IMPLEMENTASIKEBIJAKAN AKSESIBILITAS

BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN

STADION UTAMA GELORA BUNG KARNO JAKARTA

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Fanhari Nugroho(1112054100053)

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1440 H / 2019 M

 

 

 

 

viii

ABSTRAK

Fanhari Nugroho, 1112054100053

ImplementasiKebijakan Aksesibilitas

Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta

Penyandang disabilitas adalah sekelompok masyarakat

yang beragam dengan karakteristik yang berbeda antara lain

penyandang disabilitas fisik seperti, disabilitas mental, ataupun

gabungan dari disabilitas fisik dan mental.Penyediaan fasilitas

dan aksesibilitas dalam pembangunandan lingkungan harus

dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas. Pemerintah memiliki peran menjadi

pelindung atas terpenuhinya kemudahan aksesibilitas

masyarakatnya, salah satunya penyandang disabilitas. Karena itu,

Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta sebagai fasilitas

publik pada dasarnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh

penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui serta

menganalisis bagaimana implementasi kebijakan dan aksesibilitas

bagi penyandang disabilitas di lingkungan Stadion Utama Gelora

Bung Karno Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan metode wawancara, observasi serta analisis

data-data terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi

kebijakan aksesibilitas di lingkungan Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta sudah berjalan dengan baik dalam terwujudnya

aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Dalam

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan Stadion

Utama Gelora Bung Karno Jakarta sudah terbilang memenuhi

standar yang sudah ditetapkan atas kebijakan yang sudah dibuat,

hal ini terlihat dari analisis dan data temuan pada penelitian ini

bahwa sudah lengkapnya fasilitas dalam memenuhi kebutuhan

penyandang disabilitas dalam melakukan mobilitas.

 

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat

dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak

lupa salawat serta salam penulis haturkan pada baginda alam

Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan kerabatnya yang

telah mengajarkan umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam

menuntut ilmu dan terus berjalan di atas agama Allah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak

kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan, sekalipun

penulis sudah berusaha untuk menyusun skripsi ini sebaik

mungkin. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya miliki

Allah SWT.

Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa

terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan

bantuan, motivasi, dan arahan serta saran terhadap penulis

sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan

terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, H. Tomjun Saryono dan Hj.

Caturwati yang telah mendidik dan selalu mendoakan

anak-anaknya berada dalam lindungan Allah SWT. Serta

seluruh anggota keluarga penulis yang tidak pernah lelah

untuk memberi dukungan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi.

2. Suparto M.Ed., Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

 

x

Jakarta. Dr. Siti Napsiyah Ariefuzzaman, MSW sebagai

Wakil Dekan Bidang Akademik. Dr. Rulli Nasrullah,

M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum.

Drs. Cecep Sastrawijaya, MA sebagai Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan.

3. Ahmad Zaky, M.Si sebagai Ketua Program Studi

Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah

Jakartayang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing bagi

penulis. Hj. Nunung Khoiriyah, MA selaku sekretaris

Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

4. Lisma Dyawati Fuaida, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing

Akademik.

5. Seluruh Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu

pengetahuan, pengajaran, dan bimbingan selama penulis

menjalani perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi dan Civitas Akademika yang telah

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, pengajaran,

dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan di

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, penulis mengucapkan terimakasih karena telah

membantu dalam memberikan referensi buku, jurnal,

ataupun skripsi dari penelitian-penelitian terdahulu.

 

xi

8. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta.

Dalam proses penelitian, peneliti sangat di sambut dengan

keramahan yang tulus dan membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi.

9. HMJ Kesejahteraan Sosial dan keluarga besar mahasiswa

Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah berperan besar dalam penulis selama menjadi

mahasiswa dan menerima penulis dalam keluarga

Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta.

10. HMI Cabang Ciputat, keluarga besar HMI KOMFAKDA,

terkhusus Aula Insan Cita. Terimakasih telah memberikan

wadah dan mengajarkan banyak hal.

11. Teman-teman seperjuangan UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta dari awal masuk kampus. Terimakasih yang

sebesar-besarnya atas segala perbuatan baik yang

diberikan kepada penulis dan selalu mendukung penulis

selama menjadi mahasiswa.

Jakarta, 5 Juli 2019

Penyusun,

Fanhari Nugroho

1112054100053

 

xii

 

xiii

DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................... viii

KATAPENGANTAR .............................................................. xi

DAFTAR ISI ............................................................................ xiii

DAFTAR TABEL ................................................................... xvi

DAFTAR GAMBAR ............................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN ................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .................................... 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah ......................... 5

1. Batasan Masalah ......................................... 5

2. Rumusan Masalah ...................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................... 6

1. Tujuan Penelitian ........................................ 6

2. Manfaat Penelitian ...................................... 6

D. Metodologi Penelitian ....................................... 7

1. Pendekatan Penelitian ................................. 7

2. Jenis Penilitian ............................................ 8

3. Tempat dan Waktu Penelitian .................... 8

4. Sumber Data ............................................... 9

5. Teknik Pengumpulan Data ......................... 9

6. Keabsahan Data .......................................... 10

7. Teknik Analisis Data .................................. 11

8. Teknik Pemilihan Informan ........................ 11

9. Teknik Penulisan ........................................ 13

E. Tinjauan Pustaka ............................................... 13

F. Sistermatika Penulisan....................................... 14

 

xiv

BAB II LANDASAN TEORI .............................................. 17

A. Kebijakan Publik ............................................... 17

1. Definisi Kebijakan Publik .......................... 17

2. Dimensi Kebijakan Publik ......................... 18

3. Proses Kebijakan Publik ............................ 20

4. Kebijakan Sosial ........................................ 22

B. Implementasi Kebijakan .................................... 23

1. Definisi Implementasi ................................ 23

2. Implementasi Kebijakan ............................ 24

C. Penyandang Disabilitas ..................................... 25

1. Beberapa Istilah Sebutan “Orang

Berkelainan” (Disabilitas) .......................... 25

2. Ciri-Ciri Penyandang Disabilitas ............... 33

3. Pandangan Islam Terhadap

Penyandang Disabilitas .............................. 35

4. Pemahaman Dan Pandangan Terhadap

Penyandang Disabilitas .............................. 38

D. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas ....... 40

BAB III PROFIL LEMBAGA ............................................. 49

A. Latar Belakang Gelora Bung Karno .................. 49

B. Visi dan Misi ..................................................... 52

C. Sturuktur Organisasi .......................................... 53

D. Sarana dan Prasarana ......................................... 53

E. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di

GBK ................................................................... 66

 

xv

BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN ................ 71

A. Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi

Penyandang Disabilitas Di Lingkungan

Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ...... 71

B. Aksesibilitas PenyandangDisabilitas Di

Lingkungan Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta ..................................................... 81

BAB V ANALISIS DAN TEMUAN LAPANGAN ........... 87

A. Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi

Penyandang Disabilitas Di Lingkungan

Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ...... 87

B. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di

Lingkungan Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta ..................................................... 91

BAB VI PENUTUP ............................................................... 95

A. Kesimpulan ........................................................ 95

B. Implikasi ............................................................ 96

C. Saran .................................................................. 97

DAFTAR PUSTAKA .............................................................. 99

LAMPIRAN ............................................................................. 101

 

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sampel Kerangka Informan ................................. 12

Tabel 2.1 Klasifikasi Disabilitas .......................................... 34

 

xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik ................................... 20

Gambar 3.1 Struktur Organisasi .............................................. 53

Gambar 4.1 Ramp di Dalam Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta ....................................................... 83

Gambar 4.2 Kursi Penyandang Disabilitas di Stadion

Utama Gelora Bung Karno Jakarta ...................... 83

Gambar 4.3 Tribun Penyandang Disabilitas di Stadion

Utama Gelora Bung Karno Jakarta ...................... 84

Gambar 4.4 Toilet dan Wastafel Untuk Penyandang

Disabilitas di Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta ....................................................... 84

Gambar 4.5 Lift di Dalam Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta ....................................................... 85

Gambar 4.6 Guiding Block di Lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta .................................. 85

 

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat

yang beragam dengan berbagai karakteristik yang berbeda-

beda antara lain penyandang disabilitas fisik seperti,

disabilitas mental, ataupun gabungan dari disabilitas fisik dan

mental. Menurut WHO (World Health Organization)

disabilitas adalah A restriction or inability to perform an

activity in the manner or within the range considered normal

for a human being, mostly resulting from impairment.

Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa

disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan

untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam

rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat

penurunan kemampuan. Pada dasarnya penyandang

disabilitas ialah manusia yang memiliki kemampuan berbeda

dari manusia lainnya, memiliki hak yang sama agar bisa

mandiri serta mendapat penghidupan yang layak seperti

manusia normal pada umumnya.

Setiap manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-

hari pasti membutuhkan akses untuk memudahkan mobilitas

diri agar produktivitasnya terjaga. Di sinilah salah satu peran

negara atau pemerintah untuk membangun dan menata

fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakatnya yang bisa

juga disebut sebagai fasilitas publik.

 

2

Pengertian tentang fasilitas publik seperti yang

dijelaskan oleh Mujimin WM (2007, 25) adalah semua atau

sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada

bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan

dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang

disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam

segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bangunan

gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan

fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk

instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan

bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas

dan aksesibilitas. Keselamatan, kegunaan, dan kemandirian

adalah hal yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal ini.

Menurut Mujimin WM (2007, 64) fasilitas publik

aksesibilitas disabilitas pada bangunan gedung dan

lingkungan meliputi : Ukuran dasar ruang, jalur pedestrian,

jalur pemandu, area parkir, pintu, Ramp, tangga, lift,

Eskalator, toilet, pancuran, westafel, telepon, perlengkapan

dan peralatan kontrol, perabot, dan marka.

Perlu juga kita cermati bersama, bahwa pemenuhan

layanan sosial terhadap penyandang disabilitas tidak hanya

berhenti dalam penerimaan di suatu masyarakat. Akan tetapi

juga harus diperhatikan sejauh mana pemerintah memberikan

kebutuhan dan pelayanan dalam membangun kemandirian

teman-teman penyandang disabilitas dalam melakukan

aktivitasnya sehari-hari.

 

3

Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 sudah

ditegaskan dengan jelas, bahwa penyandang disabilitas wajib

hukumnya mendapatkan hak atas aksesibilitas dan hak

pelayanan publik yang mudah, layak, tanpa diskriminasi dan

tanpa biaya tambahan. Kemudian pada pasal 83 poin (1) yang

menyebutkan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah

wajib mengembangkan sistem keolahragaan pendidikan,

keolahragaan rekreasi, dan keolahragaan prestasi.

Adapun kebijakan yang lebih mengerucut lagi terkait

aksesibilitas, yakni pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan

aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Dan

untuk lingkup provinsi DKI Jakarta SK Gubernur No. 66

Tahun 1981 telah di undangkan sebagai respon positif

diberlakukannya tahun penyandang disabilitas sedunia

selanjutnya pada tahun 2001 muncul SK Gub No. 140 tentang

Tim aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang

disabilitas di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan

dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi

terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil

evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di

masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang

lebih baik dan lebih berhasil (Subarsono, 2005: 11-12).

Penyelenggaraan Asian Para Games 2018 lalu

sebenarnya bisa menjadi batu loncatan penyediaan fasilitas

olahraga yang dilengkapi dengan fasilitas bagi disabilitas.

 

4

Dikutip dari Tempo yang dipublikasikan oleh soldier.id

(2016) menyebutkan bahwa di Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta (SUGBK), sudah ada 264 kursi untuk

disabilitas, 6 toilet disabilitas dan Rampdengan lebar dan

tingkat kemiringan yang sesuai. Memang, pada beberapa

arena pertandingan baik di area terpadu Gelora Bung Karno

(GBK) maupun area selain itu, pekerjaan besar masih harus

dihadapi untuk pengembangan sistem manajemen olahraga

disabilitas di Indonesia karena beberapa fasilitas yang

dibangun untuk menunjang aksesibilitas bagi disabilitas pada

gelaran Indonesia 2018 Asian Para Games lalu sifatnya masih

belum permanen.

Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial

sebagai sasaran dari pembangunan sosial adalah penyandang

disabilitas. Dimana aksesibilitas merupakan kemudahan yang

disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan

kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan

penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan

menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan

memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan

dengan masalah sirkulasi visual dan komponen setting.

Sehingga aksesibilitas wajib diterapkan secara optimal guna

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mencapai segala

aspek kehidupan dan penghidupan menuntut adanya

kemudahan dan keselamatan akses bagi semua pengguna.

Serta dengan hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun

2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan harapan

 

5

agar penyandang disabilitas dapat beraktivitas secara mandiri

dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan,

negara wajib mengambil langkah yang tepat umtuk menjamin

akses bagi penyandang disabilitas atas dasar kesamaan

dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi,

informasi dan komunikasi termasuk juga sistem serta

teknologi informasi dan komunikasi serta akses terhadap

fasilitas dan jasa pelayanan untuk publik.

Untuk itu aksesibilitas sangatlah penting dalam

membangun kemandirian teman-teman penyandang

disabilitas agar mereka tidak selalu bergantung pada orang

lain, dan dapat membuat penyandang disabiitas jauh dari

stigma “orang yang dikasihani”.

Dengan penjabaran latar belakang di atas, maka

peneliti tertarik untuk meneliti

mengenai”ImplementasiKebijakan Aksesibilitas Bagi

Penyandang Disabilitas di Lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pelebaran

pembahasan maka peneliti mencoba memfokuskan

mengenai implementasi kebijakan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta.

 

6

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, penelitian

dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai

berikut:

a. Bagaimana implementasi kebijakan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta?

b. Bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di

lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno

Jakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Implementasi kebijakan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta.

b. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di

lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno

Jakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

informasi dan dokumentasi ilmiah serta dapat

memberikan sumbangan pemikiran pada lembaga

pendidikan. Peneliti juga berharap penelitian ini

dapat menambah wawasan bagi pembaca dalam

memperkaya ilmu pengetahuan.

 

7

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

dan informasi yang berguna bagi pembaca,

khususnya bagi mahasiswa Program Studi

Kesejahteraan Sosial dalam mengetahui

implementasi kebijakan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta.

D. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode

Deskriptif, Rustanto (2015, 17) menyebutkan bahwa:

“metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian

yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi yang

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil

penelitian Kualitatif lebih menekankan makna pada

generalisasi”.

Pendekatan Kualitatif ini dipilih berdasarkan

tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran

tentang peran Gelora Bung Karno (GBK) dalam

memberikan kebijakan dan bentuk pelaksanaan serta

kendala apa saja dalam membangun aksesibilitas untuk

penyandang disabilitas.

 

8

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif,

yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah situasi di

lapangan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata,

gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari

hasil wawancara secara langsung, observasi, dan

dokumentasi (Bugin 2013, 39).

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dalam

penelitian kali ini peneliti berusaha untuk

menggambarkan serta menganalisa implementasi

kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di

lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta, yang beralamat di Jalan

Pintu Satu Senayan, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta

Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270. Pemilihan

lokasi tersebut didasari oleh pertimbangan:

1) Adanya keingintahuan peneliti terhadap bagaimana

implementasi kebijakan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di lingkungan Stadion

Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan juga

sebagai penambah pemahaman dan wawasan

peneliti dalam kajian kebijakan sosial dan

disabilitas.

 

9

2) Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2019

sampai dengan bulan Juni 2019.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan

adalah sumber data primer (pokok) dan sumber data

sekunder (pendukung). Sumber data primer diperoleh

langsung dari subyek yang diteliti (responden),

sedangakan sumber data sekunder diperoleh dari

keterangan-keterangan dari orang lain yang mengerti

mengenai obyek yang diteliti, dan keterangan-keterangan

dari buku, artikel, dan sejenisnya, yang ada hubungannya

dengan obyek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

mengadakan pencatatan atau pengutipan dari dokumen

yang ada di lokasi, literatur-literatur, laporan-laporan dan

sebagainya. Penelitian ini juga berfungsi untuk

memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam

penyusunan skripsi ini adalah:

a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian

manusia dengan menggunakan panca indera mata

sebagai alat bantu utamanya selain panca indera

lainnya seperti telinga, mulut dan kulit.(Bungin

2005,134).

 

10

b. Wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan peneliti

untuk memperoleh informasi secara lisan dari

informan, melalui interaksi verbal secara langsung

dengan tatap muka atau dengan menggunakan media

(seperti telepon), dengan tujuan untuk memperoleh

data yang dapat menjawab permasalahan penelitian

(Bungin 2005,134). Dalam wawancara yang dilakukan

penulis guna menjalin keakraban tak hanya sekedar

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh

penulis.

c. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data

dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan

tertulis/cetak/rekaman peristiwa yang berhubungan

dengan hal yang ingin diteliti. (Rustanto 2015,60).

6. Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian kualitatif sering kali

mendapatkan persoalan dalam menguji keabsahan hasil

penelitian, hal ini dikarenakan banyak hal yaitu, alat yang

diandalkan adalah wawancara dan observasi mendukung

banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka

apalagi tanpa kontrol dalam observasi partisipasif, sumber

data kualitatif yang kurang akan mempengaruhi hasil

akurasi penelitian (Bungin 2005, 156)

Oleh sebab itu, untuk melakukan keabsahan data

adalah dengan melakukan triangulasi. Dimana triangulasi

adalah pemerikasaan data yang memanfaatkan sesuatu

 

11

yang lain. Diluar data ini untuk keperluan pengecekan

atau pembanding data itu (Moleong 2003, 330).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

triangulasi dengan cara membandingkan sumber-sumber

data yang diperoleh dilapangan dengan kenyataan yang

ada saat penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian kali ini dilakukan dengan penelitian

Kualitatif, yang datanya diperoleh melalui wawancara dan

pengamatan tersebut di deskripsikan dalam bentuk uraian.

Menurut Bogdam, analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang lain,

sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tenuannya

dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiono 2009,

224).

8. Teknik Pemilihan Informan

Peneliti memilih teknik nonoprobability sampling

yaitu menurut Sugiyono “teknik pengambilan sampel

yang tidak memberikan peluang/kesempatan bagi setiap

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi

sampel. Jenis teknik yang dipilih ialah purposive

Samplingyaitu pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini,

misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa

 

12

yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa

sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek

ataupun situasi sosial yang diteliti. (Sugiono 2009, 54)

Dalam penelitian ini penulis mengambil informan,

yaitu pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung

Karno sebagai pembuat kebijakan dan kedua masyarakat

disabilitas sebagi penerima kebijakan.

Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa sumber

karena agar mendapatkan informasi yang variatif dari

bobot kasus yang terjadi. Hal ini lah yang membuat

penulis tertarik mengkaji penelitian.

Tabel 1. 1 Sampel Kerangka Informan

No. Informasi yang di cari Informan Jumlah

1. Gambaran Umum dari

Kebijakan aksesibilitas

di Stadion Utama

Gelora Bung Karno

Jakarta

Kepala

Subdivisi

Sekretaris

Organisasi

PPKGBK

1 orang

2.

Proses dari Kebijakan

aksesibilitas di Stadion

Utama Gelora Bung

Karno Jakarta.

Staf

Perencanaan

Pembangunan

dan

Pemeliharaan

1 orang

3. Disabilitas Penerima

Kebijakan 1 orang

 

13

9. Teknik Penulisan

Untuk penulisan dan penyusunan skripsi ini dalam

penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan

Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka

sebagai langkah penyusunan skripsi yang diteliti agar

terhindar dari kesamaan judul dan lain-lain dari skripsi yang

sudah ada sebelumnya, serta sebagai referensi penelitian yang

berhubungan dengan disabilitas. Setelah mengadakan tinjauan

pustaka, maka peneliti menemukan beberapa skripsi yang

berhubungan dengan disabilitas, tetapi peneliti akan

memaparkan dari sudut yang berbeda yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan

Pendidikan Inklusif Bagi Mahasiswa Difabel di UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta” yang ditulis oleh Tridiwa

Arief Sulistyo, NIM: 1111054100030, Program Studi

Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, tahun 2011. Skripsi tersebut

mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif

bagi mahasiswa difabel di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Perbedaan skripsi peneliti adalah penelitian ini

mengarah kepada kebijakan pendidikan inklusif dan

pelaksanaan aksesibilitas bagi mahasiswa difabel. Selain

 

14

itu subjek dan objek penelitian yang berbeda dengan

judul penelitian yang tertera di atas.

2. Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan

Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di

Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia” yang ditulis

oleh Rani Artiesda Bonavida, NIM: 0906534073,

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tahun

2013. Skripsi ini membahas mengenai implementasi

kebijakan bagi penyandang disabilitas yang diterapkan

pada fasilitas di perpustakaan pusat Universitas

Indonesia. Lebih spesifikasinya menggambarkan

bagaimana perpustakaan pusat Universitas Indonesia

dalam mengimplementasikan kebijakan akasesibilitas

terkait dengan fasilitas yang aksesibelitas terkait dengan

institusi pendidikan yang inklusif.

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk

Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi : Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri

dari lima bab antara lain:

BAB I:

PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah,

perumusan masalah, batasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metodologi penelitian, serta

sistematika penulisan.

 

15

BAB II:

KAJIAN

PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas landasan

teoritis yang akan digunakan. Teori-teori

yang berkaitan dengan dukungan sosial.

BAB III:

GAMBARAN

UMUM LATAR

PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek

penelitian.

BAB IV:

DATA DAN

TEMUAN

PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian penyajian

data dan temuan penelitian di lapangan.

Segala temuan yang berkait dengan

penelitian dibahas pada bab ini.

BAB V:

PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan penelitian dan

pembahasan/diskusi yang berisi tentang

pembahasan atau diskusi mengenai hasil

penelitian yang diperoleh. Bagaimana

keterkaitan penelitian dengan teori yang

sudah ada, penelitian yang disandingkan

dengan sudut pandang teoritis dan analisis

dampak yang dihasilkan dari

implementasi kebijakan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta.

BAB VI:

PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian

yang ditarik dari analisis data dan

pembahasan. Implikasi dan saran berisi

perbaikan-perbaikan atau masukan-

masukan dari penulis untuk perbaikan-

perbaikan yang berkaitan dengan

penelitian. Peneliti juga dapat

mengemukakan persoalan-persoalan baru

yang muncul dari penelitian tersebut

untuk dijadikan bahan penelitian

selanjutnya.

 

16

 

17

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Edi Suharto (2013, 3), Kebijakan adalah

sebuah instrumen pemerintahan, bukan hanya yang

menyangkut aparatur negara melainkan menyentuh

pengelolaan sumber daya publik. Pada intinya kebijakan

merupakan keputusan-keputusan yang secara langsung

mengatur sumber daya alam, finansial dan manusia demi

kepentingan orang banyak.

Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik

menurutnya adalah apapun pilihan pemerintah untuk

melakukan atau tidak melakukan. Konsep ini sangat luas

karena mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah

ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik

(Subarsono 2005, 2)

Mengacu pada Hogwood dan Gunn, kebijakan

publik setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau

pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.

b. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-

keputusan pemerintah yang telah dipilih.

c. Kewenangan formal seperti undang-undang atau

peraturan pemerintah.

 

18

d. Program, yaitu seperangkat kegiatan yang mencakup

rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi

pencapaian tujuan.

e. Keluaran (output), apa yang nyata yang telah disediakan

oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.

f. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X,

maka akan diikuti oleh Y.

g. Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu

yang relatif panjang (Suharto 2013, 4-5)

2. Dimensi Kebijakan Publik

Bridgemen dan Davis menerangkan bahwa kebijakan

publik memiliki tiga dimensi yang saling relevan, yaitu:

a. Kebijakan Publik sebagai Tujuan

Kebijakan adalah a mean to an end, alat untuk

mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada

akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik.

Artinya, kebijakan publik merupakan seperangkat

tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai

hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai

konstituen pemerintah. Sebuah kebijakan tanpa tujuan

tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan

menimbulkan masalah baru. Misalnya sebuah kebijakan

yang tidak memiliki tujuan jelas, program-program akan

diterapkan secara berbeda-beda, strategi pencapaiannya

menjadi kabur, dan akhirnya para analis akan

menyatakan bahwa pemerintah telah kehilangan arah.

 

19

Karenanya, sebuah kebijakan yang baik akan

menghindari jebakan ini dengan jalan merumuskan

secara eksplisit:

1. Pernyataan resmi mengenai pilihan-pilihan

tindakan yang akan dilakukan

2. Model sebab dan akibat yang mendasari kebijakan

3. Hasil-hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu

tertentu

b. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang

legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau

otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki

legitimasi dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks

ini, adalah penting mengembangkan proses kebijakan

yang partisipatif dan dapat diterima secara luas sehingga

dapat menjamin bahwa usulan dan aspirasi masyarakat

dapat diputuskan secara teratur dan mencapai hasil baik.

c. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model dan

hipotesis mengenai sebab akibat. Kebijakan-kebijakan

senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai

perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang

mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan

harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan

(proyeksi) mengenai keberhasilan yang akan dicapai

dan mekanisme mengenai kegagalan yang mungkin

terjadi (Suharto 2013, 5-8). Kebijakan publik

 

20

merupakan suatu keputusan atau tindakan yang

mengatur pengelolaan sumber daya alam, manusia dan

finansial serta mempunyai tujuan baik demi

kepentingan bersama.

3. Proses Kebijakan Publik

Dalam pandangan Randall B. Ripley, tahapan

kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Tahapan Kebijakan Publik

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga

kegiatan yang perlu dilakukan; (1) membangun persepsi

di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-

Hasil

Hasil

Diperlukan

Diperlukan

Hasil

Diikuti

Mengarah Ke

 

21

benar dianggap masalah. Sebab bisa jadi suatu fenomena

oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah,

tetapi bagi sebagian masyarakat yang lain bukan

dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan

masalah; (3) memobilisasi dukungan agar masalah

tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, perlu

mengumpulkan dan menganalisis informasi yang

berhubungan dengan masalah yang bersangkutan,

kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif

kebijakan, melakukan negosiasi, sehingga sampai pada

sebuah kebijakan yang dipilih.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan.

Pada tahap ini perlu dukungan sumber daya, dan

penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam

proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan

sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan

dengan baik.

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan

dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah

evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak

kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan

kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan

yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil

(Subarsono 2005, 11-12)

 

22

4. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan,

kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta dan strategi,

yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis

pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program

dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang

kesejahteraan sosial. Karena urusan kesejahteraan sosial

senantiasa menyangkut orang banyak, maka kebijakan

sosial seringkali diidentikan dengan kebijakan publik

(Suharto 2005, 82)

Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain

secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah

sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial

(fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan

sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak-

hak sosial warganya (Suharto 2013, 11). Tujuan-tujuan

kebijakan sosial:

1. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi

masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga,

kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat mereka

penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui

tindakan kolektif.

3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan

mengurangi kedisfungsian sosial individu dan

kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor

internal-personal maupun eksternal-struktural.

 

23

4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi

yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-

peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat

sesuai dengan hak, harkat, dan martabat

kemanusiaan.

5. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan

sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya

kesejahteraan sosial dan keadilan sosial (Suharto

2005, 62)

B. Implementasi Kebijakan

1. Definisi Implementasi

Secara etimologis konsep implementasi berasal dari

Bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar

webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to

provide the means for carrying out (menyediakan sarana

untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect

to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

(elip.unikom.ac.id, 2016).

Pengertian implementasi selain secara estimologis

diatas, dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn

bahwa: (elip.unikom.ac.id, 2016).

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan.”

 

24

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa

implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat,

kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang

membawa dampak pada warga negaranya

(elip.unikom.ac.id, 2016)

2. Implementasi kebijakan

Dalam pandangan George C. Edwards III,

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,

yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan

(4) struktur birokrasi. Keempat variabel ini juga saling

berhubungan satu sama lain.

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan

agar implementor mengetahui apa yang harus

dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok

sasaran (target group) sehingga akan mengurangi

distorsi implementasi.

(2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor

kekurangan sumber daya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

 

25

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu

kompetensi implementor, dan sumber daya finansial.

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki

oleh implementor. Apabila implementor memiliki

disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki

sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga

menjadi tidak efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap

organisasi adalah adanya operasi yang standar

(standard operating procedures atau SOP) SOP

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam

bertindak (Subarsono 2005, 90-92).

C. Penyandang Disabilitas

1. Beberapa Istilah Sebutan “Orang Berkelainan”

(Disabilitas)

a) Pengertian Istilah Penyandang Cacat

Kata “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu: (1)

 

26

kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik

atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda,

badan, batin, atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda)

yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik

(kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang

sempurna. Dari beberapa pengertian ini tampak jelas

bahwa istilah “cacat” memiliki konotasi yang negatif,

peyoratif, dan tidak bersahabat terhadap mereka yang

memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah

“penyandang cacat” adalah kelompok sosial ini

merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak

mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat.

Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan

konvensi Internasional yang mempromosikan

penghormatan atau martabat “penyandang cacat” dan

melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka

sebagai manusia.

Dalam The International Classification of

Impairment, Disability and Handicap (WHO, 1980),

ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu

impairment, disability, dan handicap. Impairment

adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atas

fungsi psikologis, fisiologis atau anatomi. Disability

adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan

(sebagai akibat impairment) untuk melakukan suatu

kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang

dipandang normal bagi seorang manusia.

 

27

Handicapadalah suatu kerugian bagi individu tertentu,

sebagai akibat dari suatu impairment atau disability,

yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu

peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung

pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau

budaya.

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa

disability hanyalah salah satu dari tiga aspek

kecacatan, yaitu kecacatan pada level organ tubuh dan

level keberfungsian individu. Handicap merupakan

aspek yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak

terkait langsung dengan kecacatan. Suatu impairment

belum tentu mengakibatkan disability. Misalnya,

seseorang yang kehilangan sebagian dari jari

kelingking tangan kanannya tidak akan menyebabkan

orang itu kehilangan kemampuan untuk melakukan

kegiatan sehari-harinya secara selayaknya. Demikian

pula, Disability tidak selalu mengakibatkan seseorang

mengalami handicap. Misalnya, orang yang

kehilangan penglihatan (impairment) tidak mampu

mengoperasikan komputer secara visual (disability),

tetapi dia dapat mengatasi keterbatasannya itu dengan

menggunakan software pembaca layar dan, oleh

karemnanya, dia tetap dapat berperan sebagai

pemrogram (progamer) komputer. Akan tetapi,

handicap dalam bidang programming itu akan muncul

manakala dia dihadapkan pada komputer yang tidak

 

28

dilengkapi dengan speech screen reader. Ini berarti

bahwa keadaan handicap itu ditentukan oleh faktor-

faktor di luar dirinya. Gerakan Penyandang Cacat

secara tegas menolak definisi ketiga ini, yaitu

handicap, karena dianggap tidak berpihak dan lebih

banyak disebabkan oleh faktor dari luar diri mereka.

Mereka lebih memilih menggunakan dua konsep yang

berkaitan dengan model sosial, yaitu istilah

impairment dan disability, karena keduanya mencakup

“hilangnya suatu fungsi” dan “menjadi cacat akibat

sikap sosial”.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan

“penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang

mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan

baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.”

Menurut (Dr. Akhmad Soleh 2016,19), definisi ini dan

istilah “penyandang cacat” itu bukan karena konsepnya

yang salah, melainkan karena pilihan kata yang

dipergunakan untuk mewakili konsep (cacat) tidak

tepat.

b) Pengertian Istilah Difabel

Pada Konferensi Ketunanetraan Asia di Singapura

pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh

International Federation of The Blind (IFB) dan World

Council for the Welfare The Blind (WCWB), istilah

 

29

“diffabled” diperkenalkan, yang kemudian

diindonesiakan menjadi “difabel”. Istilah “diffabled”

sendiri merupakan akronim dari “differently abled” dan

kata bendanya adalah diffability yang merupakan

akronim dari different ability yang dipromosikan oleh

orang-orang yang tidak menyukai istilah “disabled”

dan “disability”. Bagi masyarakat Yogyakarta pada

umumnya, dan khususnya kalangan LSM, istilah

“difabel” sangat populer sebagai pengganti sebutan

penyandang cacat, karena dianggap lebih ramah dan

menghargai daripada sebutan “cacat”. Di samping

lebih ramah, istilah “difabel” lebih egaliter dan

memiliki keberpihakan, karena different ability berarti

“memiliki kemampuan yang berbeda”. Tidak saja

mereka yang memiliki ketunaan yang “memiliki

kemampuan yang berbeda”, tetapi juga mereka yang

tidak memiliki ketunaan juga memiliki kemampuan

yang berbeda.

c) Pengertian Istilah Penyandang Ketunaan

“Penyandang Ketunaan” berasal dari kata “tuna”,

dari bahasa Jawa Kuno yang berarti rusak atau rugi.

Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun

1960-an sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada

kekurangan yang dialami oleh seseorang pada fungsi

organ tubuhnya secara spesifik, misalnya istilah

tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita.

Penggunaan istilah tuna ini pada awalnya dimaksudkan

 

30

untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati

martabat penyandangnya, tetapi dalam perkembangan

selanjutnya kata tuna digunakan juga untuk

membentuk istilah yang mengacu pada kekurangan

non-organik, misalnya istilah tunawisma, tunasusila,

dan tunalaras. Tetapi, kata tuna tidak seperti kata cacat

yang dapat digunakan untuk mengatakan, misalnya,

“sepatu ini cacat”.

