Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page1
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Banten akan
memasuki tahunketiga pembangunan dalam rentang waktu
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah(RPJMD) Tahun 2017 – 2022 guna mewujudkan visi dan misi
yang telah disiapkan dalam masa lima tahun kedepan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana
Kerja Satuan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tupoksi dan
mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) serta berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten telah menyusun
Rencana Strategi Sekretariat Daerah (Renstra Setda) Provinsi Banten
Tahun 2017 – 2022 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 –
2022.
Sebagai salah satu OPD,Sekretariat Daerah Provinsi Banten
setiap tahun anggaran diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page2
pembangunan oleh OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran
dengan mengacu kepada Renstra OPD sebagaimana diamanatkan oleh
perundang-undangan yang berlaku.
Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah mengingat bahwa :
1. Rancangan RENJA-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan
awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-OPD,
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan
kegiatan yang berasal dari masyarakat;
2. Rancangan RENJA-OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan
Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan
mendorong menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat;
3. Rancangan RENJA-OPD secara bottom up di bahas dalam forum
OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan
dalam rangka menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang
mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah;
4. Rancangan RENJA-OPD akan digunakan pada pelaksanaan
Musrenbang RKPD, karena Musrenbang RKPD Provinsi
dilaksanakan untukketerpaduan antar rancangan RENJA-OPD dan
antar RKPD Kabupaten/Kota;
5. Rancangan RENJA-OPD walaupun penyusunannya berpedoman
pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa RENJA-OPD
sebagai bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan
rancangan akhir RKPD.
Selain itu RENJA-OPD juga merupakan suatu dokumen rencana
yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD), yang selanjutnya
setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka
akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah (DPA - OPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page3
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh OPD yang
bersangkutan.
Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI
disertai alokasi biayanyayang tepat dan terarah dengan memperhatikan
pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA–OPD, karena RENJA-
OPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan
suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan
daerah.
1.2. Landasan Hukum
Dasar penyusunan Rencana Kerja– Sekretariatdaerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page4
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page5
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page6
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan,Tugas Pokok,Fungsi,Tipe, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renja - Setda Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
1. Maksud
Penyusunan Rencana KerjaSetda Provinsi Banten Tahun Anggaran
2020 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi
dan kebijakan Renstra Setda Provinsi Banten Tahun 2017–2022
kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai
kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan renja sebagai
acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada
setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat
menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan
rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja– Sekretariatdaerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2020 adalah:
a. Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan
mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka
mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
Rencana strategi Setkeratiat Daerah Provinsi Banten dan
RPJMD Provinsi Banten;
b. Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan
kegiatan Setda Provinsi Banten Tahun 2018 berdasarkan
kebijakan, evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif
yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan
kelompok sasaran.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page7
c. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan
rencana pembangunan;
d. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten;
e. Memberikan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
f. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah
Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Banten Tahun 2020.
Sistematika penulisan Rencana Kerja Setda Provinsi Banten Tahun
2020 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang
pengertian renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, dan
mengemukakan keterkaitan Renja OPD dengan dokumen
RKPD, dengan Renstra Setda, dengan renja K/L dan serta
tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Landasan hukum, penjelasan tentang Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,
tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran OPD.
Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan
tujuan dan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi
Banten.
Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Banten, serta garis
besar isi dokumen.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page8
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun
lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada apbd
tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD,
memuat uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau
hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian
mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan.
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat,
menguaraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan
usulan para pemangku kepentingan.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan
nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat
perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-
faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai
rakapitulasi program dan kegiatan, tabel rencana program dan
kegiatan (perumusan program dan kegiatan).
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page9
Bab IV Penutup
Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang
perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta
rencana tindak lanjut.
Lampiran – lampiran.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018
Sekretariat daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Perda
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten, terdiri dari 3 (tiga) Asisten Daerah yaitu : 1) Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan;Biro
Pemerintahan,Biro Hukum dan Biro Kesejahteraan Rakyat; 2) Asisten
Pembangunan dan Perekonomian, membawahkan; Biro Bina
Perekonomian,Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan Biro Bina
Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; dan 3) Asisten Administrasi
Umum membawahkan;Biro Administrasi Pimpinan dan Rumah Tangga,
Biro Umum dan Biro Organisasi.
Ringkasan Jumlah Anggaran belanja di Sekretariat Daerah
sampai dengan Triwulan IV dapat terlihat pada tabel berikut ini :
TABEL 2.1
BELANJA DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2018
No Biro Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran
(Rp) %
1 2 3 4 5 = 3-4 6 = 4/3
1 Pemerintahan 2.458.430.000 2.418.300.998 4.129.002
89,31
2 Hukum 3.909.260.000 3.004.496.025 904.763.975 76,86
3 Kesejahteraan
Rakyat 5.548.750.000 5.386.590.185 162.159.815 97,08
4 Bina
Perekonomian 3.474.240.000
3.029.926.460
444.313.540
88,71
5 Administrasi
Pembangunan 8.771.600.000 7.992.519.300 779.080.700 8,88
6
Bina Infrastruktur
Sumber Daya Alam
2.144.650.000 2.021.723.464 122.926.536 90,58
7
Administrasi
Rumah Tangga Pimpinan
39.066.270.000 34.674.683.252 4.391.586.784 72,32
8 Umum 148.924.350.000 123.523.918.637 25.400.431.363 82,94
9 Organisasi 2.350.500.000 2.142.552.185 207.947.815 91,15
Jumlah 214.299.900.000 184.194.710.506 30.105.189.494 85,95
Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page11
Kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan tahun
anggaran 2020 terdiri dari 10 (Sepuluh) program.
Capaian kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran
2018 secara untuk indikator input dan output dengan rincian
sebagai berikut :
2.1.1 Tabel Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2018
No. Program/Kegiatan Tolok Ukur Kegiatan
Ket. Biro Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6
1. Program Tata Kelola Pemerintahan, dengan kegiatan :
1.1 Tata Usaha Pemerintahan 1.297.746.000 1.287.421.998 99,20 Pemerintahan
Jumlah / Rata – Rata 1.297.746.000 1.287.421.998
99,20
Pemerintahan
1.2 Tata Usaha Biro Hukum 1.391.232.000 903.709.925 64,96 Hukum
Jumlah / Rata – Rata 1.391.232.000 903.709.925 64,96 Hukum
1.3 Tata Usaha Biro Kesra
1.988.051.265
1.925.736.950
96,87 Kesra
Jumlah / Rata – Rata
1.988.051.265
1.925.736.950
96,87 Kesra
1.4 Tata Usaha Biro Bina Perekonomian
1.538.835.000 1.252.491.460 81,39 Bina
Perekonomian
Jumlah / Rata 1.538.835.000 1.252.491.460
81,39
Bina Perekonomia
n
1.5 Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Daerah
5.203.182.500
4.871.762.800 93,63
Administrasi Pembangunan
Daerah
Jumlah / Rata – Rata
5.203.182.500
4.871.762.800 93,63
Administrasi Pembangunan
Daerah
1.6 Tata Usaha Biro Infrastruktur dan SDA 1.518.750.200 1.404.123.664 91,94 BISDA
Jumlah / Rata – rata 1.518.750.200 1.404.123.664 91,94 BISDA
1.7 Tata Usaha Biro ARTP 6.368.398.300 5.892.621.60 92,53 ARTP
1.8 Pelayanan Kedinasan Biro ARTP 12.639.481.085 11.334.380.182 89,67 ARTP
1.9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
9.012.697.715 6.953.715.278 98,77 ARTP
1.10 Tata Usaha Gubernur dan Wagub 378.740.000 361.976.000 95,57 ARTP
