Pengaruh Kebijakan Pembangunan Jalur Sepeda di UI terhadap Citra Rektor UI Gumilar R. Somantri di Mata Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UI S1 Reguler

angkatan 2006 dan 2007 di Depok)

Rancangan Penelilitan

Metodologi Penelitian Sosial I

Oleh :Yoga Kusuma0606095286Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS INDONESIA

2008

0

I. Pendahuluan

1.Latar Belakang Masalah

Seorang pejabat politik memiliki suatu kekuasaan serta otoritas tertentu untuk

membentuk suatu kebijakan. Segala kukuasaan dan otoritas tersebut diimplementasikan

dalam pembuatan kebijakan yang berguna bagi masyarakat dan disebut kebijakan publik.

Ide mengenai kebijakan publik mendasari bahwa terdapat wilayah atau ruangan yang

tidak hanya dimiliki dan diisi oleh individu (private) tetapi merupakan ruang atau tempat

dimana terjadi kepemilikan bersama. Terminologi publik juga memiliki dimensi yaitu

aktivitas manusia yang selalu membutuhkan regulasi pemerintah dan intevensi sosial atau

paling tidak aksi sosial.1

Segala kebijakan publik yang dirasakan masyarakat tentunya akan menimbulkan

persepsi-persepsi dan gambaran yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena kebijakan

publik merupakan impelementasi dari eksistensi pejabat politik tersebut. Kebijakan

publik ini dicerminkan sebagai contoh seperti dalam sektor publik.2 Secara sadar ataupun

tidak sadar segala kebijakan memberikan implikasi bagi gambaran masyarakat tentang

seorang pembuat kebijakan. Selain itu, setiap kebijakan tertentu memiliki kecenderungan

untuk mengundang pro dan kontra. Seperti yang kita lihat segala kebijakan presiden

dapat menguntungkan atau merugikan seseorang ataupun sekelompok orang.salah satu

contohnya bisa kita lihat bagaimana kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak.

Masyarakat yang terkena dampaknya sudah tentu akan menyalahkan pemerintahan SBY

karena tidak mampu menekan harga BBM. Hal inilah yang akan berimplikasi kepada

citra Yudhoyono di mata rakyatnya.

Selain kebijakan dilakukan oleh pejabat politik setingkat presiden. Kebijakan

politik juga dilakukan oleh pejabat tertinggi tingkat universitas yaitu seorang rektor.

Seorang rektor dapat menentukan suatu kebijakan publik menurut syarat dan ketentuan

yang berlaku untuk sebagian atau seluruh sivitas akademi universitas tersebut. Seorang

dosen tentunya juga memiliki citra dan opini tersendiri dimata sivitas akademi suatu

universitas.

1 Wayne Parsons. Public Policy : An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis. ( Massachusetts : edward Elgar Pub.,1999) hal 32 Parsons, Ibid., hal 10

1

jabatan politis rektor ui pada tahun 2007-2012 berhasil diraih Prof. Dr. Gumilar

Rusliwa Somantri. berdasarkan pemungutan yang dilakukan suara Majelis Wali Amanah

Universitas Indonesia (MWA-UI) Gumilar berhasil memperoleh 25 suara dari 30 suara

yang ada. beliau mengalahkan dua kandidat lainnya yaitu Sutanto Soehodho (guru besar

Fakultas Teknik UI, saat ini Wakil Rektor I UI) yang meraih meraih 4 suara dan

Hasbullah Thabrany (guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI) yand tidak

mendapat suara serta Satu suara abstain. Gumilar secara resmi bertugas sebagai rektor per

14 Agustus 2007. selama kampanye dan masa jabatannya beliau telah mencanagkan UI

sebagai kampus hijau dengan melakukan penanaman banyak pohon dan memabangun

jalur sepeda.3

Seiring dengan isu pemanasan global yang berkembang di masyarakat luas, UI

sebagai salah satu universitas unggulan di Indonesia tak mau ketinggalan untuk turut

berpartisipasi. Sejak Bapak Gumilar R.Soemantri terpilih menjadi rektor UI, beliau

mencanangkan UI sebagai green campus atau kampus hijau. Pembangunan jalur sepeda

(bike way) akhirnya dipilih sebagai solusi yang tepat sebagai bagian dari rangkaian

menyukseskan UI sebagai green campus. Selain itu, ternyata pembangunan jalur sepeda

ini juga dibangun sebagai respon terhadap warga UI yang membutuhkan sarana

transportasi alternatif selain bus kuning. Proyek yang dibagi ke dalam dua tahap dan

menelan biaya hingga enam miliar rupiah ini, rencananya akan menyediakan 5.000

sepeda de-ngan jalur sepanjang 20 km yang dapat digunakan oleh warga UI.4

Sejak awal menjabat sebagai rektor, Prof. Dr. Gumilar telah mencanangkan

program ”Green Campus UI”. Tujuannya ialah selain untuk menanggapi isu perubahan

iklim dunia ialah untuk mengurangi polusi disekitar kampus UI.5 Gumilar berpendapat

banyaknya kendaraan bermotor akan menyebabkan polusi maka itulah jalur sepeda

dianggap sebagai jawaban untuk mengurangi berbagai macam polusi di wilayah kampus

