Rencana Kerja Tahun 2016 - jogjaprov.go.id

Rencana KerjaTahun 2016

AP NA GN AA NW

TANAMAN GARUT

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIYJl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882

Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected] atau [email protected]

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Jl. Gondosuli Nomor. 6 Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882

Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected] Y O G Y A K A R T A 55165

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 188 / 1379 / I

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan ketahanan pangan perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

http://www.bkpp.jogjaprov.go.id/

ii

DAFTAR ISI

Hal.KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL iiiDAFTAR GAMBAR iiiDAFTAR SINGKATAN iv

BAB I PENDAHULUAN 11. Latar Belakang 12. Landasan Hukum 23. Maksud dan Tujuan 34. Data dan Informasi 35. Sistematika Penulisan 3

A. Data Kewilayahan 3B. Dukungan Sumber Daya Manusia 4C. Dukungan Sarana Prasarana 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 111. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD11

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 173. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 184. Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD 225. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 251. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 252. Visi dan Misi 26

A. Visi 26B. Misi 27

3. Tujuan dan Sasaran SKPD 27A. Tujuan 27B. Sasaran 28

4. Program dan Kegiatan 28

BAB IV PENUTUP 43

iii

DAFTAR TABEL

Hal.Tabel 1.1 Kondisi Sarana dan Prasarana 5Tabel 2.1 Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta12

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja KegiatanTahun 2014

17

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2016 danPrakiraan Maju Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta

32

DAFTAR GAMBAR

Hal.Gambar 1.1 Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja 4

iv

DAFTAR SINGKATAN

AKE : Angka Kecukupan EnergiAKP : Angka Kecukupan ProteinAPBD/N : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/NegaraB2SA : Beragam, Bergizi, Seimbang, dan AmanBappeda : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBBM : Bahan Bakar MinyakBKPP : Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanBPP : Balai Penyuluhan PertanianBPS : Badan Pusat StatistikCPNS : Calon Pegawai Negeri SipilDemapan : Desa Mandiri PanganFSVA : Food Security and Vulnerability AtlasGapoktan : Gabungan Kelompok TaniGKG : Gabah Kering GilingIKK : Indikator Kinerja KegiatanIKU : Indikator Kinerja UtamaKRPL : Kawasan Rumah Pangan LestariLAPM : Lembaga Akses Pangan MasyarakatLDPM : Lembaga Distribusi Pangan MasyarakatMEA : Masyarakat Ekonomi AseanMP3L : Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal/

Model Pengembangan Pengolahan Pangan LokalOKKPD : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan DaerahP2KP : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi PanganPMHP : Pengawas Mutu Hasil PertanianPNS : Pegawai Negeri SipilPokdakan : Kelompok Pembudidaya IkanPosluhdes : Pos Penyuluhan DesaPPH : Pola Pangan HarapanPPTK : Penyuluh Perikanan Tenaga KontrakPSAT : Pangan Segar Asal TumbuhanRenja : Rencana KerjaRenstra : Rencana StrategisRKA : Rencana Kerja AnggaranRPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahSKPD : Satuan Kerja Perangkat DaerahSKPG : Sistem Kewaspadaan Pangan dan GiziSPM : Standar Pelayanan MinimalTAPD : Tim Anggaran Pemerintah DaerahTDL : Tarif Dasar ListrikTHL-TB PP : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh PertanianTMMD : TNI Manunggal Membangun DesaUP-FMA : Unit Pengelola Farmer Managed of Extention Activities

1Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perumusan sebuah kebijakan yang baik merupakan langkah awal keberhasilan

pembangunan. Tahapan dalam perumusan kebijakan secara umum berangkat dari

penetapan profil unit kerja/instansi, dalam hal ini terutama adalah ketugasan dan

fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP), pencermatan dan analisis

berbagai isu dan perubahan langkah strategis, perekaman arahan yang logis dan

visioner serta tersedianya peraturan yang transparan. Dengan posisi BKPP sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sudah sewajarnya dalam perumusan

kebijakan senantiasa memadukan antara prinsip top-down policy dan prinsip bottom

up planning. Dalam penyusunan kebijakan sudah semestinya mengintegrasikan apa

yang ingin dicapai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan

yang sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat agar tujuan dan sasaran yang

ditetapkan dapat dicapai.

Dalam perspektif manajemen, perumusan kebijakan, program/kegiatan, dan

anggaran seharusnya memanfaatkan hasil evaluasi. Namun demikian, sejauh ini hasil

evaluasi pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan belum dimanfaatkan

secara optimal sebagai masukan penting untuk penyusunan kebijakan berikutnya atau

sebagai koreksi dari suatu kebijakan. Kegiatan evaluasi melalui pemantauan

merupakan rangkaian kegiatan yang secara berkala dilakukan untuk mengungkapkan

implementasi pelaksanaan program/kegiatan. Hasil evaluasi juga dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment dalam

pengelolaan program/kegiatan dan anggaran .

Perumusan kebijakan, program/kegiatan, dan anggaran sesungguhnya

merupakan formulasi penyelesaian masalah yang telah teridentifikasi dalam

pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan. Beberapa hal yang dihadapi dan

sekaligus menggambarkan pengaruhnya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang

kuat dan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien antara lain:

a. Perkembangan geoekonomi dan krisis ekonomi global;

b. Millenium Development Goals terutama terkait dengan upaya pengurangan

kemiskinan;


c. Ancaman kelaparan global dan ketergantungan pangan serta inputan produksi

pangan dari luar negeri (food trap);

d. Kondisi dan beban ganda keamanan pangan serta emerging issues;

e. Kondisi kemiskinan dan pengangguran yang berlanjut pada rawan pangan;

f. Perubahan iklim global, konversi serta degradasi sumberdaya lahan dan air yang

berdampak pada pengurangan penyediaan bahan pangan strategis.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pemantapan

ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat tahun 2016 telah mengacu pada agenda

7.1. NAWACITA, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, RPJMN 2015-

2019 Pembangunan Pertanian, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian

2015-2019, RPJMD DIY 2012-2017, dan Renstra BKPP DIY 2012-2017. Sub agenda

tersebut yaitu Peningkatan Kedaulatan Pangan yang perlu didukung dengan : (i)

peningkatan kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii)

pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri;

dan (iii) upaya melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama

petani dan nelayan.

2. Landasan Hukum

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana Pemerintah

Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008

Nomor 7). Tugas BKPP adalah melaksanakan penyusunan dan melaksanakan

kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian,

perikanan, kehutanan, dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;

c. pengelolaan, pengkoordinasian pemberian fasilitasi, dan pengendalian

ketersediaan pangan;

d. pengelolaan, pengkoordinasian pemberian fasilitasi, dan pengendalian distribusi

pangan;


e. pengelolaan, pengkoordinasian pemberian fasilitasi, dan pengendalian konsumsi

dan kewaspadaan pangan;

f. pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan,

kehutanan, dan perkebunan;

g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dibidang ketahanan pangan, serta

koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;

h. pengkordinasian mitra kerja dibidang ketahanan pangan dan pemberdayaan

sumber daya penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;

i. pengendalian, monitoring, dan evaluasi di bidang ketahanan pangan dan

penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;

j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) BKPP disusun dengan maksud menyediakan acuan kerja

bagi penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di DIY tahun

2016. Tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Menjamin konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan sesuai

dengan prioritas serta kebutuhan daerah;

2. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara

partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan

dan penyuluhan;

3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis

dan berkelanjutan;

4. Menyediakan tolok banding (benchmark) dalam pengukuran kinerja Kepala BKPP.

4. Data dan Informasi

A. Data Kewilayahan

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2013 mencapai 3.594.854 jiwa dengan

penduduk miskin sebanyak 15,03% dari total jumlah penduduk (BPS dan Bappeda

DIY, 2014). Kemiskinan berkorelasi positif dengan kerawanan pangan, semakin

tinggi angka kemiskinan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya rawan

pangan penduduk. Kondisi kerawanan pangan secara tidak langsung dapat dilihat

melalui keberadaan Desa Rawan Pangan yang sampai tahun 2014 masih tersisa

26 desa, tersebar pada 4 Kabupaten di DIY. Kerawanan pangan juga dapat dilihat


dari jumlah penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 2.000

kkal/kapita/hari yang pada tahun 2013 masih 61,04% (BPS, 2014).

Data dari Dinas Pertanian dan BPS, tahun 2013 lahan pertanian di DIY

mencapai 239.160 ha dengan proporsi lahan sawah produktif seluas 56.539 ha.

Laju konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah > 200 ha/tahun dan terjadi

secara masif pada basis sawah produktif yang memproduksi beras sebagai bahan

pangan pokok. Masalah konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi

isu penting yang dapat mengganggu ketahanan pangan di DIY.

B. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh)

PNS (BKPP DIY, Desember 2014).

