HUKUM PERIKATAN

Oleh :Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.

NIP 19640709 199009 200 1

BAB IPERIKATAN

PADA UMUMNYA

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN PERIKATAN

1. Istilah

perikatan Verbintenis : perutangan perjanjian

Verbinden (mengikat)

2. Pengertian

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih,yg terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib me - menuhi prestasi itu. (Ilmu Pengetahuan Hukum)

Unsur-unsur perikatan : a. Hubungan hukum (rechtsbetrekking); b. Kekayaan; c. Pihak-pihak : 1) Kreditur; 2) Debitur. d. Prestasi (voorwerp) : 1) Memberikan sesuatu (te geven); 2) Berbuat sesuatu (te doen); 3) Tidak berbuat sesuatu (of niet te doen).

B. PENGATURAN HUKUM PERIKATAN

1. Buku III KUHPerdata (Pasal 1233 – 1864) : a. Perikatan Pada Umumnya (Pasal 1233 – 1312); b. Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian (Pasal 1313 – 1351); c. Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang (Pasal 1352 – 1380); d. Hapusnya Perikatan (Pasal 1381 – 1456); e. Perjanjian Nominaat (Pasal 1457 – 1864).

2. Beberapa Bagian Buku I dan II KUHPerdata, sepan- jang belum diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan- nya.3. Di luar KUHPerdata : a. KUHD; b. Perjanjian - perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata sesuai asas Kebebasan Berkontrak; c. Pelbagai peraturan perundang – undangan di lapangan perburuhan, perkumpulan, dan lain- lain.

C. KENYATAAN-KENYATAAN HUKUM

Pengertian :Kenyataan hukum adalah suatu kenyataan yg menim-bulkan akibat hukum, yaitu terjadinya, berubahnya,hapusnya dan beralihnya hak subyektif, baik dalamhukum keluarga, hukum benda maupun hukum per -orangan.

Kenyataan-kenyataan hukum dibagi ke dalam :1. Perbuatan manusia : a. Perbuatan-perbuatan hukum : 1) Perbuatan hukum bersegi satu; 2) Perbuatan hukum bersegi dua. b. Perbuatan-perbuatan manusia yang bukan meru- pakan perbuatan-perbuatan hukum : 1) Perbuatan-perbuatan menurut Hukum; 2) Perbuatan-perbuatan melawan hukum.2. Peristiwa-peristiwa hukum semata-mata.

D. SUMBER HUKUM PERIKATAN

1. Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian ( Pasal 1313 KUHPerdata);2. Perikatan yang Bersumber dari Undang – Undang (Pasal 1352 KUHPerdata) : a. Undang - Undang saja / iut de wet alleen ( Pasal 1352 KUHPerdata); b. Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang / uit de wet ten gevolge van’s mensen toedoen (Pasal 1353 KUHPerdata ).

E. SHULD DAN HAFTUNG

Dasar Hukum : 1131 dan 1132 KUHPerdata.

Pengecualian :1. Schuld tanpa haftung;2. Schuld dengan haftung terbatas;3. Haftung dengan schuld pada orang lain.

F. Jenis-jenis Perikatan

1. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum a. Dilihat dari prestasinya / isinya : 1) Perikatan memberikan sesuatu; 2) Perikatan untuk berbuat sesuatu; 3) Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu; 4) Perikatan manasuka (alternatif); 5) Perikatan fakultatif; 6) Perikatan generik dan spesifik; 7) Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi; 8) Perikaan sepintas lalu dan terus menerus.

b. Dilihat dari subyeknya : 1) Perikatan anggung menanggung; 2) Perikatan pokok dan tambahan. c. Dilihat dari daya kaerjanya : 1) Perikatan dengan ketetapan waktu; 2) Perikatan bersyarat.B. Pembedaan berdasarkan UU 1) Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesu- atu, dan tidak berbuat sesuatu; 2) Perikatan bersyarat; 3) Perikatan dengan ketetapan waktu; 4) Perikatan manasuka (alternatif); 5) Perikatan tanggung menanggung; 6) Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi; 7) Perikatan dengan ancaman hukuman.

1. Perikatan untuk memberikan sesuatu (te geven) Pasal 1235 KUHPer : “Dalam tiap - tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kwajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan ybs dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yg akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab ybs.”