UI. Lantas jumlah kendaraan bermotor yang masuk UI rencananya akan dibatasi.6 jalur

sepeda rencananya akan dibangun sepanjang 25 km mengenlilingi kampus dan hutan

daerah UI. Lebih jauh lagi Gumilar berpendapat bahwa dia sangat optimis

3diperoleh dari http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/g/gumilar-somantri/berita/02.shtml diakses pada tanggal 20 November 2008 jam 19.07 wib4 Jalur Sepeda di Kampus Hijau.25 Gerbatama edisi 30 Rabu, 19 Maret 085 Jejak Vol 1 1 Maret 2008.6 Jalur Sepeda Dikampus Hijau. Op cit.

2

Sejak awal jalur sepeda ini dibangun, telah banyak opini yang berkembang di

kalangan warga UI. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya sosialisasi dari pihak

rektorat mengenai proyek jalur sepeda ini. Kebanyakan dari publik meragukan efektivitas

jalur sepeda ini.7 Mereka tidak yakin hal ini dapat menarik warga UI untuk memilih

bersepeda dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. akan tetepi memang hal ini

baru pada tataran persepsi tanpa pendekatan sistematis dan empiris.

Mahasiswa cenderung bersifat kritis dan tanggap terhadap berbagai isu atau wacana

yang beredar terlebih lagi isu ini terjadi dikampus mereka. Memang tidak terjadi

penolakan ataupun demonstrasi terhadap kebijakan pembangunan jalur sepeda ini. Akan

tetapi, sebagai bagian yang jumlahnya paling banyak dari sivitas akademi lainnya

mahasiswa pada umunya memiliki peran sangat penting dalam implementasi kebijakan

ini. Pembangunan jalur sepeda ini memang memiliki saasran utama yaitu mahasiswa UI.

Tanggapan mahasiswa bervariatif. Ada yang menyambut baik ada pula yang kurang

setuju karena dianggap tidak tepat guna bagi mahasiswa karena mereka merasa kebijakan

ini tidak tepat dengan kepentingannya dan kebiasaan bertransportasi mereka. meskipun

jalur sepeda telah dibangun kendaraan bermotor tidak berkurang secara signifikan.

Sosialisasi juga telah dilakukan oleh pihak rektorat akan tetapi pihak rektorat

menganggap karena pembangunan jalur sepeda ini belum rampung 100% maka

dampaknya belum terasa di kampus UI.

2.Permasalahan

Dari argumen-argumen yang dibangun penulis mencoba melihat sejauh mana

hubungan antara kebijakan pembangunan jalur sepeda di kampus UI oleh rektor UI

dengan citra yang terbentuk di mata mahasiswa UI khususnya mahasiswa angkatan 2005-

2006 dan 2006-2007, karena kebijakan ini berlangsung selama masa mahasiswa angkatan

tersebut.

Persoalannya akan mencakup apakah kebijakan ini dianggap baik dan dapat

membangun citra positif Prof. Dr. gumilar, atau sebaliknya akapah kebijakan ini

menurunkan citra baiknya di mata mahasiswa UI.

7 Jalur Speda di Kampus Hijau op cit.,

3

Opini merupakan suatu kegiatan. orang dapat menyatakan opininya dengan segala

jenis perbuatan sebgai contoh dengan memberikan suara atau tidak membenrikan suara,

menjawab pertanyaan polling membawa tanda dalam demonstrasi menulis surat kepada

pejabat publik dan lain-lain.8 Penulis berasumsi bahwa pengetahuan tentang opini yang

dimiliki mahasiswa akan dicapai dengan memberikan pertanyaan baik dengan wawancara

atau dengan memberikan kuesioner. Dengan cara mengetahui opini mahasiswa terhadap

pembangunan jalur sepeda tentunya akan terlihat bagaimana citra rektor UI dimata

mahasiswa, apakah kebijakannya dianggap benar-benar bermanfaat atau tidak bagi

seluruh sivitas akademi UI.

3.Tujuan dan Signigfikansi penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai bagaimana dampak suatu kebijakan

diimplementasikan oleh seorang pembuat kebijakan (policy maker) dan dampaknya bagi

citranya di publik. Selain itu, penelitian ini berguna untuk menguji apakah kebijakan ini

merupakan keinginan yang menjadi opini publik—sebagaimana didalam pasar ekonomi

lazim disebut permintaan konsumen---lantas diimplementasikan dalam kebijakan publik

menjadi suatu sarana yang tepta sasaran dan tepat guna.

