Upload
aufarulfaroh
View
742
Download
15
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Reformasi Birokrasi
Citation preview
1
PENINGKATAN SDM DAN KEDISIPLINAN DALAM MENYONGSONG REFORMASI BIROKRASI MENUJU BPS
YANG LEBIH BERKUALITAS
KERTAS KERJA
Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi
Syarat mengikuti ujian penyesuaian ijazah
Oleh:
Herutami
NIP. 19780717 200801 2 022
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN
2
PENINGKATAN SDM DAN KEDISIPLINAN DALAM MENYONGSONG REFORMASI BIROKRASI MENUJU BPS
YANG LEBIH BERKUALITAS
Oleh:
Herutami
NIP. 19780717 200801 2 022
Pekalongan, Juli 2012
Mengetahui, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan
UNANG SYAIFUDIN ROFI’I, S.Sos. NIP : 19640311 198503 1 004
3
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadlirat Allah SWT yang telah memberikan
segala rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kertas
kerja ini dengan sebaik- baiknya.
Kertas Kerja ini berjudul “Peningkatan SDM dan Kedisiplinan Dalam
Menyongsong Reformasi Birokrasi Menuju BPS Yang Lebih Berkualitas ”. Di
maksudkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian penyesuaian ijazah di Badan
Pusat Statistik.
Penulis menyadari bahwa penyusunan kertas kerja ini masih jauh dari sempurna,
untuk itu segala kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan kertas kerja
ini . Dan akhirnya penulis berharap semoga kertas kerja ini dapat bermanfaat bagi kita
semua dan para pembaca khususnya.
Pekalongan, Juli 2012
Penulis
4
ABSTRAKSI
Herutami, “Peningkatan SDM dan Kedisiplinan Dalam Menyongsong Reformasi
Birokrasi Menuju BPS Yang Lebih Berkualitas “.
BPS sebagai lembaga pemerintah non-kementerian telah berupaya melakukan
perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik, melalui
pembangunan profil dan perilaku aparatur BPS yang profesional, berintegritas,
Amanah, bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada
publik. Untuk tujuan tersebut, BPS Kota Pekalongan tengah melakukan berbagai usaha
diantaranya dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun
kuantitas dan perbaikan manajemen SDM dan peningkatan kedisiplinan karyawan demi
tercapainya harapan bersama yakni BPS Kota Pekalongan yang lebih berkualitas.
5
DAFTAR ISI
Halaman judul
Halaman pengesahan
Kata Pengantar
Abstraksi
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 7
1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................................. 8
1.3. Metode Penulisan .................................................................................... 8
1.4. Ruang Lingkup ......................................................................................... 8
BAB II FAKTA DAN MASALAH
2.1. Gambaran Umum
2.1.1. Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan .......................................... 9
2.1.1. Sub Bagian Tata Usaha BPS Kota Pekalongan ............................... 11
2.2. Permasalahan dan Kendala .................................................................... 12
BAB III PEMBAHASAN ...................................................................................... 13
6
BAB IV KESIMPULAN ........................................................................................ 17
BAB V SARAN – SARAN .................................................................................... 18
BAB VI PENUTUP ................................................................................................. 19
Daftar Pustaka ......................................................................................................... 20
Lampiran
Daftar Riwayat Hidup ............................................................................................ 21
7
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Belakangan ini reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direal-
isasikan. Terlebih lagi, birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbangsih
yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia. BPS sebagai lem-
baga pemerintah non-kementerian telah berupaya melakukan perubahan yang mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik, melalui pembangunan profil dan
perilaku aparatur BPS yang profesional, berintegritas, amanah, bertanggung jawab, serta
mampu memberikan pelayanan prima kepada publik.
