PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

1. Kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan

perundang-undangan

Secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi

dibandingkan dengan perundan-undangan lainnya. Hal

ini ditetapkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib

hukum RI dan tata urutan perundang-undangan RI.

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. Undang-Undang (UU)

4. Peraturan Pemerintah(PP)

5. Keputusan presiden (kepres)

6. Peraturan pelaksanaan lainnya

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

Kemudian di ganti dengan TAP MPR NO. III/MPR/2000tentang sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. Undang-Undang (UU)

4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang(Perpu)

5. Peraturan Pemerintah(PP)

6. Keputusan presiden (kepres)

7. Peraturan Daerah (Perda)

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

Kemudian di ganti dengan UU No. 10 Tahun 2004berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU no. 10 tahun 2004,menjadi :

1. UUD 1945

2. Undang-Undang (UU)

3. Peraturan Pemerintah(PP)

4. Keputusan presiden (kepres)

5. Peraturan Daerah (Perda)

Pentingnya Peraturan Perundang-undangan bagi warga Negaraa. Menjamin hak dan kewajiban warga negara

b. Memberi kepastian hukum

c. Menjamin keadilan dan rasa aman

d. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman

e. Mewujudkan kesejahteraan

PROSES PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIOANAL1. HAKIKAT

CIRI-CIRINYA :

a. DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERWENANG

b. ISINYA MENGIKAT SELURUH WARGA NEGARA

c. SIFATNYA NORMATIF

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS1. FILOSOFIS, peraturan yang dibuat harus berdaarkan

nilai-nilai filosofis negara, yaitu pancasila

2. SOSIOLOGIS, hukum yang dibuat harus sesuaidengan perkembangan yang terjadi di masyarakat

3. YURIDIS, penyusunan peraturan harus mengikutiprosedur dan aturan tertentu, ada kewenangan ygmembuat, ada kesesuai, mengikuti prosedur, dantidak bertentangan dengan undang-undang yg lebihtinggi.

Pedomana Penyusunan UUa. Berdasarkan peraturan perundang undangan

b. Hanya peraturan tertentu yg menjadi dasar yuridis

c. Peraturan dapat di ubah/dicaabut oleh peraturan ygsederajat/lebih tinggi

d. Peraturan yg baru mengganti peraturan yg lama

e. Peraturan yg lebih tinggi mengenyampingkanperaturan yg lebih rendah

f. Peraturan yg khusus mengenyampingkan peraturanumum

g. Setiap peraturan materi berbeda

Proses Penyusunan PeraturanPerundang undangana. Proses Penyusunan UUD 1945

b. Proses penyusunan UU

c. Proses penyusunan pengganti UU

d. Proses pembuatan PP

e. Proses penyusunan Kepres

f. Proses penyusunan Perda

PIHAK2 YG TERLIBAT DLM PENYUSUNAN PERUNDANG UNDANGANNO JENIS

PERATURANPIHAK YG TERLIBAT KETERANGAN

1 UUD 1945 ANGGOTA PPKIANGGOTA MPR (DPR & DPD)

MASYARAKAT UMUM ATAU

2 UU DPR & SEKJENPRESIDEN & WAKILMENTERI TERKAITSESNEG

YG TERGABUNG DLM BERBAGAI ORGANISASI DAPAT SECARA

3 PERPU PRESIDEN & WAKILMENTERI TERKAITSESNEGPERSETUJUAN DPR

TIDAK LANGSUNG DLM PENYUSUNAN PERATURAN

4 PP PRESIDEN & WAKILMENTERI TERKAITSESNEG

PERUNDANG-UNDANGAN.

LANJUT5. KEPRES PRESIDEN & WAKIL

MENTERI TERKAITSESNEG

6. PERDA KEPALA DAERAHANGGOTA DPRD

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKTOR SUATU PERATURAN TIDAK

MENGAKOMODASI KEPENTINGAN MASYARAKAT

1. Adanya pihak lain yg berkepentingan

2. Kurang kepedulian dan kemampuan pihak penyusunperaturan dlm mengakomodasi kepentinganmasyrakat

3. Tertinggalnya suatu materi atau isi suatu peraturandengan kemajuan dan tuntutan masyarakat.

4. Kurangnya informasi masyrakat mengenai peraturanperundang-undangan

Sikap Kritis dlm MencermatiPeraturan1. Masyarakat menyampaikan usul/aspirasi

kepentingan masyrakat

2. Masyrakat turut mengawasi peraturan itu apabilasudah berjalan

3. Masyarakat mengajukan pengujian secara materi

Sikap Patuh Terhadap Peraturan1. Melaksanakan setiap peraturan

2. Menjalankan tugas dan kewajiban sesuaiaturan

3. Mendukung setiap upaya perbaikan

4. Melaporankan kepada pihak berwenangjika ada pelanggaran peraturan

5. Menjadi saksi jika diperlukan dalampengadilan.

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

1. Pengertian

bahasa latin-corruptio : busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok.