1.11 Tata Usaha Sekda, Staff Ahli Gubernur dan Asda
460.806.000 374.968.600 81,37 ARTP
Jumlah / Rata – Rata 28.860.123.100
24.917.661.680
86,24
ARTP
1.12 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
29.292.494.000
25.907.011.837
88,44 Umum
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page12
1.13 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 70,000,000 68,743,000 98.20 Umum
1.14 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 9,050,000,000 7,174,954,000 79.28 Umum
1.15 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Aparatur
6,647,400,400 6,398,226,851 96.25 Umum
1.16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1,885,959,000 1,880,558,901 99.71 Umum
1.17 Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan Setda
5,208,334,600 4,624,044,985 88.78 Umum
1.18 Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda
5,803,800,000 5,163,718,000 88.97 Umum
1.19 Pelayanan Kerumahtanggaan di lingkungan Setda
306,000,000 282,416,100 92.29 Umum
1.20 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan di lingkungan Setda 96,000,000 93,936,000 97.85 Umum
Jumlah / Rata – Rata 29,292,494,000 25,907,011,837 88.44 Umum
1.21 Tata Usaha Biro Organisasi 891.754.500 854.548.985 95,83 Organisasi
Jumlah / Rata – Rata 891.754.500 854.548.985 95,83 Organisasi
1.22 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
70,000,000 68,743,000 98.20 Umum
1.23 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 9,050,000,000 7,174,954,000 79.28 Umum
1.24 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 6,647,400,400 6,398,226,851 96.25 Umum
1.25 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Aparatur
1,885,959,000 1,880,558,901 99.71 Umum
1.26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 5,208,334,600 4,624,044,985 88.78 Umum
1.27 Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan Setda
5,803,800,000 5,163,718,000 88.97 Umum
1.28 Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda
306,000,000 282,416,100 92.29 Umum
1.29 Pelayanan Kerumahtanggaan di lingkungan Setda
96,000,000 93,936,000 97.85 Umum
1.30 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan di lingkungan Setda 225,000,000 220,414,000 97.96 Umum
Jumlah / Rata – Rata 29,292,494,000 25,907,011,837 88.44 Umum
2 Perumusan Kebijakan Pemerintahan
2.1 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
375.092.000 358.829.000 95,66 Pemerintahan
2.2 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri
73.975.000 72.765.000 98,36 Pemerintahan
2.3 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
208.250.000 203.540.000 97,74 Pemerintahan
2.4 Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah
120.901.000 18.232.000 97,79 Pemerintahan
2.5 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
76.050.000 73.150.000 96,19 Pemerintahan
2.6 Pembinaan Penyelenggraan Peelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
144.732.000 143.697.000 99,28 Pemerintahan
2.7 Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi
72.050.000 71.800.000 99,65 Pemerintahan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page13
Pemerintahan
Jumlah / Rata – Rata 1.160.684.000 1.130.879.000 97,43 Pemerintahan
3 Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan
3.1 Penyelenggaraan Dinas Pimpinan 7.168.558.900 6.747.020.424 94,12 ARTP
3.2 Tata Acara Pimpinan
819.840.000 817.905.000 99,76 ARTP
3.3 Pelayanan Tamu Pimpinan
626.358.000 609.010.900 97,23 ARTP
3.4 Peliputan dan Dokumentasi
Pimpinan 1.591.390.000 1.583.085.248 99,48 ARTP
Jumlah / Rata – Rata
10.206.146.900 9.757.021.572 95,60 ARTP
4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
4.1
Kelembagaan dan Perangkat Daerah 112.698.000 107.698.000 95,5
6 Organisasi
4.2
Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota
141.643.000 118.002.000 83,3
1 Organisasi
4.3 Analisa Formasi dan Jabatan
171.000.000 154.962.000 90,6
2 Organisasi
4.4
Tata Laksana Organisasi
228.910.000 207.160.000 90,5
0 Organisasi
4.5 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
210.787.000 187.725.000 89,0
6 Organisasi
4.6 Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Setda
315.797.500 246.096.000 78,5
6 Organisasi
4.7 Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Banten
114.920.000 107.670.000 93,6
9 Organisasi
4.8 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
162.990.000 156.690.000 96,1
3 Organisasi
4.9 Jumlah / Rata – Rata
1.458.745.000
1.288.003.220 88,2
9 Organisasi
5 Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan Pelayanan Hukum
5.1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
100.000.000 39.090.000 30,0
9 Hukum
5.2
Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten
331.725.000 295.027.000 88,9
4 Hukum
5.3 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota
102.065.000 62.855.000 61,5
8 Hukum
5.4 Penanganan Sengketa Hukum 355.316.000 67.764.600
47,22
Hukum
5.5 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
417.850.000 410.350.000 98,2
1 Hukum
5.6 Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM
423.900.000 423.900.000 100,00
Hukum
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page14
5.7 Sosialisasi Hukum 569.530.000 546.613.500
95,58
Hukum
5.8 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
217.642.000 164.186.000 75,4
4 Hukum
JUMLAH 3.909.260.000 3.004.496.025
93,22 Hukum
6 Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
6.1 Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
126.000.000 125.600.000 99,6
8 Kesra
6.2 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
143.000.000 141.400.000 98,8
8 Kesra
6.3 Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,Kepemudaan dan
Olahraga
120.100.000 119.300.000 99,3
3 Kesra
6.4
Perumusan Kebijakan Kesehatan 126.000.000 125.500.000 99,6
0 Kesra
6.5 Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan Capil
143.000.000 140.900.000 98,5
3 Kesra
6.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kehidupan Agama
1.838.522.735 1.798.565.735 97,8
3 Kesra
6.7 Koordinasi Lembaga Agama 299.176.000 297.300.000
99,37
Kesra
6.8 Perumusan Kebijakan Sosial 764.900.000 712.287.500
93,12
Kesra
Jumlah / Rata – Rata 3.560.698.735 3.460.853.235
98,29
Kesra
7
Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
7.1 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
173.330.000 140.210.000 80.8
9 Adpem
7.2 Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan
589.500.000 541.150.000 91,8
0 Adpem
7.3 Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan
307.000.000 179.960.000 58,6
2 Adpem
7.4 Pengendalian Barang dan Jasa 306.150.000 282.570.000 92,3 Adpem
7.5 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
274.100.000 214.450.000 78,2
4 Adpem
7.6 Pengadaan Barang dan Jasa 1.425.590.000 1.322.780.000
92,79
Adpem
7.7 Pengendalian Administrasi Pembangunan Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus dan
Tugas Bantuan
298.000.000 289.000.000 96,9
8 Adpem
7.8 Pengendalian Administarsi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
194.747.500 150.636.500 77,3
5 Adpem
8 Perumusan Kebijakan Infrastruktur
8.1 Perumusan Kebijakan ESDM 140.014.800
139.714.800
99,7
9 Bisda
8.2 Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
159.800.000
159.800.000
100
Bisda
8.3 Perumusan Kebijakan Pertanahan 84.100.000 81.100.000 96,4
3 Bisda
8.4 Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan
51.400.000 51.400.000 100 Bisda
8.5 Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan
124.485.000 119.485.000 95,9
8 Bisda
8.6 Perumusan Kebijakan Kominfo,Statistik dan Persandiaan
66.100.000 66.100.000 100 Bisda
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page15
Jumlah / Rata – Rata 625.899.000 617.599.800
98,67
Bisda
9 Program Pelayanan Umum
9.1 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana
250.000.000 233.547.400 80,4
5 Umum
9.2 Distribusi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana di Lingkungan Setda
3.482.756.000 2.490.860.600 71,5
2 Umum
9.3 Pelayanan Pembayaran Gaji / Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda
115.000.000 98.569.000 85,7
1 Umum
9.4 Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Biro Umum
200.000.000 198.181.000 99,0
9 Umum
9.5 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2.697.100.000 2.405.127.000 89,1
7 Umum
Jumlah / Rata – Rata 36.037.350.000 31.333.296.837 86,9
5 Umum
10 Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian
10.1 Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD
455.000.000 428.618.000 94,2
0
Bina Perekonomia
n
10.2 Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi
210.000.000 207.554.000 98,8
4
Bina Perekonomia
n
10.3 Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
266.765.000 197.615.000 74,0
8
Bina Perekonomia
n
10.4 Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
196.500.000 150.000.000 76,3
4
Bina Perekonomia
n
10.5 Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
225.000.000 224.238.000 99,6
6
Bina Perekonomia
n
10.6 Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
200.000.000 197.050.000 98,5
2
Bina Perekonomia
n
10.7 Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan
195.100.000 192.850.000 98,8
5
Bina Perekonomia
n
10.8 Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
187.040.000 179.510.000 95,9
7
Bina Perekonomia
n
Jumlah/Rata – Rata 3.474.240.000 3.029.926.460 87,2
1
Bina
Perekonomian
2.3 Rencana dan Realisasi Output (Keluaran) Tahun 2018
No Program / Kegiatan
Tolok Ukur
Ket
Output (Keluaran)
Renca
na %
Reali
sasi
1. Tata Kelola Pemerintahan
1.1 Tata Usaha Pemerintahan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100 100 Pemerintah
an
1.2 Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan pada Biro
Pemerintahan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100
100
Pemerintah
an
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page16
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pada Biro Pemerintahan
100
100
Pemerintah
an
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah 100 100
Pemerintah
an
Penyusunan Laporan Survai Kepuasan Masyarakat 100 100
Pemerintah
an
1.3 Tata Usaha Biro Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100 96,36
Hukum
