Embed Size (px)
Citation preview
1. Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan
Menurut Black (1981, dalam Nuraini, 2002) aksesibilitas adalah konsep yang
menggabungkan system pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan system
jaringan transportasi yang menghubungkannya. Tata guna lahan yang berbeda pasti
mempunyai aksesibilitas yang berbeda pula karena aktivitas tata guna lahan tersebut
tersebar dalam ruang secara tidak merata. Sehingga jarak yang biasanya dijadikan
indicator aksesibilitas yang sering digunakan, akan dirasakan kurang cocok untuk
digunakan sebagai ukuran aksesibilitas terutama di daerah yang tidak rata.
2. Teori Lokasi
Menurut Gunawan (1981) lokasi adalah suatu area yang secara umum dapat dikenali
atau dibatasi, dimana disana terjadi suatu kegiatan tertentu. Salah satu teori yang
mendasri pendistribusian lokasi fasilitas yang memberikan pelayanan berupa jasa adalah
teori yang dikemukakan oleh Palander (dalam Agustin 2006). Menurut teori ini setiap
kegiatan yang akan menghasilkan barang dan jasa mempunyai pertimbangan ambang
penduduk dan jangkauan pasar. Ambang penduduk (threshold population) adalah jumlah
penduduk minimum yang dibutuhkan untuk kelancaran dan kesinambungan penawaran
barang. Sedangkan jangkauan pasar (range) adalah jarak yang perlu ditempuh seseorang
untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan.
Penentuan pendistribusian pusat pelayanan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu
(Sujarto, 1989 dalam Agustin, 2006):
a. Faktor manusia yang akan mempergunakan pusat – pusat pelayanan tersebut. Faktor
ini meliputi pertimbangan mengenai jumlah penduduk yang akan menggunakan
pelayanan tersebut, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status sosial
ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan, dan
antropologi.
b. Faktor lingkungan dimana manusia tersebut melaksanakan kegiatan kehidupannya.
Faktor ini meliputi pertimbangan skala lingkungan dalam arti fungsi dan peran sosial
ekonominya, jaringan pergerakan, letak geografis lingkungan dan sifat keterpusatan
lingkungan.
3. Tinjauan Fasilitas Pendidikan
Menurut Sujarto (1989 dalam Muharani, 2003), fasilitas sosial dapat diartikan
sebagai aktivitas atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat
memberi kepuasan sosial, mental dan spiritual; diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas
peribadatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas kemasyarakatan, fasilitas rekreasi dan olah
raga serta pekuburan. Bila dihubungkan dengan definisi fasilitas sosial yang diuraikan
sebelumnya maka fasilitas pendidikan dapat diartikan sebagai aktifitas atau materi yang
dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental dan
spiritual melalui perwujudan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menjadikan
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk memenuhi
kebutuhan akan fasilitas pendidikan tentunya harus memperhatikan jenis fasilitas –
fasilitas yang benar – benar dibutuhkan yang disesuaikan dengan kondisi keadaan
masyarakat yang menjadi targetnya. Terdapat empat jenis fasilitas pendidikan menurut
Kepmen PU No. 378/KPTS/1987, yaitu:
a. Taman Kanak – kanak, yaitu fasilitas pendidikan paling dasar yang diperuntukkan
bagi anak – anak usia 5-6 tahun.
b. Sekolah Dasar, yaitu fasilitas pendidikan yang disediakan untuk anak-anak usia
antara 6-12 tahun.
c. Sekolah Menengah Pertama, yaitu fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana
untuk melayani anak – anak lulusan Sekolah Dasar.
d. Sekolah Menengah Umum, yaitu fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana
untuk melayani anak – anak lulusan SMP.