Gambar 1.1Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Sampai akhir tahun 2014 BKPP DIY mengalami defisit pegawai karena

jumlah pegawai yang masuk (CPNS baru dan pindahan) lebih sedikit dibanding

jumlah pegawai yang keluar (pensiun dan pindah tugas). Berdasarkan beban

pekerjaan, dibutuhkan 129 pegawai agar tugas dan fungsi BKPP DIY dapat

terlaksana dengan baik. Kondisi saat ini hanya ada 87 (delapan puluh tujuh)

pegawai sehingga masih kekurangan 42 pegawai.

Formasi jabatan struktural, mulai eselon II sampai dengan eselon IV sudah

terisi semua sedangkan untuk formasi fungsional umum masih kekurangan 37

pegawai. Jabatan fungsional tertentu di BKPP ada dua, yaitu Penyuluh

Kebutuhan pegawai Pegawai saat ini Kekuranganberdasarkan beban kerja pegawai
























1717

0

87

50

3725

205 Struktural

Fungsional Umum

Fungsional Tertentu

Kebutuhan pegawai Pegawai saat ini Kekuranganberdasarkan beban kerja pegawai
























Struktural

Fungsional Umum

Fungsional Tertentu


Pertanian/Perikanan yang masih kekurangan 2 pegawai dari 9 formasi yang ada

dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) yang masih kekurangan 3 pegawai

dari 16 formasi yang tersedia.

C. Dukungan Sarana Prasarana

Dari tahun ketahun keadaan sarana prasarana Badan Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami perubahan

karena adanya penghapusan sarana dan prasaran yang sudah tidak berfungsi

maupun penambahan–penambahan hingga terwujud peningkatan sarana dan

prasarana dalam rangka mendukung kelancaran operasionalnya. Kondisi sarana

prasarana di BKPP DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1Kondisi Sarana dan Prasarana

No. Jenis BarangJumlah

Aset2014

Kondisi Aset 2014KeteranganLayak Tidak Layak

A. Peralatan Kantor1 Camera digital 4 42 Faximile 2 1 13 Handycam 1 14 Komputer desktop 39 30 95 Komputer desktop touchscreen 1 16 Komputer note book 14 13 17 Komputer note book (pengurus

barang/APBDP)1 1

8 Kelengkapan computer 5 59 LCD dan perlengkapan 3 3

10 Monitor LCD 23” 2 211 Mesin ketik manual 6 612 Printer 23 19 413 UPS 20 2014 Spliter VGA 1 115 Teralis 254 254

B. Perlengkapan Kantor1 Almari arsip 13 132 Almari barang 8 3 53 Almari buffet 6 64 Air conditioner 32 325 Brankas 5 56 Filling kabinet 43 28 157 Gordyn/vitrage 284 2848 Gerobak sampah 1 19 Jam dinding 1 1

10 Kipas angin 10 8 211 Kursi kerja :

- Esselon II 1 1- Esselon III/ fungsional 9 9- Esselon IV/ fungsional 13 13

12 Kursi komputer/ kerja staf 165 85 8013 Kursi rapat 145 121 2414 Meja kerja :


No. Jenis BarangJumlah

Aset2014

Kondisi Aset 2014KeteranganLayak Tidak Layak

- Esselon II 2 2- Esselon III 5 5- Esselon IV 27 16 11

15 Meja kerja staf 89 46 4316 Meja rapat 81 56 2517 Meja-kursi tamu/sofa 7 718 Meja kerja lobi 1 119 Meja computer 3 320 Mic dynamic + kabel mic 2 221 Papan nama organisasi 1 122 Papan nama gerai 1 123 Rak besi gerai 2 224 Rak kayu 1 125 Rak besi 1 126 Sound system rapat/

mic conference set25 25

27 Mixer portabel 6 chanel 1 128 Limeter compressor DBX 1 129 Mixer power 16 chanel 1 130 Speaker pasif two way 12” 4 431 Speaker aktif two way12” 2 232 Kabel speaker + spikon 2 233 Stand speaker 4 434 Stand mic panjang 3 335 Stand mic meja/ duduk 2 236 Mic ruang rapat 8 837 Tangga 1 138 Tabung pemadam kebakaran 12 1239 Wireless portabel dan perlengkapan 2 240 White board 9 941 Kendaraan dinas operasional:

- Roda 4 ( empat ) 4 4 Kurang 3- Roda 2 ( dua ) 14 12 2 Kurang 6

42 Bagan struktur organisasi 1 143 Papan data elektronik 1 144 Coolbox/box pendingin 2 245 Televisi 20” 2 246 Televisi lcd 42” 1 147 Televisi led 32” (gerai) 1 148 Dvd home teather 1 149 Dvd blue ray 1 150 Lemari pendingin 1 151 Dispencer 1 152 Timbangan digital 2 253 Gazebo gerai 2 254 Sign out box gerai 1 155 Sign in box gerai 3 356 Sand blasting gerai 25 2557 Buku pengetahuan tentang

penyuluhan142 142

C. Prasarana1 Bangunan gedung kantor 3 32 Ruang rapat 2 23 Jaringan telephon 4 44 PABX 1 15 Jaringan listrik/tambah daya 4 46 Tempat parkir sepeda motor 1 17 Gedung semi permanen gerai 1 18 Jaringan internet 2 2

Sumber: BKPP DIY, Desember 2014


D. Data Sub Sistem Ketersediaan Pangan

1. Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan (Demapan) adalah desa yang masyarakatnya

mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi

melalui pengembangan sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi

pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.

Fasilitasi di Demapan sampai tahun 2014 dapat dilihat di tabel di berikut ini:

No Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014

1 Kulonprogo - 2 9 1 1

2 Gunungkidul 1 4 9 2 2

3 Sleman - 2 1 1 1

4 Bantul 3 4 5 2 -

Jumlah 4 12 24 6 4


2. Lumbung Pangan

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan

kelembagaan lumbung pangan secara berkelanjutan dilakukan melalui fasilitasi

dan pembinaan di kelompok lumbung pangan dan Kelompok Wanita Tani.

Sampai dengan akhir tahun 2014 sudah 103 kelompok lumbung pangan dan

Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi, 70 kelompok difasilitasi melalui dana

APBD dan 33 kelompok dari dana APBN. Fasilitasi dibagi menjadi 3 tahapan,

yaitu tahap pembangunan, pengisian, dan pengembangan.

No KabupatenAPBN APBD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Sleman - - - - 5 - - 2 5 3 3 1

2 Gunungkidul 2 10 3 - - - - 5 2 9 4 4

3 Bantul 2 1 4 - - - - 2 2 3 4 4

4 Kulonprogo 2 1 3 - - - - 1 2 8 2 4

Jumlah 6 12 10 0 5 0 0 10 11 23 13 13


3. Cadangan Pangan

Cadangan pangan di masyarakat DIY berupa simpanan Gabah Kering Giling

(GKG) di lumbung pangan kelompok. Cadangan pangan pemerintah DIY


berupa beras yang disimpan di Gudang PUSKUD Metaram. Kondisi cadangan

pangan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TahunCadangan Pangan

Masyarakat (kg GKG)Cadangan Pangan

Pemerintah (kg beras)

2009 15.000 9.090

2010 55.000 31.000

2011 46.250 -

2012 52.500 40.000

2013 30.000 43.250

2014 32.500 33.725


E. Data Sub Sistem Distribusi Pangan

1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Pemberdayaan dan pengembangan LDPM sampai dengan tahun 2014

dilakukan dengan penumbuhan dan pemberian fasilitas kepada 102 gapoktan

dengan macam pendekatan meliputi 52 gapoktan reguler dan 50 gapoktan

bergulir.

2. Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)

Fasilitasi kelembagaan akses pangan LAPM dilakukan melalui pembinaan dan

pendampingan gapoktan yang diberi bantuan hibah. Hibah digunakan untuk

mendekatkan pangan ke masyarakat dengan harga yang murah. Kondisi

lembaga akses pangan yang dibina BKPP sampai akhir tahun 2014 dapat

dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

tahap penumbuhan: 11 gapoktan;

tahap pengembangan: 11 gapoktan;

tahap kemandirian: 11 gapoktan;

tahap kemandirian I: 15 gapoktan;

tahap kemandirian II: 5 gapoktan.

F. Data Sub Sistem Konsumsi

1. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dilaksanakan

melalui fasilitasi terhadap Desa P2KP yang dilaksanakan mulai tahun 2010.

Sampai tahun 2014 yang sudah terfasilitasi sebanyak 168 Desa P2KP.

2. Sertifikasi Prima dan Pendaftaran Nomor PSAT


Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY yang

sebelumnya berkedudukan di Dinas Pertanian dan sejak tahun 2009

berkedudukan di BKPP berwenang melaksanakan penjaminan mutu dan

keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui kegiatan Sertifikasi

Prima 2 dan Prima 3 serta Pendaftaran Nomor PSAT/Registrasi PD. Sampai

tahun 2014 OKKPD DIY sudah menerbitkan 8 Sertifikat Prima 2, 31 Sertifikat

Prima 3, dan 25 Nomor PSAT/PD.

