PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 050/794/35/2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 126
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanggamus perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2020;
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp (0722) 21035 Fax (0722) 21843 Website : bappeda.tanggamus.go.id
KOTA AGUNG
Nomor 3667);
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
107);
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Tahun 2017 Nomor 136);
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
300);
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 611);
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor
314);
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014
Nomor 6);
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008
Nomor 27);
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2010 Nomor 48);
Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 18);
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 32);
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018
Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 65);
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2019 Nomor 176, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 78);
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2012 Nomor 183) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21
Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2013 Nomor 224);
tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 561);
46. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 44 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2019 Nomor 572);
MEMUTUSKAN :
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2020
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2020
sebagaimana dimaksud diktum kesatu pada hakekatnya
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.
KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2020
sebagaimana dimaksud diktum kesatu disajikan dengan
sistematika sebagai berikut :
c. TTuujjuuaann ddaann SSaassaarraann PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh;;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. Penutup.
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2020
sebagaimana dimaksud diktum ketiga diatas merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 3 Juli 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS,
KATA PENGANTAR
Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang MahaEsa, Karena berkat Rahmat dan
Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Sistematika Penyusunan RENJA-PD Dinas
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran
2020. Disamping itu, laporan Rencana Kinerja ini juga dimaksudkan untuk dapat
memeberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan strategi, dan kebijakan terhadap program
dan kegiatan serta arah kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan program yang bermuara pada peningkatan pelaynanan umum kepada
masyarakat, laporan ini pula disusun dalam kerangka acuan dan pedoman Pembangunan
Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya di bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu tersebut. Dalam sistematika penulisan penyusunan
Renja PD ini, kami menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan
namun, hal itu bukan suatu unsure kesengajaan akan tetapi semata hanya karena keterbatasan
yang ada pada kami.
Karena saran dan pendapat untuk kesempurnaan penyusunan RenjaPD ini pada tahun
mendatang saat ini kami harapkan.
Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagiman mestinya.
Kotaagung, 3 Juli 2019
1. Kata pengantar…………………………………………………………………………… i
LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 TelaahanTerhadapKebijakanNasional……………………… 19
BAB V PENUTUP
KABUPTEN TANGGAMUS
NOMOR: 050/794/35/2019
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS
BAB I
1.1 Latar Belakang
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang –
undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan
memajukan daerahnya sendiri. Hal ini, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui palayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat.
Dengan adanya Otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintahan Daerah mampu
meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam
pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumberdaya
daerah.
Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
saat ini telah diberlakukan undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan, peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil, perlu juga diinformasikan dengan berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi dan perangkat daerah
dengan memperhatikan berbagai perkembangan, permasalahan dan tantangan yang
akan dihadapi dimasa mendatang.
Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan
datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang
mendatang. Perencanaan yang disusun harus mempertimbangkan keadaan yang ada
dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan
yang mungkin timbul.
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018- 2023 merupakan
penjabaran program selama 5 tahun kedepan yang melalui setiap tahapan dari proses
pembangunan berkelanjutan dari tahun ke tahun di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, dan mengingat pembangunan Nasional maka Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 -2023 disingkronkan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera (RPJMD) Kabupaten Tanggamus
Tahun 2014 dan RPJM Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013.
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023
pelaksanaannya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahun
selama 5 tahun, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Belanja
Pendapatan Daerah (APBD) setiap tahunnya.
Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan saling berkaitan satu dengan yang
lainnya baik antar waktu maupun antar tingkatan perencanaan, dengan demikian
pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat berkelanjutan
dan saling terkait secara sektoral maupun wilayah.
Suatu perencanaan pembangunan apapun bentuknya akan berhasil mencapai sasaran
yang diharapkan terkait dengan data kependudukan yang baik dan akurat. Dengan
demikian pembangunan sector Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan
barometer bagi perencanaan pembangunan sector lainnya.