4. Standar – standar dan Pertimbangan Distribusi Fasilitas Pendidikan
Berikut standar yang dapat dijadikan acuan dalm perencanaan fasilitas pendidikan
yaitu :
4.1 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Cipta Karya Departemen
Pekerjaan Umum
Table 4.1 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Cipta Karya Departemen
Pekerjaan Umum
Jenis Sarana Kota
Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)
Jarak Luas Lahan
SD 1600 Mudah dicapai dengan radius pencapaian
2000 m2
maksimum 1000 meter, dihitung dari unit terjauh
SMTP 4800Radius maksimum 1000 meter
9000 m2
SMTA 4800Radius maksimum 3 km dari unit yang dilayani
1. 1 lantai 12.500 m2
2. 2 lantai 800 m2
3. 3 lantai 5000 m2
Pada standar ini struktur pemerintahan yang dipergunakan berdasarkan pada jumlah
penduduk kelurahan (30.000 jiwa), kecamatan (120.000 jiwa), wilayah (480.000 jiwa),
kota (1 juta jiwa). Sedangkan pola persebaran penduduknya adalah RT (250 jiwa), RW
(2500 jiwa), kelurahan (30000 jiwa), kecamatan (120000 jiwa), wilayah (480000 jiwa),
dan kota (1 juta jiwa).
4.2 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia
1. Standar Satuan Pendidikan SD/MI
a) Satu SD/MI memiliki 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan
belajar.
b) Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa.
Untuk pelayanan penduduk leh dari 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk
lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah
yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan
pembangunan SD/MI baru.
c) Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.
d) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak
penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh
bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang
tidak membahayakan.
2. Standar Satuan Pendidikan SMP/MTs
a) Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24
rombongan belajar.
b) Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000
jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan
rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar
lebih dari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTs baru.
c) Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat
menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.
d) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak
penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak
tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui
lintasan yang tidak membahayakan.
3. Standar Satuan Pendidikan SMA/MA
a) Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27
rombongan belajar.
b) Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000
jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan
penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan
SMA/MA baru.
4.3 Standar dan Ketentuan mengenai Daerah Layanan Fasilitas Pendidikan SMP
dan SMA
Dalam Standar Fasilitas Pendidikan Departemen Pendidikandan Kebudayaan ini
dijelaskan kriteria lokasi fasilitas pendidikan untuk SMP dan SMA sebagai berikut :
A. Lokasi sebuah SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mudah dicapai dari setiap bagian kecamatan
2. Dapat dicapai oleh murid selama kurang dari 30 menit berjalan kaki
3. Jauh dari pusat keramaian (pertokoan/ perkantoran/ perindustrian)
B. Lokasi Sebuah SMA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mudah dicapai dari setiap bagian kecamatan
2. Dapat dicapai oleh murid selama kurang dari 45 menit berjalan kaki.
3. Jauh dari pusat keramaian (pertokoan/ perkantoran/ perindustrian).
5. Indikator – indikator dalam Evaluasi Pemerataan Sebaran Lokasi Fasilitas
Pendidikan SMP dan SMA
Indikator-indikator tersebut adalah :
a. Indikator sebaran jumlah fasilitas pendidikan eksisting
Tolak ukurnya adalah persebaran jumlah lokasi fasilitas pendidikan SMP dan SMA
eksisting ditiap kecamatan memiliki komposisi sesuai dengan sebaran jumlah fasilitas
menurut standar.
b. Indikator pemenuhan kebutuhan penduduk akan fasilitas pendidikan
Tolak ukurnya adalah 100% kapasitas fasilitas pendidikan SMP dan SMA tiap
kecamatan sama dengan atau melebihi jumlah penduduk usia 13-15 tahun (SMP) dan
16-18 tahun (SMA) di kota Bogor.
c. Indikator daerah jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan
Tolak ukurnya adalah kedudukan lokasi fasilitas pendidikan dengan tempat tinggal
pengguna adalah satu kecamatan, radius jarak pelayanan maksimal fasilitas
pendidikan SMP dan SMA adalah satu kilometer.