Secara kebahasaan, tuna adalah kata sifat (adjective)

dan kata bendanya adalah ketunaan, yang secara

harifiah berarti kerugian atau kerusakan. Pararel

dengan kata “tuna” yang digunakan untuk

memperhalus kata “cacat”, maka kata “ketunaan” dapat

pula digunakan untuk memperhalus kata “kecacatan”.

Oleh karena itu, istilah “penyandang ketunaan” cukup

realistik, karena tetap menggambarkan keadaan yang

sesungguhnya (kerusakan, kekurangan, atau kerugian

sebagaimana arti hakikat harifiah kata tuna itu), tetapi

tidak mengandung unsur merendahkan martabat berkat

eufisme yang sudah melekat pada kata tersebut. Lebih

jauh, istilah “tuna” juga sudah dikenal dan diterima

secara luas, baik oleh penyandangnya maupun oleh

masyarakat pada umumnya.

d) Pengertian Istilah Penyandang Disabilitas

Dalam upaya mencari istilah sebagai pengganti

terminologi “penyandang cacat” maka diadakan

Semiloka di Cibinong Bogor pada 2009. Forum ini

 

31

diikuti oleh pakar linguistik, komunitas, filsafat,

sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang

cacat, dan Komnas HAM. Dari forum ini munculah

istilah baru, yaitu “Orang dengan Disabilitas”, sebagai

terjemahan dari “Persons with Disability”.

Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan

bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang

terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan

Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang

disabilitas”. Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas”

inilah yang disepakati untuk digunakan sebagai

pengganti istilah “penyandang cacat”. Dengan

demikian, dikutip dari (Dr. Akhmad Soleh 2016, 22)

menggunakan istilah “penyandang disabilitas” sebagai

terminologi untuk merujuk kepada mereka yang

sebelumnya disebut “penyandang cacat”.

Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka

yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual,

atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika

berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat

menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka

dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang

lainnya. Istilah (penyandang disabilitas) mempunyai

arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai

inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat

reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan

substansi Convention on the Rights of Persons with

Disabilities (CRPD) yang telah disepakati untuk

 

32

diratifikasi pemerintah Indonesia dan sudah disahkan

sebagai undang-undang negara Indonesia pada 2011.

Dimana tujuan CRPD adalah untuk memajukan,

melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan

kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang

disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat

penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak

terpisahkan (inherent dignity).

Perubahan berbagai istilah penyebutan terhadap

penyandang disabilitas yang diusung oleh para

akademisi, kalangan LSM, Orsos/Ormas, dan para

birokrat itu merupakan proses perubahan pergeseran

dari paradigma lama ke paradigma baru. „hal ini

bertujuan untuk memperhalus kata sebutan dan

mengangkat harkat serta martabat penyandang

disabilitas, karena makna dari istilah sebutan tersebut

berpengaruh terhadap asumsi, cara pandang, dan pola

pikir seseorang terhadap penyandang disabilitas.

Pergeseran istilah sebutan, model pendekatan, dan

sifat pendekatan terhadap disabilitas telah

menggambarkan pergeseran posisi dan perkembangan

peran penyandang disabilitas. Menurut Brown S, pada

paradigma lama penyandang disabilitas dilihat sebagai

obyek, selalu diintervensi, menjadi pasien, penerima

bantuan, dan sebagai subyek penelitian. Sedangkan

pada paradigma baru penyandang disabilitas dilihat

sebagai pemakai/pelanggan, rekan yang terberdayakan

 

33

(empowered peer), menjadi partisipan riset, dan

pemegang kebijakan.

2. Ciri-Ciri Penyandang Disabilitas

Berikut adalah ciri-ciri penyandang disabilitas:

a) Penyandang cacat fisik, yaitu individu yang mengalami

kelainan kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan

organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh.

Misalnya gangguan penglihatan, pendengaran dan

gerak.

b) Penyandang cacat mental, yaitu individu yang

mengalami kelainan mental dan atau tingkah laku

akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak

bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang

umum dilakukan orang lain (normal), sehingga

menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-

hari.

c) Penyandang cacat fisik dan mental, yaitu individu yang

mengalami kelainan fisik dan mental sekaligus atau

cacat ganda seperti gangguan pada fungsi tubuh,

penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara

serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku,

sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan

kegiatan sehari-hari selayaknya (Departemen Sosial RI

2006, 23).

Menurut Turnbull dan Stowe dalam Barnes dan Mercer

berpendapat bahwa studi mengenai disabilitas dapat dilihat

dari banyak perspektif, yaitu human development, public

 

34

policy, law, culture ethics, philosophy, and technology.

Penelitian mengenai disabilitas menghasilkan beberapa

teori yang menjelaskan disabilitas dari perspektif

masyarakat. Colemen, Butcher, dan Carson dalam

Supraktiknya disabilitas fisik dibedakan menjadi dua yaitu

kontingental dan bawaan. Kontingental ialah cacat yang

sudah dibawa sejak lahir kemudian cacat bawaan ialah

cacat yang dibawa setelah lahir (Michael Oliver 1996, 25).

Menurut Kaufman dan Kallhallahan dalam Pothier, dan

Devlin, mengklarifikasikan disabilitas fisik dan mental

sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Klasifikasi Disabilitas

Tipe Nama Jenis Difabel Pengertian

A Tuna Netra Disabilitas Fisik Tidak dapat melihat (Buta)

B Tuna Rungu Disabilitas Fisik Tidak dapat mendengar (Tuli)

C Tuna Wicara Disabilitas Fisik Tidak Dapat Berbicara (Bisu)

D Tuna Daksa Disabilitas Fisik Cacat Tubuh

E1 Tuna Laras Difabel Fisik Cacat Suara dan Nada

E2 Tuna Laras Disabilitas Mental Sukar mengendalikan emosi

dan sosial

F Tuna Grahita Disabilitas Mental Cacat Pikiran (Lemah daya

tangkap)

G Tuna Ganda Disabilitas Ganda Penderita cacat lebih dari satu

jenis kecacatan (fisik dan

mental)

 

35

3. Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk

yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih

tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT.,

meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik

kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan

terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT. Hal ini

sesuai dengan firman Allah yang tersurat dalam surat at-

Tin ayat 4 yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah

menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Demikian juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13

yang berbunyi:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan

kamu dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

orang yang paling bertakwa di antara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13).

Dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh

Bukhari-Muslim juga dikatakan bahwa:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu,

rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu” (HR.

Bukhari-Muslim).

Berdasarkan kedua ayat dan hadits di atas dapat

disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara

positif dan egaliter serta memandang substansi manusia

lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang

 

36

bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki

hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang

sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang. Yang

membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan

dan keimanannya.

Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. juga dikenal

tentang bagaimana seharusnya penyandang disabilitas

diperlakukan secara sama. Sebagaimana yang dijelaskan

dalam asbab an-nuzul surat „Abasa ayat 1-4, dalam Tafsir

Jalalain, bahwa pada suatu hari datanglah kepada Nabi

seorang tunanetra (buta) bernama Abdullah Ibnu Ummi

Maktum atau anak Ummi Maktum, dan dikutip dari

(Ahmad Mustafa Al-Maragi 1993, 70) mengisahkan anak

Ummi Maktum bernama Amr Ibnu Qais (anak laki-laki

paman Siti Khadijah). Dia berkata dengan suara agak keras

kepada Nabi: “Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah

Allah ajarkan kepadamu.” Karena buta maka pada saat itu

Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan

Nabi yang sedang menghadapi para pembesar kaum

musyrikin Quraisy. Nabi sangat menginginkan mereka

masuk Islam. Hal ini menyebabkan Nabi bermuka masam

dan berpaling dari Abdullah Ibnu Ummi Maktum lalu

menuju rumah tetap menghadapi pembesar-pembesar

Quraisy. Karena merasa diabaikan, Abdullah Ibnu Ummi

Maktum berkata: “Apakah yang saya katakan ini

mengganggu Tuan?” Nabi menjawab: “Tidak.” Maka

turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut. Setelah

 

37

itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang

berkunjung, Nabi selalu mengatakan: “Selamat datang

orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya,”

lalu Nabi menghamparkan kain serbannya untuk tempat

duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Selanjutnya, Nabi

mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah

Ibnu Ummi Maktum untuk memangku jabatan sebagai

walikota, dan dia adalah orang kedua dalam permulaan

Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai mubalig

atau da‟i ke Madinah.

Para ahli hukum Islam pada tahun 1981

mengemukakan tentang “Universal Islamic Declaration of

Human Right” yang diangkat dari Al-Quran dan sunnah

Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua puluh

tiga bab, enam puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek

kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok

yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain, (a)

hak untuk hidup, (b) hak untuk mendapatkan kebebasan,

(c) hak untuk persamaan kedudukan, (d) hak untuk

mendapatkan keadilan, (e) hak untuk mendapatkan

perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, (f) hak

untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, (g) hak

untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik, (h)

hak untuk bebas berfikir dan berbicara, (i) hak untuk bebas

memilih agama, (j) hak untuk bebas berkumpul dan

berorganisasi, (k) hak untuk mengatur tata kehidupan

ekonomi, (l) hak jaminan sosial, (m) hak untuk bebas

 

38

mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan

dengannya, (n) hak bagi wanita dalam kehidupan rumah

tangga, (o) hak untuk mendapatkan pendidikan.

4. Pemahaman dan Pandangan terhadap Penyandang

Disabilitas

Seseorang yang mengalami peristiwa kecacatan

dan penyebab terjadinya kecacatan secara individu disebut

dengan teori “tragedi pribadi kecacatan”. Sementara

bagaimana seseorang yang mengalami kecacatan itu harus

menjalani kehidupannya, harus bekerja, bersekolah, harus

pergi, apa jenis layanan yang harus mereka terima, dan

bagi janin dalam kandungan (yang sudah diketahui cacat),

apakah harus hidup atau tidak, semua masalah ini tidak

bisa dijawab secara individual maupun medis, karena

kecacatan adalah masalah sosial yang berkaitan dengan

segala unsur yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu,

Mike Oliver menggagas cara pandang terhadap

penyandang disabilitas dengan teori “social model”.

Kemudian (Peter Colaridge 1997, 286-287)

mengadopsi teori tersebut yang diformulasikan kedalam

tiga pandangan terhadap disabilitas, yaitu model

tradisional, model kedokteran, model sosial. Model

tradisional adalah model yang dikonstruk oleh agama dan

budaya. Ada agama tertentu dan budaya yang menganggap

bahwa disabilitas sebagai bentuk hukuman. Mereka yang

cacat dianggap memiliki dosa besar, kotor, dan tercela.

 

39

Meskipun pandangan seperti ini sudah tidak dominan lagi,

di beberapa tempat pandangan seperti ini masih berlaku.

Sementara itu, pandangan medis beranggapan bahwa

disabilitas hanyalah sebuah isu medis, dan oleh karena itu,

pendekatannya pun juga bersifat medis. Masalah disabilitas

dikaitkan dengan persoalan abnormalitas. Mereka yang

cacat dianggap sebagai abnormal, dan oleh karena itu,

perlu dikoreksi, diluruskan, dan disembuhkan. Pandangan

tradisional dan medis sama-sama cenderung menganggap

masalah disabilitas sebagai masalah pribadi masing-masing

penyandang cacat, tanpa dikaitkan dengan keseluruhan

bangunan sosial-kemasyarakatan. Pandangan ini

menggiring pada individualisasi masalah kecacatan, yaitu

memandang disabilitas sebagai masalah individu dan tidak

dikaitkan dengan konteks dan struktur sosial yang lebih

luas.

Berbeda dengan kedua pandangan di atas, pandangan

sosial beranggapan bahwa masalah disabilitas tidak bisa

dipisahkan dari konteks sosial yang luas. Pandangan

tradisional dan medis dianggap tidak memberdayakan

kelompok penyandang disabilitas. Dalam pandangan

sosial, penyatuan kelompok disabilitas dengan masyarakat

berarti proses memberdayakan mereka dalam rangka

menundukkan rintangan-rintangan sosial, bukan dalam

rangka normalisasi, perawatan, atau pengobatan.

Pemberdayaan dalam model sosial juga dipahami dalam

konteks sosial yang lebih luas. Tidak hanya kelompok

 

40

disabilitas yang secara individu diberdayakan agar dapat

mentransendensi situasi-batas, tapi ruang publik pun juga

harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan

bagi kelompok penyandang disabilitas untuk

mengaksesnya.

D. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Setiap manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-

hari pasti membutuhkan akses untuk memudahkan mobilitas

diri agar produktivitasnya terjaga. Di sinilah salah satu peran

negara untuk membangun dan menata akses sarana dan

prasarana untuk warganya yang juga bisa disebut sebagai

fasilitas publik.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas, yang dimaksud aksesibilitas adalah

kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas

guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Kemudian pada

Bagian Keempat Belas Hak Aksesibilitas pada pasal 18

disebutkan bahwa, hak penyandang Disabilitas meliputi:

1) Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas

publik; dan

2) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk

aksesibilitas bagi individu.

Sementara dalam CRPD (The Convention on the Human

Right of Persons with Disabilities) Pasal 9 Ayat 1 tentang

aksesibilitas, dinyatakan bahwa dalam rangka memampukan

penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan

 

41

berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, maka

negara-negara pihak harus melakukan langkah-langkah yang

diperlukan untuk menjamin harus melakukan langkah-

langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang

cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan

komunikasi serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka

atau disediakan bagi publik, baik di perkotaan maupun di

pedesaan, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain (Dr.

Akhmad Soleh 2016, 53).

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bangunan

gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan

fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk

instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan

bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas

dan aksesibilitas. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu

mendapatkan perhatian:

1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum

dalam suatu lingkungan. Dinamika yaitu setiap orang dapat

mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat

umum dalam suatu lingkungan.

2) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan

semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam

suatu lingkungan.

3) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai,

masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan

yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa

membutuhkan bantuan orang lain (WM 2007, 63).

 

42

Adapun fasilitas publik aksesibilitas disabilitas

pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi: (a) Ukuran

dasar ruang, (b) Jalur pedestrian, (c) Jalur pemandu; (d) Area

parkir; (e) Pintu; (f) Ramp; (g) Tangga; (h) Lift; (i) Eskalator;

(j) Toilet; (k) Pancuran; (l) Wastafel; (m) Telepon; (n)

Perlengkapan dan peralatan kontrol; (o) Perabot; (p) Marka

(WM 2016, 64). Berbagai fasilitas publik yang aksesibel

tersebut sudah ada petunjuk teknisnya yang terdapat pada

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan

Gedung dan Lingkungan. Dalam naskah ini hanya

dikemukakan beberapa contoh. Antara lain, berkenaan dengan

ukuran dasar ruang, jalur pemandu, Ramp, dan toilet. Sebagai

berikut:

a. Ukuran Ruang

1) Esensi

Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi)

yang mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa,

peralatan yang digunakan dan ruang yang dibutuhkan

untuk mewadahi pergerakannya.

2) Persyaratan

a) Ukuran dasar ruang diterapkan dengan

mempertimbangkan fungsi bangunan, bangunan

dengan fungsi yang memungkinkan digunakan oleh

orang banyak secara sekaligus, seperti balai

pertemuan, bioskop dan sebagainya harus

menggunakan ukuran dasar maksimum.

 

43

b) Ukuran dasar minimum dan maksimum yang

digunakan dalam pedoman ini dapat ditambah atau

dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat

tercapai

b. Jenis Pemandu

1) Esensi

Jalur yang memandu kaum disabilitas untuk berjalan

dengan memanfaatkantekstur ubin pengarah dan ubin

peringatan.

2) Persyaratan

a) Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis

menunjukkan arah perjalanan.

b) Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan

terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya.

c) Daerah-daerah yang hams menggunakan ubin tekstur

pemandu (guidingblocks):

1. Di depan jalur lalu-lintas kendaraan.

2. Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga

atau fasilitas persilangan dengan perbedaan

ketinggian lantai.

3. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi

umum atau area penumpang.

4. Pada pedestrian yang menghubungkan antara

jalan dan bangunan.

5. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke

stasiun transportasi umum terdekat.

 

44

d) Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada

pedestrian yang telahada perlu memperhatikan

tekstur dari ubin, sehingga tidak terjadi kebingungan

dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan

tekstur ubin peringatan.

e) Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin

pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin

pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.

c. Ramp

1) Esensi

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang

dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi

orang yang tidak dapat menggunakan tangga (WM

2007, 68).

2) Persyaratan-persyaratan

a) Kemiringan suatu Ramp di dalam bangunan tidak

boleh melebihi 7°, perhitungan kemiringan tersebut

tidak termasuk awalan atau akhiran dinamika Ramp

(curb Ramps/landing). Sedangkan kemiringan suatu

Ramp yang ada di luar bangunan maksimum 6°.

b) Panjang mendatar dari satu Ramp (dengan

kemiringan 7°) tidak boleh lebih dari 900 cm.

Panjang Ramp dengan kemiringan yang lebih rendah

dapat lebih panjang.

c) Lebar minimum dari Ramp adalah 95 cm tanpa tepi

pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman.

