Tugas Ppt Perundang-undangan

7/23/2019 Tugas Ppt Perundang-undangan

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-ppt-perundang-undangan 1/25

Peraturan Perundang-undangan PBF

Di susun oleh :Kelompok 1

Tingkat III B

Aisyah Agustina

Andita Asgarani Anggun Susanti Anugrah Prasetyo Asni Listia Ningsih Ayu Lestari LT

Delfi Riska Dewi Julianti Dila Yulantika Dini Rizki Damayanti Efdinur Eriska Ella Pragesti Eti armila !ati

Dosen Pengampu :



KEPUTUSAN MENTERI

KESEHATAN

Nomor :

1191/MENKES/SK/IX/2002

TENTANG PEDAGANG BESAR

FARMASI

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR

1148/MENKES/PER/I/2011

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud

dengan:

1. Pedagang Besar Farmasi adalahperusahaan berbentuk badan

hukum yang memiliki ijin untuk

pengadaan, penyimpanan,

penyaluran perbekalan farmasi

dalam jumlah besar sesuai

ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

2! S"r"#" P$%"&"#"# '$($)"*"#

"+"%") ",o*-'. rm") ("'-*.

*o'o o"* +"# ,$#$$r

%"-##&" ($r*" #-* '$($)"*"#%"-# &"# +-*$*",'"# o%$)

PERUBHAN

PASAL 1

1. Pedagang Besar Farmasi, yang

selanjutnya disingkat PBF adalahperusahaan berbentuk badan

hukum yang memiliki i!in untuk

pengadaan, penyimpanan,

penyaluran bat dan"atau bahan

bat dalam jumlah besar sesuai

ketentuan peraturan perundang-

undangan.

#. $etiap PBF dapat mendirikan PBF

%abang.

3. $etiap pendirian PBF %abang

sebagaimana dimaksud pada ayat&#' (ajib memperleh pengakuan



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

Nomor : 1191/MENKES/SK/IX/2002

TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI

PASAL 4

1. *jin +saha Pedagang Besar farmasi diberikan leh

enteri: *jin +saha pedagang Besar farmasi berlakuuntuk seterusnya selama perusahaan pedagang

Besar farmasi yang bersangkutan masih aktif

melakukan kegiatan usaha dan berlaku untuk

seluruh (ilayah epublik *ndnesia

#. +ntuk memperleh ijin usaha Pedagang Besar

farmasi tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1148/MENKES/PER/I/2011PERUBAHAN

PASAL 4

1.+ntuk memperleh i!in PBF, pemhn harus memenuhi persyaratansebagai berikut:

a. berbadan hukum berupa perseran terbatas atau kperasi

b. memiliki /mr Pkk 0ajib Pajak &/P0P'

. memiliki seara tetap apteker 0arga /egara *ndnesia sebagai

penanggung ja(ab+! 'om-("r-(/+$5"# ,$#"5"( +"# +-r$'(-/,$#r( *-+"'

,$r#") *$r%-"*. "-' %"#(# "*" *-+"' %"#(# +"%"m

,$%"#"r"# ,$r"*r"# ,$r#+"#6#+"#"# +- -+"#

7"rm"(-

e. menguasai bangunan dan sarana yang memadai untuk dapat

melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran bat serta

dapat menjamin kelanaran pelaksanaan tugas dan fungsi PBF

f. enguasai gudang sebagai tempat penyimpanan dengan

perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta keamanan bat

yang disimpan dan

g. emiliki ruang penyimpanan bat yang terpisah dari ruangan lain




NOMOR 4 TAHUN 2014PERUBAHAN

PASAL 4

1.+ntuk memperleh i!in PBF, pemhn harus memenuhi persyaratansebagai berikut:

a. berbadan hukum berupa perseran terbatas atau kperasi

b. memiliki /mr Pkk 0ajib Pajak &/P0P'

. memiliki seara tetap apteker 0arga /egara *ndnesia sebagai

penanggung ja(ab+! 'om-("r-(/+$5"# ,$#"5"( +"# +-r$'(-/,$#r( *-+"' ,$r#")