Perencanaa, Evaluasi dan Pelaporan 100 100 Hukum
Penyediaan barang dan jasa perkantoran
100 93,81 Hukum
Peningkatan Kapasitas Aparatur 100 97,11 Hukum
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
100 100 Hukum
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan ke Laur Daerah 100 51,50 Hukum
1.4 Tata Usaha Biro Kesra
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro Kesra
100 98,57 Kesra
Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan Pada Biro Kesra
100 94,37 Kesra
Pelayanan Dinas Pada Biro Kesra
100 91,53 Kesra
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Pada Biro Kesra
100 100
Kesra
1.4 Tata Usaha Biro Bina Perekonomian
Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan Biro Bina Perekonomian
100 88,42
Bina
Perekonomi
an
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
dan Aset 100 100
Bina
Perekonomi
an
Rapat Koordinasi Penyusunan
Dokumen Bidang Perekonomian
100 96,68
Bina
Perekonomi
an
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
100 100 Bina
Perekonomi
an
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan ke Luar Daerah
100 69,42 Bina
Perekonomi
an
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan Pada Perekonomian
100 68,88 Bina
Perekonomi
an
1.5 Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
100
31,5
7
Administrasi
Pembangun
an Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
99,8
88
Administrasi
Pembangunan Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
91,8
0
Administrasi
Pembangunan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset Pada Biro Administrasi
93,0 Administrasi
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page17
Pembangunan 8 Pembangunan Daerah
1.6 Tata Usaha Biro Infrastruktur
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
100 98,34 Bisda
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
dan Ke Luar Daerah
100 86,15 Bisda
Peningkatan Kapasitas Aparatur 100 100 Bisda
Penyusunan Laporan Keuangan dan
Neraca Aset
100 100 Bisda
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 100 100 Bisda
1.7 Tata Usaha Biro ARTP Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP Biro ARTP
100 100 ARTP
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi
Dan Pelaporan 100 100 ARTP
Pengelolaan Keuangan dan
Perbendaharaan Biro ARTP 100 97,5 ARTP
Pelayanan Administrasi Kepegawaian Biro ARTP
100 100 ARTP
Pelayanan Ketatausahaan Biro ARTP 100 100 ARTP
Pengelolaan Barang Inventarisir Biro
ARTP 100 100 ARTP
Pengadaan ATK dan Cetakan di
Lingkungan Biro ARTP 100 100 ARTP
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 100 100 ARTP
1.8
Penyediaan Pelayanan Kedinasan Biro ARTP
Penyediaan Pakaian Kedinasan
Gubernur dan Wagub 100 100 ARTP
Peningkatan Pelayanan Koordinasi ke
Pusat, Dalam Daerah dan Luar Daerah
Gubernur dan Wagub
100 90 ARTP
Penyelenggaraan Pemeliharaan
Kesehatan untuk Gubernur dan Wagub 100 0,00 ARTP
Penyediaan Peralatan dan SDM
Pendukung Pelayanan Rumah Tangga
Pimpinan
100 100 ARTP
Penyediaan Makanan dan Minuman
Untuk Pertemuan, Kunjungan Pimpinan
dan Tamu Pimpinan Serta Kegiatan
Rutin Harian Pimpinan
100 100 ARTP
Dengan OPD,FPKD,Lembaga
Masyarakat, Tokoh Agama dan
Organisasi Lainnya
100 100 ARTP
Fasilitasi Layanan Kebutuhan Rumah
Dinas Gubernur, Wagub dan Sekda 100 100 ARTP
Penyediaan Fasilitas Jasa Kantor 100 100 ARTP
1.9 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Pemeliharaan / Perawatan Kendaraan
Dinas Pimpinan 100 100 ARTP
Pemeliharaan / Perawatan Bangunan
Sarana dan Prasarana Pimpinan 100 100 ARTP
Kebersihan Sarana dan Prasarana
Pimpinan 100 100 ARTP
Pemeliharaan/ Perawatan Jaringan 100 100 ARTP
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page18
Sarana dan Prasarana Pimpinan
Pemeliharaan/ Perawatan Sarana dan
Prasarana Peralatan Perkantoran
Pimpinan
100 89 ARTP
1.10
Tata Usaha Gubernur dan Wagub
Pelayanan Administrasi Pimpinan
Daerah 100 100 ARTP
Kompilasi Naskah Pidato/
Sambutan Kepala Daerah Triwullan
I,II,III dan IV
100 100 ARTP
1.1
1
Tata Usaha Sekda,Staf Ahli
Gubernur dan Asisten Daerah
Pelayanan Administrasi Pimpinan
Sekretariat 100 90 ARTP
1.12
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan SPIP 100 98,20 Umum
1.1
3
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Pengadaan Alat Tulis Kantor
dilingkungan Setda Provinsi Banten 100
93.5
4 Umum
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 100
96.29
Umum
Penataan Lingkungan 100 97.1
6 Umum
Pengadaan Kendaraan Dinas 100 69.8
4 Umum
1.1
4
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Biro-biro di lingkungan
Setda dan Instansi Pemerintah
100 98.3
2 Umum
Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Jasa
kantor Setda Provinsi Banten 100
92.73
Umum
Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Akomodasi Tamu Instansi Pemerintah
100 99.5
6 Umum
1.15
Rakor Ke dalam dan Ke Luar Daerah
Pengelolaan Koordinasi Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
100 98.3
4 Umum
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah Provinsi Banten 100
99.06
Umum
Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah Provinsi Banten 100
99.99
Umum
1.16
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perawatan Kendaraan Dinas 100 84.82 Umum
Asuransi Kendaraan Dinas 100 97.98 Umum
Perawatan Bangunan Gedung di
Lingkungan Setda 100 96.31 Umum
Kebersihan Halaman dan Gedung
di Lingkungan Setda
100 92.53 Umum
Perawatan Jaringan Listrik di
Lingkungan Setda 100 82.71 Umum
Perawatan/Pemeliharaan Peralatan
Kantor di Lingkungan Setda 100 87.58 Umum
1.17
Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan Setda
Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten
100 90.00 Umum
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 29.78 Umum
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas
Pelayanan Perpustakaan 100 38.96 Umum
1.18
Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda
Pendampingan Pelaksanaan Olah Data Arsip Biro-Biro Setda Provinsi Banten
100 96.2
5 Umum
Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip Biro-Biro Setda Provinsi Banten
100 100.00
Umum
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page19
Pelayanan Kearsipan dan Ekspedisi
Surat Setda Provinsi Banten 100
92.39
Umum
Daftar Pencarian Arsip Tahun 2017 100 0.00 Umum
1.19
Pelayanan Kerumahtanggaan di Lingkungan Setda
Pengadaan Peralatan Dapur Pendukung Pelayanan Kerumahtanggan Setda
100 98.3
4 Umum
Pengadaan Peralatan Dapur Pendukung Pelayanan Kerumahtanggan Setda
100 95.4
9 Umum
1.20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di lingkungan Setda
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Setda Provinsi Banten
100 98.2
6 Umum
Pengadaan Umbul - Umbul, Bendera,
Panji Provinsi Banten
100 94.9
0 Umum
Pengadaan Pakaian Kerja dan
Kelengkapan Petugas Penata Peralatan, Crew Sound System, Pengemudi dan Petugas Satuan Pengamanan Dalam
100 98.0
6 Umum
1.21
Tata Usaha Biro Organisasi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 100 97,01 Organisasi
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100 73,90 Organisasi
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 100 99,22 Organisasi
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Derah
100 96,87 Organisasi
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
100 89,77 Organisasi
2 Perumusan Kebijakan Pemerintahan
2.1 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
100 100 Pemerinta
han
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
100 95 Pemerinta
han
Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
100 100 Pemerinta
han
Penyusunan Kebijakan Teknis
Kerjasama Daerah 100 90
Pemerintahan
2.2 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri
Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri
100 100 Pemerintahan
Rapat Evaluasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri
100 100 Pemerintahan
2.3 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
Penyusunan LPPD Provinsi Banten Tahun 2017
100 100 Pemerintahan
Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten
Tahun 2017 100 100 Pemerinta
han
Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2017
100 100 Pemerintahan
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100 100 Pemerintahan
2.4 Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100 100 Pemerintahan
Pemeliharaan Pilar Batas Daerah 100 100 Pemerintahan
2.5 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Rapat Koordinasi Administrasi Pemerintahan
100 100 Pemerintahan
Pemberhentiaan dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW
100 100 Pemerintahan
Pemberian ijin ke Luar Negeri Alasan
Penting Bgai Pejabat Negara / Daerah dan DPRD
100 100 Pemerintahan
Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah
100 100 Pemerintahan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page20
Pengangkatan dan Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah
100 100 Pemerintahan
Penyusunan Konsep Hari Jadi Kab/Kota
100 100 Pemerintahan
2.6
Pembinaan Penyelenggraan Peelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan 100 100 Pemerinta
han
Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota tentang Kelurahan/Lomba Kelurahan Tingkat
Provinsi Banten
100 100 Pemerintahan
2.7
Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Rapat Koordinasi Toponomu dan rupabumi di Provinsi
100 100 Pemerintahan
Rapat Koordinasi Update Kode dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan di Provinsi Banten
100 100 Pemerintahan
3 Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan Pelayanan Hukum
3.1 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Program Pembentukan Peraturan
Daerah 100 100 Hukum
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
100 13,71 Hukum
Asistensi Penyusunan Raperda 100 38,36 Hukum
3.2
Kegiatan Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten
Legal Drafter Penyusunan Rancangan pergub Non APBD Usul SKPD/Unit kerja
100 99,93 Hukum
Penyusunan Legal Drafter Keputusan
Gubernur 100 84,97 Hukum
3.3 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota
Evaluasi Raperda Kab/Kota 100 61,3 Hukum
Fasilitasi Raperd Kab/Kota 100 61,65 Hukum
3.4 Penanganan Sengketa Hukum
Penanganan perkara/ sengketa hukum di pengadilan (Ligitasi)
100 43,66 Hukum