Untuk Ramp yang juga digunakan sekaligus untuk

 

45

pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang hams

dipertimbangkan secara seksama lebarnya,

sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi

tersebut, atau dilakukan pemisahan Ramp dengan

fungsi sendiri-sendiri.

d) Muka datar pada awalan atau akhiran dari suatu

Ramp harus bebasdan datar sehingga memungkinkan

sekurang-kurangnya untuk memutar kursiroda

dengan ukuran minimum 160 cm.

e) Permukaan datar awalan atau akhiran suatu Ramp

harus memiliki tekstur sehingga tidak licin.

f) Lebar tepi pengaman Ramp (low curb) 10 cm,

dirancang untuk menghalangi kursi roda agar tidak

terperosok atau keluar dari jalur Ramp. Apabila

berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum

atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa

agar tidak mengganggu jalan umum.

g) Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang

cukup sehingga membantu penggunaan Ramp saat

malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-

bagian Ramp yang memiliki ketinggian terhadap

muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang

membahayakan.

h) Ramp harus dilengkapi dengan pegangan (handrail)

yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang

sesuai.

 

46

d. Kamar Kecil

Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua

orang (tanpa terkecuali kaum disabilitas, orang tua dan

ibu-ibu hamil) pada bangunan atau fasilitas umum lainnya

(WM 2007, 69).

1) Persyaratan-persyaratan

a) Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus

dilengkapi dengan tampilan rambu bagi disabilitas

pada bagian luarnya.

b) Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang

gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna

kursi roda.

c) Ketinggian tempat duduk closet harus sesuai dengan

ketinggian pengguna kursi roda (45-50 cm).

d) Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi

dengan pegangan rambat (handrail) yang memiliki

posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna

kursi roda dan disabilitas yang lain. Pegangan

disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke

atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi

roda.

e) Letak kertas tissu, air, keran air atau pancuran

(shower) dan perlengkapan-perlengkapan seperti

tempat sabun dan pengering tangan hatus dipasang

sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang

yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan

bisa dijangkau pengguna kursi roda.

 

47

f) Keran pengungkit sebaiknya dipasang pada

wastafel.

g) Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin.

h) Pintu harus mudah dibuka untuk memudahkan

pengguna kursi roda untuk membuka dan menutup.

i) Kunci-kunci toilet dipilih sedemikian sehingga bisa

dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.

j) Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti

pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk

menyediakan tombol pencahayaan darurat

(emergency light button) bila sewaktu-waktu terjadi

listrik padam.

Fasilitas layanan publik berupa gedung dan

lingkungannya tersebut sudah selayaknya berlaku

universal bagi semua orang, termasuk bagi penyandang

disabilitas ini bukan dalam pengertian mengistimewakan

penyandang disabilitas, melainkan suatu pendekatan yang

menganjurkan agar suatu desain direncanakan dan

dirancang memenuhi kebutuhan spesifik penyandang

disabilitas, tetapi sekaligus juga memenuhi kebutuhan

pengguna lain (WM 2007, 71).

 

48

 

49

BAB III

PROFIL LEMBAGA

A. Latar Belakang Gelora Bung Karno (GBK)

1. Sejarah Gelora Bung Karno (GBK)

Bermula dari Asian Games III Tahun 1958 di Tokyo

dimana oleh Asian Games Federation, Indonesia ditunjuk

untuk menjadi penyelenggara Asian Games ke IV Tahun

1962. Maka pada saat itu Presiden RI pertama Ir. Soekarno

segera menjawab tantangan dengan menentukan lokasi

yang tepat untuk perhelatan akbar tersebut, dengan

membangun Sarana dan Prasarana Olahraga.

Melihat letak geografis dan pengembangan kota di

Jakarta di kemudian hari, maka pilihan jatuh ke arah

selatan yaitu daerah Senayan, yang merupakan batas antara

Jakarta Kota dan Satelit Kebayoran Baru.

Upacara pembukaan Asian Games ke IV Tahun 1962

dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang

dihadiri oleh lebih dari 110.000 orang. Pada pidatonya

Presiden RI pertama Ir. Soekarno (Bung Karno)

mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan tonggak

sejarah bagi Bangsa Indonesia Khususnya dibidang

olahraga yang merupakan bagian dari Nation and

Character Building, maupun dalam rangka pergaulan

dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Setahun kemudian dilaksanakan GANEFO (Games of

The New Emergencing Forces) ke 1 Tahun 1963. Dengan

 

50

selesainya pembangunan Gelanggang Olahraga Bung

Karno pada saat itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia

mampu melaksanakan pembangunan sebuah komplek

olahraga bertaraf internasional yang pada masa itu belum

banyak dimiliki oleh negara maju sekalipun. Seiring

dengan perkembangan zaman maka di komplek Gelora

Bung Karno dilaksanakan berbagai pembangunan fasilitas

olahraga maupun fasilitas pendukung lainnya.

Dukungan kepada dunia olahraga menjadi fokus dan

perhatian kami dimana Gelora Bung Karno telah

menanamkan dan tidak kurang Rp1 Triliun dalam bentuk

berbagai Prasarana dan Sarana serta fasilitas lainnya

sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia olahraga.

Saat ini Kawasan Gelora Bung Karno berdiri berbagai

macam fasilitas untuk kegiatan olahraga sebanyak 36

Venues, Politik, Bisnis, Rekreasi dan Pariwisata. Fungsi

lain Kawasan Gelora Bung Karno adalah memiliki 84%

Kawasan Terbuka Hijau yang merupakan daerah resapan

air dengan lingkungan hijau seluas 67,5% yang masih

terdapat kelestarian aneka pepohonan langka yang besar

dan rindang yang merupakan hutan kota juga sebagai

tempat bermukimnya 22 jenis burung liar yang senantiasa

berkicau sepanjang hari menambah suasana asri di

kawasan ini.

Selain itu juga telah dilakukan penataan secara terpadu

dan menyeluruh pada Kawasan Gelora Bung Karno yaitu

dengan dibangunnya plaza, gerbang, air mancur dan

 

51

pedestrian yang tidak lain adalah untuk meningkatkan

penampilan serta kenyamanan bagi masyarakat pengguna

yang berkunjung di Kawasan Gelora Bung Karno.

Adapun yang melatar belakangi pembentukan Gelora

Bung Karno yang dikutip dari (gbk.id, 2017), yaitu:

1) KEPRES 318 Tahun 1962:

1. Pembentukan Yayasan Gelora Bung Karno.

2) KEPRES 4 Tahun 1984:

1. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan

sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir

diubah dengan KEPRES 94 Tahun 2004.

3) KEPRES 7 Tahun 2001:

1) Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan

menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno.

4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233 Tahun

2008:

1. Tentang penetapan Gelora Bung Karno sebagai

BLU (Badan Layanan Umum).

Gambar 1. Denah Komplek Gelora Bung Karno Jakarta

 

52

B. Visi dan Misi GBK

1. Visi GBK

“Menjadi salah satu kawasan olahraga terintegrasi yang

modern, ramah lingkungan dan unggul di dunia”

2. Misi

1. Mengoptimalkan seluruh sumber daya PPKGBK

untuk menunjang terselenggaranya pelayanan prima

dan pengelolaan Gelora Bung Karno secara

profesional sesuai kaidah-kaidah good corporate

governance;

2. Melestarikan lingkungan Komplek Gelora Bung

Karno sebagai paru-paru kota, sebagai ruang terbuka

hijau, dan sebagai objek wisata dan prasarana

komunikasi sosial;

3. Mengamankan dan melestarikan aset di Komplek

Gelora Bung Karno sebagai aset negara dengan tetap

memperhatikan sebagai benda cagar budaya serta

membangun, mengembangkan, memelihara sarana

dan prasarana yang terintegrasi, modern dan

berstandar internasional untuk mendukung kemajuan

olahraga nasional;

4. Mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi

Kawasan Gelora Bung Karno yang bersifat strategis,

umum, dan rutin untuk meningkatkan pendapatan

dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi.

 

53

C. Struktur Organisasi

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

D. Sarana dan Prasarana GBK

a) Fasilitas Umum

1) Stadion Utama

a. Spesifikasi

b. Kapasitas tempat duduk: 78.000 (Premium

Single Seat)

c. Jalur Atletik, Kelas 1 Racartan

d. 7K CCTV System

e. Mendukung Sistem Pengenalan Wajah

 

54

f. Pencahayaan 3000 lux (mendukung kualitas HD

untuk siaran langsung)

g. Sistem pencahayaan berbasis perangkat lunak

h. 2 Lantai VVIP Box perusahaan

i. 12 Gates, 24 Sektor Gates

j. Akses Wifi 4,5G

k. 8 Cara Akses

l. System Manajemen Bangunan

m. Dikelilingi oleh Air Kanal

n. Pusat Operasi Tempat

o. Pusat Data

p. 1293 Modul Sel Surya (teknologi ramah

lingkungan)

2) Portofolio

Berikut ini adalah acara multinasional dan

besar telah diadakan di Stadion Utama Gelora Bung

Karno:

1. Asian Games (1962)

2. Ganefo

3. SEA Games X

4. SEA Games XIV

5. SEA Games XIX

6. Pertandingan Trafeo Persija (Maret 2015)

7. Konser Musik One Direction (Maret 2015)

8. Indonesia Greaser Party (2015)

9. Tumplek Blek (2015)

 

55

10. Ngabuburit Djarum (2015)

11. Ujian Masuk STAN (Agustus 2015)

12. Konser Bon Jovi (September 2015)

13. Job Fair Career (2015)

14. Familiy Gathering Panasonic Global (Oktober

2015)

15. Final Piala Presiden (Oktober 2015)

16. Islamic Fashion Fair

17. Final Piala Presiden (2016)

18. Final Bhayangkara Cup (2016)

19. Mayday Fiesta

20. Musim Panas Jackloth

3) Istora

a. Spesifikasi

Berikut adalah spesifikasi Istora:

1. Arena bermain menggunakan lapisan parkeet

kayu sungkai

2. Sound System: TOA dengan 4 speaker dan 2

subwoovers

3. LED dan jam analog untuk papan skor

4. Tiket digital

5. AC 900PK

6. 60.400 watt untuk penerangan

7. Sistem CCTV 7K untuk keamanan dengan

fitur manajemen keramaian

 

56

8. Istora sudah dilengakapi dengan fasilitas

pendukung publik seperti toilet, musholla,

ruang VIP, ruang ganti pemain, ruang kantor,

ruang medis, dan area parkir.

b. Portofolio

Berikut ini beberapa acara multinasional dan

besar telah diadakan di Istora:

1. Dahsyat Award (2015)

2. Shooting Telkomsel

3. Levis Bazaar

4. Resepsi Pernikahan Masal

5. Pocari Clinic Run

6. Try Out SBMPTN 2015

7. Shooting Iklan Aqua

8. Konser Musik KCA

9. Pasar Jongkok Otomotif (2015)

10. Konser Musik Boyzone

11. Kejuaraan Bulutangkis BCA

12. Mudik Bersama Pertamina

13. HUT SCTV 2015

14. Kejuaraan World Championship (2015)

15. Pameran Indonesia Hebat (2015)

16. Islamic Fair

17. Natal Bersama MNC Group (2015)

18. HUT Indosiar (2016)

 

57

4) Lapangan Panahan

a. Spesifikasi

Lapangan Panahan Gelora Bung Karno adalah

lapangan memanah berstandar internasional yang

memiliki panjang 59 meter untuk putaran

internasional (dengan luas lahan 10.471 meter

persegi untuk putaran internasional). Rumput

yang digunakan di bidang ini adalah rumput

alami. Lapangan memanah ini sudah dilengkapi

dengan fasilitas pendukung publik seperti toilet,

masjid, ruang VIP, ruang ganti pemain, dan tribun

top-down dengan kapasitas 97 kursi. Lapangan

memanah Gelora Bung Karno dapat digunakan

untuk turnamen memanah atau untuk latihan atau

latihan memenah rutin harian.

b. Portofolio

Bidang panahan biasanya digunakan untuk

kompetisi panahan baik secara nasional maupun

internasional. Selain itu, Lapangan Panahan

secara rutin digunakan sebagai tempat untuk

latihan memanah dan kegiatan non-olahraga

lainnya.

 

58

5) Stadion Akuatik

a. Spesifikasi

Setelah renovasi untuk Asian Games ke-18,

Stadion Akuatik terdiri dari 4 kolam standar

internasional dengan konsep semi indoor

1. Kolam utama dengan ukuran 50m x 25m x

3m dengan 8 baris

2. Kolam polo air dengan kedalaman 3m

3. Kolam selam indah dengan ukuran 21m x

25m x 5m

4. Pemanasan kolam di lantai dasar dengan

ukuran 20m x 50m x 1,4m hingga 2m

Stadion Akuatik Gelora Bung Karno sudah

dilengkapi dengan fasilitas pendukung umum

seperti toilet, masjid, sound system, ruang VIP,

ruang ganti pemain, ruang kantor, ruang medis,

dan area parkir. Berikut adalah spesifikasi

lengkap dari Stadion Akuatik:

1. Sistem Sky Pool

2. Sistem Penyaringan UV 24 Jam

3. 7830 kursi tunggal, 800 kursi teleskop

4. Panel sel surya

5. Pintu pagar untuk kontrol akses

6. Sistem CCTV 4K untuk keamanan

7. Sistem tiket digital

8. Wifi berkecepatan tinggi, jaringan selular

4,5G

 

59

Stadion Akuatik dapat digunakan untuk

turnamen (turnamen nasional dan internasional)

atau untuk latihan atau latihan rutin harian.

b. Portofolio

Beberapa acara yang berlangsung Di Stadion

Akuatik adalah turnamen nasional dan

internasional. Tempat ini juga digunakan untuk

olahraga teratur.

6) Lapangan Hoki

a. Spesifikasi

Lapangan Hoki Gelora Bung Karno adalah

area standar internasional seluas 6.755,8 meter

persegi dengan lampu 208 FOP. Ada 2 lapangan

hoki yang mencapai standar internasional,

dilapisi dengan karpet sintetis dan dilengkapi

dengan fasilitas pendukung lainnya, seperti

ruang ganti pemain, ruang kantor, toilet, dan

masjid, ruang manajemen, dan Ruang Kontrol

CCTV. Kapasitas wilayah tribun di bidang ini

adalah ± 818 kursi. Lapangan Hoki Gelora Bung

Karno telah disertifikasi oleh International

Hockey Federation (FIH).

b. Portofolio

Lapangan hoki dapat digunakan sebagai

tempat untuk turnamen nasional dan

 

60

internasional dan kegiatan non-olahraga lainnya.

Lapangan ini secara rutin digunakan untuk

pelatihan atlet nasional dan publik.

7) Lapangan ABC

a. Spesifikasi

Lapangan Sepak Bola ABC Gelora Bung Karno

sudah menggunakan ukuran standar

internasional untuk sepakbola (100 x 68 meter

dengan 32 lampu FOP). Jenis rumput yang

digunakan untuk lapangan A dan B adalah

rumput alami bernama Zoysia Matrella, rumput

alam berstandar internasional terbaik yang juga

digunakan untuk Stadion Utama Gelora Bung

Karno, Lapangan Sepak Bola C menggunakan

rumput sintetis. Lapangan sudah dilengkapi

dengan fasilitas pendukung, seperti masjid,

ruang ganti pemain, dan toilet. Lapangan

Sepakbola ABC adalah lapangan multifungsi

dan dapat digunakan untuk acara berskala besar,

baik acara nasional maupun internasional.

Lapangan ini juga dilengkapi dengan tribun top-

down.

b. Portofolio

Beberapa acara yang berlangsung di Lapangan

Sepakbola ABC adalah turnamen nasional dan

 

61

internasional. Lapangan ini juga digunakan

untuk latihan sepakbola secara rutin.

8) Basket Hall

a. Spesifikasi

Ruang Bola Basket Gelora Bung Karno adalah

arena olahraga dalam ruangan berstandar

internasional dengan konstruksi besi dan

ketinggian 15m. arena olahraga ini sangat cocok

untuk berbagai kegiatan olahraga dan non-

olahraga. Lapangan ini sudah dilengkapi dengan

fasilitas pendukung, seperti masjid, ruang ganti

pemain, toilet dan fasilitas difabel. Berikut ini

adalah spesifikasi lain dari hall basket:

1. Kapasitas tribun 2496 kursi yang terdiri dari

60 kursi VIP, 9 kursi difabel

2. Power supply 1000KVA

3. 16 lampu arena @ 1000 watt

4. 7K CCTV untuk keamanan dilengkapi

dengan fitur manajemen keramaian

b. Portofolio

Hall Basket dapat digunakan sebagai tempat

untuk turnamen nasional dan internasional dan

kegiatan non-olahraga lainnya. Salah satu acara

yang telah diadakan di tempat ini adalah Test

Event Asian Games XVIII.

