PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KETENAGANUKLIRANBAB I
PENDAHULUAN
Undang Undang
No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran adalah
pengganti undang undang Pokok Tenaga Atom No. 31 tahun 1964 yang
mengatur seluruh masalah pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.
Adapun penggantian undang undang ini dilakukan mengingat
perkembangan
pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia sudah semakin pesat dan
meluas sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mengakomodasi
kepentingan pemanfaatan tersebut. Selain itu sesuai dengan
rekomendasi IAEA melalui Nuclear Safety Convention tahun 1994 dan
Basic Safety Standard No. 115 tahun 1996 perlu dilakukan pemisahan
antara badan pengatur dan badan pelaksana. Dasar perubahan ini
perlu diketahui paling tidak bahwa pemain dan wasit tidak boleh
berada dalam satu atap sehingga benturan kepentingan (conflict
interest) dapat dihindari. Dengan demikian para pelaku pengawasan
pemanfaatan tenaga nuklir atau inspektur dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik tanpa ada prasangka bahwa tugasnya akan dapat
dipengaruhi oleh pihak lain.
Inspektur sebagai pengawas tidak boleh hanya mengandalkan
pengetahuan tehnis di lapangan akan tetapi juga harus mengetahui
secara umum aturan main atau dasar hukum dan peraturan sehingga
tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan di lapangan. Undang-undang
sebagai induk dari peraturan harus diketahui dan dipahami oleh
semua inspektur. Sedangkan secara khusus para inspektur yang telah
dibagi ke dalam bidang-bidangnya harus mengetahui secara detail
hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang dimilikinya. Para
inspektur yang tergabung ke dalam Safeguards harus mengetahui
seluruh peraturan yang berhubungan dengan safeguards bahan nuklir.
Demikian juga halnya dengan para inspektur Instalasi dan Bahan
nuklir serta Inspektur Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif harus
paham secara teknis dan peraturan perundangan yang berlaku pada
bidang itu. Dari Peraturan Pemerintah sebagai 1
peraturan pelaksanaan undang-undang hingga Peraturan Kepala
Bapeten yang secara spesifik telah mengatur hal yang lebih khusus
harus benar-benar dipahami oleh para inspektur sehingga mereka akan
professional di bidangnya.
Makalah
ini
berisi
Undang-undang
No.
10
tahun
1997
tentang
Ketenaganukliran, Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2000 tentang
Kesehatan dan Keselamatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion,
Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir, Peraturan Pemerintah No. 134 tahun 2000
tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bapeten,
Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2002 tentang Pengangkutan Zat
Radioaktif, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2002 tentang
Pengelolaan Limbah Radiaoktif, dan sedikit pembahasan tentang
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan dan
Pengoperasian Reaktor Nuklir serta Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Pembangunan dan
Pengoperasian Instalasi Nuklir Non Reaktor. Sedangkan Peraturan
Kepala Bapeten tidak terlalu disajikan di dalam makalah ini sebab
masing-masing Peraturan Kepala Bapeten akan dibahas pada pelatihan
jenjang yang lebih tinggi agar secara teknis dan hukum dapat
memahami serta melaksanakannya di lapangan.
2
BAB II UNDANG UNDANG KETENAGANUKLIRAN
Istilah ketenaganukliran diartikan sebagai hal yang berkaitan
dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan
dengan tenaga nuklir. Sedangkan tenaga nuklir sendiri diartikan
sebagai tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses
transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi
pengion.
Pemanfaatan adalah
kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang
meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan,
produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, eksport, import,
penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemanfaatan tenaga nuklir yang telah digunakan
dapat dibagi menjadi 2
bagian yaitu untuk energi dan non energi. Pemanfaatan tenaga
nuklir untuk energi adalah dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga
Nuklir (PLTN), dimana di dalam reaktor nuklir terjadi reaksi nuklir
yang mengakibatkan timbulnya panas dan panas ini diubah menjadi uap
yang selanjutnya uap akan dipergunakan memutar turbin yang pada
akhirnya terjadi listrik.
Menurut Undang-Undang ini, reaktor nuklir adalah salah satu dari
Instalasi nuklir disamping fasilitas yang digunakan untuk
pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar
nuklir dan/ atau olah ulang bahan bakar bekas. Demikian juga halnya
fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan
bahan bakar bekas disebut sebagai Instalasi nuklir. Sedangkan
pemanfaatan tenaga nuklir dalam bentuk non energi sangat banyak
didapati dan digunakan di Indonesia seperti penggunaan zat
radioaktif dan sinar-X untuk radiografi, Logging, Gauging, Analisa
bahan, Kaos lampu, Perunut/tracer, dan lain-lain.
3
Dalam bidang penelitian terutama banyak digunakan di pusat
penelitian seperti yang dilakukan di Badan Tenaga Nuklir Nasional
(Batan), mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar.
Pemanfaatan tenaga nuklir dalam bidang kesehatan antara lain
untuk mendiagnosa penyakit dengan metode kedokteran nuklir atau
penggunaan sinar-X lainnya. Penggunaan dalam bidang terapi dimana
radiasi digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Untuk semua
pemanfaatan tenaga nuklir ini, hal yang harus diutamakan adalah
keselamatan, sesuai dengan prinsip keselamatan radiasi dimana dalam
pemanfaatan tenaga nuklir harus didasarkan azas manfaat. Dengan
kata lain bahwa penggunaan tenaga nuklir di berbagai bidang,
keuntungan yang didapat harus jauh lebih besar daripada resiko yang
ditimbulkannya. Demikian juga penggunaan bahan nuklir tidak boleh
disalahgunakan untuk tujuan lain yang dapat membahayakan
manusia.
Di dalam undang undang disebutkan bahwa bahan nuklir, yang
terdiri atas bahan galian nuklir, bahan bakar nuklir, dan bahan
bakar bekas dapat digunakan siapa saja namun harus tunduk pada
peraturan yang ada serta diawasi oleh pemerintah.
Dalam bab kelembagaan telah dipisahkan antara Badan Pelaksana
dengan Badan Pengawas sehingga kebebasan pengawasan dapat lebih
terjamin dan tidak terjadi benturan kepentingan seperti dahulu
dimana pelaksanaan dan pengaturan serta pengawasan tenaga atom
berada di bawah satu atap. Pemisahan kedua fungsi pelaksanaan dan
pengawasan ini adalah salah satu ketentuan yang dipersyaratkan oleh
Konvensi Keselamatan Nuklir.
Disamping kedua badan ini juga dapat dibentuk Majelis
Pertimbangan Tenaga Nuklir yang berfungsi memberikan masukan kepada
pemerintah tentang pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia dan unsur
yang ada di dalam Majelis ini dapat yang berasal dari perguruan
tinggi, para pakar, tokoh masyarakat, dan lain lain. Demikian juga
halnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dibentuk untuk
melakukan usaha di bidang ketenaganukliran jika diperlukan. 4
Khusus untuk penelitian dan pengembangan tenaga nuklir adalah
menjadi tugas utama Badan Pelaksana. Dalam penyelenggaraan
penelitian di
pengembangan itu Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan
Instansi dan badan lain yang dapat berupa swasta nasional maupun
asing.
Salah satu hal yang penting yang diatur didalam undang undang
ini adalah bahwa pengusahaan tenaga nuklir dalam bentuk komersial,
dapat dilakukan oleh badan swasta, koperasi maupun BUMN. Sedangkan
pengusahaan tenaga nuklir yang non komersial dapat dilakukan oleh
Badan Pelaksana dan tentunya bila ada pihak swasta, koperasi maupun
BUMN ingin melakukan pengusahaan yang non komersial tersebut dapat
bekerja sama dengan Badan Pelaksana. Khusus dalam pembangunan dan
pengoperasian reaktor nuklir yang berskala besar dan komersial
seperti PLTN hanya dapat dilakukan oleh swasta, koperasi maupun
BUMN, sedangkan badan pelaksana tidak boleh melakukannya.
Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir ini harus terlebih
dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Republik Indonesia.
Pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia diawasi oleh
Badan Pengawas (dalam hal ini adalah BAPETEN) melalui pengaturan,
perizinan, dan pemeriksaan (inspeksi). Peraturan menentukan bahwa
semua pemanfaatan tenaga nuklir termasuk sumber radiasi pengion
harus memiliki izin.
Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas
tertentu di dalam instalasi nuklir/radiasi tersebut harus diuji
untuk menentukan kualifikasinya. Petugas tersebut adalah supervisor
reaktor, operator reaktor, ahli radiografi, operator radiografi,
petugas proteksi radiasi, petugas dosimetri, petugas maintenance
sebelum mendapatkan surat izin bekerja. Dengan kata lain bahwa
untuk pengoperasian reaktor nuklir dibutuhkan operator dan
supervisor reaktor yang mampu untuk mengoperasikan reaktor dengan
selamat. Disamping itu masih ada tenaga yang dibutuhkan sebagai
petugas proteksi radiasi yang dapat menyelesaikan
persoalan-persoalan yang berhubungan dengan proteksi radiasi.
Sedangkan untuk instalasi lain di luar reaktor nuklir dibutuhkan
orang tertentu yang telah diuji kemampuannya dan mendapatkan izin
dari yang berwenang. 5
Untuk melakukan pemeriksaan keselamatan nuklir yang meliputi
seluruh wilayah Indonesia tentunya harus ada petugas pengawas, yang
disebut sebagai inspektur, yang diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala BAPETEN. Dengan demikian tidak ada inspektur yang melakukan
tugas inspeksi di luar inspektur yang diangkat oleh Kepala Bapeten.