JenisSertifikat

TahunJumlah

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Prima 1 3 4 1 5 8 7 10 39PD - - - - 2 10 10 3 25


G. Data Penyuluhan

1. Penyuluh

NO KABUPATEN/ KOTAPENYULUH THL

TBPP PPTKPenyuluh Swadaya

Pertanian Perikanan Pertanian Perikanan

1 SLEMAN 78 17 53 4 60 50

2 BANTUL 50 11 72 4 153 15

3 KULONPROGO 53 13 63 3 111 81

4 GUNUNGKIDUL 75 6 42 6 144 40

5 KOTA 7 0 8 2 15 4

6 PROVINSI 8 0 0 0 0 0

7 BPTP 16 0 0 0 0 0

JUMLAH 287 47 238 287 483 170


2. Pelaku Usaha/Pelaku Utama


KELEMBAGAANPELAKU UTAMA

SLEMANGUNUNG

KIDULBANTUL

KULONPROGO

KOTAYOGYA

JUMLAH

Kelompok Tani 2.272 1.423 814 1.106 171 5.786

GAPOKTAN 86 144 75 88 45 438

Pokdakan 507 351 339 327 41 1.565

UP FMA - 40 75 80 - 195

Asosiasi 16 8 3 12 4 43


H. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Ada 4 (empat) jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang

Ketahanan Pangan yang harus dipenuhi oleh BKPP DIY, yaitu: ketersediaan dan

cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan

keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Target dan

pencapaiannya mulai tahun 2011 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No Jenis Pelayanan

Standar Pelayanan Umum Standar Pelayanan Minimal Daerah

Indikator TargetBatasAkhir

Capaian

Target2011

Capaian2011

Terget2012

Capaian2012

Target2013

Capaian2013

Target2014

Capaian2014

1. Ketersediaan danCadangan Pangan

Penguatan cadanganpangan

60% 2015 15,50% 15,50% 37,50% 35% 45,00% 56,56% 52% 73,42%

2. Distribusi dan AksesPangan

Ketersediaaninformasi pasokan,harga dan aksespangan di daerah

100% 2015 91,91% 91,91% 94,26% 94,26% 96,87% 92,19% 99,15% 99,15%

3. Penganekaragamandan KeamananPangan

Pengawasan danpembinaankeamanan pangan

80% 2015 70,50% 70,50% 73% 73% 75,50% 100% 78% 100%

4. PenangananKerawanan Pangan

Penanganan daerahrawan pangan

60% 2015 24% 24,80% 45% 46% 50,00% 56,25% 50% 176,92%

5. Sistematika Penulisan

Renja BKPP tahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, data dan

informasi serta sistematika penulisan;

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan capaian Renstra

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, analisis kinerja pelayanan

SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPP,

telaahan terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program

dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, visi, misi, tujuan, dan sasaran

SKPD serta program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB IV. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah

pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Jumlah program yang dibiayai dari dana APBD tahun anggaran 2014 sebanyak 9

(sembilan) program yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kegiatan. Kegiatan fisik di

BKPP DIY tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan sesuai target

dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi fisik dari Belanja Tidak Langsung mencapai 100%;

b. Realisasi fisik dari Belanja Langsung mencapai 100%.

Serapan anggaran dari dana APBD tahun 2014 untuk Belanja Tidak Langsung

berupa Belanja Gaji dan Tunjangan untuk pegawai sebesar Rp. 4.785.586.354,- (empat

milliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus

lima puluh empat rupiah) atau sebesar 99,26% dari Rp. 4.821.416.663,-. Sisa anggaran

sebesar Rp. 133.843.794,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga

ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Realisasi Belanja Langsung sebesar

Rp. 7.915.457.715,- (tujuh milliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh

tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sebesar 93,80% dari Rp. 8.438.225.800,-.Jadi sisa anggaran sebesar Rp. 522.768.085,- (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus

enam puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) disetor kembali ke kas daerah.

Capaian realisasi fisik dan keuangan dari APBD pada tahun 2014 dapat

digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini:


Tabel 2.1Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun 2014

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta

No Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp)Fisik Keuangan

Target(%)

Realisasi(%) Target (Rp) Target

(%)Realisasi

(Rp)Realisasi

(%)1 1.21.1.21.01.00.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN529.252.000 100 100 529.252.000 100 495.751.568 93,67

1.1 1.21.01.00.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 100 100 1.000.000 100 1.000.000 100

1.2 1.21.01.00.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik*

195.800.000 100 100 195.800.000 100 170.783.043 87,22

1.3 1.21.01.00.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ Operasional*

6.132.000 100 100 6.132.000 100 4.282.500 69,84

1.4 1.21.01.00.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.320.000 100 100 19.320.000 100 19.320.000 100

1.5 1.21.01.00.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.000.000 100 100 57.000.000 100 55.998.040 98,24

1.6 1.21.01.00.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.500.000 100 100 37.500.000 100 37.494.500 99,99

1.7 1.21.01.00.01.011. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan*

27.500.000 100 100 27.500.000 100 23.446.525 85,26

1.8 1.21.01.00.01.012. Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

14.000.000 100 100 14.000.000 100 13.994.000 99,96

1.9 1.21.01.00.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

10.000.000 100 100 10.000.000 100 9.279.400 92,79

1.10 1.21.01.00.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 23.000.000 100 100 23.000.000 100 23.000.000 100

1.11 1.21.01.00.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

130.000.000 100 100 130.000.000 100 129.233.560 99,41

1.12 1.21.01.00.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 8.000.000 100 100 8.000.000 100 7.920.000 99

2 1.21.1.21.01.00.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

3.934.343.750 100 100 3.934.343.750 100 3.657.902.752 92,97

2.1 1.21.01.00.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 3.000.000.000 100 100 3.000.000.000 100 2.801.517.000 93,38

2.2 1.21.01.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 186.644.000 100 100 186.644.000 100 176.180.000 94,39

2.3 1.21.01.00.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 350.000.000 100 100 350.000.000 100 316.971.000 90,56



Target(%)


(%)Realisasi

(Rp)Realisasi

(%)

2.4 1.21.01.00.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 171.799.750 100 100 171.799.750 100 169.870.000 98,88

2.5 1.21.01.00.02.010. Pengadaan Mebeleur 38.500.000 100 100 38.500.000 100 38.500.000 100

2.6 1.21.01.00.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

21.900.000 100 100 21.900.000 100 21.894.150 99,97

2.7 1.21.01.00.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional*

145.000.000 100 100 145.000.000 100 112.820.602 77,81

2.8 1.21.01.00.02.026. Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

3.500.000 100 100 3.500.000 100 3.350.000 95,71

2.9 1.21.01.00.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

17.000.000 100 100 17.000.000 100 16.800.000 98,82

3 1.21.1.21.01.00.05. PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYAAPARATUR

34.000.000 100 100 34.000.000 100 33.782.000 99,36

3.1 1.21.01.00.05.003 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

14.000.000 100 100 14.000.000 100 14.000.000 100

3.2 1.21.01.00.05.007. Pembinaan, Pengembangan KualitasProfesi Dan Penilaian Angka KreditJabatan Fungsional Tertentu

20.000.000 100 100 20.000.000 100 19.782.000 98,91

4 1.21.1.21.01.00.06. PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

231.738.300 100 100 231.738.300 100 166.470.900 97,23

4.1 1.21.01.00.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 5.500.000 100 100 5.500.000 100 5.446.500 99,03

4.2 1.21.01.00.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 8.000.000 100 100 8.000.000 100 7.920.000 99

4.3 1.21.01.00.06.018. Penyusunan Rencana Program KegiatanSKPD serta Pengembangan Data danInformasi

196.238.300 100 100 196.238.300 100 190.294.075 96,97

4.4 1.21.01.00.06.019. Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanProgram Kegiatan SKPD

22.000.000 100 100 22.000.000 100 21.664.250 98,47

5 1.21.1.21.01.00.15. PROGRAM PEMBERDAYAANPENYULUH PERTANIAN

1.173.863.700 100 100 1.173.863.700 100 1.021.756.300 87,04

5.1 1.21.01.00.15.006. Peningkatan Kompetensi dan KeprofesianTenaga Penyuluh

461.363.700 100 100 461.363.700 100 453.428.700 98,28

5.2 1.21.01.00.15.010. Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh 30.000.000 100 100 30.000.000 100 28.911.500 96,37



Target(%)


(%)Realisasi

(Rp)Realisasi

(%)

Swadaya/Swasta

5.3 1.21.01.00.15.011. Penyusunan Programa Penyuluhan 32.500.000 100 100 32.500.000 100 32.500.000 100

5.4 1.21.01.00.15.014. Pengembangan dan PenguatanKelembagaan Penyuluhan*

650.000.000 100 100 650.000.000 100 506.916.100 77,99

6 1.21.1.21.01.00.17. PROGRAM PENINGKATANPENANGANAN DAERAH RAWANPANGAN

513.380.000 100 100 513.380.000 100 503.751.685 98,12

6.1 1.21.01.00.17.001 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 89.250.000 100 100 89.250.000 100 86.516.735 96,94

6.2 1.21.01.00.17.002 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan 324.130.000 100 100 324.130.000 100 318.851.475 98,37

6.3 1.21.01.00.17.003 Penyusunan Peta Ketahanan danKerawanan Pangan Berbasis FSVA