Reformasi Birokrasi BPS dimaksudkan untuk membangun:
a. Birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang bekerja atas
dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan nilai inti dan
tata perilaku (code of conducts) sehingga dapat mencegah timbulnya berbagai tin-
dakan penyimpangan dan perbuatan tercela.
b. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, yaitu birokrasi yang mampu mem-
berikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan pemangku ke-
pentingan (stake holder), serta dapat menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya-
guna.
c. Birokrasi yang transparan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mem-
peroleh data dan informasi yang benar tanpa membedakan/diskriminatif terhadap se-
mua pihak dengan tetap memperhatikan rahasia negara dan rahasia jabatan.
1.2. Maksud dan Tujuan
8
Adapun maksud dan tujuan yang di harapkan dalam penulisan ini diantaranya:
2.1. Sebagai bahan kajian ilmiah bagi yang memperhatikan masalah- masalah yang
berkaitan dengan reformasi birokrasi.
2.2. Menginformasikan kepada pembaca bahwa telah terjadi reformasi birokrasi di
tubuh Badan Pusat Statistik
2.3. Menggambarkan Reformasi Birokrasi yang di laksanakan BPS kota Pekalongan
khususnya dibidang Tata Usaha.
1.3. Metode Penulisan
Penyusunan makalah ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan penga-
matan langsung penulis. Berbagai sumber bacaan, terutama artikel dari jurnal-jurnal
pada beberapa situs internet, menjadi bahan rujukan penulis dalam menyusun makalah
ini.
1.4. Ruang Lingkup
Kertas Kerja ini tidak membahas Reformasi Birokrasi yang terjadi di Badan Pusat
Statistik secara umum, namun hanya membahas masalah reformasi birokrasi yang ter-
jadi di tubuh BPS Kota Pekalongan di bidang Tata Usaha melalui peningkatan disiplin
pegawai.
BAB II
9
FAKTA DAN MASALAH
2.1 Gambaran umum
2.1.1. BPS Kota Pekalongan
BPS merupakan lembaga pemerintah non departemen yang secara langsung
bertanggung jawab kepada presiden. BPS Kota Pekalongan merupakan kantor
perwakilan Badan Pusat Statistik untuk wilayah Kota Pekalongan yang beralamatkan di
Jl. Pembangunan no 4 Pekalongan. BPS Kota Pekalongan sama seperti BPS tingkat dua
lainnya yang mempunyai struktur organisasi yang di kepalai oleh seorang kepala kantor
dan dibantu oleh lima kepala seksi dan satu sub bagian Tata Usaha.
Karyawan BPS Kota Pekalongan saat ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari :
kedalam satu kepala kantor, lima Seksi teknis, satu subbag tata usaha dan 4 koordinator
teknis kecamatan. Kondisi saat ini setiap seksi hanya diisi oleh satu kepala seksi dan
satu staf seksi, dimana idealnya suatu seksi diisi oleh satu kepala seksi dan tiga staf
10
seksi. Dengan kondisi dapat dikatakan bahwa secara formasi BPS Kota Pekalongan
masih kekurangan Sumber Daya Manusia, namun demikian kekurangan SDM bukan
merupakan hambatan dan permasalahan tetapi merupakan suatu tantangan dalam
menyongsong dan mensukseskan reformasi birokrasi yang sudah menjadi cita-cita
bersama dalam lembaga BPS.
DAFTAR NAMA PEGAWAI BPS KOTA PEKALONGAN
11
No. N A M A JABATAN KETERANGAN
(1) (2) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
UNANG SYAIFUDIN ROFI’I, S.Sos
AS’AT, SE.
Ir. NURINGTIJAS PRIHARJANI
BUDIARTI, SE
SUHARLAN, S.Si.
KISNANTO
F. ANDI NURTJAHJO, SE.
BUDI ESTI GUNARTI
TA. SUHARTO, SE.
KISMIA HARTATIK, S.ST.
SOMADI,S.ST.
AUFARUL FAROH, M.Sc.
