PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MELANDASI TUGAS, FUNGSI DAN PRAKTEK BIDAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELANDASI PELAYANAN KESEHATANUU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan PP no. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Bab

5 bagian kesatu UU 36 th 2009 mengatur ttg tugas, kewajiban dan hak tenaga kesehatan.

Terdiri

29 )

dari 9 pasal ( pasal 21

Undang Undang No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal

1 (2)

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat Pasal

5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan

Peraturan

hukum yang mengatur tentang hak bidan sebagai tenaga kerja adalah pasal 31, 81 (1), 82 (1 & 2 ), 83 & pasal 84 UU 13 tahun 2003.

Pasal 31 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri

Pasal 81 (1) Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua haid

Pasal 82 (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan Pasal 82(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Pasal

83

Pekerja /buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja Pasal

84

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat, berhak mendapat upah penuh

PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Pasal

1 (1)

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

Pasal 2 (1) Tenaga kesehatan terdiri dari: a. tenaga medis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kefarmasian; d. tenaga kesehatan masyarakat; e. tenaga gizi; f. tenaga keterapian fisik; g. tenaga keteknisian medis.

Pasal 2 (3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan

Pasal 3 Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.

Pasal 10 (1)

Pasal 21 (1)

Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.

Pasal 22 (1)

Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk: a. menghormati hak pasien b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien c. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan e. membuat dan memelihara rekam medis.

Pasal

24 (1)

Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.

ABORSI

Aborsi berasal dari kata abortus ( bahasa Latin) yang berarti kelahiran sebelum waktunya. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum anak dapat hidup di dunia luar ( usia kehamilan 22 minggu dan berat janin 500 gram. Abortus, secara garis besar dibagi 2 yaitu abortus spontan dan abortus buatan/provokatus. Abortus provokatus terdiri dari : Abortus provokatus therapiticua Abortus provokatus krimininalis

Peraturan Hukum tentang AborsiDalam KUHP aborsi tergolong kejahatan terhadap nyawa orang lain (pasal 338-350) dan kejahatan kesusilaan (pasal 281-303) dan UU NO 36/2009 (pasal 75-77) Mereka yang terkena hukuman menurut KUHP : Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya. Mereka yg dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita itu.

Perbuatan aborsi yg berakibat kematian.

Sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan seizin wanita itu.Seorang dokter, bidan atau juru obat membantu aborsi. Mengobati atau menyuruh wanita berobat dengan harapan terjadi keguguran. Menjadikannya sebagai mata pencaharian.

UU No. 36 tahun 2009 Pasal 75 (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi (2) larangan sebagaimana dimaksud di atas dpt dikecualikan berdasarkan :a. Indikasi kedaruratan medis b. Korban pemerkosaan

Pasal 76 Aborsi hanya dapat dilakukan :a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dr HPHT, kecuali kedaruratan medis b. Oleh nakes yg memiliki keterampilan & kewenangan yg memiliki sertifikat yg ditetapkan oleh menteri c. Persetujuan bumil yg bersangkutan d. Dgn izin suami, kecuali korban perkosaan e. Penyedia layanan kes yg memenuhi syarat

Ketentuan

pidana

Pasal

194 Setiap orang dengan sengaja melakukan oborsi tidak sesuai dgn ketentuan, dipidana dgnpidana penjara 10 tahun & denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Bayi

tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh ( In Vitro Fertilization ). Status bayi tabung :o Inseminasi buatan dengan sperma suami o Inseminasi buatan dengan sperma donor o Inseminasi buatan dengan model titipan

Peraturan Hukum tentang Bayi Tabung1.

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

2.

UU No 36 tahun 2009 Pasal 127 (1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dilakukan oleh pasutri yg sah dgn ketentuan :a. Hasil pembuahan sperma & ovum dr suami istri ybs ditanamkan dlm rahim istri dr mana ovum berasal b. Dilakukan oleh nakes yg mempunyai keahlian & kewenangan untuk itu c. Pada fasilitas yankes tertentu

Peraturan Hukum AdposiAdopsi merupakan proses penerimaan seorang anak dari seseorang atau lembaga organisasi ke tangan orang lain secara sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Anak angkat adalah anak yg haknya dialihkan dari orang tua, wali yg sah yg bertanggunggungjawab atas perawatan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan (UU 23 /2002, ttg perlindungan anak).

Pasal 39 UU 23 th 2002 (1) Pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan yg terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peratura yg berlaku. (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yg diangkat dgn orang tua kandungnya. (3) Calon orang tua angkat hrs seagama dengan calon anak angkat. (4) pengangkatan anak oleh WNA hanya dpt dilakukan sbg upaya terakhir. (5) anak dg asal usul tdk diketahui, agama anak mengikuti agama mayoritas penduduk setempat

Pasal

40 (1) Ortu angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan ortu kandungnya. (2) Pemberitahuan ttg asal usul dan ortunya dilakukan dg memperhatikan kesiapan anak.

Identitas AnakPasal 27 UU 23 th 2002 (2) Identitas anak dituangkan dalam akta kelahiran. (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran. (3) Anak yg tidak diketahui proses kelahiran dan ortunya, pembuatan akta kelahiran didasarkan keterangan orang yang menemukannya.

Terima Kasih

Seorang remaja putri datang ke BPS dengan keluhan terlambat haid 1 minggu. Ia telah melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif hamil. Remaja ini meminta bantuan bidan menggugurkan kadungannya karena masih sekolah. Saat ini ia duduk di kelas 1 SMU. Bagaimanakah keputusan bidan yang tepat pada kasus di atas ? Kaitkan jawaban saudara dengan moral, etika, wewenang dan peraturan hukum yg berlaku

Sorang

ibu datang ke BPS ingin mengadosi bayi dari seorang remaja hamil di luar nikah. Ibu meminta bidan mencantumkan identitasnya dalam surat keterangan lahir. Bagaimanakah keputusan bidan yang tepat pada kasus di atas ? Kaitkan jawaban saudara dengan moral, wewenang dan peraturan hukum yg berlaku