50.000.000 100 100 50.000.000 100 48.520.000 97,04

6.4 1.21.01.00.17.004 Penyusunan SKPG 50.000.000 100 100 50.000.000 100 49.863.475 99,73

7 1.21.1.21.01.00.18. PROGRAM PENINGKATANKETERSEDIAAN DAN CADANGANPANGAN

609.500.000 100 100 609.500.000 100 603.973.750 99,09

7.1 1.21.01.00.18.001. Penyusunan Neraca Bahan Makanan 55.000.000 100 100 55.000.000 100 53.420.000 97,13

7.2 1.21.01.00.18.002. Penguatan Cadangan Pangan 345.000.000 100 100 345.000.000 100 344.757.500 99,93

7.3 1.21.01.00.18.003. Analisis Ketersediaan Pangan* 120.000.000 100 100 120.000.000 100 116.890.000 97,41

7.4 1.21.01.00.18.004. Penyusunan Ketersediaan dan KebutuhanPangan

89.500.000 100 100 89.500.000 100 88.906.250 99,34

8 1.21.1.21.01.00.19. PROGRAM PENGANEKARAGAMANKONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

877.148.050 100 100 877.148.050 100 849.087.985 96,80

8.1 1.21.01.00.19.001. Gerakan Pola Pangan Beragam, Bergizi,Berimbang dan Aman

40.000.000 100 100 40.000.000 100 39.068.000 97,67

8.2 1.21.01.00.19.002. Penyebaran Informasi Produk PanganLokal

170.673.600 100 100 170.673.600 100 155.748.000 91,25

8.3 1.21.01.00.19.003. Pengembangan Diversifikasi ProdukAntara*

50.000.000 100 100 50.000.000 100 47.042.500 94,09

8.4 1.21.01.00.19.004. Penanganan Keamanan Pangan 122.570.000 100 100 122.570.000 100 120.726.935 98,50

8.5 1.21.01.00.19.005. Pengembangan Kelembagaan OKKPD 55.000.000 100 100 55.000.000 100 54.980.000 99,96

8.6 1.21.01.00.19.006. Pemberdayaan Wanita MelaluiPemanfaatan Pekarangan*

43.204.450 100 100 43.204.450 100 42.794.500 99,05



Target(%)


(%)Realisasi

(Rp)Realisasi

(%)

8.7 1.21.01.00.19.007. Pengembangan Kelembagaan SertifikasiPangan Segar

280.000.000 100 100 280.000.000 100 275.368.400 98,35

8.8 1.21.01.00.19.008. Fasilitasi Pengembangan Produk PanganBersertifikat

65.000.000 100 100 65.000.000 100 63.929.650 98,35

8.9 1.21.01.00.19.009. Penyusunan PPH 50.700.000 100 100 50.700.000 100 49.430.000 97,50

9 1.21.1.21.01.00.20. PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSIDAN AKSES PANGAN

535.000.000 100 100 535.000.000 100 524.126.850 97,97

9.1 1.21.01.00.20.001. Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan 300.000.000 100 100 300.000.000 100 295.864.700 98,62

9.2 1.21.01.00.20.002. Analisis Distribusi dan Harga Pangan 55.000.000 100 100 55.000.000 100 54.816.500 99,67

9.3 1.21.01.00.20.003. Pemberdayaan dan PengembanganLembaga Distribusi Pangan Masyarakat(LDPM)

125.000.000 100 100 125.000.000 100 119.082.750 95,27

9.4 1.21.01.00.20.004 Analisis Pasokan dan Akses Pangan 55.000.000 100 100 55.000.000 100 54.362.900 98,84

Jumlah 8.438.225.800 100 100 8.438.225.800 100 7.915.457.715 93,80


Dari capaian keuangan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sisa

anggarannya melebihi 10%.

A. Nama kegiatan dengan sisa anggaran lebih dari 10%:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik;

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

e. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan.

B. Penjelasan terhadap pekerjaan yang sisa anggarannya lebih dari 10%:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik: kenaikan Tarif

Dasar Listrik (TDL) dan telepon tidak sesuai dengan yang direncanakan

selain itu ada pengurangan belanja internet yang semua 2 saluran menjadi 1

saluran;

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional: ada alokasi anggaran berlebih yang semula direncanakan untuk

mengantisipasi kenaikan pajak dan asuransi kendaraan sebagai imbas dari

rencana kenaikan BBM ternyata tidak dapat direalisasikan karena tidak ada

kenaikan pajak dan asuransi kendaraan;

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: dokumen-dokumen lebih

banyak disimpan dalam bentuk file digital (soft copy) sehingga terjadi

penghematan dan dapat mendukung program go green dengan mengurangi

penggunaan kertas;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional: banyak

kendaraan dinas operasional yang masih relatif baru dan belum memerlukan

perawatan serta penggantian suku cadang, efisiensi penggunaan BBM sesuai

kebutuhan, pengadaan kendaraan operasional baru dilaksanakan bulan Juni

sehingga anggaran untuk pemeliharaan dan BBM dari bulan Januari sampai

dengan Juni tidak dapat direalisasikan;

e. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan: Pedoman Umum

(Pedum) kegiatan Pekan Petani dan Nelayan Nasional (PENAS) tahun 2014

baru terbit pada bulan Mei 2014 sehingga dalam perencanaan masih

menggunakan Pedum tahun 2013. Akibatnya ada beberapa jenis belanja

dalam anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai/tidak

memenuhi persyaratan Pedum PENAS tahun 2014.


2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY selain ditetapkan dengan Indikator Kinerja

Utama berupa Skor Pola Pangan Harapan (PPH), juga ditetapkan indikator kinerja

kegiatan (IKK).

Pada tahun anggaran 2014, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY

telah berhasil mengemban tugas dan menyelesaikan kewajiban pengelolaan

sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran target kinerja atas indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang

telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator

kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY beserta target dan capaian realisasinya

dirinci pada tabel 2.2.

Tabel 2.2Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2014

No Sasaran/Indikator Kinerja Satuan TargetTahun 2014

CapaianTahun 2014

%Capaian

1 Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

a. Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr 3.511 3.699 105,35

b. Ketersediaan Protein Gr/kap/hr 90,83 107,3 118,13

c. Cadangan Pangan Ton beras 290 290 100,00

2 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan Desa 62

(penurunan 9desa)

26

(penurunan34 desa)

158,06

3 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)* Skor 81,9 85,3 104,15

4 Penanganan Keamanan Pangan Melalui SKPT yang meliputi Jejaring Intelejen Pangan, JejearingPengawasan Pangan, dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan

Persentase Pengawasan dan Pembinaan

Keamanan Pangan

% 78 100 128,21

5 Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan pada Gapoktan/Masyarakat

Distribusi, Harga, dan Akses Pangan

Meningkat

Unit gapoktan 28 28 100,00

6 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan pada Masyarakat

Persentase Ketersediaan Informasi % 99,15 99,15 100,00


No Sasaran/Indikator Kinerja Satuan TargetTahun 2014

CapaianTahun 2014

%Capaian

Pasokan, Harga, dan Akses Pangan

7 Peningkatan Kualitas Penyuluh

Peningkatan Kapasitas Penyuluh % 61 61 100,00

8 Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha

Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama

Meningkat

Orang 300 300 100,00

* : Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY

Indikator Kinerja Utama Gubernur DIY untuk BKPP adalah Skor Pola Pangan

Harapan (PPH). Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, sasaran Skor PPH

nasional tahun 2014 sebesar 93,3. Skor PPH di DIY tahun 2014 sebesar 85,3

(menggunakan angka perhitungan PPH tahun 2013 dikarenakan data SUSENAS yang

dipakai sebagai dasar penghitungan Skor PPH 2014 baru keluar setelah pertengahan

tahun 2015), memang masih lebih rendah dibanding target nasional tetapi sudah

meningkat dari Skor PPH DIY tahun 2013 sebesar 83,1 dan sudah melebihi target

tahun 2014 dengan persentase capaian 104,15%.

Terlihat di tabel 2.2, ada 10 (sepuluh) indikator yang terbagi ke dalam 8 (delapan)

sasaran strategis. Pada tahun 2014, semua indikator telah memenuhi target yang

ditetapkan, bahkan capaian indikator Ketersediaan Energi, Ketersediaan Protein,

Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH), serta

Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan realisasinya terhadap

target melebihi 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu terus dijaga dan

ditingkatkan.

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan antara BKPP DIY dengan

SKPD pengampu ketahanan pangan dan penyuluhan tingkat kabupaten/kota berjalan

dengan baik. Adanya sinergitas anggaran untuk mendukung berbagai

program/kegiatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota terlaksana tanpa hambatan

yang berarti karena kabupaten/kota ikut menganggarkan dana APBD kabupaten/kota

untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dari BKPP DIY. Demikian pula

hubungan koordinasi dan sinergi program/kegiatan antara BKPP DIY dengan Badan

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian


Kementerian Pertanian, dan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berjalan dengan baik. BKPP DIY

memperoleh dukungan dana APBN untuk berbagai program/kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan ketahanan pangan dan

penyuluhan.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY sejauh ini telah berhasil

mengemban tugas dan menyelesaikan kewajiban pengelolaan sumberdaya yang

tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun dalam

pelaksanaan tugasnya, masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya adalah:

1. Jumlah penduduk miskin di DIY masih cukup tinggi. Hal ini akan

mempengaruhi daya beli masyarakat, termasuk untuk mendapatkan bahan

pangan sehingga berpotensi menimbulkan kondisi rawan pangan dan gizi

buruk.

