BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia informasi yang begitu pesat ini membuat

banyak orang mulai terbuka wawasan dan makin membaiknya tingkat sosial

ekonomi sehingga kebutuhan terhadap kualitas layanan penyedia jasa baik secara

personal maupun kelompok atau institusi, termasuk dokter dan rumah sakit

sebagai andalan penyedia jasa dibidang medis makin meningkat. Namun demikian

tidak semua orang sesungguhnya mengetahui atau setidaknya mengerti akan hak-

hak yang mestinya mereka dapatkan ketika sedang menerima penanganan dari

petugas medis di tempat-tempat pelayaan kesehatan, seperti tempat praktek

pribadi, klinik, rumah sakit dan lain-lainnya. Ketidaksesuaian antara premi yang

harus dikeluarkan pasien terhadap layanan yang diterima, sangat berpotensi untuk

menimbulkan suatu tuntutan sebagai cetusan rasa tidak puas.

Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari

kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti

penelantaran. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan

terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan hak tersebut maka

konsumen akan terlindungi dari praktek profesi yang mengancam keselamatan

atau kesehatan. Hak pasien yang lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk

didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak

sebagaimana mestinya.1,2

1Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada

pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan rumah sakit dalam pelayanannya.

Selain itu konsumen berhak untuk memilih dokter yang diinginkan dan berhak

untuk mendapatkan opini kedua (second opinion), juga berhak untuk

mendapatkan rekam medik (medical record) yang berisikan riwayat penyakit

dirinya. Hubungan dokter - Pasien sudah ada sejak zaman nenek moyang kita.

Hubungan antara dokter dengan pasien berawal dari pola hubungan vertikal 1Ilmu Kedokteran Forensik. Bagian Kedokteran Forensik FKUI. Jakarta: 1997. Mun’im, Abdul. 2Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama. Binarupa Aksara. Jakarta: 1997

1

paternalistik seperti hubungan bapak dan anak. Dokter di sini berupaya bertindak

sebagai ”bapak yang baik” yang cermat, berhati – hati dengan bekal pengetahuan

dan pengalaman untuk kesembuhan pasien. Dalam hubungan ini kedudukan

dokter lebih tinggi daripada pasien. Sekarang hubungan antara dokter dan pasien

semakin berkembang menjadi kontrak terapeutik dimana dalam hubungan itu

masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya.1,2

UUD 1945 yang telah diamandemen, secara jelas dalam pasal 28 H

menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan

yang layak. Dan terkait hak hak pasien sendiri sudah diatur diantaranya dalam UU

No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan, dan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Selain itu hak-hak

pasien juga diangkat dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pelayanan Medis

Depkes RI No YM.02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien,

Dokter dan RS; serta Deklarasi Muktamar IDI mengenai Hak dan Kewajiban

pasien dan Dokter. Sementara untuk kewajiban pasien diatur dalam UU Praktik

Kedokteran dan UU Perlindungan Konsumen.1,2

Mengingat pentingnya hak-hak pasien maka kami mengangkat judul ”hak

pasien ditinjau dari sistem perundang-undangan di Indonesia” dimana dalam

referat ini kami ingin menjelaskan bahwa betapa pentingnya untuk mengetahui

dan memahami tentang hak-hak pasien yang memang harus diatur dalam

perundang-undangan dalam rangka melindungi kepentingan pasien yang

seringkali tidak berdaya. Demikian juga hak tenaga medis diperlukan untuk

melindungi kemandirian profesi. Sementara kewajiban tenaga medis diatur untuk

mempertahankan keluhuran profesi dan melindungi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan hak pasien dan undang-undang di

Indonesia?

2. Bagaimanakah klasifikasi dari hak pasien?

3. Apa saja undang-undang yang berhubungan dengan hak pasien?

2

1Ilmu Kedokteran Forensik. Bagian Kedokteran Forensik FKUI. Jakarta: 1997. Mun’im, 2Abdul. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama. Binarupa Aksara. Jakarta: 1997

4. Bagaimanakah contoh pelanggaran hak pasien ditinjau dari segi

perundang-undangan Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Umum

Mengetahui aspek medikolegal dan undang-undang yang berhubungan dengan

hak pasien di Indonesia.

Tujuan Khusus

1. Mengetahui definisi dari hak, pasien, hak pasien dan undang-undang.

2. Mengetahui klasifikasi hak pasien.

3. Mengetahui hak pasien atas informasi, rekam medik dan pelayanan medik.

4. Mengetahui undang-undang yang berhubungan dengan hak pasien di

Indonesia

5. Mengetahui contoh pelanggaran terhadap hak-hak pasien ditinjau dari segi

medikolegal dan undang-undang di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Mahasiswa.

Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan suatu makalah dari

beberapa sumber dan teknik penulisan.

Melatih kerjasama tim dalam penyusunan suatu makalah.

Menambah pengetahuan mengenai hak pasien ditinjau dari sistem

perundang-undangan di Indonesia.

2. Bagi instansi terkait

Menambah bahan referensi bagi dokter dalam memahami hak-hak pasien

ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia

Menambah pengetahuan bagi dokter tentang undang-undang yang

berhubungan dengan hak pasien sehingga kasus pelanggaran terhadap hak

pasien dapat diminimalisir.

Menciptakan sikap saling menghargai hak-hak orang lain dan tercipta

kehidupan yang damai dan tentram.

3. Bagi pemerintahan

3

Sebagai dasar pertimbangan untuk menegakkan hukum dan keadilan terhadap

pelanggaran hak pasien dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

4. Bagi masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak

sebagai pasien sehingga muncul sikap saling menghargai hak-hak orang lain

serta tercipta kehidupan yang damai dan tentram.

BAB II

4

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Hak, Pasien dan Hak Pasien dan Undang-Undang

A.1. Hak

Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan

kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. Setiap

manusia mempunyai hak asasi untuk berbuat, menyatakan pendapat,

memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain

atau lembaga tertentu. Hak tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang. Dalam

menuntut suatu hak, tanggung jawab moral sangat diperlukan agar dapat terjalin

suatu ikatan yangmerupakan kontrak sosial, baik tersurat maupun yang tersirat,

sehingga segala sesuatunya dapat memberikan dampak positif.

