Paparan Reformasi Birokrasi

PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

• Kerangka Berpikir

• Potret Kondisi Birokrasi

• Arah Kebijakan

• 9 Program Akselerasi

• Penutup

Outline Presentasi

Mengapa kita membutuhkan Reformasi Administrasi?

“Sustained economic and social development takes place when there is leadership

intention, cognition and learning which involves continual modification of

perceptions, belief structure and mental models” (Neo and Chen, 2007)

“Streamlining organization is a matter of great importance. In fact, it constitutes a revolution. If we fail to carry out this revolution, if we let the present

over-staffed and overlapping party and state organization stay as they are – without clearly defined

duties and with many incompetent, irresponsible, lethargic, undereducated, and ineffiecient staff

member, we ourselves will not be satiefied and we will not have the support of lower cadre, much less of the

people” (Deng Xiaoping, 1982)

Apa yang kita maksudkan dengan Reformasi Administrasi?

1. Construction or reconstruction of a state (Institutions or process of political and economic change)

2. Modernization of the state (administrative structure, managerial capacities, financial management, technological adequacy)

3. Reconfiguration of the role of the state (partnerships with private sector)

4. Revitalization of democracy (enhance public participation in policy making)

Kapabilitas untuk Reformasi dan Inovasi

Leadership and organization

People and Skill

Processes and tools

Cultures and value

Apa yang kita butuhkan?

Komitmen Politik Mesin Reform Agenda Reform

Potret Birokrasi Indonesia

• Organisasi– Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi

• Hukum dan Peraturan Perundang-undangan– Kontradiktif dan Ambigu

• Sumber Daya Aparatur– Overstaffed dan Understaffed– Masalah Integritas

• Business Process dalam Pelayanan Publik– Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti– Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi

• Mindset dan Culture Set– Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan

Beberapa Masalah SDM Aparatur

Rekrutmen yang tidak objektiv, tidak kompetitif dan KKN

Promosi Jabatan yang masih tertutup dan KKN

Level Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan Kinerja

Masih belum terbangunnya sistem dan Budaya Kinerja

Indikator Capaian dan Target Reformasi Birokrasi 2014

Sasaran Indikator Base line(2009) 2010 2011 Target

(2014)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

IPK*) 2.8 2.8 3.0 5.0

OPINI BPK (WTP)

Pusat 42,17% 56,41% 63%*** 100%

Daerah 2.73% 3% 7%*** 60%Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik

Pusat 6,64 6,16 7,07 8,0

Daerah 6,46 5,26 6,00 8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha 122 126 129 75

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 -0.19 - 0,5

Instansi pemerintah yang akuntabel (SAKIP)

K/L 47,37% 63,29% 82,93%

80%Prov 3,76% 31,03% 63,33%

Kab/Kota 5,08% 8,77% 12,78%

Catatan: *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 ***) IHPS II, Maret 2012 10

Kebijakan Reformasi Birokrasi

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014

11

Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Pelaksanaan RB

4 Pilar Reformasi Birokrasi s/d 2014

Pemerintahan yang Efektif dan

Efisien

SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif

Pemerintahan yang terbuka dan

berbasiskan ICT

Pemerintahan yang

partisipatif

Program Goal:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Bebas KKN

Objective 2:

SDM yang Kompeten dan

Kompetitif

Objective 1:

Pemerintahan yang Efektif dan

Efisien

Objective 3: Pemerintahan Terbuka yang Berbasiskan

ICT

Objective 4:

Pemerintahan yang

Partisipatif

Program results

Terpetakannya Analisis Jabatan, Analisis kebutuhan dan Analisis Kompetensi SDM Nasional

SDM yang kompeten berdasarkan UU ASN

Promosi Terbuka berbasiskan Kinerja

Program results

Terlaksananya GRMS (Govt. Ressource Management System)

Terlaksananya One Stop Service yang Efektif

Pemeringkatan Kualitas Pelayanan Publik yang teraudit

Program results

Implemented National Public Complaint Handling System

Terlaksananya Pusat Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Terimplementasi-kannya kebijakan No Wrong Door Policy

Program results

Struktur Pemerintahan yang tepat

Konsolidasi Kempan, LAN, BKN, BPKP dan ANRI

Menurunnya Belanja Pegawai di APBN/D (Max 50%)