DIANA DWI SUSANTI, S.ST
HERUTAMI
TAUFIQ ROKHMAN
GANCAR ARIADI
AHMAD SODIK
RATRI WIDOWATI
M. YUSUF
NURUL HUDA
Kepala
Kasubbag TU
Kasi Stat. Sosial
Kasi Stat. Produksi
Kasi Stat. Distribusi
Kasi Nerwilis
Kasi IPDS
Staf Seksi IPDS
Staf Seksi Stat. Sosial
Staf Seksi Stat. Sosial
Staf Seksi Nerwilis
Staf Seksi Stat. Distribusi
Staf Seksi Stat. Produksi
Staf Subbag TU.
KSK Pkl. Barat
KSK Pkl. Timur
KSK Pkl. Selatan
Mitra Staf TU
Mitra Keamanan kantor
Mitra Keamanan kantor
Diperbantukan di Subbag TU
2.1.2. Sub Bagian Tata Usaha BPS Kota Pekalongan
Sub bagian Tata Usaha merupakan salah satu unit penunjang yang membidangi
administrasi dan SDM di BPS Kota Pekalongan yang dipimpin oleh pejabat structural
setingkat eselon IV yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan
informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan,
12
kepegawaian dan umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Subbagian Tata
Usaha mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum;
b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
c. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program pengendalian dan pelaporan
Sedangkan Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha :
a. Melaksanakan penyusunan program kerja dan Subbagian Tata Usaha;
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e. Melaksanakan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas dan kearsipan,
urusan rumah tangga serta perlengkapan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. Melaksanakan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sumber Daya Manusia di Subbagian Tata Usaha BPS Kota Pekalongan saat ini
masih sangat terbatas yakni hanya terdiri dari satu orang Kasubbag dan satu orang staf,
kondisi ini yang jauh dari ideal dalam pengisian formasi pegawai yang menangani dan
membidangi ketata usahaan, sehingga target dan pencapaian penyelesaian pekerjaan
masih belum / jauh dari harapan yang telah ditetapkan. Untuk itu penulis berusaha
mencari dan melakukan kajian penelitian dalam pekerjaan sehari-hari yang dirumuskan
dalam permasalahan dan kendala.
13
2.2 Permasalahan dan Kendala
Berdasarkan fakta, dan pencapaian kegiatan sehari-hari di lapangan
menunjukkan bahwa kegiatan - kegiatan di sub bagian Tata Usaha sering kali menemui
permasalahan dan kendala yang dihadapi diantaranya masih ditemukan adanya
keterlambatan pelaporan, keterlambatan rekon BMN di KPKNL dan error program -
program keuangan. Oleh karena itu penulis mencoba menbuat suatu perumusan masalah
antara lain mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana penyelesaian yang harus
dilakukan agar suatu masalah / kondisi bias / sedapat mungkin dihilangkan atau paling
tidak diminimalisir.
BAB III
14
PEMBAHASAN
Sub bagian Tata Usaha sebagai sebagai salah satu unsur penunjang dalam
keberhasilan organisasi di BPS Kota Pekalongan juga mengurusi masalah SDM seperti
belanja kepegawaian, disamping tugas – tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya jika dikaitkan dengan optimalisasi pekerjaan, seharusnya mempunyai Sumber
Daya Manusia (SDM) yang ideal, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.
Banyaknya kendala dan hambatan yang terjadi di subbagian Tata Usaha BPS Kota
Pekalongan diantaranya, keterlambatan yang berhubungan dengan pelaporan dan error
program - program keuangan hal tersebut dikarenakan kurangnya SDM di subbagian
ini. Dari berbagai dan ragam jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sub bagian
ini, saat ini ketersediaan pengelola hanya dua orang staf di subbagian ini. Sudah dapat
dipastikan, adanya ketidakseimbangan antara volume, beban kerja, dan target yang
harus dicapai sehingga melebihi batas normal.