Pada kamus Bahasa indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu

hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat

sesuatu(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya),

kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat, atau

martabat.3

Hak menurut C. Fagin ( 1975) mengemukakan bahwa hak adalah tuntutan

terhadap sesuatu, dimana seseorang berhak seperti kekuasaan dan hak-hak

istimewa yang berupa tuntutan yang berdasarkan keadilan, moralitas atau

legalitas. Semakin baik kehidupan seseorang atau masyarakat, semakin perlu

pula pemahaman tentang hak-hak tersebut agar terbentuknya sikap saling

menghargai hak-hak orang lain dan tercipta kehidupan yang damai dan tentram.3

A.2. Pasien

Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari bahasa

Inggris. Patient diturunkan dari bahasa Latin yaitu patiens yang memiliki

kesamaan arti dengan kata kerja pati yang artinya "menderita.3

Pasien juga dapat didefinisikan dengan seseorang yang menerima

perawatan medis.

Sedangkan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit, pasien

didefinisikan dengan setiap orang yang melakukkan konsultasi masalah

5

3http://wikipedia.co.id diunduh tanggal 20 November 2010

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik

secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

A.3. Hak Pasien

Hak pasien pada prinsipnya tidak terlepas pula dengan hak-hak manusia

atau lebih dasar lagi hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak tanpa batas dan

merupakan kewajiban setiap negara atau pemerintah untuk menentukan batas-

batas kemerdekaan yang dapat dilaksanakan dan dilindungi dengan

mengutamakan kepentingan umum.

Hak dapat dipandang dari sudut hukum dan pribadi. Dari sudut hukum hak

mempunyai atau memberi kekuasaan tertentu untuk mengendalikan sesuatu.

Contohnya seseorang mepunyai hak untuk masuk restoran dan membeli makanan

yang diinginkannya. Dalam hal ini jika ditinjau dari sudut hukum orang yang

bersangkutan mempunyai kewajiban tertentu yang menyertainya yaitu orang

tersebut diharuskan untuk berperilaku sopan dan membayar makanan tersebut.

Dari sudut pribadi mempunyai hal yang harus diperhatikan yaitu pertimbangan

etis, cara seseorang mengatur kehidupannya, keputusan yang dibuat berdasarkan

konsep benar salah, baik buruk yang ada dilingkungan tempat ia hidup dan tinggal

dalam kurun waktu tertentu.

Kegunaan hak-hak :

1. Hak dapat digunakan sebagai pengekspresian kekuasaan dalam konflik

antara seseorang dengan kelompok.

Contoh: Seorang dokter mengatakan pada perawat bahwa ia mempunyai hak

untuk menginstruksikan pengobatan yang ia inginkan untuk pasiennya.

Disini terlihat bahwa dokter tersebut mengekspresikan kekuasaannnya untuk

menginstruksikan pengobatan terhadap pasien, hal ini merupakan haknya

selaku penanggungjawab medis.

2. Hak dapat digunakan untuk memberikan pembenaran pada suatu tindakan.

Contoh: Seorang perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatannya

mendapat kritikan karena terlalu lama menghabiskan waktunya bersama

pasien. Perawat tersebut dapat mengatakan bahwa ia mempunyai hak untuk

memberikan asuhan keperawatan yang terbaik untuk pasien sesuai dengan

6

pengetahuan yang dimilikinya. Dalam hal ini, perawat tersebut mempunayi

hak melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

pasien.

3. Hak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Seseorang

seringkali dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan menuntut hak

yang juga dapat diakui oleh orang lain.

Contoh: Seorang perawat menyarankan pada pasien agar tidak keluar

ruangan selama perawatan di rumah sakit. Pada situasi tersebut pasien

marah karena tidak setuju dengan saran perawat dan pasien tersebut

mengatakan pada perawat bahwa ia juga mempunyai hak untuk keluar dari

ruanagan bilamana ia mau. Dalam hal ini, perawat dapat menerima tindakan

pasien sepanjang tidak merugikan kesehatan pasien. Bila tidak tercapai

kesepakatan karena membatasi pasien, berarti ia mengingkari kebebasan

pasien.

A.4.Undang – Undang

Undang-undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat

untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama

dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat

pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan

pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

Undang-undang (bahasa Inggris: Legislation - dari bahasa Latin lex, legis

yang berarti hukum) berarti sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan

oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis.3

B. Klasifikasi Hak Pasien

Hubungan kontraktual yang terjadi antara pasien dan dokter terjadi sejak

dokter menyatakan kesediannya yang dinyatakan secara lisan atau secara tersirat.

Konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat disepakatinya hubungan

7

3http://wikipedia.co.id diunduh tanggal 20 November 2010

terapeutik antara dokter dan pasien adalah timbulnya hak dan kewajiban pada

masing-masing hak.5

Hubungan dokter dan pasien secara khusus diatur antara lain dalam

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang

tentang Perlindungan Konsemen secara umum mengatur hak-hak konsumen,

sedangkan Undang-undang Praktik Kedokteran secara khusus mengatur hak-hak

pasien. Masing-masing pasal dari kedua undang-undang tersebut ternyata pada

prinsipnya mengatur hal yang sama, yaitu bahwa pasien sebagai konsumen berhak

untuk mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha yang

dalam hal ini adalah dokter. Untuk itu dokter mempunyai kewajiban

menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat

(3) Undang-undang Praktik Kedokteran. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan

secara jelas dan terperinci mengenai implementasi hak-hak pasien atas informasi

dokter sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Praktik

Kedokteran.

Sofwan Dahlan membagi hak pasien ini kedalam dua bagian yaitu :

1. Hak primer

Yang dimaksud dengan hak primer disini adalah hak memperoleh

pelayanan medik yang benar dan layak, berdasarkan teori kedokteran yang

telah teruji kebenarannya.

2. Hak sekunder

Hak sekunder adalah hak dimana pasien :

a. Memperoleh informasi medik tentang penyakitnya.

b. Memperoleh informasi tentang tindakan medik yang akan dilakukan

oleh dokter.

c. Memberikan konsen ( informed consent ) atas tindakan medik yang

akan dilakukan oleh dokter.

d. Memutuskan hubungan kontraktual setiap saat (sesuai azas kepatutan

dan kebiasaan).

e. Memperoleh rahasia kedokteran.