8 Dan Nimmo. Komunikasi Politik Khalayak dan efek. (Bandung : Remadja Karya, 1989) hal 6

4

II.Kerangka Teori/Pemikiran

1.Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan gabungan dari dua istilah yaitu kebijakan, dan

publik dalam banyak literatur konsep kebijakan dan publik cenderung dipisahkan dalam

pemahaman awalnya. Akan tetapi, dalam penyebutan selanjutnya dilakukan pengertian

dari klausul tersebut. ”Kebijakan” disebutkan Thomas Dye merupakan suatu pilihan yang

diambil pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. David Easton

menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasi nilai-nilai

untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan

pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Hugh

Heglo menyebutkan kebijakan sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan

tertentu.9

Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian ”publik” disini

ialah masyarakat.10 Konsep publik dalam kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai

lawan dari privat. Publik disini merupakan pengertian diaman ranah masyarakat yang

setara dan massal dalam konteks kebijakan.

Kebijakan publik berhubungan dengan masyarakat dan bertentangan dengan ide

yang menyebutkan kepemilikan pribadi (private). Ide dari kebijakan publik ialah bahwa

terdapat wilayah kehidupan yang tidak pribadi atau individual tetapi merupakan

kepemilikan bersama dan digunakan bersama-sama. Publik menunjukkan adanya dimensi

dari aktivitas manusia yang membutuhkan regulasi dan intervensi pemerintah atau aksi

sosial yang mengatur penggunaannya.11

Dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik ialah suatu keputusan yang

diambil pemerintah atau pemimpin politik untuk kepentingan rakyat banyak. Dan

umumnya kebijakan ini diambil berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat.

Pemerintah menjadi regulator dalam pengelolaan kebijakan publik dan mengevaluasi

berjalannya suatu kebijakan publik.

9 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik. ( Jakarta : Pancur Siwah, 2004 ) hal 20-2110 Ibid., hal 2311 Parsons, op. cit., hal 3

5

James Anderson mengemukakan ciri-ciri umum kebijakan menjadi lima ciri

yaitu:12

a. Public Policy is Purposive, goal-oriented behavior rather than random or

chance behavior. Setiap kebijakan tidak boleh sekadar asal buat atau karena

kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan tidak perlu ada

kebijakan.

b. Public policy consist of courses of action – rather than separate, discrete

desicions or actions – perform by governemnt or officials. Maksudnya, suatu

kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lainm tetapi

berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada

pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.

c. Policy is what government do – not what they say will do or what they intend

to do. kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin

atau diniatkian akan dilakukan pemerintah.

d. Public policy may be either negative or positive. Kebijakan dapat berupa

pengarahan untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu.

e. Public pilicy is based on law and is authoritative. Kebijakan didasarkan pada

hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk

mematuhinya.

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari

kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: dari proses kebijakan dan dari struktur

kebijakan. Dari sisi proses kebijakan terdapat tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi

masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dilihat

dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan yaitu:

- Tujuan kebijakan : tujuan merupakan unsur utama pembentukan

kebijakan publik.

- Masalah : masalah dalam suatu kebijakan harus jelas agar tidak

salah dalam merumuskan suatu kebijakan

- Tuntutan : partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju

( Huntington, 1990 : 1 ), jadi tuntutan, kritik dan evaluasi kebijakan sangat

dibutuhkan dalam unsur pembentukan kebijakan.

12 Abidin., op. cit., hal 41

6

- Dampak : kebijakan harus membawa dampak dan perubahan bagi

masyarakat. Dampak dan perubahan seharunsya mengarah kepada keadaan yang

lebih baik akibat diimplementasikannya suatu kebijakan.

- Sarana (policy instrument) : suatu kebijakan dilaksanakan dengan

perangkat kebijakan dan undang-undang tertentu.

Barang Publik

Barang publik atau (public goods) merupakan sesuatu barang atau palayanan yang

berlaku untuk seluruh orang. Barang publik yang sebenarnya merupakan barang atau

kesatuan pelayanan dan instrumen kebijakan yang di produksi oleh tingkat negara

ketimbang oleh pasar. Barang privat yang sebenarnya merupakan barang yang

dikonsumsi dengan pilihan dan hanya mereka yang membayar yang dapat menggunakan

barang tersebut. Samuelson (1954) mengatakan bahwa karakteristik utama dari barang

publik adalah sesuatu yang berlaku sama dan tidak terjadi perbedaan yang didapat antara

satu orang dengan yang lainnya, dan juga tidak bersifat eksklusif terhadap orang-orang

tertentu, tidak seperti barang privat yang eksklusif dinikmati oleh mereka yang mampu

membayar. Barang publik biasanya dibayar dengan pajak dan pinjaman, dan dan harga

mereka biasanya tergantung dari besarnya pajak yang dibayarkan dan dibutuhkan untuk

memproduksi barang publik tersebut.13

Citra Personal tentang Politik

Citra seseorang membantu dalam pemahaman, penilaian, dan identifikasi dengan

peristiwa, gagasan, dan tujuan atau, pemimpin politik. Citra membantu memberikan

alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir

sebagaimana tampaknya, tentang preferensi politik, dan tentang penggabungan orang

lain. setelah masuk kedalam politik, citra personal membantu menggantikan persepsi

