Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada

saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.Adapun materi yang dapat saya berikan

dalam pembahasan kali ini adalah mengenai Pendidikan Kewarganegaraan,yang lebih mengangkat

materi mengenai

“ PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA”.

Dimateri ini,saya mencoba menjelaskan beberapa aspek yang ada dalam materi ini,yaitu :

* Prinsip-prinsip dasar pemerintahan RI

* Kedaulatan rakyat

* Demokrasi Indonesia

Dalam penyelesaian tugas ini,saya banyak mendapat bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu saya

ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Sri Waluyo selaku dosen materi Pendidikan Kewaganegaraan

2. Keluarga dan teman-teman saya

Kiranya pembahasan saya ini dapat berguna bagi kita semua,sebagai salah satu pedoman untuk

memahami mengenai prinsip dasar pemerintahan Republik Indonesia

BAB I . PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan pada Pancasila,yang mempunyai

kedudukan yang pasti dalam penyelenggara pemerintahan Negara Indonesia.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus

atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat

khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah

otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat

pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat

kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah

urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial

kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Dasar pemerintahan Republik Indonesia dapat kita rincikan pada pembahasan selanjutnya

BAB II. ISI / PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung

dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung

oleh rakyat.

Kewenangan

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang

perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber

daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Kewenangan lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN RI

Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945,adalah

Negara yang berdasar atas hukum ( rechstaat)

Sistem Konstitusi

Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR

Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara dibawah Majelis

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Menteri negara adalah pembantu Presiden

Menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR

Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya

mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah

negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi:

ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam

tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar

satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar

ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah

lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan

kewenangan eksekutif,

lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan

lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan

menjalankan kekuasaan legislatif.

Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan

bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses

pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

KEDAULATAN RAKYAT

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau

anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden

atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara

demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari

sekian banyak kedaulatan

DEMOKRASI INDONESIA

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5

SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan

hukum demokrasi modern.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu

demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan,

sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya

berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga

harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah

mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk

masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan

pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme

formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara

operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Demokrasi di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia

adalah negara demokrasi.

Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR

adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah

pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu.

Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya

diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan

demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi

Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto,

Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer

Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang

menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu

BAB III.KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia,maka dapat disimpulkan

bahwa :

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai–nilai falsafah Pancasila atau

pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila–sila Pancasila. Ini berarti :

a.Sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan  dituntun oleh nilai–nilai pandangan hidup bangsa

Indonesia(Pancasila)

b.Demokrasi Indonesia adalah transformasi Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan

khas Pancasila.

c.Merupakan konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan

konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.

d.Pelaksanaan demokrasi telah dapat dipahami dan dihayati sesuai dengan nilai–nilai falsafah Pancasila

e.Pelaksanaan demokrasi merupakan pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan