitas

masyarakat dalam

meningkatkan

keimanan dan

ketakwaan kepada

Tuhan Yang Maha

Esa

6.2.1. Peningkatan

kesadaran masyarakat

dalam kehidupan

keagamaan

6.2.2. Peningkatan

kondisi keamanan dan

ketertiban masyarakat

6.2.3. Peningkatan

peran organisasi

keagamaan dalam

pembinaan masyarakat

7.

Meningkatnya

pengarusutamaan

gender

7.1. Meningkatkan

peran gender dalam

pembangunan

7.1.1. Peningkatan

kesempatan perempuan

dalam pembangunan


kelembagaan perempuan

7.2. Mewujudkan

perlindungan

perempuan dan

anak

7.2.1. Peningkatan

Perlindungan bagi

perempuan dan anak

7.2.2. Perwujudan

Kabupaten Layak Anak

Misi 2:

Memantapkan Keunggulan Kawasan Agropolitan, Pariwisata Daerah, Sektor Unggulan

Lainnya, Peningkatan Investasi Ramah Lingkungan serta Peningkatan Sarana dan

Prasarana Daerah.

Tujuan :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;

2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah.


1.

Terwujudnya

pembangunan

agribisnis terpadu

1.1.

Meningkatkan

produktifitas

pertanian pada

aspek budidaya

1.1.1. Peningkatan

kinerja sumberdaya dan

kelembagaan pertanian

1.1.2. Peningkatan

produksi dan

produktifitas bidang

pertanian

1.1.3. Peningkatan

sarana prasarana produksi

dan teknologi

1.2.

Mengembangkan

industri pengolahan

hasil bidang

pertanian

1.2.1. Peningkatan

penerapan teknologi

pengolahan hasil

1.2.2. Peningkatan

sarana prasarana

pengolahan

1.3.

Mengembangkan

jejaring pasar

1.3.1. Pengembangan

sistem informasi pasar

2.

Meningkatnya

keunggulan wisata

daerah

2.1.

Meningkatkan

manajemen

pariwisata daerah

2.1.1. Peningkatan

kualitas sarana prasarana

objek wisata

2.1.2. Peningkatan


promosi pariwisata

daerah

2.1.3. Peningkatan

kemitraan/jejaring

kepariwisataan

3.

Meningkatnya peran

Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

dan Usaha Dagang

Mikro Kecil

Menengah (UDMKM)

3.1.

Meningkatkan

managemen

Koperasi

3.1.1. Peningkatan

kelembagaan Koperasi

3.2.

Meningkatkan

kapasitas UMKM

dan UDMKM

3.2.1. Peningkatan

produk UMKM

bersertifikat

3.2.2. Peningkatan

pemasaran produk

UMKM

3.2.3. Peningkatan

kemampuan pelaku

UDMKM dan

pengembangan

kewirausahaan

4.

Meningkatnya

investasi daerah yang

ramah lingkungan

4.1.

Meningkatkan

minat investor di

daerah

4.1.1. Peningkatan

promosi investasi daerah

4.1.2. Peningkatan

paket deregulasi investasi

daerah

5.

Meningkatnya

kuantitas dan kualitas

infrastruktur daerah

5.1.

Meningkatkan

kemantapan

infrastruktur dasar

5.1.1. Peningkatan


jalan dan jembatan

5.1.2. Peningkatan


irigasi


5.1.3. Peningkatan

layanan air baku

5.2.

Meningkatkan

ketersediaan

infrastruktur

pemerintahan

5.2.1. Peningkatan


gedung perkantoran

pemerintah

6.

Meningkatnya

aksesibilitas dan

kualitas layanan

transportasi

6.1.

Meningkatkan

cakupan layanan

transportasi/

angkutan umum

6.1.1. Peningkatan

aksesibilitas pelayanan

angkutan

6.1.2. Peningkatan

kelengkapan sarana

prasarana perhubungan

Misi 3:

Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelayanan Sosial

Terpadu dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan :

1. Mengurangi persentase penduduk miskin;

2. Meningkatkan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat.

No Sasaran Strategi Arah kebijakan

1.

Meningkatnya

pelayanan sosial bagi

masyarakat miskin

1.1.