kekacauan dengan rasa ketertiban sosial; apalagi citra rakyat dapat langsung memenuhi

kebutuhan manusia, atau sekurang-kurangnya menghasilkan kesan bahwa kebutuhan itu

terpernuhi. Filosof William James memberikan rumus bagi penghargaan diri :

penghargaan diri = keberhasilan/pretensi14. Pecahan (penghargaan diri ini dapat

diperbesar, baik dengan meningkatkan pembilangnya (keberhasilan) ataupun dengan

memperkecil penyebutannya (pretensi). Maka tidak mengherankan bahwa perasaan

subjektif banyak politikus tentang “berhasil” dan “pretensi” sama pentingnya dalam

hitungan pemimpin tentang penghargaan diri dengan prestasi dan aspirasi yang 13 Parsons, op. cit., hal 1114 Horace M. Kallen, ed., The Philosophy of William James. (New York : the Modern Library 1942) hal 145

7

diatributkan oleh orang lain kepada politikus tersebut. Pemimpin politik mengerti bahwa

citra memenuhi kebutuhan manusia, dan karena itu mengungkapkan imbauannya dalam

bentuk lambang untuk membangkitkan citra yang simpatik dikalangan massa.15

Citra16

Rupa; gambar; gambaran-gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai

pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk; kesan mental atau bayangan visual yang

ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas.

-Politik: Gambaran diri yang ingin diciptakan seorang tokoh masyarakat.

Image (citra) Politik

Konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat (publik) akan suatu partai

politik atau seorang individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik

image politik tidak selalu mencerminkan realitas objektif. Suatu image politik juga dapat

mencerminkan hal yang tidak nyata atau merupakan suatu imajinasi yang terkadang bisa

berbeda dari kenyataan fisik. Image politik dapat dibangun dan diperkuat. Image politik

dapat melemah luntur dan hilang dalam sistem kognitif masyarakat. Image politik

memiliki kekuatan untuk memotivasi aktor atau individu agar melakukan suatu hal.

Disamping itu, image politik juga dapat mempengaruhi opini publik sekaligus makna-

makan tertentu. Image positif yagn bagus akan memberikan keuntungan dan efek yagn

positif bagi partai atau individu tersebut. Dengan kata lain, masyarakat harus memiliki

kesan dan persepsi yang bagus tentang partai politik atau kontestan individu. Semakin

bagus kesan yang dipersepsikan leh masyarakat, semakin bagus juga image politiknya

Image adalah sesuatu yang kompleks. tidak hanya dimensinya yang sangat

abstrak tetapi juga melibatkan dua hal sekaligus, yaitu proses kogniti dan afektif dalam

masyarakat. Unsur kognitif mengacu pada pertimbangan rasional dan kalkulasi dalam

domain image. Sementara unsur afektif lebih melihat kepada sisi emosi dan perasaan

dalam dimensi image. Kedua hal ini secara sendiri-sendiri atau simultan sangat terkait

dengan image politik. Dengan kata lain, image politik mengandung unsur-unsur kognitif-

rasional maupun hal yang berkaitan dengan emosi. 17

Pendekatan kognitif dalam image politik berasal dari suatu pandangan bahwa

manusia adalah makhluk yang berakal budi. Yang membedakan manusia dengan

makhluk lainnya di muka bumi ini adalah kapasitasnya dalam befikir. Mereka yang

15 Dan Nimmo. Komunikasi Politik khalayak dan Efek. (Bandung : Remadja Karya CV 1989) hal 8-916 Kamus Besar Bahasa Indonesia17 Firmanzah. Marketing Politik. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007) hal 230-231

8

percaya atas pendekatan kognitif melihat bahwa semua kemajuan teknologi yang

membawa ke arah efisiensi dan efektivitas kehidupan manusia sangat ditentukan oleh

proses berpikir manusia. Kapasitas rasional logis manusia, menurut pandangan ini juga

dipercaya akan membawa manusia ke arah kehidupan politik yang lebih baik. Image

politik dalam hal ini merupakan suatu konstruk objektif. Image politik diciptakan,

dibangun, dan dihancurkan melalui argumen-argumen logis dan rasional.18

Pendekatan afektif memandang bahwa tidak semua masyarakat mengisi dirinya

dengan pola pikir kognitif. Pada umumnya, ketika berhadapan dengan masalah-masalah

politik masyarakat lebih menggunakan pendekatan emosional mereka. Seringkali

masyarakat terbelit dalam suatu kondisi dimana mereka harus diberitahu mengenai hal-

hal yang sebenranya mereka butuhkan. Masyarakat jenis ini umumnya memiliki tingkat

pendidikan dan pemahaman akan politik yang relatif rendah.19

Mahasiswa

Salah satu ciri khas kaum intelektuil, dimana mahasiswa termasuk di dalamnya,

adalah sifatnya yang kritis. Karena ia hidup dalam dunia idea, padahal dunia idea tidak

pernah identik dengan dunia nyata, maka kaum intelektuil selalu melihat kekurangan

dalam kenyataan dan selalu menghendaki perubahan-perubahan dalam dunia nyata ke

arah yang mendekati harapan “idiilnya”. Jadi tingkah laku kritik merupakan ciri hakiki

dari tingkah laku intelektuil.20

Opini Publik

Terdapat banyak definisi berkaitan dengan opini publik. Peneliti hanya akan

berkonsentrasi kepada definisi yang mendukung korelasi antara citra dengan opini publik.