 

62

9) Softball

a. Spesifikasi

Lapangan softball di area GBK adalah lapangan

softball terbesar dan terbaru di Indonesia yang

sudah menggunakan standar internasional (16,76

– 18,29 m). Juga ini adalah satu-satunya

lapangan bola lunak yang terletak di area utama

dan strategis di Jakarta (dekat jalan raya Gatot

Subroto-Sudirman). Lapangan ini dilengkapi

tribun, ruang ganti, toilet, dan ruang sholat.

b. Portofolio

Lapangan softball dapat digunakan untuk

turnamen (turnamen nasional dan internasional)

atau untuk latihan atau latihan rutin harian.

10) Stadion Madya

a. Spesifikasi

Stadion Madya Gelora Bung Karno

(sebelumnya bernama Small Training Football

Field (STTF) kapasitas kurang lebih 15.000

atau 20.000 kursi. Stadion Madya adalah

stadion atletik standar internasional yang

memiliki luas 1,75 hektar dengan sumbu

panjang 176,1 meter, sumbu pendek 124,2

meter dan dilengkapi dengan 2 tribun; tribun

barat dengan kapasitas 8.000 kursi dan tribun

timur dengan kapasitas 12.000 kursi.Stadion

 

63

Madya Gelora Bung Karno sudah dilengkapi

dengan fasilitas pendukung umum seperti

toilet, masjid, sound system, ruang ganti

pemain, ruang kantor, area parkir. Stadion

Madya dapat digunakan untuk turnamen

sepakbola dan atletik atau untuk latihan atau

latihan rutin sepakbola dan atletik.

b. Portofolio

Stadion Madya dapat digunakan untuk

turnamen sepakbola dan atletik atau untuk

latihan atau latihan rutin sepakbola dan atletik.

11) Lapangan Baseball

a. Spesifikasi

Baseball Gelora Bung Karno adalah lapangan

baseball bertaraf internasional. Bidang ini

menggunakan rumput Bermuda. Kapasitas

tribun dari lapangan ini adalah 198 flip up

kursi dan 1122 kursi monoblock.

b. Portofolio

Lapangan baseball dapat digunakan sebagai

tempat untuk turnamen nasional dan

internasional dan kegiatan non-olahraga

lainnya. Bidang ini secara rutin digunakan

untuk pelatihan atlet nasional dan publik.

 

64

12) Tennis Outdoor

a. Spesifikasi

Tennis Outdoor Gelora Bung Karno (Lapangan

Tengah) adalah arena olahraga luar ruang

berstandar internasional dengan ukuran arena

1.988 meter persegi, menggunakan lapisan-

lapisan selir, evolusi permukaan, dan softbase

sebagai bahan permukaan, dengan lampu LED

Gigatera 800 watt. Tennis Outdoor memiliki 2

bidang dengan kapasitas tribun 3.800 kursi dan

22 kursi VIP. Tennis Outdoor juga dilengkapi

dengan lampu standar internasional untuk

kegiatan olahraga malam. Selain digunakan

untuk tenis dan kegiatan olahraga lainnya,

Tennis Outdoor juga dapat digunakan untuk

kegiatan multi-event baik olahraga dan non-

olahraga, baik komersial maupun non-komersial,

seperti pameran, konser, pertemuan perusahaan

dan keluarga.

b. Portofolio

Beberapa acara yang berlangsung di Tennis

Outdoor adalah turnamen nasional dan

internasional. Tempat ini juga merupakan aula

multifungsi.

 

65

13) Tennis Indoor

a. Spesifikasi

Tennis Indoor Gelora Bung Karno adalah arena

olahraga indoor berstandar internasional dengan

fasilitas Pendingin Ruangan, dilengkapi dengan

fasilitas pendukung umum seperti toilet, masjid,

dan ruang ganti pemain. Tennis Indoor dapat

digunakan untuk turnamen tenis (turnamen

nasional dan internasional) atau untuk latihan atau

latihan rutin harian. Selain digunakan untuk tenis

dan kegiatan olahraga lainnya, Tennis Indoor

Stadium juga dapat digunakan untuk kegiatan

multi-event baik olahraga dan non-komersial,

seperti pameran, konser, pertemuan perusahaan

dan keluarga. Berikut ini adalah spesifikasi

lengkap Tennis Indoor:

1. Lapangan menggunakan lapisan flexi

2. Sistem suara dengan 4 speaker dan 2

subwoover

3. Sistem tiket digital

4. 68.000 watt untuk penerangan

5. Kapasitas Tribune: 3.300 kursi

6. Sistem CCTV 7K untuk keamanan dengan fitur

manajemen kerumunan.

b. Portofolio

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang telah

diadakan di Tennis Indoor Stadium:

 

66

1. Pelantikan Hanura DKI

2. Try Out bersama Perguruan Tinggi Negeri

Jakarta dan sekitarnya

3. Konser Musik Younder

4. Acara Partai PPP

5. HUT BTN

6. Konser Kisah Kasih

7. Pertandingan Jakarta – Japan club

8. Konser Korea Eru

9. Stand up Comedy Festival

10. Pertandingan Davis Cup

E. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di GBK

Hampir seluruh fasilitas yang ada di kompleks Gelora

Bung Karno telah ramah untuk para penyandang disabilitas.

Seperti yang dikutip dari (m.brilio.net, 2018) aksesibilitas

untuk para penyandang disabilitas ini berkat Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang

berhasil menyelesaikan renovasi dan pembangunan venue

serta penataan kawasan untuk para penyandang disabilitas.

Penyediaan fasilitas ini sesuai dengan Peraturan Menteri

PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan

Bangunan.

Berikut ini 13 pembangunan yang telah dilakukan untuk

menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas di

kompleks Gelora Bung Karno, yaitu:

 

67

1) Stadion Utama GBK

Terdapat akses berupa Ramp yang bisa dilalui kursi roda

dengan lebar dan tingkat kemiringan sudah sesuai

pedoman teknis. Terdapat 264 kursi di tribun penonton

bagi penyandang disabilitas dan pendamping. Fasilitas

lainnya adalah 6 toilet khusus disabilitas dilengkapi tanda

dan petunjuk arah.

2) Training Facility

Fasilitas bagi penyandang disabilitas yakni parkir bagi

pengunjung dan atlet, lokasi drop-off yang terkoneksi

dengan Ramp, toilet, lift dan tempat penonton. Selain itu

dibangun jalur pemandu (guiding block) pada trotoar di

depan bangunan.

3) Stadion Renang (Aquatic)

Terdapat 2 pintu akses bagi penyandang disabilitas di sisi

Timur dan Barat dan jalur Ramp mulai dari loket tiket

hingga tribun. Kursi penonton penyandang disabilitas

sebanyak 100 buah.

4) Lapangan Hoki, Lapangan Panahan, dan Sepakbola ABC

Tersedia Ramp sebagai akses masuk hingga ke tribun

serta adanya toilet disabilitas.

5) Istana Olahraga (Istora)

Tersedia fasilitas akses Ramp di sisi Utara dan Selatan

Stadion, Ramp pada setiap ruangan yang berbeda elevasi,

toilet disabilitas di lantai 1 dan lantai 2. Untuk atlet

penyandang disabilitas, fasilitas tidak berbeda dengan

penonton, di mana akses menuju arena pertandingan juga

relatif mudah, karena tersedianya Ramp. Pada ruang ganti

 

68

atlet desain juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan

disabilitas, di antaranya lebar daun pintu dan toilet

khusus.

6) Stadion Tenis Indoor

Untuk akses penonton penyandang disabilitas, sudah

disediakan melalui jalur pintu Barat, di mana sudah ada

penambahan Ramp kecil yang menghubungkan toilet

disabilitas dan area bagi penonton penyandang disabilitas

yang terletak di lantai dasar. Akses ke tribun melalui

koridor sisi barat gedung dan tambahan Rampportable

karena adanya beda elevasi lantai koridor dengan area

pertandingan. Kapasitas untuk kursi roda sebanyak 25

kursi di sisi Barat stadion.

7) Stadion Tenis Outdoor

Tersedia akses bagi penyandang disabilitas menuju kursi

penonton. Kursi penonton disabilitas di lantai dasar

berkapasitas 36 kursi roda, di lantai atas terdapat tribun

VIP berkapasitas 5 kursi roda dan akses VIP ke lantai

atas menggunakan lift di sisi utara.

8) Gedung Basket

Tersedia akses bagi pengunjung penyandang disabilitas

yang bisa diakses melalui pintu utara dan barat. Kursi

penonton berada di sisi area pertandingan yang dapat

diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas.

9) Stadion Madya

Penyandang disabilitas yang ingin menonton, dapat

mengakses tribun secara langsung atau melalui Ramp

pada bagian depan bangunan. Pada lantai dasar tribun

 

69

barat dan timur, bagi penonton penyandang disabilitas

telah disediakan area untuk menonton pertandingan.

10) Lapangan Softball

Akses pengunjung penyandang disabilitas berada di pintu

barat

11) Lapangan Baseball

Penonton penyandang disabilitas dapat mengakses tribun

secara langsung atau melalui Ramp pada bagian depan

bangunan. Tersedia tribun penonton penyandang

disabilitas di lantai 2 yang dilengkapi akses Ramp.

12) Penataan Kawasan GBK

Tersedia jalur pemandu (guiding block) pada sepanjang

koridor dan trotoar di kawasan GBK. Kawasan GBK juga

dilengkapi toilet bagi penyandang disabilitas.

13) Lapangan Squash

Tersedia akses masuk bagi penyandang disabilitas di

bagian pintu utama yang dapat diakses bersamaan dengan

pintu masuk penonton umum. Tersedia ruang bagi

penonton penyandang disabilitas yang menggunakan

kursi roda berkapasitas 20 orang.

 

70

 

71

BAB IV

DATA DAN TEMUAN

Pada bab ini peneliti mendapatkan berbagai data dan

temuan serta informasi mengenai implementasi kebijakan

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan Stadion

Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dengan ini, peneliti mengkaji

serta menggabungkan data temuan dari hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Dalam bab ini terbagi dalam

beberapa pembahasan yaitu, implementasi dan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di lingkungan Stadion Utama Gelora

Bung Karno Jakarta.

A. Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi Penyandang

Disabilitas di Lingkungan Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta

Pada dasarnya, kebijakan aksesibilitas bertujuan untuk

menyamaratakan kesempatan bagi penyandang disabilitas

dalam memanfaatkan akses dan fasilitas, sehingga mereka

mampu berdaya tanpa membeda-bedakan dan mendapatkan

kesempatan yang sama baik itu penyandang disabilitas dengan

non-disabilitas. Karena pada dasarnya dalam menjalankan

aktifitas sehari-hari, manusia pasti membutuhkan akses untuk

memudahkan mobilitas diri agar aktifitasnya terjaga. Seperti

yang dikatakan Ibu Dyah Kumala Sari selaku Kepala Subdivisi

Sekretaris Organisasi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora

Bung Karno (PPKGBK) pada wawancara pribadi peneliti

 

72

dengan beliau yang dilakukan di PPKGBK (28/5/2019), beliau

mengatakan:

“pertama kita lihat dari sisi humanis gitu ya saudara-

saudara kita kan tidak semuanya diberikan

kesempurnaan fisik, jadi saya rasa ini kesamaan

kesempatan, menurut saya siapapun harus boleh

menikmati venue yang dibangun pemerintah.”

Di lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno

Jakarta mempunyai kebijakan aksesibilitas untuk penyandang

disabilitas dalam upaya memiliki kesamaan dan kesempatan

yang sama dalam memanfaatkan fasilitas di lingkungan

SUGBK. Hal ini dinyatakan dalam wawancara pribadi peneliti

dengan Ibu Dyah, berikut (28/5/2019) penjelasannya:

“Tahapan kebijakan itu pertama mengadakan

penyusunan agenda formulasi dan legitimasi kebijakan,

implementasi kebijakan, evaluasi terhadap kinerja, dan

dampak kebijakan dan kebijakan baru. Dalam hal ini kita

perlu berkoordinasi dan mengetahui agenda, kebijakan,

tindakan kebijakan yang mengarah pada kinerja dan

dampak kebijakan kepada pemerintah.”

Ibu Dyah juga menambahkan, bahwa kebijakan

penyandang disabilitas untuk dapat merasakan akses maupun

fasilitas, bukan hanya dari pemerintah, namun seharusnya

sudah menjadi kesadaran dari setiap orang yang notabennya

non-disabilitas, untuk memberikan kebijakan tersebut. Karena

pada dasarnya para penyandang disabilitas juga memiliki hak

yang sama untuk merasakan fasilitas yang dibuat oleh

pemerintah seperti di Stadion Utama Gelora Bung Karno

 

73

Jakarta. Hal ini diutarakan beliau dalam wawancara

(28/5/2019) dengan peneliti, berikut penuturannya:

“perumusan kebijakan aksesibilitas bagi disabilitas

sebetulnya kebijakan untuk disabilitas itu kan tentu tidak

turut serta merta ya itu dari pemerintah pusat yang mana

diturunkan kepada semua kementerian bukan hanya

kementerian PUPR. Saya rasa semua sekarang harus

ramah disabilitas kan bukan hanya di stadion sebagai

sarana olahraga tapi saya rasa di tempat-tempat lain juga.

Untuk mengakomodir kebijakan dari pemerintah, PUPR

menerapkan itu kepada GBK bukan hanya di stadion

utama tapi juga di venue lainnya gitu”

Dengan adanya kebijakan aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas mempunyai maksud dan tujuan untuk mengatasi

permasalahan atau kesenjangan sosial bagi penyandang

disabilitas. Seperti yang dikatakan oleh Christoffel Panjaitan

sebagai Staf Perencanaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan

PPKGBK (28/5/2019), beliau mengatakan:

“Tujuannya ya untuk mengantisipasi, mengurangi atau

mengatasi masalah-masalah dan kesenjangan yang

dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses

fasilitas di SUGBK. Selain itu tujuan kebijakan

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta hak mereka yang

bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

Sehingga mereka mampu mencapai kemandirian dan

tidak selalu bergantung kepada orang lain, serta dapat

membuat penyandang disabilitas jauh dari stigma orang

yang dikasihani.”

Dalam hal pembangunan fasilitas sangatlah penting

adanya sumber dana untuk menunjang terwujudnya

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini juga

 

74

disampaikan (28/5/2019) oleh Christoffel, berikut

pernyataannya:

“Kalo pendanaan untuk renovasi kemarin kita

menggunakan APBN tahun 2016 sampai 2018.

Pendanaan itu dari pusat. Tapi setelah itu untuk

perawatan, pemeliharaan itu dana GBK sendiri dana

pribadi jadi kita gak di supply sama APBN. Di bawah

naungan Kementerian Sekretariatan Negara melalui

badan layanan umum.” (28/5/2019)

Perencanaan pelaksanaan pembangunan fasilitas serta

penerapan implementasi kebijakan, PPKGBK pada awalnya

melakukan koordinasi untuk pelaksanaan program. Dalam hal

ini Ibu Dyah menjelaskan dalam wawancara pribadi peneliti

dengan beliau, (28/5/2019) beliau menjelaskan:

“terkait dengan kebijakan ini ya karena itu kan dari

pemerintah jadi memang dari PUPR dan GBK kita

diskusi tentang itu ya tapi memang lebih banyak

eksekutornya itu dan perencanaannya itu dan arsitek-

arsitek juga dilibatkan karena kan Stadion Utama ini

merupakan cagar budaya jadi kita gak bisa sembarangan

merombak, menghancurkan gitu ya jadi memang banyak

bagian yang harus dipertahankan. Jadi perencanaan

untuk pembangunan ini memang diskusi dari arsitek

terus tim ahli cagar budaya, tim arsitek dan PUPR.”

Dalam pelaksanaan kebijakan aksesibilitas di lingkungan

Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, yang disampaikan

Ibu Dyah (28/5/2019) dalam wawancara pribadi peneliti

dengan beliau, berpendapat bahwa:

“Pelaksanaannya hmm kebijakan itu saya rasa sudah

dilaksanakan ya sejak kita renovasi jadi gitu kan secara

go in the flow jadi kita ikut aja kebijakan itu sudah

 

75

berjalan dengan sendirinya gitu bukan hanya di stadion

utama.”

Begitu juga dalam menerapkan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di lingkungan Stadion Utama Gelora

Bung Karno Jakarta yang sudah terakomodir. Seperti yang

diutarakan oleh Christoffel dalam wawancara (28/5/2019)

pribadi peneliti dengan beliau, beliau menjelaskan:

“Penerapan untuk akses dan fasilitas disabilitas di

kawasan kita (GBK) baru terakomodir setelah renovasi

untuk kepentingan Asian Games. Jadi sepengetahuan

saya dulu itu kayak mulai dari jalan pedestrian itu

dulunya itu belum ada guiding block yang warna kuning

untuk penyandang disabilitas ya dan juga fasilitas-

fasilitas olahraga kita juga dulu belum mengakomodir

kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan para

disabilitas. Dengan adanya renovasi Asian Games 2018,

kan biasanya untuk olimpiade dunia itu ada kebutuhan

untuk atlet yang normal atau biasa dan itu

diselenggarakan oleh INASGOC dan atlet disabilitas

namanya Para Games gitu lho kalo olimpiade namanya

Paralimpic. Jadi mulailah kita untuk memikirkan

bagaimana untuk mengakomodir para atlet-atlet difabel

ini. Penerapannya itu dari Undang-Undang dan juga dari

Kementerian PUPR. Jadi renovasi kita ini juga disupport

Kementerian PUPR jadi yang membangun dan

merenovasi venue-venue kita ini semuanya PUPR.”

