Print Hukum Perikatan

Tugas Hukum Perikatan

PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS

SERTA AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN

Disusun oleh

Abdul Rasyid Tafsir 02101001116

Andri Hadi 02101001184

Devi Gafriansyah 02101001035

Evi Damayanti. S 02101001151

Henry Manumpak 02101001042

Job Fayol Tampubolon 02101001171

Junifer Alexander 02101001117

Kristi Dwi Sarah 02101001194

Kurnia Sembiring 02101001198

Satria Pranata 02101001029

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013


Pengertian dan Asas-asas serta Akibat Hukum dari Perjanjian i

Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

KATA PENGHANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat

limpahan Rahmat dan kasih karunia-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis

dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun

untuk memenuhi tugas Hukum Perikatan sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Makalah ini membahas tentang Pengertian dan

Asas-asas serta Akibat Hukum Dari Perjanjian.

Dalam penulisan makalah ini sesungguhnya penulis mengalami beberapa hambatan

dan kesulitan. Akan tetapi, berkat bantuan para dosen yang telah memberikan ilmunya dan

membimbing penulis serta para teman dan yang lainnya akhirnya penulis dapat

menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini adalah jauh dari

kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya sehingga penulis sangat

mengharapkan kritik, masukan dan saran yang sifatnya membangun yang dapat memperbaiki

makalah ini.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih dan semoga makalah ini memberikan

manfaat bagi para pembaca terkhususnya kita sekalian.

Inderalaya, 29 Mei 2013

Penulis


Pengertian dan Asas-asas serta Akibat Hukum dari Perjanjian ii

Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

DAFTAR ISI

Kata Penghantar …..…………………………………………………………………………. i

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ….……………………..………………………...………. 1

B. Tujuan Penulisan ……………………………..………………………….. 5

C. Rumusan Masalah ………..…………………..………………………….. 5

D. Sistematika Penulisan ………………………………………..…………... 5

BAB II PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian .…………………………………...…….. 7

B. Asas-Asas Dalam Perjanjian ……..…………..……...………..…………. 9

C. Akibat yang timbul apabila tidak terpenuhinya Asas - Asas dalam

Perjanjian …..………………..……...………..…………………...…...... 12

BAB III PENUTUP

Kesimpulan …………………………………………………………………. 14

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………… 16


Pengertian dan Asas-asas serta Akibat Hukum dari Perjanjian 1

Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa

setiap harinya mereka melakukan perikatan. Hal-hal seperti membeli suatu barang atau

menggunakan jasa angkutan umum. Seperti halnya sewa-menyewa hal tersebut merupakan

suatu perikatan. Perikatan di Indonesia diatur pada buku ke III KUHPerdata (BW) yang

bersifat Aanvullenrecht (hukum pelengkap), maksudnya adalah bahwa aturan-aturan yang

terdapat dalam buku III KUHPerdata (BW) dapat dikesampingkan apabila para pihak atau

subjek hukum dalam perikatan atau perjanjian membuat aturan-aturan sendiri yang berlaku

bagi para pihak. Sebaliknya, apabila para pihak tidak membuat aturan-aturan sendiri yang

berlaku bagi para pihak tersebut yang melakukan perjanjian, maka aturan dalam buku III

KUHPerdata berlaku bagi para yang melakukan perjanjian.

Buku III KUHPerdata menganut open system (sistem terbuka), artinya bahwa

para pihak dalam membuat perjanjian di perbolehkan membuat perjanjian baru bila di dalam

buku III tidak mengatur tentang perjanjian tersebut, selama perjanjian tersebut tidak

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan, defenisi,

maupun arti istilah “perikatan”. Diawali dengan ketentuan pasal 1233, yang menyatakan

bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-

undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh

pihak-pihak yang terkait didalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun

karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian

perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih orang (pihak) dalam

BAB I



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam

hubungan hukum tersebut.

Macam-macam Perikatan :

1. Dari sudut isinya, terdiri dari :

- Perikatan Alternatif adalah perikatan yang prestasinya dua atau lebih dari satu, tapi

pihak yang berkewajiban (debitur) hanya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan

satu prestasi saja yang dipilih baik oleh pihak yang berhak maupun pihak yang

berkewajiban dan dapat pula pihak ketiga mempunyai hak dalam perikatan tersebut.

