RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAHsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-13.pdfpemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan

2

RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU Alamat : Jl. Dharma Praja No. 01 Telp/Fax (0518)6076053 Kec. Batulicin

Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-Nya sehingga kami

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan

penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah

dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan

berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu LAKIP yang setidaknya

memuat Visi, Misi, Strategi dan Program serta menyediakan

ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami

sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu

sepenuh hati dalam penyusunan LAKIP ini.

Seandainya terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan Laporan

ini kritik, saran dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan

untuk kesempurnaannya dimasa akan datang. Tindakan perbaikan dimasa

mendatang adalah tekad terbaik yang akan kami lakukan demi mengarah

pada penyempurnaan LAKIP berikutnya.

Semoga laporan ini memberikan manfaat khususnya sebagai data

penyusunan program dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah

Bumbu di masa yang akan datang.

Wasallamu’alaikum Wr. Wb.

Batulicin, Desember 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ERNO RUDI HANDOKO Pembina Utama Muda

NIP. 19580507 198503 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................................... 2

1.3 Maksud danTujuan ................................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU ............................................................................................................... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ................................................. 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah ........................................ 6

2.3 Isu-isu Penting PenyelenggaraanTugas danFungsi

Bagian Sekretariat Daerah ..................................................................... 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................ 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .......................................... 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................... 26 3.1 TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional ................................................. 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja..................................................................... 26

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................... 29

3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

Rumusan program dan kegiatan ................................................. 29

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan ....................................................................................... 29

3.4 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan

Awal RKPD ........................................................................................... 32

3.5 Rancangan Program dan Kegiatan ........................................................ 32

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 33

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) dan Peraturan Bupati Nomor

29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut terbentuklah Bagian

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian maka

disusunlah Rencana Kerja Satuan Organisasi Daerah (Renja SKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah

(Renja-SKPD), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai arti yang strategis

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke

dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

2

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja Sekretariat

Daerah Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan Program prioritas serta Tugas dan Fungsi SKPD.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program

dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam

forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan

Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menyusun

Rencana Kerja Tahun 2018.

Rencana Kerja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran

SKPD.

1.2 Landasan hukum

Adapun Landasan Hukum yang menjadi dasar dan digunakan dalam

penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Aset Negara (Lembaran

Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Aset Negara (Lembaran Negara Republik

3

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Aset Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Aset

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Aset Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan arah,

pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menunjang

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kebijakan-

kebijakan dan program-program SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan adanya arah, pedoman dan landasan operasional tersebut,

diharapkan dapat terwujud penyusunan program perekonomian yang

berkualitas, efektif dan efisien. Melalui Rencana kerja ini dapat diketahui

kebutuhan riil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan

serangkaian kebijakan, program serta kegiatan yang harus dilaksanakan di

dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan.

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian

renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan

awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan

sasaran renja.

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB.V PENUTUP

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan tahun lalu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, perlu adanya gambaran kinerja pelaksanaan program kegiatan yang

telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (tahun 2017), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi

Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau

realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

SKPD.

6

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2018 memuat hasil evaluasi

pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2017 terlihat pada Tabel

2.1.

Pada tabel tersebut terlihat jelas ada beberapa kegiatan rutin yang

masih belum mencapai target hal ini di karenakan pada penganggaran sudah

tersedia akan tetapi tergantung kondisi di lapangan dan sesuai dengan

kebutuhan. Misalnya pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik realisasi keuangan sebesar 73.61%, kegiatan Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantor realisasi keuangan sebesar 36.25%, dan

kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan pekerjaan kantor realisasi

keuangan sebesar 72,58 %, sedangkan pada kegiatan di Bagian Hukum ada

beberapa kegiatan yang tidak mencapai target pada realisasi keuangan karena

pada tahun 2017 tersebut tidak banyak mengeluarkan produk hukum yang

yang disahkan baik berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah.

2.2 Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29

Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut disajikan tugas

dan fungsi dari Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, yaitu :

1. Sekretaris Daerah

(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

administratif.

(2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan visi, misi tujuan organisasi Sekretariat Daerah;

b. Penyusunan program pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;

7

c. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang pemerintahan

dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan umum dan

pemerintahan desa, hubungan masyarakat serta kesejahteraan rakyat;

f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang perekonomian

dan pembangunan yang meliputi perekonomian dan layanan pengadaan;

g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi

umum yang meliputi organisasi, hukum, umum dan protokol serta

kesekretariatan;

h. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh

perangkat daerah;

i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintah kabupaten; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugas.