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan bagi

masyarakat miskin

1.1.1. Fasilitasi

kesehatan gratis bagi

keluarga miskin: ibu hamil

dan balita

1.2.

Meningkatkan

layanan pendidikan

bagi keluarga

miskin

1.2.1. Fasilitasi bantuan

beasiswa bagi siswa

miskin berprestasi sampai

jenjang sarjana

1.3.

Meningkatkan

kualitas hunian

bagi keluarga

miskin


sarana prasarana

perumahan

1.4.

Meningkatkan

perlindungan bagi

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial

dan orang

berkebutuhan

khusus

1.4.1. Peningkatan

pembinaan penyandang

masalah sosial

1.4.2. Peningkatan

kemandirian keluarga pra

sejahtera

2. Meningkatnya

pemberdayaan

2.1.

Meningkatkan

2.1.1. Peningkatan

ketersediaan lapangan

No Sasaran Strategi Arah kebijakan

masyarakat miskin kesempatan

berusaha

pekerjaan

2.1.2. Peningkatan

keterampilan, dukungan

sarana prasarana

2.1.3. Fasilitasi

permodalan

3

Meningkatnya

ketersediaan dan

distribusi pangan bagi

masyarakat miskin

3.1. Meningkatkan

peran pemerintah

dan masyarakat

dalam penyediaan

pangan

3.1.1. Peningkatan

ketersediaan pangan

masyarakat

4

Meningkatnya

pemerataan dan

percepatan

pembangunan desa

(ngawangun lembur)

4.1.

Meningkatkan

kemandirian dan

kesejahteraan

masyarakat

4.1.1. Peningkatan sarana

prasarana ekonomi


pembangunan desa


serta masyarakat dalam

pembangunan

4.2. Meningkatkan

kemampuan

kelembagaan

4.2.1. Peningkatan

pembinaan pemerintahan

desa

4.2.2. Peningkatan

pembinaan dan

kelembagaan

pemberdayaan masyarakat

desa

Misi 4:

Memantapkan Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Kerangka

Kabupaten Konservasi dengan Menerapkan Asas Kehidupan Berkelanjutan.

Tujuan :

1. Meningkatkan implementasi asas-asas kabupaten konservasi dalam berbagai sektor

pembangunan;

2. Menerapkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan daya tahan

masyarakat (society resilience).


1.

Meningkatnya

kawasan berfungsi

lindung

1.1.

Meningkatkan

luasan ruang

terbuka hijau dan

peningkatan

upaya pelestarian

lingkungan hidup

1.1.1. Pengembangan

kawasan berfungsi lindung

perkotaan berupa hutan

kota dan taman kehati

1.1.2. Percepatan

Pembangunan Kebun Raya

Kuningan

1.1.3. Pengembangan

peran kelembagaan,

kebijakan dan produk

hukum dalam rangka

pelestarian lingkungan

hidup

1.2.

Mewujudkan

pengelolaan lahan

hutan dan kebun

sesuai

karakteristik

lahan

1.2.1. Peningkatan

kapasitas SDM,

lembaga/kelompok tani dan

penanganan lahan kritis di

lahan hutan dan kebun

1.2.2. Peningkatan

pengelolaan lahan hutan

dan kebun berfungsi

produksi dan lindung


1.2.3. Peningkatan sarana

dan prasarana atau

infrastruktur pendukung

fungsi kawasan

2.

Meningkatnya

pelestarian

sumberdaya alam dan

lingkungan hidup

2.1.

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas SDA

dan LH

2.1.1. Pembangunan

sarana prasarana dalam

pelestarian lingkungan,

kawasan perlindungan

setempat, dan kawasan

serapan air.

2.1.2. Pengendalian emisi

gas rumah kaca dan polutan

lainnya

2.2.

Meningkatkan

peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan SDA

dan LH

2.2.1. Peningkatan

pembinaan dan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan SDA dan LH

2.2.2. Peningkatan

kualitas dan cakupan

layanan dan pengelolaan

persampahan

3.

Meningkatnya

ketahanan dan

perlindungan

masyarakat terhadap

ancaman bencana

3.1.

