Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2020
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.
Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan
Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 bagi para
pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat
memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan dalam
kerangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yaitu “Terwujudnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil
yang prima berbasis tehnologi informasi”.
Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan
Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal
tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan
selanjutnya
Mojokerto, Agustus 2020
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Pembina Utama Muda NIP. 19671020 198903 1 009
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................1
1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ......................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .........................9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD…………………………………………………………………………………9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ................................................... 19
2.3. Isu – Isu Penting ......................................................................... 21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................ 24
BAB III TUJUAN, SASARAN ............................................................... 25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................................ 25
3.2. Tujuan dan Sasaran .................................................................... 25
3.2.1. Tujuan ................................................................................. 25
3.2.2. Sasaran ................................................................................ 25
3.3. Program dan Kegiatan ................................................................. 26
BAB IV MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................ 28
BAB V PENUTUP................................................................................ 30
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun
Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan
kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja
OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.
Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan
program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam
Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada
rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan
serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan
awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras
dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan
alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD
berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD dapat menjawab
berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan
Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras
dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal
RKPD.
Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang
dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut
meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil
musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja
2
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD,
penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka
sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian
pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu
indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan
melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda.
Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
3
Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
4
Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang
Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 –
2013/2014 Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15
Seri C Tahun 2001) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15) ;
5
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Mojokerto.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD)
adalah sebagai berikut:
a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator
kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan
datang;
d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif
dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun
yang akan datang.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Kependudukan dan
6
Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 disusun
dengan tata urut sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Memuat tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta
keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
I.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah ,
dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta
tindak lanjut proses penyusunan RAPBD
I.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
I.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Perangkat Daerah
I.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat
Daerah serta susunan garis besar isi dokumen
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan
menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada
APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
7
Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan
dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Berisikan Uraian Mengenai :
Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Perangkat Daerah.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan Uraian mengenai :
- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal
RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru
yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program
dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Sajian Tabel
TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program /
kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan
8
isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi
Perangkat Daerah.
Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para
Pemangku Kepentingan.
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah Perangkat Daerah
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana
dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan
Berisi penjelasan mengenai :
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
antara lain :
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya
Sajian Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan
Perangkat Daerah.
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana / pagu indikatif yang
dirinci menurut sumber pendanaannnya serta prakiraan maju
berdasarkan pagu indikatif.
Bab V P E N U T U P
9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD
Pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2019, secara umum selaras dengan Renja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sedangkan
capaian kinerja sasaran pelaksanaan program kegiatan tahun
2019 secara umum dapat disajikan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
e. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pada tahun 2019 pada umumnya tercapai, Adapun capaian
program dan kegiatan tahun 2019 sampai dengan triwulan
keempat diuraikan sebagai berikut :
1.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi
perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan
administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan.
Kegiatan :
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik adalah Jumlah
rekening/tagihan telepon, listrik dan air yang terbayar
terealisasi 71,02%
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan perijinanan kendaraan
dinas/operasional adalah jumlah pajak-pajak kendaraan
dinas bermotor yang terbayar 64,51%
10
c) Penyediaan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
adalah jumlah alat tulis kantor kantor sesuai kebutuhan
98,66%
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan
dan penggandaan jumlah barang cetakan dan
penggandaan 94,77%.
e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor adalah jumlah kebutuhan sarana dan
prasarana peralatan kantor 92,73%.
f) Penyediaan Makanan dan Minuman
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman adalah jumlah kebutuhan makanan dan
minuman rapat 98,33%.
g) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan
ke Luar Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah dan ke luar daerah adalah jumlah pelaksanaan
perjalanan dinas 99,83%.
h) Penyediaan Tenaga Kerja
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Tenaga Kerja
adalah jumlah tenaga kerja yang di butuhkan 99,65%
2.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.
Kegiatan :
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pencapaian Kinerja kegiatan pengadaan kendaraan
dinas/operasional adalah Jumlah kendaraan dinas beroda
dua adalah 95,70%
11
b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung dan bangunan adalah jumlah pelaksanaan
peneliharaan perbaikan gedung 99,69%
c) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan dan mesin adalah jumlah pelaksanaan
perbaikan kendaraan dinas 99,89%
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor adalah jumlah pelaksanaan
perbaiakan peralatan gedung kantor 100,00%
e) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pencapaian kinerja kegiatan rehabilitasi sedang berat
gedung kantor adalah jumlah pelaksanaan rehabilitasi
gedung kantor 96,97%
3.) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pencapaian kinerja program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah
terlaksananya laporan kinerja dan keuangan
Kegiatan:
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD adalah jumlah
laporan kinerja 100%
b) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pencapaian kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah
dokumen laporan tingkat Kepuasan Masyarakat 87,73%
4.) Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pencapaian kinerja Program penataan administrasi
kependudukan adalah terwujudnya tertib administrasi
kependudukan.