d. Indicator aksesibilitas fasilitas pendidikan
Tolak ukurnya adalah waktu tempuh dalam mencapai fasilitas pendidikan SMP dan
SMA tidak lebih dari 30 menit, kondisi transportasi baik (mudah didapatkan, lancar
dan murah)
6. Gambaran Umum Kota Bogor
6.1 Wilayah Administratif dan Fungsi Kota Bogor
Kota bogor adalah salah satu kota yang berada di bawah wilayah administrative
Propinsi Jawa Barat dan hanya berjarak lebih kurang 50 Km dari pusat pemerintahan
Indonesia, Jakarta. Kota ini memiliki lias 11.850 Ha yang terbagi ke dalam enam
kecamatan, 68 kelurahan dan berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
Secara administrative Kota Bogor dikelilingi oleh Kabupaten Bogor dan sekaligus
menjadi pusat pertumbuhan Bogor Raya dan secara geografis dikelilingi oleh bentangan
pegunungan, mulai dari gunung/pegunungan Pancar, Megamendung, Gunung Gede,
Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Halimun yang menyerupai huruf U.
Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(Tahun 1999 – 2009) Fungsi Kota Bogor adalah sebagai berikut:
a. Kota Perdagangan
b. Kota Industri
c. Kota Pemukiman
d. Wisata Ilmiah
e. Kota Pendidikan
6.2 Aspek Kependudukan
Table 6.2 Kepadatan Pendudukan Kota Bogor menurut Kecamatan Tahun 2006
KelurahanLuas
Wilayah (Km2)
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Kepadatan Penduduk
2006 (Jiwa/Km2)
Kategori Kepadatan
Kec. Bogor Selatan 30.81 170,909 5,547 RendahKec. Bogor Timur 10.15 89,237 8,792 SedangKec. Bogor Utara 17.72 153,843 8,682 SedangKec. Bogor Tengah 8.13 106,075 13,047 TinggiKec. Bogor Barat 32.85 195,808 5,961 RendahKec. Tanah Sereal 18.84 163,266 8,666 SedangKota Bogor 118.50 879,138 7,419 Rendah
Wilayah kota Bogor juga dipengaruhi oleh pertumbuhan dan penyebaran
penduduk di wilayah sekitarnya (Kabupaten Bogor) sebagai hinterland (Kawasan
Pengaruh) bagi pertumbuhan dan perkembangan Kota Bogor. Guna menciptakan
pemerataan pelayanan kepada penduduknya, maka pemenuhan berbagai kebutuhan
penduduk harus didasarkan pada persebaran jumlah penduduk yang ada. Salah satu
kebutuhan mendasar penduduk yang harus diutamakan pemerintah adalah pemenuhan
kebutuhan penduduk akan fasilitas pendidikan, terutama fasilitas pendidikan dasar dan
menengah.
7. Gambaran Umum Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bogor
Tingkat pendidikan merupakan salah satu kualitas modal manusia. Salah satu
faktor yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas adalah
faktor pendidikan, oleh karena itu masalah pendidikan harus mendapat perhatian serius
karena menyangkut masa depan bangsa.