KORUPSI adalah perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau kelompok orang dengan caramelanggar hukum sehingga merugikan keuangannegara.

KOLUSI adalah pemufakatan ataukerjasama melawan hukum antarapenyelenggara negara atau penyelenggaranegara dengan pihak lain yang merugikanorang lain.

NEPOTISME adalah perbuatanpenyelenggara negara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya.

Faktor-faktor terjadinya Korupsia. Kurang transparan dlm pengambilan kebijakan

b. Birokrasi yg rumit

c. Lemahnya hukum

d. Kurang partisipasi masyarakat terhadap kontrolpemerintah

e. Kurang sosialisasi tentang bahayanya korupsi

f. Lemahnya iman

g. Pendapatan yang kecil

2. BENTUK DAN DAMPAK NEGATIF

a. Penyalahgunaan dalampembangunan

b. Penyalahgunaan di bidangpelayanan publik

c. Penyalahgunaan di bidangpemberdayaan SDM

Ciri Khas Korupsi1) Melibatkan lebih dari satu orang

2) Korupsi terjadi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi terjadi juga terjadi di organisasi usaha swasta

3) Korupsi berupa menerima sogok, uang kopi, salamtempel, uang pelancar, baik dalam bentuk uang ataubenda

4) Umumnya serba rahasa, kecuali sudah membudaya

5) Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungantimbal balik

6) Mengandung penipuan kepadamasyarakat

7) Melanggar norma tugas danpertanggung jawaban

8) Di swasta bentuk korupsi dapatberbentuk pemberian informasikepada pihak lain dengan tujuanmendapatkan imbalan.

Dampak negatif korupsia. Memperlambatnya pembangunan

ekonomi, sehingga tertinggalnyapembangunan ekonomi yang dilakukan

b. Pembangunan yang tidak merata

c. Menjatuhkan wibawa pemerintah

Pencegahan dan pemberantasanKORUPSI

PREVENTIF – dengan menanamkankesadaran

REPRESIF – dengan menangkap, mengadili, dan menghukum koruptordan mengembalikan uang negarauntuk kepentingan rakyat.

Acuan Upaya Pencegahan danPemberantasan Korupsia. Meningkatkan penegakan sistem hukum yang

berlaku tentang korupsi denga lembaga antikorupsi

b. Membudayakan transparansi dlm seleksi PNS

c. Meningkatkan partisipasi dan kontrol masyarakat

d. Mengenalkan pengetahuan tentang korupsi sejakdini dalam pendidikan

ANTI KORUPSI DAN INSTRUMENNYA

PENGERTIAN

Sikap tidak melakukan korupsi dan melawan segalabentuk korupsi.

INSTRUMEN

9 Desember sebagai hari pemberantasan korupsi

dan diharapkan dapat mengingatkan seluruh bangsaindonesia untuk melawan korupsi secara bersama-sama.

5 FORMULA PEMBERANTASAN KKN1. Presiden membuat cetak biru restrukturisasi

organisasi dan manajemen semua lembagapemerintahan

2. Membuat uraian tugas dari cetak biru yang ada

3. Pemerintah membuat sistem penggajian PNS, TNI, POLRI sesuai dengan keahlian, kepangkatan dantanggung jawab.

4. Pemerintah perlu menaikkan gaji PNS danTNI/POLRI agar memadai

5. Menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnyaapabila PNS, TNI/POLRI melakukan Korupsi

Aturan Hukum Anti Korupsi1) UU No. 30 Tahun 2002 tentatang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

2) UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi

4) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

5) UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang

6) PP No. 77 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalampencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

7) PP No. 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepaladaerah dan wakil kepala daerah.

LEMBAGA ANTIKORUPSI1) Tim Taspikor (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

2) KPK

3) Kepolisian

4) Kejaksaan

5) Lembaga nonpemerintah (LSM)

Pemberantasan Korupsi saat ini ditangani oleh KPK dengan bekerjasana bersama lembaga lain.

KPK sendiri dibentuk pada taun 2003 berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.

Visi KPK “MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BEBAS KORUPSI”

Misi KPK “PENGGERAK PERUBAHAN UNTUK MEWUJUDKAN BANGSA YANG ANTIKORUPSI”

Tugas KPK Koordinasi dengan instansi lain dalam pemberantasan

korupsi

Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan korupsi

Melakukan penyelidikan, penyidikan dan menuntutpelaku korupsi

Melakukan tindakan pencegahan tindak korupsi

Melakukan monitoring terhadap penyelenggarapemerintahan negara.

Wewenang KPk Mengkoordinasi

Menetapkan sistem pelaporan pemberantasan korupsi

Meminta informasi

Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan

Meminta laporaninstansi terkait