Namun suatu hal yang ditekankan adalah agar BAPETEN melakukan
pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan
upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, dan
masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam
pemanfaatan tenaga nuklir hal yang perlu diperhatikan adalah limbah
radioaktif yang dihasilkan oleh instalasi tersebut akan dikelola
oleh badan pelaksana. Oleh karena itu penghasil limbah radioaktif
tingkat rendah dan tingkat sedang harus mengumpulkan,
mengelompokkan, atau mengolah dan menyimpan sementara limbah
tersebut sebelum diserahkan ke badan pelaksana. Sedangkan limbah
radioaktif aktivitas tingkat tinggi, penghasil limbah harus
menyediakan tempat sementara yang dapat menyimpan limbah tersebut
selama operasi reaktor nuklir dan kemudian akan disimpan kelak ke
tempat penyimpanan lestari. Penentuan tempat penyimpanan lestari
limbah radioaktif tingkat tinggi perlu dibicarakan dengan DPR untuk
mendapat
persetujuan karena menyangkut perubahan suatu daerah yang semula
dapat dimanfaatkan menjadi suatu daerah yang sama sekali tidak
dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Bila terjadi kerugian yang mengakibatkan kematian, cacat, atau
hal lain yang merugikan yang disebabkan oleh kekritisan nuklir maka
akibat tersebut harus dibayar oleh pengusaha melalui asuransi.
Dengan kata lain bahwa setiap dibangunnya instalasi nuklir maka
pengusaha instalasi harus mengasuransikan instalasi tersebut yang
dapat membayar kerugian paling banyak 900 milliar rupiah.
Untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja ataupun
pengusaha instalasi nuklir dipidana dengan denda serta kurungan
yang diatur sebagai berikut : 6
1.
Bila reaktor nuklir dioperasikan tanpa memiliki izin dari
BAPETEN maka akan dikenakan denda paling banyak Rp 1 milliar dan
pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan apabila pada saat operasi
reaktor nuklir yang tidak memiliki izin tersebut menimbulkan
kerugian nuklir, maka akan dikenakan pidana penjara seumur hidup
atau paling lama 20 tahun dan didenda paling banyak Rp. 1 milliar ,
dan dalam hal terpidana tidak mampu bayar denda maka diganti dengan
kurungan paling lama 1 tahun (pasal 41).
2.
Bila orang tertentu (seperti Petugas Proteksi Radiasi, Ahli
Radiografi, Operator Radiografi, Petugas Maintenance, Petugas
Dosimetri, Operator Reaktor, Supervisor Reaktor) seperti disebutkan
dalam undang undang ini bekerja tanpa memiliki izin dari BAPETEN
akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau didenda
paling banyak Rp. 50 juta, dan apabila terpidana tidak mampu bayar
denda maka dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan (pasal
42).
3.
Bila pemanfaatan tenaga nuklir non reaktor (seperti penggunaan
Zat Radioaktif dan ataupun Sumber Radiasi lainnya untuk Radiografi,
Logging, Gauging, Analisa, Perunut, Penelitian, Kedokteran yang
meliputi Diagnosa pesawat sinar-X, terapi, kedokteran nuklir, dll)
dioperasikan tanpa izin dari BAPETEN akan dikenakan denda paling
banyak sebesar Rp. 100 juta dan bila terpidana tidak mampu membayar
denda tersebut maka dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun
(pasal 43)
4.
Bila penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat
sedang tidak mengikuti cara pengelolaan seperti yang disebut dalam
undang undang ini akan didenda paling banyak Rp. 100 juta.
Sedangkan bagi penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi,
pengelolaannya tidak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku
akan didenda paling banyak sebesar Rp. 300 juta dan pidana penjara
paling lama 5 tahun. Dan bila terpidana tidak mampu membayar denda
akan dipidana penjara paling lama 1 tahun penjara (pasal 44).
7
BAB III KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI
PENGION
Salah satu peraturan pelaksanaan dari undang undang
ketenaganukliran tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 63 tahun
2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi
Pengion dan secara operasional diatur lagi dengan Keputusan Kepala
BAPETEN No. 01/Ka-BAPETEN/V-99 yaitu tentang Ketentuan Keselamatan
Kerja terhadap Radiasi (SK ini segera akan direvisi agar sesuai
dengan Basic Safety Standard (BSS) No. 115 tahun 1996). Peraturan
Pemerintah ini adalah sebagai pengganti Peraturan
Pemerintah No. 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan kerja terhadap
Radiasi yang mulai diberlakukan sejak diundangkan pada tanggal 21
Agustus 2000 yang baru lalu.
Adapun isi dari Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2000 antara
lain adalah : Penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam
peraturan pemerintah ini Ruang lingkup dan tujuan; Sistim
Pembatasan Dosis; Sistim Manajemen Keselamatan Radiasi; Kalibrasi;
Penanggulangan Kecelakaan Radiasi; dan Sanksi Administratif.
Penjelasan yang diberikan terhadap beberapa istilah yang sering
digunakan dalam hal keselamatan radiasi antara lain : 1. Tenaga
nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam
proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber
radiasi pengion. 2. Instalasi adalah instalasi zat radioaktif dan
instalasi sumber radiasi pengion 3. Nilai Batas Dosis adalah dosis
terbesar yang diizinkan oleh BAPETEN yang dapat diterima oleh
pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu
tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat
pemanfaatan tenaga nuklir.
8
4.
Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh
Pengusaha Instalasi dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu
melaksanakan
pekerjaan-pekerjaaan yang berhubungan dengan proteksi radiasi.
5. Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi
nuklir atau instalasi radiasi pengion yang diperkirakan menerima
dosis radiasi tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. 6.
Pengusaha Instalasi adalah Pimpinan Instalasi atau orang lain yang
ditunjuk untuk mewakilinya dan bertanggung-jawab pada instalasinya.
7. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan
termasuk kesalahan operasi, kerusakan ataupun kegagalan fungsi alat
atau kejadian lain yang menjurus timbulnya dampak radiasi, kondisi
paparan radiasi dan atau kontaminasi yang melampaui batas
keselamatan.
Peraturan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan,
dan ketenteraman, kesehatan para pekerja dan anggota masyarakat,
serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sedangkan lingkup
peraturan ini adalah mengatur tentang persayaratan sistim
pembatasan dosis, sistim manajemen keselamatan radiasi, kalibrasi,
kesiapsiagaan dan penanggulangan kecelakaan radiasi.
Khusus sistim manajemen keselamatan radiasi yang diatur adalah
Organisasi Proteksi Radiasi, Pemantauan Dosis Radiasi dan
Radioaktivitas, Peralatan Proteksi Radiasi, Pemeriksaan Kesehatan,
Penyimpanan Dokumentasi, Jaminan Kualitas, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Kalibrasi. Sistim pembatasan dosis ini harus
memenuhi prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan yaitu
Justifikasi, Limitasi dan Optimasi.
Justifikasi adalah setiap pemanfaatan tenaga nuklir harus
berlandaskan azas manfaat dimana resiko yang ditimbulkan oleh
pemanfaatan tenaga nuklir harus jauh lebih kecil dibandingkan
dengan manfaat yang diterima. Limitasi adalah nilai batas dosis
yang ditetapkan oleh peraturan tidak boleh dilampaui. Optimasi
adalah bahwa dalam pemanfaatan tenaga nuklir penyinaran harus
diupayakan serendah mungkin dengan mempertimbangkan faktor sosial
dan ekonomi. 9
Dengan berlandaskan prisip yang telah disebutkan maka setiap
pengusaha instalasi yang merancang, membuat, mengoperasikan dan
atau merawat sistem dan komponen sumber radiasi harus mencegah
terjadinya penerimaan dosis radiasi berlebih. Oleh karena itu
setiap membuat rancangan sumber harus memenuhi standar yang telah
ditentukan. Nilai batas dosis adalah suatu acuan bagi setiap
pekerja untuk mengontrol dirinya atau orang lain dalam mencapai
keselamatan radiasi sehingga apabila para pekerja mendapatkan dosis
radiasi di bawah nilai yang telah ditetapkan hal ini menunjukkan
kondisi yang aman. Namun dalam satu lokasi yang terdapat beberapa
instalasi radiasi pengion harus ditentukan nilai batas dosis dan
pelepasan radioaktivitas yang paling rendah sehingga tingkat
kumulasi tidak melampaui nilai batas yang telah ditentukan.
Nilai Batas Dosis yang dimaksudkan di dalam peraturan ini adalah
berlaku untuk pekerja radiasi maupun untuk masyarakat umum yang
masing-masing besarnya ditentukan di dalam Keputusan Kepala BAPETEN
No. 01/KaBAPETEN/V-99. Nilai Batas Dosis ini adalah suatu nilai
apabila diterima tidak mempunyai efek baik somatik maupun genetik.
Tentang penerimaan dosis ini sebaiknya berprinsip pada ALARA (as
low as reasonably achievable). Nilai Batas Dosis ini tidak termasuk
radiasi yang didapatkan dari alam dan dari pemeriksaan kesehatan.
Dosis radiasi yang didapat oleh masyarakat umum juga dapat
diakibatkan pelepasan zat radioaktif dari suatu instalasi atom ke
lingkungan. Oleh karena itu telah dikeluarkan Keputusan Kepala
BAPETEN No. 02/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Baku Tingkat Radioaktivitas
Di Lingkungan, dimana setiap pelepasan zat radioaktif ke lingkungan
baik gas, cair, maupun padat telah ditentukan batas
aktivitasnya.
Apabila suatu instalasi melepaskan zat radioaktif dengan
aktivitasnya melebihi nilai yang telah ditentukan dalam ketentuan
tersebut maka instalasi tersebut harus melakukan tindakan sampai
nilai yang telah ditetapkan tidak dilampaui.
Agar dalam pemanfaatan tenaga nuklir semua pekerjaan
terorganisir dengan baik dibutuhkan organisasi proteksi radiasi
dengan unsur-unsur yang terlibat di 10
dalamnya minimum terdiri dari Pengusaha Instalasi, Petugas
Proteksi Radiasi (PPR) Pekerja Radiasi.
Pengusaha instalasi adalah pimpinan instalasi atau orang lain
yang ditunjuk untuk mewakilinya. Dengan demikian segala
tanggung-jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan
pemanfaatan tenaga nuklir tersebut adalah berada ditangannya.
Untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan proteksi radisi
maka pada satu instalasi paling tidak harus memiliki satu orang
Petugas Proteksi Radiasi (PPR).
Pengusaha Instalasi dapat menunjuk dirinya sendiri atau orang
lain sebagai PPR setelah mendapat persetujuan dari Instansi Yang
Berwenang. Persetujuan dimaksud dapat berupa pengesahan setelah
menempuh suatu ujian yang dilaksanakan oleh Instansi Yang Berwenang
dan selanjutnya dikeluarkan Surat Izin Bekerja (SIB), atau dengan
kebijakan lain yang diberikan oleh Instansi Yang Berwenang. Khusus
untuk persyaratan menjadi Petugas Proteksi Radiasi telah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala BAPETEN No. 17/Ka-
BAPETEN/IX-99. Di dalam Keputusan ini disebutkan bahwa untuk
menjadi PPR harus memiliki pendidikan minimum Sarjana Muda atau D-3
teknik. Selain itu semua calon PPR harus mengikuti dan lulus kursus
yang diadakan oleh lembaga kursus yang telah diakreditasi oleh
BAPETEN setelah itu baru dapat mengikuti ujian PPR. Jika yang
bersangkutan lulus maka akan diberikan Surat Izin Bekerja (SIB) PPR
yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah lima tahun dapat
diperpanjang lagi secara otomatis asalkan telah mengikuti kursus
penyegaran yang dilakukan oleh BAPETEN minimum 2 (dua) kali selama
SIB berlaku.
Didalam Keputusan Kepala BAPETEN No. 17/Ka-BAPETEN/IX-99
tersebut selain mengatur Pedoman Pengujian PPR, juga mengatur
mengenai Pedomana Pengujian Untuk Operator Reaktor dan Supervisor
Reaktor. Persyaratan untuk menjadi operator adalah berijazah
serendah-rendahnya SMU dan Sekolah Menengah Kejuruan eksakta atau
teknik, sedangkan untuk supervisor 11
serendah-rendahnya D-III ekstakta atau teknik dengan
masing-masing pengalaman minimal 2 tahun di bidang nuklir.
PPR ini bertanggung-jawab atas segala sesuatu yang berhubungan
dengan keselamatan setiap orang dalam lingkungan kekuasaannya serta
diwajibkan menyusun Pedoman Kerja, Instruksi, dan lain-lain yang
berhubungan dengan keselamatan radiasi.
Para pekerja radiasi yang dipekerjakan dalam suatu instalasi di
samping harus dibekali dengan pendidikan dan pelatihan tentang
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap radiasi, juga harus sehat
jasmani dan rohani. Hal ini harus dibuktikan dengan pemeriksaan
kesehatan oleh dokter yang ditunjuk oleh Instalasi bersangkutan.
Para pekerja diwajibkan memanfaat- kan segala
sesuatu yang dapat mengurangi penerimaan dosis radiasi seperti
penggunaan peralatan proteksi, memahami juklaknya, dan
lain-lain.
Setiap pekerja radiasi dalam melaksanakan pekerjaan di medan
radiasi diharuskan memakai peralatan monitor perorangan seperti
film badge, TLD, ataupun dosimeter saku. Pemakaian film badge
disarankan dilakukan maksimum selama 3 bulan setelah itu harus
dikirim kepada instansi pengolah film badge untuk mengetahui berapa
besar dosis radiasi yang diterima selama bekerja. Instansi pengolah
film badge ini harus segera mengirim hasil bacaannya kepada
pengguna dan memberikan tembusan kepada BAPETEN.
Dalam hal terjadi penerimaan dosis besar yang melampaui nilai
batas dosis yang ditentukan maka instansi pengolah harus sesegera
mungkin
memberitahukan kepada pengguna untuk mendapat tindak lanjut.
Suatu hal yang penting juga adalah bahwa hasil bacaan yang
dilakukan oleh instansi pengolah harus dicatat secara teratur oleh
instansi pengguna yang disebut sebagai kartu dosis radiasi.
Disamping peralatan monitor perorangan ini, maka pengusaha
instalasi harus menyediakan peralatan proteksi radiasi lainnya
seperti surveymeter untuk 12
dipakai para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Alat ini
harus dikalibrasi sebelum dipakai untuk menjamin keakurasian
pengukurannya.
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa setiap pekerja harus sehat
jasmani dan rohani sehingga sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan
kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan ini diwajibkan dilakukan pada calon
pekerja radiasi sebelum bekerja dengan radiasi. Selama bekerja
dengan radiasi para pekerja juga mendapat kewajiban diperiksakan
kesehatannya secara periodik minimum sekali setahun dan bila
diperlukan dapat memeriksakan kesehatannya lebih teliti lagi
terutama bila terjadi kecelakaan radiasi dan penerimaan dosis
tinggi. Apabila seorang pekerja radiasi memutuskan hubungan kerja
dengan instalasi dimana ia bekerja maka dia mendapat kesempatan
memeriksakan kesehatannya terakhir dengan biaya ditanggung oleh
instalasi tersebut.
Hasil pemeriksaan kesehatan dan kartu dosis harus disimpan
secara baik selama 30 tahun setelah pekerja tersebut berhenti
bekerja. Dokumen ini adalah salah satu dokumen proteksi
radiasi.
Khusus untuk pemanfaatan tenaga nuklir yang memiliki potensi
radiologi tinggi diharuskan untuk membuat program jaminan kualitas
mulai dari kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan
perawatan instalasi, serta pengelolaan limbah radioaktif. Progran
jaminan kualitas ini harus dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan dari BAPETEN.
Pengusaha instalasi diwajibkan melakukan pencegahan terjadinya
kecelakaan radiasi yaitu dengan menerapkan dan melaksanakan seluruh
peraturan dan juklak yang ada. Khusus untuk pemanfaatan tenaga
nuklir yang memiliki dampak radiologi tinggi, pengusaha instalasi
diwajibkan untuk membuat Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat
yang sekurang-kurangnya memuat : jenis/klasifikasi kecelakaan yang
mungkin terjadi, organisasi penanggulangan keadaan darurat,
prosedur penanggulangan keadaan darurat, peralat
penagggulangan yang dibutuhkan, personil, latihan, dan sistim
komunikasi.
13
Pelanggaran atas peraturan ini dikenakan sanksi administratif
yang kalau tidak diindahkan akan dapat dikenakan sanksi pidana
seperti yang tertera di dalam UU No. 10 tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran.
14
BAB IV PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
Peraturan pelaksanaan lain dari Undang-undang Ketenaganukliran
adalah Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir tanggal 21 Agustus 2000 yang lalu,
bersamaan dengan PP 63 tahun 2000.
Istilah pemanfaatan di dalam peraturan ini diartikan secara
luas, tidak hanya berarti penggunaan tetapi meliputi perbuatan lain
yang berhubungan dengan tenaga nuklir, misalnya : penguasaan,
pengedaran, penjualan, penyimpanan, penyerahan, pengangkutan,
eksport, import dan lain-lain. Jadi setiap perbuatan itu memerlukan
izin dari Instansi Yang Berwenang yaitu Bapeten. Namun dalam hal
perizinan ini pengecualian, yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Bapeten No. 19/Ka-BAPETEN/X-99, bahwa pemanfaatan tenaga
nuklir aktivitas yang tidak melebihi batas yang tertera dalam
Keputusan tidak memerlukan izin pemanfaatan.
Tujuan sistem perizinan adalah agar pengguna memenuhi segala
persyaratan keselamatan yang ditentukan oleh Badan Pengawas antara
lain peralatan yang dipakai, tenaga kerja, peralatan keselamatan
dan lain-lain serta agar Pemerintah mengetahui dimana saja zat
radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya digunakan di Indonesia,
sebab radiasi itu berbahaya.
Secara umum sistem ini memang dilakukan dimana-mana di banyak
negara di dunia. Perbedaannya adalah pada instansi yang diberi
wewenang yang menangani. Misalnya di Belgia, Denmark, Perancis,
Swiss izin pemakaian di bidang kesehatan tidak dimintakan ke Badan
Pengawas Tenaga Nuklir melainkan kepada Menteri Kesehatan.
Sedangkan di Belanda dimintakan ke Menteri Urusan Sosial dan
Kesehatan Masyarakat. Di Amerika Serikat, Nuclear Regulatory
Commission melakukan pengawasan terhadap PLTN dan bahan nuklir. Di
Indonesia pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan oleh Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang meliputi tenaga yang
dihasilkan oleh transformasi inti dan sumber radiasi pengion.
15
Untuk mendapat izin pemanfaatan tenaga nuklir maka pemohon harus
memenuhi syarat sebagai berikut : 1. 2. 3. Memiliki izin usaha atau
izin lain dari instansi yang bersangkutan. Memiliki fasilitas
instalasi untuk melaksanakan pemakaian tenaga nuklir Memiliki
tenaga yang cakap dan terlatih baik untuk bekerja dengan tenaga
nuklir; 4. Memiliki peralatan tehnis yang diperlukan untuk menjamin
perlindungan terhadap radiasi. 5. Memiliki prosedur kerja.
Sebagai dasar untuk melakukan pemanfaatan maka dipersyaratkan
bagi pengguna telah memiliki izin usaha sehingga dalam pemanfaatan
ini tidak ada yang berusaha dalam bidang ketenaganukliran tanpa
izin usaha. Tentunya persyaratan ini tidak berlaku untuk lembaga
pemerintah.
Fasilitas instalasi
pengertiannya adalah tempat, bangunan atau kompleks
dengan kegiatan dalam bidang tenaga nuklir.
Persyaratan kedua di atas adalah fasilitas atau bangunan atau
ruangan yang tersedia atau peralatan dan pendukungnya (untuk
instalasi terbuka) harus sedemikian rupa sehingga tidak ada radiasi
yang membahayakan pekerja maupun anggota masyarakat lain. Dengan
demikian persyaratan ini bergantung pada jenis pemakaian radiasi.