7.1 Jumlah Fasilitas Pendidikan
Tabel 7.1 Jumlah Fasilitas Pendidikan menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2006
KecamatanJumlah
Penduduk (jiwa)
Jumlah Fasilitas
TK SD SMP SMA PT
Bogor Utara 153843 19 43 10 7 1Bogor Selatan 170909 20 53 26 11 0Bogor Timur 89237 12 34 11 6 0Bogor Barat 195808 26 67 28 9 1Bogor Tengah 106075 29 55 24 9 5Tanah Sereal 163266 22 42 16 5 0
Jumlah 879138 128 294 115 47 77.2 Daya Tampung Fasilitas Pendidikan
Tabel 7.2 Daya Tampung (Kapasitas) Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA di Kota
Bogor Tahun 2006
KecamatanSMP SMA
Jumlah fasilitas
Jumlah kelas
Kapasitas (jiwa)
Jumlah fasiltas
Jumlah kelas
Kapasitas (jiwa)
Bogor Utara 10 56 2240 7 80 3200Bogor Selatan 26 200 8000 11 123 4920Bogor Timur 11 66 2640 6 80 3200Bogor Barat 28 197 7880 8 101 4040Bogor Tengah 24 362 14480 9 140 5600Tanah Sereal 16 191 7640 5 79 3160Jumlah 115 1072 42880 47 603 24120
7.3 Jumlah Permintaan Fasilitas Pendidikan
Tabel 7.3 Jumlah Penduduk Usia SMP (13-15 tahun) dan Usia SMA (16-18 Tahun) di
Kota Bogor Tahun 2006
KecamatanJumlah
penduduk (jiwa)Jumlah penduduk usia 13-15 (jiwa)
Jumlah penduduk usia 16-18 (jiwa)
Bogor Utara 153843 8397 8982Bogor Selatan 170909 9655 10051Bogor Timur 89237 4977 5160Bogor Barat 195808 10235 11324Bogor Tengah 106075 5063 5910Tanah Sereal 163266 9312 9819Jumlah 879138 47639 51246Pada tabel di atas menunjukan jumlah penduduk usia sekolah tiap kecamatan di
Kota Bogor. Data tersebut akan dibandingkan dengan data daya tampung fasilitas di tiap
jenjang pendidikan yang ada di kota Bogor.
8. Analisis Persebaran Jumlah Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA
Tabel 8 Analisis Persebaran Jumlah Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA
KecamatanJumlah
Penduduk (jiwa)
Jumlah Fasilitas Minimal
Jumlah Fasilitas Esisting
Selisih Jumlah Fasilitas
SMP SMA SMP SMA SMP SMABogor Utara 153843 26 26 10 7 -16 -19Bogor Selatan 170909 28 28 26 11 -2 -17Bogor Timur 89237 15 15 11 6 -4 -9Bogor Barat 195808 33 33 28 9 -5 -24
Bogor Tengah 106075 18 18 24 9 6 -9Tanah Sereal 163266 27 27 16 5 -11 -22Jumlah 879138 147 147 115 47 -32 -100
Dari tabel di atas, dapat diketahui kondisi saat ini untuk kota Bogor, sebaran
fasilitas pendidikan SMP dan SMA eksistingnya belum memenuhi sebaran menurut
standar Cipta Karya Departemen PU. Terdapat perbedaan selisih jumlah fasilitas
pendidikan SMP dan SMA (eksisting dengan minimal) antara satu kecamatan dengan
kecamatan lain. Ini artinya sebaran jumlah fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kota
Bogor belum menunjukan adanya pemerataan.
9. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Penduduk Akan Fasilitas Pendidikan SMP dan
SMA
Agar fasilitas pendidikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maka
penentuan lokasi fasilitas pendidikan menurut Golany (1976) perlu memperhatikan beberapa
faktor, diantaranya adalah usia siswa dan jarak dari tempat tinggal, dimana semakin muda
usia siswa semakin dekat jarak dari sekolah ke tempat tinggalnya.