- Perikatan Fakultatif adalah perikatan yang objek pretasinya hanya satu saja ,tapi

pihak yang berkewajiban (debitur) dapat mengggantinya dengan objek yang lain

berdasarakan kesepakatan para pihak.

2. Dari sudut jenis-jumlah objek prestasi, terdiri dari :

- Perikatan Generik adalah perikatan yang objeknya ditentukan menurut jenis dan

jumlahnya dari objek prestasi.

- Perikatan Spesifik adalah perikatan yang objeknya ditentukan secara terperinci apa

jenis dan bentuknya.

3. Dari sudut sifat objeknya atau tujuan, terdiri atas :

- Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang sifat objek perikatannya dapat

dibagi.

- Perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang sifat objek perikatannya

tidak dapat dibagi.

4. Dari sudut subjek hukumnya, terdiri atas :

- Perikatan pokok atau Acessoir adalah perikatan yang hanya mempunyai satu debitur

(yang berkewajiban) dan satu kreditur (yang berhak) atas keseluruhan prestasi.



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

- Perikatan Solider atau Tanggung Renten adalah perikatan yang mempunyai lebih

dari satu debitur dan atau kreditur tetapi masing-masing bertanggungjawab atas

keseluruhan prestasi.

5. Dari sudut saat berlaku dan berakhir, terdiri atas :

- Perikatan Bersyarat adalah perikatan yang tergantung pada hal yang belum pasti

terjadi. Perikatan bersyarat terbagi atas 2, yaitu:

Perikatan Bersyarat batal adalah perikatan yang apabila peristiwa itu terjadi,

maka perikatan tersebut hapus atau berakhir.

Perikatan Dengan Syarat Batal adalah perikatan yang apabila peristiwa itu

terjadi, maka perikatan tersebut dinyatakan berlaku.

Dasar atau Sumber Terjadinya Perikatan

Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi atas :

1) Yang lahir dari undang-undang saja

Yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan

yang lahir walaupun tanpa adanya suatu perbuatan karena undang-undang udah

menentukan tentang adanya perbuatan hukum tersebut dalam undang-undang.

Contoh dalam buku III KUHPerdata (BW) tentang cara memperoleh hak milik dengan

bijswaring, yaitu peralihan hak milik karena undang-undang, (beralih secara otomatis

oleh yuridis melalui daluarsa) sebab hukum benda bersifat dwingenrecht yang dengan

sendirinya akan menimbulkan hubungan hukum. Jadi tanpa adanya perbuatan,(undang-

undang) hukum telah menyatakan ada hubungan hukum.

2) Yang lahir karena undang-undang melalui perbuatan (handeling)



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

Yang dimaksud dengan perikatan yang lahir karena undang-undang melalui perbuatan

ialah adanya suatu perbuatan yang bukan merupakan kewajiban atau dengan kata lain

dengan kata lain ada hubungan hukum yang terjadi atau yang diatur, tetapi menganggap

ada hubungan hukum oleh undang-undang.

Perikatan yang lahir karena undang-undang melalui perbuatan (handeling) dibagi menjadi

2 yaitu :

Perbuatan yang menurut hukum

o Zaakwarneming(perbuatan sukarela) 1354 BW yaitu Melakukan kepentingan

orang lain tanpa adanya perintah tanpa sepengetahuan orang tersebut.

o Onverschuldige betaling 1359 BW (pembayaran tanpa hutang) yaitu

Pembayaran yang diperkirakan adanya hutang tetapi ternyata tidak ada hutang.

o Overeenkomst (perjanjian) pasal 1313 BW yaitu suatu persetujuan adalah

suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu

orang lain atau lebih.

Perbuatan yang melawan hukum

o Onrechtmatigedaad pasal 1365BW (Perbuatan melawan hukum) yaitu

perbuatan yang menimbulkan kerugian karena adanya unsur kesalahan dan

timbulnya clausal antara perbuatan dan kerugian.