*$r%-"* "-' %"#(# "*" *-+"' %"#(# +"%"m ,$%"#"r"#

,$r"*r"# ,$r#+"#6#+"#"# +- -+"# 7"rm"(- +"%"m 'r#

5"'* 2 +"; *")# *$r"')-r

e. menguasai bangunan dan sarana yang memadai untuk dapat

melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran bat serta

dapat menjamin kelanaran pelaksanaan tugas dan fungsi PBF

f. menguasai gudang sebagai tempat penyimpanan dengan

perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta keamanan bat yang

disimpan dan

g. memiliki ruang penyimpanan bat yang terpisah dari ruangan lain





TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASIPASAL <

1. Ke(ajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal

dipertanggungja(abkan leh penanggung ja(ab teknis

serang 4pteker. 4tau 4sisten 4pteker yang

mempunyai $urat Penugasan dan atau $urat Penugasandan $urat *jin Kerja

#. Ke(ajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal khusus

untuk Pedagang Besar farmasi yang menyalurkan bahan

baku bat, (ajib dipertanggung ja(abkan serang-

4pteker yang mempunyai $urat Penugasan dan $urat

*jin Kerja:

3. $etiap pergantian penanggung ja(ab dimaksud ayat &1'

(ajib dilaprkan selambat-lambatnya dalam jangka

(aktu &enam' hari kerja kepada Kepala Dinas

Kesehatan setempat.





PASAL <

1' +ntuk memperleh i!in PBF, pemhn harus mengajukan permhnan kepada

Direktur 5enderal dengan tembusan kepada Kepala Badan, Kepala DinasKesehatan Pr)insi dan Kepala Balai P2 dengan menggunakan nth Frmulir

1 sebagaimana terlampir.

#' Permhnan harus ditandatangani leh direktur"ketua dan apteker aln

penanggung ja(ab disertai dengan kelengkapan administratif sebagai berikut:

a. ftkpi Kartu 6anda Penduduk &K6P'"identitas direktur"ketua

b. susunan direksi"pengurus. pernyataan kmisaris"de(an penga(as dan direksi"pengurus tidak pernah terlibat

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi

d. akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

e. surat 6anda Daftar Perusahaan

f. ftkpi $urat *!in +saha Perdagangang. ftkpi /mr Pkk 0ajib Pajak

h. surat bukti penguasaan bangunan dan gudang

i. peta lkasi dan denah bangunan

j. surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apteker penanggung ja(ab dan

k. ftkpi $urat 6anda egistrasi 4pteker penanggung ja(ab.

3. +ntuk permhnan i!in PBF yang akan menyalurkan bahan bat selain harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat &#' harus melengkapi





PASAL <

&1' +ntuk memperleh i!in PBF, pemhn harus mengajukan permhnan kepada

Direktur 5enderal dengan tembusan kepada Kepala Badan, Kepala DinasKesehatan Pr)insi dan Kepala Balai P2 dengan menggunakan nth Frmulir 1

sebagaimana terlampir.

&#' Permhnan harus ditandatangani leh direktur"ketua dan apteker aln

penanggung ja(ab disertai dengan kelengkapan administratif sebagai berikut:

a. ftkpi Kartu 6anda Penduduk &K6P'"identitas direktur"ketua

b. susunan direksi"pengurus! ,$r#&"*""# 'om-("r-(/+$5"# ,$#"5"( +"# +-r$'(-/,$#r( *-+"'

,$r#") *$r%-"* ,$%"#"r"# ,$r"*r"# ,$r#+"#6#+"#"# +- -+"#

7"rm"(- +"%"m 'r# 5"'* 2 +"; *")# *$r"')-r

d. akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

e. surat 6anda Daftar Perusahaanf. ftkpi $urat *!in +saha Perdagangan

g. ftkpi /mr Pkk 0ajib Pajak

h. surat bukti penguasaan bangunan dan gudang

i. peta lkasi dan denah bangunan

j. surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apteker penanggung ja(ab dan

k. ftkpi $urat 6anda egistrasi 4pteker penanggung ja(ab.&3' +ntuk permhnan i!in PBF yang akan menyalurkan bahan bat selain harus





TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI

P"("% 91. Pedagang Besar farmasi dan setiap abangnya (ajib

menguasai bangunan dan-sarana yang memadai untuk

dapat melaksanakan pengellaan, pengadaan,

penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi serta

dapat menjamin kelanaran. Pelaksanaan tugas dan fungsi

Pedagang Besar farmasi

#. 7udang (ajib dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat

menjamin mutu serta keamanan perbekalan farmasi yang

disimpan.