Selain itu, definisi opini publik dalam kerangka teori yang coba dibangun ialah mengenai

korelasinya dengan kebijakan publik. Dan Nimmo menyebutkan opini publik sebagai

porses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga

negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.21 Didalam

bukunya Nimmo menjelaskan proses-proses kegiatan opini menjadi citra, persepsi

kecenderungan dan akhirnya bermuara kepada pembentukan opini publik. Prosesnya

mencakup pada kegiatan verbal dan non-verbal yang menyajikan citra dan interpretasi

18 Ibid., hal 23519 Ibid., hal 23720 Sarlito Wirawan Sarwono. Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 52.

21 Nimmo., Op. Cit., hal 3

9

individual tentang objek tertentu biasanyadalam bentuk isyu.22 Opini publik juga memilki

ciri-ciri tertentu. Selain sudah pasti memiliki isi, arah dan intensitas, ciri opini publik ini

biasanya menyangkut opini tentang tokoh politik (biasanya pejabat pemerintah dan

kandidat pejabat, tetapi juga jenis lain pemimpin politik, terutama pemimpin simbolik

yang menjadi subjek dalam opini publik).23

Lalu jika menggunakan opini publik dalam kerangka kebijakan publik didapat

bahwa opini publik adalah bagian inti dari studi kebijakan.24 Kuantifikasi Opini Publik

dipopulerkan oleh Dr. George Gallup pada tahun 1930-an. Sesuatu yang menjadi isu

menarik perhatian pembuat kebijakan dan media terkait dengan cara isu itu berkaitan

dengan opini publik --- cara ia definisikan dan diukur. Opini publik dalam pasar politik

adalah mirip dengan permintaan konsumen dalam pasar ekonomi. Dalam sistem

demokrasi modern seseorang bisa mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu

fungsi dari opini publik. Lantas, argumen yang menyatakan agenda kebijakan sangat

dipengaruhi oleh opini publik dan kekuatan publik diperkuat oleh fakta bahwa opini

diukur dan diperlakukan dengan penuh perhatian oleh pembuat kebijakan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bernard Henessy dimana dalam demokrasi

modern terjadi model proses antara pendapat dengan kebijakan. Pendapat dikonsepsikan

sama dengan opini khususnya opini publik. Dalam sistem demokrasi perwakilan yang

terjadi saat ini opini publik menjadi penting karena opini dan kebijakan itu merupakan

elemen utama dalam sistem demokrasi perwakilan.25 Dalam keadaan normatifnya rakyat

bebas mengungkapkan opininya mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Menurut konsep mayoritas (majority), opini publik merupakan aksi kolektif mayoritas

masyarakat yang mendukung pemerintah mengambil suatu kebijakan sebagai suatu

keputusan.

2.Kerangka Konsep

Citra disini diasumsikan sebagai konstruksi persepsi masyarakat yang melekat

pada suatu individu dan pada umumnya pejabat politik. Dengan menggunakan konsep

Dan Nimmo yang berhubungan dengan komunikasi politik citra merupakan gambaran

seorang individu berkenaan dengan figur politik atau pemimpin. Citra ini bisa berubah

sewaktu-waktu. Firmanzah menjelaskan pula konsep Image Politik untuk melengkapi

22 Nimmo., Op. Cit., hal 2223 Nimmo., Op. Cit., hal 2924 Parsons., Op. Cit., hal 11225 Bernard Benassy. 1989. Pendapat Umum. Jakarta : Erlangga. Hal 20-21

10

pemahaman kerangka konsep penelitian tentang pembentukan citra dibidang politk.

Bahwa citra bisa diperkuat atau diperlemah. Kebijakan yang diambil pejabat politik akan

membentuk realitas politik yang diterima publik dalam bentuk citra positif atau negatif

seperti yang dikemukakan dan Nimmo dalam konsep citra politik. Dalam hal ini peneliti

memberikan pemahaman yang sama atas konsep Citra Personal tentang politik Dan

Nimmo dengan konsep Image Politik yang dikemukakan Firmanzah. Opini publik dilihat

sebagai proses lanjutan dari pembentukan citra menurut konsep Dan Nimmo. Firmazah

juga menyebutkan bahwa Image Politik dapat memengaruhi Opini Publik lalu, opini

publik disini dilihat sebagai proses setelah terjadinya pembentukan citra. Dalam

hubungannya dengan konsep kebijakan opini publik memiliki korelasi yang besar

terhadap pembentukan kebijakan dan sebaliknya. Namun, dalam hipotesis kali ini peneliti

ingin melihat lebih dalam bagaimana proses pembentukan opini publik melalui citra yang

terbangun dari publik dan terlembaga menjadi suatu opini publik tentang pejabat politik

tertentu.