Penyusunan Legal Momerandum 100 0,00 Hukum
Forum diskusi permasalahan hukum dilingkungan pemerintah Provinsi Banten (Nonligitasi)
100 66,41 Hukum
3.5 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
Penyusunan Nota Kesepahaman (Mou) dengan Badan Hukum/ Kementerian/LPNK/Pemerintah Daerah
100 100 Hukum
Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
100 98,20 Hukum
3.6 Peningkatan Perlindungan Hukum dan
HAM
Pembinaan HAM bagi Masyarakat, Mahasiswa dan pelajar Kab/Kota Se-Provinsi Banten
100 100 Hukum
Harmonisasi Raperda yang berspektif
HAM 100 100 Hukum
Evaluasi Produk Hukum kab/kota yang belum brspektif HAM
100 100 Hukum
3.7 Sosialisasi Hukum Peningkatan Pemahaman Kesadaran Hukum
100 95,98 Hukum
3.8 Pengembangan Jaringan Dok. Dan Informasi Hukum
Sosialisi Pengelolaan JDIH Hukum
Provinsi Banten 100 76,60 Hukum
Rakor Bidang hukum kab/kota Se-Provinsi Banten
100 88,68 Hukum
Pengadaan Himpunan Peraturan
Perundang-undangan Republik Indonesia(HPPRI) dan Buku literatur Hukum
100 57,72 Hukum
Penggandaan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten
100 74,74 Hukum
Pengelolaan Website JDIH Provinsi 100 100 Hukum
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page21
Banten
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH Kab/Kota
100 100 Hukum
4 Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.1
Perumusan Kebijakan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perumusan Kebijakan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 100 100 Kesra
Perumusan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100 100 Kesra
Evaluasi Data Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100 98,67 Kesra
4.2
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Koordinasi Kebijakan Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 Kesra
Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Masyarakat
100 100 Kesra
Evaluasi Data Cpaian Kinerja Bidang
Perlindungan Masyarakat 100 98,67 Kesra
Evaluasi Data Cpaian Kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
100 97,55 Kesra
4.3
Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
100 100 Kesra
Perumusan Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga
100 100 Kesra
Evaluasi Data Capaian Kinerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
100 98,67 Kesra
4.4 Perumusan Kebijakan Kesehatan
Perumusan Kebijakan Kesehatan 100 100 Kesra
Evaluasi data Capaian Kinerja Bidang Kesehatan
100 98,33 Kesra
4.5
Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan Capil
Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB
100 98,44 Kesra
Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil
100 100 Kesra
Evaluasi Data Capaian Kinerja Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
100 98,67 Kesra
Evaluasi Data Capaian Kinerja Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB 100 97,55 Kesra
4.6
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kehidupan Agama
Pemantapan dan Koordinasi Kebijakan Penanganan Haji
100 98,32 Kesra
Koordinasi Kebijakan Kehidupan Agama
100 94,91 Kesra
4.7 Koordinasi Lembaga Agama
Koordinasi Lembaga Agama 100 99,37 Kesra
4.8 Perumusan Kebijakan Sosial
Perumusan Kebijakan Sosial 100 93,35 Kesra
Verifikasi Calon Penerima Bantuan Masyarakat
100 92,07 Kesra
Evaluasi Data Capaian Kinerja Bidag Sosial
100 97,33 Kesra
5 Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
5.1 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Kab/Kota Se-Provinsi Banten
100 100 Adpem
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page22
Penyusunan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan 100 84,20 Adpem
Evaluasi Pengendalian Administrasi Capaian Kinerja APBD Provinsi Banten
100 66,22 Adpem
5.2
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan
Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Administrasi Pembangunan
100 89,48 Adpem
Penyusunan Laporan Evaluasi
APBD Provinsi Banten 100 97,99 Adpem
Percepatan Pelaksanaan
Penyerapan Anggaran (TEPRA) 100 83,70 Adpem
5.3
Analisa Data Kegiatan
Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan
Penyusunan Laporan Prediksi Silpa
APBD Provinsi Banten TA. 2018 100 76,34 Adpem
Penguatan Pembinanaan Admin Lapbul Progres Fisik dan Keuangan TA. 2018 OPD Provinsi Banten
100 100 Adpem
Penyusunan Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan KPD Se Provinsi Banten TA. 2018
100 52,01 Adpem
Validasi Data Awal Murni dan Perubahan APBD Provinsi Banten TA. 2018
100 100 Adpem
5.4 Pengendalian Barang dan Jasa
Rakor Penguatan Admin RUP Anggaran Murni dan Perubahan OPD Se-Provinsi Banten
100 100 Adpem
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Provinsi Banten
100 100 Adpem
Rapat Koordinasi Evaluasi Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa OPD Se-Provinsi
Banten
100 99,32 Adpem
Penyusunan Realisasi Barang dan Jasa Se-Provinsi Banten
100 89,10 Adpem
Koordinasi dan Sinkronisasi Data Rencana Umum Pengadaan Provinsi Banten
100 71,47 Adpem
Rakor Penyusunan RUP Tahun 2019 OPD Provinsi Banten
100 88,80 Adpem
5.5
Penyusunan Pedoman
Pelaksanaan
Pembangunan
Penyusunan Standarisasi Satuan
Harga Barang/Jasa (SHBJ) TA.
2019 100 96,47 Adpem
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan TA. 2019
100 46,76 Adpem
Penyusunan Analisis Standar Belanja/Biaya
100 64,68 Adpem
5.6 Pengadaan Barang dan Jasa
Rapat Pembekalan Teknis Penerapan Aplikasi Untuk Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa
100 100 Adpem
Sosialisasi Ketentuan dan Perundangan Tentang Pengadaan Brang dan Jasa
100 100 Adpem
Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa (ULP) Se- Provinsi Banten
100 95,36 Adpem
Rapat Tim Advokat Unit Layanan 100 100 Adpem
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page23
Pengadaan (ULP)
Kelengkapan Sarana dan Prasarana ULP/UKPBJ
100 92,11 Adpem
Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa
100 70,35 Adpem
Uji Kompetensi Bagi Anggota Pokja ULP
100 100 Adpem
5.7
Pengendalian Administrasi Pembangunan Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Bantuan
Rapat Koordinasi Evaluasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Bantuan Keuangan Kab/Kota 100 92,86 Adpem
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Administrasi Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan
100 94,02 Adpem
Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana APBN
100 100 Adpem
Rapat Koordinasi Pengendalian Keuangan Kabupaten/Kota
100 98,09 Adpem
5.8
Pengendalian Administarsi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Pendapatan
100 49,15 Adpem
Rapat Koordinasi Pengendalian Administarsi Keuangan
100 48,89 Adpem
Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Aset Daerah
100 62,09 Adpem
Evaluasi dan Komplikasi Data Hasil Pengendalian Administrasi Pendapatan , Keuangan dan Aset Provinsi Banten Tahun 2018
100 93,33 Adpem
Penyusunan Data Pengednalian Administrasi Pembangunan
100 98,98 Adpem
6 Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan
6.1 Penyelenggaraan Dinas Pimpinan
Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pada Setda Provinsi Banten
100 100 ARTP
Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah Prov Banten
100 100 ARTP
Rakor dan Konsultasi Luar Daerah Prov Banten
100 100 ARTP
6.2 Tata Acara Pimpinan Perencanaan Kegiatan Pimpinan di Wilayah Provinsi Banten
100 100 ARTP
Sarana Penunjang Kegiatan keProtokollan
100 100 ARTP
Kegiatan Pimpinan 100 100 ARTP
Evaluasi Kegiatan Keprotokollan 100 100 ARTP
6.3 Pelayanan Tamu Pimpinan
Perencanaan Kegiatan Pimpinan 100 100 ARTP
Sarana Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Tamu
100 100 ARTP
Fasilitasi Kegiatan Pimpinan di Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten
100 100 ARTP
Evaluasi Kegiatan Pimpinan dan Tamu 100 100 ARTP
6.4 Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan
Liputan Kegiatan Pimpinan 100 100 ARTP
Penataan Dokumentasi Hasil Liputan
Kegiatan Pimpinan 100 100 ARTP
Penyusunan Album Magzine Hasil Peliputan Kegiatan Pimpinan
100 100 ARTP
Pameran Foto Dalam Rangkaian Acara 100 100 ARTP
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page24
Phbn dan Phbd Tingkat Provinsi Banten
7 Program Pelayanan Umum
7.1 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Penyusunan Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019
100 99.9
6 Umum
Penelaahan/Verifikasi Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019
100 97.1
5 Umum
Penyusunan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019
100 99.9
8 Umum
Penyusunan Perubahan Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun
Anggaran 2018
100 99.9
7 Umum
Penelaahan/Verifikasi Perubahan Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2018
100 99.9
9 Umum
Penyusunan Perubahan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2018
100 99.9
7 Umum
Rekonsiliasi Data Aset SETDA Provinsi Banten
100 95.0
1 Umum
Rekonsiliasi Barang Pakai Habis SETDA Provinsi Banten
100 95.8
6 Umum
Cek Fisik Barang Milik Daerah Dilingkungan SETDA
100 61.7
9 Umum
7.2
Distribusi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana di lingkungan Setda
Pelayanan Kendaraan Oprasional Dinas dan Distribusi BBM di Lingkungan Setda Provinsi Banten
100 70.9
5 Umum
Penataan Pendistribusian Barang Milik Daerah Setda Provinsi Banten
100 90.5
1 Umum
7.3
Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di lingkungan Setda
Penyusunan Surat Pajak Tahunan di Lingkungan Setda Provinsi Banten
100 83.3
7 Umum
Peningkatan Tugas Pelayanan Biro Di Lingkungan Setda Provinsi Banten
100 96.2
3 Umum
Pembinaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda
Provinsi Banten
100 55.9
1 Umum
Pembinaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PT Taspen Persero untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda Provinsi Banten
100 72.8
7 Umum
7.4 Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Biro Umum
Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Setda Provinsi Banten
100 99.0
9 Umum
7.5 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Kegiatan Rutin, Kegiatan Outdor, Kegiatan Event Tingkat Provinsi Banten
100 92.9
7 Umum
Pengamanan Dalam Dilingkungan Setda Provinsi Banten
100 72.4
7 Umum
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page25
8.
Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
8.1
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Rakor Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 100 91,59 Organisasi
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
100 100,00
Organisasi
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
100 88,14 Organisasi
Penyusunan Rapergub Perangkat
Daerah 100 100 Organisasi
8.2
Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota
Pembinaan Dan Pengendalian Dan Persetujuan Raperda Perangkat Daerah Dan Sotk Pd Kab/Ota
100 75,01 Organisasi
Rakor Bidang Kelembagaan Se Provinsi Banten
100 96,72 Organisasi
Penilaian Struktur Organisasi Budaya Organisasi, dan Inovasi Organisasi
100 80,11 Organisasi
8.3 Tatalaksana Organisasi
Rakor Penyusunan Pergub tentang SOP Dinas di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten
100 100 Organisasi
Penyusunan Rapergub Tentang SOP
Dinas Prov Banten 100 100 Organisasi
Lokakarya Pergub SOP Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten
100 100 Organisasi
Rakor Penyusunan Pergub tentang SOP
Badan di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten
100 79,74 Organisasi
Penyusunan Pergub tentang SOP Badan
di lingkungan Pemerintah Prov.Banten 100 83,43 Organisasi
Lokakarya Pergub tentang SOP Badan di lingkungan Pemerintah Prov.Banten
100 79,13 Organisasi
8.4
Penataan Analisa dan Formasi Jabatan Perangkat Daerah
Penyusunan Uraian Tugas UPT/Balai
100 88,97
Organisasi
Penyusunan Rapergub Tentang Analisas
Jabatan pada UPT/Balai
100 90,50
Organisasi
Penyusunan Rapergub Tentang Analisa Beban Kerja pada UPT Balai
100 100 Organisasi
8.5 Pembinaan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Rakor Bidang Pelayanan Publik Se-Provinsi Banten
100 100 Organisasi
Sosialisasi Survey Kepuasan
Masyarakat pada perangkat daerah di Kab/Kota dan Provinsi Banten
100 100 Organisasi
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ke
Penyelenggara pelayanan di Provinsi Banten
100 100 Organisasi
Monitoring dan Evaluasi Capaian
penerapan SPM Provinsi dan Kb/Kota se-Provinsi Banten
100 76,93 Organisasi
Rakor pelaksanaan inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
100 100 Organisasi
Pembinaan,Evaluasi, dan penilaian
kinerja penyelenggara pelayanan publik 100 88,06 Organisasi
Penyusunan norma standar prosedur
dan Kriteria (NSPK) Perangkat Daerah
di Provinsi Bnaten
100 59,80 Organisasi
8.6 Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Setda
Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bnaten Tahun 2018
100 55,91 Organisasi
Rapat Koordinasi Implementasi
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten
100 65,35 Organisasi
Pembinaan Senam Kesegaran Jasmani 100 85,58 Organisasi
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page26
Aparatur Setda Provinsi Banten
Pembinaan Rohani Aparatur Setda Provinsi Banten
100 83,33 Organisasi
Peningkatan Kapasitas Aparatur Setda
Provinsi Banten 100 100 Organisasi
Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan
arsip kepegawaian Setda Provinsi Banten
100 30,30 Organisasi
Pembinaan dan Penyusunan SKP di Lingkungan Setda Provinsi Banten
100 100 Organisasi
8.7
Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Banten
Monitoring dan Evaluasi Budaya Kerja (Kab/Kota) Pemerintah Provinsi Banten
100 100 Organisasi
Rapat Koordinasi bPelaksanaan Budaya
Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten
100 100 Organisasi
Workshop Budaya kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten
100 92,44 Organisasi
Bimtek Penyusunan Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Bnaten
100 89,28 Organisasi
8.8 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi
Banten 100 100 Organisasi
Rakor Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten
100 100 Organisasi
Monitoring dan Evaluasi Laporan
Kinerja Provinsi Banten 100 71,94 Organisasi
Penyusunan Laporan Kinerja Setda Provinsi Banten
100 100 Organisasi
Penyusunan Rencana Keja Setda Provinsi Banten
100 100 Organisasi
Forum Renja Setda Provinsi Banten 100 100 Organisasi
9 Perumusan Kebijakan Infrastruktur
9.1 Perumusan Kebijakan ESDM
Pelaksanaan Penyusunan Bahan Kebijakan Mineral dan Batu Bara 100 100 Bisda
Monitoring Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang ESDM
100 99,03 Bisda
Rakor Pelaksanaan di Bidang ESDM 100 100 Bisda
9.2 Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumusan Kebijakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 100 Bisda
9.3 Perumusan Kebijakan
Pertanahan
Rakor Bidang Pertanahan 100 98,18 Bisda
Rapat Pra Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
100 97,73 Bisda
Rapat Pimpinan Bidang Pertanahan 100 92,28 Bisda
Monitoring Pelaksanaan Bidang Pertanahan
100 100 Bisda
9.4 Perumusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Penyusunan Pergub Tentang Penataan
dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Perkotaan
100 100 Bisda
9.5 Perumusan Kebijakan Perhubungan
Penyusunan Bahan Kebijakan tentang Pengalihan Kewenangan dan Pengelolaan Terminal Type B
100 100 Bisda
Monitoring, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Perhubungan
100 100 Bisda
Rakor Urusan Perhubungan
100 84,95 Bisda
9.6 Perumusan Kebijakan Kominfo,Statistik dan Persandiaan
Rakor Kebijakan Bidang Kominfo
100 100 Bisda
Rakor Kebijakan Bidang Statistik
100 100 Bisda
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page27
Rakor Kebijakan Bidang Persandian
100 100 Bisda
Monev dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kominfo, Statistik dan
Persandian
100 100 Bisda
10 Program Perumusan Kebijakan Perekonomian
10.1
Perumusan Kebijakan
Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD
Penataan Kebijakan BUMD dan
Lembaga Keuangan Se-Provinsi Banten 100 93,37 Bina
Perekonomi
an
Rapat Koordinasi BUMD dan Lembaga Ke-uangan Se-Provinsi Banten 100 100
Bina Perekonomi
an
10.2
Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi
Rapat Koordinasi FPEB( Forum Pengembangan Ekonomi Banten) 100 98,21
Bina
Perekonomian
Sinkronisasi Promosi terpadu Daerah Provinsi Banten 100 100
Bina Perekonomi
an
Penyusunan Naskah Akademik Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Banten
100 100 Bina
Perekonomian
Rapat Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan dan menarik Investor PMA dan PMDN ke
Provinsi Banten
100 100 Bina
Perekonomian
10.3
Perumusan Kebijakan Perindustrian,Perdagangan ,Koperasi dan UMKM
Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penetapan Jenis Produk
Unggulan Daerah Provinsi Banten 100 100
Bina Perekonomi
an
Rapat Penyusunan Perumusan
Kebijakan Mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pemberdayaan UKM
100 100
Bina
Perekonomian
Rapat Penyusunan Naskah Akademik Tentang Pendirian Pusat Distribusi
Provinsi Banten
100 100 Bina
Perekonomi
an
Rapat Peyusunan Naskah Akademik Tentang Penyertaan Modal Pusat
Distribusi Provinsi Banten
100 42,16 Bina
Perekonomi
an
10.4
Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Rapat Koordinasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja ke Luar Negeri 100 100
Bina Perekonomi
an
Rapat Koordinasi Pemetaan Bidang
Penempatan dan Pelatihan Kerja Lulusan SMK Provinsi Banten
100 100
Bina
Perekonomian
Penyusunan Bahan Kebijakan
Pengembangan Desa Vokasi 100 100
Bina
Perekonomian
Penyusunan Bahan Kebijakan
Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 100 34,15
Bina
Perekonomian
Rapat Koordinasi Program Transmigrasi Antar Lokal (TRANSLOK) Di Provinsi
Banteb
100 90,52 Bina
Perekonomi
an
Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 di Provinsi
Banten
100 100 Bina
Perekonomi
an
10.5
Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di
Provinsi Banten 100 100
Bina Perekonomi
an
Rapat Koordinasi Revitalisasi Kawasan
Cagar Budaya Kesultanan Banten 100 100
Bina
Perekonomian
Rapat Koordinasi Kebijakan Gedung
Kreatif Dan Penetapan Kabupaten/Kota Keatif di Provinsi Banten
100 100
Bina
Perekonomian
Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Strategi Pengembagan Usaha Kecil
Menengah Dalam Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sebagai Penunjang Wisata Religi Cagar Budaya di Provinsi
100 100
Bina
Perekonomian
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page28
Banten
Penyusunan Naskah Penataan Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak 100 99,29
Bina Perekonomi
an
Penyusunan Naskah Kebijakan Destinasi Wisata Pulau Badul di Provinsi Banten
100 99,43 Bina
Perekonomian
Penyusunan Profil Perumusan
Kebijakan Pariwisata Dan Eknomi Kreatif di Provinsi Banten
100 99,48
Bina
Perekonomian
10.6
Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Pangan Tahun 2018 di Provinsi Banten
100 94,98 Bina
Perekonomi
an
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pertanian dan Perkebunan Tahun 2018 di Provinsi Banten
100 93,31 Bina
Perekonomian
Penyusunan Kajian Kelembagaan Sitandu di Provinsi Banten 100 98,59
Bina Perekonomi
an
Penyusunan Kajian Pengelolaan Hasil Pertanian di Provinsi Banten 100 99,84
Bina Perekonomi
an
Rapat Evaluasi Perkembangan Kawasan
Sistem Pertanian terpadu (SITANDU) di Provinsi Banten
100 100
Bina
Perekonomian
10.7
Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan
Penyusunan dan Perumusan Kebijakan
Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan
100 100
Bina
Perekonomian
Rapat Koordinasi Bidang Kelautan dan
Perikanan 100 100
Bina
Perekonomian
Evaluasi Implementsi UU No.23 Tahun
2014 Urusan Kelautan dan Perikanan 100 100
Bina
Perekonomian
Kajian Industri Pengolahan Rumput Laut dalam meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat
100 100 Bina
Perekonomi
an
10.8
Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rapat Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Potensi Daerah bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 100 100
Bina Perekonomi
an
Rapat Koordinasi Meminimalisasi
Wilayah Konflik Kepentingan antar Kabupaten/Kota, Desa dan kota serta antar golongan Masyarakat
100 100 Bina
Perekonomian
Penyusunan Naskah Kebijakan Modal Pengembangan Keekonomian Keanekaragaman Hayati
100 100 Bina
Perekonomian
Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga 100 80,88
Bina Perekonomi
an
Terkait Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan,
Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan amanat Undang –
undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang tata
cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Instansi
Pemerintah, dimana pengisian jabatan Sekretaris Daerah atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya dilaksanakan dengan terlebih dahulu
membentuk panitia seleksi.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page29
Pelaksanaan tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah tidak secara
langsung memberikan pelayanan kepada Masyarakat, namun
memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain sebagai Bagian dari
Perangkat Daerah. Terdapat permasalahan – permasalahan yang dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
1. Permasalahan Umum
Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-
undangan yang bersifat sektoral dan mengamanatkan dibentuknya
organisasi perangkat daerah, serta berdasarkan hasil kajian dan
evaluasi, terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah
termasuk Sekretariat Daerah yang dianggap mendesak untuk
dilakukan penataan kembali susunan organisasinya berdasarkan
tingkat kebutuhan, karakteristik, kemampuan anggaran dan SDM
aparatur, beban kerja. Secara garis besar dapat dipetakan
permasalahan kelembagaan yang terjadi pada Sekretariat Daerah
Provinsi Banten sebagai berikut :
a. Overload
Overload yang terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten
disebabkan oleh ketidaksesuian antara beban kerja dengan
ketersediaan sumber daya aparatur, yang ada pada setiap Biro.