8

4 http://www.scribd.com diunduh tanggal 20 November 20105Dahlan S. Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter edisi 2. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro; 2000. hal.35

f. Memperoleh surat keterangan dokter bagi kepentingan pasien yang

bersifat non yustisial; seperti misalnya surat keterangan sakit, surat

keterangan untuk kepentingan asuransi, surat kematian dan sebagainya.

g. Hak atas second opinion 5

Hak pasien menurut World health Organization (WHO) yaitu :

a. Mendapatkan pelayanan medis tanpa mengalami diskriminasi

berdasarkan ras, suku, warna kulit, asal, agama, bahasa, jenis

kelamin, kemampuan fisik, orientasi seksual, aliran politik, pekerjaan,

dan sumber dana untuk membayar;

b. Menerima atau menolak untuk dilibatkan dalam penelitian, dan jika

bersedia ia berhak memperoleh informasi yang jelas tentang penelitian

tersebut;

c. Mendapat penjelasan tentang tagihan biaya yang harus dia bayar.

Sedangkan menurut The American Hospital Association dalam pernyataan

hak-hak pasien (Patient’s Bill of Rights) pada tahun 1973 tujuannya meningkatkan

kesadaran tentang pentingnya pemahaman hak-hak pasien yang akan dirawat RS

berupa :

1. .Pasien mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan

menghargai asuhan keperawatan atau keperawatan yang akan

diterimanya.

2. Pasien berhak memperoleh informasi lengkap dari dokter yang

memeriksanya berkaitan dengan diagnosis, pengobatan dan

prognosis dalam arti pasien layak untuk mengerti masalah

yang dihadapinya.

3. Pasien berhak untuk menerima informasi penting dan

memberikan suatu persetujuan tentang dimulainya suatu

prosedur pengobatan, serta resiko penting yang kemungkinan

akan dialaminya, kecuali dalam situasi darurat.

9

5Dahlan S. Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter edisi 2. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro; 2000. hal.35

4. .Pasien berhak untuk menolak pengobatan sejauh diizinkan

oleh hukum dan diinformasikan tentang konsekuensi tindakan

yang akan diterimanya.

5. Pasien berhak mengetahui setiap pertimbangan dari privasinya

yang menyangkut program asuhan medis, konsultasi dan

pengobatan yang dilakukan dengan cermat dan dirahasiakan

6. Pasien berhak atas kerahasiaan semua bentuk komunikasi dan

catatan tentang asuhan kesehatan yang diberikan kepadanya.

7. .Pasien berhak untuk mengerti bila diperlukan rujukan

ketempat lain yang lebih lengkap dan memperoleh informasi

yang lengkap tentang alasan rujukan tersebut, dan RS yang

ditunjuk dapat menerimanya..Pasien berhak untuk

memperoleh

8. informasi tentang hubungan RS dengan instansi lain, seperti

instansi pendidikan atau instansi terkait lainnya sehubungan

dengan asuhan yang diterimanya.

9. Pasien berhak untuk memberi pendapat atau menolak bila

diikutsertakan sebagai suatu eksperimen yang berhubungan

dengan asuhan atau pengobatannya.

10. .Pasien berhak untuk memperoleh informasi tentang

pemberian delegasi dari dokternya ke dokter lainnya, bila

dibutuhkan dalam rangka asuhannya.

11. Pasien berhak untuk mengetahui dan menerima penjelasan

tentang biaya yang diperlukan untuk asuhan keehatannya.

12. .Pasien berhak untuk mengetahui peraturan atau ketentuan RS

yang harus dipatuhinya sebagai pasien dirawat.6

C. Hak Pasien Ditinjau dari Perundang – Undangan di Indonesia

C. 1. Undang – undang tentang hak – hak pasien

Dalam hubungan penyedia pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan

kesehatan merupakan hubungan kontraktual dimana dalam hubungan tersebut

106 http://edyworld.blogspot.com diunduh tanggal 15 November 2010

muncul pula hak dan kewajiban dari pihak-pihak tersebut. Pihak pemberi

pelayanan kesehatan wajib memberikan layananan medik. Selain itu hak-hak

pasien juga diatur dan dilindungi dalam berbagai undang-undang antara lain :

a. Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945)

Pasal 28H

(1)“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 34

(3)” Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” 7

b. Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan

1. Pasal 4”Setiap orang berhak atas kesehatan”.2. Pasal 5

(1) ”Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”.

(2) ”Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.

(3) ”Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

3. Pasal 6”Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.

4. Pasal 7”Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”.

5. Pasal 8”Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”.

6. Pasal 56 (1) ”Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian

atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”.

11

7http://dinkes.palembang.go. id http://indonesia.go.id diunduh tanggal 15 November 2010

(2) ”Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada.a.penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;b.keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atauc.gangguan mental berat”.

(3) ”Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

g. Pasal 57 (1) ”Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan

pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.

(2) ”Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang;b. perintah pengadilan; c.izin yang bersangkutan;d.kepentingan masyarakat; ataue.kepentingan orang tersebut”.

h. Pasal 58 (1) ”Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap

seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

(2) ”Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”.

(3) ”Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.7

c. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 32Setiap pasien mempunyai hak :

a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa

diskriminasi;d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan

standar profesi dan standar prosedur operasional;

12

7http://dinkes.palembang.go.id diunduh tanggal 15 November 2010

e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;

f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;

i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang

dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama

dalam perawatan di Rumah Sakit;o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah

Sakit terhadap dirinya;p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai

dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah

Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan

r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan3.

d. Undang – Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

a.Pasal 45(1) ”Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran

gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.

(2) ”Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap”.

(3) ”Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

13

4http://www.scribd.com diunduh tanggal 16 November 2010

a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;c. alternatif tindakan lain dan risikonya;d. risiko dan komplikasi yang mungkin

terjadi; dane. prognosis terhadap tindakan yang

dilakukan”.(4) ”Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan”.

(5) ”Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”.

(6) ”Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri”.

b. Pasal 46(1) ”Setiap dokter atau dokter gigi dalam

menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis”.

