Hukum Perikatan utk PPA USAKTI

HUKUM PERIKATANHUKUM PERIKATAN

Disampaikan pada perkuliahanPendidikan Profesi Akuntansi Trisakti (PPA Trisakti)

Oleh: Suria Nataadmadja, S.H., LL.M.

Adi Febrianto Sudrajat, S.H.

A. PendahuluanA. Pendahuluan

1. persetujuan“overeenkomst” adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, Pasal 1313 KUHPer

2. perikatan “verbintenissen”, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, Pasal 1233 KUHPer

Suria Nataadmadja & Associates


Definisi menurut Subekti:

1. perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana

seorang berjanji kepada seorang lain atau

dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal.

2. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan

hukum antara dua orang atau dua pihak,

berdasarkan mana pihak yang satu berhak

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan

pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi

tuntutan itu


Unsur-unsur Perikatan:

1. bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan

hukum;

2. hubungan hukum tersebut melibatkan dua

atau lebih orang (pihak);

3. hubungan hukum tersebut adalah hubungan

hukum dalam lapangan hukum harta

kekayaan;

4. hubungan hukum tersebut melahirkan

kewajiban pada salah satu pihak dalam

perikatan


• Pada pasal 1234 KUHPer disebutkan bahwa

perikatan ditujukan untuk memberikan

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk

tidak berbuat sesuatu.

• Perikatan memiliki dua unsur hubungan

penting yaitu berhubungan dengan hal

persoalan tanggung jawab hukum atas

pelaksanaan prestasi oleh pihak yang

berkewajiban (Schuld) dan hal

pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban

dari harta kekayaan pihak yang

berkewajiban tersebut tanpa

memperhatikan siapa pihak yang

berkewajiban untuk memenuhi kewajiban

tersebut (Haftung)

B. SUMBER PERIKATANB. SUMBER PERIKATAN

Pasal 1233 KUHPer yang menyatakan

bahawa “Perikatan, lahir karena suatu

persetujuan atau karena undang-undang”

1.Perikatan yang bersumber dari

Persetujuan

2.Perjanjian yang bersumber dari

Peraturan Perundang-undangan


Perikatan yang bersumber Perikatan yang bersumber dari Persetujuandari PersetujuanSuatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua

orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu

hal, sehingga perjanjian tersebut menerbitkan suatu

perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji

atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian adalah sumber yang terpenting yang

melahirkan perikatan.


Perjanjian yang bersumber dari Perjanjian yang bersumber dari Peraturan Perundang-Peraturan Perundang-undanganundanganPasal 1352 KUHPer perikatan yang bersumber pada Undang-undang dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1.Perikatan yang bersumber dari undang-undang saja; dan

2.Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai perbuatan orang.

Pasal 1353 KUHPer perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang dibagi menjadi:

1.Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang yang muncul dari suatu perbuatan yang sah (halal dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);

2.Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang yang muncul dari suatu perbuatan melanggar hukum (perbuatan melawan hukum)



Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat

perbuatan orang oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata

dibagi menjadi 3 bagian yaitu

1.Pengurusan Kepentingan Orang Lain Tanpa Perintah

(Zaakwaarneming), diatur dalam pasal 1354 hingga pasal

1358

2.Pembayaran yang Tidak Terutang (onverschuldigde

betaling, condictio indebiti) yang mengakibatkan terjadinya

penambahan kekayaan secara tidak sah pada pihak lainnya

(unjust enrichment), diatur dalam pasal 1359 hingga 1364

3.Tindakan atau perbuatan melawan hukum yang

menerbitkan kerugian sebagai akibat kesalahan atau

kelalaian orang perorangan tertentu atas tanggungjawabnya

sendiri, maupun yang dilakukan oleh orang perorangan yang

berada dalam pengawasan atau perwalian, ataupun karena

kebendaan yang berada dalam penguasaan atau pemilikan

dari seseorang, yang menerbitkan kerugian pada pihak lain

(tort, onrechtmatige daad). Perbuatan Melawan Hukum secara

garis besar diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPer

C. Azas-Azas PerjanjianC. Azas-Azas Perjanjian1. Azas Kebebasan Berkontrak

(freedom of contract)2. Azas Konsensualisme

(concensualism)3. Azas Kepastian Hukum (pacta

sunt servanda)4. Azas Itikad Baik (utmost good

faith)5. Azas Kepribadian (personality)