3. 7udang dan kantr Pedagang Besar farmasi dan setiap

abangnya dapat berada pada lkasi yang terpisah dengan

syarat tidak mengurangi efekti)itas penga(asan intern

leh direksi dan penanggungja(ab

8. Pedagang Besar Farmasi (ajib melaksanakan dkumentasien adaan, en im anan dan en aluran seara tertib





PASAL 9

&1' +ntuk memperleh pengakuan sebagai PBF %abang, pemhn harus

mengajukan permhnan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pr)insi dengan

tembusan kepada Direktur 5enderal, Kepala Balai P2, dan Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten"Kta dengan menggunakan nth Frmulir

sebagaimana terlampir.

&#' Permhnan harus ditandatangani leh kepala PBF %abang dan apteker

aln penanggung ja(ab PBF %abang disertai dengan kelengkapan administratifsebagai berikut:

a. ftkpi Kartu 6anda Penduduk &K6P'"identitas kepala PBF %abang

b. ftkpi i!in PBF yang dilegalisasi leh Direktur 5enderal

. surat penunjukan sebagai kepala PBF %abang

d. pernyataan kepala PBF %abang tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang farmasi

e. surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apteker aln penanggung

ja(ab

f. surat bukti penguasaan bangunan dan gudang

g. peta lkasi dan denah bangunan dan

h. ftkpi $urat 6anda egistrasi 4pteker aln penanggung ja(ab.&3' +ntuk permhnan pengakuan sebagai PBF %abang yang akan menyalurkan





PASAL 9

&1' +ntuk memperleh pengakuan sebagai PBF %abang, pemhn harus

mengajukan permhnan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pr)insi dengantembusan kepada Direktur 5enderal, Kepala Balai P2, dan Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten"Kta dengan menggunakan nth Frmulir

sebagaimana terlampir

&#' Permhnan harus ditandatangani leh kepala PBF %abang dan apteker

aln penanggung ja(ab PBF %abang disertai dengan kelengkapan

administratif sebagai berikut:

(•) ftkpi Kartu 6anda Penduduk &K6P'"identitas kepala PBF %abang

(•) ftkpi i!in PBF yang dilegalisasi leh Direktur 5enderal

(•) surat penunjukan sebagai kepala PBF %abang

(•) ,$r#&"*""# '$,"%" PBF =""# *-+"' ,$r#") *$r%-"* ,$%"#"r"#

,$r"*r"# ,$r#+"#6#+"#"# +- -+"# 7"rm"(- +"%"m 'r#5"'* 2 +"; *")# *$r"')-r

(•) surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apteker aln penanggung

ja(ab

(•) surat bukti penguasaan bangunan dan gudang

(•) peta lkasi dan denah bangunan dan

(•) ftkpi $urat 6anda egistrasi 4pteker aln penanggung ja(ab.





P"("% 10

1. Pedagang Besar farmasi yang menyalurkan

bahan baku farmasi (ajib menguasai

labratrium yang mempunyai kemampuanuntuk pengujian bahan baku farmasi yang

disalurkan sesuai ketentuan yang ditetapkan

leh enteri

#. +ntuk setiap pengubahan kemasan bahan bukubat dari kemasan aslinya (ajib dilakukan

pengujian labratrium untuk identi9kasi.