Disamping kurangnya SDM yang memadai, kedisiplinan juga merupakan faktor
penyebab terjadinya masalah – masalah yang ada. Bagi seorang pegawai, disiplin
merupakan indikator yang ikut menentukan kualitas kinerja. Dalam arti yang sederhana
disiplin sering dihubungkan dengan waktu bekerja. Namun disiplin bukan hanya dalam
hal waktu bekerja bagi pegawai. Kedisiplinan ini termasuk dalam etos kerja bagi
seorang pegawai yang berarti seorang pegawai yang berdisiplin berarti dia memiliki
etos kerja yang tinggi dan kuat, demikian pula sebaliknya seorang pegawai yang tidak
berdisiplin berarti dia memiliki etor kerja yang rendah atau lemah. Selain dalam hal
waktu juga disiplin dapat diterapkan dalam hal melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai.
15
Faktor pertama sebagai penyebab timbulnya masalah yang ada di subbagian Tata
Usaha adalah kurangnya SDM. Dengan terbatasnya SDM yang ada, sub bagian Tata
Usaha berusaha untuk memenuhi target dan jadwal yang telah ditentukan baik dari BPS
Provinsi maupun BPS RI dengan cara Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik
kualitas maupun kuantitas dan perbaikan manajemen SDM yang meliputi : budaya
kerja, penempatan, pengembangan pegawai, dan manajemen kinerja.
Dalam mengatasi kendala yang ada, disamping Peningkatan SDM dan perbaikan
manajemen SDM, berbagai strategi di bagian administrasi juga telah dijalankan oleh
subbagian ini diantaranya:
1. Melaksanakan Sistem Pengawasan Intern (SPI) dengan cara mengirimkan
dokumen-dokumen pendukung SPI seperti BKU, LPJ Bendahara, Buku
Pembantu, Berita Acara Pengawasan Anggaran, Berita Acara Pemeriksaan Kas
dan SPJ keuangan yang meliputi SP2D, SPM, SPP dan SPTB ke Inspektorat
Wilayah III dan tembusan ke BPS Provinsi Jawa Tengah sebelum tanggal 15
setiap bulannya.
2. Membuat laporan SAKPA hasil rekonsilasi dengan KPPN dan mengirimnya ke
BPS Provinsi Jawa Tengah sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
3. Mengirim Laporan Daya Serap On Line ke Biro Keuangan BPS RI sebelum
tanggal 5 setiap bulannya.
4. Membuat Laporan Keuangan (LK) semesteran satu bulan setelah habis semester
dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
16
PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.
5. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) satu
bulan setelah akhir tahun.
6. Mencairkan dana untuk honor-honor segera setelah jadwal pelaksanaan lapang
selesai.
Faktor kedua sebagai penyebab timbulnya masalah yang ada di subbagian tata
usaha adalah Kedisiplinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa
Disiplin adalah tata tertib ( di sekolah, kemiliteran, dsb) atau ketaatan (kepatuhan)
kepada peraturan, dalam hal ini peraturan yang berlaku di BPS Kota Pekalongan.
Disiplin Waktu kerja dan disiplin dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai, sangat ditekankan oleh BPS Kota
Pekalongan. Di BPS Kota Pekalongan, jam kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai
dengan pukul 16.00 WIB. Banyak penyimpangan yang bisa terjadi jika ditinjau dari jam
kerja, misalkan seorang karyawan akan masuk kerja pukul 07.30 dan pulang tepat
waktu pukul 16.00 dengan pembuktian absensi digital dengan handkey namun diantar
selang waktu tersebut, seorang karyawan bisa saja pergi untuk urusan yang bukan
menjadi tanggungjawabnya sebagai seorang pegawai. Untuk mencegah hal tersebut,
BPS Kota Pekalongan menerapkan sistem laporan harian dan laporan, laporan
mingguan dan laporan bulanan untuk setiap karyawan. Disamping itu juga, segala
bentuk keterlambatan kedatangan ataupun kepulangan diluar jam yang telah ditentukan,
akan dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan selanjutnya sanksi tidak
diikutsertakan dalam kegiatan – kegiatan statistik yang akan berimbas pada penerimaan
17
honorarium. Sedangkan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan akan ditindak
dengan pengurangan nilai DP3 dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan – kegiatan
statistik selanjutnya.