3.Hipotesis Penelitian

dalam penelitian ini penulis memiliki hipotesis bahwa pembangunan jalur sepeda

di UI menghasilkan Citra (baik/buruk) Rektor UI dimata mahasiswa seperti dalam konsep

citra personal yang diungkapkan dan Nimmo bahwa Proses pembentukan citra

berdasarkan konsep yang diungkapkan Dan Nimmo bahwa keberhasilan dari seorang

pemimpin atau pejabat akan memengaruhi citra positif/negatif dimata masyarakat

termasuk didalamnya segala kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang. citra

ini selanjutnya akan membentuk interpretasi, opini dan akhirnya opini publik tentang

baik/buruknya kinerja suatu pemerintahan atau badan eksekutif tertentu.

4.Model Analisa

Variabel independen variabel intervening variabel dependen

Menurut De Vaus, variabel adalah suatu karakteristik yang memiliki lebih dari

satu nilai. Variabel ada tiga yaitu independen, dependen, dan intervening, dimana

11

Pembangunan Jalur Sepeda Di

UI

Citra Rektor UI 2007-2012

(Gumilar R. Somantri) yang

baik/buruk

Opini publik dari kalangan mahasiswa UI

ketiganya membentuk hubungan sebab-akibat yang akan diteliti dalam penelitian sosial.26

Kebijakan pembangunan jalur sepeda menjadi variabel independen yang akan

memengaruhi dua variabel lainnya yaitu citra rektor UI dan opini publik tentang rektor

UI di kalangan mahasiswa. Pengukuran citra sebagai variabel intervening disini

dimaksudkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan. Telah disebutkan bahwa telah

populer di Amerika sistem pengukuran opini publik lewat survei dan polling. Setidaknya

hal inilah yang hendak dilakukan peneliti yang ingin menciptakan opini publik dengan

instrumen survei. Proses pelembagaan citra dan persepsi dilakukan dengan melakukan

suatu survei dengan menurunkan berbagai konsep kedalam indikator pertanyaan

kuesioner.

5. Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini, peneliti melakukan operasionalisasi konsep dengan cara

menuruni tangga abstraksi menjadi indikator. Pemahaman terhadap poin-poin konsep

yang sedikit-banyak dijabarkan diatas akan memandu peneliti untuk menyusun indikator

yang tercermin dalam pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Jadi pembuatan kuesioner

merupakan kegiatan mengoperasionalisasikan konsep yang dijelaskan pada tinjauan

pustaka.

III. Metode Penelitian

1.Pendekatan Penelitian

26 David De Vauss. Surveys In Social Research. ( London : routledge, 2002) hal 22-23

12

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan

data dari responden melalui kuisioner. Kuesioner bertujuan untuk menjawab pertanyaan

penelitian yang di sebutkan diatas.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang mencoba menjelaskan apa yang

terjadi di balik fenomena sosial yang terjadi. Penelitian eksplanatif ialah penelitian yang

hendak menguji hubungan antara dua variabel. Dari segi tujuan penelitian ini merupakan

penelitian evaluatif dimana diharapkan akan mendapatkan hasil penelitian yang dapat

digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan jalur sepeda

dengan citra rektor UI periode 2007-2012.

3.Teknik Penarikan Sampel

Pada penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian ialah mahasiswa UI S1

reguler angkatan 2005 dan 2006 di UI Depok. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan

Kedokteran Gigi tidak diikutsertakan karena kebijakan pembangunan jalur sepeda ini

terjadi di UI Depok, sedangkan FK dan FKG terletak di Salemba, Jakarta. Kerangka

sampel diperoleh dari panitia Pemira BEM UI pada tanggal 25 November 2008. daftar

populasi seluruh mahasiswa UI ini diterima dalam dalam bentuk soft-copy yang

berformat excel. Dalam data tersebut terdapat nama mahasiswa, Nomor Induk

Mahasiswa, Jenis Program, dan jurusan. Selain itu, peneliti menerima data jumlah

mahasiswa S1 reguler berbentuk soft-copy dari UI dalam Angka 2000-2007 27 dalam

format acrobat reader (.pdf). kerangka sampel berjumlah 27.333 orang dan sampel

berjumlah 750 orang pada samplig error plus/minus 4.0% dan pada tingkat kepercayaan

95%. Sampel berjumlah 750 sudah berikut non-response sebesar 20%. Data seluruh

mahasiswa yang menjadi kerangka sampel tadi diberikan nomor lalu diacak melalui fitur

SPSS. Kemudian diambil secara acak dengan metode SRS (simple random sampling).28

Teknik SRS ialah mengambil sampel secara acak namun tetap terdapat angka unik yang

ditentukan dalam pemilihan sampel jadi terdapat pola meskipun dalam prinsip ke-

random-an. SRS merupakan teknik yang digunakan jika kerangka sampelnya memiliki

keakuratan yang tinggi.