NOMOR 1148/MENKES/PER/I/2011P"("% 10

1. Paling lama dalam (aktu &enam' hari kerja sejak diterimanya tembusan permhnan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat &1', Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten"Kta

melakukan )eri9kasi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ayat &#' dan ayat &3'#. Paling lama dalam (aktu &enam' hari kerja sejak diterimanya tembusan permhnan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat &1', Kepala Balai P2 melakukan audit

pemenuhan persyaratan %D2B.

3. Paling lama dalam (aktu &enam' hari kerja sejak dinyatakan memenuhi kelengkapan

administratif, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten"Kta mengeluarkan rekmendasi

pemenuhan kelengkapan administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Pr)insi dengantembusan kepada Kepala Balai P2 dan pemhn dengan menggunakan nth Frmulir

; sebagaimana terlampir.

8. Paling lama dalam (aktu &enam' hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan

%D2B, Kepala Balai P2 mengeluarkan rekmendasi hasil analisis pemenuhan

persyaratan %D2B kepada Kepala Dinas Kesehatan Pr)insi dengan tembusan kepada

pemhn dengan menggunakan nth Frmulir < sebagaimana terlampir.=. Paling lama dalam (aktu &enam' hari kerja sejak menerima rekmendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat &#' dan telah memenuhi kelengkapan administratif, Kepala Dinas

Kesehatan Pr)insi menerbitkan pengakuan PBF %abang dengan menggunakan nth

Frmulir sebagaimana terlampir.

. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat &3' tidak dilaksanakan pada

(aktunya, pemhn dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada

Kepala Dinas Kesehatan Pr)insi dengan tembusan kepada Direktur 5enderal, Kepala



KEPUTUSAN MENTERI

KESEHATANNomor :


PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIANOMOR

1148/MENKES/PER/I/201

1

P"("% 11Pendirian %abang Pedagang

Besar farmasi di prpinsi

(ajib dilaprkan kepada

kepala Dinas Kesehatan

setempat dengan tembusankepada enteri dan kepada

kepala Balai P2 setempat

P"("% 11

*!in PBF dinyatakan tidak

berlaku, apabila:

a. masa berlakunya habis

dan tidak diperpanjang

b. dikenai sanksi berupapenghentian sementara

kegiatan atau

. i!in PBF diabut.




Nomor : 1191/MENKES/SK/IX/2002PASAL 12

1. Permhnan ijin usaha diajukan pemhn kepada enteri dengan tembusan

kepada kepala Dinas Kesehatan Prpinsi setempat dengan menggunakan frmulir

del PBF-1#. Permhnan ijin usaha diajukan setelah pedagang Besar farmasi siap

melakukan kegiatan

3. Dengan menggunakan nth frmulir del PBF-# Kepala Dinas kesehatan

Prpinsi setempat selambat-lambatnya &enam' hari kerja sejak menerima

tembusan permhnan dapat meminta bantuan teknis kepada kepala Balai P2

setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan pedagang BesarFarmasi untuk melakukan kegiatan

8. Kepala Balai P2 selambat-lambatnya &enam' hari kerja setelah permintaan

bantuan teknis dari kepala Dinas Kesehatan melaprkan hasil pemeriksaan

kepada Kepala Dinas kesehatan Prpinsi setempat dengan menggunakan nth

Frmulir-del PBF-3

=. Kepala Dinas kesehatan prpinsi selambat-lambatnya &enam' hari kerjasetelah menerima hasil pemeriksaan dari Kepala Balai P2 (ajib menyampaikan

kepada enteri dengan menggunakan nth frmulir del PBF-8

. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat &3' sampai dengan

ayat &=' tidak dilaksanakan pada (aktunya. Pemhnan yang bersangkutan dapat

membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada enteri dengan

tembusan kepada kepala Dinas Kesehatan Prpinsi setempat denganmenggunakan nth frmulir del PBF-=



PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR1148/MENKES/PER/I/2

011

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

PASAL 12

Pengakuan %abang PBF

dinyatakan tidak berlaku,

apabila:

a. masa berlaku *!in PBF

habis dan tidak

diperpanjang

b. dikenai sanksi berupa

penghentian

sementara kegiatan

atau

. pengakuan diabut.