12
Kegiatan :
a) Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencapaian kinerja kegiatan Inovasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan adalah jumlah inovasi
pelayanan administrasi kependudukan 80,34%
b) Pemeliharaan dan Operasional SIAK secara terpadu
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan dan
Operasional SIAK secara terpadu adalah tersedianya
sarana dan prasarana adminisrasi kependudukan 96,35%
c) Operasional Penunjang pelaksanaan penerapan KTP – el
Pencapaian kinerja kegiatan operasional penunjang
pelaksanaan penerapan e-KTP adalah terlaksananya
pelaksanaan penerapan KTP – el 96,20%
d) Gratis pengurusan KTP dan KK
Pencapaian kinerja kegiatan Gratis pengurusan KTP dan
KK adalah Jumlah penerbitan Dokumen KK dan KTP
93,85%
e) Pelayanan KK dan KTP Keliling
Pencapaian kinerja kegiatan pelayanan KK dan KTP
Keliling adalah Jumlah penerbitan Dokumen KK dan KTP
95,73%
f) Gratis Pengurusan Akta Pencatatan Sipil
Pencapaian kinerja kegiatan gratis pengurusan akta
pencatatan sipil adalah Jumlah penerbitan Dokumen Akta
Pencatatan Sipil 99,56%
g) Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Keliling
Pencapaian kinerja kegiatan pelayanan akta pencatatan
sipil keliling adalah jumlah penerbitan dokumen akta
pencatatan sipil 95,75%
h) Pengadaan Blangko KIA
Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan blangko KIA
adalah jumlah penerbitan dokumen KIA 73,60%
i) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(DAK Non Fisik)
Pencapaian kinerja Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) adalah Jumlah
Pelaksanaan sosialisasi adalah 93,78%
13
j) Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK non Fisik)
Pencapaian kinerja kegiatan pelayanan dokumen
kependudukan (DAK non Fisik) adalah Jumlah penerbitan
Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil adalah 99,79%
k) Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)
Pencapaian kinerja kegiatan Penerbitan Dokumen
Kependudukan (DAK Non Fisik) adalah Jumlah sarana dan
prasarana penunjang penerbitan dokumen adminduk
adalah 96,63%
l) Pengelolaan Sistem Informasi Adminduk (DAK Non Fisik)
Pencapaian kinerja kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi
Adminduk (DAK Non Fisik) adalah Jumlah Pemeliharaan
perangkat SIAK adalah 25,31%
m) Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Adminduk (DAK Non
Fisik)
Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Konsultasi
Pelayanan Adminduk (DAK Non Fisik) adalah Jumlah
Pelaksanaan Perjalanan Dinas adalah 99,03%
Sehubungan dengan hal tersebut, terkait evaluasi pelaksanaan
renja tahun lalu bahwa OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Mojokerto dalam rangka percepatan penerbitan
dokumen Administrasi Kependudukan perlu dilakukan jemput bola ke
299 desa, 5 kelurahan, dan 18 kecamatan se – Kabupaten Mojokerto,
maka diperlukan kegiatan pengadaan alat transportasi mobil layanan
adminduk keliling.