9.1 Fasilitas Pendidikan SMP
Tabel 9.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMP Tahun 2006
Kecamatan Jumlah fasilitas
SMP
Jumlah Kelas
Kapasitas (Jiwa)
Jumlah penduduk usia 13-15 (jiwa)
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan (%)Bogor Utara 10 56 2240 8397 27Bogor Selatan 26 200 8000 9655 83Bogor Timur 11 66 2640 4977 53Bogor Barat 28 197 7880 10235 77Bogor Tengah 24 362 14480 5063 286Tanah Sereal 16 191 7640 9312 82Jumlah 115 1072 42880 47639 90
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kapasitas fasilitas pendidikan SMP yang
ada dihampir semua kecamatan di Kota Bogor belum bisa memenuhi kebutuhan
penduduk usia 13-15 tahun akan pendidikan ditingkat SMP. Secara keseluruhan, dengan
kapasitas total sebanyak 42880 jiwa, fasilitas pendidikan SMP yang ada di Kota Bogor
ini hanya bisa memenuhi 90 % kebutuhan akan pendidikan dari 47639 jiwa penduduk
usia 13-15 tahun. Walaupun secara keseluruhan persentase pemenuhan kebutuhan akan
fasilitas pendidikan SMP ini sudah mendekati baik yaitu sebesar 90%, tetapi bila kita
lihat pemenuhan kebutuhan di setiap kecamatan ternyata belum menunjukkan capaian
pemenuhan yang baik. Dari enam kecamatan, hanya satu kecamatan saja yang memiliki
sediaan kapasitas lebih besar daripada kebutuhan dalam kecamatan itu sendiri, yaitu
kecamatan Bogor Tengah.
9.2 Fasilitas Pendidikan SMA
Tabel 9.2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMA Tahun 2006
Kecamatan Jumlah fasilitas SMA
Jumlah Kelas
Kapasitas (Jiwa)
Jumlah penduduk usia 16-18 (jiwa)
Persentase Pemenuhan Kebutuhan (%)
Bogor Utara 7 80 3200 8982 36Bogor Selatan 11 123 4920 10051 49Bogor Timur 6 80 3200 5160 62Bogor Barat 9 101 4040 11324 36Bogor Tengah 9 140 5600 5910 95Tanah Sereal 5 79 3160 9819 32Jumlah 47 603 24120 51246 47
Dari enam kecamatan ternyata belum ada satu kecamatan pun yang bisa terpenuhi
seluruh kebutuhan penduduknya akan fasilitas pendidikan SMA. Pemenuhan kebutuhan
fasilitas pendidikan SMA yang paling tinggi adalah di kecamatan Bogot Tengah yaitu
sebanyak 95% dan yang paling rendah ada di kecamatan Tanah Sareal dengan persentase
pemenuhan kebutuhan sebesar 32%.
10. Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor
Analisis ini akan dibagi ke dalam dua bagian yaitu : analisis daerah jangkauan layanan
dan analisis aksesibilitas fasilitas pendidikan SMP dan SMA.
10.1 Analisis Daerah Jangkauan Layanan Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA
Seperti halnya pada fasilitas pendidikan SMP, ternyata daerah jangkauan fasilitas
pendidikan SMA pun lebih cenderung lintas kecamatan dan bahkan keluar wilayah kota
Bogor. Sebagian besar responden kedudukan tempat tinggalnya berbeda kecamatan
dengan SMA tempat bersekolah yaitu sebanyak 70,5% dan hanya sebagian kecil saja
yaitu sebanyak 29,5% responden yang tempat tinggalnya satu kecamatan dengan fasilitas
pendidikan SMA tempat sekolahnya.
10.2 Analisis Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA
Waktu tempuh mayoritas responden yang diperlukan dalam menjangkau fasilitas
pendidikan SMP adalah kurang dari 30 menit dengan total 76%. Sehingga bila dievaluasi
dengan ketentuan standar yang menjadi tolak ukur dalam indicator evaluasi maka
kondisi waktu pencapaian ini masih dalam rentang yang disarankan yaitu kurang dari 30
menit. Untuk tingkat SMA, sebagian besar responden yaitu sebanyak 70,8% mencapai
fasilitas pendidikan SMA dalam waktu maksimal 30 menit. Oleh karena itu dengan
melihat aspek waktu tempu maka fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor
memiliki tingkat aksesibilitas yang sudah cukup baik. Hal ini dimungkinkan karena
dukungan sarana transportasi dalam menjangkau fasilitas pendidikan sudah cukup baik.