1. 1. Azas Kebebasan Azas Kebebasan BerBerkontrakkontrakPasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”Azas ini merupakan suatu azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:1.membuat atau tidak membuat perjanjian;2.mengadakan perjanjian dengan siapa pun;3.menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratannya perjanjian, serta4.menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan


2. 2. Azas KonsensualismeAzas Konsensualisme (concensualism(concensualism))

Azas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer yang berbunyi “… 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri…”.Pada pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Azas ini menyatakan bahwa perjanjian cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, dimana kesepakatan itu merupakan kesesuaian antara kehendak kedua belah pihak.


3.3. Azas Kepastian Hukum (Azas Kepastian Hukum (pacta pacta sunt servandasunt servanda))

Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dalam ayat tersebut juga kondisi sebuah perjanjian yang dapat berlaku seperti undang-undang bagi para pihak adalah perjanjian yang substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ayat pada pasal ini juga merupakan pembatasan yang nyata bagi berlakunya azas kebebasan berkontrak.


4.4. AAzas Itikad Baik (zas Itikad Baik (utmostutmost good good faithfaith))

Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, menunjukkan azas itikad baik harus ada pada setiap perjanjian.

Azas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif


5.5. Azas Kepribadian (Azas Kepribadian (personalitypersonality))

Pasal 1315 KUHPer yang berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan Pasal 1340 KUHPer yang berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

Pengecualian:•Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan bahwa “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”•Pasal 1318 KUHPer yang menyatakan bahwa “Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.”


D.D. MACAM-MACAM MACAM-MACAM PERJANJIAN/ PERIKATANPERJANJIAN/ PERIKATAN

Prof. Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Perikatan membagi perjanjian dalam dua kategori yaitu:1.Perjanjian sederhana atau perikatan murni, yaitu apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal saja, yang pemenuhannya dapat dilakukan seketika.



2.Perikatan yang lebih rumit, terdiri dari:a.Perikatan bersyarat;b.Perikatan dengan ketetapan waktu;c.Perikatan manasuka (alternative);d.Perikatan tanggung menanggung

atau solider;e.Perikatan yang dapat dibagi dan

yang tak dapat dibagi;f. Perikatan dengan ancaman

hukuman

E.E.SYARAT SAHNYA SYARAT SAHNYA SEBUAH PERJANJIANSEBUAH PERJANJIAN

Pasal 1320 KUHPer yang berbunyi:“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;1.kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3.suatu pokok persoalan tertentu;4.suatu sebab yang tidak terlarang.”



1. poin 1 syarat subjektif, karena menyangkut subjek dari sebuah perjanjian

2. poin 2 syarat objektif, karena menyangkut objek dari sebuah perjanjian.

Apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan (voidable, vernietigbaar), sementara bila syarat objektif tidak terpenuhi maka dapat berakibat perjanjian batal demi hukum (null and void, nietig). Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” (voidable) adalah bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tersebut akan menjadi batal bila langkah pembatalan dilakukan melalui pengadilan (lihat Pasal 1266 KUHPer) atau pembatalan perjanjian tersebut harus dinyatakan oleh hakim, kecuali dapat diselesaikan dengan damai. Selanjutnya yang dimaksud dengan “batal demi hukum” (Null and Void) adalah bahwa perjanjian tersebut secara hukum telah batal, sehingga perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif yang dimaksud pasal 1320 KUHPer, harus dianggap tidak pernah ada

1

2

1.1. KesepakatanKesepakatan Para Para PihakPihakBahwa kedua subjek (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, dan seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat itu, sehingga apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.Pasal 1321:

“Bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekilapan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”Pasal 1449:

“Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”