14
3 4 5 6 7 11 12
2 06
2 06
2 06 2 06 01 1 Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100% 100% 93% 93%
02 1 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah
Rekening/tagihan
telepon listrik
100% 68% 12 Bulan 12 Bulan 71% 12 Bulan 13% -
06 2 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Jumlah pajak-pajak
kendaraan dinas yg
terbayar100% 100% 14 Unit 10 Unit 65% 17 Unit 0% -
10 3 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
jumlah alat tulis sesuai
kebutuhan100% 99% 1 Paket 1 Paket 99% 12 Bulan 2% -
11 4 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
jumlah barang
cetakan dan
penggandaaan
100% 97% 55 Buku 53 Buku 95% 12 Bulan 13% -
13 5 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
kantor
jumlah kenutuhan
sarana dan prasarana
peralatan kantor
100% 99% 1 Paket 1 Paket 93% 12 Bulan 0% -
17 6 Penyediaan Makanan
dan Minuman
jumlah kebutuhan
makanan dan
minuman rapat
100% 100% 600 OH 590 OH 98% 12 Bulan 17% -
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
2020
Perkiraan Realisasi
Target Renja
SKPD Tahun
(n-2) 2019
Realisasi
Renja SKPD
tahun (n-2)
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
dan Kegiatan
s/d tahun
berjalan (n-1)
2020
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target kinerja
capaian program
(Renstra SKPD)
tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran s/d tahun
Kegiatan (n-3)2018
Tabel T-C.2.9
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
1 2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
URUSAN WAJIB
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Kependudukan dan Catatan
Sipil
15
3 4 5 6 7 11 12
21 7 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah pelaksanaan
perjalanan dinas 100% 99% 208 208 100% 12 Bulan 19% -
23 8 Penyediaan Jasa Tenaga
Kerja
Jumlah tenaga kerja
yg dibutuhkan100% 99% 20 Orang 20 Orang 100% 22 Orang 8% -
Koordinasi dan
Konsultasi
Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Kependudukan (DAK
NON FISIK)
Jumlah Pelaksanaan
Perjalanan Dinas
- - - - - - - -
2 06 2 06 01 0
2
Persentase Sarana
Prasarana Aparatur
dengan Kondisi layak
Fungsi
100% 100% 98% 98%
1 Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan
dinas beroda dua100% 94% 4 Unit 2 Unit 96% - - -
22 2 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan
rutin berkala gedung
kantor
100% 95% 1 Unit 1 Unit 100% 12 Bulan 14% -
24 3 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
jumlah pelaksanaan
perbaikan kendaraan
dinas
100% 100% 14 Unit 14 Unit 100% 12 Bulan 21% -
28 4 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
jumlah pelaksanaan
perbaikan peralatan
gedung kantor
100% 100% 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 17% -
42 5 Rehabilitasi Sedang /
Berat Gedung Kantor
jumlah pelaksanaan
Rehab sedang/berat
gedung kantor
100% 99% 1 Paket 1 Paket 97% 1 Kegiatan 0% -
Pengadaan Mobil
Pelayanan Keliling
Jumlah Mobil
Pelayanan Keliling- - - - - - - -
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
2020
Perkiraan Realisasi
Target Renja
SKPD Tahun
(n-2) 2019
Realisasi
Renja SKPD
tahun (n-2)
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
dan Kegiatan
s/d tahun
berjalan (n-1)
2020
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target kinerja
capaian program
(Renstra SKPD)
tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran s/d tahun
Kegiatan (n-3)2018
1 2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
16
3 4 5 6 7 11 12
2 06 2 06 01 0
3
Persentase pegawai
dengan tingkat
kedisiplinan
kedinasan sesuai
ketentuan yang
berlaku
100% 100% 100% 99% 99%
02 1 Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
harian 100% 96% 75 Stel 61 Stel 99% - - -
2 06 2 06 01 0
6
Persentase Dokumen
perncanaan , laporan
keuangan dan kinerja
Dispenduk yang
disusun sesuai
ketentuan yang
berlaku
100% 100% 100% 90% 90%
05 1 Penyusunan Rencana
Tahunan dan Laporan
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Kinerja 100% 100% 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 10 Laporan 5% -
06 2 Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Jumlah Pelaksanaan
Survey Kepuasan
Masyarakat
100% 88% 1 Dokumen 1 Dokumen 88% 1 Laporan 0% -
2 06 2 06 01 15 Cakupan Kepemilikan
Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan sipil
100% 50% 100% 93% 93% - - -
14 1 Inovasi Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Jumlah inovasi
pelayanan
administrasi
kependudukan
100% 98% 1 Inovasi 1 Inovasi 80% - - -
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
2020
Perkiraan Realisasi
Target Renja
SKPD Tahun
(n-2) 2019
Realisasi
Renja SKPD
tahun (n-2)
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
dan Kegiatan
s/d tahun
berjalan (n-1)
2020
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target kinerja
capaian program
(Renstra SKPD)
tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran s/d tahun
Kegiatan (n-3)2018
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
1 2
Program peningkatan
disiplin aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
17
3 4 5 6 7 11 12
01 2 Operasional Penunjang
Pelaksanaan Penerapan
KTP-el
Jumlah penerbitan