2. Kondisi ketersediaan bahan pangan mulai dari hulu sampai hilir (produsen

sampai dengan konsumen akhir) di DIY belum ada gambaran yang jelas

sehingga kadang kala menyulitkan proses penelusuran saat terjadi

kelangkaan bahan pangan yang menimbulkan kenaikan harga, tidak dapat

diketahui pasti di titik atau tingkatan mana terjadi permasalahan. Hal ini

sering kali mengakibatkan kebijakan yang diambil kurang tepat dan kurang

bisa menyelesaikan masalah.

3. Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai

dengan kaidah-kaidah makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman

(B2SA), serta masih sangat tergantungnya pola konsumsi rumah tangga

hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu.

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk

mengkonsumsi dan memproduksi makanan yang aman, bermutu, halal, dan

bermartabat.

5. Kurang mantapnya kelembagaan penyuluhan dan sinergisitas pelaku

penyuluhan.

Berbagai permasalahan tersebut berpotensi menghambat pencapaian visi dan

misi Gubernur DIY yang terurai dalam Indikator Kinerja Utama Gubernur DIY maupun

dalam sasaran strategis dan indikator kinerja di Renstra BKPP DIY. Oleh karena itu

diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui upaya-upaya

berikut:


1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan para pihak

secara kontinyu untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kerawanan

pangan. Salah satu terobosan yang dilakukan dalam usaha meningkatkan

ketersediaan pangan adalah melalui kerjasama penguatan ketahanan pangan

dalam kawasan hutan melalui kegiatan pertanian dan perikanan yang sudah

dirintis sejak tahun 2014 melalui MoU 4 (empat) kepala SKPD terkait di DIY

yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan

dan Perikanan, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang

kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur No.

196/Kep/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pembentukan Kelompok

Kerja Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan dalam Kawasan Hutan.

Selanjutnya kegiatan ini akan dikenal dengan istilah wana pangan.

2. Membuat kajian untuk menciptakan software supply chain ketahanan pangan

yang disusun berdasarkan kebutuhan BKPP maupun para pihak terkait dan

dapat digunakan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan di DIY.

3. Untuk mengurangi ketergantungan pola konsumsi rumah tangga hanya pada

satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu maka, perlu:

a. Meningkatkan kemampuan, pelaksanaan gerakan, sosialisasi, promosi,

dan kampanye makan B2SA.

b. Meningkatkan/mengintensifkan kemampuan, pelaksanaan gerakan,

sosialisasi, promosi, dan kampanye makan B2SA.

c. Mendorong terwujudnya gerakan one day no rice (satu hari tanpa

mengkonsumsi nasi).

d. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan

keluarga serta memperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini dalam

usaha untuk memproduksi bahan pangan sendiri melalui penanaman

tanaman pangan di pekarangan dengan mengadakan sosialisasi tentang

konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kepada siswa-siswa

Sekolah Dasar di DIY.

e. Mengenalkan dan mengembangkan teknologi pengolahan pangan lokal

melalui Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L).

4. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam

mengkonsumsi dan memproduksi makanan yang aman, bermutu, halal, dan

bermartabat, maka perlu:


a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman rumah tangga tentang

manfaat pangan lokal.

b. Mendorong peningkatan status pangan lokal sesuai dengan

perkembangan preferensi konsumen.

c. Meningkatkan pemasyarakatan tentang pentingnya keamanan pangan

melalui jejaring keamanan pangan secara terpadu.

d. Meningkatan pengawasan pangan yang beredar di masyarakat secara

mandiri maupun kerjasama melalui jejaring keamanan pangan terpadu.

e. Meningkatkan sosialisasi penggunaan produk pangan bersertifikat.

f. Membantu menyediakan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

yang sehat dan aman melalui penerbitan Sertifikat Prima dan Nomor

PSAT oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY.

5. Untuk memantapkan kelembagaan penyuluhan dilakukan melalui revitalitasi

BPP yang didanai melalui APBN sedangkan untuk meningkatkan peran

penyuluh terutama dalam mendukun swasembada padi, jagung, dan kedelai

melalui pelatihan/bimtek/peningkatan kompetensi/kapasitas penyuluh PNS,

kontrak maupun swadaya. Selain itu, upaya khusus swasembada pangan

juga didukung melalui pendampingan mahasiswa maupun bintara pembina

desa (babinsa) dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Keberhasilan penyuluhan juga sangat ditunjang oleh koordinasi dan sinergitas

yang baik antar para pihak terkait.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan

dan penyuluhan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Desa Rawan Pangan sebanyak 26 desa tersebar di empat kabupaten dan

jumlah penduduk miskin di DIY sebesar 15,03% (BPS, 2014);

b. Fakta bahwa jumlah penduduk terus bertambah, perubahan iklim global,

konversi/alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat,

bencana alam sering terjadi, perkembangan ekonomi dan perdagangan

global, perkembangan geoekonomi dan krisis ekonomi global secara riil

semuanya mengancam ketahanan pangan;

c. Hasil riset dan teknologi di bidang pertanian dan pangan berbasis pada

sumberdaya lokal belum mampu menjawab permasalahan penyediaan

pangan (segar dan olahan);


d. Kuantitas sumber daya manusia di sektor pertanian yang semakin menurun

dengan kemampuan (kualitas) yang cenderung stagnan sehingga kurang

mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kondisi global.

Berbagai program aksi yang sedang dan akan dilaksanakan dalam menjawab

berbagai tantangan tersebut adalah:

a. Penumbuhan dan pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan);

b. Penumbuhan dan pengembangan pengelolaan cadangan pangan;

c. Fasiltasi bantuan penanganan daerah rawan pangan (transient);

d. Pemantapan rekomendasi kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang

didasarkan pada perhitungan Neraca Bahan Makanan di DIY;

e. Penumbuhan dan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM);

f. Penumbuhan dan pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat

(LAPM);

g. Pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan;

h. Penumbuhan dan pengembangan desa P2KP;

i. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal/nusantara;

j. Peningkatan pengawasan dan penjaminan mutu produk Pangan Segar Asal

Tumbuhan (PSAT);

k. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan;

l. Pemantapan penyelenggaraan penyuluhan (program aksi Kementan, UP-

FMA), ketenagaan (fasilitasi PP PNS, THL-TB PP dan PP Swadaya), dan

kelembagaan (BPP dan Posluhdes).

m. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian,

perikanan, dan kehutanan.

n. Pemantapan fasilitasi dukungan pengelolaan administrasi dan manajemen

serta kelembagaan non struktural di lingkup BKPP.

4. Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan untuk menyusun kegiatan

tahun 2016 yaitu:

a. Usulan kegiatan dijabarkan dan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan);

b. Hasil Musrenbangtan disampaikan kepada TAPD dalam Forum SKPD yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan


mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi

pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaannya;

c. Hasil forum SKPD ditindaklanjuti dengan Musyawarah Perencanan

Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang akan menghasilkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD);

d. Gubernur menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan RKPD

dan pedoman penyusunan APBD;

e. Berdasarkan KUA Pemerintah Daerah menetapkan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS);

f. Berdasarkan KUA dan PPAS Kepala Badan menyusun RKA-SKPD;

g. Penyusunan RKA-SKPD memperhatikan capaian tahun sebelumnya, usulan dan

masukan dari kabupaten kota dan asumsi-asumsi tahun berikutnya serta

mempertimbangkan SHBJ dan ASB.

h. Pencermatan terhadap RKA-SKPD dilakukan oleh TAPD, selanjutnya dibahas

dengan Dewan Perwalikan Rakyat Daerah (Komisi B dan Badan Anggaran).

i. Dilakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan selanjutnya

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur.

Dari rancangan awal yang telah disusun dalam RKPD 2016 telah disesuaikan

dengan perencanaan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah

Istimewa Yogyakarta. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, yang akan dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan

representasi tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY.

Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,

kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen

kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan

dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahun 2015 Renstra BKPP DIY sudah ditinjau kembali menyesuaikan dengan

hasil Perubahan atas RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Dari 8 (delapan) sasaran

strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja menjadi 2 (dua) sasaran strategis

(sesuai dengan sasaran SKPD yang tercantum dalam Perubahan RPJMD DIY Tahun

2012-2017) dengan 2 (dua) indikator kinerja. Untuk indikator kinerja utama masih tetap


Skor Pola Pangan Harapan (PPH), targetnya saja yang ditingkatkan menjadi 88,5

(tahun 2016) dan 90 (tahun 2017).