Persyaratan untuk permohonan izin penggunaan irradiator, radiografi
industri, pemasangan pesawat sinar-X untuk kesehatan tidak
sama.
Adanya tenaga yang cakap dan terlatih baik harus dibuktikan
dengan ujian yang dilakukan oleh Bapeten dan telah mendapatkan SIB.
Persyaratan untuk mendapatkan SIB ini telah dijelaskan sebelumnya
yaitu berdasarkan SK Kepala Bapeten No. 17/Ka-BAPETEN/IX-99.
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa radiasi tidak dapat dilihat
dengan panca indera dan hanya dapat diketahui dengan peralatan.
Peralatan minimum untuk 16
para pekerja dalam persyaratan ini adalah monitor perorangan dan
surveymeter. Monitor perorangan adalah digunakan untuk mengetahui
besarnya dosis radiasi yang diterima pada saat bekerja sedangkan
surveymeter digunakan untuk mengetahui laju paparan radiasi pada
daerah kerja sehingga penerimaan dosis dapat direncanakan.
Surveymeter harus dikalibrasi minimum sekali setahun agar
keakurasiannya dapat dipercaya.
Sesuai dengan peraturan bahwa izin dapat diberikan kepada
perseorangan atau Badan asalkan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan. Di dalam Peraturan Pemerintah ini tegas disebutkan
bahwa apabila pemohon telah memenuhi semua persyaratan maka dalam
14 (empat belas hari) izin sudah harus terbit. Apabila suatu ketika
persyaratan tidak dipenuhi lagi seperti tenaga kerja yang cakap dan
terlatih pindah kerja maka dia harus diganti dengan orang mempunyai
kualifikasi yang sama dengan orang terdahulu dan harus
diberitahukan ke Bapeten. Kalau hal tersebut tidak dapat dipenuhi
maka Orang atau Badan yang diberi izin tersebut tidak memenuhi
syarat lagi untuk bekerja dengan tenaga nuklir. Di dalam Peraturan
Pemerintah ini tegas disebutkan bahwa apabila terjadi perubahan
data perizinan sebelum izin berakhir, pemegang izin harus segera
mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang sudah
diterbitkan.
Masa berlaku setiap izin tentu ada namun untuk masing-masing
tujuan pemanfaatan adalah berbeda. Namun dalam hal pemanfaatan
irradiator izin yang diberikan adalah bertahap yaitu izin
konstruksi dan izin operasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
Bila masa berlakunya izin sudah atau akan berakhir maka permohonan
perpanjangan dapat diajukan kembali, tentunya izin perpanjangan ini
akan diberikan jika syarat izin terpenuhi. Namun harus diingat
bahwa dalam keadaan tertentu izin dapat dicabut atau dibekukan
untuk sementara. Sebagai contoh dapat disebut tidak adanya lagi
personil yang cakap dan terlatih untuk bekerja dengan radiasi,
tidak menyelenggarakan
dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan dengan zat
radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya, melakukan tindakan yang
justru memperbesar bahaya yang timbul akibat zat radioaktif dan
atau sumber radiasi lainnya, dan lain-lain. Untuk pelanggaran ini
sudah barang tentu diberikan peringatan kepada 17
Badan/Instansi/Perorangan tersebut. Namun kalau peringatan ini
tidak diindahkan maka selanjutnya dapat dilakukan pembekuan izin
untuk sementara hingga tegoran atau peringatan tersebut
dilaksanakan. Jika hal ini juga tidak diindahkan maka akan
dilakukan pencabutan izin, artinya tidak memenuhi syarat lagi untuk
menggunakan tenaga nuklir. Apabila hal ini terjadi dan pengguna
tetap bekerja maka dapat dikenakan sanksi pidana seperti tertera di
dalam UU No. 10 tahun 1997
Yang paling sering dilupakan oleh Pengusaha Instalasi Nuklir
atau Pemegang izin adalah kewajiban mereka sebagai pemegang izin.
Di dalam Peraturan Pemerintah ini ada beberapa kewajiban Pemegang
izin yaitu : 1. Memberikan kesempatan untuk pemeriksaan yang akan
diadakan oleh Instansi Yang Berwenang terhadap Instalasi
pemanfaatan tenaga nuklir 2. Memberikan kesempatan untuk
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja oleh ahli-ahli dari Instansi
Yang Berwenang atau dengan kerja sama dengan instansi-instansi
Pemerintah yang lain untuk menilai efek radiasi terhadap kesehatan.
3. Menyelenggarakan dokumentasi mengenai segala sesuatu yang
bersangkutan dengan tenaga nuklir. 4. Melakukan
tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil bahaya
yang timbul akibat pemanfaatan tenaga nuklir terhadap kesehatan dan
keselamatan pekerja radiasi, masyarakat dan lingkungan hidup. 5.
Mentaati peraturan, pedoman kerja, dan lain-lain ketentuan yang
dikeluarkan oleh BAPETEN dan instansi lain terkait. 6. 7.
Memanfaatkan tenaga nuklir sesuai dengan tujuan dalam izin
Melaporkan kepada BAPETEN dan atau instansi lain yang terkait
apabila terjadi kecelakaan radiasi. 8. 9. Memberikan laporan
mengenai pemantauan dosis radiasi pekerja radiasi Melaporkan
pemantauan daerah kerja dan lingkungan hidup untuk
instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi tinggi kepada
BAPETEN 10. Melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana
pemantauan lingkungan untuk instalasi yang mempunyai dampak
radiologi tinggi. 18
Salah satu yang perlu diingat bahwa dalam Peraturan Pemerintah
ini disebutkan bahwa Pemegang izin bertanggung-jawab atas kerugian
yang timbul akibat pemanfaatan tenaga nuklir.
Sedangkan sanksi dapat diberikan secara administratif mulai
peringatan, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin. Bila
telah dinyatakan izin dicabut dan kegiatan pemanfaatan tenaga terus
dilakukan maka akan dikenakan sanksi pidana seperti diatur di dalam
Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
19
BAB V PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan
Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 No. 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 4201) mencabut Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1975 tentang
Pengangkutan Zat Radioaktif adalah peraturan yang mengatur khusus
pengangkutan zat radioaktif di seluruh Indonesia.
Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Pengangkutan zat
radioaktif adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain
melalui jaringan lalu-lintas umum, dengan menggunakan sarana
angkutan darat, air atau udara.
Pengertian pengangkutan disini adalah termasuk juga hal-hal
mengenai disain, pembuatan, penyiapan, pengiriman, pemeliharaan dan
perbaikan pembungkus, pemuatan, serta penyimpanan selama transit,
penyimpanan sebelum dan sesudah pengangkutan, pembongkaran, dan
penerimaan bungkusan. Peraturan pengangkutan ini berlaku juga untuk
pengangkutan bahan nuklir. Namun ketentuan pengangkutan zat
radioaktif ini tidak berlaku untuk : 1. 2. pemindahan zat
radioaktif di dalam instalasi; zat radioaktif diproduksi yang
dipasang atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau binatang hidup
untuk diagnosa atau terapi; 3. zat radioaktif yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari sarana angkutan; 4. 5. zat radioaktif dalam
bentuk barang atau produk konsumen zat radioaktif yang berasal dari
alam dalam ukuran tertentu.
Pengaturan lebih detail masalah pengangkutan ini telah diatur
dengan Keputusan Kepala BAPETEN No. 04/Ka-BAPETEN/V-99 tentang
Ketentuan Keselamatan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif, dan telah
diterbitkan pula Keputusan Kepala BAPETEN No.
05-P/Ka-BAPETEN/VII-00 tentang Pedoman Persyaratan Untuk
Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif. Perlu diingat bahwa selain
ketentuan yang disebut pada peraturan pengangkutan zat 20
radioaktif ini berlaku juga ketentuan lain yang berlaku umum
untuk pengangkutan barang melalui udara, laut maupun darat. Karena
dalam peraturan pengangkutan ini juga dibicarakan mengenai
Pengangkut,
Pembungkus, Bungkusan, Pengirim, dan Penerima maka sebaiknya
harus dimengerti benar apa istilah-istilah tersebut.
Pengangkut adalah orang atau badan yang melakukan pengangkutan
zat radioaktif.
Pembungkus
adalah
perangkat
komponen
yang
diperlukan
untuk
mengungkung zat radioaktif sepenuhnya, dapat terdiri dari satu
wadah atau lebih, bahan penyerap, kerangka, penahan radiasi,
peralatan untuk mengisi dan mengosongkan, pengatur ventilasi dan
tekanan, dan peralatan untuk pendinginan, peredam goncangan, untuk
pengangkutan dan pengokohan, untuk penahan panas, dan
peralatan.
Bungkusan adalah pembungkus dengan isi zat radioaktif di
dalamnya, yang disiapkan untuk diangkut.
Pengirim adalah orang atau badan yang menyiapkan pengiriman
untuk pengangkutan zat radioaktif dan dinyatakan dalam dokumen
pengangkutan.
Penerima adalah orang atau badan yang menerima zat radioaktif
dari Pengirim dan dinyatakan dalam dokumen pengangkutan.
Dalam pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif maka Pengirim, dan
Penerima harus memiliki izin terlebih dahulu dari BAPETEN sebelum
melakukan pengiriman, pengangkutan ataupun penerimaan.