2. Asisten

Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah,

terdiri dari :

2.1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

(1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,

koordinasi pelaksanaan program dan pelayanan administrasi di bidang

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta harmonisasi urusan

perangkat daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Asisten Bidang Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat;

8

b. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang

pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Pelayanan administrasi terhadap perangkat daerah dibidang

pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

d. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

2.1.2 Bagian Pemerintahan

(1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan yang meliputi otonomi daerah, pemerintahan umum serta

kerjasama dan batas wilayah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian

Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan otonomi daerah;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan batas

wilayah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


(3) Bagian Pemerintahan terdiri dari :

a. Sub Bagian Otonomi Daerah;

b. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan

c. Sub Bagian Kerjasama dan Batas Wilayah.

9

2.1.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan

pengoordinasian penyelenggaraan bidang kesejahteraan, bidang

pendidikan dan keagamaan serta bidang kemasyarakatan.


Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan

keagamaan;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kemasyarakatan;

dan



(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a. Sub Bagian Kesejahteraan;

b. Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan; dan

c. Sub Bagian Kemasyarakatan

2.2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

(1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasian

pelaksanaan program dan pelayanan administrasi di bidang ekonomi dan

pembangunan serta serta harmonisasi urusan perangkat daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten

Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang

perekonomian dan pembangunan;

10

c. Pelayanan administrasi terhadap perangkat daerah dibidang

perekonomian dan pembangunan;

d. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang perekonomian dan

pembangunan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan

terdiri atas :

2.2.1. Bagian Perekonomian

(1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan dan bahan koordinasi bidang bina usaha dan produksi, BUMD

dan perekonomian rakyat serta pengendalian pembangunan daerah.


Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina usaha dan

produksi;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang BUMD dan

perekonomian rakyat;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengendalian

pembangunan daerah; dan



(3) Bagian Perekonomian terdiri dari :

a. Sub Bagian Bina Usaha Produksi;

b. Sub Bagian BUMD dan Perekonomian Rakyat; dan

b. Sub Bagian Pengendalian

11

2.2.2. Bagian Layanan Pengadaan.

(1) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan

pengoordinasian kegiatan dibidang layanan pengadaan barang/jasa

pemerintah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bagian Layanan Pengadaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa kontruksi;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang, jasa

konsultasi dan jasa lainnya;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan

pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan



(3) Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari:

a. Sub Bagian Pengadaan Jasa Kontruksi;

b. Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya; dan

c. Sub Bagian Dukungan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.

2.3. Asisten Bidang Administrasi Umum

(1) Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas di bidang organisasi, pengelolaan kepegawaian,

hukum dan umum serta keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten

Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi

perangkat daerah;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum;

12

c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan

protokol; dan

d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan;

dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Administrasi Umum terdiri atas :

2.3.1. Bagian Organisasi

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang organisasi perangkat

daerah.


Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata laksana;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan

formasi jabatan; dan



(3) Bagian Organisasi terdiri dari:

a. Sub Bagian Kelembagaan;

b. Sub Bagian Tata Laksana; dan

c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.

2.3.2. Bagian Hukum

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan

peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, pengelolaan

Dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan pembelaan

13

Hak Azasi Manusia (HAM).


Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perumusan produk hukum

dan perundang-undangan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi

dan informasi hukum;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan hak

azasi manusia; dan



(3) Bagian Hukum terdiri dari:

a. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.3.4. Bagian Umum dan Protokol.

(1) Bagian Umum dan protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan

pemantauan penyelenggaraan dan pengadministrasian urusan umum dan

rumah tangga, protokol dan TU pimpinan serta pemeliharaan dan

perlengkapan lingkup sekretariat daerah.


Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan umum dan rumah tangga;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan protokoler dan TU

pimpinan

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan

perlengkapan lingkup sekretariat daerah;

14


bidang tugas dan fungsinya.

(3) Bagian Umum terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;

b. Sub Bagian Protokol dan TU Pimpinan; dan

c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan

2.3.5. Bagian Kesekretariatan.

(1) Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, tata usaha dan

kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan lingkup sekretariat

daerah.


Kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan

lingkup sekretariat daerah;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan tata usaha dan

kepegawaian lingkup sekretariat daerah;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan

pelaporan lingkup sekretariat daerah.