Kemudian dalam melakukan implementasi program,

penting adanya proses sosialisasi kebijakan kepada

masyarakat. Sehingga masyarakat mampu memahami

kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini,

Ibu Dyah mengatakan:

 

76

“Proses sosialisasinya sebetulnya waktu renovasi itu kan

kita juga sudah banyak melakukan sosialisasi untuk

GBK kita itu melakukan sosialisasi lewat media sosial

GBK, melalui website, foto-foto waktu pas renovasi kita

upload juga gitu ya jadi sedikit banyak sebelum SU itu

jadi kita juga sudah sounding ke masyarakat bahwa ini

kita ramah disabilitas lho gitu kan kita sudah ada Ramp,

sudah ada toilet untuk disabilitas, terus juga sudah ada

kursi untuk disabilitas juga.” (28/5/2019)

Hal serupa juga disampaikan dalam wawancara pribadi

antara peneliti dengan Christoffel yang menjelaskan tentang

proses sosialisasi kebijakan yang dilakukan PPKGBK,

(28/5/2019) beliau menyampaikan:

“Proses sosialisasinya kita punya akun sosial media

Instagram, namanya Love_GBK. Di situ kita

menampilkan venue-venue dan komplek kita yang sudah

mengakomodir kebutuhan disabilitas. Biasanya ada

postingan gimana kondisi pedestrian kita, terus kemarin

diposting oleh humas kita terkait aksesibilitas disabilitas.

Jadi ini salah satu cara kita mensosialisasikan melalui

sosial media.”

Setelah sosialisasi kebijakan dan fasilitas juga tersedia,

sekarang masyarakat sudah bisa mengakses atau menggunakan

fasilitas di SUGBK atas dasar kebijakan yang sudah dibuat

oleh PPKGBK. Adapun perubahan atau dampak yang terjadi

setelah kebijakan ini terlaksana, seperti yang dikatakan oleh

Christoffel dalam wawancara (28/5/2019), beliau menjelaskan:

“Pertama untuk pengunjung disabilitas mulai banyak

yang datang ke sini. Jadi dengan adanya itu penyandang

disabilitas terakomodir, mereka senang juga dong

dengan adanya fasilitas itu, terus kita juga melihat

kebutuhan mereka jadi ya mulai banyak lah kalo ada

 

77

event-event pertandingan. Jadi mereka sudah tidak

bingung lagi kalo ke sini bagaimana, kalo ke sana

bagaimana. Jadi sudah banyak lah kemajuannya.”

Christoffel juga menambahkan perbedaan sebelum dan

sesudah adanya kebijakan dan fasilitas yang ada di SUGBK,

beliau mengatakan:

“Perbedaannya jauh sih jadi mereka terakomodir, merasa

nyaman, gak merasa di kucilkan, mereka juga dipandang

jadi dari sisi sosialnya mereka juga mau berkunjung ke

tempat kita gitu lho. Kalo dari sisi fasilitas sih

perbedaannya jauh jadi lebih tertata dan lebih

terakomodir untuk mereka” (28/5/2019)

Hal serupa juga disampaikan dalam wawancara

(28/5/2019) pribadi peneliti dengan Ibu Dyah, berikut

penjelasannya:

“Kalau dulu gak ada yang kursi roda itu bisa masuk,

susah kan, karena memang tidak ada fasilitasnya, gak

ada yang mengakomodir. Terus sekarang kan ada.”

Begitu pula dalam menjaga dan merawat fasilitas-

fasilitas yang ada di lingkungan Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta, pihak pengelola sudah memperhatikan jika ada

fasilitas yang mengalami kerusakan. Seperti yang dijelaskan

Christoffel (28/5/2019) sebagai berikut:

“Untuk perawatannya sih kalo untuk kebersihan kita

punya sub kontraktor sendiri punya vendor sendiri,

vendor kebersihan sendiri namanya ISS (Integreted

Service Solution). Jadi kalo untuk kebersihan toilet pasti

mereka, semua segala kebersihan sudah kerja sama

mereka. Kalo misalkan ada kerusakan pasti kita yang

perbaiki. Pertama misalnya ada hal kecil yang bisa

 

78

diperbaiki misalnya konstruksi pembangunan ataupun

jalan pasti diperbaiki.”

Fasilitas yang dibangun untuk para penyandang

disabilitas pun tidak asal dibangun. Artinya fasilitas tersebut

juga dibuat dengan standar yang sama dengan fasilitas untuk

non-disabilitas. Termasuk di SUGBK yang punya fasilitas

berstandar internasional yang diimplementasikan juga khusus

untuk penyandang disabilitas. Seperti yang diungkapkan oleh

Ibu Dyah sebagai berikut:

“Karena di Stadion Utama itu kan kita fasilitasnya sudah

standar internasional ya, rumput sudah standar

internasional, fasilitasnya juga internasional, jadi standar

yang kita bangun itu juga adalah standar internasional.”

(28/5/2019)

1. Kendala-Kendala yang Dihadapi Penyandang

Disabilitas

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari setiap

manusia pasti membutuhkan akses untuk memudahkan

mobilitas diri agar produktivitasnya terjaga. Penyediaan

aksesibilitas dan fasilitas dalam bangunan gedung dan

lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas

dan aksesibilitas. Setiap orang atau instansi pemerintah

dalam penyelenggaraan pembangunan gedung wajib

memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas

yaitu keselamatan, kegunaan, kemandirian.

Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta

sebagai salah satu fasilitas publik kebanggaan

 

79

masyarakat Indonesia, ternyata dalam penerapan

kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

masih ada kendala-kendala. Hal ini juga disampaikan

oleh Ibu Dyah dalam wawancara pribadi dengan peneliti

(28/5/2019), berikut pernyataannya:

“Kendalanya memang kadang-kadang kita kan belum

semua masyarakat itu tau Ramp-nya itu ada di mana

gitu kan, terus toilet disabilitas itu ada di mana gitu

kan. Mungkin kendala kita adalah belum lengkapnya

penunjuk arah, oh sudah ada sih tapi belum terlalu

lengkap”

Hal serupa juga disampaikan oleh Christoffel

dalam wawancara pribadi dengan peneliti (28/5/2019),

berikut penjelasannya:

“Kendalanya sih kendala operasional sebenernya

sih. Seperti guiding block yang seharusnya di

peruntukan untuk teman-teman disabilitas malah

digunakan untuk parkir kendaran. Terus sama itu sih

belum adanya parkir khusus untuk mereka. Jadi

disetiap kantong-kantong parkir kita itu sendiri

sifatnya masih umum belum memikirkan konteks

parkir disabilitas yang benar-benar pakem untuk

mereka.”

Meskipun begitu, hasil wawancara dengan Ibu

Dyah untuk kendala aksesibilitas di lingkungan Stadion

Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang diutarakan

dalam wawancara (28/5/2019) pribadi dengan peneliti,

beliau mengutarakan:

“Kendala aksesibilitas di lingkungan SU saya rasa

engga ada ya karena selama ini kita tidak menerima

complain tentang aksesibilitas disabilitas di

 

80

SUGBK. Waktu itu kita yang pernah ada sedikit

kendala justru di kawasan, jadi dia mau nyebrang

jalan dari trotoarnya itu Ramp-nya kurang ada gitu

lho jadi bagian landainya itu kurang. Jadi itu sudah

kita kerjakan sudah kita landaikan jadi kursi roda

pun bisa menyebrang jalan dengan baik gitu gak

jomplang. Gitu sih kalo di GBK kendalanya ga

ada.”

Hal ini juga dirasakan oleh Firman salah satu

penyandang disabilitas yang sudah ke SU ketika

diundang oleh panitia pada peresmian renovasi Stadion

Utama Gelora Bung Karno Jakarta dalam wawancara

(29/5/2019) pribadi peneliti dengan beliau, berikut

penuturannya:

“Kalau menurut saya stadionnya sudah bagus, dulu

kalau menonton pertandingan sepak bola ya lewat

televisi saja. Perbedaan signifikan akses untuk

disabilitas untuk yang kursi roda itu jauh lebih

ramah, jauh lebih banyak alternatifnya. Tingkat

kemiringannya tidak terlalu tajam. Jadi kan yang

biasanya kesulitan buat kursi roda bila Ramp-nya

terlalu tajam jadi susah kan kalau naik ke atas.

Kalau dulu waktu sebelum renovasi aku masuk ke

VVIP itu mesti diangkat.”

Walaupun sudah ada perbedaan yang signifikan

untuk aksesibilitas, masih ada kendala yang dirasakan

Firman sebagai pengguna kursi roda, berikut

penjelasannya:

“Kesulitan sih tidak ada, tetapi saat hujan kami

kecipratan air hujan. Soalnya duduknya kan di

depan, harusnya kalau hujan bisa ditutup. Untuk

closed dan wastafel saya kira tata letaknya yang

 

81

belum pas, sehingga membuat terkesan sempit.”

(29/5/2019)

B. Aksesibilitas Penyadang Disabilitas di Lingkungan

Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta

Penyandang disabilitas ialah individu dengan

karakteristik khusus dan memiliki kemampuan yang berbeda

dengan individu pada umumnya. Karena memiliki

kemampuan yang berbeda, maka kebutuhannya juga berbeda

dengan yang lainnya. Hak aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas menjadi penting seiring dengan perkembangan

zaman yang semakin pesat, hak aksesibilitas menjadi penting

karena demi keberlangsungan penyandang disabilitas untuk

melakukan mobilitas dengan cepat dan aman seperti yang

lainnya.

Begitu juga yang dilakukan PPKGBK dalam memberi

layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di

lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta,

seperti yang dikatakan (28/5/2019) Ibu Dyah:

“…akses untuk para disabilitas itu sudah disiapkan gitu

kan mungkin yang nyata terlihat itu adalah Ramp

menuju ke tribun penonton. Nah, mungkin tadi kamu

sudah ke SU (Stadion Utama) melihat bahwa kursi

difabel itu juga sudah disiapkan yang khusus gitu ya.

Jadi satu kosong satu untuk pendampingnya. Itu salah

satu pelayanan kita yang berada di tribun untuk

penonton. Nah, lainnya itu adalah toilet difabel. Pada

dasarnya sih hampir sama ya modelnya hampir sama.

Jadi kan diukur bagaimana mereka bisa fleksibel untuk

 

82

kursi roda. Lalu juga lift, kita juga apa namanya memang

karena disabilitas itu untuk kursinya diletakkan di paling

bawah gitu kan yaa jadi memang tidak ke atas gitu ya

karena kalo tribun yang di atas itu kan memang untuk

yang normal bukan untuk disabilitas.”

Adapun fasilitas dari hasil kebijakan yang sudah di

buat oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung

Karno(PPKGBK) untuk penyandang disabilitas dalam

menunjang keberfungsian sosial mereka untuk tidak

bergantung pada orang lain dan memudahkan mereka untuk

mengakses fasilitas yang ada di lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu

Dyah dalam wawancara pribadi dengan peneliti (28/5/2019)

yang dilakukan di kantor PPKGBK, beliau menjelaskan:

“Fasilitasnya itu Ramp, kursi, toilet, lift. Tapi kalo lift itu

bukan di Stadion Utama, lift itu ada di Stadion Tenis.

Jadi kalau di Stadion Utama, kalau kamu

mengkhususkan Stadion Utama itu hanya Ramp, toilet

dan tribun (kursi). Lift gak ada karena memang untuk

disabilitas itu tribunnya ada di bawah gak perlu naik ke

atas. Tapi misalnya untuk ke bangku penonton tidak ada

ya tapi lift itu bisa masuk kursi roda.”

Berikut merupakan aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas dari hasil observasi (28/5/2019) langsung yang

sudah tersedia di lingkungan Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta:

 

83

1. Ramp

Gambar 4. 1Ramp di dalam Stadioz Utama Gelora Bung Karno Jakarta

2. Kursi

Gambar 4. 2 Kursi Penyandang Disabilitas di Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta

 

84

Gambar 4. 3Tribun Penyandang Disabilitas di

3. Toilet dan Wastafel

Gambar 4. 4Toilet dan Wastafel Untuk Disabilitas Di GBK

Gambar 7. Lift di dalaStadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta

 

85

4. Lift

Gambar 4. 5 Lift Dalam Stadion Utama GBK

5. Guiding Block

Gambar 4. 6 Guiding Block di Lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta

 

86

 

87

BAB V

ANALISIS DATA TEMUAN LAPANGAN

A. Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi Penyandang

Disabilitas di Lingkungan Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta

Pada hakikatnya, dalam rangka memampukan

penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan

berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, maka

kebijakan aksesibilitas bertujuan untuk menyamaratakan

kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan

akases dan fasilitas, sehingga mereka mampu berdaya tanpa

membeda-bedakan dan mendapatkan kesempatan yang sama

baik itu penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. Karena

pada dasarnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari,

manusia pasti membutuhkan akses untuk memudahkan

mobilitas diri agar produktivitasnya terjaga.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa

implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat,

kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu

keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan

pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada

warga negaranya (elip.unikom.ac.id, 2016)

PPKGBK merupakan suatu badan pemerintahan yang

mempunyai kebijakan dalam mengurus segala kebutuhan akan

fasilitas atau aksesibilitas pada SUGBK. Akan tetapi kebijakan

 

88

yang dilakukan PPKGBK dalam hal implementasi kebijakan

mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang mana

diturunkan kepada kementerian PUPR dalam hal

pembangunan, PUPR sebagai pembuat kebijakan sudah

menerapakan itu kepada PPKGBK untuk mengakomodir

kebijakan dari pemerintah.

Dalam hal melakukan implementasi kebijakan seperti

yang dikatakan oleh George C. Edwards III seperti yang

dituliskan oleh Subarsono (2005, 90-92), implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1)

komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur

birokrasi. Keempat variabel ini juga saling berhubungan satu

sama lain. Empat variabel ini menajdi tolak ukur akan

implementasi kebijakan yang dilakukan untuk mencapai

tujuan.

Pada analisis peneliti dengan data temuan lapangan yang

ada pada bab IV skripsi ini, peneliti melihat bentuk

komunikasi yang dilakukan oleh pihak PPKGBK dalam

melakukan implementasi kebijakan. Dalam hal ini PPKGBK

sudah melakukan sosialisasi lewat media sosial GBK, melalui

website, foto-foto ketika renovasi, dan juga menyampaikan ke

masyarakat bahwa saat ini GBK sudah ramah disabilitas

dengan menyediakan akses dan fasilitas untuk penyandang

disabilitas di lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno

Jakarta. Sehingga, kini masyarakat tidak perlu khawatir lagi

jika berkunjung ke SUGBK.

 

89

Dalam hal ini PPKGBK dalam implementasi kebijakan

melakukan pola komunikasi dua arah kepada pemerintah atau

kementerian dan dengan masyarakat dalam melaksanakan

implementasi kebijakan tersebut. Perlu disadari bahwa

partisipasi msyarakat dalam hal implementasi sangatlah

penting demi tercapainya tujuan kebijakan. Oleh karena itu

PPKGBK juga melakukan sosialisasi kebijakan akesesibiltas

bagi penyandang disabilitas sehingga masyarakat mampu

memanfaatkan akses tersebut dan dapat menjaga serta

merawat apa yang sudah dihasilkan pada kebijakan tersebut.

Melihat pola komunikasi yang dilakukan oleh PPKGBK

mendapat tanggapan atau respon dari masyarakat khususnya

kaum difabel seperti yang di jelaskan pada bab IV, bahwa

seberapa pentingkah pembangunan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di kawasan SUGBK. Dalam hal ini

masyarakat menilai bahwa, pembangunan aksesibilitas dilihat

dari sisi kemanusiaan dengan memberikan kesempatan yang

sama bagi saudara-saudara kita yang tidak semuanya diberikan

kesempurnaan fisik, sehingga mereka dapat menikmati semua

fasilitas yang dibangun pemerintah lewat pengelolaan yang

dilakukan oleh PPKGBK.

Dalam perumusan kebijakan juga terlihat adanya pola

komunikasi yang dilakukan PPKGBK, perumusan ini

didasarkan pada penyusunan agenda formulasi dan legitimasi

kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap kinerja

dan dampak kebijakan dan kebijakan baru. Dalam hal ini kita

perlu berkoordinasi dan mengetahui agenda pemerintah,

 

90

kebijakan, tindakan kebijakan yang mengarah pada kinerja dan

dampak kebijakan kepada pemerintah.