Dengan penerapan aturan yang tegas dan dengan adanya reward and punishment
diharapkan karyawan menjadi lebih disiplin. Dengan disiplin kerja dan berkolaborasi
dengan kepuasan kerja akan menimbulkan prestasi kerja yang maksimal.
BAB IV
KESIMPULAN
18
Reformasi Birokrasi di tubuh BPS Kota Pekalongan telah dilaksanakan dengan
melaksanakan berbagai perubahan diantaranya seperti yang telah dilaksanakan oleh
subbagian Tata Usaha dalam menghadapi kendala - kendala yang di hadapinya.
Berbagai masalah yang timbul di subbagian tata usaha bisa ditanggulangi dengan cara
antara lain melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun
kuantitas, dan perbaikan manajemen SDM yang meliputi : budaya kerja, penempatan,
pengembangan pegawai, dan manajemen kinerja. Unsur lain yang tidak kalah
pentingnya, peningkatan kedisiplinan juga tengah di galakkan di BPS kota pekalongan
demi tercapainya harapan bersama yakni BPS Kota Pekalongan yang lebih berkualitas.
BAB V
SARAN- SARAN
19
Dari pembahasan dan kesimpulan yang ada, penulis dapat memberikan saran
yang mungkin berguna untuk berbagai pihak antara lain:
1. Perlunya penambahan karyawan baru dikarenakan kondisi yang belum ideal
pada BPS Kota Pekalongan.
2. Perlunya mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan atau seminar untuk
meningkatkan SDM yang ada.
3. Dalam penegakan kedisiplinan, dalam hal jam kerja, perlu adanya
pengawasan yang intent, tidak hanya tergantung pada hasil print out handkey
atau laporan dari karyawan yang berasangkutan.
4. Pada laporan yang di tulis karyawan, perlu adanya pengesahan dari pihak
yang bersangkutan, misalnya tanda tangan dari atasan langsung ataupun
untuk KSK disamping tanda tangan lurah harus disertai / dibubuhi stempel
dari kelurahan, hal ini untuk menghindari moral hazard.
BAB VI
PENUTUP
20
Reformasi Birokrasi yang tengah berlangsung di tubuh BPS Kota Pekalongan
diharapkan bisa memperbaiki BPS Kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan
kepada publik sehingga mampu mengangkat nama BPS pada umumnya dan BPS Kota
Pekalongan pada khususnya. Harapan penulis, semoga Kertas Kerja ini bisa
bermanfaaat bagi semua pihak serta saran dan kritik membangun sangat kami harapkan
demi kesempurnaan kertas kerja ini.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
21
NAMA : HERUTAMI
ALAMAT : JL. FLAMBOYAN III/DI NO 15 GRAHA TIRTO ASRI
KELURAHAN TANJUNG RT 4/ RW 4, KECAMATAN TIRTO
KAB. PEKALONGAN
RIWAYAT PENDIDIKAN:
1. SD N II PANTIREJO LULUS TAHUN 1991
2. SMP N 1 SRAGI LULUS TAHUN 1994
3. SMU N WIRADESA LULUS TAHUN 1997
4. AKADEMI ILMU STATISTIK (AIS) MUH. SEMARANG LULUS TAHUN
2000
RIWAYAT PEKERJAAN:
1. TENAGA HONORER DI BPS KOTA PEKALONGAN SEJAK 2002
2. DI ANGKAT MENJADI CPNS DI BPS KOTA PEKALONGAN MULAI 1
JANUARI 2008
DAFTAR PUSTAKA
22
http:// community.bps.go.id/portal/index.php?id=0,0,0#
http://www.bps.go.id
http:// pekalongankota .bps.go.id
Taryoto, Andin H. 2012. Optimalisasi Kinerja Pegawai melalui Peningkatan Disiplin