(3) Bagian Kesekretariatan terdiri dari:

a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

15

2.4. Staf Ahli Bupati

Adapun susunan Staf Ahli Bupati terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan

2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2017

tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi

Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah

sebagai berikut :

1. Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, tata usaha dan

kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat

Daerah.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1,

Bagian Kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan

Lingkup Sekretariat Daerah;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan tata

usaha Lingkup Sekretariat Daerah;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan

pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah; dan



3. Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin 1

dan poin 2 Bagian Kesekretariatan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan pengelolaan

keuangan, kepegawaian dan tata usaha serta perencanaan dan

pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis

kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan tata usaha serta

perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;

16

c. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang

pengelolaan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang

kepegawaian dan tata usaha Lingkup Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang

perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan


g. menyelenggarakan pengujian atas kebenaran Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) Lingkup Sekretariat Daerah;

h. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)


i. menyelenggarakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Lingkup

Sekretariat Daerah serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai

ketentuan yang berlaku;

j. menyelenggarakan pengujian dan pengelolaan terhadap Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang


k. mengatur dan mengevaluasi pengelolaan kepegawaian Sekretariat

Daerah;

l. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi, surat masuk dan

surat keluar serta urusan tata usaha dan rumah tangga serta

kearsipan;

m. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan arsip aktif Lingkup

Sekretariat Daerah;

n. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan

kegiatan koordinasi di bidang perencanaan dan pelaporan Sekretariat

Daerah;

o. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP);

17

p. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan penyusunan

rencana kegiatan kedalam bentuk RKA/DPA dan DPA perubahan


q. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi urusan perangkat daerah

sesuai kewenangan yang dimiliki;

r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di

bidang tugasnya;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

4. Bagian Kesekretariatan terdiri dari:

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan

pengoordinasian serta penyelenggaraan pengelolaan keuangan

Sekretariat Daerah.

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan

kegiatan di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan Sekretariat

Daerah;

c. menyiapkan bahan, pembinaan dan melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas unit kerja Lingkup Sekretariat Daerah di

bidang pengelolaan keuangan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi laporan

keuangan Lingkup Sekretariat Daerah;

e. menyelenggarakan pengujian atas kebenaran Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) Lingkup Sekretariat Daerah;

f. memeriksa dan meneliti kelengkapan serta mengesahkan SPP-

UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS

serta penghasilan lainnya di LingkupSekretariat Daerah;

18

g. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah membayar (SPM)


h. menyelenggarakan pegawai baik PNS/CPNS atau sebutan

lainnya, PTT/Honor/kontrak atau sebutan lainnya Lingkup

Sekretariat Daerah serta penghasilan lainnya yang ditetapkan

sesuai ketentuan yang berlaku;

i. melaksanakan pemotongan gaji/honor sesuai ketentuan yang

berlaku dan menyetorkan ke kas negara;

j. menyelenggarakan pembukuan realisasi anggaran secara

sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;

k. menyelenggarakan pengujian dan pengelolaan terhadap Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang


l. menyelenggarakan pengelolaan terhadap surat

Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;

m. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat

perbendaharaan Lingkup Sekretariat Daerah;

n. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan

perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki;

o. menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan

Sekretariat Daerah;

p. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait di bidang tugasnya;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman,

petunjuk teknis dan pengoordinasian urusan tata usaha dan

kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah.

19

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:


kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian Lingkup

Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

penyelenggaraan kegiatan di bidang tata usaha dan

kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah;

c. menghimpun dan mengolah surat masuk, surat keluar,

ketatausahaan, kearsipan dan ekspedisi serta telekomunikasi;

d. memberikan pelayanan pengiriman dan penyampaian

telekomunikasi;

e. menyelenggarakan pemberian penomoran Surat Perintah Tugas

(SPT);

f. memberikan pelayanan administratif kepada staf ahli bupati dan

seluruh pegawai struktural serta fungsional Lingkup Sekretariat

Daerah;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan

kepegawaian Sekretariat Daerah;

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan arsip aktif


i. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi

budgeting, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai;

j. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi

pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, cuti dan

pemindahan serta memproses pemindahan pegawai di Lingkup

Sekretariat Daerah;

k. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

l. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi

(LP2P) Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah;

20

m. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata

naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan

kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

n. menyiapkan daftar absensi apel bersama dan melaksanakan

evaluasi absensi apel pagi serta absensi harian pegawai di

lingkungan Sekretariat Daerah;

o. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang

berhubungan dengan kegiatan tata usaha dan kepegawaian;

p. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tata usaha

dan kepegawaian;

q. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan

perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki

r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi


s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan


t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas

menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan

perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah, serta koordinasi

penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis (Renstra) dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat

Daerah.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :


kegiatan koordinasi di bidang perencanaan dan pelaporan

Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;

21

c. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan

penyusunan rencana kegiatan kedalam bentuk RKA/DPA dan

DPA perubahan LingkupSekretariat Daerah;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian-bagian

LingkupSekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengindentifikasi

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

kegiatan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah di

bidang perencanaan dan pelaporan;

f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan

perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki;

h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi


i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan


j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Dari tufoksi di atas sudah terlihat jelas bahwa ruang lingkup Sekretariat

Daerah yang terdiri dari 8 bagian yang meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian

Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Layanan Pengadaan,

Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Protokol dan Bagian

Kesekretariatan.