Pasal 1236 KUHPer : “Si berutang (debitur) adalah berwajib membe- rikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si ber- piutang (kreditur) apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk me- nyerahkan kebendaannya, atau telah tidak me – rawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.”

Pasal 1237 KUHPer : “Dalam hal debitur lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian kebendaan ada – lah tanggungan debitur.”

Pasal 1238 KUHPer tentang lalai (ingebreken).

Pernyataan lalai adalah upaya hukum dg mana kreditur memberitahukan (aanmaning), menegur (somatie), memperingatkan (kenningsgeving) debitur saat selam- bat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur telah lalai.

Bentuk-bentuk peringatan lalai : a. Surat oeritah (bevel); b. Akta sejenis (soortgelijke akte); c. Demi perikatannya sendiri.

2. Perikatan untuk berbuat sesuatu (te doen)

Pasal 1239 KUHPer : “Tiap - tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tdk berbuat sesuatu, apabila si ber – utang tdk memenuhi kewajibannya, mendapat- kan penyelesaiannya dalam kewajiban, membe- rikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Pasal 1240 KUHPer : “Dalam pada itu si berpiutang adalah berhak

menuntuut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawan dengan oerikatan dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghauskan segala sesuatu yang tlah dibuat tadi atas biaya si berutang, dengan tidak mengurnagi hak menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu.”

3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (of niet te doen)

Pasal 1242 KUHPer : “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yg berbuat melawan dng perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Pasal 1243 KUHPer : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi- nya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yg berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan - nya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus di- berikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

4. Perikatan manasuka / alternatif / boleh memilih Pasal 1271 KUHPer : “Dalam perikatan-perikatan manasuka, si berutang dibebasan jika ia menyerahkan salah datu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dpt memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yg satu dan sebagian barang yang lain.”

Pasal 1272 hak memilih ada pada si berutang, jika ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.

Perikatan alternatif menjadi tunggal jika salah satu barang yg diperjanjikan tidak lagi merupakan obyek perikatan.

Perikatan alternatif menjadi perikatan murni dalam hal : a. Salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak lagi men- jadi obyek perikatan; b. Debitur atau kreditur telah memilih prestasi yang akan dila- kukan; c. Salah satu dr barang-barang yg dijanjikan karena kesalahan si berutang tidak lagi dapat diserahkan; d. Kedua-dua barang hilang dan debitur bersalah ttg hilangnya salah satu, ia harus membayar harga barang yg hilang paling akhir.

Perikatan alternatif sering dilawankan dng perikatan kumulatif / konjungtif.

5. Perikatan fakultatif yaitu perikatan yg hanya mempunyai satu obyek presta- si, di mana debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi yg lain, bilamana debitur tdk mungkin memenuhi prestasi yg telah ditentukan semula.

6. a. Perikatan generik yaitu perikatan yg obyeknya hanya ditentukan me – nurut jenis dan jumlah benda / barang yang harus diserahkan debitur.

b. Perikatan spesifik yaitu perikatan yang obyeknya ditentukan secara ter- perinci.

7. Perikatan dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi ( deelbaare en ondeelbaare verbinteni s) yaitu apabila

prestasinya dapat dibagi atau tdk dapat dibagi menurut imbangan, di mana pembagian tersebut tidak boleh mengurangi hakikat prestasi tersebut.

Sifat perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi ber- dasarkan : a. sifat barang yang menjadi obyek perikatan; b. maksud atau tujuan peirkatannya.

8. a. Perikatan sepintas lalu (voorbijgaande verbinte - nis) yaitu perikatan yg pemenuhan prestasinya hanya dilakukan dengan satu kali saja dalam waktu yang singkat.

b. Perikatan terus menerus (voortdurende verbinte- nis) yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya di- lakukan dng terus menerus berkelanjutan dalam waktu yang panjang.

9. Perikatan tanggung - menanggung / tanggung renteng (hoof-delijke / solidaire verbintenis)

Pasal 1278 KUHPer : “Suatu perikatan tanggung-menanggung atau tanggung - renteng, terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam suatu perjanjian secara tegas kepada masing – masing pihak diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kpada salah seorang membebaskan pihak yang berutang, meski- pun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi.”

Perikatan tanggung renteng hnya dpt diadakan apabila secara tegas-tegas dinyatakan kecuali kalau UU menentukan lain.