(2) ”Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan”.

(3) ”Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan”.

c. Pasal 47(1) ”Dokumen rekam medis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien”.

(2) ”Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.

(3) ”Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”.

d. Pasal 52”Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

14

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;d. menolak tindakan medis; dane. mendapatkan isi rekam medis”.9

C.2. Hak pasien atas informasi

Akhir-akhir ini keluhan masyarakat terhadap para dokter makin sering

terdengar, antara lain mengenai kurangnya waktu dokter yang disediakan untuk

pasiennya, kurang lancarnya komunikasi, kurang informasi yang diberikan

dokter kepada pasien atau keluarganya. Hal ini disebabkan meningkatnya taraf

pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, dimana masyarakat lebih

menyadari akan haknya seiring dengan munculnya ke permukaan masalah-

masalah hak manusia di seluruh dunia. Begitu pula dalam suatu kontrak

terapeutik antara dokter dengan pasien maka masing-masing pihak mempunyai

hak dan kewajibannya. Pasien mempunyai hak-hak yang harus dihormati oleh

para dokter. Dari berbagai hak yang sudah diketahui, salah satu hak pasien

yaitu mendapatkan informasi atau penjelasan yang merupakan hak pasien yang

paling utama bahkan dalam tindakan-tindakan khusus diperlukan persetujuan

tindakan medis yang ditandatangani oleh pasien dan atau keluarganya.10

Hak pasien dalam mendapatkan informasi ini diatur dalam berbagai

undang-undang. Pada UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan di pasal ke

7 yang mengatakan bahwa pasien berhak mendapatkan informasi dan edukasi

tentang kesehatan dan pada pasal ke 8 mengatakan pasien juga berhak

mendapatkan informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan

pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Selain dari UU tentang kesehatan, dituliskan juga di UU RI No. 44

tentang Rumah Sakit di pasal 32 bahwa pasien berhak memperoleh informasi

meliputi tentang tata tertib dan peraturan di rumah sakit, hak dan kewajiban

pasien di rumah Sakit, mengetahui diagnosis dan tata cara tindakan medis,

tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin

15

9 http://hukumkes.wordpress.com10Hanafiah JM, Amir Amri. Etika kedokteran dan hukum Kesehatan edisi 3. EGC; 1999

terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya

pengobatan.

Di UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di pasal 52

mengatakan bahwa pasien yang akan menerima pelayanan pada praktik

kedokteran mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap

tentang tindakan medis.

Dari undang-undang tersebut didapatkan bahwa pasien berhak

mendapatakan informasi, baik diminta maupun tidak. Dalam pemberian

informasi, kadangkala agak sulit menentukan informasi yang mana yang harus

diberikan, karena sangat bergantung pada usia, pendidikan, keadaan umum

pasien dan mentalnya.9 Namun pada umumnya pemberian informasi harus

diberikan dengan bahas yang dimengerti. Pasien berhak mendapat informasi

tentang penyakitnya, tindakan yang akan diambil, kemungkinan komplikasi

dan resiko-resikonya bahkan pasien berhak mendapat perincian biaya

pengobatannya. Dalam pemberian informasi ini, yang bertanggungjawab dalam

memberikan informasi ini adalah dokter yang bertanggungjawab terhadap

pasien tersebut karena dokter tersebutlah yang mengerti keadaan dari pasien

yang dirawatnya. Dan dalam setiap tindakan bahkan tindakan invasive seperti

tindakan operasi, pasien berhak mendapatkan informasi langsung dari dokter

yang akan melakukkan tindakan tersebut.

Informasi yang didaptkan oleh pasien haruslah lengkap karena informasi

tersebut dijadikan oleh pasien sebagai acuan untuk mengambil keputusan yaitu

menerima atau menerima tindakan medik. Bahkan dokter dapat dipersalahkan

jika informasi tidak diberitahu sama sekali. Informasi-informasi yang berhak

pasien atau keluarganya meliputi :

Alasan perlunya dilakukkan tindakan medik.

Sifat tindakan medik tersebut, yaitu :

a. Eksperimen

b. Bukan eksperimen

Tujuan tindakan medik tersebut, yaitu :

a. Diagnostik

16

9 http://hukumkes.wordpress.com

b. Terapeutik

c. Rehabilitatif

d. Promotif

Resikonya

Komplikasinya

Masih ada tindakan medik alternatif atau tidak

Kerugian yang akan atau mungkin dialami jika menolak tindakan medik

tersebut.10

Yang tidak boleh dilupakan oleh pelaku pelayan kesehatan dalam

memberikan informasi kepada pasien tidak boleh bersifat memperdaya,

menekan, atau menciptakan ketakutan sebab ketiga hal itu membuat persetujuan

yang diberikan menjadi cacat hukum.10

Setelah seorang pasien mengetahui informasi-informasi yang didapat,

seorang pasien berhak untuk menerima atau menolak tindakan medis. Hak ini

diatur juga dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 56 dan

UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit . Tetapi hak pasien untuk

menolak tindakan medik tidak berlaku bila pasien yang mempunyai penyakit

menular, dalam gangguan mental barat, dan tidak sadarkan diri. Ketentuan ini

juga dituliskan pada UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Izin seorang pasien sebelum dilakukkan tindakan medik sangatlah

diperlukan. Latar belakang diperlukannya izin pasien adalah karena tindakan

medik yang dilakukkan oleh dokter, hasilnya penuh dengan ketidakpastian dan

tidak dapt diperhitungkan secara matematik karena dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain seperti virulensi penyakit, kepatuhan pasien, kualitas obat dll. Selain

itu hampir tindakan medik mengandung resiko dan bahkan untuk medik tertentu

selalu diikuti akibat yang tak menyenangkan.

Atas dasar itulah maka persetujuan pasien bagi tindakan medik menjadi

mutlak diperlukan, kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat seperti syok.

Persetujuan tersebut dikenal dengan sebutan informed consent, sebab sebelum

diberikan, kepada pasien atau keluarganya harus diberikan informasi lebih

dahulu mengenai beberapa hal dari tindakan medik yang akan dilakukkan.