Dibandingkan dengan Renstra BKPP, ada sedikit perubahan dalam rancangan

awal RKPD. Perubahan tersebut terletak pada besarnya anggaran yang akan

digunakan. Sebagian besar mengalami kenaikan disesuaikan dengan kebutuhan

pelaksanaan program/kegiatan yang bersangkutan agar dapat mencapai target kinerja

yang telah ditetapkan.

Rumusan program dan kegiatan yang termuat dalam rancangan awal RKPD

2016 secara keseluruhan sudah sesuai dengan rumusan program dan kegiatan yang

direncanakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY terutama sebagai tindak

lanjut hasil evaluasi pencapaian sasaran tahun 2014 agar target kinerja akhir RPJMD

maupun Renstra BKPP DIY di tahun 2017 dapat dicapai secara bertahap.

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja BKPP DIY dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yaitu

melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan ketahanan

pangan dan pendekatan usulan program/kegiatan dari atas-bawah (top down) dan

bawah-atas (bottom-up) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui

musyawarah. Forum untuk menjaring aspirasi masyarakat dan usulan kegiatan yang

berkaitan dengan ketahanan pangan dari kalangan non pemerintah dilakukan melalui

forum resmi seperti dalam pelaksanaan musrenbang dan melalui forum tidak resmi.

Aspirasi dan usulan tersebut diterima oleh Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian dilakukan kajian lebih lanjut

mengenai keterkaitan usulan kegiatan dengan arah pembangunan ketahanan pangan

seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY

serta keterkaitan dengan isu-isu penting pembangunan ketahanan pangan di Daerah

Istimewa Yogyakarta.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional yang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi agenda 7.1. NAWACITA yaitu

mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik dengan sub agenda Peningkatan Kedaulatan Pangan. Arah

pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang

antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang

mendesak pada tingkat nasional, regional, dan global untuk merealisasikan secara

penuh komitmen Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi

World Food Summit (WFS) 1996.

Dengan mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT Pangan, arah kebijakan

umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2015-2019 adalah pilot project 1000

desa organik (bagian reforma agraria) hingga tahun 2019 dan bertambah 1000 desa

lagi hingga tahun 2024, melalui: (1) meningkatkan ketersediaan, penanganan

kerawanan pangan dan akses pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi dan

stabilisasi harga dan cadangan pangan, serta (3) meningkatkan pemenuhan

kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan

diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam

negeri menuju kemandirian pangan; (b) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan

pangan secara dinamis; (c) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam

pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan

kerawanan pangan.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitas harga dan cadangan

pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mengembangkan sistem

distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasaokan dan

harga pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan

pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (c) mengembangkan

koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan

pangan; dan (d) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam

kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.


Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan

keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mempercepat

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, (b) teknologi

pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna

meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, (c) meningkatkan pengawasan keamanan

pangan segar, dan (d) mengembangakan koordinasi sinergis lintas sektoral dalam

pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan segar.

Pemerintah Pusat melalui Badan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian

Pertanian juga memberikan komitmen yang kuat untuk pembangunan penyuluhan di

daerah. Komitmen ini akan diwujudkan melalui program Revitalisasi BPP dan program

1 Desa 1 Penyuluh untuk mendukung berjalannya sistem penyuluhan yang produktif,

efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan

dukungan kebijakan, antara lain: (a) peningkatan dukungan penelitian dan

pengembangan pangan; (b) peningkatan kerjasama internasional, (c) peningkatan

pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (d) penguatan kelembagaan dan

koordinasi ketahanan pangan; serta (e) dorongan terciptanya makro dan perdagangan

yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Berdasarkan kebijakan ketahanan pangan nasional Badan Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah, akan memadukan antara prinsip top-down policy dan prinsip bottom-up

planning dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, dalam proses ini mesti

diperhatikan apa yang ingin dicapai Pemerintah Pusat dan apa kegiatan yang sesuai

dengan kondisi dan potensi daerah, agar tujuan yang akan dicapai sesuai dengan

harapan.

2. Visi dan Misi

A. Visi

Pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan diarahkan pada

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan dalam jumlah

yang cukup, mutu yang terjamin, aman, dan terjangkau serta berkelanjutan yang

didukung oleh penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan

kehutanan. Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik

pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global, Badan Ketahanan Pangan


dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan visi. Adapun visi

tersebut adalah:

“Mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, berkarakter dan berbudayasecara berkelanjutan melalui tercapainya kemandirian dan kedaulatanpangan didukung oleh sistem penyuluhan yang efektif dan efisien”.

B. Misi

Misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta

adalah sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan ketahanan pangan dengan peningkatan subsistem

ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;

Misi 2. Pengembangan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan

sesuai karakter, budaya lokal dan kebutuhan petani, nelayan dan

masyarakat sekitar kawasan hutan;

Misi 3. Pengembangan sistem pengelolaan ketahanan pangan dan penyuluhan

yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

dan benar (good governance).

3. Tujuan dan Sasaran SKPD

A. Tujuan

Tujuan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pada

hakekatnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat individu,

rumah tangga dan wilayah serta penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan

efisien. Memperhatikan visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang akan

dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola

Pangan Harapan (PPH) minimal 90 di tahun 2017;

2. Meningkatkan kinerja tenaga penyuluh dalam pengawalan dan

pendampingan masyarakat petani dan nelayan serta masyarakat sekitar

kawasan hutan;

3. Meningkatkan profesionalitas aparatur untuk mencapai tata kelola

pemerintahan yang baik dan benar.


B. Sasaran

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi

serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan, maka pembangunan

ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

diarahkan pada pencapaian sasaran:

1. Pemantapan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat yaitu pada posisi

skor PPH 90;

2. Peningkatan kualitas penyuluh dan peningkatan kualitas kelembagaan pelaku

utama/pelaku usaha sampai 100%;

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar melalui

peningkatan kualitas aparatur dengan dukungan sarana-prasarana dan

peningkatan proses perencanaan, monitoring evaluasi sampai dengan

pelaporan sampai dengan 100%.

4. Program dan Kegiatan

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) adalah unsur pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. BKPP DIY

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan,

kehutanan dan perkebunan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, BKPP DIY

ikut serta mendukung pencapaian visi Gubernur DIY yang termuat dalam RPJMD

2012-2017 yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya,

Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” melalui misi ke-1 yaitu

membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan misi ke-2 yaitu

menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,

inovatif dan kreatif.

Selain itu BKPP DIY mendukung pula pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Gubernur DIY dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang memenuhi kaidah

Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui skor PPH. Pencapaian tujuan

pertama Millenium Development Goals (MDGs) yaitu menanggulangi kemiskinan dan

kelaparan juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan

BKPP DIY tahun 2016 di samping pendayagunaan potensi ekonomi DIY seperti

potensi pangan lokal.

Pada tahun 2016, BKPP DIY merumuskan rencana program dan kegiatan

sejumlah 9 (sembilan) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan. Lokasi sasaran


program dan kegiatan tersebar di 4 kabupaten/1 kota di DIY termasuk di lingkup BKPP

DIY. Ada 4 program yaitu program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang

terfokus pada internal BKPP DIY. Sedangkan lima program lainnya yaitu:

1. Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan;

2. Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan;

3. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

4. Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan;

5. Pemberdayaan Penyuluhan.

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif belanja langsung yang bersumber dari

dana APBD DIY untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan

BKPP DIY pada tahun 2016 seperti yang tercantum dalam Rancangan RKPD DIY

tahun 2016 sebesar Rp. 8.512.572.550,- (delapan miliar lima ratus dua belas juta lima

ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan usulan belanja

bantuan kelembagaan/bantuan hibah yang akan disalurkan ke masyarakat sebesar

Rp. 2.862.437.000,-. Sasaran untuk masing-masing program/kegiatan BKPP disusun

berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu. Rincian

program dan kegiatan berikut kebutuhan dana/pagu indikatif per kegiatan dapat dilihat

pada tabel 3.1.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang ada, tahun 2016 BKPP DIY

melanjutkan kegiatan tahun 2015 yang sudah diawali dengan FGD untuk

Pengembangan/Pengadaan Software Simulasi Supply Chain Ketahanan Pangan

dan sub kegiatan tambahan di kegiatan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

berupa penguatan ketahanan pangan di kawasan hutan melalui kegiatan pertanian

dan perikanan.

Gerakan Percepatan Penanganan 8 Desa Percontohan Pengurangan

Kemiskinan dan Kerawanan Pangan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No.