Berbicara mengenai perikatan sangat identik dengan perjanjian atau yang

disebut juga dengan Overeenkomst. Overeenkomst merupakan salah satu dasar terjadinya

perikatan (verbintenis). Apa sajakah yang menjadi asas-asas dalam perjanjian, dan

konsekuensi apa yang timbul apabila asas-asas tersebut tidak terpenuhi, akan dibahas lebih

lanjut dalam bagian pembahasan.



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

B. Tujuan Penulisan

Makalah ini penulis (kami) buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok

pada mata kuliah Hukum Perikatan, serta untuk megkaji lebih dalam dan memahami tentang

Perjanjian khususnya mengenai Pengertian dan Asas-asas yang ada di dalam Perjanjian serta

akibat hukum dari perjanjian itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Dari berbagai hal yang telah penulis uraikan diatas maka dapat ditarik suatu

kesimpulan mengenai masalah-masalah yang penulis rasa dan perlu untuk dipaparkan dalam

penulisan makalah ini, yaitu:

1. Apa sajakah unsur-unsur dalam perjanjian?

2. Apa sajakah asas-asas dalam perjanjian ?

3. Apa Akibat Hukum yang ditimbulkan apabila Asas - Asas tersebut tidak terpenuhi?

D. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang penulis lakukan terdiri dari 3 Bab yang akan diuraikan. Adapun

sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini membahas tentang Latar Belakang dan Tujuan

Penulisan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Pembahasan dari Perjanjian, yang mana

agar pemaparan dari makalah yang kami tulis ini tidak meluas, maka kami

membatasi pembahasannya dengan hanya membahas mengenai pengertian,

asa-asas dan serta akibat hukum dari perjanjian.



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

BAB III : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penulis (kami) yang

sebagaimana telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya.

________________________



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS

SERTA AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Dalam banyak kepustakaan hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang

membagi perjanjian kedalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Pembagian

perjanjian kedalam perjanjian bernama dan tidak bernama tidak banyak memberikan banyak

arti, oleh karena pembedaan tesebut pada hakekatnya tidak menyentuh pada konsep maupun

suatu konsepsi tertentu yang dapat digunakan secara konsisten1. Yang terpenting dalam

melakukan pembedaan jenis-jenis perjanjian khusus adalah bagaimana menentukan unsur-

unsur pokok dalam suatu perjanjian. Dengan adanya identifikasi unsur pokok dalam suatu

perjanjian, maka kita akan dengan mudah menggolongkan suatu perjanjian kedalam salah

satu dari ketiga jenis perikatan yang disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdata (BW), yaitu

perikatan untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, atau perikatan untuk

tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat hukumnya.

1) Unsur Esensialia dalam Perjanjian

Yang dimaksud dengan unsur esensialia dalam perjanjian yaitu berupa

prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang

mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari

jenis perjanjian lainnya. Umumnya unsur ini dipergunakan dalam memberikan rumusan,

definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian. Misalnya pembedaan antara Perjanjian Jual

1 Ibid

BAB II



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

Beli dengan Perjanjian Tukar Menukar, karena jual beli menurut Pasal 1457 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk

membayar harga yang dijanjikan,” sedangkan tukar menukar menurut Pasal 1541 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata adalah “suatu perjanjian, dengan mana kedua belah

pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik,

sebagai gantinya suatu barang lain.”

Dari rumusan dari Pasal 1457 dan Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata di atas, kita mengetahui bahwa jual beli dibedakan dari tukar menukar dalam hal

pembayaran harga. Selain pembayaran harga sebagaimana dimaksud di atas, dapat

dikatakan bahwa seluruh ketentuan mengenai jual beli, yang berhubungan dengan

penyerahan kebendaan yang dijual atau dipertukarkan adalah sama.

Dari penjelasan di atas, telah jelas bahwa unsur esensialia adalah: unsur yang

ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian

dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan

karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

2) Unsur Naturalia dalam Perjanjian

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu,

setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya yaitu dalam perjanjian yang

mengadung unsur esensialia jual beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari

penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-catat tersembunyi. Pembeli

tidak akan menerima bentuk jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat

tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Terkait dengan hal dimaksud di atas,

maka yang berlaku yaitu Pasal 1339 KUH Pdt yang menyatakan bahwa:



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas

dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

3) Unsur Aksidentalia dalam Perjanjian

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang

merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak,

sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan

secara bersama-sama oleh para pihak.

Unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus

dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya yaitu dalam jual beli, unsur

aksidentalianya yaitu ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang

dijual atau dibeli.

B. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Prof. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu keterikatan antara dua orang yang

membuatnya.2.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan perjanjian sebagai suatu perhubungan

hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap

berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain

berhak menuntut pelaksanaan janji itu.3

2 Subekti SH,.Prof., Hukum Pejanjian, cetakan I, pembimbing Masa, Djakarta, 1963, halaman 4.

3 Wirjono Prodjodikoro, Mr.,,Asas-asas hukum perjanjian, Sumur Bandung, 1960, halaman 9.



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

Pasal 1313 KUHPerdata (BW), menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

lain atau lebih.4

Secara umum Perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) BUKU III Bab VII yang menganut sistem terbuka, yang merupakan

konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak. Azas ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Ketentuan pasal ini merumusksn sebagai berikut:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya.

2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup

untuk itu.

3. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni

menganut azas konsensualitas dan asas kebebasan berkontrak.

Asas Konsensualitas

Mengenai terjadinya perjanjian, Asas ini terdapat dalam pasal 1320

KUHPerdata yang merumuskan bahwa :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan 4 syarat, yaitu :

1. Konsensus

Konsensus adalah suatu keadaan tawar menawar antara pihak yang menawarkan

dan pihak yang lain menerima artinya ada pertemuan kehendak antara kedua belah

pihak (yang menawar dan yang menerima).

4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

Konsensus harus didasari oleh asas itikad baik. Dalam konsensus tidak boleh

didasari dengan asas dwang (paksaan), dwang (kekeliruan), dan bedrog

(penipuan).

2. Bekwaam (cakap)

Bekwaam adalah orang yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan

hukum. Orang yang cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum menurut

hukum atau dalam BW dinyatakan sebagai berikut:

Batas umur minimal 21 tahun dan atau,

Sudah memperoleh status menikah.

Orang yang tidak berada dalam pengampuan orang lain (curatelle), yaitu

seperti: orang yang sakit keras (di rumah sakit), pemabuk, pemboros, penjudi,

dan lain sebagainya.

3. Hal tertentu

Hal tertentu adalah syarat mengenai objek perikatan atau perjanjian yang berupa

kepentingan dalam perjanjian yang akan menjadi hak dan kewajiban bagi orang-

orang atau subjek hukum dalam perjanjian tersebut atau paling tidak objeknya

dapat ditentukan.

4. Kausa yang halal.

Kausa yang halal adalah kepentingan yang menjadi objek dari isi perjanjian itu

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan

atau disebut juga sebab yang halal yang merupaka syarat dari perjanjian.

Mengenai akibat perjanjian : Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat

antara pihak-pihak itu sendiri. Azas ini ditegaskan dalam pasal 1338 (1) KUHPerdata yang

menegaskan bahwa perjanjian diantara para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para

pihak yang melakukan perjanjian tersebut.



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

Asas Kebebasan Berkontrak

Mengenai isi perjanjian, Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract principle),

Maksudnya:

1. Memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk membuat overeenkomst.

2. Memberikan kebebasan mengenai isi dari overeenkomst yang dibuat.

3. Memberikan kebebasan membuat aturan dalam overeenkomst yang berlaku bagi pihak

dalam overeenkomst.

4. Memberikan kebebasan membuat bentuk overeenkomst.

Bila dikaji dalam buku III Kuhperdata (BW) yang bersifat aanvullendrecht,

maka asas kebebasan berkontrak ini sesuai dengan sifat buku III BW. Dan asas ini juga

berarti pengakuan terhadap hak asasi dalam kebebasan.

C. Akibat yang timbul apabila tidak terpenuhinya Asas - Asas dalam Perjanjian

(Overeenkomst)

Dapat Dimintakan Pembatalan (vernietigbaar).