b. Overlapping Internal
Permasalahan overlapping internal terjadi karena kurangnya
komunikasi kerja baik secara vertikal maupun horizontal, dan
kekurangmampuan pejabat tertentu dalam menyelesaikan
permasalahan/tugas, yang menjadi tugas dan fungsinya,
sehingga pimpinan memberikan tugas tersebut kepada pejabat
lain yang dianggap mampu meskipun bukan tugas pokok dan
fungsinya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan, tatkala
tugas yang diberikan oleh pimpinan tersebut bersentuhan
dengan penganggaran dan tanggung jawab sebagai pemegang
jabatan tersebut.
c. Overlapping Eksternal
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page30
Overlapping eksternal disebabkan oleh tidak spesifiknya tugas
pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan
kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa
kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, LTD, dan biro.
Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan
perumusan kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan
kebijakan teknis menjadi tidak jelas.
d. Inkonsistensi Kewenangan
Selain terjadi overlapping eksternal, terdapat pula permasalahan
inkonsistensi kewenangan, disebabkan oleh tidak jelasnya tugas
pokok dan fungsi dalam konteks kewenangan dimana terdapat
urusan Pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi.
e. Permasalahan Nomenklatur
Terdapat nomenklatur jabatan yang sama pada antara
Sekretariat Daerah dengan beberapa Organisasi Perangkat
Daerah yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
program ataupun kegiatan, dan bahkan terdapat program dan
kegiatan yang sama dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan
Dinas Teknis lainnya yang disebabkan oleh kesamaan
nomenklatur jabatan tersebut. Selain itu dapat dijumpai adanya
penggunaan nomenklatur yang tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Seperti nomenklatur Bagian
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi
Pembangunan dan Subid Monitoring dan Evaluasi pada Bidang
Pengendalian Program Pembangunan BAPPEDA, dan beberapa
nomenklatur jabatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro
Ekonomi dan Pembangunan yang sama dengan beberapa dinas
teknis.
f. Anggaran
Kurang seimbangnya antara beban tugas dan alokasi anggaran,
serta dukungan sarana dan prasarana penunjang menjadi salah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page31
satu penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang
menyebabkan menurunnya kinerja,
2. Analisa Permasalahan Dan Formulasi Kebijakan Pada Sekretariat
Daerah Provinsi Banten
2.1 Untuk Optimalisasi fungsi koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan
simplifikasi pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
oleh Sekretaris Daerah,oleh karena itu ditetapkan Peraturan
Gubernur Banten no 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Tugas
Pokok,Fungsi,Tipe,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
a. Membawahkan :
1. Biro Pemerintahan;
2. Biro Hukum;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat.
2. Asisten Pembangunan dan Perekonomian :
a. Membawahkan :
1. Biro Bina Perekonomian;
2. Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
3. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
3. Asisten Administrasi Umum :
a. Membawahkan :
1. Biro Administrasi Pimpinan dan Rumah Tangga;
2.Biro Umum;
3. Biro Organisasi.
a. Biro Pemerintahan
Kondisi eksisting Perangkat Daerah yang menangani fungsi
pertanahan saat ini adalah Sub Bagian Pertanahan pada Biro
Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Namun dalam pelaksanaan
tugas fungsinya dirasakan kurang optimal, terlebih lagi jika
ditambahkan dengan beban kerja sebagaimana yang
diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page32
dipandang perlu untuk menaikan status kelembagaan yang
menangani fungsi pertanahan yang semula setingkat Sub Bagian
(Eselon IV/a) yakni Sub Bagian Pertanahan pada Bagian
Dekonsentrasi Biro Pemerintahan menjadi setingkat Bagian
(Eselon III/a) yaitu Bagian Pertanahan dan Kerjasama pada Biro
Pemerintahan.
Selain itu adanya penambahan beban tugas sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Daerah, sehingga hal ini perlu dilakukan penataan
kembali nomenklatur jabatan pada Biro Pemerintah untuk
melaksanakan amanat tersebut.
b. Biro Hukum
Permasalahan-permasalahan pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Banten dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1) Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, salah satu
diantaranya mengamanatkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri
Sipil berada pada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga
jabatan Kepala Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada
Biro Hukum dihapus untuk dipindahkan kedalam Satuan
Polisi Pamong Praja.
2) Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum terdapat 3
(tiga) sub bagian, yaitu Sub Bagian Peraturan Daerah, Sub
Bagian Peraturan Gubernur, dan Sub Bagian Keputusan
Gubernur. Ketiga sub bagian tersebut memiliki beban kerja
yang sangat berat. Setiap satu output yang dihasilkan
membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dan
kemampuan personil yang benar-benar kompeten
dibidangnya.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page33
c. Biro Kesejahteraan Rakyat
Adanya beban kerja pada Bagian keagamaan, sehingga fungsi
yang menangani kependidikan, kebudayaan, kepemudaan dan
olah raga dipindahkan pada bagian kesehatan dan keluarga
berencana, dan Bagian tersebut berubah nomenklatur menjadi
Bagian Kesehatan, Pendidikan, dan Keluarga Berencana.
d. Biro Bina Perekonomian
Pada Biro Perekonomian sebagai OPD baru tentu membutuhkan
ASN yang lebih memadai dan memahami program – program dan
kegiatan yang ada pada Biro Perekonomian.
e. Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Mengacu pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa fungsi
Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring dilakukan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA). Kondisi saat ini fungsi
evaluasi dan monitoring dilakukan oleh BAPPEDA dan Biro
Administrasi Pembangunan, hal ini merupakan overlapping
eksternal fungsi antara 2 OPD.
Selain itu Peraturan Daerah Nomor 3 dan 4 Tahun 2008
mengatur fungsi teknis pembinaan dan pengembangan
perekonomian berada pada beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah, antara lain : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Dinas Perindag), Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Dinas Koperasi dan UMKM), Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Kondisi saat ini fungsi
teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian dilakukan
juga oleh Biro Perekonomian. Hal ini juga merupakan overlapping
eksternal fungsi antar SKPD.
f. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.
Pada Biro Infrastruktur sebagai OPD baru tentu membutuhkan
ASN yang lebih memadai dan memahami program – program dan
kegiatan yang ada pada Biro Infrastruktur.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page34
g. Biro Administrasi Rumah Pimpinan dan Rumah Tangga.