/perekaman KTP-el 100% 35% 55200 Keping 53102 Keping 96% - - -
Gratis pengurusan
KTP,KK,Akta Kelahiran
dan Akta Nikah
Jumlah Penerbitan
Dokumen Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
99% 99% - - - - - -
Gratis Pengurusan KTP
dan KK
Jumlah Penerbitan
Dokumen
Pendaftaran
Pendudukan
100% -60000
Dokumen
56400
Dokumen94% - - -
20 4 Gratis Pengurusan Akta
Pencatatan Sipil
Jumlah Penerbitan
Dokumen Pencatatan
Sipil
100% -20463
Dokumen
20372
Dokumen100% - - -
25 5 Pelayanan KTP dan KK
Keliling
Jumlah Penerbitan
Dokumen Administrasi
Kependudukan100% -
10000
Dokumen
9573
Dokumen96% - - -
Pelayanan Akta
Pencatatan Sipil Keliling
Jumlah Penerbitan
Dokumen Pencatatan
Sipil
100% -20000
Dokumen
19151
Dokumen96% - - -
26 3 Pemeliharaan dan
Operasional SIAK secara
Terpadu
Jumlah jaringan SIAK
100% 88% 19 Tower 18 Tower 97% - - -
15 7 Pengadaan Blangko KIA Jumlah Penerbitan
Dokumen KIA100% -
55200
Dokumen
40659
Dokumen74% - - -
Pengembangan
Database
Kependudukan
Jumlah Pelaksanaan
Pengembangan
Database
Kependudukan
100% - - - - - - -
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
2020
Perkiraan Realisasi
Target Renja
SKPD Tahun
(n-2) 2019
Realisasi
Renja SKPD
tahun (n-2)
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
dan Kegiatan
s/d tahun
berjalan (n-1)
2020
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target kinerja
capaian program
(Renstra SKPD)
tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran s/d tahun
Kegiatan (n-3)2018
1 2
18
3 4 5 6 7 11 12
Penataan Arsip
Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Jumlah Pelaksanaan
Penataan Arsip
Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100% - - - - - - -
Penunjang DAK Non Fisik Penunjang sarana
prasarana
administrasi
kependudukan
100% 100% - - - - - -
11 Pelayanan Administrasi
Kependudukan DAK Non
Fisik
Jumlah penerbitan
Dokumen administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
100% -20000
Dokumen
19998
Dokumen100% - - -
# Sosialisasi Kebjakan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Bagi
Masyarakat (DAK Non
Fisik)
Jumlah Pelaksanaan
sosialisasi
100% - 11 Kali 11 Kali 94% - - -
12 Penerbitan Dokumen
Kependudukan (DAK
Non Fisik)
Jumlah penerbitan
Dokumen administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
100% -36000
Dokumen
34811
Dokumen97% - - -
13 Pengelolaan Sistem
Informasi Adminduk-
SIAK (DAK NON FISIK)
Jumlah pemeliharaan
Perangkat SIAK 100% - 15 Unit 4 Unit 25% - - -
# Koordinasi dan
Konsultasi
Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Kependudukan (DAK
NON FISIK)
Jumlah pelaksanaan
perjalanan dinas100% - 54 Kali 54 Kali 99% - - -
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
2020
Perkiraan Realisasi
Target Renja
SKPD Tahun
(n-2) 2019
Realisasi
Renja SKPD
tahun (n-2)
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
dan Kegiatan
s/d tahun
berjalan (n-1)
2020
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target kinerja
capaian program
(Renstra SKPD)
tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran s/d tahun
Kegiatan (n-3)2018
1 2
19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Secara garis besar dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis untuk tahun 2019 seluruhnya telah dapat
dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran
dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
No Sasaran Pencapaian
Tercapai Tidak Tercapai
1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen
Administrasi pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil
√
1. SASARAN 1: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen pendaftaran dan
pencatatan sipil
Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/
kegagalan dan pencapaian sasaran adalah:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Kepemilikan KTP-el 100% 99,88% 100%
Persentase Kepemilikan KK 100% 100% 98,80%
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 40% 38,39% 95,97%
Persentase Kepemilikan Akta Kematian 100% 100% 100%
Hasil Capaian Kinerja 98,69%
Hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya Pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan sipil dengan indikator kinerja angka kepemilikan
dokumen kependudukan yang meliputi kepemilikan KTP-el, Kepemilikan
KK,Kepemilikan Akta kelahiran dan kepemilikan akta kematian menunjukan
capaian kinerja sebesar 98 % Dari indikator output diatas, hasil (outcome)
yang diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan.
Capaian Kinerja di tinjau dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meliputi:
No Indikator Capaian Kinerja
1
Cakupan penduduk yang
Memiliki Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-el)
861.241
871.732 × 100% = 98,80%
2 Kepemilikan akta kelahiran
per 1000 penduduk
445.152
1.159.593 × 1000 = 383,89
3 Persentase kepemilikan akta
kelahiran usia 0-18 tahun
277.110
305.891 × 100% = 90.59
4 Penerapan KTP berbasis NIK Sudah
20
Tahun
2019
(thn n-2)
Tahun
2020
(thn n-1)
Tahun
2021
(thn n)
Tahun
2020
(thn
n+1)
Tahun
2019
(thn n-
2)
Tahun
2020
(thn n-1)
Tahun 2021
(thn n)
Tahun
2020
(thn
n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1.