11. Keterkaitan hasil analisis dengan indicator evaluasi dan sasaran penelitian
Setelah dilakukan analisis di atas maka untuk melihat konsistensi alur penelitian dari
awal sampai akhir dalam studi ini maka dibuatlah keterkaitan dengan indicator evaluasi dan
sasaran penelitian dalam bentuk tabel 11 sebagai berikut :
Tabel 11 Sasaran, Indikator dan Hasil Analisis Evaluasi Sebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan
SMP dan SMA di Kota Bogor
No. Sasaran Indikator Hasil Analisis
1 Menganalisis
persebaran jumlah
lokasi fasilitas
pendidikan SMP
dan SMA eksisting
di kota Bogor.
Sebaran jumlah fasilitas
pendidikan eksisting
Tolak ukur : persebaran fasilitas
pendidikan SMP dan SMA
eksisting di tiap kecamatan
memiliki komposisi sesuai
dengan sebaran jumlah fasilitas
menurut standar.
Sebaran jumlah fasilitas
pendidikan baik SMP
maupun SMA eksisting di
Kota Bogor yang ternyata
komposisi sebarannya di tiap
kecamatan tidak sesuai
dengan sebaran menurut
standar. Terjadi perbedaan
selisih jumlah fasilitas antara
satu kecamatan dengan
kecamatan lain yang sangat
mencolok.
2 Menganalisis
pemenuhan
kebutuhan
penduduk akan
fasilitas
pendidikan SMP
dan SMA di kota
Pemenuhan kebutuhan penduduk
akan fasilitas pendidikan
Tolak ukur: 100% kapasitas
fasilitas pendidikan SMP dan
SMA tiap kecamatan sama
dengan atau melebihi jumlah
penduduk usia 13-15 tahun
Fasilitas pendidikan SMP
yang ada di kota Bogor
hanya bisa memenuh 90%
kebutuhan.
Kebutuhan akan fasilitas
pendidikan SMA di kota
bogor hanya terpenuhi
No. Sasaran Indikator Hasil Analisis
Bogor. (SMP) dan 16-18 tahun (SMA) di
Kota Bogor
sebesar 47% oleh fasilitas
pendidikan yang ada.
Persentase pemenuhan
kebutuhan fasilitas
pendidikan SMP dan SMA
di tiap kecamatan yang
sangat beragam yang
menunjukkan adanya
disparitas pemenuhan
kebutuhan akan fasilitas
pendidikan di tiap
kecamatan.
3. Menganalisis
tingkat pelayanan
fasilitas
pendidikan SMP
dan SMA di kota
Bogor.
Daerah jangkauan pelayanan
fasilitas pendidikan
Tolak ukur : kedudukan fasilitas
pendidikan dengan tempat
tinggal siswa adalah satu
kecamatan dan radius jarak
pelayanan maksimal fasilitas
pendidikan SMP dan SMA adala
1 km
Jumlah responden SMP
yang tinggal di luar
kecamatan dimana
sekolah berada sebanyak
58,4%. Sedangkan yang
tempat tinggalnya satu
kecamatan dengan
sekolah hanyalah
sebanayak 41,6%.
Sebagian besar responden
kedudukan tempat
tinggalnya berbeda
kecamatan dengan SMA
tempat bersekolah yaitu
sebanyak 70,5% dan
hanya sebagian kecil yaitu
29,5% responden yang
tempat tinggalnya satu
kecamatan dengan
No. Sasaran Indikator Hasil Analisis
fasilitas pendidikan SMA
tempat sekolahnya.
Hanya 17,5% responden
SMP yang jarak tempat
tinggal ke sekolahannya
kurang dari satu
kilometer, selebihnya
82,5% lokasi tempat
tinggalnya lebih dari 1
km.