Masing-masing pengirim, pengangkut, dan penerima mempunyai
tanggung-jawab. Namun perlu disebutkan disini bahwa apabila dalam
pengangkutan zat radioaktif tidak ada persetujuan dari BAPETEN maka
pengangkutan tidak boleh dilakukan dan sebaliknya apabila dalam
pelaksanaan pengangkutan tersebut telah ada persetujuan dari
BAPETEN maka pengangkutan dapat dilakukan sebab BAPETEN telah
menjamin keselamatan radiasi selama pengangkutan tersebut. 21
Pengirim bertanggung-jawab atas kelayakan bungkusan yang akan
dikirim, artinya pengirim harus menjamin bahwa bungkusan yang
dikirim layak untuk diangkut baik terhadap keutuhan bungkusan
selama pengangkutan ataupun tingkat radiasi pada permukaan atau
jarak tertentu dari permukaan bungkusan. Jaminan ini dapat
dibuktikan dengan sertifikat tersebut. bungkusan zat radioaktif
Di dalam bungkusan harus disertakan dokumen zat radioaktif
secara lengkap baik yang menyangkut aktivitas zat radioaktif,
bentuk fisik dan lain-lain. Demikian juga tanda radiasi di luar
bungkusan harus jelas dengan keterangan kategori bungkusan,
aktivitas serta indeks angkutan.
Untuk keperluan keselamatan maka pengirim juga mempunyai
kewajiban memberitahukan segala sesuatu mengenai bungkusan yang
dikirimnya termasuk petunjuk teknis serta bahaya yang mungkin
ditimbulkan oleh zat radioaktif tersebut. Dengan demikian apabila
terjadi suatu kerugian terhadap pihak lain akibat kekeliruan
pemberitahuan, keterangan yang kurang teliti, salah atau tidak
lengkap dari pengirim maka yang bertanggung-jawab atas kerugian
tersebut adalah pengirim.
Sebelum pengangkutan dilaksanakan maka semua informasi tentang
zat radioaktif tersebut harus dievaluasi mulai dokumen yang
diajukan hingga konstruksi dan bahan pembungkus zat radioaktif
tersebut. Dalam hal ini bila BAPETEN membutuhkan keterangan
tambahan ataupun yang menyangkut semua informasi barang yang
dikirim maka pengirim berkewajiban memberikannya.
Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan zat radioaktif harus
tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BAPETEN.
Bungkusan zat radioaktif tidak boleh diangkut dalam satu ruangan
dengan barang-barang berbahaya lainnya demikian juga halnya dengan
film yang belum diproses tidak boleh diletakkan dekat dengan
bungkusan. 22
Pengirim sebelum melaksanakan pengangkutan wajib : 1. memberikan
informasi yang lengkap dan benar secara tertulis kepada Pengangkut
tentang bungkusan, bahaya radiasi dan sifat bahaya lain yang
mungkin terjadi, dan cara penanggulangannya; 2. memberikan tanda,
label, dan atau plakat pada kendaraan angkutan jalan dan jalan rel;
3. memberikan petunjuk secara tertulis kepada Pengangkut apabila
tidak mungkin menyerahkan bungkusan kepada Penerima, yang
sekurangkurangnya berisi : a. pemberitahuan kepada Pengirim dan
BAPETEN; b. penyimpanan bungkusan di tempat yang aman; dan c.
pengembalian bungkusan kepada Pengirim; d. menyiapkan proteksi
fisik selama pengangkutan bahan nuklir.
Apabila informasi yang diberikan oleh Pengirim tidak benar, dan
timbul kerugian oleh Pengangkut atau pihak lain, maka Pengirim
tersebut bertanggung jawab atas semua kerugian yang
ditimbulkan.
Pengirim berkewajiban juga memberikan kesempatan kepada BAPETEN
untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan bungkusan.
Disamping itu wajib segera memberitahukan kepada Penerima saat
datangnya bungkusan di tempat tujuan.
Selama dalam pengangkutan maka pengangkut harus menjaga
sedemikian rupa sehingga bungkusan tidak mengalami kerusakan yang
diakibatkan penanganan yang tidak benar. Dengan kata lain bahwa
pengangkut bertanggung-jawab atas bungkusan yang diangkut sejak
saat menerima dari pengirim sampai saat penyerahan kepada penerima,
kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian pengangkutan.
Apabila terjadi kerusakan selama pengangkutan maka
Pengangkut harus memberitahukan kepada BAPETEN dan Pengirim, dan
mengawasi akses ke bungkusan. Dalam hal terjadi penyitaan oleh yang
23
berwajib atau bungkusan hilang, Pengangkut harus melaporkan
kepada BAPETEN dan Pengirim.
Penerima pada saat menerima bungkusan dari Pengangkut wajib
memeriksa bungkusan dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau
kebocoran. Dan dalam hal terjadi kerusakan atau kebocoran harus
segera melakukan pengukuran tingkat radiasi dan atau kontaminasi.
Selanjutnya melaporkan hasil
pengukuran ke BAPETEN paling lambat 5 hari sesudah pengukuran.
Apabila kerusakan dan atau kebocoran dapat menyebabkan bahaya
radiasi dan atau kontaminasi maka Penerima melakukan tindakan
pengamanan sesuai dengan cara penanggulangan yang tercantum dalam
dokumen pengangkutan. Tindakan pengamanan ini dilaporkan kepada
BAPETEN paling lama 5 hari setelah tindakan pengamanan.
BAPETEN setelah menerima laporan wajib menindak lanjuti dengan
cara memberi petunjuk yang perlu dilakukan oleh Penerima dan atau
pengarahan langsung di lapangan. Dalam melaksanakan tindakan ini,
BAPETEN dapat meminta bantuan BATAN atau instansi terkait
lainnya.
Pengirim harus melakukan pembungkusan sesuai dengan tipe dan dan
kategori bungkusan. Tipe bungkusan ini harus memenuhi persyaratan
pengujian
bungkusan yang dilakukan oleh laboratorium yang telah
terakreditasi dan ditunjuk oleh BAPETEN. Bungkusan yang telah lolos
uji diberikan sertifikat lolos uji. Pengujian ini tidak dilakukan
terhadap bungkusan yang dikecualikan.
Bungkusan yang dikirim ke Indonesia harus disertai dengan
sertifikat bungkusan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
di negara asal bungkusan, selanjutnya BAPETEN dapat melakukan
validasi atas sertifikat tersebut.
Bungkusan tersebut tidak boleh berisi barang-barang lain kecuali
dokumen yang diperlukan dalam pengangkutan dan peralatan untuk
penanganan zat radioaktif. Untuk pembungkusan zat radioaktif yang
mempunyai sifat bahaya lain harus memperhatikan semua sifat bahan
tersebut. 24
Setiap bungkusan yang akan diangkut harus disertai dokumen
penangkutan dan diberi tanda, label, dan atau plakat yang jelas.
Dokumen tersebut harus
diletakkan di bagian luar dan menjadi satu kesatuan dengan
bungkusan. Bungkusan yang diangkut ini tidak boleh terkontaminasi
melebihi batas yang ditetapkan oleh BAPETEN.
Setiap pengangkutan zat radioaktif harus memenuhi Asas Proteksi
Radiasi. Dalam melakukan pengangkutan bahan nuklir Pengirim harus
memenuhi persyaratan proteksi fisik.
Pemeriksaan atas bungkusan bisa saja dilakukan oleh Instansi
Yang Berwenang (misalnya Kepolisian, Bea Cukai) hanya boleh
dilakukan dengan peralatan tertentu dan dihadiri oleh atau atas
petunjuk Petugas Proteksi Radiasi. Kalau bungkusan dibuka maka
harus dikembalikan ke dalam kondisi semula sebelum diserahkan
kepada Penerima.
Di dalam pelaksanaan pengangkutan maka Pengangkut harus
menempatkan bungkusan secara terpisah pada jarak aman dari petugas
yang melaksanakan, tempat para pekerja dan anggota masyarakat, film
fotografi yang belum diproses, dan atau bahan berbahaya dan beracun
lainnya, selama pengangkutan, penyimpanan selama transit, dan
penyimpanan sementara sebelum dan sesudah pengangkutan. Hal ini
penting karena dari zat radioaktif secara terus menerus dipancarkan
radiasi sehingga dapat membahayakan baik petugas maupun penumpang
lainnya. Pemantauan dosis radiasi terhadap petugas pengangkut harus
dilakukan sesuai dengan kondisi pengangkutan. Dalam hal ini petugas
hanya diperbolehkan menerima dosis radiasi sebesar 5 mSv/tahun
sedangkan masyarakat atau penumpang lain hanya diperbolehkan
menerima dosis radiasi sebesar 1 mSv/tahun.
Tangki yang telah digunakan untuk mengangkut zat radioaktif
tidak boleh digunakan untuk menyimpan atau mengangkut barang
lainnya, sebelum dinyatakan aman atau bebas kontaminasi. Kendaraan
pengangkut dan 25
peralatan yang digunakan secara terus menerus untuk mengangkut
zat
radioaktif
harus dipantau
secara berkala untuk
menentukan
tingkat
kontaminasi.
Pekerja yang secara rutin terlibat langsung dalam pengangkutan
zat radioaktif harus mendapatkan pelatihan mengenai pengangkutan
zat radioaktif, dan pelatihan ini menjadi tanggung jawab
Pengangkut.
Pengirim dalam pangangkutan zat radioaktif dan bahan nuklir
harus menyusun Program Jaminan Kualitas, dan disampaikan kepada
BAPETEN untuk disetujui. Program Jaminan Kualitas yang telah
disetujui tersebut
dilaksanakan oleh Pengirim selama tahap persiapan pengiriman
sebelum diserahkan kepada Pengangkut dan dilaksanakan oleh
Pengangkut selama pengangkutan, penyimpanan selama transit, dan
penyimpanan sebelum dan sesudah pengangkutan, sebelum diserahkan
kepada Penerima.
Jenis dan aktivitas zat radioaktif dalam suatu bungkusan tidak
boleh melebihi batas yang ditentukan untuk tipe bungkusan.
Sedangkan untuk pengangkutan zat radioaktif yang mempunyai sifat
bahaya lain harus juga memenuhi ketentuan pengangkutan bahan
berbahaya dan beracun.