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Bagian Sekretariat Daerah .

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Sekretariat

Daerah berisikan uraian mengenai :

1. Kurangnya koordinasi antar bagian sehingga menghambat dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Bagian yang ada dilingkup Sekretariat

Daerah.

22

2. Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak

dapat mengerjakan dengan segera bahkan terlambat, otomatis

menghambat semua kegiatan dan kurang maksimal.

3. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Bagian Sekretariat Daerah dalam

hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan

pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danUndang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 adalah tahapan

pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2030. RPJMD

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu

dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara

partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai

pemangku kepentingan.Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2021 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan

pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang

disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas

(topdown – bottom up).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu di

tindak lanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama priode

berikutnya, untuk itulah Bagian Sekretariat Daerah mulai menyusun Rencana

Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018 yang berpedoman pada Renstra

Sekretariat DaerahTahun 2016-2021 untuk mengasilkan rumusan strategi, arah

kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga

23

mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan

Program dan Kegiatan pada bagian-bagian Sekretariat Daerah yang

sifatnya normatif, terkait tugasnya sebagai pelayanan bagi perangkat daerah

pada Tahun Anggaran 2018 hanya mempunyai 12 Program dan 51 Kegiatan

yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

e. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor;

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

g. Penyediaan alat tulis kantor;

h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l. Penyediaan jasa tenaga Non PNS;

m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah;

n. Penyediaan peralatan rumah tangga;

o. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor;

p. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan.

q. Penyediaan Alat dan Bahan kebersihan Kantor

24

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Pembangunan gedung kantor;

b. Pengadaan mebeleur;

c. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor;

d. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor;

e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

b. Penyelenggaraan system pelayanan Publik kecamatan

c. Penyusunan Laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

d. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan standar satuan harga

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SPM

7. Program penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per-UU;

a. Legislasi Peraturan Per-UU;

b. Sosialisasi Peraturan Per-UU;

c. Publikasi Peraturan Per-UU;

d. Penyuluhan Hukum;

e. Supervisi Rencana Hak Asasi Manusia;

f. Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah.

25

8. Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah;

b. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas;

c. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal

Batas antar Kecamatan dan Desa;

9. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Analisa dan Review Standard Operasional Prosedur SKPD;

b. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.

10. Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah;

e. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan;

f. Pelaksanaan Kegiatan Safari Keagamaan;

g. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan.

11. Program Peningkatan Wawasan Pendidikan dengan kegiatan sebagai

berikut :

a. Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan

12. Program Perencanaan pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

b. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

c. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

e.Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Produksi Daerah.

Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretariat

Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang

akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan.

Target Renja SKPD Tahun 2017

Realisasi Renja SKPD Tahun 2017 Ringkasan realisasi (%)

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor (bulan) 100 31,21 100 73,61% 0,74 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 60,18 100 36,25% 0,36 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

terpelihara (unit) 100 59,23 100 95,22% 0,95 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Administrasi keuangan

(bulan) 100 50,34 100 96,40% 0,96 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor

(bulan) 100 29,26 100 94,41% 0,94 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100 12,08 100 72,58% 0,73 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan) 100 66,27 100 96,43% 0,96 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan (bulan) 100 70,57 100 98,06% 0,98 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik dan alat penerangan

bangunan 100 72,08 100 100,00% 1,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Kantor (bulan) 100 60,18 100 96,97% 0,97 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga di

lingkup Sekretariat Daerah (bulan) 100 21,42 100 99,28% 0,99 Penyediaan makanan dan minuman Penyedian Makan dan Minum (bulan) 100 79,66 100 99,76% 1,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah (orang / kali) 100 48,82 100 85,05% 0,85 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Terbayarnya jasa tenaga Non PNS 100 82,85 100 85,84% 0,86 Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan Faslitiasi sewa gedung kantor dan rumah

jabatan (unit) 100 63,58 100 91,89% 0,92 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah * jumlah rapat rapat koordinasi dalam daerah

(orang / kali) 100 60,14 100 98,36% 0,98 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) Tersedianya alat dan bahan kebersih kantor

(bulan) 100 - 100 100,00% 1,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan sarana dan prasaran aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya sarana prasarana gedung (unit) 100 - 100 99,30% 0,99