17

10 Hanafiah JM, Amir Amri. Etika kedokteran dan hukum Kesehatan edisi 3. EGC; 1999.

Informed consent itu sendiri berarti suatu pernyataan sepihak dari orang

yang berhak(yaitu pasien, keluarga atau walinya) yang isinya atau persetujuan

kepada dokter untuk melakukkan tindakan medik sesudah orang yang berhak

tersebut diberi informasi secukupnya. Sedangkan menurut Permenkes No. 585

tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan medik, informed consent didefinisikan

sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar

penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukkan terhadap pasien

tersebut.

Diliat dari kacamata hukum perdata, hubungan antara penyedia dan

penerima layanan kesehatan merupakan hubungan kontraktual. Dalam rangka

memberikan layanan medik penyedia layanan medik wajib memperhatikan hak-

hak lain dari pasien baik yang timbul dari berbagai perturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pada UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di pasal 45

menyatakan dengan jelas bahwa setiap tindakan medik yang akan dilakukkan

dokter haruslah mendapatkan persetujuan tindakan medik yang merupakan hak

dari pasien. Dan dalam UU RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 7 dan

8 serta pada UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menggambarkan

hak-hak pasien mendapatkan informasi. Pelaksanaan kedua hak tadi diwujudkan

dalam bentuk informed consent sehingga tindakan medik yang dilakukkan tanpa

informed consent merupakan pelanggaran hukum dan dokter sendiri dapat

dituntut atau digugat secara perdata.

Pada keadaan gawat darurat, informed consent tetap merupakan hal yang

penting walaupun prioritasnya diakui paling bawah. Prioritasnya yang paling

utama adalah tindakan menyelamatkan nyawa. Walaupun tetap penting, namun

informed consent tidak boleh menjadi penghalang atau penghambat bagi

pelaksanaan perawatan gawat darurat sebab dalam situasi krisis di mana dokter

berpacu dalam maut dan ia tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan

atau berdiskusi sampai pasien benar-benar menyadari kondisi dan kebutuhan

serta memberikan keputusannya.

18

Dokter juga tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu sampai

keluarganya datang. Kalaupun keluarga pasien telah hadir dan kemudian tidak

menyetujui tindakan dokter maka dokter tetap harus melakukkan tindakan segera

untuk menyelamatkan nyawa pasien.hal ini sesuai pula dengan Permenkes No.

585 tentang Persetujuan Tindakan Medik, bahwa dalam keadaan emergensi tidak

diperlukan informed consent.

C.3. Hak pasien atas rekam medik

Rumah Sakit memiliki fungsi utama untuk memberikan perawatan dan

pengobatan yang sempurna kepada pasien baik pasien rawat inap, rawat jalan

maupun pasien gawat darurat. Rekam Medis sangat penting dalam mengemban

mutu pelayanan medik yang diberikan oleh rumah sakit beserta staf mediknya.

Rekam Medis merupakan milik rumah sakit yang harus dipelihara karena

berfaedah bagi pasien, dokter maupun bagi rumah sakit.

Rumah Sakit bertanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada di

dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun

memalsukan data yang ada di dalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang

yang semestinya tidak diberi izin. Rekam Medis harus diberi data yang cukup

terperinci, sehingga dokter lain dapat mengetahui bagaimana pengobatan dan

perawatan kepada pasien dan konsulen dapat memberikan pendapat yang tepat

setelah dia memeriksanya ataupun dokter yang bersangkutan dapat

memperkirakan kembali keadaan pasien yang akan datang dari prosedur yang

telah dilaksanakan. Permasalahannya adalah para dokter tidak menyadari

sepenuhnya manfaat dan kegunaan Rekam Medis, baik pada layanan kesehatan

maupun pada praktek perorangan, akibatnya rekam medis dibuat tidak lengkap,

tidak jelas dan tidak tepat waktu. Karena itu, diperlukan acuan rekam medis

penyelanggaraan praktik kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang

berlaku untuk rumah sakit negeri, swasta, khusus, puskesmas,perorangan dan

pelayanan kesehatan lain. Rekam medis merupakan hal yang sangat menentukan

dalam menganalisa suatu kasus sebagai alat bukti utama yang kuat.

19

Berdasarkan pengertiannya Rekam Medis dapat dijelaskan dalam pasal 46

ayat 1 tentang UU praktik kedokteran, dalam permenkes nomer 749a tahun 1989

dan permenkes nomer 269 tahun 2008 menjelaskan bahwa rekam medis tersebut

merupakan suatu berkas yang berisi catatan dan dokumen yang dibikin oleh

dokter ataupun dokter gigi yang merawat yang berisi identitas pasien,

pemeriksaan yang telah dilakukan sebagai alat penunjang kesehatan,diagnosis,

pemberian pengobatan selama pasien sakit dan segala tindakan dan semua

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien selama pasien mengalami

perawatan di Rumah sakit tersebut. Dan kelengkapan dari catatan tersebut

seperti foto rontgen, hasil laboratorium dan keterangan lain merupakan suatu

dokumen dari rekam medis tersebut. 11,12

Sedangkan menurut Gemala Hatta, Rekam medis merupakan kumpulan

dari semua fakta tentang kehidupan seorang pasien dan riwayat dari penyakitnya

seperti keadaan dari penyakit yang dideritanya hingga pengobatan yang telah

diberikan oleh parrtisi kesehatan, baik saat ini maupun penyakit sebelumnya.

Menurut Waters dan Murphy, Rekam medis merupakan suatu ikhtisar

yang berisi tentang informasi keadaan pasien, baik selama dalam masa

perawatan ataupun selama pemeliharaan kesehatan. Dan menurut Edna K.

Huffman 1992, Rekam medis merupakan rekaman atau catatan mengenai pasien

serta menjelaskan alasannya untuk dirawat guna mengidentifikasi, membenarkan

diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya.

