Reformasi Birokrasi UPPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan

Randudongkal, Kabupaten Pemalang

Indra Fibiona

12/337230/PSP/04321

Pendahuluan

Reformasi memiliki makna perubahan tanpa merusak atau revitalisasi yang diprakarsai

dalam suatu sistem, karena sadar bahwa tanpa reformasi sistem itu bisa ambruk. Ringkasnya,

reformasi diprakarsai dari dalam sistem itu sendiri. Karena itu, metode reformasi selalu

bersifat gradual, bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian perlu dipahami bahwa

suatu proses pemaksaan untuk sebuah reformasi total adalah bertentangan dengan spirit

reformasi itu sendiri. Sejauh ini terlihat adanya kecenderungan salah paham dalam

masyarakat tentang makna reformasi. Ini perlu diklarifikasikan agar reformasi tidak dijadikan

tema untuk menyamarkan sebuah agenda reformasi. Tema penggantian sistem, tidak percaya

kepada sistem yang ada, dan semacamnya yang sudah mulai bergulir (winarwan, 2008).

Reformasi juga berarti suatu tindakan perbaikan dari suatu yang dianggap kurang baik

tanpa mengesampingkan pranata-pranata yang sudah ada. Pranata-pranata yang dimaksud

disini adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang

mengatur tingkah laku itu, dan perlengkapannya dalam berbagai kompleksitas manusia di

dalam masyarakat (Winarwan, 2008). Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam

revitalisasi efektivitas birokrasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, karena

dalam reformasi birokrasi ada proses peningkatan sistemik kinerja operasional sektor publik

secara terencana (Effendi, 2000). Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari suksesnya

pelayanan publik yang berorientasi pada keseimbangan antara integritas dan deferensiasi.Di

era globalisasi saat ini, birokrasi dituntut untuk dapat mereformasi diri terutama memperbaiki

kinerja pelayanan publik. Birokrasi sebagai pelayan masyarakat, regulasi dan pemberdayaan

tidak dapat menjalankan fungsi yang diembannya dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya

faktor-faktor yang turut mempengaruhinya baik secara internal maupun secara

eksternal.Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini memberikan deskripsi mengenai Reformasi

birokrasi yang berjalan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Fokus dan locus tulisan

ini adalah reformasi birokrasi di UPPK (Unit PengelolaPendidikan Kecamatan)

Randudongkal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian kinerja

birokrasi yang lebih baik.

Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Prestasi Kinerja UPPK Kecamatan

Randudongkal

UPPK Kecamatan Randudongkal melayani administrasi kepegawaian baik pegawai

tidak tetap dan pegawai tetap dinas pendidikan pemuda dan olahraga di kecamatan

Randudongkal yang bertugas di 59 Sekolah Dasar Negeri dan 2 Sekolah Dasar Swasta dan 24

Taman Kanak – kanak dan 31 Pendidikan Anak Usia Dini.Jumlah total PNS yang ditangani

oleh UPPK kecamatan Randudongkal adalah 387 orang, tersebar di 13 desa di Kecamatan

Randudongkal.

Jumlah pegawai di UPPK Kecamatan Randudongkal adalah 20 orang, terdiri dari

pegawai PNS 17 orang dan non PNS sebanyak 3 orang.Presentase pegawai yang memiliki

kompetensi dalam pengoperasian komputer dan sistem informatika 60%. Ini mengindikasikan

bahwa tingkat diferensiasi dan integritas sedang. Jenjang pendidikan yang telah diampu

pegawai sebagian besar merupakan lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Susunan