Dalam hal terjadi kecelakaan radiasi, Pengangkut wajib
melaporkan kepada BAPETEN, Pengirim, pejabat yang berkepentingan
misalnya polisi, pejabat pamong praja (seperti Camat, Bupati),
pejabat perhubungan pada daerah atau tempat terjadinya kecelakaan,
dan Penerima. Pada saat terjadi kecelakaan
mengakibtkan bungkusan pecah, bocor atau rusak, petugas
pengangkut harus mengisolasi tempat kejadian dengan pemagaran dan
memberi tanda yang jelas. Selanjutnya Pengangkut melaporkan kepada
BAPETEN, Pengirim, dan Penerima. Petugas Proteksi Radiasi dari
Pengirim atau Penerima, mana yang terdekat dengan tempat
kecelakaan, harus secepatnya dikirim untuk memeriksa dan memimpin
tindakan penanggulangan serta menyatakan bahwa daerah tersebut
telah bebas dari bahaya radiasi. Tingkat kebocoran akibat
kecelakaan yang melebihi nilai batas yang ditetapkan oleh BAPETEN
tidak boleh diteruskan pengirimannya sebelum diperbaiki dan
didekontaminasi. Dengan 26
adanya laporan tersebut, BAPETEN dapat mengkoordinasikan atau
memimpin tindakan penanggulangan.
Terhadap pelanggaran dalam kegiatan pengangkutan zat radioaktif
atau bahan nuklir, maka BAPETEN dapat memberikan sanksi
administratif baik dari peringatan tertulis sampai dengan
pencabutan izin. Sedangkan bagi Pengirim atau Penerima yang tidak
mempunyai izin maka dapat dikenakan sanksi pidana.
27
BAB VI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
Pengelolaan limbah radioaktif apabila tidak dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, maka akan dapat membahayakan keselamatan pekerja,
masyarakat, dan lingkungan hidup termasuk juga generasi yang akan
datang.
Saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun
2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 No. 52 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4202), dan telah ada peraturan
pelaksanaannya yaitu Keputusan Kepala BAPETEN No.
03/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Pengelolaan Limbah
Radioaktif, dan telah pula dipersiapkan juga Keputusan Kepala
BAPETEN tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif oleh
Pemakai.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tersebut digunakan
istilahistilah antara lain limbah radioaktif, limbah radioaktif
tingkat rendah, limbah radioaktif tingkat sedang, limbah radioaktif
tingkat tinggi, tingkat aman, penghasil limbah radioaktif,
pengelola limbah radioaktif, pengelolaan limbah radioaktif,
pengolahan limbah radioaktif, pengelolaan lingkungan hidup,
penyimpanan sementara, penyimpanan, penyimpanan lestari, dan
dekomisioning instalasi.
Yang disebut dengan limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan
atau bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau
menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir atau
instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion yang tidak dapat
digunakan lagi.
Limbah radioaktif tingkat rendah adalah limbah radioaktif dengan
aktivitas di atas tingkat aman (clearance level) tetapi di bawah
tingkat sedang, yang tidak memerlukan penahan radiasi selama
penanganan dalam keadaan normal dan pengangkutan. 28
Limbah radioaktif tingkat sedang adalah limbah radioaktif dengan
aktivitas di atas tingkat rendah tetapi di bawah tingkat tinggi
yang tidak memerlukan pendingin, dan memerlukan penahan radiasi
selama penanganan dalam keadaan normal dan pengangkutan.
Limbah
radioaktif tingkat tinggi adalah limbah radioaktif dengan
tingkat
aktivitas di atas tingkat sedang, yang memerlukan pendingin dan
penahan radiasi dalam penanganan pada keadaan normal dan
pengangkutan, termasuk bahan bakar nuklir bekas.
Tingkat aman adalah nilai yang ditetapkan oleh BAPETEN dan
dinyatakan dalam konsentrasi aktivitas atau tingkat kontaminasi,
dan atau aktivitas total pada atau di bawah nilai tersebut, sumber
radiasi dibebaskan dari pengawasan.
Penghasil limbah radioaktif adalah Pemegang Izin yang karena
kegiatannya menghasilkan limbah radioaktif.
Pengelola limbah radioaktif adalah Badan Pelaksana atau Badan
Usaha Milik Negara, koperasi, dan atau badan swasta yang bekerja
sama dengan atau ditunjuk oleh Badan Pelaksana, yang melaksanakan
pengelolaan limbah radioaktif.
Pengelolaan
limbah
radioaktif
adalah
pengumpulan,
pengelompokan,
pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau pembuangan
limbah radioaktif. Pengolah limbah radioaktif adalah Penghasil
limbah radioaktif atau Badan Pelaksana atau Badan Usaha Milik
Negara, koperasi, dan atau badan swasta yang bekerjasama dengan
atau ditunjuk oleh Badan Pelaksana yang mengolah limbah
radioaktif.
Pengolahan limbah radioaktif adalah proses untuk mengubah
karakteristik dan komposisi limbah radioaktif sehingga apabila
disimpan dan atau dibuang tidak membahayakan masyarakat dan
lingkungan hidup. 29
Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
Penyimpanan sementara adalah penempatan limbah radioaktif
sebelum penempatan tahap akhir.
Penyimpanan adalah penempatan tahap akhir limbah radioaktif
tingkat rendah dan sedang.
Penyimpanan lestari adalah penempatan tahap akhir limbah
radioaktif tingkat tinggi.
Dekomisioning instalasi adalah suatu kegiatan untuk menghentikan
secara tetap beroperasinya instalasi nuklir atau instalasi yang
memanfaatkan radioaktif antara lain dilakukan zat
dengan pemindahan zat radioaktif,
pembongkaran komponen instalasi, dekontaminasi, dan pengamanan
akhir.
Dalam pengelolaan limbah ini harus menerapkan Asas Proteksi
Radiasi yang meliputi asas justifikasi, limitasi, dan optimasi.
Tujuan pengelolaan limbah radioaktif yaitu untuk melindungi
keselamatan dan kesehatan pekerja, anggota masyarakat, dan
lingkungan hidup dari bahaya radiasi dan atau kontaminasi.
Limbah radioaktif diklasifikasikan dalam jenis limbah radioaktif
tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Limbah yang
telah diklasifikasikan ini dikelompokkan berdasarkan kuantitas dan
karakteristik limbah radioaktif yang meliputi aktivitas, waktu
paro, jenis radiasi, bentuk fisik dan kimia, sifat racun, dan asal
limbah radioaktif.
Agar penimbunan atau penyimpanan limbah yang tidak semestinya di
wilayah Republik Indonesia dapat dicegah, maka setiap orang atau
badan yang akan melakukan pemanfaatan tenaga nuklir wajib
menyatakan kepada BAPETEN 30
bahwa limbah radioaktif akan dikembalikan ke negara asal atau
diserahkan kepada Badan Pelaksana untuk dikelola. Pengembalian
limbah ini wajib
mendapatkan persetujuan dari BAPETEN. Persetujuan tersebut untuk
jangka waktu 30 hari, dan selanjutnya bukti pengembalian wajib
diserahkan kepada BAPETEN selambat-lambatnya 14 hari setelah
pelaksanaan pengiriman. Dalam hal limbah radioaktif akan dikelola
oleh BATAN, maka BAPETEN memberitahukan kepada BATAN.
BATAN atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan atau
badan swasta yang akan melakukan pengelolaan limbah radioaktif
wajib memperoleh izin dari BAPETEN. Izin untuk BUMN, koperasi, dan
atau badan swasta diberikan setelah ada bukti kerjasama dengan atau
penunjukkan dari BATAN.
Pembangunan dan dan pengoperasian fasilitas pengumpulan,
pengelompokan, atau pengolahan dan penyimpanan sementara limbah
radioaktif yang dihasilkan dari penambangan bahan galian nuklir dan
non nuklir wajib memperoleh izin dari BAPETEN. begitu juga untuk
pembangunan dan pengoperasian instalasi penyimpanan lestari limbah
radioaktif. Izin untuk pembangunan dan dan
pengoperasian instalasi penyimpanan lestari limbah radioaktif
meliputi izin tapak, izin konstruksi, dan izin operasi.
Dalam pengelolaan limbah radioaktif, BATAN mempunyai tanggung
jawab : 1. penyusunan dan penetapan prosedur dan petunjuk teknis
pengelolaan limbah radioaktif; 2. pengelolaan limbah radioaktif
yang berasal dari aplikasi teknik nuklir dan Penghasil limbah
radioaktif lainnya, untuk diolah, disimpan sementara atau disimpan
lestari; 3. penyediaan tempat penyimpanan limbah radioaktif tingkat
rendah dan sedang, dan penyimpanan lestari limbah radioaktif
tingkat tinggi; dan 4. pembinaan teknis pengelolaan limbah
radioaktif terhadap Pengelola dan Penghasil limbah radioaktif.
31
Penghasil limbah radioaktif harus mengusahakan volume dan
aktivitas limbah radioaktif serendah mungkin melalui perancangan,
pembangunan,
pengoperasian, dan dekomisioning instalasi yang tepat.
Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang
wajib mengumpulkan, mengelompokkan, atau mengolah dan menyimpan
sementara limbah radioaktif tersebut, sebelum diserahkan kepada
BATAN, atau dapat langsung ke lingkungan apabila telah mencapai
tingkat aman. Untuk itu
penghasil limbah harus menyediakan tempat penampungan sesuai
dengan volume dan karakteristik limbah radioaktif, serta mempunyai
peralatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi limbah radioaktif.
Penghasil limbah harus membuat dan menyimpan catatan yang
sekurang-kurangnya meliputi kuantitas, karekteristik, dan waktu
dihasilkannya limbah radioaktif dan menyampaikan catatan tersebut
sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan harus disampaikan kepada
BAPETEN.
Untuk penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi catatan
sekurang-kurangnya meliputi kuantitas, karakteristik, nomor
identifikasi, radionuklida yang terkandung, dan waktu dihasilkan
limbah radioaktif. Khusus untuk penghasil bahan bakar nuklir bekas
selain catatan ini harus mempunyai juga sistem pertanggungjawaban
dan pengawasan bahan nuklir, sistem proteksi fisik, dan membuat
catatan pengayaan dan fraksi bakar. Catatan tersebut
sekurangkurangnya 1 kali dalam 6 bulan harus disampaikan kepada
BAPETEN.