Meningkatkan

tingkat tanggap

bencana

3.1.1.Peningkatan kesiapan

aparat dan masyarakat

dalam menghadapi bencana

3.1.2. Peningkatan

penanganan pasca bencana

alam

Misi 5 :

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pengembangan Kerjasama Daerah.

Tujuan :

1. Membangun birokrasi yang efisien dan aparatur yang professional;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Menumbuhkankan potensi pengembangan wilayah.


1. Terwujudnya kualitas

pelayanan publik

1.1.

Meningkatkan

standar pelayanan

minimal (SPM)

1.1.1. Peningkatan

kinerja aparatur dalam

pelayanan publik

1.1.2. Peningkatan

respon terhadap pengaduan

masyarakat dalam

pelayanan

1.1.3. Peningkatan

penyampaian informasi

proses layanan

pemerintahan

1.1.4. Penerapan

pelayanan berbasis

teknologi informasi

2.

Meningkatnya

kapasitas aparatur dan

kelembagaan

pemerintahan daerah

2.1.

Meningkatkan

reformasi birokrasi

2.1.1. Peningkatan

profesionalisme aparatur

2.1.2 Penataan

kelembagaan dan tata kerja

perangkat daerah

3.

Meningkatnya kualitas

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan dan

pengendalian

pembangunan daerah

3.1.

Meningkatkan

kualitas

managemen

penyelenggaraan

pembangunan

3.1.1. Peningkatan

koordinasi antar lembaga

pemerintahan daerah

3.1.2. Peningkatan

perencanaan, evaluasi,

pengawasan dan


pengendalian

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan daerah

4.

Meningkatnya

kemandirian

pembangunan daerah

4.1. Meningkatkan

potensi dan

pembedayaan

masyarakat dalam

pembangunan

daerah

4.1.1. Peningkatan

sumber-sumber pendapatan

daerah

4.1.2. Peningkatan

partisipasi dan kerjasama

para pihak dalam

pembangunan

5. Meningkatnya

kerjasama antar daerah

5.1. Meningkatkan

koordinasi dan

sinergitas kegiatan

kerjasama

pembangunan

5.1.1. Peningkatan

aksesibilitas pembangunan

antar daerah.

URUSAN WAJIB

Pendidikan

1) Program Pendidikan Usia Dini;

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

3) Program Pendidikan Menengah;

4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

5) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI);

6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Kesehatan

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

2) Program Kesehatan Khusus;

3) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB;

4) Program Imunisasi dan Surveilans;

5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

6) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

9) Program Lintas Batas Kesehatan;

10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

13) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

14) Program Pengawasan Obat dan Makanan;

15) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;

16) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

Lingkungan Hidup

1) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

3) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

5) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa lingkungan di Kawasan

Konservasi Hutan.

Pekerjaan Umum

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;

3) Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;

4) Program Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya;

6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi

Sumberdaya Air Lainnya;

7) Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku;

8) Program Pengendalian Banjir;

9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

10) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan;

11) Program Peningkatan Sarana Aparatur Pemerintah;

Penataan ruang

1) Program Perencanaan Tata Ruang;

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Pembangunan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

2) Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.

3) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam;

4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

5) Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana;

6) Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah;

7) Program Kerjasama Pembangunan;

8) Program Fasilitasi Pemerataan Pembangunan Wilayah.

Perumahan

1) Program Pengembangan Perumahan/Pemukiman;

2) Program Lingkungan Sehat dan Perumahan;

3) Program Peningkatan Kualitas Pemukiman.

Kepemudaan dan Olah Raga

1) Program Kepemudaan dan Olahraga;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;

3) Program Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan.

Penanaman Modal

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

3) Program Peningkatan Informasi Perizinan;

4) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM;

2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

3) Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi;

4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah;

5) Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha

KUMKM.

Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan;

2) Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

3) Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan;

4) Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil.

Ketenagakerjaan

1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja;

2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Ketahanan Pangan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam `

Pembangunan;

2) Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak;

3) Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

4) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1) Program Keluarga Berencana

2) Program Pelayanan Kontrasepsi

3) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

4) Program Penguatan Institusi Masyarakat dalam Kemitraan

5) Program Keluarga Berencana Bidang KS;

Perhubungan

1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

2) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;

3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

5) Program Peningkatan Pengelolaan Parkir;

6) Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;

3) Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;

4) Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Masyarakat;

5) Program Peningkatan Informasi Pembangunan.