Overeenkomst dapat dimintakan pembatalan kepada hakim apabila unsur

subyektif dari overeenkomst tersebut tidak terpenuhi. Yang merupakan unsur subyektif (para

pihak) dalam overeenkomst adalah asas consensus dan asas bekwaam. Maksudnya bahwa

overeenkomst yang dilakukan oleh para pihak harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh

undang-undang. Consensus yang dikehendaki oleh undang-undang adalah consensus yang

tanpa dwang (paksaan), dwaling (kekeliruan), bedrog (penipuan). Apabila consensus tidak

sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang maka consensus tersebut cacat yuridis

dan dapat dimintakan pembatalan kepada hakim. Begitu juga dengan asas bekwaam apabila

ternyata pihak yang melakukan overeenkomst tidak cakap menurut hukum maka



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

overeenkomst tersebut dapat dimintakan pembatalan. Tetapi apabila overeenkomst tersebut

tidak dimintakan pembatalan, maka overeenkomst tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi

para pihak yang membuat overeenkomst . apabila dimintakan pembatalan apabila

menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

Batal Demi Hukum (nietigbaar).

Overeenkomst batal demi hukum apabila unsur obyektif (isi) tidak terpenuhi.

Yang merupakan unsur obyektif dari overeenkomst yaitu asas kausa yang halal dan asas hal

tertentu. Apabila tidak sesuai dengan asas tersebut overeenkomst batal demi hukum.

Overeenkomst yang diadakan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi secara

yuridis dan pihak-pihak dalam overeenkomst tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi.

________________________



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam

perjanjian. Pada hakikatnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut merupakan

perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan

pasal 1339 KUHPerdata (BW). Rumusan pada kitab 1339 KUHPerdata (BW) menyatakan

bahwa: “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan

didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Secara umum Perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) BUKU III Bab VII yang menganut sistem terbuka, yang merupakan

konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak. Azas ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata

(BW). Asas-asas dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata (BW),

yakni azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualitas. Dimana yang dimaksud dengan

asas konsensus atau yang disebut juga asas konsensuil atau kesepakatan, yaitu asas yang

merupakan syarat untuk melakukan perjanjian, karena suatu perjanjian adalah perbuatan dua

pihak.dan yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau disebut juga dengan

Contract Vrijheid Beginsel, yaitu asas yang memberi kebebasan untuk melakukan perjanjian

dengan siapa saja, untuk menentukan isi perjanjian, untuk membuat aturan-aturan dalam

perjanjian yang dibuat dan untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuat.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang

menimbulkan hak dan kewajiban pada salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian.

BAB III



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian memberikan hak kepada pihak

kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir

dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah disepakati oleh para

pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.

Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati terbut, maka kreditur

berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau

tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai

dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga,

kerugian, dan biaya yang telah dikeluarkan kreditur. Dalam hal apabila wanprestasi oleh satu

pihak atau lebih pihak dalam perjanjian maka akibat hukumnya adalah dapat dimintakan

pembatalan serta batal demi hukum. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat

subyektif yakni konsensus dan atau bekwaam, maka akibat hukumnya adalah Dapat

Dimintakan Pembatalan atau Vernietigbaar, dan apabila menimbulkan kerugian maka orang

yang dirugikan dapat meminta ganti rugi. Sedangkan, apabila tidak dimintakan pembatalan

maka perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian karena adanya

hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Dan apabila suatu

perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka akibat hukumnya Batal Demi Hukum atau

Nietigbaar, dan tidak dapat dimintakan ganti rugi karena perjanjian itu dianggap tidak pernah

terjadi, sehingga tidak mengikat pihak yang membuat perjanjian (perjanjian tersebut tidak

berlaku).

________________________



Fak

ult

as H

uk

um

- U

niv

ersi

tas

Sriw

ijay

a

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Subekti SH, Hukum Perjanjian, cetakan I, pembimbing Masa, Djakarta, 1963.

Muljadi Kartini, Gunawan Widjaja, Perikatan pada umumnya, Jakarta : PT RajaGrafindo

Persada, 2003.

Mujadi Kartini, Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta : PT

RajaGrafindo Persad, 2010.

Subekti, R. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1996

Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Buku 1. Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2001

Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Buku 2. Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2001

Wirjono Prodjodikoro. Asas - Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung. 1960.

Peraturan Perundang-undangan:

o Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Documents

Print Hukum Perikatan