Organisasi unit pengelola pendidikan (UPPK) menurut peraturan bupati Pemalang No. 109

tahun 2008 terdiri dari:

a. Kepala UPPK

Memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan pemuda dan

olahraga di bidang Unit pengelola pendidikan Kecamatan (UPPK), dengan memimpin

danmemanajemen administrasi birokrasi UPPK.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Memiliki uraian tugas pokok berupa memimpin pengelolaan tata administrasi UPPK

c. Pelaksana

Memiliki uraian tugas berupa melakukan pengelolaan tata administrasi seperti

pembuatan usulan kenaikan pangkat dan jabatan guru, pembuatan laporan sarana, dana

bantuan, dana BOS, administrasi UAS dan UAS, serta tugas tugas lainnya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdapat 2 substruktur pada kelompok Jabatan fungsional yaitu Pengawas TK/SD

yang memiliki tugas pokok untuk melakukan proses monitoring terhadap pelaksanaan

Kepala UPPK

Kelompok Jabatan Fungsional Kasubag Tata Usaha

Pelaksana

Penilik PNFIPengawas TK/SD

pendidikan dan juga infrastruktur untuk sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah

Dasar. Substruktur yang ke dua adalah Penilik PNFI (Pendidikan Non-Formal dan

Informal) yang memiliki tugas pokok untuk melakukan proses monitoring terhadap

pelaksanaan pendidikan untuk sekolah nonformal maupun informal seperti PAUD,

dan sekolah lainnya.

Struktur Organisasi di UPPK Randudongkal

Menurut Max Weber, untuk membagun birokrasi yang ideal, perlu adanya afirmasi

dalam membedakan antara birokrasi dengan organisasi lainnya yaitu adanya spesialisasi kerja,

adanya hierarki yang berkembang, adanya suatu sistem dari prosedur dan aturan aturan,

adanya promosi jabatan yang berdasarkan atas kecakapan (thoha, 2011 : 13). Terkait dengan

hal tersebut, reformasi birokrasi yang telah dilakukan di UPPK Randudongkal

mengedepankan spesialisasi kerja, kemudian adanya promosi jabatan sesuai dengan

kompetensi dan prestasi yang telah dicapai. Reformasi birokrasi yang dilakukan sedikit demi

sedikit membawakan hasil yang baik walau tidak begitu signifikan. Secara bertahap, pada

awal proses recruitment pegawai UPPK menjalani fit and proper test untuk menilai

kapabilitas dan kompetensi dasar yang dimiliki. Selain itu, proses learning organization dalam

rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kreativitas

pegawai juga didukung dengan pengadaan diklat oleh Widyaiswara dari provinsi, tetapi masih

sangat terbatas.

Ada dua bentuk interaksi antar pegawai dilihat dari pengaturan letak susunan kerja, yaitu

bentuk umum terbatas dan bentuk terbuka(thoha, 2011: 96). Bentuk interaksi antar pegawai

yang dicerminkan dari letak pengaturan susunan kerja adalah terbuka, tetapi ada pemisahan

antara ruang pegawai struktural dengan ruang fungsional. Interaksi antara pegawai struktural

dan fungsional mampu terjalin dengan orientasi equalitas yang sangat baik. Selain itu, sikap

personal dan impersonal antar pegawai bisa terkontrol. Para pegawai di UPPK mmpu bekerja

secara profesional dan juga berorientasi pada sikap kekeluargaan. Koordinasi tugas non

deferensiasi antar pegawai mampu dilaksanakan dengan baik. Tidak ada bentuk kooptasi

politik dari pihak luar, mengingat pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan

Kabupaten begitu ketat.

Jika ditinjau dari prespektif peranan hubungan antarpribadi (interpersonal Role) seperti

yang diungkapkan Mintzberg, pemimpin memiliki peran sebagai figurehead yakni peran yang

dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpin dalam persoalan dan kesempatan timbul

secara formal. Peranan sebagai leader atau bertindak sebagai pemimpin yang memiliki fungsi

pokok sebagai kepala, motivator anggota pegawai, fungsi pengembangan dan pengendalian.

Selain itu juga peran sebagai perantara (liaison manager) atau hubungan antara pemimpin

dengan individu lain di luar organisasi yang dia pimpin (thoha, 2012:266). Berhubungan

dengan dengan hal tersebut, Kepala UPPK Randudongkal yang baru mampu melaksanakan

tugasnya mengelola kinerja seluruh pegawai di UPPK Kecamatan Randudongkal dengan

cukup baik. Hal tersebut terlihat dari pencapaian tujuan kebijakan dan program. Kepala UPPK

Randudongkal memiliki kapabilitas dalam memanajemen dan pengelolaan dengan cukup

baik.