Pertanahan

1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah;

2) Program Peningkatan Kualitas Kebijakan dalam Bidang Pertanahan, Penataan

Perkotaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan K3.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

2) Program Pendidikan Politik Masyarakat;

3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;

4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

5) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;

6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perda dan Peraturan lainnya;

2) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum;

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;

5) Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah;

6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah;

7) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah;

8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9) Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

10) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja;

11) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

12) Program Peningkatan dan Pembinaan Anggota KORPRI;

13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

14) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

15) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

16) Program Fasilitasi Pindah/PurnaTugas PNS;

17) Program Kesejahteraan Pegawai;

18) Program Pendidikan Kedinasan;

19) Program Peningkatan Disiplin Daerah;

20) Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

21) Program Pembinaan Obyek Pengawasan;

22) Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan;

23) Program Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah;

24) Program Peningkatan Pendapatan Daerah;

25) Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah;

26) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

27) Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan;

28) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

29) Program Pendidikan Bidang Keagamaan;

30) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;

3) Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;

4) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan;

5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Sosial

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS);

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

3) Program Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial;

4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;

6) Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan;

7) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;

8) Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;

9) Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana;

10) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana;

11) Program Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik;

12) Program Pemulihan melalui Rehabilitasi;

13) Program Pemulihan melalui Rekontruksi.

Kebudayaan

1) Program Pengembangan Nilai Budaya;

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

3) Program Keragaman Budaya;

4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Statistik

1) Program Pengembangan Data/Informasi.

Kearsipan

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

Perpustakaan

1) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Perpustakaan;

2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

URUSAN PILIHAN

Kelautan dan Perikanan

1) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;

2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pertanian

1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.

3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan

Ikan

8) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/Perkebunan

Kehutanan

1) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan;

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;

3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

4) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.

Energi dan Sumberdaya Mineral

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan;

2) Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan

Pertambangan.

Pariwisata

1) Program Pengembangan Kemitraan;

2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Perindustrian

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

3) Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi.

Perdagangan

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

5) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Transmigrasi

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

2) Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh di Kawasan

Transmigrasi

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi

pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun.

(Tabel indikator terlampir)

PENUTUP

Program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan

(RPJMD) 2014 - 2018 akan diarahkan berdasarkan tahapan pembangunan pada tiap tahun

dengan penjelasan sebagai berikut, yaitu:

1. Tahun 2014 diprioritaskan pada Pemantapan Sarana Prasarana Ekonomi dengan

sasaran pokok pemeliharaan prasarana dasar dan peningkatan sarana prasarana

ekonomi daerah, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pekerjaan

Umum, Perumahan, Perhubungan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Pariwisata,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Industri, dan Perdagangan.

2. Tahun 2015 diprioritaskan pada Pemantapan Produktivitas Daerah dengan sasaran

pokok peningkatan produktivitas dan pemerataan pembangunan daerah,

diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pertanian, Ketahanan Pangan,

Koperasi dan UKM, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Kehutanan,

Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan

Pekerjaan Umum.

3. Tahun 2016 diprioritaskan pada Pemantapan Sumberdaya Manusia dengan sasaran

pokok pemantapan kapasitas dan mutu Sumber Daya Manusia, diantaranya

program yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Kepemudaan dan Olahraga.

4. Tahun 2017 diprioritaskan pada Pemantapan Daya Saing Daerah dengan sasaran

pokok pada percepatan pengembangan unggulan daerah, diantaranya program

yang berkaitan dengan urusan Pertanian, Pariwisata, Kehutanan, Industri, Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Perikanan, Penataan Ruang,

Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum.

5. Tahun 2018 diprioritaskan pada Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dengan

sasaran pokok pada pengukuhan keunggulan daerah dan pemantapan kesejahteraan

dan kemandirian masyarakat, diantaranya program yang berkaitan dengan

peningkatan IPM, yaitu urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pertanian, Industri,

Perdagangan, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Documents

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) …bappeda.kuningankab.go.id/materi/RPJM2014-2018.pdf · Isu Strategis 1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan; 2