Hanya sebesar 11,3%
responden SMA yang
menyatakan jarak tempat
tinggal ke sekolahnya
kurang dari satu
kilometer, dan selebihnya
88,7% lokasi tempat
tinggalnya lebih dari 1 km
Aksesibilitas fasilitas pendidikan
Tolak ukur: waktu tempuh dalam
mencapai fasilitas pendidikan
SMP dan SMA tidak lebih dari
30 menit dan kondisi
transportasi baik (mudah
didapatkan, lancar dan murah)
Waktu tempuh mayoritas
responden (76%)yang
diperlukan dalam
menjangkau fasilitas
pendidikan SMP adalah
kurang dari 30 menit.
Untuk tingkat SMA,
sebagian besar responden
yaitu sebanyak 70,8%
mencapai fasilitas
pendidikan SMA dalam
waktu maksimal 30 menit.
Hampir seluruh responden
menyatakan mudah
memperoleh alat
No. Sasaran Indikator Hasil Analisis
transportasi untuk
mencapai sekolah, dengan
proporsi yang menyatakan
mudah sebanyak 91,3%
responden SMP dan
89,8% responden SMA.
Masih banyak responden
SMP (31,2%) maupun
SMA (30,9%) yang
menyatakan kondisi
transportasi dalam
bersekolah itu macet.
Masih banyak responden
SMP (10,4%) maupun
SMA (20,1%) yang
menyatakan biaya
transportasi itu mahal.
12. Temuan Studi mengenai Sebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA di
Kota Bogor
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas, dapat dikemukakan beberapa temuan
studi sebagai berikut :
1. Berdasarkan sebaran jumlah penduduk yang ada, sebaran jumlah fasilitas pendidikan
SMP dan SMA eksisting di Kota Bogor belum sesuai dengan sebaran jumlah minimal
fasilitas pendidikan yang seharusnya menurut standar Cipta Karya Departemen PU.
Terdapat perbedaan selisih jumlah fasilitas pendidikan SMP dan SMA (eksisting dengan
standar) antara satu kecamatan dengan kecamatan lain di kota Bogor.
2. Pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan SMP menurut usia sekolah (13-15 tahun) di
kota Bogor secara keseluruhan telah mencapai angka 90%. Bila dilihat dari pemenuhan
kebutuhan fasilitas pendidikan untuk tiap kecamatan, maka terdapat disparitas yang
sangat mencolok antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Hasil ini juga diperkuat
dengan hasil survey langsung terhadap pengguna fasilitas pendidikan yang ada di kota
Bogor ternyata dari 320 responden SMP sebanyak 43,4% menyatakan lokasi tempat
tinggal mereka berbeda kecamatan dengan lokasi sekolahnya artinya sebagian besar
penduduk menggunakan fasilitas pendidikan SMP lintas kecamatan.
3. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan SMA di Kota Bogor secara keseluruhan
hanya 47%. Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan SMA di tiap
kecamatan yang sangat beragam menunjukkan adanya disparitas pemenuhan kebutuhan
akan fasilitas pendidikan di tiap kecamatan maka ini memperlihatkan bahwa persebran
lokasi fasilitas pendidikan SMA di Kota Bogor belum merata.
4. Sebagian besar responden SMP ternyata tinggal di luar kecamatan dimana sekolah
berada yaitu 58,4%, sedangkan yang bertempat tinggal satu kecamatan dengan sekolah
hanyalah 41,6%. Hal ini menunjukkan sebagian besar SMP yang ada di kota Bogor
daerah jangkauannya tidak lagi dalam satu kecamatan namun sudah lintas kecamatan dan
bahkan lintas kota. Hal ini menunjukkan sebaran fasilitas pendidikan SMP dan SMA
belum merata.
5. Dengan melihat aspek waktu tempuh fasilitas pendidikan SMP dan SMA di kota Bogor
memiliki tingkat aksesibilitas yang sudah cukup baik yang dinyatakan dengan sebagian
besar responden memerlukan waktu tempuh dari tempat tinggal ke sekolah masih dalam
rentang yang disarankan standar waktu pencapaian fasilitas pendidikan yang ada. Namun
demikian masih adanya responden yang harus menempuh waktu lebih dari 30 menit
dalam mencapai sekolah dengan persentase yang tidak sedikit (24% responden SMP dan
29,2% responden SMA)tetap menunjukkan bahwa sebaran lokasi fasilitas pendidikan
SMP maupun SMA di Kota Bogor masih belum merata.