Persentase Kepemilikan
Dokumen Administrasi
Kependudukan :
- KTP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapainya Kepemilikan
Dokumen Kependukan
- KK 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 100% Tercapainya Kepemilikan
Dokumen Kependukan
2.
Presentase Kepemilikan
Dokumen Administrasi
Pencatatan Sipil :
- Akta Kelahiran 60% 40% 50% 60% 50% 96% 98% 100% 100%
Tercapainya Kepemilikan
Dokumen Pencatatan
Sipil
- Akta Kematian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tercapainya Kepemilikan
Dokumen Pencatatan
Sipil
3
Persentase Kepemilikan
Akta Anak Usia 0-18
Tahun
85% 85% 100% 100% 100% 90,59% 91,14% 100% 100%
Tercapainya kepemilikan
akta kelahiran usia 0-18
tahun
4Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Sangat
baik
Sangat
baik
Tercapainya Kepuasan
Masyarakat Terhadap
kepemilikan Dokumen
Adminduk
Proyeksi
Catatan Analisis
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Mojokerto
No IndikatorSPM/Standar
NasionalIKK
Target Rentra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
21
2.3. Isu – Isu Penting
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
merumuskan isu strategis yang penting dalam perencanaan
pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:
- Penerbitan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil secara gratis.
- Memberikan perlindungan pada hak – hak dasar penduduk melalui
penguatan lembaga dalam Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK)
tunggal.
- Pemberlakuan e-KTP untuk dapat dipergunakan untuk berbagai
keperluan penduduk : (misalnya : perpajakan, paspor, kepemilikan
benda tetap dan berbagai urusan kepolisian).
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Mojokerto pada TA. 2021 adalah sebagaimana tabel berikut
22
Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
1 Program Pelayanan
Kesekretariatan Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Persentase
Indikator
Program PD yang
Tercapai
100 % 5.403.959.000
Program Pelayanan
Kesekretariatan Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dispendu
k Capil
Persentase
Indikator
Program PD yang
Tercapai
100 % 5.403.959.000
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Dispenduk
Capil
Dispenduk
Capil
Jumlah Dokumen
10 Dokumen 50.000.000
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Dispenduk
Capil
Dispendu
k Capil
Jumlah Dokumen
10 Dokumen 50.000.000
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Dispenduk
Capil
Persentase
Realisasi
Anggaran
Dispenduk Capil
1 Laporan 4.312.647.000
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Dispendu
k Capil
Persentase
Realisasi
Anggaran
Dispenduk Capil
1 Laporan 4.312.647.000
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan Dispenduk
Capil
Dispenduk
Capil
Jumlah Dokumen
Ketatausahaan
dan Kepegawaian 12.000.000
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan Dispenduk
Capil
Dispendu
k Capil
Jumlah Dokumen
Ketatausahaan
dan Kepegawaian 12.000.000
Ketatausahaan dan
Kepegawaian
Dispenduk Capil
Dispenduk
Capil
Jumlah Dokumen
Ketatausahaan
dan
Kepegawaian
6 Dokumen 1.029.312.000
Ketatausahaan dan
Kepegawaian
Dispenduk Capil
Dispendu
k Capil
Jumlah Dokumen
Ketatausahaan
dan
Kepegawaian
6 Dokumen 1.029.312.000
2 Program Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk
Persentase
Kepemilikan
Dokumen
Pendaftaran
Kependudukan
100 % 2.656.282.000
Program Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk
Dispendu
k Capil
Persentase
Pemeliharaan
Perangkat SIAK
Online
100 % 2.656.282.000
Gratis Pengurusan
KTP dan KK
Dispenduk
Capil
Jumlah Pelayanan
Dokumen
Pendaftaran
Penduduk
60000 Dokumen 90.000.000
Gratis Pengurusan
KTP dan KK
Dispendu
k Capil
Jumlah
Pelayanan
Dokumen
Pendaftaran
Penduduk
60000 Dokumen 90.000.000
(5) (10)
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingTarget Capaian Target Capaian
Tabel T-C 3.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Mojokerto
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
23
Program/KegiatanLokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanLokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Pelayanan KTP dan KK