1. Kendala-Kendala yang Dihadapi Penyandang

Disabilitas

Bagi sebagian besar masyarakat dalam melihat

kebijakan aksesibilitas bagi disabilitas sebagai hal yang

lebih positif dalam usaha-usaha memberikan kesempatan

pada penyandang disabilitas yang memiliki hambatan

dalam melakukan aktivitasnya dan memanfaatkan fasilitas

publik dapat setara dengan orang non-disabilitas pada

umumnya. Dalam penerapan kebijakan ini masyarakat

diharapkan mampu memahami serta menjaga fasilitas

disabilitas di lingkungan Stadion Utama Gelora Bung

Karno Jakarta.

Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai salah satu

fasilitas publik yang juga sebagai kebanggaan masyarakat

Indonesia dan juga dapat menjadi contoh standarisasi dalam

penerapan implementasi kebijakan akasesibilitas bagi

penyandang disabilitas, ternyata dalam penerapannya masih

banyak kendala yang dihadapi. Hal tersebut dijelaskan pada

bab IV dalam temuan data lapangan bahwa, masyarakat

belum menyadari fungsi fasilitas-fasilitas yang dikhususkan

untuk penyandang disabilitas contohnya, masyarakat belum

mengetahui fungsi Ramp serta letaknya yang belum tau ada

di mana. Dikarenakan petunjuk arah yang ada di

lingkungan Stadion Utama belum terlalu lengkap.

Seharusnya Ramp sebagai jalur sirkulasi yang memiliki

 

91

bidang kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang

yang tidak dapat menggunakan tangga.

Bukan hanya itu, fasilitas seperti guiding block yang

seharusnya diperuntukkan untuk penyandang disabilitas di

alih fungsikan sebagai parkir kendaraan. Padahal

seharusnya guiding block itu fasilitas yang sangat berfungsi

dan membantu penyandang disabilitas tuna netra dalam

mempermudah aktivitasnya di lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta. Dan juga untuk kebijakan

aksesibilitas dalam hal fasilitas parkir untuk penyandang

disabilitas saja, belum tersedia.

Hal serupa terjadi pada fasilitas tribun penonton

untuk penyandang disabilitas, mungkin karena fasilitas

tribun atau kursi untuk penyandang disabilitas itu yang

letaknya berada di depan, kendalanya adalah ketika hujan

tribun atau kursi itu terkena cipratan air hujan.

B. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan

Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak yang

sama akan aksesibilitas dalam aktivitasnya sehari-hari

sehingga produktifitasnya terjaga baik penyandang disabilitas

maupun non-disabilitas. Dalam hal ini sangatlah penting

adanya intervensi pemerintah atau peran negara untuk

membangun serta menata akses sarana dan prasarana untuk

masyarakatnya yang juga bisa disebut sebagai fasilitas publik.

 

92

Sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas, yang dimaksud aksesibilitas adalah

kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas

guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 2016 pada Bagian Keempat Belas Hak

Aksesibilitas pada pasal 18 disebutkan bahwa, hak

penyandang disabilitas Mendapatkan aksesibilitas untuk

memanfaatkan fasilitas publik; dan Mendaopatkan akomodasi

yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh

penyandang disabilitas baik pada perolehan hak dalam hal

maupun pemenuhan kewajiban sebagai masyarakat

sebagaimana mestinya. Permasalahan yang ada pada

penyandang disabilitas tergantung pada jenis kelaianannya.

Mereka yang mengalami kekurangan penglihatan akan

mengalami kesulitan dalam mobilitas, untuk mengenal

lingkungan dan cara berkomunikasi, oleh karena itu mereka

memerlukan sarana-sarana khusus.

Adapun fasilitas dari hasil kebijakan yang sudah dibuat

oleh PPKGBK untuk penyandang disabilitas dalam

menunjang keberfungsian mereka agar tidak bergantung pada

orang lain di lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno

Jakarta, berikut merupakan aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas yang sudah ada seperti Ramp, kursi, toilet, lift dan

guiding block

Berdasarkan observasi langsung yang peneliti lakukan

di lapangan sesuai pada Gambar satu dan gambar dua

 

93

ditemukan bahwa penyediaan fasilitas Ramp tersebut sudah

memenuhi persyaratan ukuran standar internasional. Karena

lebar Ramp yang lebih dari cukup untuk kursi roda serta

sudah mempunyai pengaman.

Pada gambar tiga dan gambar empat yang menunjukan

tribun dan kursi untuk penyandang disabilitas sudah disiapkan

khusus. Dengan posisi penempatan satu kosong, satu untuk

pendamping dengan jumlah 200 kursi.

Gambar lima dan gambar 6 adalah gambaran untuk

toilet dan wastafel. Pada observasi lapangan kali ini peneliti

menemukan adanya ketersediaan untuk penyandang disabiltas

mendapatkan fasilitas toilet atau wastafel, toilet juga

merupakan salah satu fasilitas inti yang dibutuhkan bagi

semua orang. Bahkan terlihat bersih, rapih dan juga dengan

ukuran yang cukup untuk digunakan penyandang disabilitas.

Dari gambar tujuh terlihat bahwa penyediaan lift sudah

tergolong aksesibel karena dapat diakses dengan mudah dan

masih aktif dengan baik. Dengan begitu para pengguna

fasilitas tersebut bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya

dan diharapkan tidak menghambat aktivitas bagi penyandang

disabilitas.

Berdasarkan observasi peneliti pada gambar delapan,

terlihat guiding block atau jalan pemandu merupakan

petunjuk arah yang bermotif bulat dan lurus untuk tanda hati-

hati dengan tekstur timbul yang digunakan untuk aksesibilitas

agar dapat mengetahui jalan arah menuju Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta. Fasilitas guiding block sudah

 

94

terlihat di beberapa lokasi kawasan GBK. Karena guiding

block merupakan fasilitas mendasar yang dibutuhkan untuk

penyandang tuna netra.

 

95

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi mengenai

implementasi kebijakan aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas di lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno

Jakarta, diketahui bahwa sudah terdapat penerapan kebijakan

aksesibilitas di lingkungan Stadion Utama GBK demi

terwujudnya aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang

disabilitas.

Dalam pengimplementasian kebijakan aksesibilitas

bagi penyandang disabilitas di lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta yang dilakukan oleh Pusat

Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno bisa dimanfaatkan

dengan sebaik-baiknya dan menjaganya bersama-sama.

Karena penyandang disabilitas pada hakikatnya mempunyai

hak yang sama untuk menikmati segala kegiatan di

lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan

untuk non-disabilitas agar dapat menghormati fasilitas yang

disediakan bagi penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas, yang dimaksud aksesibilitas adalah

kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas

guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Yang di

dalamnya membahas tentang hak mendapatkan fasilitas

publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai

individu.

 

96

Untuk aksesibilitas di lingkungan Stadion Utama

GBK sudah dikatakan ramah terhadap penyandang

disabilitas, dengan lingkungan yang luas pengelola sudah

dapat memberikan fasilitas di setiap sudut Stadion Utama.

Bahkan aksesibilitas stadion sudah menjadi standar

internasional yang ramah bagi penyandang disabilitas untuk

melakukan aktivitasnya.

B. Implikasi

Penyediaan aksesibilitas yang disediakan oleh pengelola

Stadion Utama memiliki fokus kepada kesamaan hak kepada

semua masyarakat baik disabilitas maupun non-disabilitas

dalam melakukan kegiatan di lingkungan Stadion Utama

Gelora Bung Karno Jakarta. Bahkan pada penyelenggaraan

Asian Para Games 2018, para atlet dan penonton disabilitas

sudah dapat menikmati kemeriahan acara tersebut.

Implikasi dalam penelitian dapat dijadikan landasan

dalam pembuatan kebijakan serta implementasi aksesibilitas

pada sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

Bahkan Stadion Utama GBK dapat dijadikan contoh untuk

stadion-stadion lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang-

Merauke agar menyediakan akasesibilitas di kawasan sekitar

Stadion. Karena stadion merupakan salah satu sarana umum

untuk menikmati hiburan diranah olahraga dan tidak terjadi

perbedaan terhadap hak para pengguna fasilitas.

 

97

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitan ini menunjukan bahwa

pengelola kurang melakukan sosialisasi terhadap fungsi dari

fasilitas yang disediakan oleh pihak Pusat Pengelolaan

Komplek Gelor Bung Karno, karena masih banyak

masyarakat yang kurang memahami fungsi dari fasilitas

penyandang disabilitas, maka dari itu pihak pengelola

diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi terhadap

penggunaan akasesibilitas sepenuhnya agar dapat

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya.

Untuk itu peneliti memberikan saran dan harapan

dengan informasi yang efektif kepada pengelola, masyarakat

dan penyandang disabilitas, agar dapat memanfaatkan dan

menjaga sesuai fungsinya masing-masing. Adapun saran yang

diberikan antara lain:

1. seharusnya pihak pengelola memperhatikan terkait

sosialisasi terhadap fungsi fasilitas yang tersedia, karena

masih banyak rambu-rambu atau petunjuk arah yang

masih belum dipahami para pengguna fasilitas

penyandang disabilitas dan diharapkan melakukan

sosialisasi kelapisan masyarakat. Bahkan guiding block

yang seharusnya diperuntukkan untuk teman-teman

disabilitas, tetapi digunakan untuk parkir kendaraan.

Dengan begitu pihak pengelola masih belum tegas

terhadap peraturan fungsi dari fasilitas penyandang

disabilitas.

 

98

Maka dari itru yang paling penting, pihak pengelola

serta masyarakat harus saling menjaga dan merawat

fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun. Karena dengan

menjaga, sama saja kita menghargai hak-hak mereka

untuk mendapatkan kesamaan kesempatan di berbagai

aktivitasnya.

2. Sebaiknya penyediaan fasilitas beserta fungsi yang

dilakukan pihak pengelola harus dipahami oleh kalangan

masyarakat umum. Agar masyarakat non-disabilitas tidak

mengambil hak-hak aksesibilitas para penyandang

disabilitas demi tercapainya tujuan fungsi yang

sebenarnya, karena dapat dikatakan masyarakat juga

berperan agar terjaganya fasilitas dan aksesibilitas

tersebut.

3. Seharusnya teman-teman penyandang disabilitas bisa

menjaga fasilitas dan aksesibilitas yang telah tersedia

karena penyandang disabilitas sendiri selaku pengguna

dari fasilitas yang tersedia.

 

99

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2013. Analisis Data Dan Penelitian

Kualitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet ke 2

Bungin, M Burhan. 2005. Memahami Penelitian

Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group

Departemen Sosial RI. Panduan Kriteria Penyandang

Cacat Fisik. Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006

Moleong, Lexy J. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif,

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Oliver, Michael. 1996. Understanding Disability (From

Theory To Practice). London: Macmillan Press

Rachma, Dini. “Implementasi Menurut Para Ahli.”

Artikel diakses pada 27 April 2019 dari

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=112335

Rustanto, Bambang. 2015. Penelitian Kualitatif Pekerja

Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Soleh, Akhmad. 2016. Aksesibilitas Penyandang

Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi. Yogyakarta: LKiS

Pelangi Aksara

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep,

Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif.

Bandung: CV Alfabeta, Cet ke 5

 

100

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan

Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung:

Alfabeta

Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan

Publik. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas

WM, Mujimin. 2007. “Penyediaan Fasilitas Publik Yang

Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel”, Dinamika Pendidikan,

No. 1, h 65

https://gbk.id/

https://m.brilio.net/creator/begini-aksesibilitas-bagi-

penyandang-disabilitas-di-gelora-bung-karno-6cf57f.html

 

101

Lampiran 1

Transkip Wawancara Mendalam Untuk Implementasi

Kebijakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di

Lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta

Tanggal : Selasa, 28 Mei 201

Nama Informan : Dyah Kumala Sari

Jabatan : Kepala Subdivisi Sekretaris Organisasi

PPKGBK

1. Bagaimana GBK memberi layanan aksesibilitas bagi

disabilitas di lingkungan SUGBK?

Ini kan fokus di stadion utama ya, sebetulnya itu

waktu kita renovasi menjelang Asian games itu memang

akses untuk para disabilitas itu sudah disiapkan gitu kan

mungkin yang nyata terlihat itu adalah Ramp menuju ke

tribun penonton. Nah, mungkin tadi kamu sudah ke SU

melihat bahwa kursi difabel itu juga sudah disiapkan yang

khusus gitu ya. Jadi satu kosong satu untuk pendampingnya.

Itu salah satu pelayanan kita yang berada di tribun untuk

penonton. Nah, lainnya itu adalah toilet difabel. Pada

dasarnya sih hampir sama ya modelnya hampir sama. Jadi kan

diukur bagaimana mereka bisa fleksibel untuk kursi roda.

Lalu juga lift, kita juga apa namanya memang karena

disabilitas itu untuk kursinya diletakkan di paling bawah gitu

kan yaa jadi memang tidak ke atas gitu ya karena kalo tribun

 

102

yang di atas itu kan memang untuk yang normal bukan untuk

difabel.

2. Bagaimana GBK menerapkan aksesibilitas untuk

disabilitas di lingkungan Stadion Utama?

Penerapannya sih biasa ya maksudnya tidak ada

sesuatu yang khusus atau bagaimana karena memang rata-rata

itu banyak juga masyarakat pengguna SU (Stadion Utama)

yang sudah tau bahwa kita itu sudah ramah pada disabilitas

gitu kan ya. Nah bukan hanya di stadion utama tapi kan juga

di apa namanya kawasan GBK juga ada.

3. Bagaimana perumusan kebijakan aksesibilitas bagi

disabilitas di lingkungan stadion utama?

Nah terus perumusan kebijakan aksesibilitas bagi

disabilitas sebutulnya kebijakan untuk disabilitas itu kan tentu

tidak turut serta merta ya itu dari pemerintah pusat yang mana

diturunkan kepada semua kementerian bukan hanya

kementerian PUPR. Saya rasa semua sekarang harus ramah

disabilitas kan bukan hanya di stadion sebagai sarana

olahraga tapi saya rasa di tempat-tempat lain juga. Untuk

mengkakomodir kebijakan dari pemerintah, PUPR

menerapkan itu kepada GBK bukan hanya di stadion utama

tapi juga di venue lainnya gitu.Tahapan kebijakan itu pertama

mengadakan penyusunan agenda formulasi dan legitimasi

kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap kinerja

dan dampak kebijakan dan kebijakan baru. Dalam hal ini kita

 

103

perlu berkoordinasi dan mengetahui agenda pemerintah,

kebijakan, tindakan kebijakan yang mengarah pada kinerja

dan dampak kebijakan kepada pemerintah.

4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan aksesibilitas di

lingkungan stadion utama?

Pelaksanaannya hmm kebijakan itu saya rasa sudah

dilaksanakan ya sejak kita renovasi jadi gitu kan secara go in

the flow jadi kita ikut aja kebijakan itu sudah berjalan dengan

sendirinya gitu bukan hanya di stadion utama.

5. Bagaimana proses sosialisasinya?

Proses sosialisasinya sebetulnya waktu renovasi itu

kan kita juga sudah banyak melakukan sosialisasi untuk GBK

kita itu melakukan sosialisasi lewat media sosial GBK,

melalui website, foto-foto waktu pas renovasi kita upload

juga gitu ya jadi sedikit banyak sebelum SU itu jadi kita juga

sudah sounding ke masyarakat bahwa ini kita ramah

disabilitas lho gitu kan kita sudah ada Ramp, sudah ada toilet

untuk disabilitas, terus juga sudah ada kursi untuk disabilitas

juga. Nah, setelah Asian Games terus kan ada Asian Para

Games di situ kan masyarakat tau ternyata GBK itu memang

ramah disabilitas buktinya venue kita dipakai untuk Asian

Para Games. Jadi itu sudah merupakan suatu sosialisasi yang

menurut saya sangat masif ya gitu dan semua kena gitu jadi

bukan hanya masyarakat Indosesia aja.

 

104

6. SU apa sih mba?

SU itu Stadion Utama. Jadi kalo kamu bicara tentang

stadion GBK itu salah. Jadi stadion sepak bola itu adalah

namanya Stadion Utama. Kalo yang kamu sebut GBK itu

adalah all area. 279 hektar. Kamu bilang sebut GBK, yang

namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga itu area GBK,

terus Manggala Wana Bakti itu area GBK, MPR-DPR, TVRI,

Plaza Senayan, Senayan City itu area GBK. Jadi dari area 279

hektar itu yang dipake sarana olahraga itu 52%-nya gitu. Jadi

kalo kamu sebut sepak bola itu Stadion Utama GBK, Stadion

Aquatic GBK, Stadion Madya GBK, Lapangan ABC GBK

gitu. Jadi memang ini yang orang-orang suka salah gitu ya

dan saya selalu meluruskan temen-temen kayak kamu gitu

kan temen-temen mahasiswa taunya itu Stadion GBK..

stadion yang mana.. ada Stadion Madya, ada Stadion Aquatic.