Pengadaan Mebeleur Pemenuhan kebutuhan meubeulair pejabat (set) 100 - 100 92,26% 0,92

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor (unit) 100 66,25 100 88,61% 0,98 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung

kantor (bulan) 100 52,27 100 63,64% 0,89 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Terpeliharanya

Peralatan/Perlengkapan Kantor (bulan) 100

38,87 100 84,17% 0,64

Program Peningkatan Disiplin AparaturTingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Penyediaan Pakaian dinas dan Kelengkapannya (bulan) 100 52,13 100 96,91% 1,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan pengadaan barang / jasa 100 1,45 100 75,77% 0,76

Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan *) Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 20,84 100 63,34% 0,63

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 70,87 100 97,70% 0,98 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 100 - 100 83,25% 0,83

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah

Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2018Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2018

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Program ( Renstra SKPD) Thn 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

Dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu ( 2017)

Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Thn

2017)

(3) (3) (8) (9)(1) (2) (3) (3) (3)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPersentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100 100 -

Penyusunan Standar Satuan Harga 100 2,27 100 91,39% 0,91 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Daerah

Persentase Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

100 100 - Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan SPM 100 50,33 100 75,45% 0,75 Program penataan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum DaerahKoordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Sengketa Hukum

yang ditangani 100 21,77 100 47,52% 0,48 Legislasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Naskah Akademik yang

dihasilkan 100 13,76 100 99,77% 1,00 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah produk Hukum yang

dipublikasikan 100 50,00 100 100,00% 1,00 Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan 100

12,52 100 100,00% 1,00

Penyuluhan Hukum Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan 100 - 100 100,00% 1,00

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan*) Jumlah Sosialisasi Produk Hukum yang dilaksanakan 100 - 100 98,79% 0,99

Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia*) Jumlah Dokumen Suvervisi Rencana Hak Asasi Manusia 100 - 100 77,65% 0,78

Program Penataan Daerah Otonomi BaruTingkat Penataan Daerah

Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah 100 - 100 77,20% 0,77 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah Administrasi 100 - 100 69,86% 0,70 Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa Jumlah Batas Desa yang

terselesaikan 100 39,96 100 82,90% 0,83 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Prosentase dokumen pembinaan

dan pengembangan aparatur 100 100 - Analisa dan Review Standard Operasional Procedure SKPD Jumlah Dokumen Laporan SOP SKPD 100 - 100 96,06% 0,96 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Jumlah Dokumen Informasi Jabatan

SKPD 100 39,17 100 99,67% 1,00

Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat Tingkat hubungan pemerintah dengan masyarakat 100 100 -

Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji 100 76,81 100 95,87% 0,96

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksankaan 100 40,99 100 76,19% 0,76

Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan*) Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 100 99,78 100 100,00% 1,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan*) Jumlah Peserta Pelatihan 100 23,05 100 31,12% 0,31 Program Peningkatan Wawasan Pendidikan 100 100 - Koordinasi dan Kosultasi Unsur Lembaga dan Organisasi Keagamaan 100 - 100 - Program perencanaan pembangunan ekonomi Persentase koordinasi kebijakan

pembangunan bidang ekonomiKoordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah data perencanaan

pembangunan bidang ekonomi 100 24,88 100 99,64% 1,00 Koordinasi pengendalian inflasi daerah*) Dokumen koordinasi pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu 100 - 100 99,47% 0,99 Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah*) Dokumen laporan evaluasi Perusda secara berkala 100 - 100 100,00% 1,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring koordinasi kebijakan ekonomi 100 69,52 100 97,16% 0,97 Kordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Produksi Daerah*) Dokumen koordinasi pengembangan produksi daerah 100 - 100 99,19% 0,99

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (11) (12) (13)

1

Persentase kerja sama ekonomi dan investasi daerah yang ditandatangani

- - Dokumen 100 2 2 1 1 100 2 2 2 1

2

Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan yang memenuhi standar

- - Dokumen 0 0 3 3 3 0 0 3 3 3

3

Persentase sarana dan prasarana keperluan kantor dan rumah tangga serta fasilitasi perjalanan pimpinan KADA WAKADA lingkup Sekretariat

- - Persentase 100 85 100 100 100 76,03 66,69 70,24 100 100

4Persentase produk hukum daerah kabupaten Tanah Bumbu yang disahkan

- - Dokumen 41 45 60 55 55 26 21 35 60 55,00

5Persentase dokumen dan tata kelola permintaan yang baik

- - Dokumen 100 5 5 5 5 100 5 5 5 5

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 s.d 2018

No Indikator Kinerja Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

2016

Realisasi Capaian Tahun Proyeksi

Catatan Analisis2015 2016 2017 2018 2015 2017 2017

Merupakan IKU bersama. Bag.