Beban Kerja Pada Biro ARTP dianggap berat karena mngurusi
segala keperluan Pimpinan Provinsi Banten dimulai dari Asisten
Daerah,Sekretariat Daerah, Wakil Gubernur sampai dengan
Gubernur membuat Biro ARTP memerlukan SDM yang lebih
memadai lagi.
h. Biro Umum
Beban kerja pada Biro Umum dipandang cukup berat, karena
disamping memberikan pelayanan kepada biro-biro lainnya juga
melayani pimpinan baik pimpinan Sekretariat Daerah maupun
Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga bidang yang menangani
fungsi perlengkapan pada Biro Umum dan Perlengkapan
dikeluarkan menjadi biro tersendiri dan digabungkan dengan
fungsi Aset yang dikeluarkan dari Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah.
i. Biro Organisasi
Sebagian OPD menganggap Biro Organisasi kurang berperan
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas
pembangunan, sehingga Biro Organisasi menjadi salah satu
instansi pemerintah daerah yang termarjinalkan yang berimbas
pada penganggaran. Namun sesungguhnya fungsi dan peran Biro
Organisasi sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari tugas pokok
dan fungsi dimana Biro Organisasi melakukan kajian analisa
jabatan, penataan kelembagaan, dan penataan ketatalaksanaan
terhadap susunan organisasi dan tata kerja OPD. Baik atau
buruk hasil kajian tersebut akan berdampak pada pelaksanaan
tugas dan fungsi OPD dalam rangka menjalankan tugas
pemerintahan dan tugas pembangunan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi
selain memberikan pelayanan kepada OPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten, juga memberikan pelayanan kepada
pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu pelaksanaan fasilitasi
dan klarifikasi raperda organisasi perangkat daerah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page35
kabupaten/kota dan pembinaan terhadap organisasi perangkat
daerah kabupaten/kota juga memberikan pelayanan/fasilitasi
dalam melaksanaan pembinaan pelayanan publik (Citra
Pelayanan Publik/CPP dan Citra Bhakti Abdi Negara/CBAN)
terhadap OPD Kabupaten/Kota yang memberikan
pelayanan/bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang berat tersebut
dibutuhkan dukungan anggaran yang signifikan, dan
penempatan jabatan dan pegawai yang kompeten dibidangnya,
serta sarana dan prasarana kerja yang representatif.
2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten.
a. Tantangan
Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal
dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring
dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk
tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota dan Undang – Undang
Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa;
2. Direncanakan akan dibentuk daerah otonom baru yaitu
Kabupaten Cilangkahan sebagai pemekaran dari Kabupaten
Lebak,serta diwacanakan pembentukan daerah otonom baru
yaitu Kabupaten Cibaliung, Kabupaten Caringin, Kabupaten
Tangerang Barat dan Kabupaten Serang Barat, Kebijakan
penataan daerah yang meliputi pembentukan,pemekaran dan
penggabungan daerah mengacu kepada UU 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
3. Percepatan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah
Provinsi Banten;
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page36
4. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur dan
memperkuat kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah di
daerah dalam menjalankan tugas dekonsetrasi dan tugas
pembantuan;
5. Ditetapkannya peraturan perundangan yang bersifat sektoral
yang mengamankan pembentukan lembaga,yang pada akhirnya
akan berbenturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
dengan Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada, serta akan
membebani anggaran daerah;
6. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi
pemerintah;
7. Lemahnya tingkat kesadaran stekholder dan masyarakat dalam
mematuhi Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
8. Lemahnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah;
9. Berbagai kebijakan Pemerintah pusat yang sering berubah;
10. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari Organisasi Perangkat
Daerah lain terkait kebijakan strategis;
11. Keterbatasan sumberdaya aparatur yang kompeten dibidangnya
meskipun dilihat dari strata pendididikan sebagian besar
berpendidikan di atas SLTA;
12. Penataan jenjang karir jabatan yang belum berimbang dan tidak
sesuai dengan kompetensinya.
b. Peluang
Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat
dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah
Provinsi Banten. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah
sebagai berikut :
1. Seiring dengan lahirnya Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, maka diperlukan upaya Penataan
Kelembagaan Perangkat Daerah. Sesuai kebutuhan, potensi,
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page37
karakteristik, dan kemampuan baik anggaran maupun sumber
daya aparatur;
2. Provinsi Banten dijadikan sebagai pilot project untuk beberapa
Program Pemerintah Pusat;
3. Dibangunnya jalan Tol Serang – Panimbang,ditetapkannya Banten
selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, yang
semuanya itu dibutuhkan regulasi – regulasi dan rumusan
kebijakan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tersebut;
4. Pertumbuhan Ekonomi dan IPM yang semakin meningkat;
5. Situasi dan kondisi politik, keamanan dan ketertibanbaik skala
nasional maupun lokal;
6. Penegakan supremasi hukum diwilayah Provinsi Banten dalam
Pemberantasan KKN;
7. Peraturan perundang – undangan tentang Reformasi Birokrasi
dan percepatan pemberantasan KKN, serta adanya komitmen
nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan
pemberantasan KKN;
8. Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance,
penetapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya
pencegahan KKN;
9. Pengembangan teknologi informasi;
10. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya
masyarakat,LSM, dan sektor swasta dalam negeri dan Luar negeri;
11. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Sumber
Daya Aparatur Sekretariat Daerah.
2.3.3 Formulasi Isu – Isu Penting
Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaah dari komponen-
komponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman. Dari analisis SWOT serta permasalahan yang
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page38
timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi
Banten.
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 3 (tiga) isu
strategis permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sekretariat Daerah
Provinsi Banten;
Isu ini sebenarnya pernah diungkapkan pada rencana strategis
Sekretariat Daerah Tahun 2007-2012, namun hingga akhir periode
tersebut permasalahan tentang kapasitas dan kualtias sumberdaya
aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten belum
terselesaikan. Hal ini terjadi selama kurun waktu lima tahun tersebut
telah terjadi rolling staff berupa mutasi dan promosi baik dilingkup
Sekretariat Daerah maupun antar Dinas dan Lembaga Teknis Daerah,
bahkan adapula yang pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan fenomena tersebut isu ini masih layak untuk diangkat
dan dilakukan regenerasi secara terus menerus, sehingga diharapkan
kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah dengan tugasnya
yang membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan selalu handal dan
dapat diandalkan.
Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten keberadaannya
sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan roda
pemerintahan dan roda pembangunan, namun keberhasilan tersebut
belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berkaitan
dengan keterbatasan sumberdaya aparatur yang sesuai dengan
kompetensinya sebagaimana telah diungkap di atas, keterbatasan
anggaran, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Seiring dengan
kondisi tersebut, sudah semestinya aparatur Sekretariat Daerah
Provinsi Banten untuk lebih diberikan pendidikan dan pelatihan, baik
berupa pendidikan formal maupun pendidikan teknis fungsional, serta
pendidikan mental spiritual. Pendidikan formal dalam rangka
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page39
menambah wawasan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas yang
bersifat kajian, telaahan, penyusunan program pembangunan dan
pemerintahan, penyusunan produk hukum dan lain sebagainya.
Pendidikan teknis fungsional bertujuan unutk menambah keahlian
dan keterampialan aparatur dalam melaksanakan tugas yang bersifat
teknis, sedangkan pendidikan mental spiritual diberikan dalam upaya
untuk menekan penyimpangan-penyimpangan yang akan dilakukan
oleh aparatur, sehingga aparatur selalu berada pada koridur hukum
yang benar.
2. Penguatan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
Tugas utama Sekretariat Daerah adalah merumuskan kebijakan
yang akan dikeluarkan oleh pimpinan dan pemberian fasilitasi
pelayanan kepada pimpinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan.
Seiring dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
Salah satu substansi PP tersebut menegaskan bahwa Gubernur, selain
Kepala Daerah juga sebagai Wakil Pemerintah di Daerah dalam rangka
pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah
kepada Pemerintah Daerah diwilayahnya.
3. Optimalisasi Fungsi Fasilitasi Dan Koordinasi Sekretariat Daerah
Yang Berorientasi Pada Pelayanan Yang Berkualitas.
Sekretariat Daerah merupakan pusat pengendalian pelaksanaan
tugas pemerintahan dan pembangunan. Selain memberikan pelayanan
kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnya juga memberikan
pelayanan kepada pemerintah kabupaten/kota berupa fasilitasi
administrasi dibidang produk hukum, organisasi, tugas dekonsentrasi
dan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang terkait dengan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page40
pemerintahan dan pembangunan termasuk didalamnya kerjasama
pembangunan daerah.
Oleh karena tugas pokoknya menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikanOrganisasi Perangkat Daerah dan pelayanan
kepada pemerintah kabupaten/kota, maka seyogyanya melakukan
sinkronisasi koordinasi, berintegrasi dan bersinergi dengan yang
bersangkutan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima,
dalam arti pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan,
transparan, dan terukat dari segi waktu, serta hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page41
BAB III
TUJUAN, SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Sekretariat Daerah
Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Guburner Banten terpilih periode
2017 -2022 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022. Visi dan Misi
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan momentum dalam
menghadapi permasalahan – permasalahan yang belum terselesaikan pada
periode sebelumnya, yang dapat menjawab serta mengantisipasi perubahan
atau permasalahan yang mungkin akan muncul dimasa mendatang. Saat
ini permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Banten
antara lain infrastruktur jalan yang buruk, kemiskinan, penataan dan
ruang lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan
sendiri oleh pemerintah Provinsi Banten namun diperlukan dukungan
semua pihak yakni masyarakat, stakeholder, akademisi, pemerintah
kabupaten / kota dan pemerintah pusat. Maka Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih periode 2017 – 2022 menetapkan visi dan misi
pemerintah Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi
Banten tahun 2017 – 2022 yaitu VISI “BANTEN MANDIRI,
MAJU,SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”. Selanjutnya
dalam rangka mendorong efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka
Pemerintah Provinsi Banten menetapkan 5 (Lima) Misi yaitu :
1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia,
Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan perekonomian yang Maju dan Berdaya saing secara
merata dan berkeadilan;
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page42
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang lestari;
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa.