Limbah radioaktif yang berasal dari luar negeri tidak diizinkan
untuk disimpan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,
keculai limbah radioaktif yang berasal dari zat radioaktif yang di
produksi di dalam negeri., dengan disertai bukti bahwa zat
radioaktif tersebut dibuktikan dengan dokumen yang menyatakan bahwa
zat radioaktif tersebut berasal dan diproduksi dari Indonesia.
Untuk bahan bakar nuklir bekas dilarang untuk diolah oleh
Penghasil limbah radioaktif, dan wajib disimpan sementara
sekurang-kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir. Selama atau
setelah penyimpanan sementara maka 32
dapat diserahkan kepada BATAN untuk penyimpanan lestari atau
dikirim kembali ke negara asal.
Tempat penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas harus
memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya yaitu lokasi bebas banjir,
tahan gempa, didesain sehingga terhindar dari terjadinya
kekritisan, dilengkapi peralatan proteksi radiasi, dilengkapi
sistem pendingin, dilengkapi penahan radiasi, dilengkapi sistem
proteksi fisik, dan dilengkapi sistem pemantau radiasi.
Limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dapat diolah sendiri
oleh penghasil limbah radioaktif, dan selanjutnya wajib diserahkan
kepada BATAN. Apabila tidak mengolah sendiri dapat menyerahkan
kepada pengolah limbah radioaktif yaitu BATAN, atau BUMN, koperasi
dan atau badan swasta yang bekerjasama dengan atau ditunjuk oleh
BATAN. Penyerahan ini dibuat berita acara serah terima yang memuat
kuantitas dan karakteristik limbah radioaktif, dan waktu penyerahan
limbah radioaktif. Salinan berita acara tersebut harus diserahkan
kepada BAPETEN.
Limbah radioaktif tingkat tinggi yang bukan bahan bakar bekas
dilarang diolah oleh Penghasil limbah radioaktif dan wajib disimpan
sementara sebelum diserahkan ke BATAN atau dikirim kembali ke
negara asal. Penyerahan
tersebut harus dengan berita acara serah terima yang memuat
kuantitas dan karakteristik limbah radioaktif, dan waktu penyerahan
limbah radioaktif. Salinan berita acara dan bukti pengiriman
tersebut harus diserahkan kepada BAPETEN, selambat-lambatnya 14
hari sejak penyerahan atau pengiriman kembali limbah
radioaktif.
Pengolah limbah radioaktif harus memenuhi persyaratan sekurang-
kurangnya : 1. mempunyai program dan melakukan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan secara berkala; 2. melakukan analisis limbah
radioaktif secara lengkap sebagai tahapan untuk menentukan metode
pengolahan yang tepat; 3. memiliki sistem proteksi untuk
mengendalikan tingkat radiasi dan kontaminasi; 33
4.
menggunakan unit pengolah yang sesuai dengan metode
pengolahannya; dan
5.
mempunyai tempat penampungan sementara limbah radioaktif.
Dalam hal pengangkutan limbah radioaktif wajib memenuhi
ketentuan pengangkutan zat radioaktif dan pengangkutan pada
umumnya.
Suatu tempat penyimpanan sementara limbah radioaktif tingkat
rendah dan sedang harus memenuhi persyaratan sekruang-kurangnya :
1. 2. 3. lokasi bebas banjir; tahan terhadap gempa; desain bangunan
disesuaikan dengan kuantitas dan karakteristik limbah, dan upaya
pengendalian pencemaran; 4. 5. dilengkapi dengan peralatan proteksi
radiasi; dan dilakukan pemantuan secara berkala.
Untuk tempat penyimpanan sementara limbah radioaktif tinggi
ditambah persyaratan ada sistem pendingin dan penahan radiasi.
Penyimpanan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang hanya
dapat dilakukan oleh BATAN, dan tempat penyimpanan tersebut harus
memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : 1. 2. lokasi bebas banjir
dan terhindar dari erosi; lokasi tahan terhadap gempa dan memenuhi
karakteristik materi bumi dan sifat kimia air; 3. 4. 5. 6. 7.
dilengkapi dengan sistem pemantau radiasi dan radioaktivitas
lingkungan; dilengkapi dengan sistem pendingin; dilengkapi dengan
sistem penahan radiasi; dilengkapi dengan sistem proteksi fisik;
memenuhi distribusi populasi penduduk dan tata wilayah sekitar
lokasi penyimpanan; dan 8. memperhitungkan laju paparan radiasi
eksterna.
34
Sedangkan untuk tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif
harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : 1. 2. lokasi bebas
banjir dan terhindar dari erosi; lokasi tahan terhadap gempa dan
memenuhi karakteristik materi bumi dan sifat kimia air; 3. 4. 5. 6.
7. 8. di desain sehingga terhindar dari terjadinya kekritisan;
dilengkapi dengan sistem pemantau radiasi dan radioaktivitas
lingkungan; dilengkapi dengan sistem pendingin; dilengkapi dengan
sistem penahan radiasi; dilengkapi dengan sistem proteksi fisik;
dan memenuhi distribusi populasi penduduk dan tata wilayah sekitar
lokasi penyimpanan.
Dalam hal ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengelolaan
limbah radioaktif maka dapat dikenakan sanksi administrasi dari
peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin. Pelanggaran
terhadap ketentuan ini juga dapat dikenakan pidana sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang tentang Ketenaganukliran.
35
BAB VII PERATURAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN INSTALASI
NUKLIR
Seperti diamanatkan oleh pasal 17 ayat (2) undang undang No. 10
tahun 1997 bahwa Pembangunan dan Pengoprasian Reaktor Nuklir dan
juga Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Nuklir non Reaktor
diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun hingga kini PP
tersebut belum berhasil diterbitkan. Adapun draft tersebut telah
dimulai 2 tahun yang lalu dengan penyusunan draft konsepsi baik
internal BAPETEN maupun antar departemen. dasarnya Pada
penyusunan draft ini sama dengan penyusunan draft peraturan
pemerintah lainnya namun karena menyangkut reaktor nuklir dan
instalasi nuklir non reaktor lainnya dan sedikit terfokus kepada
sistim perizinan PLTN sehingga sangat diperlukan kehati-hatian.
Adapun isi drfat Rancangan Peraturan Pemerintah ini adalah : 1. 2.
3. 4. 5. 6. Izin Tapak Izin Konstruksi Izin Operasi
sementara/komissioning Izin Operasi tetap/jangka panjang Izin
Dekomissioning. Setiap tahapan perizinan ini tentunya harus
disertai dengan dokumen yang telah ditentukan oleh Badan Pengawas
yang selalu berpedoman pada standar dan peraturan internasional.
Dengan demikian dapat diharapkan dengan persyaratan dan tahapan
perizinan ini maka pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir
atau pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor
tidak akan memberikan dampak negatif terhadap pekerja, masyarakat,
maupun lingkungan hidup tetapi dapat memberikan kesejahteraan bagi
negara dan bangsa.
36
BAB VIII PENUTUP
Mengingat pandangan dan asumsi masyarakat terhadap
ketenaganukliran yang negatif maka peranan pengawas dalam
melaksanakan tugasnya harus menggambarkan bahwa tenaga nuklir
tersebut tidak akan berbahaya kalau pengawasan dilakukan dengan
baik. Oleh karena itu para inspektur dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya harus menggambarkan keberpihakan kepada masyarakat umum
tanpa mengindahkan kepentingan orang peorangan atau kelompok.
Dengan perundangan-undangan ketenaganukliran, masyarakat akan
merasa aman dan tenteram dan penggunaan tenaga nuklir yang telah
banyak digunakan di berbagai bidang tidak perlu dikhawatirkankan
karena peraturan perundangan mengharuskan pemakai mengikuti
aturan-aturan yang ada supaya pekerja, masyarakat maupun lingkungan
hidup terhindar dari bahaya radiasi. Peranan BAPETEN dalam
melakukan tugasnya sebagai instansi pengawas harus benarbenar
menjamin keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga
nuklir.
37
HIMPUNAN PERATURAN KETENAGANUKLIRAN ( sampai dengan 31 Juli
2005) No 1. BENTUK PERATURAN UU No. 8 Tahun 1978 Tentang Pengesahan
Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir
Tanggal Ket. disahkan 18-12-1978 LN Th 1978 No. 53 TLN No.3129 2
04- 1997 LN Th 1997 No. 21 TLN No. 3675 10-04-1997 LN Th 1997 No.
23 TLN No.3676 16-04-1975 LN Th 1975 No. 15 TLN 21-08-2000 No.3051
LN Th 2000 No. 136 TLN No.3992 16-04-1975 LN Th 1975 No.16 TLN
21-08-2000 No.3052 LN Th 2000 No.137 TLN No.3993 16-04-1975 LN Th
1975 No.17 TLN 13- 05- 2002 No.3053 LN Th 2002 No.51 TLN No.4202
18-12-2000 LN Th 2000 No.239 TLN No.4041 08 06- 2001 38
2.
UU No. 9 Tahun 1997
Pengesahan Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone
(Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)
Ketenaganukliran
3.
UU No. 10 Tahun 1997
4.
PP No. 11 Tahun 1975 dicabut dengan PP No. 63 Tahun 2000
Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
Keselamatan dan Kesehatan Pemanfaatan Radiasi Pengion
Terhadap
5.
PP No. 12 Tahun 1975 Dicabut dengan PP No. 64 Tahun 2000
Izin Pemakaian Zat Radioaktif dan/atau Sumber Radiasi Lainnya
Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
6.
PP No. 13 Tahun 1975 dicabut dengan PP No. 26 Tahun 2002
Pengangkutan Zat Radioaktif
Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
7.
PP No. 134 Tahun 2000
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Perubahan Atas PP No.134 Th 2000
tentang
diubah dengan PP No. 48 Tahun 2001
No
BENTUK PERATURAN
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Tanggal disahkan
Ket.