1.2 Landasan Hukum
Rencana strategis disusun berdasarkan landasan hukum , aturan – aturan yang berlaku
yaitu :
Indonesia Tahun 1945;
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Tanggamus;
4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Pembangunan Nasional;
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
Keuangan Daerah;
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun
2018;
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018;
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016tentang Indeks Desa
Membangun;
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,Penggunaan,Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Desa;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
RencanaKerja Pemerintah Daerah;
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2020;
tentangPedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2005–2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Lampung Tahun 2015-2019;
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Tanggamus Tahun 2005-2025;
2011-2031;
2011-2031;
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanggamus;
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2018-2023;
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamussebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21 Tahun 2013;
45. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2020;
46. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;
1.3 Maksud dan Tujuan
kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran – sasaran strategi
yang ingin dicapai selama 1 tahun mendatang.
Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah
untuk menjabarkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
sebagai berikut :
2.1 Gambaran Umum
Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2
3.3
Program dan Kegiatan
4.1 Program dan Kegiatan
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Sebagai perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanggamus mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
secara dayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat, demi terciptanya tatakelola
pemerintah yang baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi.
Berdasarkan peraturan Bupati Tanggamus Nomor 62 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi
dan tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten tanggamus, dalam
pasal 2 dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang di pimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupatimelalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan pasal 3 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang administrasi kependudukan.
Adapun hasil pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 adalah sebagai berikut :
- penerbitan kartu keluarga sebanyak 38.239 lembar
- penerbitan KTP el 382.034 keping
- pelayanan dan penerbitan akta kelahiran sebanyak 173.299 lembar
- pelayanan dan penerbitan akta kematian sebanyak 639 lembar
- pelayanan dan penerbitan akta perkawinan sebanyak 152 lembar
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
SipilKabupaten Tanggamus Tahun 2018
Langsung sebesar Rp.4.645.424.000 yang teralisasi sebesar
Rp.4.350.587.578,- atau94 %.
Anggaran 2018 dijabarkan sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 4 Kegiatan sebagai
berikut:
Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur
dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun
2018yaitu 12 Bulan dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Bulan
dengan anggaran sebesar Rp.1.507.742.000,- yang terealisasi
sebesar Rp.1.456.942.382,- atau sebesar 97 %
b) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pelaksanaan Kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur
dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun
2018yaitu9 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 10 Unit dengan
anggaran sebesar Rp. 394.175.000,- yang terealisasi sebesar
Rp.372.884.000,- atau 95 %.
Pemerintah Daerah Kagiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus
dan Luar Daerah dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan ke
IV tahun 2018yaitu 20 Kali Perjalanan Dinas dengan pencapaian
kinerja sebesar25 Kali Perjalanan Dinas dengan anggaran sebesar Rp.
176.490.000,- yang terealisasi sebesar Rp.130.012.770,- atau 74 %.
d) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor,
pelaksanaan Kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur
pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2018yaitu
16 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar17 Unit dengan anggaran
sebesar Rp. 138.355.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 133.772.089,-
atau 97 %
a) Kegiatan Penyusunan program tahunan, monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ini berlokasi di Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja
sampai dengan triwulan ke IV tahun 2018yaitu 6 Buku dengan
pencapaian kinerja sebesar
sebesar Rp. 33.526.000,- atau 91 %.
3) Program Pendaftaran dan dan Mutasi Penduduk dengan 2 Kegiatan
sebagai berikut :
berlokasi di Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai
dengan triwulan ke IV tahun 2018 yaitu 19.850 Lembar dengan
pencapaian kinerja sebesar 20.000 Lembar dengan anggaransebesar
Rp.78.160.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 74.960.000,- atau 96 %.
b) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
kegiatan ini berlokasi di kotaagung timur dengan pencapaian kinerja
sampai dengan triwulan ke IV tahun 2018 yaitu 2 Paket Blanko
dengan pencapaian kinerja sebesar 2 Paket Blanko dengan anggaran
sebesar Rp.1.662.922.000,- yang terealisasi sebesar
Rp.1.519.716.494,- atau 92 %
sampai dengan triwulan ke IV tahun 2018 yaitu 11.500 Blanko
dengan pencapian kinerja sebesar 12.000 Blanko dengan anggaran
sebesar Rp.294.500.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 281.252.648,-
atau 96 %
Kegiatan sebagai berikut :
ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian
kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2018yaitu 69.000
Lembardengan pencapaian kinerja sebesar70.000 Lembar dengan
anggaran sebesar Rp. 40.500.000,- yang terealisasi sebesar Rp.