P"("% 12A

1. Dalam hal terjadi perubahan nama

dan"atau alamat PBF serta perubahan

lingkup kegiatan penyaluran bat atau

bahan bat, (ajib dilakukan

pembaharuan i!in PBF.

#. Dalam hal terjadi perubahan i!in PBF

dan"atau alamat PBF %abang (ajib

dilakukan pembaharuan pengakuan

PBF %abang.

3. 6ata ara memperbaharui i!in PBF

atau pengakuan PBF %abang

sebagaimana dimaksud pada ayat &1'

dan ayat &#', berlaku ketentuan




Nomor : 1191/MENKES/SK/IX/2002P"("% 1

• Penundaan Pemberian *jin usaha Pedagang Besar farmasi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1# ayat &;' dilakukan

apabila pemhn belum memiliki" memenuhi salah satu hal

sebagai berikut:

a. Persyaratan administrati)e.

b. /mr Pkk 0ajib Pajak

. Penanggung ja(ab yang bekerja penuh.d. Bangunan dan sarana untuk melaksanakan pengellaan

pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Perbekalan Farmasi

• 6erhadap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat &1'

Pedagang Besar farmasi diberi kesempatan untuk melengkapi

persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 1 &satu'bulan sejak menerima surat penundaan

• 4pabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam &#' tidak dipenuhi, maka permhnan *jin +saha

Pedagang Besar farmasi ditlak dengan menggunakan frmulir

del PBF-<• 4pabila pemhnan sudah melengkapi persyaratan



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 1148/MENKES/PER/I/2011P"("% 1

• PBF dan PBF %abang hanya dapat mengadakan,

menyimpan dan menyalurkan bat dan"atau bahan

bat yang memenuhi persyaratan mutu yang

ditetapkan leh enteri.• PBF hanya dapat melaksanakan pengadaan bat dari

industri farmasi dan"atau sesama PBF.

• PBF hanya dapat melaksanakan pengadaan bahan bat

dari industri farmasi, sesama PBF dan"atau melalui

imprtasi.• Pengadaan bahan bat melalui imprtasi sebagaimana

dimaksud pada ayat &3' dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

• PBF %abang hanya dapat melaksanakan pengadaan

bat dan"atau bahan bat dari PBF pusat.



KEPUTUSAN MENTERI

KESEHATAN

Nomor :


PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1148/MENKES/PER/I/2011

P"("% 18

•

Pedagang Besar Farmasiabangnya (ajib menyampaikan

lapran seara berkala sekali 3

&tiga' bulan mengenai usahanya

yang meliputi jumlah

penerimaan dan penyaluran

masing-masing jenis dan kepadaenteri dengan tembusan

kepada Kepala Dinas kesehatan

Prpinsi setempat dengan

menggunakan nth Frmulir

del PBF-

• Pedagang Besar farmasi yangmenyalurkan narktika dan

psiktrpika (ajib

menyampaikan lapran

penyaluran narktika dan

psiktrpika (ajib

menyampaikan lapran

P"("% 18

1. PBF dan PBF %abang hanya dapatmenyalurkan bat kepada PBF atau PBF

%abang lain, dan fasilitas pelayanan

kefarmasian sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

#. Fasilitas pelayanan kefarmasian

sebagaimana dimaksud pada ayat &1'meliputi:

a. aptek

b. instalasi farmasi rumah sakit

. puskesmas

d. klinik atau

e. tk bat.1. Dikeualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat &1' PBF dan PBF

%abang tidak dapat menyalurkan bat

keras kepada tk bat.

#. +ntuk memenuhi kebutuhan pemerintah,

PBF dan PBF %abang dapat menyalurkan




Nomor : 1191/MENKES/SK/IX/2002P"("% 20

&1' Pelaksanaan penabutan ijin usaha Pedagang Besar farmasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan setelah dikeluarkan:

a. Peringatan seara tertulis kepada perusahaan Pedagang Besar farmasi

sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang (aktu masing-masing # &dua'

bulan dengan menggunakan nth frmulir del PBF-1>

b. Pembekuan ijin usaha pedagang Besar farmasi untuk jangka (aktu &enam'

bulan sejak dikeluarkannya Penetapan Pembekuan kegiatan usaha Pedagang

Besar farmasi dengan menggunakan nth frmulir del PBF-11.