Merit system belum sepenuhnya diterapkan dalam penyelenggaraan birokrasi di

UPPK kecamatan Randudongkal, terlihat dari jabatan fungsional maupun struktural yang

masih ditempati oleh pegawai yang belum sepenuhnya kompeten. Di sisi lain, bentuk

birokrasi administrasi publik yang dilakukan sudah cukup baik untuk menangani 387 PNS

dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tersebar di 13 desa di Kecamatan

Randudongkal. Capaian efektivitas kinerja mampu diakselerasi dengan cukup baik, terlihat

dari penanganan administrasi kepegawaian dan kebutuhan 387 PNS bisa ditangani dengan

proses yang tidak terlalu banyak taking time dan sesuai dengan prioritas.

Konklusi

Menurut Frederickson, indikasi keberhasilan reformasi birokrasi adalah perubahan

dari sistem birokratis yang mempunyai karakteristik rowing, service, monopolistic, rule-

driven, budgeting inputs, bureaucracy- driven, menjadi birokrasi yang mempunyai

karakteristik steering, empowering, competition, mission driven, funding outcomes,

customers driven, earning, preventing, teamwork/participation, market/public demand. Dalam

hal ini, birokrasi pemerintahan konvensional harus bisa lebih bersifat enterpreneurship,

mengutamakan prioritas dan lebih responsif serta efisien dan efektif dalam melakukan

pelayanan publik (Soebhan, 2000). Jika melihat indikasi tersebut, UPPK di Kecamatan

Randudongkal belum memenuhi semua indikasi yang digambarkan oleh Frederickson,

mengingat masih adanya faktor faktor penghambat diantaranya adalah keterbatasan akses

informasi serta proses learning organization yang belum maksimal. Perlu adanya peningkatan

kualitas sumberdaya manusia yang lebih intensif terutama terkait dengan inovasi dan

kreativitas, agar kinerja pegawai di instansi UPPK Randudongkal bisa lebih maksimal. Selain

itu juga teamwork/participation yang belum maksimal mengingat sumber daya manusia

pegawai yang masih sangat terbatas. Dengan demikian, konklusi yang bisa didapat dari

reformasi birokrasi yang telah diimplementasikan di UPPK Randudongkal adalah belum

tercapainya hasil secara signifikan dan maksimal. Perlu proses learning yang lebih intensif

serta komitmen dari segenap civitas stakeholder untuk bisa memaksimalkan dan mengawal

proses reformasi birokrasi secara maksimal. Ekspektasi terhadap proses reformasi yang telah

berjalan ke depannya adalah semangat dan komitmen tinggi, serta penghilangan segala bentuk

transaksional oleh pegawai diluar ketentuan yang bisa menghambat pencapaian kinerja yang

maksimal.

Referensi :

Arsip UPPK Kecamatan Randudongkal

Effendi, sofian. 2000. Ceramah Pada Re-entry Workshop Strategic Management of Local

Authorities, Diselenggarakan oleh Badan Diklat Depdagri, 21 Juli 2000.

Peraturan Bupati Pemalang, No. 109 tahun 2008

Thoha, Miftah. 2011. Perilaku Organisasi : Konsep dasar dan Aplikasinya. Jakarta : Rajawali

Press.

Soebhan, Syafuan Rozi. 2000. “Model Reformasi Birokrasi Indonesia”. Dalam Jurnal

Widyariset, Vol.1, 2000

Uraian Surat Tugas UPPK Kecamatan Randudongkal.

Winarwan, Deddy. 2007. “Reformasi Birokrasi”. Artikel Seminar tentang Kebijakan terkait

Birokrasi, Universitas Gadjah Mada

Wawancara Kasubag UPPK Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tanggal 26 desember 2012

pukul 08.30 s.d. pukul 11.45