6. Dari aspek transportasi didapatkan hamper seluruh responden menyatakan mudah
memperoleh alat transportasi untuk mencapai sekolah, dengan proporsi yang
menyatakan mudah sebanyak 91,3% responden SMP dan 89,8% responden SMA. Tidak
sedikit responden SMP dan SMA yang menyatakan kondisi transportasi dalam
bersekolah macet. Begitu pula dari aspek biaya, masih banyak responden SMP dan SMA
yang menyatakan biaya tranportasi mahal.
13. Kesimpulan mengenai Sebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA di Kota
Bogor
Sesuai dengan tujuan dan sasaran studi maka kesimpulan dari penelitian mengenai
sebaran lokasi fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor ini adalah :
1. Persebaran jumlah fasilitas pendidikan SMP dan SMA yang merata belum terwujud
diwilayah kota Bogor dengan ditemukannya fakta bahwa sebaran jumalah fasilitas
pendidikan SMP dan SMA yang ada (eksisting) belum mengikuti sebaran jumlah
fasilitas pendidikan menurut standar dimana sebaran menurut standar ini
mencerminkan bagaimana pemerataan jumlah fasilitas pendidikan yang seharusnya di
Kota Bogor yang didasarkan pada sebaran jumlah penduduk di tiap kecamatan di
Kota Bogor.
2. Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA yang ada saat ini belum bisa memenuhi seluruh
kebutuhan penduuduk kota Bogor akan fasilitas pendidikan SMP dan SMA. Hal ini
ditunjukkan dengan pencapaian pemenuhan fasilitas pendidikan yang hanya
memenuhi 90% kebutuhan untuk fasilitas SMP dan 47% untuk kebutuhan fasilitas
pendidikan SMA.
3. Tingkat pelayanan fasilitas pendidikan SMP dan SMA yang baik dan merata belum
tercapai di wilayah kota Bogor. Hasil studi ini menunjukkan sebagian besar SMP dan
SMA yang ada di kota Bogor daerah jangkauannya tidak lagi hanya satu kecamatan
namun sudah lintas kecamatan dan bahkan lintas kota, padahal kebutuhan lokal (di
dalam) di hamper setiap kecamatan belum bisa terpenuhi. Begitu pula daerah
jangkauan fasilitas pendidikan SMP dan SMA belum memenuhi standara dan kriteria
yang disarankan bila dilihat dari faktor jarak jangkauan fasilitas. Dengan melihat
aspek watu tempuh dan transportasi maka fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kota
Bogor memiliki tingkat aksesibilitas yang belum baik karena belum sepenuhnya
memenuhi standar atau ketentuan yang ada.
Dengan demikian secara keseluruhan sebaran lokasi fasilitas pendidikan SMP dan
SMA di Kota Bogor dilihat dari indicator sebaran jumalah, pemenuhan kebutuhan, daerah
jangkauan danaksesibilitas fasilitas pendidikan, belum dapat dikatakan merata.
14. Saran Studi Lanjutan
a) Perlu dilakukan studi yang lebih kompehensip dengan memperhitungkan seluruh
bentuk sekolah termasuk MTs, MA, dan SMK
b) Perlu dilakukan studi mengenai peranan sekolah – sekolah swasta dalam hal
pemerataan fasilitas pendidikan.
c) Perlu juga dilakukan studi tentang arahan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan
menengah sehingga permasalahan pemerataan sebaran fasilitas pendidikan akan bisa
lebih diperbaiki.
d) Perlu dilakukan studi untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi
persebaran jumlah lokasi fasilitas pendidikan dasar dan menengah khususnya untuk
SLTP dan SLTA.