Untuk mewujudkan ke 4 (Empat) Misi tersebut diperlukan keterlibatan
semua pihak dengan leading sektor Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah Provinsi
Banten memiliki peranan yang sangat penting dalam mengemban Misi
Pertama yaitu Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good
governance) dengan fungsi sebagai auxalary staff dalam menyusun dan
merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah.
Dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja pemerintahan daerah
yang berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
serta penguatan kebersamaan antar pelaku pembangunan dan sinegritas
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota yang selaras, serasi dan
seimbang. Maka Sekretariat Daerah Provinsi Banten perlu menetapkan Visi
dan Misi. Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022
adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Profesional untuk Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik”. Visi tersebut bertujuan untuk membawa
sekretariat daerah menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel. Tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)merupakan perwujudan
dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Prinsip – prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik antara lain
akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, Efisien dan
Efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan kedepan, partisipasi, dan
penegakan hukum. Pelayanan Prima merupakan suatu dedikasi pemberian
pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur
dari segi waktu serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
Untuk mencapai Visi tersebut Misi yang diemban oleh Sekretariat Daerah
Provinsi Banten 2017 – 2022 adalah “Menciptakan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik (Good Governance)”
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page43
Berdasarkan uraian diatas tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah
Provinsi Banten adalah Sebagai Berikut :
Tujuan Sasaran
1 2
Terwujudnya kelembagaan pemerintah
daerah yang berakhlakul kariman
dengan efektif, efisien, transparan,
akuntabel,dan sumber daya aparatur
berintegritas, berkompetensi serta
melayani masyarakat.
Tercapaianya penyelenggaraan
pemerintah yang akuntabel,efektif dan
efisien.
3.2 Program dan Kegiatan
Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan
Kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program, tindakan yang
akan dilaksanakan sesuai perencanaan program, untuk memperoleh
keluaran (output), dan hasil tertentu yang diinginkan dengan
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
Adapun program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan
di Sekretariat Daerah Provinsi Banten melalui biro-biro di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020
adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page44
A. BIRO PEMERINTAHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) 2020
1 2 3
1 TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1.797.000.000.
1.1 Tata Usaha Pemerintahan 1.797.000.000
2 PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN 450.000.000
1.1 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri
275.000.000
1.2 Penyelenggaraan Kerjasama
Daerah 675.000.000
1.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
425.000.000
1.4 Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
720.000.000
1.5 Pentaan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah
380.000.000
1.6 Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan
360.000.000
1.7 Penataan Daerah Otonom 700.000.000
1.8 Administrasi Kepala Daerah dan
DPRD 375.000.000
1.9 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah
700.000.000
JUMLAH 6.087.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page45
B. BIRO HUKUM
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) 2020
1 2 3
1 TATA KELOLA PEMERINTAH 567.740.000
1. Tata Usaha Biro Hukum
567.740.000
2 PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM
2.767.023.000
2.1 Sosialisasi Hukum dan HAM 580.100.000
2.2 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
400.000.000
2.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 350.000.000
2.4 Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten
150.000.000
2.5 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I
300.000.000
2.6 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II
2.7 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
650.000.000
2.8 Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM
375.000.000
JUMLAH 4.431.565.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page46
C. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) 2020
1 2 3
1 TATA KELOLA PEMERINTAH 13.709.400.000
1.1 Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat
2.599.400.000
1.2 Perumusan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
180.000.000
1.3 Perumusan Kebijakan Kesehatan 250.000.000
1.4 Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil
180.000.000
1.5 Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
160.000.000
1.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
180.000.000
1.7 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kehidupan Agama
2.500.000.000
1.8 Koordinasi Lembaga Agama
7.200.000.000
1.9 Perumusan Kebijakan Urusan Sosial 460.000.000
JUMLAH 13.709.400.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page47
D. BIRO BINA PEREKONOMIAN
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(Rp) 2020
1 2 3
1 TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1.488.208.284
1.1 Tata Usaha Biro Perekonomian 1.532.974.000
2 PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN
1.129.000.000
2.1 Perumusan Kebijakan BUMD dan
Lembaga Keuangan 680.732.000
2.2 Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi
5.233.184.000
2.3 Perumusan kebijakan Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UMKM
385.700.000
2.4 Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
273.750.000
2.5 Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
483.800.000
2.6 Perumusan Kebijakan Pertanian,Perkebunan dan
Ketahanan Pangan
503.788.000
2.7 Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan
488.296.000
2.8 Perumusan Kebijakan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 458.776.000
JUMLAH 10.041.100.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page48
E. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) 2020
1 2 3
1 TATA KELOLA PEMERINTAH 4.485.478.500
1. Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan
3.880.000.000
2 PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.649.191.500
2.1 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan
2.650.000.000
2.2 Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan
600.000.000
2.3 Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan
150.000.000
2.4 Pengendalian Barang dan Jasa 327.734.000
2.5 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
1.100.000.000
2.6 Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000.000
2.7 Pengendalian Administrasi Bantuan Keuangan,Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan
600.000.000
2.8 Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
600.000.000
JUMLAH 8.134.670.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page49
F. BIRO BINA INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) 2020
1 2 3
1.
PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
1.552.402.369
1.1
Kegiatan Tata Usaha Biro
Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
1.005.620.000
2.
PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR
1.276.790.000
2.1
Perumusan Kebijakan ESDM
248.290.000
2.2
Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
309.500.000
2.3
Perumusan Kebijakan Pertanahan
244.000.000
2.4
Perumusan Kebijakan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
135.000.000
2.5
Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan
213.500.000
2.6
Kegiatan Perumusan Kebijakan
bidang komunikasi informasi, statistik dan persandian
126.500.000
JUMLAH
2.282.410.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page50
G. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN RUMAH TANGGA
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) 2020
1 2 3
1 TATA KELOLA PEMERINTAH 13.858.088.100
1.1 Tata Usaha Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
7.088.789.900
1.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
4.583.416.700
1.3 Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur
1.915.521.500
1.4 Tata Usaha Sekda,Staf Ahli Gubernur dan Asisten Daerah
270.360.000
2 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN
2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Dinas Pimpinan
7.611.315.200
2.2 Kegiatan Tata Cara Pimpinan
1.094.151.000
2.3 Kegiatan Pelayanan Tamu Pimpinan
765.152.600
2.4 Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan
1.404.480.000
2.5 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Biro ARTP
10.975.000.000
JUMLAH 21.850.098.800
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page51
H. BIRO UMUM
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN (
Rp.) 2020
1 2 3
1 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 36.744.948.750
1.1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
120.000.000
1.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 13.948.099.000
1.3
Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan Setda
9.500.000.000
1.4 Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda
600.000.000
1.5
Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan dan Perjalanan Dinas Pegawai di Lingkungan Setda
3.150.000.000
1.6
Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Biro Umum
375.000.000
2. PROGRAM PELAYANAN UMUM 537.500.000
2.1 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana 625.000.000
2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 15.335.000.000
2.3 Pemeliharaan dan Distribusi Sarana Dan
Prasarana Kantor
24.010.404.000
JUMLAH 37.282.558.750
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page52
I. BIRO ORGANISASI
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN (
Rp.) 2020
1 2 3
1 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
518.740.000
1.1 Kegiatan Tata Usaha Biro Organisasi 518.740.000
2. PROGRAM PENATAAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
2.102.620.000
Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan 232.620.000
2.1 Kegiatan Kelembagaan dan Perangkat Daerah
410.000.000
2.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan kab/kota
265.000.000
2.3 Kegiatan Analisa dan Formasi Jabatan Perangkat Daerah
300.000.000
2.5 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
260.000.000
2.5 Pelayanan Kepegawaian dan Koordinasi Pengembangan SDM
150.000.000
2.6 Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi 175.000.000
2.2 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 310.000.000
JUMLAH 2.621.360.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page53
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kaidah Pelaksanaan
Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana
tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Tahun 2020, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah
sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten diupayakan secara optimal
untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020 yang telah
dirumuskan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Banten Tahun 2019 yang telah diselaraskan dengan Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten 2017 – 2022 dan
Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun
2017 – 2022.
2. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk segera
menyusun RKA dan DPA Tahun 2020 dengan mengacu dan
berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Banten Tahun 2020.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Sekretariat Daerah
Provinsi Banten secara berkala melakukan evaluasi dan
pengendalian terhadap Rencana Kerja tersebut secara berkala baik
triwulanan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk selalu melakukan
koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya
dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dan Pemerintah Pusat.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page54
4.2 Penutup
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Tahun 2020 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara
mencapai tujuan dan sasaran) dan evaluasi kerja tahun sebelumnya.
Rencana kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat
Daerah Provinsi Banten.
Rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten akan dapat
dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu
Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga
pada saat diimplementasikan oleh seluruh elemen Sekretariat Daerah
Provinsi Banten. Oleh karena itu, diperlukan proses, waktu dan
konsistensi dalam pelaksanaannya.
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,
Dr. AL MUKTABAR
Pembina Utama Madya NIP.196506121991021001
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Page55