10. Perikatan pokok dan tambahan (principle en acce- ssoire verbintenis) Apabila seorang debitur atau lebih lebih terikat sedemikian rupa sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung kpada perikatan yang lain. Perikatan pertama disebut perikatan pokok, sedangkan perikatan lainnya disebut peri – katan accessoire.

11. Perikatan dengan ketetapan waktu (tijdsbepaling ver - bintenis)

Pasal 1268 KUHPer : “Perikatan dengan ketetapan waktu ialah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya atau lama waktu berlakunya suatu perikatan bukan me- nangguhkan lahirnya suatu perikatan.”

Perikatan dengan ketetapan waktu dibagi dua : a. Perikatan dengan ketetapan waktu yg menangguh – kan; b. Perikatan dengan ketetapan waktu yg menghapus – kan.

12. Perikatan bersyarat (voorwaardelijke verbintenis)

Pasal 1253 KUHPer : “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia di - gantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga ter - nya peristiwa semacam itu maupun secara mem – batalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”

Suatu perikatan dianggap tidak bersyarat dalam hal : a. klausul yang ditetapkan dalam perjanjian merupakan suatu kejadian yang sudah lewat terjadi di masa lalu; b. syarat yang digantungkan pada sesuau yg pasti ter - jadi di masa yang akan datang; c. perikatan didasarkan pada syarat yang memaksa; d. syarat perikatannya adalah suatu perbuatan yg tidak mungkin dilaksanakan; e. syarat tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.

Perikatan batal apabila : a. syarat itu bertentangan dngan kesusilaan / sesu- atu yang dilarang oleh UU; b. pelaksanaanya semata-mata digantungkan pada kemauan sendiri.

Syarat potestatif adalah syarat yang pelaksanaan - nya tergantung dari kemauan salah satu pihak yang terikat di dalam perikatan.

13. Perikatan dengan ancaman hukuman ( strafbeding verbin - tenis )

Pasal 1304 KUHPer : “Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemkian rupa dengan mana seorang (si berutang / debitur) untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan mela – kukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak terpenuhi.”

Maksud ancaman hukuman tersebut, yaitu : a. untuk mendorong / menjadi cambuk bg si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya; b. untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian ttg jumlahnya / besarnya kerugian yang dideritanya.

G. WANPRESTASI

Wanprestasi / default / non fulfilment / breach of contract diterjemahkan: ingkar janji,prestasi yg buruk,kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewa-jibannya dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melak-sanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalamsuatu perjanjian.

Wanprestasi dapat timbul karena :1. Kesengajaan / kelalaian debitur itu sendiri;2. Adanya keadaan memaksa (overmacht).

Wujud wanprestasi :1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan di - lakukannya;2. Debitur melaksanakan apa yg dijanjikannya, tetapi tdk sebagaimana dijanjikan;3. Debitur melakukan apa yg dijanjikan tetapi terlambat;4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hak-hak kreditur apabila terjadi wanprestsi :1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen);2. Hak menuntut pemutusan perikatan, / bila peri -

katan itu bersifat timbal balik menuntut pembatal – an perikatan (ontbinding);3. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding);4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;5. Hak menuntut pemutusan / pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Akibat hukum bagi debitur ang melakukan wanprestasi :1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian;2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran

ganti kerugian (pemecahan perjanjian);3. Peralihan risiko kepada debitur sejak terjadinya wan-

prestasi;4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di

muka hakim.

Tiga kemungkinan tuntutan gugatan yg dilakukan pihak pihak kreditur kepada debitur yang wanprestasi :5. Parate executie;6. Arbitrage;7. Rieele executie.

Beberapa macam alasan debitur untuk membebaskandirinya dari hukuman-hukuman :1. Mengajukan tuntutan adanya force majeur / over -

macht;2. Mengajukan tuntutan bahwa kreditur sendiri juga

telah lalai (exceptio non adimpleti contractus);3. Mengajukan tuntutan bahwa kreditur telah mele -

paskan haknya untuk menuntut ganti rugi (rechts - verwerking).

Ganti kerugian terdiri dari 2 faktor :1. Kerugian yang nyata-nyata diderita / yang dapat di-

duga / diperkirakan pd saat perikatan itu diadakan yang timbul sebgai akibat wanprestasi;

2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh.Tercakup dlm pengertian biaya, rugi & bunga ( kosten,schaden en interesten ).