434/KEP/2012 tanggal 28 Desember 2010 merupakan program arahan Gubernur DIY

(selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan) yang dicanangkan secara sinergis antar

SKPD terkait dan stakeholder lainnya. Pelaksanaannya dimulai tahun 2013 sampai

dengan 2016. Sampai tahun 2014, dari 8 Desa Percontohan masih ada 2 desa yang

masuk kriteria desa rawan pangan yaitu desa Jagalan dan Hargorejo. Untuk tingkat

kemiskinannya walaupun sudah ada penurunan tetapi belum signifikan sehingga tahun

2016 ini masih dijadikan kegiatan unggulan melalui Pemberdayaan Daerah Rawan


Pangan bersama dengan desa-desa rawan pangan lainnya yang tersebar di 4

Kabupaten se-DIY. Lokasi 8 Desa Percontohan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Kabupaten Kecamatan Desa

1 Kulonprogo Kokap Hargorejo

2 Samigaluh Pagerharjo

3 Gunungkidul Semanu Dadapayu

4 Semin Pundungsari

5 Bantul Banguntapan Jagalan

6 Kasihan Tamantirto

7 Sleman Prambanan Wukirharjo

8 Seyegan Margoagung

Perdagangan bebas antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau lebih

dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 akan mengetatkan

persaingan barang konsumsi, utamanya yang berakar dari sektor pertanian. Untuk

menghindarkan “bencana impor” produk pertanian segar dapat dilakukan dengan

meningkatkan daya saing produk melalui keamanan pangan dan penjaminan mutu

produk. Oleh karena itu, kegiatan yang terkait dengan penanganan keamanan pangan

dan sertifikasi produk pertanian segar maupun olahan mendapat prioritas anggaran

yang lebih besar.

Sedangkan untuk menghadapi serangan produk olahan dan untuk menurunkan

ketergantungan terhadap terigu yang seluruhnya impor dapat dilakukan melalui

diversifikasi pangan berbasis produk lokal menjadi bentuk yang lebih mudah disimpan,

siap diolah dan dikonsumsi, tersedia kapan dan dimana saja (tidak ada masalah

dengan akses), dan kandungan gizinya tidak kalah dari terigu. Oleh karena itu, tahun

2016 ini Pengembangan Diversifikasi Produk Antara yang mengarah pada Model

Pengembangan Pangan Pokok Lokal atau sekarang lebih dikenal sebagai Model

Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal (MP3L) untuk menghasilkan pangan

pokok non beras dan non terigu berbahan dasar lokal di Kabupaten Bantul dan

Gunungkidul juga dijadikan kegiatan unggulan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran

strategis yang tertuang dalam indikator kinerja, BKPP tidak dapat bekerja sendiri dan

memerlukan peran serta dari para pihak terkait. Contohnya dalam penanganan 8 Desa

Percontohan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Sistem Keamanan Pangan

Terpadu, dan penyimpanan cadangan pangan pemerintah.


Pihak-pihak yang selama ini sudah bekerjasama dengan BKPP terdiri dari

instansi vertikal di Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,

SKPD lingkup provinsi DIY (Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas

Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas

Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

dll), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Bulog, Badan Pusat Statistik, SKPD

Kabupaten/Kota yang mengampu ketahanan pangan dan penyuluhan, perguruan

tinggi, dan organisasi kemasyarakatan. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) juga

berperan memberikan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan serta melaksanakan

evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan maupun

pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.


Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2016 dan

Prakiraan Maju Tahun 2017 Non Keistimewaan DIY

Nama SKPD: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

Lokasi KelompokSasaran

Target capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)Sumber

DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Wajib1.21 Ket ahanan Pangan1.21.01 Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan10.608.522.550 10.895.592.860

1.21.1.21.01.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran

808.380.000 956.192.000

1.21.1.21.01.01.001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 750.000 APBD 900.000

1.21.1.21.01.01.002 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air Dan Listrik

BKPP DIY BKPP DIY 1. 4 Line telephone2. 4 KWH meter3. 1 saluran internet4. 1 tahun hostingwebsite

215.000.000 APBD 258.000.000

1.21.1.21.01.01.006 Penyediaan JasaPemeliharaan DanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

BKPP DIY BKPP DIY 1. 18 unit (Roda2)2. 6 unit (Roda 4)

12.000.000 APBD12.720.000

1.21.1.21.01.01.007 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 24.010.000 APBD 28.812.000



IndikatorKinerja

Program/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu


DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.01.008 Penyediaan Jasa

Kebersihan KantorBKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 121.600.000 APBD 133.760.000

1.21.1.21.01.01.010 Penyediaan Alat TulisKantor

BKPP DIY BKPP DIY 50 jenis 37.500.000 APBD 45.000.000

1.21.1.21.01.01.011 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

BKPP DIY BKPP DIY 1. 10 macamblangko2. 92.000 lembar

30.000.000 APBD 36.000.000

1.21.1.21.01.01.012 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

BKPP DIY BKPP DIY 15 Macam alatlistrik

19.000.000 APBD 22.800.000

1.21.1.21.01.01.015 Penyediaan BahanBacaan Dan PeraturanPerundang- Undangan


1.21.1.21.01.01.017 Penyediaan MakananDan Minuman

BKPP DIY BKPP DIY 3.470 os 38.170.000 APBD 45.800.000

1.21.1.21.01.01.018 Rapat -Rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah

BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun dalamdaerah, 1 tahunluar daerah

175.000.000 APBD 210.000.000

1.21.1.21.01.01.022 Penyediaan JasaKeamananKantor/Gedung/TempatKerja

BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 105.850.000 APBD127.000.000

1.21.1.21.01.01.026 Penyediaan RetribusiSampah




IndikatorKinerja

Program/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu


DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan PrasaranaAparatur

Persentasepenyediaandanpemeliharaansaranaprasaranaaparatur

778.200.000 884.800.000

1.21.1.21.01.02.005 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

BKPP DIY BKPP DIY 1 unit (Roda 4) 200.000.000 APBD 240.000.000

1.21.1.21.01.02.007 PengadaanPerlengkapan GedungKantor


1.21.1.21.01.02.009 Pengadaan PeralatanGedung Kantor


1.21.1.21.01.02.010 Pengadaan Mebeleur BKPP DIY BKPP DIY 1. 6 unit (mejakerja)2. 6 unit (kursikerja)

33.000.000 APBD 19.800.000

1.21.1.21.01.02.022 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor


1.21.1.21.01.02.024 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

BKPP DIY BKPP DIY 1. 18 unit (Roda2)2. 6 unit (Roda 4)

177.750.000 APBD 220.000.000

1.21.1.21.01.02.026 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 73.500.000 APBD60.000.000

1.21.1.21.01.02.028 PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

BKPP DIY BKPP DIY 90 unit 30.000.000 APBD 36.000.000



IndikatorKinerja

Program/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu


DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.05 Program Peningkatan

Kapasitas SumberDaya Aparatur

Terwujudnyapeningkatankapasitassumberdayaaparatur

107.870.000 50.000.000

1.21.1.21.01.05.003 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan

BKPP DIY PejabatFungsionalTertentu

20 orang, 1 hari, 1dokumen

15.200.000 APBD 18.000.000

1.21.1.21.01.05.007 Pembinaan,Pengembangan KualitasProfesi Dan PenilaianAngka Kredit

BKPP DIY PetugasPenilai danPejabatFungsionalTertentu

6 dokumen 27.450.000 APBD 32.000.000

1.21.1.21.01.05.010 Peningkatan MotivasiKerja Bagi Aparat

BKPP DIY AparaturBKPP DIY

87 orang 65.220.000 APBD 0

1.21.1.21.01.06 Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Terwujudnyapenatausahaan keuangandanmanajemenpencapaiankinerjaprogram yangmendukungkelancarantugas danfungsi SKPD

265.200.000 199.000.000

1.21.1.21.01.06.016 Penyusunan LaporanKinerja SKPD

BKPP DIY BKPP DIY 1 laporan 5.500.000 APBD 6.000.000

1.21.1.21.01.06.017 Penyusunan LaporanKeuangan SKPD

BKPP DIY BKPP DIY 1 laporan 9.000.000 APBD 9.000.000



IndikatorKinerja

Program/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu


DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.06.018 Penyusunan Rencana

Program KegiatanSKPD sertaPengembangan Data

BKPP DIYdanstakeholder

BKPP DIY 1 dokumen 212.700.000 APBD 160.000.000

1.21.1.21.01.06.019 Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan ProgramKegiatan SKPD

BKPP DIYdanstakeholder

BKPP DIY 1 dokumen 38.000.000 APBD 24.000.000

1.21.1.21.01.15 ProgramPemberdayaanPenyuluh Pertanian

Peningkatankualitaspenyuluh

1.305.200.0001.435.020.000

1.21.1.21.01.15.006 PeningkatanKompetensi DanKeprofesian TenagaPenyuluh

Lainnya:Kab/KotaSe-DIY

Penyuluh,petani,penyuluhswadaya,gapoktan,lembagaekonomipetani, THL-TBPP BP3Kse DIY