Ortal 3 dokumen dan Bag.

Pemerintahan ada 2 dokumen

2019 2018

(14)

26

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan

bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah.

Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat

pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan

prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga

atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah Dokumen

Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Terkait dengan kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Daerah adalah “menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang

baik, efektif dan bersih”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Sekretariat Daerah

memiliki tujuan yaitu Terjalinnya Koordinasi Dan Fasilitasi Lintas Sektor sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2015

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor

20 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

27

Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dan

sebagai indikator tujuan adalah Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Semua

Sektor dari SKPD dikarenakan Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok

membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

administratif.

3.1 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas

berkualitas, maka sasaran Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya Koordinasi

dan Fasilitasi Semua Sektor. Adapun penjabaran dari sasaran tersebut dapat

dilihat dari indikator sasaran yang akan dicapai, yaitu :

1. Persentase Kerjasama Ekonomi dan Investasi Daerah

2. Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi

standar

3. Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan Rumah Tangga

serta Fasilitasi Perjalanan Dinas kada wakada

4. Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

5. Persentase Dokumen dan tata kelola Pemerintahan

6. Persentase Kepuasan Layanan Publik

3.2 Strategi

1. Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan kerjasama di semua bidang

ekonomi.

2. Peningkatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi

standar.

3. Peningkatan kinerja aparatur daerah, dengan pemenuhan sarana dan

prasarana dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah.

4. Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat dengan program

peningkatan kesadaran hukum.

28

5. Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah

dengan program peningkatan penyelenggaraan tertib administrasi,

khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah peduli data dan

informasi.

6. Pelaksanaan peningkatan kepuasan layanan publik dibidang kesra dan

layanan pengadaan dengan cara memberikan pelayanan kepada

masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat dan peningkatan layanan

pengadaan yang transparan.

3.3 Kebijakan

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada

tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah

SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan kerjasama di semua bidang

ekonomi.

2. Peningkatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi

standar.

3. Peningkatan kinerja aparatur daerah, dengan pemenuhan sarana dan

prasarana dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah.

4. Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat dengan program

peningkatan kesadaran hukum.

5. Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah

dengan program peningkatan penyelenggaraan tertib administrasi,

khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah peduli data dan informasi.

6. Pelaksanaan peningkatan kepuasan layanan publik dibidang kesra dan

layanan pengadaan dengan cara memberikan pelayanan kepada

masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat dan peningkatan layanan

pengadaan yang transparan.

29

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi.

2. Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu.

3. RPJMD dan RKPD.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

e. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor;

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

g. Penyediaan alat tulis kantor;

h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l. Penyediaan jasa tenaga Non PNS;

m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah;

n. Penyediaan peralatan rumah tangga;

o. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor;

p. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Pembangunan gedung kantor;

b. Pengadaan mebeleur;

c. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor;

30

d. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor;

e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;

f. Pengadaan tanah kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.


sebagai berikut:

a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan standar satuan harga

6. Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah;

b. Kegiatan Keagamaan;

c. Kegiatan Safari Keagamaan;

d. Kegiatan MTQ;

e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan.

7. Program Peningkatan Wawasan Pendidikan dengan kegiatan sebagai

berikut :

a. Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan

8. Program penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per-UU;

b. Legislasi Peraturan Per-UU;

c. Sosialisasi Peraturan Per-UU;

d. Publikasi Peraturan Per-UU;

f. Penyuluhan Hukum;

g. Supervisi Rencana Hak Asasi Manusia;

h. Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah.

31


sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan.

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

b. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.

12. Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Fasiltasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran

Daerah;

b. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah;

c. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas;

d. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal

Batas antar Kecamatan dan Desa;

e. Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar

Kecamatan dan Desa.

13. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Analisa dan Review Standard Operasional Prosedur;

b. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.

14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan SPM.

15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan

kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;

32

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi*);

d. Koordinasi pengendalian inflasi daerah*);

f. Koordinasi pengawasan peredaran barang bersubsidi;

g. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah*);

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan*;

i. Koordinasi Pengembangan Produksi Daerah*).

3.4 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal

RKPD Program dan kegiatan yang disusun telah sesuai dengan rancangan Awal

RKPD, sehingga tidak ada yang perlu disesuaikan kembali.