Macam-macam bunga :1. Bunga konvensional;2. Bunga moratoire;3. Bunga compensatoire.+ Bunga anatocisme.

Kerugian yang harus dibayar debitur kepada kreditur :1. Kerugian yang dapat diduga / sepatutnya diduga ketika peri -katan

dibuat (Pasal 1247 KUHPer);2. Kerugian yang merupakan akibat langsung & serta merta dari

wanprestasi (Pasal 1248 KUHPer). Dua teori : a. Condition Sine qua Non (von Buri) Peristiwa adalah merupakan akibat langsung dari suatu pe- ristiwa lainnya apabila menurut pengalaman manusia yg normal dari peristiwa tadi dapat diharapkan timbul akibat tertentu. b. Adequate Veroorzaking (von Kries) Ukuran untuk menentukan sebab di dalam pengertian hukum adalah apabila suatu peristiwa itu secara langsung menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharap- kan menimbulkan akibat tertentu.

Bentuk ganti rugi :1. Uang;2. Pemulihan ke keadaan semula;3. Larangan untuk mengulangi.+ dwangsom.Kreditur juga berhak menuntut toekomstige schade.

H. OVERMACHT / FORCE MAJEUR

Pasal 1244 KUHPer sebab yang halal

Pasal 1245 KUHPer keadaan memaksa / hal ke – betulan (overmacht/toeval)

Pasal 1444 KUHPer hal kebetulan yg tidak dapat dikira-kirakan ( onvoorziene toeval )

• R. Subekti Keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari

kewajiban membayar ganti rugi.

• Abdulkadir Muhammad Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya

prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan krn kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tdk dapat diduga terjadi pada waktu membuat perikatan.

• R. Setiawan Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah

dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk me -menuhi prestasinya, di mana debitur tidak dpt dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dpt menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbul -nya keadaan tersebut.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam overmacht :1. Tidak dipenuhi prestasi, karena peristiwa yg mem – binasakan / memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan;2. Tidak dapat dipenuhi presatai, karena suatu peris - tiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui / diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Macam-macam overmacht :1. Overmacht yang bersifat mutlak;2. Overmacht yang bersifat nisbi : a. ukuran obyektif; b. ukuran subyektif.

Bentuk-bentuk overmacht :1. Bentuk umum: keadaan iklim, kehilangan, pencuri-

an.2. Bentuk khusus: UU / PP, sumpah,tingkah laku pihak

ketiga, pemogokan.

Akibat hukum keadaan overmacht :1. Kreditur tidak dpt menuntut agar perikatan dipenuhi;2. Kreditur tidak dapat mengatakan debitur berada dalam

keadaan alpa dan karena itu tidak dapat menuntut;3. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;4. Pada perjanjian timbal balik, maka gugur

kewajiban untuk melakukan kontra prestasi;5. Debitur dpt mengamukakan adanya overmacht dengan

jalan penangkisan;6. Berdasarkan jabatan, hakim tdk dpt menolak gugatan

berdasarkan overmacht, yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya overmacht.

I. RISIKO

Pengertian sehari - hari, risiko adalah tanggung jawab seseorang sebagai akibat perbuatannya.

Pengertian hukum perikatan, risiko adalah suatu ajarantentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apa-bila debitur tidak memenuhi prestasi dalam force majeur.

R. Subekti, risiko berarti kewajiban memikul kerugian ygdisebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Pembedaan risiko :1. Pada perjanjian sepihak Pasal 1245 KUHPer : risiko ditanggung kreditur. Pasal 1237 & 1444 KUHPer : risiko ditanggung debi- tur, kecuali dapat membuktikan bahwa barangnya tetap akan musnah,sekalipun ia menyerahkan tepat pada waktunya. Pasal 1445 KUHPer : apa yang diperoleh debitur sbg penggantian dari barang yg musnah harus diserah – kan kepada kreditur (asuransi).

2. Pada timbal balik Pasal 1246, 1545 & 1563 KUHPer : risiko pd debitur,

kecuali yang diatur Pasal 1460 KUHPer (barang jual-beli tertentu risikonya dibebankan kepada pembeli).