Keliling
Dispenduk
Capil
Jumlah
Penerbitan
Dokumen
Pendaftaran
Penduduk
60000 Dokumen 45.000.000
Pelayanan KTP dan
KK Keliling
Dispendu
k Capil
Jumlah
Penerbitan
Dokumen
Pendaftaran
Penduduk
60000 Dokumen 45.000.000
Penerbitan Dokumen
Kependudukan (DAK
NON FISIK)
Dispenduk
Capil
Jumlah
Penerbitan
Dokumen
Pendaftaran
Penduduk
10000 Dokumen 2.309.782.000
Penerbitan Dokumen
Kependudukan (DAK
NON FISIK)
Dispendu
k Capil
Jumlah
Penerbitan
Dokumen
Pendaftaran
Penduduk
10000 Dokumen 2.309.782.000
Operasional
Penunjang
Pelaksanaan
Penerapan KTP-
elektronik
Dispenduk
Capil
211.500.000
Operasional
Penunjang
Pelaksanaan
Penerapan KTP-
elektronik
Dispendu
k Capil
-
211.500.000
3 Program Pelayanan
Pencatatan Sipil
Dispendu
k Capil
Persentase
Kepemilikan
Dokumen
Pencatatan Sipil
100 % 1.515.614.000
Program Pelayanan
Pencatatan Sipil
Dispendu
k Capil
Persentase
Kepemilikan
Dokumen
Pencatatan Sipil
100 % 1.515.614.000
Gratis Pengurusan
Akta Pencatatan Sipil
Dispenduk
Capil
Jumlah
Penerbitan
Dokumen
Pencatatan Sipil
50.000 Dokumen 90.000.000
Gratis Pengurusan
Akta Pencatatan Sipil
Dispendu
k Capil
Jumlah
Penerbitan
Dokumen
Pencatatan Sipil
50.000 Dokumen 90.000.000
Pelayanan Akta
Pencatatan Sipil
Keliling
Dispenduk
Capil
Jumlah
Penerbitan
Dokumen
Pencatatan Sipil
300.000 Dokumen 45.000.000
Pelayanan Akta
Pencatatan Sipil
Keliling
Dispendu
k Capil
Jumlah
Penerbitan
Dokumen
Pencatatan Sipil
300.000 Dokumen 45.000.000
Pelayanan Dokumen
Kependudukan (DAK
NON FISIK)
Dispenduk
Capil 1.040.614.000
Pelayanan Dokumen
Kependudukan (DAK
NON FISIK)
Dispendu
k Capil
0
1.040.614.000
Pengadaan Mesin
Anjungan Dukcapil
Mandiri (ADM)
Dispenduk
Capil
Jumlah Mesin
1 Mesin 340.000.000
Pengadaan Mesin
Anjungan Dukcapil
Mandiri (ADM)
Dispendu
k Capil
Jumlah Mesin
1 Mesin 340.000.000
4 Program Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Persentase
Pemeliharaan
Perangkat SIAK
Online
100 % 698.551.600
Program Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Dispendu
k Capil
Persentase
Kepemilikan
Dokumen
Pendaftaran
Kependudukan
100 % 698.551.600
(5) (10)
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingTarget Capaian Target Capaian
24
Program/KegiatanLokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanLokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Pemeliharaan dan
Pengoperasian SIAK
secara Terpadu
Dispenduk
Capil
Jumlah
Pemeliharaan dan
Pengoprasian
Jaringan SIAK
secara Terpadu
19 Tower 284.350.000
Pemeliharaan dan
Pengoperasian SIAK
secara Terpadu
Dispendu
k Capil
Jumlah
Pemeliharaan dan
Pengoprasian
Jaringan SIAK
secara Terpadu
19 Tower 284.350.000
Operasional
Penunjang
Pelaksanaan
Penerapan KIA
Dispenduk
Capil
Jumlah Blangko
KIA82.800 Dokumen 414.201.600
Operasional
Penunjang
Pelaksanaan
Penerapan KIA
Dispendu
k Capil
Jumlah Blangko
KIA 414.201.600
5 Program
Pemanfaatan Data
dan Inovasi
Pelayanan
Jumlah Inovasi
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
2 Inovasi 379.543.000
Pelayanan KTP dan KK
Keliling
Dispendu
k Capil
Jumlah
Penerbitan KTP
dan KK melalui
Pelayanan
Keliling
10.000 Dokumen 379.543.000
Pelaksanaan
kebijakan dan
penyelenggaraan
administrasi
kependudukan (DAK
NON FISIK)
Dispenduk
Capil
279.543.000
Pelaksanaan
kebijakan dan
penyelenggaraan
administrasi
kependudukan (DAK
NON FISIK)
Dispendu
k Capil
279.543.000
Penataan dan
Pemilahan Arsip
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dispenduk
Capil
Jumlah Penataan
dan Pemilihan
Arsip Dokumen
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
12 Bulan 100.000.000
Pelayanan Dokumen
Kependudukan (DAK
NON FISIK)
Dispendu
k Capil
Jumlah
Penerbitan
Dokumen
Administrasi
Kependudukan
12 Bulan 100.000.000
10.653.949.600 10.653.949.600 Jumlah Jumlah
(5) (10)
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingTarget Capaian Target Capaian
24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 3
pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah,
masyarakat dan swasta. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat
mengusulkan program dan kegiatan pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya.
Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan
masyarakat dan swasta yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten
Mojokerto TA. 2021 :
Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2021 tidak ada usulan
program dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil dari masyarakat dan swasta.
NO Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Pengadaan Mesin Anjungan Dukcapil
Mandiri (ADM)Dispenduk Capil Jumlah Mesin 1 Unit Rekomendasi Dari
Pemerintah
Provinsi
Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Mojokerto
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
25
BAB III
TUJUAN, SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Program dan kegiatan nasional dijadikan acuan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto antara lain:
1. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.2. Tujuan dan Sasaran
3.2.1. Tujuan
Sebagai bagian dari OPD Kabupaten Mojokerto dan dalam
rangka mencapai misi tersebut di atas, sejumlah tujuan yang dicapai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
meliputi:
1. Untuk mewujudkan misi: Mewujudkan Tertib Adminstrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ditetapkan tujuan
yaitu:
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. .
3.2.2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
sebagaimana diuraikan berikut :
1. Untuk mewujudkan misi: Mewujudkan Tertib Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,maka ditetapkan tujuan dan
sasaran yaitu:
Tujuan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil , maka sasarannya adalah
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan
Publik
26
APBD Kab APBD Prov APBN JUMLAH
3 4 6 7 8 9 10 11 12
2 06
2 06 2 06 01 1
Persentase Indikator
Program PD yang
Tercapai
Dispenduk
Capil 100 % 5.403.959.000 - 5.403.959.000 5.403.959.000 5.403.959.000
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Dispenduk
Capil
Jumlah Dokumen Dispenduk
Capil 10 Dokumen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Persentase Realisasi
Anggaran Dispenduk
Capil
Dispenduk
Capil 1 Laporan 4.312.647.000 4.312.647.000 4.312.647.000 4.312.647.000
Pengelolaan Administrasi
Keuangan Dispenduk
Capil
Jumlah Dokumen
Ketatausahaan dan
Kepegawaian
Dispenduk
Capil 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Ketatausahaan dan
Kepegawaian Dispenduk
Capil
Jumlah Dokumen
Ketatausahaan dan
Kepegawaian
Dispenduk
Capil 6 Dokumen 1.029.312.000 1.029.312.000 1.029.312.000 1.029.312.000
2 06 2 06 01 02 Persentase
Pemeliharaan
Perangkat SIAK
Online
Dispenduk
Capil 100 % 346.500.000 2.309.782.000 2.656.282.000 2.656.282.000 2.656.282.000
Gratis Pengurusan KTP
dan KK
Jumlah Pelayanan
Dokumen Pendaftaran
Penduduk
Dispenduk
Capil 60.000 Dokumen 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000
Pelayanan KTP dan KK
Keliling
Jumlah Penerbitan
Dokumen Pendaftaran
Penduduk
Dispenduk
Capil 60.000 Dokumen 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Penerbitan Dokumen
Kependudukan (DAK
NON FISIK)
Jumlah Penerbitan
Dokumen Pendaftaran
Penduduk
Dispenduk
Capil 10.000 Dokumen 2.309.782.000 2.309.782.000 2.309.782.000 2.309.782.000
Operasional Penunjang
Pelaksanaan Penerapan
KTP-elektronik
Dispenduk
Capil 211.500.000 211.500.000 211.500.000 211.500.000
Program Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
URUSAN WAJIB
Kependudukan dan Catatan
5
Program Pelayanan
Kesekretariatan Dinas
Kependudukan dan
1 2
Tabel T-C. 3.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
27
APBD Kab APBD Prov APBN JUMLAH
3 4 6 7 8 9 10 11 12
2 06 2 06 01 02 Persentase
Kepemilikan
Dokumen Pencatatan
sipil
Dispenduk
Capil 100 % 475.000.000 1.040.614.000 1.515.614.000 1.515.614.000 1.515.614.000
Gratis Pengurusan Akta
Pencatatan Sipil
Jumlah Penerbitan
Dokumen Pencatatan
Sipil
Dispenduk
Capil 50.000 Dokumen 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000
Pelayanan Akta
Pencatatan Sipil Keliling
Jumlah Penerbitan
Dokumen Pencatatan
Sipil
Dispenduk
Capil 300.000 Dokumen 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Pelayanan Dokumen
Kependudukan (DAK
NON FISIK)
Dispenduk
Capil 1.040.614.000 1.040.614.000 1.040.614.000 1.040.614.000
Pengadaan Mesin
Anjungan Dukcapil
Mandiri (ADM)
Jumlah Mesin Dispenduk
Capil 1 Mesin 340.000.000 340.000.000 340.000.000 340.000.000
2 06 2 06 01 03 Persentase
Pemeliharaan
Perangkat SIAK
Online
Dispenduk
Capil 100 % 698.551.600 698.551.600 698.551.600 698.551.600
Pemeliharaan dan
Pengoperasian SIAK
secara Terpadu
Jumlah Pemeliharaan
dan Pengoprasian
Jaringan SIAK secara
Terpadu
Dispenduk