Strategi Reformasi Birokrasi Nasional

14

3 Sasaran RB

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

7

Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro

2. Mikro: Program/kegiatan pd tingkat instansi (K/L

dan Pemda)

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan

beberapa pedoman pelaksanaannya

8 Area Perubahan

8 Area Perubahan di Kementerian, Lembaga dan Pemda

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Organisasi

Tatalaksana

PeraturanPerundang-undangan

Sumber daya Manusia aparatur

Pengawasan

Akuntabilitas

Pelayanan publik

Mind set dan culture Set Aparatur

AREA HASIL YANG DIHARAPKAN

16

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka

Penataan Jumlah dan Distribusi PNS

Penataan Struktur Birokrasi

Profesionalisasi PNS

Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government)

Penyederhanaan Perizinan Usaha

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja

Pegawai Negeri

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨


Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka

Penataan Jumlah dan Distribusi PNS

a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemda

b. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS Pensiun setiap tahun)

c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai

d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS

e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela

Penataan Struktur Birokrasi

Profesionalisasi PNS

Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government)

Penyederhanaan Perizinan Usaha

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja

Pegawai Negeri

a. Evaluasi & Penataan Organisasi K/Lb. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural

Es. III, IV & V pada Unsur Pelaksana & Penunjang

c. Evaluasi Pemdad. Evaluasu LNSe. Evaluasi UPT Es. II

a. Kebijakan seleksi CPNS melalui:• Kerjasama dengan Konsorsium

PTN untuk seleksi CPNS• Penggunaan Computer

Assissted Text (CAT) untuk seleksi CPNS

b. Kebijakan Promosi PNS• Penguatan Assessment Center

untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional

c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional

a. Penetapan Standar Kompetensib. Peningkatan Kemampuan PNS

Berbasis Kompetensic. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis

Kompetensid. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai

Negerie. Sertifikasi Kompetensi Profesif. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan

Kompetensi Secara Periodikg. Pengukurn Kinerja Individuh. Penguatan Jabatan Fungsional:

• Penambahan jumlah• Penetapan Pola Karier• Peningkatan Kemampuan • Peningkatan Tunjangan

a. Perbaikan struktur Penggajianb. Pemberian Tunjangan Berbasis

Kinerja secara bertahapc. Penyempurnaan Sistem Pensiund. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi

Aparatur dan Pensiunan

a. Kebijakan E-Officeb. Kebijakan E-Planningc. Kebijakan E-Budgetingd. Kebijakan E-Procuremente. Kebijakan E-Performance

a. Deregulasi Perizinan Usahab. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu

Pintuc. Pembatasan Waktu Pengurusan Izind. Kejelasan Biaya dan Persyaratan

Perizinane. Penguatan Budaya Pelayanan Prima

melalui:• Penetapan dan Penerapan

Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan

• Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda

• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

• Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan

b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur

a. Harta kekayaan PNS1. Wajib dilaporkan2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan

yang tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010)b. Larangan Penggunaan rekening pribadi untuk keperluan

proyekc. Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan

sementara (escrow account)d. Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang

terjadi di K/L/Pemda yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelapor (whistle blower)

e. Pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun dilaksanakan bertahap (multi years)

f. Pengajuan APBN/D-P harus melalui evaluasig. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan

korupsih. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi

pemerintah

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨


PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI

1. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L2. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III,

IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang3. Evaluasi Pemda4. Evaluasi LNS5. Evaluasi UPT Eselon II

Melihat ulang organisasi K/L

Mengidentifikasi kebutuhan riil

organisasi

Menata LNS (Tahun 2011 sudah dilakukan evaluasi terhadap 10

LNS) Memperoleh organisasi birokrasi

yang tepat Melihat ulang UNT

Eselon II

Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani


PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS

a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemdab. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS

Pensiun setiap tahun)c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja

Pegawai d. Monev Redistribusi/Realokasi PNSe. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela

Melihat ulang kebutuhan riil PNS

Menurunkan pertumbuhan jumlah

PNS

Mengatur Redistribusi/Realokasi

PNSMengurangi Belanja

Pegawai

Merencanakan kebutuhan CPNS

sesuai kebutuhan

Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani


SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKAa. Kebijakan seleksi CPNS melalui:

• Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS• Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk seleksi

CPNSb. Kebijakan Promosi PNS

• Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional

c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional

Menciptakan sistem rekruitmen dan

promosi yang selektif

Menjaring calon-calon yang berkualitas

Mengurangi KKN dalam proses seleksi

Mendorong kinerja birokrasi melalui

penempatan pegawai yang tepat

Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani


PROFESIONALISASI PNS

a. Penetapan Standar Kompetensib. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensic. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensid. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negerie. Sertifikasi Kompetensi Profesif. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodikg. Pengukuran Kinerja Individuh. Penguatan Jabatan Fungsional:

• Penambahan jumlah• Penetapan Pola Karier• Peningkatan Kemampuan • Peningkatan Tunjangan

Menciptakan standar kompetensi jabatan yang menjadi acuan

bagi penembatan dalam jabatan

Meningkatkan dan menjaga kualitas SDM

Aparatur

Meningkatkan disiplin dan kinerja PNS

Mendorong PNS untuk memberikan kontribusi kinerja melalui jabatan

fungsional



PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERIa. Perbaikan struktur Penggajianb. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara

bertahapc. Penyempurnaan Sistem Pensiund. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan

Pensiunan

Menciptakan sistem penggajian yang

memberikan kesejahteraan bagi

PNS

Menghubungkan sistem tunjangan

kinerja dengan prestasi PNS

Menjamin kesehatan PNS dan Pensiunan

Menciptakan sistem pensiun yang

mensejahterakan para pensiunan PNS


Mendorong motivasi kerja PNS


PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAHAN (E-GOVERNMENT)a. Kebijakan E-Office (pengembangan Website, E-Administrasi Umum/ Manajemen Dokumen Elektronik

(E-Arsip), Administrasi Keuangan Elektronik/Sistem Keuangan Elektronik, dan Administrasi Kepegawaian Elektronik/Simpeg)

b. Kebijakan E-Planningc. Kebijakan E-Budgetingd. Kebijakan E-Procuremente. Kebijakan E-Performance (SAKIP)

Mengembangkan pemerintahan yang berbasis Teknologi

Informasi

Mendorong efektivitas, efisiensi

dan peningkatan kualitas pelayanan


Mengurangi KKN


EFISIENSI PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA KERJA PNS

a. Kebijakan efisien penggunaan fasilitas Kedinasan

b. Standarisasi sarana dan prasarana kerja

Efisiensi anggaran operasional


Meningkatkan belanja publik


PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA

a. Deregulasi Perizinan Usahab. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintuc. Pembatasan Waktu Pengurusan Izind. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinane. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:

• Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan

• Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)• Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Mengurangi waktu proses, menjamin

kepastian, dan memberikan

pelayanan berkualitas

Mendorong tumbuhnya iklim

investasi


Meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam lingkup global


PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR (ZONA INTEGRITAS)

a. Harta kekayaan PNS1. Wajib dilaporkan2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan yang

tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010)b. Whistler Blower System c. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsid. Pakta Integritase. Penanganan Konflik Kepentinganf. Penegakkan Kode Etik dan Kode Perilakug. Penegakkan Disiplinh. Penanganan Gratifikasi i. Pelaporan Transaksi Keuangan

Mengurangi KKN

Meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penggunaan anggaran


Meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam lingkup global

SLEGNAYDUR

REMARKSDedicated Program 2012-2014

No. Program 2012 2013 20141. Assessment Organisasi Kementerian dan Lembaga

2. Sistem Rekrutmen berbasis IT (Computer Assissted Test System)

3. Sistem Pengisian Jabatan (Promosi) Terbuka (Assessment Centre)

4. Sistem Monitoring Pelayanan Publik

5. Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

6. Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintahan (GRMS)

7. Reform the Reformers di Kempan dan RB (Internal Reform)

8. Kampanye Pubik Untuk Reformasi Birokrasi

9. Uji Kompetensi (talents mapping) Pegawai Negeri Sipil

10. E-Integrated Competence Based Human Resource System

11. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

12. Pembangunan Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB

28

TERIMA KASIH

News & Politics

Paparan Reformasi Birokrasi