2. 2. Kecakapan Para Pihak Kecakapan Para Pihak (kapasitas hukum)(kapasitas hukum)

Pasal 1330 KUHPer yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1.anak yang belum dewasa;

a. pasal 330 KUHPer bahwa dewasa adalah orang yang telah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi sudah menikah

b. pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengertian dewasa diberikan kepada orang yang telah berumur 18 tahun

c. Undang-undang Jabatan Notaris bahwa dewasa adalah orang pribadi yang telah berumur 18 tahun

2.orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

pasal 433 KUHPer bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, demikian juga dengan orang-orang yang bertindak sangat boros

3.perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

dengan dikeluarkannya Surat Edaran MA No.3 tahun 1961 maka ketentuan yang diatur dalam pasa 108 dan pasal 110 KUHPer saat ini tidak berlaku sehingga tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam melakukan perbuatan hukum atau membuat kontrak


3. 3. Objek yang Disepakati Objek yang Disepakati (suatu hal tertentu)(suatu hal tertentu)

Pasal 1333:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Pasal 1334:

“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu.”


4. Suatu Sebab 4. Suatu Sebab Kausa yang Kausa yang HalalHalal

Menurut Prof. Subekti bahwa yang dimaksud dengan sebab atau causa suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiriPasal 1337:“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”


F.F. AKIBAT PERJANJIANAKIBAT PERJANJIAN• Pasal 1340 KUHPer menyebutkan bahwa persetujuan

hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317

• Apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi seorang debitur dalam sebuah perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibanya semata-mata. Sesuai azas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dalam ayat tersebut juga kondisi sebuah perjanjian yang dapat berlaku seperti undang-undang bagi para pihak adalah perjanjian yang substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


G.G. NOTA KESEPAHAMAN/ NOTA KESEPAHAMAN/ MEMORANDUM OF UNDERSTANDINGMEMORANDUM OF UNDERSTANDING

• Nota Kesepahaman dalam pengertian idealnya sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal menyatakan langkah pencapaian saling pengertian atau kesepahaman antara kedua belah pihak (preliminary understanding of parties) untuk melangkah ke penyusunan, pembuatan dan penandatanganan kontrak.


Contoh Klausul Nota KesepahamanContoh Klausul Nota Kesepahaman“Nota Kesepahaman ini akan memiliki daya mengikat pada saat ditandatangani sampai dengan Desember 2012, dimana pada jangka waktu tersebut Para Pihak akan membicarakan, menegosiasikan, menyusun dan menyetujui sebuah Perjanjian yang mengikat bagi Para Pihak. Selama tidak terdapatnya atau tidak tercapainya kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian yang mengikat bagi Para Pihak, Nota Kesepahaman ini tidak menciptakan akibat hukum bagi Para Pihak.”

Nota kesepahaman tidak dimaksudkan untuk menerbitkan akibat hukum (no intention to create legal relation). Nota kesepahaman hanya merupakan preliminary pengertian bahwa para pihak akan atau berencana untuk melakukan hubungan hukum. Secara teori hakikat dari Nota Kesepahaman adalah demikian.


Pada prakteknya sering kali Nota Kesepahaman hanya merupakan judul, tetapi isinya telah mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak, sebagai contoh klausal Nota Kesepahaman di bawah ini:

“Bila salah satu pihak tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dengan itikad tidak baik, maka pihak tersebut diwajibkan untuk membayar ganti rugi terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan daya upaya untuk memenuhi Nota Kesepahaman ini.”

Walaupun judulnya Nota Kesepahaman, bila isinya ternyata berkekuatan kontrak, maka secara khusus dari tatacara penginterpretasian kontrak berdasarkan pasal 1343 KUHPer yang berlaku adalah maksud dari isi kesepakatan tersebut, bukan arti dari judulnya. Seringkali ketidakcermatan dalam melihat isi dari Nota Kesepahaman tersebut menimbulkan sengketa

Isi Pasal 1343 KUHPer berbunyi: “Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf.”


TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Education

Hukum Perikatan utk PPA USAKTI