&#' Pemberian ijin usaha Pedagang Besar farmasi sebagaimana dimaksud, dalam

ayat &1' b, dapat diairkan kembali apabila Pedagang Besar farmasi telah

membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuatu dengan ketentuan

dalam peraturan ini

&3' Pejabat yang ber(enang memberi peringatan dan melakukan pembekuan ijin

seperti dimaksud pada ayat &1' adalah enteri. Berdasarkan usul dari kepala

Dinas Kesehatan Prpinsi atau Badan P2

&8' Pejabat yang ber(enang untuk menabut ijin usaha Pedagang Besar farmasi

adalah enteri dengan menggunakan nth frmulir del PBF-1#

berdasarkan usul dari kepala Dinas Kesehatan Prpinsi atau Badan P2

&=' Dikeualikan dari ketentuan &1' adalah Pedagang Besar farmasi yang sudah

tidak aktif lagi selama 1 &satu' tahun sebagaimana dimaksudkan dalam pasal1 huruf&b'



PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA


11

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

P"("% 20• PBF dan PBF %abang

hanya melaksanakan

penyaluran bat berupa

bat keras berdasarkan

surat pesanan yangditandatangani apteker

pengella aptek atau

apteker penanggung

ja(ab.

P"("% 20

• PBF dan PBF %abang hanya

melaksanakan penyaluranbat berdasarkan surat

pesanan yang

ditandatangani apteker

pengella aptek, apteker

penanggung ja(ab, atau

tenaga teknis kefarmasian

penanggung ja(ab untuk

tk bat dengan

menantumkan nmr$*P4, $*K4, atau $*K66K !



KEPUTUSAN MENTERI

KESEHATAN

Nomor :1191/MENKES/SK/IX/2002

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA


11P"("% 22

• Pelanggaran terhadap

keputusan enteriKesehatan tentang


dapat dikenakan sanksi

pidana berdasarkan +ndang-

undang / #3 tahun 1#

tentang Kesehatan. +ndang-

undang / = 6ahun 1;

tentang Psiktrpika,

+ndang-undang /. ## 6ahun 1; tentang

P"("% 22

• $etiap PBF dan PBF

%abang yang melakukanpengadaan,

penyimpanan, dan

penyaluran narktika

(ajib memiliki i!in

khusus sesuai ketentuan

peraturan perundang-

undangan.



KEPUTUSAN MENTERI

KESEHATAN

Nomor :


PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA


P"("% 2

• Pembinaan terhadap

pedagang Besar farmasi

dilaksanakan leh

enteri

• Pembinaan dimaksud

ayat &1' meliputipelaksanaan kebijakan

umum di bidang

pengadaan,

penyimpanan dan

penyaluran perbekalan

P"("% 2

• $etiap PBF atau PBF %abang

yang melakukan pengubahan

kemasan bahan bat darikemasan atau pengemasan

kembali bahan bat dari

kemasan aslinya (ajib

melakukan pengujian

labratrium.

• Dalam hal dilakukan

pengubahan kemasan atau

pengemasan kembali bahan

bat sebagaimana dimaksudpada ayat &1', PBF atau PBF



KEPUTUSAN MENTERI

KESEHATAN

Nomor :


PERATURAN MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA


P"("% 24 "

• Pedagang Besar farmasi

yang telah memiliki ijin

usaha Pedagang Besar

farmasi berdasarkan

Peraturan enteri

Kesehatan /.

1<"?/$K?$" P?"@5 13tentang Pedagang Besar

Farmasi dianggap telah

memiliki ijin usaha


berdasarkan Keputusan

P"("% 24

• $elain menyelenggarakan

pengadaan, penyimpanan

dan penyaluran bat

dan"atau bahan bat, PBF

mempunyai fungsi sebagai

tempat pendidikan dan

pelatihan.



TERIMA

KASIH

Documents

Tugas Ppt Perundang-undangan