4. Teknik pengambilan data

27 http://www.ui.edu/download/ui_dalam_angka.pdf28 ibid., hal 71

13

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mendapatkan data primer yaitu data yang

langsung berasal dari sumber pertama (responden). Secara teknis, penulis akan

menggunakan metode survei. Untuk melaksanakan metode ini, penulis akan memberikan

pertanyaan-pertanyaan yang disusun lewat sebuah kuesioner yang nantinya akan

dibagikan kepada responden.

Pengambilan data dilakukan selama kurang lebih minggu. Jadi terbagi menjadi

dua gelombang. Gelombang pertama brjumlah 375 responden dan gelombang kedua

sebanyak 375 responden. Jumlah interviewer sebanyak 10 orang yang akan bertugas dari

senin hingga jumat. Jadi kira-kira satu harinya satu interviewer harus mendapatkan 3-4

koesioner yang telah terisi. Pengambilan data dilakukan kurang lebih dua minggu untuk

mengantisipasi kesulitan mendapat responden untuk dimintai mengisi kuesioner. selain

itu adanya breifing interviewer akan mengurangi waktu dua minggu mejadi hanya sekitar

delapan hari efektif.

14

  Desember Jaunari Februari Maret

Jenis Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1Penyusunan Rancangan Penelitian  

                      

Libur Natal dan Tahun Baru   

                     

Pelaksanaan Pre-Test   

                     Pengajuan Rancangan Penelitian  

                      

Briefing Interviewer   

                     

Turun Lapangan (Pelaksanaan Penelitian)  

                      

Pengumpulan dan Analisa Data  

                      

Penyusunan Laporan Penelitian  

                      

Presentasi Laporan Hasil Penelitian  

                      

Publikasi Hasil Penelitian   

                     Rangkaian kegiatan Penelitian

0

Estimasi Biaya Penelitian

No Keterangan Jumlah Total1 1. Tahap Pra-pelaksanaan    

 a.Pembuatan proposal penelitian (10x @ Rp. 50.000) Rp. 500.000,-  

  b.Penggandaan Dokumen/ Surat-surat Rp. 100.000,-  

  c.Penggandaan kuesioner (750x @ Rp. 1000) Rp. 750.000,-  

  d.      Team building Rp.200.000,-  

  e.       Pre-test Rp.100.000,-    Sub Total   Rp. 1.650.000,-       

  2. Tahap Pelaksanaan    

 a. Fee Interviewer (10 Orang x 10 hari @ Rp.50.000) Rp. 5.000.000,-  

 b.Biaya Transportasi (10 Orang x 10 hari @ 10.000,- Rp. 1.000.000,-  

  c.Konsumsi (10 Orang x 10 hari @ 15.000,- ) Rp. 1.500.000,-    d.Gift responden (750 x Rp. 2.000) Rp. 1.500.000,-    Sub Total   Rp. 9.000.000,-         3. Lain-lain      a. Biaya koordinasi panitia Rp. 300.000,-    b. Pengolahan data/SPSS Rp. 300.000,-    c. Fee Peneliti Rp. 2.000.000,-    Sub Total   Rp. 2.600.000,-          Total Rp. 13.250.000,-

Daftar Pustaka

Buku

Abidin, Said Zainal (2004) Kebijakan Publik. Jakarta :Pancur Siwah

Althaus Scott L., (2003) Collective preference in Democratic Politics Cambridge : Cambridge University Press

De Vaus, David. (2002) Surveys In Social Research (5th edition). London: Routledge.

Firmanzah. (2007) Marketing Politik. Jakarta : Buku Obor

Jones,Charles O. (1991) Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : Rajawali Press

Hemessy, Bernard.(1989) Pendapat Umum. Jakarta :Erlangga

Nimmo, Dan. (1989) Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. Bandung : Remadja Karya CV.

Parson, Wayne. (1999) Public Policy : An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analyses. Massachusetts : Edward Elgar

Sarwono, Sarlito Wirawan,. (1978) Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa. Jakarta: Bulan Bintang

Sastropoetro, Santoso. (1989) Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial. Bandung : CV Remadja Karya

Internet http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/g/gumilar-somantri/berita/02.shtml diakses pada tanggal 20 November 2008 jam 19.07 wib

http://www.ui.edu/download/ui_dalam_angka.pdf diakses pada tanggal 21 September 2008 jam 20.07 wib

TabloidJalur Sepeda di Kampus Hijau.25 Gerbatama edisi 30 Rabu, 19 Maret 08

Jejak Vol 1 1 Maret 2008.