Capil 19 Tower 284.350.000 284.350.000 284.350.000 284.350.000
Operasional Penunjang
Pelaksanaan Penerapan
KIA
Jumlah Blangko KIA Dispenduk
Capil 82.800 Dokumen 414.201.600 414.201.600 414.201.600 414.201.600
Jumlah Inovasi
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Dispenduk
Capil 10.000 Dokumen 100.000.000 - 279.543.000 379.543.000 379.543.000 379.543.000
Pelaksanaan kebijakan
dan penyelenggaraan
administrasi
kependudukan (DAK
NON FISIK)
Dispenduk
Capil
279.543.000 279.543.000 279.543.000 279.543.000
Penataan dan Pemilahan
Arsip Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Jumlah Penataan dan
Pemilihan Arsip
Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dispenduk
Capil
12 Bulan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
7.024.010.600 - 3.629.939.000 10.653.949.600 - 10.653.949.600 10.653.949.600
Program Pelayanan
Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan
JUMLAH
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
5
Program Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan
1 2
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
28
BAB IV
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN
OUTPUT OUTCOMESKPD
Terkait
Pagu
(Rp)KL Rp. D/TB/ DAK
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
B 0
Persentase Indikator Program PD yang
Tercapai100 5.403.959.000
B Jumlah Dokumen 10 50.000.000
BPersentase Realisasi Anggaran Dispenduk
Capil1 4.312.647.000
12.000.000
BJumlah Dokumen Ketatausahaan dan
Kepegawaian6 1.029.312.000
L
Persentase
Kepemilikan Dokumen Pendaftaran
Kependudukan
100 346.500.000 2.309.782.000
LJumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran
Penduduk
6000090.000.000
LJumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran
Penduduk
6000045.000.000
LJumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran
Penduduk
10000- 2.309.782.000
211.500.000
L
Persentase Kepemilikan Dokumen
Pencatatan
sipil
100 475.000.000 1.040.614.000
L Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil50000
90.000.000
L Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 300000 45.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Ketatausahaan dan Kepegawaian Dispenduk
Capil
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Gratis Pengurusan KTP dan KK
Pelayanan KTP dan KK Keliling
Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK NON
FISIK)
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Operasional Penunjang Pelaksanaan Penerapan
KTP-elektronik
Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Dispenduk Capil
Pengelolaan Administrasi Keuangan Dispenduk
Capil
APBD PROV USULAN APBN
3
B / LINDIKATOR KINERJA
TARGET LOKASI APBD KAB (Rp)NO KODE PROGRAM / KEGIATAN UP
Gratis Pengurusan Akta Pencatatan Sipil
Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Keliling
29
OUTPUT OUTCOMESKPD
Terkait
Pagu
(Rp)KL Rp. D/TB/ DAK
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
- 1.040.614.000
B Jumlah Mesin 1 340.000.000
L 0
Persentase Pemeliharaan Perangkat SIAK
Online100 698.551.600
LJumlah Pemeliharaan dan Pengoprasian
Jaringan SIAK secara Terpadu19 284.350.000
414.201.600
L
Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan2 100.000.000 279.543.000
L 2 279.543.000
LJumlah Penataan dan Pemilihan Arsip Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil1 100.000.000
7.024.010.600 3.629.939.000
10.653.949.600
APBD PROV USULAN APBN
3
B / LINDIKATOR KINERJA
TARGET LOKASI APBD KAB (Rp)NO KODE PROGRAM / KEGIATAN UP
Pengadaan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri
(ADM)
Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Pemeliharaan dan Pengoperasian SIAK secara
Terpadu
Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK NON
FISIK)
Operasional Penunjang Pelaksanaan Penerapan
KIA
Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Jumlah
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan
Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan
administrasi kependudukan (DAK NON FISIK)
JUMLAH + DAK
30
BAB V
PENUTUP
Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 yang telah
disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat
konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman
melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan
sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah
ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2021 yang akan datang.
Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah
Kabupaten Mojokerto.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Pembina Utama Muda NIP. 19671020 198903 1 009