39.486.000,- atau 98 %.
Pengadaan Blanko/Formulir Pencatatan Sipil yang Sesuai Standar
dan Spesifikasi Nasional, Kegiatan ini berlokasi di Kotaagung Timur
dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun
2018yaitu 57.000 Form dengan pencapaian kinerja sebesar59.000
Formdengan anggaran sebesar Rp. 26.000.000,- yang terealisasi
sebesar Rp. 24.980.000,- atau 96 %
c) Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Isbat Nikah Terpadu, kegiatan ini
berlokasi di tiga kecamatan dengan pencapaian kinerja sampai dengan
triwulan ke IV tahun 2018 200 Pasangan dengan pencapaian kinerja
sebesar 200 pasangandengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
yang terealisasi sebesar Rp. 196.440.000,- atau 99 %
5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 Kegiatansebagai
berikut :
a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya,
Kegiatan ini berlokasikan di kotaagung timur, pencapaiankinerja
sampai dengan triwulan ke III tahun 2018yaitu 17 stel pakaian khas
lampungdan 146 stel pakaian olah raga dengan pencapaian kinerja
sebesar 17 stel pakaian khas lampungdan 146 stel pakaian olah raga
dengan anggaran sebesar Rp. 69.300.000,- yang terealisasi sebesar
Rp. 69.300.000,- atau 100 %
6) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dengan 2 kegiatan
sebagai berikut :
Sipil, kegiatan ini berlokasi di kotaagung timur, pencapaian kinerja
sampai dengan triwulan ke IV tahun 2018 yaitu 1 Dokumen dengan
capaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran Rp.
10.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 7.189.195,- atau 72 %
b) Kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan dan Kerjasama, kegiatan
ini berlokasi di kotaagung timur, pencapaian kinerja sampai dengan
triwulan ke IV tahun 2018 yaitu 1 Paket dengan capaian kinerja
sebesar 1 Paket dengan anggaran Rp. 10.180.000,- yang terealisasi
sebesar Rp. 10.126.000,- atau 99 %
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan dan pencapaian
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
Tahun 2018 dapat diuraikan pada tabel 1 sebagai berikut :
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai sasaran meningkatnya
kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai
sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indicator kerja sebagai berikut:
1. Persentase Kepemilikan KK
3. Persentase penduduk yang memiliki KTP
4. Tingkat Up Date Base Kependudukan
Untuk mencapai persentase kepemilikan KK dilaksanakan dengan kegiatan pelayanan
KK, Sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemeliharaan Jaringan
on line dan hardware.
- Target persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran dicapai dengan kegiatan
pelayanan dan penerbitan pencatatan sipil, sosialisasi kepada masyarakat adalah
pentingnya akata Pencatatan Sipil peningkatan SDM petugas, pemeliharaan jaringan
on line dan hardware, pengadaan peralatan pendukung kegiatan capil.
- Target pencapaian penduduk yang memiliki KTP-el, sosialisai kepada masyarakat dan
aparatur ditingkat kecamatan dan pekon, melaksanakan pelaynan keliling terutama
bagi kecamatan yang tingkat kepemilikan KTP-elnya memiliki modal, pengadaan
sarana dan prasarana pelayanan. Pemeliharaan jaringan on line dan hardware,
peningkatan SDM petugas/operator dan pengadaan peralatan pendukung dalam
pelayanan dan penerbitan KTP-el.
- Untuk mencapai up dating datebase Kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan
pemeliharaan jaringan on line dab perangkat keras yang ada ,pengadaan peralatan
pendukung SIAK dan meningkatkan SDM petugas dalam pengelolaan Administrasi
Kependudukan sebagai database yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil akurasi datanya dapat ditingkatkan.
Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleknya tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus dijalankan, disamping harus
memfasilitasi tugas dari SKPD – SKPD yang lain juga harus memfasilitasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, hal
ini belum didukung dengan sarana dan prasarana, sumberdaya yang memadai dan
anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini
belum optimal.