1. 461 orang2.56 BPP3. 1 dokumen

660.000.000 APBD 726.000.000

1.21.1.21.01.15.010 Fasilitasi/Temu TeknisPenyuluhSwadaya/Swasta


Penyuluh,petani,Penyuluhswadaya diKab/Kota

30 orang, 2 even 137.000.000 APBD150.000.000

1.21.1.21.01.15.011 Penyusunan ProgramPenyuluhan


Kab/Kota Se-DIY

150 orang 40.700.000 APBD 44.770.000

1.21.1.21.01.15.014 Pengembangan danPenguatanKelembagaanPenyuluhan


Kelembagaanpenyuluhandankelembagaanpelaku utamadi Kab/Kotase DIY

1. 380 orang2. 66 lembagapetani3. 56 BPP

467.500.000 APBD 514.250.000



IndikatorKinerja

Program/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu


DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.17 Peningkatan

Penanganan DaerahRawan Pangan

Jumlah DesaRawanPangan

2.832.407.550 3.072.862.860

1.21.1.21.01.17.001 Dukungan DewanKetahanan Pangan(DKP)

BKPP DIY DKP DaerahDIY danStakeholders

1. 80 orang, 2even2. 50 orang, 1laporan3. lembaga DKPdi 4 Kab di DIY4. 8 DesaPercontohan

211.300.000 APBD 280.000.000

1.21.1.21.01.17.003 Pemberdayaan DaerahRawan Pangan


Desapercontohanpengurangankemiskinandankerawananpangan,Kelompokafinitas, timpangan desa,LembagaKeuanganDesa, &tenagapendamping,Kelompokmasyarakatmiskin disekitarkawasanhutan,Penerimahibah danaAgFund,Demapan

1. 8 DesaPercontohanPenguranganKemiskinan danKerawanan Pangan2. Desa RawanPangan di 4 Kab seDIY3. 2 kelompokmasyarakatkehutanan4. 1 paket kajiandampak demapan

2.441.107.550 APBD 2.592.862.860



IndikatorKinerja

Program/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu


DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.17.004 Penyusunan P eta

Ketahanan Dankerawanan PanganBerbasis FSVA


TimpenyusunFSVA

1. 50 orang, 4kabupaten2. 45 buku petaFSVA3. 50 orang, 1laporan

90.000.000 APBD 100.000.000

1.21.1.21.01.17.005 Penyusunan SKPG Lainnya:Kab/KotaSe-DIY

Tim SKPG 1. 40 orang2. 1 dokumen petarawan pangan dangizi

90.000.000 APBD 100.000.000

1.21.1.21.01.18 PeningkatanKetersediaan danCadangan Pangan

Ketersediaandancadanganpangan

1.578.265.000 1.399.918.000

1.21.1.21.01.18.001 Penyusunan NeracaBahan Makanan

BKPP DIY Stakeholdersterkait

1. 75 buku2. 75 buku

95.880.000 APBD 115.056.000

1.21.1.21.01.18.002 Penguatan CadanganPangan

BKPP DIY KelompokWanita Tani,KelompokLumbungPanganMasyarakat &stakeholders

1. 20 kelompok2. 21 ton beras3. 2 unit4. 4 kabupaten

1.245.000.000 APBD 1.000.000.000

1.21.1.21.01.18.003 Analisis KetersediaanPangan


Stakeholdersterkait

3 jenis buku 149.605.000 APBD 179.526.000

1.21.1.21.01.18.004 PenyusunanKetersediaan danKebutuhan Pangan


Petugas 35 orang, 5 hari 87.780.000 APBD 105.336.000



IndikatorKinerja

Program/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu


DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.19 Penganekaragaman

Konsumsi danKeamanan Pangan

Persentasepengawasandanpembinaankeamananpangan

1.833.000.000 1.877.800.000

1.21.1.21.01.19.001 Gerakan Pola PanganBeragam BergiziSeimbang Dan Aman


PKK, KelWanita Tani ,Murid SD,Kader Gizi,GuruSD/PAUD

1. 300 orang2. 5 kab/kota

298.000.000 APBD 162.800.000

1.21.1.21.01.19.002 Penyebaran InformasiProduk Pangan Lokal

BKPP DIY PKK,MasyarakatUmum

1. Pameran HPS2. Lomba CiptaMenu PanganLokal3. Penyebaraninformasi produkpangan lokal4. Lomba mewarnai

200.000.000 APBD 200.000.000

1.21.1.21.01.19.003 PengembanganDiversifikasi ProdukAntara

Kab. BantuldanGunungkidul

UKM PanganLokal

3 kelompok diKab. Bantul danGunungkidul

100.000.000 APBD 100.000.000



IndikatorKinerja

Program/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu


DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.19.004 Penanganan Keamanan

PanganLainnya:Kabupaten/Kota se DIY

PJAS, pasartradisional,dan tokomodern

1. 1.500 orang diKab/Kota se-DIY2. 1 kali publikasielektronik3. 5.000 lembarleaflet/poster4. pengawasanpangan beredar di 5kab/kota

350.000.000 APBD 400.000.000

1.21.1.21.01.19.005 Pengembangankelembagaan OKKPD

BKPP DIY OtoritasKompetenKeamananPanganDaerah(OKKPD) DIYdanStakeholders

1. 50 orang, 2even2. 3 jenis dokumen

70.000.000 APBD 80.000.000

1.21.1.21.01.19.007 PengembanganKelembagaan SertifikasiPangan Segar


Pelaku usahadi bidangPSAT

1. 50 orang, 4kali, 2 even2. 20 SertifikatPrima dan atauNomor PSAT/PD3. 10 sertifikat hasilsurveilen4. Temu usaha 50pelaku usaha5. 1 kali promosiproduk melaluimedia elektronik

450.000.000 APBD 500.000.000



IndikatorKinerja

Program/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu


DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.19.008 Dukungan

Pengembangan ProdukPangan Bersertifikat


Pelaku usahapangan lokalbersertifikatdanStakeholders

1. 50 orang2. 10 kelompokpangan lokal

230.000.000 APBD 300.000.000

1.21.1.21.01.19.009 Penyusunan PPH BKPP DIY BPS, Instansiterkait danmasyarakat

1 dokumen 35.000.000 APBD 35.000.000

1.21.1.21.01.19.011 PengembanganKapasitas PetugasPembinaan danPengawas KeamananPangan

BKPP DIY Penyuluh,PMHPKab/Kota danProvinsi

30 orang, 5 hari 100.000.000 APBD100.000.000

1.21.1.21.01.20 Peningkatan Distribusidan Akses Pangan

Persentaseketersediaaninformasipasokan,harga, danakses pangan

1.100.000.000 1.020.000.000

1.21.1.21.01.20.001 DukunganKelembagaan AksesPangan


GapoktanaksesPangan diDaerahRawanPangan

1. 290 orang2. 7 kelompok

650.000.000 APBD 650.000.000

1.21.1.21.01.20.002 Analisis distribusi danharga pangan

Lainnya:Kab/Kotase- DIY

Pasar,produsen,distributor,jembatantimbang, &instansiterkait

1. 70 orang2. 2 kali per bulaninformasi di media

60.000.000 APBD 60.000.000



IndikatorKinerja

Program/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu


DanaTarget

capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.20.003 Pemberdayaan dan

pengembanganlembaga distribusipangan masyarakat(LDPM)

Lainnya:Kab/Kotase- DIY

Gapoktan &Aparatur

1. 235 Orang2. 6 Gapoktan

210.000.000 APBD 130.000.000

1.21.1.21.01.20.004 Analisis Pasokan danAkses Pangan


Pasar,distributor,pedagang,konsumen,rumahtangga,petugaspemantau

1. 25 orang, 2even2. 2 macam data

100.000.000 APBD 100.000.000

1.21.1.21.01.20.005 Pengembangan/Pengadaan SoftwareSimulasi Supply ChainKetahanan Pangan


BKPP DIYdanStakeholders

1 dokumen 80.000.000 APBD 80.000.000


BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan

sebuah dokumen perencanaan yang bersifat strategis. Penyusunan Renja mengacu

dan atau menjabarkan arah dan kebijakan yang tercantum dalam RPJP serta RPJMD

Daerah Istimewa Yogyakarta, Renstra BKPP DIY Tahun 2012-2017 maupun integrasi

dokumen-dokumen perencanaan lainnya terutama yang terkait dengan pembangunan

ketahanan pangan dan penyuluhan.

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan akan digunakan

sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan anggaran, prioritas program, dan

kegiatan tahunan dari berbagai sumber dana. Selain itu Renja dapat digunakan sebagai

acuan dalam melaksanakan program kerja yang implementasinya dijabarkan lebih rinci

dalam sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan. Untuk itu rencana

kerja perlu dievaluasi dengan memperhatikan kebijakan peningkatan ketahanan pangan

dan penyuluhan serta aspirasi masyarakat.

Pada akhir tahun anggaran, Renja juga akan digunakan sebagai dasar

penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui Laporan

Kinerja Pemerintah yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Jl. Gondosuli Nomor. 6 Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected]

Y O G Y A K A R T A 55165

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 188 / 0608 / I

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2016

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhanDaerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya perencanaan yang matang dan sesuaidengan kebutuhan;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif, effisien, dandiperoleh hasil yang optimal, dipandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatanpenyusunan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlumenetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja tahunanggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah IstimewaYogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025;


5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2012-2017;





Nomor : 188 / 0608 / I

Tentang


TAHUN 2016



















Nomor : 188 / 0608 / I

Tentang


TAHUN 2016



















Nomor : 188 / 0608 / I

Tentang


TAHUN 2016















Documents

Rencana Kerja Tahun 2016 - jogjaprov.go.id