Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    1/12

    PERATURANPERUNDANG UNDANGAN INDONESIA

    Kelompok 7 PGSD 4DVinny Permatasari Kosasih (182)

    Selvia Heldina Puspitasari (298)

    Tutut Dwi Rohmawati (313)Niki Nila Permata (316)

    Siti Hasnawati K.Hobol (181)

    Waisah Blegur (032)

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    2/12

    PENGERTIAN UUD

    UUD 1945 adalah peraturanperundang-undangan yang tertinggi

    sebagai hukum dasar tertulis yang

    memuat dasar dan garis besar hukumdalam penyelenggaraan negara.

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    3/12

    UUD 1945 mengalami amandemen karena dalam

    pasal-pasal UUD 1945 banyak ketentuan yang tidaksesuai lagi dengan perkembangan negara dan

    masyarakat Indonesia.

    UUD 1945 di amandemen sebanyak 4 kali, yaitu:

    1. Amandemen pertama tanggal 18 Oktober 1999

    2. Amandemen kedua tanggal 9 Agustus 20003. Amandemen ketiga tanggal 9 November 2001

    4. Amandemen keempat tanggal 10 Agustus 2001

    AMANDEMEN UUD

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    4/12

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    5/12

    PENGERTIAN

    Bentuk putusan

    MPR yang

    berisi hal-hal

    yang bersifatpenetapan

    TUJUAN

    Untuk meninjau materi dan

    status hukum setiap TAP

    MPRS dan TAP MPR,

    Menetapkan keberadaan

    (eksistensi) dari TAP MPRS

    dan TAP MPR untuk saat

    ini dan masa yang akandatang.

    Untuk memberi kepasytian

    hukum

    KETETAPAN MPR

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    6/12

    Undang- undang adalah peraturan yang dibentuk oleh

    DPR atas persetujuan presiden.

    Sebelum undang-undang disahkan, DPR atau presidenharus membuat rancangan undang-undang (RUU) terlebih

    dahulu.

    Contoh:

    1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional

    2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah

    UNDANG UNDANG

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    7/12

    Merupakan peraturan yang ditetapkan oleh presidendalam kepentingan yang memaksa.

    Perpu ditetapkan untuk mengatasi situasi yang gawatatau darurat.

    Contoh Perpu:

    1. Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia

    2. Perpu No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintah Daerah

    Peraturan Pemerintah

    pengganti undang-undang

    (Perpu)

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    8/12

    Peraturan Pemerintah

    Merupakan peraturan yang ditetapkan olehpresiden untuk menjalankan undang-undangsebagaimana mestinya.

    Contoh peraturan pemerintah:

    1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

    Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

    Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    9/12

    Peraturan Presiden

    Peraturan presiden adalah peraturan yangdibuat oleh presiden. Peraturan presiden berisitentang berbagai hal yang diperintahkan olehpresiden berkaitan dengan pelaksanaanperaturan yang berada di atasnya.

    Contoh :

    Peraturan Presiden Republi Indonesia Nomor9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaKementerian Negara Republik Indonesia

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    10/12

    Peraturan Daerah

    Peraturan yang disusun dalam rangkapenyelenggaraan otonomi daerah.

    Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah

    setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan daerah untuk tiap daerah tidak sama,

    karena disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

    Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengankepentingan umum, peraturan daerah lain, danperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    11/12

    Perilaku Patuh terhadap Tata Tertib,

    Aturan sesuai Perilaku Perundang-

    undangan Indonesia

    Tidak membuat kerusuhan dan teror

    Melaksanakan wajib belajar

    Membiasakan tertib berlalu lintas

    Membayar pajak bumi dan bangunan sesuai

    jumlah dan waktu yang ditentukan

    Menggunakan hak pilih dalam pemilihan

    umun

  • 8/12/2019 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    12/12