Sipil yang cukup menonjol adalah pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan penerbitan dokumen Akta Kelahiran sesuai standar SPM penerbitan KTP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 tahun selalu
memenuhi target SPM sebesar 100%. Hal ini didasari oleh memadainya SDM/aparat
yang melayani di Bidang tersebut. Namun sampai saat ini laporan perkembangan
kependudukan dari tingkat pekonmasih banyak yang belum melaporkan dan kalaupun
melaporkan belum secara continue. Ketertiban masyarakat masih perlu peningkatkan
kinerja aparat maupun bimbingan serta dukungan dari masyarakat misalnya pada
cakupan pembuatan KTP dan Akta Kelahiran.Kesadaran masyarakat masih sangat
minim, hal tersebut dikarenakan masih kurangnnya kesadaran masyarakat untuk
memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil. Masyarakat masih belum
menyadari sepenuhnya terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan baik
berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta- akta
Pencatatan Sipil .hal ini disebabkan masih belum terlaksananya dengan baik
pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dalam pengelola Kependudukan
dan Pencatatn Sipil berupa Bimtek ataupun Diklat dan Penyuluhan maupun
sejenisnya.
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus disajikan dalam tabel II :
2.4 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebagai berikut :
1. Masih belum tertibnya administrasi kependudukan;
Sampai saat ini laporan perkembangan kependudukan dari tingkat pekon dan
kecamatan masih banyak yang belum melaporkandan kalaupun melaporkan
belumsecara menyeluruh.
kependudukan;
dokumen kependudukan baik berupa : Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk
(KTP),dan Akta-akta Pencatatan Sipil;
3. Masih belum terlaksananya dengan baik pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia dalam pengelola kependudukan dan pencatatan sipil berupa bimtek ataupun
Diklat da Penyuluhan maupun sejenisnya.
Ada beberapa hal yang diinginkan dalam mendukung program kependudukan dan
pencatatan sipil antara lain sebagai berikut :
1. Penyelenggaraaan Pencatatan Sipil melalui penyempurnaan peraturan perundang
– undangan;
dan peran serta masyarakat;
profesionalisme aparatur;
program- program ;
optimalisasi program – program.
Dengan demikian harapan yang diinginkan pada kondisi mendatang adanya upaya
dalam penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sehingga perkembangan kependudukan proyeksi dan penyerasian kebijakan
kependudukan baik dalam hal perencanaan serta monitoring dan evaluasi
kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dari rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus
2019, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 5 Program 10 kegiatan.
Sehubungan dengan adanya perubahan undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
administrasi Kependudukan menjadi undang – undang Nomor 24 Tahun 2013, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil membagi 2 kegiatan diluar rancangan awal RKPD yaitu
kegiatan Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Penguatan
Kelembagaan unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) yang ada di Kecamatan.
Berdasarkan amanat undang – undang No 24 Tahun 2013 dimana Kabupaten Tanggamus,
melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan tanggung jawab
adalah sebagai berikut :
- Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang kependudukan;
- Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan
perundang – undangan ;
- Pelaksanaaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan;
- Penugasan kepeda desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi
kependudukan berdasarkan atas tugas pemantauan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya disajikan dalam tabel III Review
Terhadap Rancangan Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam
pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk itu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerapkan pelayanan
One Hour Service.
Program ini sejalan dengan tuntunan pelayanan yang professional, dinamis, tertib dan
tidak diskriminasi guna mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan
SUPER PRIMA secara menyeluruh untuk mengetahui permasalahan dan keluhan
masyarakat selama ini yang selalu berasumsi bahwa pembuatan KK dan KTP identik
dengan lama, mahal dan ribet.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya disajikan dalam tabel IV Penelaahan
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sipil sebagai berikut :
BAB III
Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk
mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.
Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah
kebijakandan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan
arah kebijakan yaitu:
penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
b) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta.
penduduk.
d) Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
e) Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa
berprestasi.
Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu
dilakukan adalah sebagai berikut:
c) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
d) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
e) Pengentasan kemiskinan.
2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah
kebijakan yaitu:
a) Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta
terjangkau.
mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan
mendukung kawasan yang lebih maju.
c) Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi
melalui inovasi kebencanaan.
dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas
dan sistem jaringan utama logistik.
e) Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman,
terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
f) Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.
Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu
dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Perluasan infrastruktur dasar.
c) Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung
pertumbuhan ekonomi.
3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja,
dengan arah kebijakan yaitu:
b) Mempercepat transformasi struktural.
d) Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas
ekonomi.
ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu
dilakukan adalah sebagai berikut:
b) Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil.
c) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
d) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN).
e) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan
arah kebijakan yaitu:
b) Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan
pangan berkualitas.
c) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
d) Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya
perubahan iklim.
Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu
dilakukan adalah sebagai berikut:
b) Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
c) Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT).
d) Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan.
e) Penguatan ketahanan bencana.
5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan
yaitu:
b) Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
c) Menegakkan hukum dan anti korupsi.
d) Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme
serta gangguan kamtibmas.
Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu
dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Peningkatan kemampuan pertahanan.
c) Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
d) Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan
keamanan laut.
Gambar Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020
Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019
Gambar Alokasi Pada Prioritas Naional
Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019
Adapun hal-hal tersebut diatas selanjutnya disajikan dalan table V dengan format sebagai
berikut :
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tujuan :
Sasaran :
3.3 Program dan Kegiatan
Sipilkabupaten Tanggamus merencananakan akan melaksanakan 6 Program dan
17 Kegiatan dengan Belanja Langsung sebesar Rp.4.797.588.840,00 yang dibiayai
dari APBD kabupaten Tanggamus.
Adapun hal-hal tersebut diatas selanjutnya disajikan dalan table ,VI, VII dan VIII dengan
format sebagai berikut :
Secara terinci Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2020 dijabarkan sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 10 Kegiatan
sebagai berikut:
Listrik,Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung
Timur dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Bulan dengan anggaran
sebesar Rp. 114.411.040,00
Kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan
pencapaian kinerja sebesar 12 Bulan dengan anggaran sebesar
Rp.109.853.700,00.
berlokasi di Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sebesar12
Bulandengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00.
d) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini berlokasidi
Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sebesar12
Bulan dengan anggaran sebesar Rp.73.406.800,00.
e) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini
berlokasidi Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja
sebesar1 Ls dengan anggaran sebesar Rp.30.183.600,00.
f) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini
berlokasidi Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja
sebesar34 Unit dengan anggaran sebesar Rp.845.495.000,00.
g) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini berlokasidi
Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sebesar630
kotak dengan anggaran sebesar Rp.13.450.000,00.
h) Kegiatan Penyediaan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaran
Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan ini berlokasidi Kecamatan
Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sebesar52 kali dengan
anggaran sebesar Rp.40.110.550,00.
Kantor Kegiatan ini berlokasidi Kecamatan Kotaagung Timur dengan
pencapaian kinerja sebesar5 Unit dengan anggaran sebesar
Rp.174.782.050,00.
sebesar Rp.1.362.000.000,00.
a) Kegiatan Penyusunan program tahunan, monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ini berlokasi di Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja
sebesar6Dokumendengan anggaran sebesar Rp.36.586.700,00.
3) Program Pendaftaran dan dan Mutasi Penduduk dengan 1 Kegiatan
sebagai berikut :
2.237.798,00.
Kegiatan sebagai berikut :
ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian
kinerja sebesar1 Ls dengan anggaran sebesar Rp. 17.749.100,00.
b) Kegiatan Pemberian Akta Gratis Pada Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Tanggamus Kegiatan ini berlokasi di Kecamatan
Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sebesar1000 Akta
dengan anggaran sebesar Rp.5.173.750,00.
c) Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Isbat NIkah Terpadu Kegiatan ini
berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja
sebesar330 Pasangan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00
5) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan dengan 2
Kegiatansebagai berikut :
kinerja sebesar 1 Ls dengan anggaran sebesar Rp. 14.135.900,00.
6) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan 1
Kegiatansebagai berikut:
kotaagung timur dengan pencapaiankinerja sebesar 3 Paket anggaran
sebesar Rp. 48.797.200,00.
Adapun hal – hal tersebut diatas selanjutnya disajikan dalam table 9 dengan format
sebagai berikut :
BAB V
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 merupakan
bagian dari Renstara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanggamus tahun 2018- 2023 sekaligus untuk mendukung terwujudnya visi dan misi
Kabupaten Tanggamus.
Renja ini disusun sedemikian rupa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Tanggamus tahun 2020 serta untuk melanjutkan dan meletakkan kerangka dasar
pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Tanggamus.
Sipil