Kalo ada orang yang sudah tau semua menyebutnya SU GBK

(Stadion Utama Gelora Bung Karno)

7. Bagaimana dampak adanya sarana dan prasarana

disabilitas di lingkungan SUGBK?

Dampaknya ini bagus ya karena kita sekarang melihat

banyak juga yang sebetulnya mungkin bukan hanya

disabilitas gitu ya, tapi orang tua yang membawa anaknya di

kursi dorong atau juga orang tua yang sudah memakai kursi

roda itu sekarang itu sudah banyak ke GBK gitu jadi tidak

terbatas. Nah, dampaknya saya rasa sih untuk GBK baik ya

 

105

karena jadi pengunjung itu tidak terbatas jadi mereka

disabilitas atau tidak mereka bisa kita akomodir.

8. Bagaimana kendala dalam penerapan kebijakan

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?

Kendalanya memang kadang-kadang kita kan belum

semua masyarakat itu tau Ramp-nya itu ada di mana gitu kan,

terus toilet disabilitas itu ada di mana gitu kan..

9. Tadi saya lihat toiletnya itu nyelip susah dicari..

Iya betul, mungkin kendala kita adalah belum

lengkapnya penunjuk arah, oh sudah ada sih tapi belum

terlalu lengkap.

10. Bagaimana kendala aksesibilitas di lingkungan stadion

utama?

Kendala aksesibilitas dilingkungan SU saya rasa

engga ada ya karena selama ini kita tidak menerima complain

tentang aksesibilitas disabilitas di SU GBK. Waktu itu kita

yang pernah ada sedikit kendala justru di kawasan, jadi dia

mau nyebrang jalan dari trotoarnya itu Ramp-nya kurang ada

gitu lho.. jadi bagian landainya itu kurang. Jadi itu sudah kita

kerjakan sudah kita landaikan jadi kursi roda pun bisa

menyebrang jalan dengan baik gitu gak jomplang. Gitu sih

kalo di GBK kendalanya ga ada.

 

106

11. Bagaimana perencanaan dalam pembangunan fasilitas

bagi penyandang disabilitas?

Tadi ini terkait dengan kebijakan ini ya karena itu kan

dari pemerintah jadi memang dari PUPR dan GBK kita

diskusi tentang itu ya tapi memang lebih banyak eksekutornya

itu dan perencanaannya itu dan arsitek-arsitek juga dilibatkan

karena kan Stadion Utama ini merupakan cagar budaya jadi

kita gak bisa sembarangan merombak, menghancurkan gitu

ya jadi memang banyak bagian yang harus dipertahankan.

Jadi perencanaan untuk pemabangunan ini memang diskusi

dari arsitek terus tim ahli cagar budaya, tim arsitek dan

PUPR.

12. Bagaimana standarisasi pembangunan fasilitas disabilitas

di stadion utama?

Standarisasi, karena di Stadion Utama itu kan kita

fasilitasnya sudah standar internasional ya, rumputnya sudah

standar internasional, fasilitasnya juga internasional, jadi

standar yang kita bangun itu juga adalah standar

internasional.

13. Untuk fasilitas disabilitas?

Disabilitas.

14. Itu juga pakai standar internasional?

Iya, bukan hanya di SU tapi juga di Aquatic, di venue

lainnya.

 

107

15. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan fasilitas

tersebut?

Kalo pembangunan real fisiknya itu tentu PUPR gitu

kan ya, tapi kalo misalnya untuk perencanaan dan

perancangan tadi saya bilang tim arsitek dan tim cagar

budaya.

16. Bagaimana perawatan dan siapa yang bertanggung

jawab?

Perawatannya yang merawat iti adalah GBK sendiri

ya. Jadi dari unit stadion utama dan juga ada tim divisi

pebangunan dan pemeliharaan itu juga dilibatkan di situ. Jadi

memang yang merawat itu adalah tim GBK.

17. Berapa lama proses pembangunannya?

Proses pembangunannya saya tidak bisa bicara tentang

pembangunan aksesibilitas disabilitasnya ya karena ini

keseluruhan GBK itu sekitar 18 bulan. Sejak awal renovasi

menjelang Asian Games.

18. Apa saja fasilitas yang disediakan?

Fasilitasnya itu Ramp, kursi, toilet, lift. Tapi kalo lift

itu bukan di Stadion Utama, lift itu ada di Stadion Tenis. Jadi

kalau di Stadion Utama, kalau kamu mengkhususkan Stadion

Utama itu hanya Ramp, toilet dan tribun (kursi).

19. Tidak ada lift?

Lift gak ada karena memang untuk disabilitas itu

tribunnya ada di bawah gak perlu naik ke atas. Tapi misalnya

 

108

untuk ke bangku penonton tidak ada ya tapi lift itu bisa masuk

kursi roda.

20. Seberapa penting pembangunan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas?

Harus ya menurut saya ini pertama kita lihat dari sisi

humanis gitu ya saudara-saudara kita kan tidak semuanya

diberikan kesempurnaan fisik jadi saya rasa ini kesamaan

kesempatan, menurut saya siapapun harus boleh menikmati

venue yang dibangun pemerintah.

21. Perbedaan apa yang dirasakan oleh penyandang

disabilitas sebelum dan sesudah adanya fasilitas?

Kalau dulu gak ada yang kursi roda itu bisa masuk,

susah kan, karena memang tidak ada fasilitasnya, gak ada

yang mengakomodir.Terus sekarang kan ada.

22. Kalo gak ada, berarti mereka yang berkursi roda itu

nontonnya di mana?

Gak ada yang masuk, jadi mereka memang hanya di

ring road stadion utama saja.

23. Dari mana sumber dana yang didapat oleh pengelola

terkait pembangunan fasilitas penyandang disabilitas?

Pendanaan tentu dari pemerintah melalui APBN. GBK

hanya mengelola, merawat.

 

109

Lampiran 2

Transkip Wawancara Mendalam Untuk Implementasi

Kebijakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di

Lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta

Tanggal : Selasa, 28 Mei 2019

Nama Informan : Christoffel Panjaitan

Jabatan : Staf Perencanaan, Pembangunan, dan

Pemeliharaan

1. Bagaimana GBK menerapkan aksesibilitas untuk

disabilitas di lingkungan Stadion Utama?

Penerapanuntuk akses dan fasilitas disabilitas di

kawasan kita (GBK) baru terakomodir setelah renovasi untuk

kepentingan Asian Games. Jadi sepengetahuan saya dulu itu

kayak mulai dari jalan pedestrian itu dulunya itu belum ada

guiding blockyang warna kuning untuk penyandang

disabilitas ya dan juga fasilitas-fasilitas olahraga kita juga

dulu belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan apa saja

yang diperlukan para disabilitas. Dengan adanya renovasi

Asian Games 2018, kan biasanya untuk olimpiade dunia itu

ada kebutuhan untuk atlet yang normal atau biasa dan itu

diselenggarakan oleh INASGOC dan atlet disabilitas

namanya Para Games gitu lho kalo olimpiade namanya

Paralimpic. Jadi mulailah kita untuk memikirkan bagaimana

untuk mengakomodir para atlet-atlet difabel ini.Penerapannya

 

110

itu dari Undang-Undang dan juga dari Kementerian PUPR.

Jadi renovasi kita ini juga disupport Kementerian PUPR jadi

yang membangun dan merenovasi venue-venue kita ini

semuanya PUPR.

2. Apa tujuan dari kebijakan aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas di SUGBK?

Tujuannya ya untuk mengantisipasi, mengurangi atau

mengatasi masalah-masalah dan kesenjangan yang dihadapi

oleh penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas di

SUGBK. Selain itu tujuan kebijakan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan serta hak mereka yang bertujuan untuk

meningkatkan keberfungsian sosial. Sehingga mereka mampu

mencapai kemandirian dan tidak selalu bergantung kepada

orang lain, serta dapat membuat penyandang disabilitas jauh

dari stigma orang yang dikasihani.

3. GBK sebagai pelaksana?

GBK sebagai pemilik lahan. Jadi, karena PUPR yang

melaksanakan renovasinya dia juga melihat peraturan-

peraturan yang ada dan juga karena adanya kebutuhan untuk

Para Games jadi kebutuhan dan peraturannya itu diterapin di

sini. Mulai dari pedestrian yg dulunya belum ada guiding

block sekarang sudah ada, terus untuk Stadion Utama dulunya

belum ada kursi penyandang disabilitas dan belum ada

terakomodir untuk mereka untukmenonton sekarang sudah

diakomodir, terus aksesibilitas mereka kita akomodir mulai

 

111

dari guiding block tadi dan juga mulai memperhatikan Ramp-

Ramp yang dilalui oleh mereka. Dulunya sih karena memamg

belum kepikiran untuk mereka sekarang sudah dibikin Ramp-

Ramp untuk akses mereka yang dulunya belum ada untuk

mencantumkan kebutuhan disabilitas sekarang sudah ada,

terus untuk fasilitas toilet yang dulunya belum ada, sekarang

sudah diakomodir untul toilet disabilitas.

4. Berarti sudah ada kemajuan ya?

Yaa.. kalo kemajuannya sih jauh ya kalo saya lihat

soalnya dulu itu sih sangat kurang terawat, karena bangunan

kita ini kan dari tahun 1962, direnovasi lagi pas AFC tahun

2010 atau 2012 ya. Nah kemudian untuk Asian Games tahun

2018.

5. Oh pas AFC sempat direnov ya?

Yaa.. sempat direnov untuk Stadion Utamanya doang

dan itu juga renovasi kecil ya. Nah itu untuk kebutuhan

difabel juga dulu belum terakomodir dengan baik.

Bagaimana proses sosialisasinya?

Proses sosialisasinya kita punya akun sosial media

Instagram namanya Love_GBK. Di situ kita menampilkan

venue-venue dan komplek kita yang sudah mengakomodir

kebutuhan disabilitas. Biasanya ada postingan gimana kondisi

pedestrian kita, terus kemarin diposting oleh humas kita

terkait aksesibilitas disabilitas. Jadi ini salah satu cara kita

mensosialisasikan melalui sosial media.

 

112

6. Bagaimana dampak adanya sarana dan prasarana

disabilitas di lingkungan SUGBK?

Pertama untuk pengunjung disabilitas mulai banyak

yang datang ke sini. Jadi dengan adanya itu penyandang

disabilitas terakomodir, mereka senang juga dong dengan

adanya fasilitas itu, terus kita juga melihat kebutuhan mereka

jadi ya mulai banyak lah kalo ada event-event pertandingan.

Jadi mereka sudah tidak bingung lagi kalo kesini bagaimana,

kalo ke sana bagaimana. Jadi sudah banyak lah kemajuannya.

7. Bagaimana kendala dalam penerapan kebijakan

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?

Kendalanya sih kendala operasional sebenernya sih.

Seperti guiding block yang seharusnya diperuntukan untuk

teman-teman disabilitas malah digunakan untuk parkir

kendaran. Terus sama itu sih belum adanya parkir khusus

untuk mereka. Jadi disetiap kantong-kantong parkir kita itu

sendiri sifatnya masih umum belum memikirkan konteks

parkir disabilitas yang benar-benar pakem untuk mereka.

8. Bagaimana perawatan dan siapa yang bertanggung

jawab?

Untuk perawatannya sih kalo untuk kebersihan kita

punya sub kontraktor sendiri punya vendor sendiri, vendor

kebersihan sendiri namanya ISS. Jadi kalo untuk kebersihan

toilet pasti mereka, semua segala kebersihan sudah kerja sama

mereka. Kalo misalkan ada kerusakan pasti kita yang

 

113

perbaiki. Pertama misalnya ada hal kecil yg bisa diperbaiki

misalnya kontruksi pembangunan ataupun jalan pasti

diperbaiki.

9. Bagaimana standarisasi pembangunan fasilitas disabilitas

di stadion utama?

Standarisasi yang saya tau karena kemarin digunakan

untuk Paragames juga, Paralimpic juga yang pastinya mereka

mengikuti role-role itu sih. Jadi Kementrian PUPR dan juga

kontraktor-kontraktor pasti punya guidline dan role untuk

mengakomodir kegiatan Internasional.

10. Berapa lama proses pembangunannya?

Proses pembangunannya untuk SU kita renovasi kita

mulai tahun 2016 sampai selesainya itu di 2018 bulan januari

sebelum Asian Games. Jadi pembangunan yang dulunya

belum ada untuk fasilitas-fasilitas disabilitas ya dari tahun

2016 sampai Januari 2018.

11. Perbedaan apa yang dirasakan oleh penyandang

disabilitas sebelum dan sesudah adanya fasilitas?

Perbedannya jauh sih jadi mereka terakomodir, merasa

nyaman, gak merasa di kucilkan, mereka juga dipandang jadi

dari sisi sosialnya mereka juga mau berkunjung ke tempat kita

gitu lho. Kalo dari sisi fasilitas sih perbedaannya jauh jadi

lebih tertata dan lebih terakomodir untuk mereka.

 

114

12. Seberapa penting pembangunan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas?

Kenapa harus ada pembangunan, karena ini konteksnya

untuk Asian Games dan Paragames jadi kita membangun itu

juga untuk mereka.

13. Kalo misalkan gak ada event itu gimana?

Semisalnya ga ada event itu kemungkinan gak ada

kemungkinan ada juga hasilnya apa adanya tidak seditel itu

untuk memperhatikan itu.

14. Dari mana sumber dana yang didapat oleh pengelola

terkait pembangunan fasilitas penyandang disabilitas?

Kalo pendanaan untuk renovasi kemarin kita

menggunakan APBN tahun 2016 sampai 2018. Pendanaan itu

dari pusat. Tapi setelah itu untuk perawatan, pemeliharaan itu

dana GBK sendiri dana pribadi jadi kita gak di suplay sama

APBN. Di bawah naungan Kementerian Sekretariatan Negara

melalui badan layanan umum.

15. Bagaimana perumusan kebijakan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di lingkungan Stadion Utama?

Perumusannya kalo untuk pembangunannya sih

mengikuti Undang-Undang dan peraturan PUPR. Kalau dari

internal kita belum ada peraturan seperti peraturan dirut.

 

115

Lampiran 3

Transkip Wawancara Mendalam Untuk Implementasi

Kebijakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di

Lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta

Tanggal : Rabu, 29 Mei 2019

Nama Informan : Firman

Masyarakat : Penyandang Disabilitas

1. Bagaimana menurut Anda fasilitas aksesibilitas di

kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta?

Menurut saya sudah cukup bagus sih. Perbedaan signifikan

untuk disabilitas untuk yang kursi roda itu jauh lebih ramah,

jauh lebih banyak alternatifnya. Kalo dulu waktu sebelum

renovasi aku masuk ke VVIP itu mesti diangkat. Sekarang

tingkat kemiringannya tidak terlalu tajam. Jadi kan yang

biasanya yang kesulitan buat kursi roda bila ramp-nya terlalu

tajam susah kan kalu naik ke atas.

2. Masih ada kendalanya ga sih?

Kendalanya sih tidak ada, tetapi saat hujan kami kecipratan

air hujan. Duduknya kan di depan, harusnya kalu hujan bisa

ditutup. Untuk closed dan wastafel saya kira tata letaknya

yang belum pas, sehingga membuat terkesan sempit. Terus

juga masyarakat masih belum sadar akan fasilitas yang di

 

116

khususkan oleh kaum difabel, seperti rampyang seharusnya

bisa di maksimalkan buat memudahkan aksesibilitas kaum

difabel akan tetapi fasilitas tersebut kadang dijadikan lahan

parkir dan lahan jualan pedagang kaki lima.

3. Apa harapan Anda setelah adanya fasilitas ini?

Harapannya ya kita disamakan, jadi jangan menganggap kita

berbeda gitu lhoo jadi kan kadang-kadang adakalanya kita

masih dianggap sebelah mata. Dan juga harapannya

pengelola, masyarakat yang memanfaatkan fasilitas untuk

kaum difabel dapat mengetahui fungsi dan dapat merawat

fasilitas yang sudah tersedia.

4. Apa saja perbedaan yang dirasakan setelah kebijakan

Aksesibiltas dan fasilititas yang sudah tersedia di

SUGBK?

Menurut saya stadionnya sudah bagus, dulu kalau menonton

pertandingan sepak bola ya lewat televisi saja. Kesulitan

tidak ada, tetapi saat hujan kami kecipratan. Duduknya kan

di depan, harusnya kalau hujan bisa ditutup. Namun kalau

diajak menonton pertandingan lagi, saya mau.akses stadion

utama GBK ramah bagi disabilitas sih, tetapi fasilitas tempat

duduknya belum. Kalau hujan kami kena cipratan air hujan.

Untuk tunadaksa yang pakai kaki palsu juga tempat

duduknya kurang nyaman. Jumlah kursi juga masih sedikit,

perlu ditambah akan tetapi pada saat ini fasilitasnya sudah

 

117

sangat baik semenjak persiapan Asian Games dan Asian

Para Games.