8.
PP No. 27 Tahun 2002
Pengelolaan Limbah Radioaktif
9. 10.
KepPres No 49 Tahun 1986 KepPres RI No. 80 Th 1993
11. 12.
KepPres RI No. 81 Th 1993 KepPres RI No. 82 Th 1993
13.
KepPres RI No 76 Th 1998 dicabut dengan KepPres No. 166 Th 2000
diubah beberapa kali terakhir dengan KepPres No. 62 Th 2001 dicabut
dengan KepPres No. 103 Th 2001, diubah dengan KepPres No. 3 Th 2002
diubah dengan KepPres No. 46 Th 2002 diubah dengan KepPres No. 9 Th
2004
Pengesahan Convention on the Physical Protection of Nuclear
Materials Pengesahan An Amendement Of Article VI Of The Statute Of
The International Atomic Energy Agency Pengesahan Convention On
Early Notification Of A Nuclear Accident Pengesahan Convention on
Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological
Emergency Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan O Atas Keputusan Presiden No. 103 Perubahan Tahun 2001
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Dan Tata Kerja Lembaga Pemer Presiden No. 103 Perubahan Atas
Keputusan Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pem 2002 Perubahan Atas
Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,Safety Pengesahan Convention
On Nuclear (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir)
LN Th 2001 No.72 TLN No.4103 13- 05- 2002 LN Th 2002 No. 52 TLN
No. 4203 24-09-1986 LN Th 1986 No. 64 01-09-1993 LN Th 1993 No. 75
01-09-1993 LN Th 1993 No. 76 01-09-1993 LN Th 1993 No. 77
08-05-1998
23-11-2000
17-05-2001 13-09-2001
13-02-2002
01-07-2002
14.
KepPres No. 106 Th 2001
04-10-2001
LN No. 124
15. 16. 17. 18.
Kep.Ka.BAPETEN 01/Ka-BAPETEN/V-99 Kep.Ka.BAPETEN
02/Ka-BAPETEN/V-99 Kep.Ka.BAPETEN 03/Ka-BAPETEN/V-99 Kep.Ka.BAPETEN
04/Ka-BAPETEN/V-99
No. Ketentuan Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi No. Baku
Tingkat Radioaktivitas Di Lingkungan No. Ketentuan Keselamatan
Untuk Pengelolaan Limbah Radioaktif No. Ketentuan Keselamatan Untuk
Pengangkutan Zat Radioaktif
05-05-1999 05-05-1999 05-05-1999 05-05-1999 39
No 18. 19.
BENTUK PERATURAN
Tentang
Kep.Ka.BAPETEN No. Ketentuan Keselamatan Disain Reaktor
05/Ka-BAPETEN/V-99 Penelitian Kep.Ka.BAPETEN No. Pembangunan dan
Pengoperasian Reaktor 06/Ka-BAPETEN/V-99 Nuklir
Tanggal disahkan 05-05-1999 05-05-1999
Ket.
No 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
BENTUK PERATURAN Kep.Ka.BAPETEN No. 07/Ka-BAPETEN/V-99
Kep.Ka.BAPETEN No. 08/Ka-BAPETEN/V-99 Kep.Ka.BAPETEN No.
09/Ka-BAPETEN/V-99 Kep.Ka.BAPETEN No. 10/Ka-BAPETEN/VI-99
Kep.Ka.BAPETEN No. 11/Ka-BAPETEN/VI-99 Kep.Ka.BAPETEN No.
12/Ka-BAPETEN/VI-99 Kep.Ka.BAPETEN No. 13/Ka-BAPETEN/VI-99 dicabut
dengan Peraturan Ka. BAPETEN No. 2 Tahun 2005 Kep.Ka.BAPETEN No.
14/Ka-BAPETEN/VI-99 Kep.Ka.BAPETEN No. 01P/Ka-BAPETEN/VI-99
Kep.Ka.BAPETEN No. 02P/Ka-BAPETEN/VI-99 Kep.Ka.BAPETEN No.
03P/Ka-BAPETEN/VI-99
Tentang Jaminan Kualitas Instalasi Nuklir Ketentuan Keselamatan
Radiografi Industri Ketentuan Keselamatan Radiasi Dalam Penampangan
Lubang Bor Ketentuan Keselamatan Operasi Reaktor Penelitian Izin
Konstruksi dan Operasi Iradiator Ketentuan Keselamatan Kerja
Penambangan dan pengelohan Bahan Galian Radioaktif Sistem
Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir Sistem
Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir Ketentuan
Keselamatan Pabrik Kaos Lampu Pedoman Penentuan Tapak Reaktor
Nuklir Pedoman Proteksi Fisik Bahan Nuklir
Tanggal disahkan 05-05-1999 05-05-1999 05-05-1999 15-06-1999
15-06-1999 15-06-1999 15-06-1999
Ket.
15 Juli 2005 15-06-1999 15-06-1999 15-06-1999 15-06-1999
27. 28. 29. 30.
31.
32.
Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk Rencana Pembangunan Dan
Pengoperasian Reaktor Nuklir Kep.Ka.BAPETEN No. 04- Pedoman Teknis
Penyusunan Analisis Mengenai P/Ka-BAPETEN/VI-99 Dampak Lingkungan
Untuk Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Nuklir dan
Instalasi Lainnya Kep.Ka.BAPETEN No. Inspektur Badan Pengawas
Tenaga Nuklir 15/Ka-BAPETEN/VIII-99 Tahun 1999/2001 dicabut dengan
Kep.Ka.BAPETEN No. 15 Inspektur Keselamatan Nuklir Badan
rev.1/Ka-BAPETEN/XII-01 Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2001/2003
dicabut dengan Kep.Ka.BAPETEN No. Inspektur Keselamatan Nuklir
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2005 073/Ka-BAPETEN/XII-04
15-06-1999
30-08-1999
27-12-2001
40
33.
Kep.Ka.BAPETEN No. 16/Ka-BAPETEN/IX-99 dicabut dengan
Kep.Ka.BAPETEN No. 16 rev.1/Ka-BAPETEN/XII-01
Pembantu Inspektur Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 1999/2001
Pembantu Inspektur Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2001/2003
31-12-2004 06-09-1999
27-12-2001
No 34.
BENTUK PERATURAN
Tentang
Kep.Ka.BAPETEN No. Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Bagi
17/Ka-BAPETEN/IX-99 Petugas Pada Instalasi Nuklir Dan Instalasi
Yang Memanfaatkan Radiasi Pengion diubah dengan Perubahan Atas
Keputusan Kepala Badan Kep.Ka.BAPETEN No. 17 Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 17/KaBAPETEN/IX-99 Tentang Persyaratan Untuk
rev.1/Ka-BAPETEN/IV-01 Memperoleh Izin Bagi Petugas Pada Instalasi
Nuklir dan Instalasi Yang Memanfaatkan Radiasi Pengion
Kep.Ka.BAPETEN No. Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi,
18/Ka-BAPETEN/II-00 Kursus dan atau Laboratorium dalam Pemanfaatan
Tenaga Nuklir Kep.Ka.BAPETEN No. Pengecualian dari Kewajiban
Memiliki Izin 19/Ka-BAPETEN/IV-00 Pemanfaatan Tenaga Nuklir
Kep.Ka.BAPETEN No. 05- Pedoman Persyaratan Untuk Keselamat-an
P/Ka-BAPETEN/VII-00 Pengangkutan Zat Radioaktif Kep.Ka.BAPETEN No.
06- Pedoman Pembuatan Laporan Analisis P/Ka-BAPETEN/XI-00
Keselamatan Reaktor Penelitian Kep.Ka.BAPETEN No. Surat Izin
Bekerja (SIB) Sementara Bagi Petugas Proteksi Radiasi Yang Bekerja
Dengan 20/Ka-BAPETEN/IV-01 Pesawat Sinar-X Diagnostik dicabut
dengan Kep.Ka-BAPETEN No. 20 Persyaratan Dan Tata Cara Untuk
Memperoleh Dan Menerbitkan Surat Izin Bekerja (SIB)
rev1/Ka-BAPETEN/V-03 Sementara Bagi Petugas Proteksi Radiasi Yang
Bekerja Dengan Pesawat Sinar-X Diagnostik Kep.Ka.BAPETEN No. 07-
Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, P/Ka-BAPETEN/II-02 Industri
Dan Penelitian Serta Instalasi Nuklir Non-Reaktor Kep.Ka.BAPETEN
No. Program Jaminan Kualitas Radioterapi 21/Ka-BAPETEN/XII-02
Kep.Ka.BAPETEN No. 01- Pedoman Dosis Pasien Radiodiagnostik
Tanggal disahkan 14-09-1999
Ket.
16-04-2001
35.
02-02-2000
36. 37. 38. 39.
03-04-2000 21-07-2000 22-11-2000 16-04-2001
19-05-2003
40.
14-01-2002
41. 42.
24-12-2002 14-01-2003 41
43. 44. 45. 46. 47.
P/Ka-BAPETEN/I-03 Kep.Ka.BAPETEN No. P/Ka-BAPETEN/I-03
Kep.Ka.BAPETEN No. P/Ka-BAPETEN/I-03 Kep.Ka.BAPETEN No.
P/Ka-BAPETEN/I-03 Kep.Ka.BAPETEN No. P/Ka-BAPETEN/I-03
Kep.Ka.BAPETEN 070/Ka-BAPETEN/I-03
02- Pedoman Sistem Pelayanan Pemantauan Dosis Eksterna
Perorangan 03- Persyaratan Laboratorium Uji Bungkusan Zat
Radioaktif Tipe A dan Tipe B 04- Pedoman Pelatihan Operator dan
Supervisor Reaktor Nuklir 05- Pedoman Rencana Penanggulangan
Keadaan Darurat No. Sistem Penjenjangan Inspetur Keselamatan Nuklir
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
14-01-2003 14-01-2003 20-01-2003 20-01-2003 21-12-2004
42