Kuisioner Penelitian

1

Pengaruh Kebijakan Pembangunan Jalur Sepeda di UI terhadap Citra Rektor UI Gumilar R. Somantri di Mata Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UI)

Kuisioener No. Kuesioner : _________________

Saudara/saudari saya hormati, perkenalkan saya Yoga Kusuma, saat ini kuliah di Jurusan Ilmu Politik FISIP UI. Akan melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan Pembangunan Jalur Sepeda di UI terhadap Citra Rektor UI Gumilar R. Somantri di Mata Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UI).Berikut ini adalah serangkaian pertanyaan yang akan saudara-saudari isi menyangkut masalah tersebut. Ini bukan merupakan suatu uji kecerdasan yang menilai baik buruk, atau benar-salah. Penelitian semata-mata bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh kebjakan pembangunan jalur sepeda di UI terhadap Citra rektor UI Gumilar R. Somantri di mata mahasiswa, sekaligus sebagai tugas mata kuliah Metode Penelitian Sosial 1. Saya meminta kesediaan saudara/i untuk membantu tugas saya dengan mengisi kuesioner yang saya berikan. . Perlu dicatat bahwa identitas responden serta jawaban yang diberikan akan sangat dijaga kerahasiaannya. Terima kasih atas kerjasama dan kesediaan saudara/i untuk ikut berpartisipasi dalam penelitan ini.

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

TTL :

Angkatan :

Fakultas :

Jurusan :

Domisili :

B. Kebijakan Pembangunan Jalur Sepeda

1. Apa alat transportasi yang biasa anda gunakan untuk pergi ke kampus ?

a. Angkutan Umum

b. Mobil Pribadi

c. Motor Pribadi

d. Lainnya, sebutkan.........

2. Apa alat transportasi yang biasa anda gunakan untuk mobiltias didalam kampus ?

a. Mobil Pribadi

b. Motor Pribadi

c. Bis Kuning

2

d. Ojek

e. Sepeda Kuning

f. Berjalan Kaki

g. Lainnya, sebutkan...................

3. Apakah Anda mengetahui tentang kebijakan pembangunan jalur sepeda di kampus

UI Depok ?

a.Ya

b.Tidak

(jika tidak, hentikan disini, terima kasih)

4. Jika Ya, siapakah pencetus kebijakan pembangunan jalur sepeda ini ?

a. Dirjen Dikti

b. Dekanat

c. Rektorat

d. Pihak Swasta

e. Lainnya, sebutkan.....

5. Apakah Anda pernah menggunakan sarana sepeda di UI ?

a. Tidak Pernah

b. pernah

c. Sering

d. Sangat sering

6.Apa yang membuat anda menggunakan sarana sepeda di UI ?

a. sosialisasi yang dilakukan pihak rektorat

b. tertarik diajak teman

c. tertarik karena kemauan sendiri

d. alasan lain, sebutkan.............

C. Rektor dan Rektorat

7. Jika di beri skala 1(buruk)-5(sangat baik) berapa nilai kinerja rektor dan rektorat

selama ini ?(lingkari)

(buruk) 1--------2---------3---------4--------5 (sangat baik)

8.Apa kebijakan rektorat antara tahun 2007-2008 yang paling anda ketahui ?

a. BOP berkeadilan

3

b.Green Campus UI

c.lainnya, sebutkan...........

9.Apakah anda mendukung rektor dan rektorat dalam program kampus hijau (green

campus) di UI ?

a.Ya

b.Tidak

c. Ragu-ragu

10.Menurut Anda, apakah kebijakan pembangunan jalur sepeda memberikan citra

positif bagi rektor UI sebagai pembuat kebijakannya?jelaskan!

a.ya,Jelaskan....

b.tidak,Jelaskan....

11.Menurut Anda, apakah kebijakan pembangunan jalur sepeda membuat mahasiswa di

UI simpatik dengan rektor UI?

a.Ya

b. Tidak

c. Ragu-ragu

Pertanyaan di bawah ini dimaksudkan untuk mengetahui opini anda tentang kebijakan

jalur sepeda yang diambil pihak rektorat UI. Berikan tanda ( √ ) pada tempat yang telah

tersedia, yang menggambarkan persetujuan Anda.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No. Pertanyaan STS TS N S SS1. Kebijakan pembangunan jalur

sepeda sangat cocok di wilayah kampus UI

         

2. Kebijakan pembangunan jalur sepeda sangat berguna bagi mahasiswa

       

3. Kebijakan pembangunan jalur sepeda menyadarkan saya akan pentingnya menjaga lingkungan

         

4

4. Kebijakan pembangunan jalur sepeda membuat saya ingin naik sepeda di kampus UI

         

5. Kebijakan pembangunan jalur sepeda mengingatkan saya kepada rektor UI

         

6. Kebijakan pembangunan jalur sepeda membuat saya simpatik dengan rektorat UI

         

7. Kebijakan pembangunan jalur sepeda membuat saya kagum dengan rektor UI (Gumilar R. Somantri)

         

8. Kebijakan pembangunan jalur sepeda membuat saya bangga terhadap UI

         

9. Kebijakan pembangunan jalur sepeda efektif mengurangi jumlah kendaraan bermotor di UI

         

10. Kebijakan pembangunan jalur sepeda sangat efektif mengurangi polusi di UI

         

11. Kebijakan pembangunan jalur sepeda disosialisasikan dengan baik oleh pihak rektorat          

5