Sebagai alat komunikasi, rekam medis merupakan sebuah alat bukti

tertulis dari segala tindakan , baik untuk pasien, pelayanan kesehatan maupun

bagi pemberi pelayanan kesehatan. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi

kepentingan hukum pasien dalam kasus-kasus kompensasi pekerjaan kecelakaan

pribadi atau malpraktek. Bagi Fasilitas Layanan Kesehatan, Rekam medis

merupakan sebagai alat bukti atas biaya pembayaran dan juga sebagai evaluasi

penggunaan suber daya. Sedangkan bagi pemberi pelayanan, Rekam medis

sangat membantu tenaga medis profesional dalam merawat pasien dan juga

dalam menyediakan data-data untuk penelitian maupun penyidikan bila

diperlukan.10

20

10 Hanafiah JM, Amir Amri. Etika kedokteran dan hukum Kesehatan edisi 3. EGC; 1999. 11 Departemen Kesehatan RI., Pedoman Sistem Pencatatan Rumah Sakit (Rekam medis/Medical Record , 1994)12Anonim, 2009, Definisi dan isi rekam medis sesuai permenkes no:269/menkes/per/III/2008, rekamkesehatan.wordpress.com

Dalam UU. No. 29/2004 terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan

dengan penyelenggaraan rekam medis, yaitu mengenai standar pelayanan,

persetujuan tindak kedokteran, rekam medis, rahasia kedokteran kendali mutu

serta kendali biaya. Adapun beberapa ketentuan-ketentuan yang berkaitan

dengan masalah rekam medis, yaitu pada pasal 45 ayat 5, pasal 46 ayat 1,2 dan

3, pasal 47 ayat 2, 49 ayat 2 dan pasal 79. Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan

bahwa setiap dokter wajib untuk membuat rekam medis dan seharusnya segera

diselesaikan setelah pasien mendapatkan pelayanan tersebut. Pengisian rekam

medis bisa saja dilakukan oleh tenaga kesehatan lain (perawat, asisten, residen,

co-ass), namun dokter yang merawat pasienlah yang memikul

tanggungjawabnya. Perlu dingat bahwa kelengkapan dan keakuratan isi rekam

medis sangat bermanfaat, baik bagi perawatan dan pengobatan pasien, bukti

hukum bagi rumah sakit dan dokter, maupun bagi kepentingan penelitian medis

dan administratif.9

Dalam pencatatan data rekam medis yang harus dilengkapi adalah identitas

pasien (nama), waktu dan tanda tangan dokter yang menangani saat itu. Hal ini

nantinya dapat berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan upaya yang

maksimal untuk menyembuhkan pasien dengan standar profesi kedokteran dan

yang nantinya dapat dijadikan alat bukti dalam proses penegakan hukum jika

dibutuhkan.14 Sebelumnya

ada beberapa perdebatan tentang siapa sebenarnya pemilik dari rekam medik.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah hak pasien, karena menyangkut dirinya

namun ada pula juga yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan milik dari

rumah sakit. Berdasarkan pasal 47 UU No. 29 tahun 2004 tentang peraktik

kedokteran dan Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 menyatakan

bahwa rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan (pasal 12 ayat 1),

sedangkan isi rekam medis adalah adalah milik pasien (pasal 12 ayat 2). Jadi

dapat disimpulkan, rekam medis adalah milik health care proider sedangkan

isinya milik pasien.10,13

21

9 http://hukumkes.wordpress.com10Hanafiah JM, Amir Amri. Etika kedokteran dan hukum Kesehatan edisi 3. EGC; 1999. 13http://dinkes.demakkab.go.id/v2010/dokumen/uu_praktik_kedokteran.pdf diunduh tanggal 16 November 201014http://rekamkesehatan.wordpress.com/ diunduh tanggal 16 November 2010

Kerahasiaan rekam medis harus selalu di jaga oleh dokter ataupun dokter

gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Namun adapula UU praktik

kedokteran yang memberikan peluang pengungkapan informasi kesehataan, yaitu

dalam pasal 48 ayat 2, yaitu untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk

memenuhui permintaan dari aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan

hukum,permintaan pasien itu sendiri dan terakhir berdasarkan ketentuan dari

undang-undang. Sedangkan penjelasan mengenai isi dari rekam medis hanya

boleh dilakukan leh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin

tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.9,10,13

C.4 Hak pasien atas pelayanan medik

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga tercantum jelas cita-

cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa

Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan

yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang

menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu maka disahkan UU yang

mengatur hak-hak tersebut, diantaranya:

UU kesehatan No.36 tahun 2009 merupakan salah satu Undang-Undang

yang dikeluarkan Pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam bidang

kesehatan . Tetapi kebanyakan masyarakat luas belum mengetahui apa isi UU

tersebut, salah satunya adalah mahasiswa yang berasal dari golongan kesehatan.

Bila ditanya, sebagian besar mereka pasti menjawab tidak mengetahui isi dan

makna UU tersebut. UU tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

22

9http://hukumkes.wordpress.com10 Hanafiah JM, Amir Amri. Etika kedokteran dan hukum Kesehatan edisi 3. EGC; 1999.13http://dinkes.demakkab.go.id/v2010/dokumen/uu_praktik_kedokteran.pdf

menegakkan peraturan tentang kesehatan dan memberikan penjelasan tentang

kesehatan, pengaturan pemberian sediaan farmasi, serta aturan-aturan yang

mendukung segala kegiatan medis.

Pedoman UU kesehatan No.36 tahun 2009 adalah Pasal 28H ayat (1), dan

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang isinya secara garis besar berisi tentang tanggung jawab negara untuk

menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan cara penyediaan fasilitas kesehatan,

peraturan perundangan, serta persamaan hak dan keadilan warga negaranya.

Sedangkan bila dilihat dari sisi pertimbangan pemerintah UU ini mempunyai

pertimbangan yaitu : pertama; kesehatan merupakan hak asasi manusia dan

merupakan kesejahteraan yang harus diwujudkan, kedua; upaya prinsip kesehatan

yang nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, ketiga; upaya pembangunan

harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan tanggung jawab semua pihak

baik pemerintah dan masyarakat. Dari ringkasan di atas kita dapat sedikit

mengerti isi UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang telah mencakup peraturan

kesehatan yang luas yang artinya seluruh tujuan dah harapan pemerintah telah

tercakupi dalam UU tersebut seperti tujuan dalam UUD 1945 yang telah

dimasukkan dalam UU No. 36 tahun 2009.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip

nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat

penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan

ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-

angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh

masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup

upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh

terpadu dan berkesinambungan.

Dalam UU No.29 tahun 2004 dijelaskan tentang hubungan dokter

dan pasien telah terjalin sejak jaman dahulu. Hubungan ini merupakan hubungan

23

yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap

dokter. Pelaksanaan hubungan keduanya selalu diatur dengan peraturan-peraturan

tertentu agar terjadi keharmonisan dalam melaksanakan hubungan. Seperti

diketahui hubungan tanpa peraturan akan menyebabkan kesemerawutan dan

kesimpangsiuran salah satunya aspek hukum. Hubungan hukum antara dokter dan

pasien ini dimulai sejak pasien menyatakan keluhannya dan dokter menyatakan

kesanggupannya untuk mengobati pasien yang dinyatakan secara lisan (oral

statement), atau yang tersirat (implied statement).

Hubungan antara dokter dengan pasien berawal dari pola hubungan

vertical paternalistik seperti hubungan bapak dan anak yang bertolak dari

prinsip”father knows best” yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik.

Dokter disini berupaya bertindak sebagai “bapak yang baik” yang cermat,

berhati-hati dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan yang diperolehnya

melalui pendidikan yang panjang dan sulit serta pengalaman yang bertahun-tahun

untuk kesembuhan pasien. Dalam hubungan ini kedudukan dokter lebih tinggi

daripada pasien karena dokter dianggap mengetahui tentang segala sesuatu yang

berhubungan dengan penyakit dan penyembuhannya. Pola ini menimbulkan

dampak positif berupa lahirnya konsep hubungan paternalistik ini sangat

membantu pasien, dalam hal pasien awam terhadap penyakitnya, sebaliknya dapat

juga timbul dampak negatif, apabila tindakan dokter yang berupa langkah-langkah

dalam mengupayakan penyembuhan pasien itu membatasi otonomi pasien.

Seiring perkembangan jaman pola hubungan yang vertikal paternalistik ini

bergeser ke pola horisontal kontraktual dimana hubungan 2 subyek hukum (pasien

dan dokter) berkedudukan sederajat. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan

sesuatu (kesembuhan dan kematian), karena objek dari hubungan hukum itu

berupa upaya maksimal secara hati-hati dan penuh ketegangan oleh dokter dalam

mengupayakan kesembuhan pasien. Hubungan dokter dan pasien yang

dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari pasien terhadap dokter disebut dengan

istilah transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan hubungan antara

dokter dengan pasien untuk saling mengikatkan diri dengan itikad baik dan saling

mempercayai.

24

Bila diamati secara umum Indonesia sekarang ini memasuki era “krisis

malpraktek” seperti yang terjadi di Amerika pada 2-3 dekade lalu. Hubungan

dokter dan pasien yang diwarnai keakraban dan saling percaya, sekarang ini tiba-

tiba menjadi hubungan yang saling curiga. Media massa ramai menayangkan

kasus-kasus klinik dengan outcome yang dramatis bagi pasien. Istilah

“malpraktek” tiba-tiba mencuat menjadi istilah populer. Masyarakat sekarang ini

memandang dokter sebagai seorang yang kurang bertanggung jawab dan tidak

kompeten serta makin komersialnya jasa kesehatan sebagai penyebab terjadinya

hal-hal yang tidak diinginkan (adverse event).

Profil dokter dan rumah sakit menjadi carut marut karena tuduhan-

tuduhan malpraktek tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa: ”Setiap manfaat

yang akan kita dapati tentu akan mengalami sebuah resiko. Dan satu-satunya jalan

menghindari resiko adalah tidak berbuat sama sekali”, kalimat ini merupakan

salah satu ungkapan yang memberikan hikmah bagi kita bahwa dalam hidup

manusia tidak lepas dari ketidaksengajaan atau kesalahan yang tidak dikehendaki

dalam menjalankan profesinya, tetapi sebagai tenaga medis yang menjalankan

profesinya dibawah Sumpah, seorang dokter tidak bisa membiarkan pasien yang

membutuhkan pertolongan untuk ditelantarkan. Seorang dokter dalam

memberikan pelayanan medik pada pasiennya, pada hakikatnya selalu dituntut

untuk lebih utamakan rasa puas pasiennya, yaitu dengan bertanggung jawab dalam

upaya penyembuhan pasien.

Demikian pula UU No.44 tahun 2009 tentang rumah Sakit Daerah sebagai

salah satu institusi pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya

kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya

kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai

karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga

kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama

lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat

yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang

bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit. Pada

hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan

25

pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang

seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf

kesejahteraan masyarakat.

D. Kasus Ditinjau Dari Undang-Undang

Pada tanggal 7 Agusutus 20XX, PM memeriksa kesehatan di Rumah Sakit

OI Tengerang, Banten. PM mengeluhkan panas tinggi dan pusing kepala. PM

didiagnosis menderita demam berdarah oleh dr. I dan dr. H, dan disarankan rawat

inap, sembari diberikan suntikan.PM dikunjungi dr. H dan memberikan kabar

tentang perubahan thrombosit dari sebelumnya 27.000 menjadi 181.000.

Sepanjang hari ini, PM dihujani suntikan, tanpa pemberitahuan jenis dan tujuan

penyuntikan kepada pasien.

Kemudian Tangan kiri membengkak, suhu badan naik hingga mencapai 39

derajat. PM dikunjungi dr. H dan menginformasikan kepada pasien bahwa dirinya

terkena virus udara. Sejauh ini, tindakan medis berupa suntikan terus diberikan.

Kemudian PM disuntik 2 ampul dan terserang sesak napas selama 15 menit dan

diberikan oxygen. Saat yang sama hadir dokter jaga tanpa dr. H. Saat itu tangan

kanan PM pembengkakan dan meminta infus dihentikan dan suntikan serta obat-

obatan.

Keluarga PM meminta ketemu dr. H dan meminta penjelasan tentang

kondisi dan keadaan pasien termasuk penjelasan tentang revisi hasil lab. Saat yang

sama, PM mengalami pembengkakan di leher kiri dan mata kiri. Respon dr.H

lebih menyalahkan bagian lab. PM berniat pindah Rumah Sakit dan membutuhkan

data medis namun dipersulit manajemen RS OI. Di RS lain PM dimasukkan ruang

isolasi oleh karena virus yang menimpa dirinya dapat menyebar (disini fakta PM

terserang demam berdarah tidak terbukti, hanya saja PM telah terlanjur disuntik

bertubi-tubi ditambah infus di RS OI).

Undang-undang yang mendasari kasus PM ini adalah :

1. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, dalam hal ini PM tidak

mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sebab prita di sarankan

rawat inap padahal seharusnya tidak perlu rawat inap.

26

2. Berdasarkan UU No. 29 tahun 2004 pasal 45 Ayat (1) dan ayat(3)

mengenai persetujuan dan penjelasan tindakan medis secara lengkap dan

Pasal 52 mengenai hak pasien dalam pelayanan pada praktik kedokteran.

Dalam kasus ini dr.H tidak memberikan informasi yang meliputi diagnosis

dengan tepat dan tata cara tindakan suntik, tujuan tindakan medis, risiko

dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan

yang dilakukan dan dr.H juga tidak meminta persetujuan untuk melakukan

tindakan medis tersebut.

3. Berdasarkan UU No. 36 tahun pada pasal 4 ayat (7) dan Pasal 5 mengenai

setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi. Dalam kasus ini PM

tidak mendapatkan informasi secara lengkap tentang data kesehatan

dirinya termasuk tindakan medis seperti suntikan dan obat-obatan yang

diberikan oleh dr.H.

4. Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 Bab 4 pasal 32 mengenai pelayanan

kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional. Pada kasus ini PM tidak mendapatkan pelayanan kesehatan

yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

karena dr.H tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai tindakan

medis yang akan di berikan dan RS memberikan informasi yang tidak

benar tentang trombosit 27.000 sehingga PM harus dirawat inap .

5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981, Surat

Keputusan Pengurus Besar IDI No.319/PB/A4/88 dan PerMenKes no

290/MenKes/Per/III/2008 mengenai hak pasien sepenuhnya menentukan

apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya dan adanya persetujuan

tertulis yang ditandatangani pasien. Dalam kasus ini PM tidak dijelaskan

secara jelas mengenai kesehatanya dan tindakan medis yaitu suntikan dan

obat-obatan yang akan diberikan kepadanya mengenai untung ruginya

tindakan tersebut. PM pun tidak dimintai persetujuan untuk dilakukannya

tindakan medis tersebut.

Kesimpulan : Dokter dalam pelaksanaan praktik harus mengetahui peraturan-

peraturan yang berlaku untuk menghargai hak-hak yang dimiliki pasien

27

sehingga dapat tercapai pelayanan kesehatan yang baik, teratur dan sesuai

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dan pasien

seharusnya juga mengetahui hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan

kesehatan yang baik.

28

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber dari hak

dasar individual dalam bidang kesehatan, Meskipun sama fundamentalnya, hak

atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar. Dalam hal ini negara

berkewajiban untuk menyelenggarakan pemenuhan layanan kesehatan tersebut,

sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan layanan

kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan tersedia di seluruh wilayah Indonesia.

Hak – hak pasien dan pengaturannya sudah tercantum dalam Undang –

Undang Dasar maupun Undang – Undang tentang kesehatan yang intinya

menjelaskan dan mengatur setiap pelanggaran – pelanggaran Hak Pasien yang

terjadi. Jadi setiap adanya pelanggaran yang terjadi dapat di selesaikan secara

hukum.

B. Saran

1. Bagi pemerintah

Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi yang mendalam kepada

masyarakat tentang undang-undang atau peraturan yang mencakup hak-hak

pasien melalui berbagai media, seperti televisi, koran, ataupun radio.

Penjelasan tentang undang-undang atau peraturan tersebut disertai dengan

contoh konkrit tentang peristiwa yang terjadi di kehidupan nyata agar

masyarakat lebih menyadari tentang haknya sehingga peristiwa-peristiwa yang

menyangkut tentang pelanggaran hak pasien dapat berkurang.

Melakukan pengawasan terhadap instansi kesehatan terkait agar dalam

melakukan pelayanan terhadap masyarakat tidak mengabaikan hak-hak pasien

sehingga kasus-kasus yang dialami oleh pasien seperti dijelaskan di atas tidak

terjadi.

Undang-undang yang sudah dibuat harus diterapkan dengan nyata dan tidak

berat sebelah. Jangan terkesan ”cuek” dengan pelanggaran-pelanggaran hak

29

yang terjadi. Pemerintah harus berani menindak tegas pihak yang terbukti

bersalah melanggar hak-hak pasien

2. Bagi tenaga kesehatan atau mahasiswa kedokteran atau akademi perawat

Sadar akan profesinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang wajib

menghormati hak-hak setiap pasien yang di tanganinya. Dokter mempunyai

kewajiban memberikan informasi yang jelas kepada pasien tentang penyakit

yang di dertita ataupun tindakan medis yang akan dilakukan terhadap

pasiennya.

Mempelajari lebih mendalam tentang keilmuan yang sesuai dengan

kompetensinya, sehingga kualitas penanganan terhadap pasien dapat

ditingkatkan.

Mempelajari atau minimal mengetahui tentang undang-undang dan peraturan

pemerintah yang mencakup tentang hak-hak pasien sehingga dalam

melakukan pelayanan kesehatan memenuhi hak yang dimiliki pasien.

3. Bagi pasien dan Bagi masyarakat

Agar pasien menyadari hak dan kewajiban pasien, sehingga dapat terjadi

hubungan terapetik yang baik antara dokter dan pasien.

Pasien diharapkan dapat memahami akan hak sebagai pasien, hak dokter, hak

rumah sakit sehingga muncul sikap saling menghargai hak-hak orang lain dan

tercipta kehidupan yang damai dan tentram.

4. Bagi Rumah sakit

Pasien merupakan konsumen. Selayaknya konsumen, yang berlaku ”sebagai

raja” seharusnya pihak rumas sakit dapat melayani dan menghormati pasien.

Pasien mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, pasien bukanlah ”sapi

perahan” untuk memperkaya diri.

30