3.5 Rancangan Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Kesekretariatan Tahun 2018

yang rencananya akan maju pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana Target

Capaian Pagu Indikatif

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Tersedia Layanan Administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD Terbayarnya Rekening Kantor Pemda 12 bulan 2.170.650.000 12 bulan 2.387.715.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

terpelihara (unit)47 unit 717.280.000 52 unit 794.553.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Tersedianya jasa Administrasi keuangan 12 bulan 7.566.087.600 12 bulan 8.311.180.360

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 42 unit 31.581.500 43 unit 38.649.650

Penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 540.298.288 12 bulan 589.015.067

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 469.902.500 12 bulan 508.845.800

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SKPD Tersedianya alat listrik dan alat penerangan

bangunan12 bulan 3.560.000 12 bulan 3.916.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

42 unit 5.420.070.000 42 unit 5.961.837.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SKPD Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di lingkup SETDA

12 bulan 82.300.000 12 bulan 90.530.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 bulan 10.380.000 12 bulan 10.818.000

Penyediaan makanan dan minuman SKPD Penyediaan Makan dan Minum 968 orang/kali 3.847.150.000 968 orang/kali 4.231.315.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

362 orang/kali 3.598.365.750 414 orang/kali 3.916.067.325

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) SKPD Terbayarnya jasa tenaga Non PNS 2.901 orang/bulan 5.212.650.000 2.901 orang/bulan 5.733.915.000

Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan

SKPDTersedianya Prasarana berupa sewa gedung, kantor, penginapan dan rumah dinas jabatan

12 unit 2.744.450.000 18 unit 3.112.395.000

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) SKPD jumlah rapat rapat koordinasi dalam daerah 2.946 orang/kali 456.708.500 3.269 orang/kali 492.194.350

Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) SKPD bahan jasa kebersihan kantor 100 % 95.282.000 100 % 86.840.100

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin Aparatur 100 % 456.829.000 100 % 521.132.950

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya SKPD Penyediaan pakaian dinas dan kelengkapannya

12 bulan 448.450.000 12 bulan 493.295.000

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu SKPD Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu 12 bulan 8.379.000 12 bulan 27.837.950

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan dan barang jasa

100 % 520.925.000 100 % 300.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan 2 Kali 270.925.000 0 Kali 0

Tabel 3.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/KegiatanLokasi Detail Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

RENCANA TAHUN 2018 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N +1)

KABUPATEN TANAH BUMBU

(6) (11) (12)(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan SKPD - 0 - 0

Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan *) SKPD Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan PATEN

12 Kecamatan 250.000.000 12 Kecamatan 300.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100 % 210.000.000 100 % 4.966.075.000

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya SKPD Terlaksananya koordinasi dengan pusat dan

provinsi0 Tahun 0 1 Tahun 329.945.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah SKPD terlaksananya medical check-up Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah1 Tahun 60.000.000 1 Tahun 66.000.000

Peningkatan Pelayanan Kebutuhan atau Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah SKPD

Tersedianya kebutuhan/keperluan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

0 Tahun 0 1 Tahun 1.615.130.000

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah SKPD Tingkat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

100 % 150.000.000 100 % 2.955.000.000

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Produk hukum Daerah 50 Buah 1.111.660.000 50 Buah 930.462.500

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah Dokumen Sengketa Hukum yang

tertangani1 Dokumen 239.650.000 1 Dokumen 239.650.000

Legislasi Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah Naskah Akademik yang dihasilkan 5 Dokumen 257.150.000 5 Dokumen 257.150.000

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan

0 kali 0 0 kali 0

Publikasi Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah Produk Hukum Daerah yang terpublikasi

4.000 Buku 172.650.000 4.000 Buku 172.650.000

Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah SKPD

Jumlah dokumen kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah yang dihasilkan

26 Dokumen 181.197.500 0 Dokumen 0

Penyuluhan Hukum SKPD Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan

10 kali 97.650.000 10 kali 97.650.000

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan*) SKPD Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan

20 kali 150.487.500 20 kali 150.487.500

Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia*) SKPD Jumlah Dokumen Rencana Aksi Hak Asasi Manusia yang dihasilkan

1 Dokumen 12.875.000 1 Dokumen 12.875.000

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tingkat penataan daerah 100 % 102.050.000 100 % 110.545.000

Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah SKPD Dokumen Penyelenggaraan Proses

Pemekaran Daerah0 % 0 0 % 0

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah Administrasi SKPD Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi Kabupaten0 % 0 0 % 0

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa SKPD Dokumen Penyelesaian tapal batas antar

kecamatan dan desa0 Dokumen 0 0 Dokumen 0

Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah SKPD Jumlah Kecamatan yanag Terbentuk 0 Kecamatan 0 2 Kecamatan 40.095.000

Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah Administrasi SKPD Terlaksananya pertemuan penyelesaian batas 1 Dokumen 42.000.000 1 Dokumen 18.000.000

Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa SKPD Jumlah Batas Desa yang terselesaikan 100 Desa 60.050.000 20 Desa 52.450.000

Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat

Tingkat hubungan pemerintah dengan masyarakat

100 % 7.095.334.000 100 % 11.632.101.990

Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah SKPD Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji

1 Kali 724.860.000 1 Kali 835.970.000

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan SKPD Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksankaan

17 kali 3.613.316.000 17 kali 4.417.752.990

Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan*) SKPD Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 20 Desa 614.970.000 20 Desa 725.080.000

Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan*) SKPD Terlaksananya pelatihan Tilawatil Qur'an 9 bulan 2.142.188.000 12 bulan 3.253.299.000

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan aktifitas keagamaan SKPD Jumlah Peserta melakukan koordinasi 0 orang 0 350 orang 2.400.000.000

Program Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Bidang Ekonomi

Persentase koordinasi kebijakan pembangunan bidang ekonomi

0 % 0 100 % 912.070.000

Koordinasi pengawasan peredaran barang bersubsidi SKPD Dokumen koordinasi pengawasan terhadap peredaran barang bersubsidi

0 Dokumen 0 1 Dokumen 20.000.000

Koordinasi pengendalian inflasi daerah SKPD Dokumen koordinasi pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu


Evaluasi dan pembinaan perusahaan daerah SKPD Dokumen laporan evaluasi Perusda secara berkala


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Terlaksananya monitoring koordinasi kebijakan ekonomi


Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi daerah SKPD Dokumen koordinasi pengembangan produksi daerah


Koordinasi pembangunan bidang ekonomi daerah SKPD Laporan koordinasi pengembangan data dan informasi perekonomian

0 Laporan 0 1 Laporan 60.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Daerah

Persentase Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

0 % 0 100 % 390.742.000

Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan SPM SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) dan SPM


Pembinaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah SKPD

Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan


Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS SKPD Jumlah SKPD yang menyusun Dokumen Informasi Jabatan

0 SKPD 0 44 SKPD 113.588.200

Analisa dan review Standar Operasional Prosedur SKPD Jumlah SKPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah

0 SKPD 0 44 SKPD 44.589.600

Program Pengadaan Barang dan Jasa Melalui BLP Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

0 % 0 100 % 539.500.000

Pendampingan perencanaan pengadaan barang dan jasa SKPD Jumlah SKPD yang di dampingi dalam proses pengadaan Barang dan Jasa

0 SKPD 0 52 SKPD 10.500.000

Pengelolaan SPSE dan Infrasturukturnya SKPD Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik

0 % 0 100 % 48.000.000

Bimbingan teknis dan pelatihan pengadaan barang dan jasa SKPD Jumlah Peserta Bimtek dan pelatihan

pengadaan Barang dan Jasa0 Orang 0 320 Orang 250.000.000

Survey harga barang dan jasa SKPD Tersedianya Buku harga Survey dan Buku Standard satuan harga


Klarifikasi dan pembuktian kebenaran dokumen lelang

SKPDJumlah Dokumen hasil klarifikasi penyedia barang dan jasa yang sesuai standard Dokumen lelang


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Lkj) dan SPM

3 % 300.000.000 4 % 300.000.000

Penyusunan Laporan LKPJ dan LPPD SKPD Jumlah Dokumen LPPD/LKPJ 2 Dokumen 300.000.000 2 Dokumen 300.000.000

33

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun

dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD,

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan program dan kegiatan yang diemban oleh Sekretariat

Daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan maka

tersusunlah Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Perencanaan program dan kegiatan yang disusun sudah terkoordinasi

namun belum sistematik dan berkesinambungan, untuk itu masih diperlukan

sosialisasi dan pemaparan yang tersistem dan terprogram untuk mengkaitkan

semua aspek ke perencanaan pembangunan yang ditetapkan.

Kerjasama yang terorganisir dan kemampuan sumber daya manusia

dalam memahami, menjabarkan, melaksanakan program, dan kegiatan serta

mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dengan baik akan memudahkan

arah kerja seluruh staf dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang

diinginkan.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018, maka

penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi

dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta

berkelanjutan, antar sesama SKPD Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

34

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini disusun dengan segala

kekurangannya dan sangat diharapkan adanya masukan, kritik yang

membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini.

Batulicin, 2018 Plt.SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19580507 198503 1 009

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAHsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-13.pdfpemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan