PENDIDIKAN PANCASILA DAN

KEWARGANEGARAANSMA NEGERI 1 CITEUREUP

XII IPA 1

PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK IV ADAM HERMAN

DAVID FRANSISKO ZEBUA

MUHAMMAD DEDE FIRMAN

RIEVKA NOVIA INTAN PUTRI

RIPAN NUGRAHA HARAHAP

PEMERINTAHAN PUSAT

REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK

INDONESIA

DINAMIKA KEKUASAAN PUSAT DAN

DAERAH

PANCASILA, UUD 1945, NKRI, KEKUASAAN DAN PEMERINTAHAN PUSAT SERTA DAERAH

PEMERINTAHAN PUSAT REPUBLIK INDONESIA

EKSE

KUTI

F

PRESIDEN

WAKIL PRESIDEN

MENTERI

TUGAS , WEWENANG DAN HAK PRESIDEN

Tugas dan Wewenang Melaksanakan politik luar negeri

(Pasal 11 UUD 1945 ) Menciptakan pertahanan

nasional (pasal 10 UUD 1945) Mengangkat duta besar dan

konsul ( pasal 13 UUD 1945 ) Menerima penempatan duta

negara lain ( Pasal 13 UUD 1945) Menjaga keamanan dan

melindungi seluruh warga Negara Indonesia (Pasal 12 UUD 1945 )

Hak Berhak mengajukan RUU

( Pasal 20 UUD 1945 ) Berhak menetapkan PP

untuk melaksanakan UU (Pasal 22 UUD 1945)

Berhak memberikan grasi,amnesti,abolisi, dan rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945)

Berhak memberi tanda jasa ( Pasal 15 UUD 1945 )

Presiden adalah pemimpin di sebuah negara sebagai kepala negara maupun merangkap sebagai kepala pemerintahan dalam sebuah negara yang menggunakan sistem republik dan kedaulatan rakyat.

TUGAS DAN WEWENANGWAKIL PRESIDEN

Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang

diberikan presiden, jika presiden berhalangan Mengantikan presiden jika sewaktu-waktu presiden

meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam masa jabatan yang ditentukan (pasal 8 ayat 1)

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

SEKRETARIS WAKIL PRESIDEN DEPUTI BIDANG POLITIK DEPUTI BIDANG EKONOMI DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPUTI BIDANG DUKUNGAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Landasan hukum : Pasal 4 UUD 1945, PP No 24 tahun 2015

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Lembaga pemerintahan non struktural yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Lembaga ini dibentuk sebagai pengganti dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan oleh Amandemen Ke-4. landasan hukum lembaga ini adalah UU No 19 Tahun 2006, Pasal 16 UUD 1945.

MENTERI DAN KEMENTERIAN Menteri adalah pejabat politik yang memegang

suatu jabatan politik signifikan berupa kementerian dalam pemerintah dan diangkat oleh presiden

LANDASAN HUKUM : Pasal 17 UUD 1945 Persyaratan menteri

Warga Negara Indonesia Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Sehat jasmani dan rohani Memiliki integritas dan kepribadian yang baik Tidak pernah tindak pidana lebih dari 5 tahun

kurungan penjara.

Tugas Menteri Menyusun program kerja

kementerian Mengatur,mengawasi

kementerian Memberikan laporan kepada

presiden atau menteri coordinator

MENTERI DAN KEMENTERIAN

Kementerian adalah lembaga pemerintahan Indonesia dibawah kendali dan tanggung jawab PRESIDEN Republik Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam sistem pemerintahan. Kementerian terbagi atas 3 (tiga) : Kementerian Koordinator Kementerian Kementerian Negara

LEGISLATIF

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

DEWAN PERWAKILAN

DAERAH (DPD)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)■ MPR merupakan lembaga permusyawaratan negara yang berkedudukan di

tingkat negara. Keanggotaan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.Landasan MPR : Pasal 2 UUD 1945

– Tugas dan wewenang ■ Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar■ Melantik presiden dan wakil presiden ■ Memberhentikan presiden dan wakil presiden

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

– Hak DPR■ Hak amandemen

■ Hak angket■ Hak bertanya■ Hak inisiatif■ Hak interpelasi■ Hak imunitas

– Tugas dan wewenang■ Menyusun Undang-Undang■ Menyusun dan Menetapkan

APBN■ Mengawasi jalannya

pemerintahan

■ DPR merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terdiri atas 560 anggota yang berasal dari partai politik melalui PEMILIHAN LEGISLATIF.

LANDASAN HUKUM : Pasal 19, 20, 20A,21 UUD 1945

SESI TANYA JAWAB :V

FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)■ Fraksi DPR merupakan kelompok anggota DPR berdasarkan partai politiknya.

■ Pada hasil Pemilu 2014 DPR terdiri atas 10 fraksi partai politik : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) (109 orang) Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 91 orang Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 73 Orang Fraksi Partai Demokrat (F-PD) 61 orang Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) 48 orang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) 47 orang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 40 orang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) 39 orang Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) 36 orang Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) 16 orang

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

■ Tugas dan wewenang– Dapat mengajukan

RUU kepada DPR– Ikut membahas RUU – Memberikan

pertimbangan kepada DPR

– Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU dan menyampaikannya kepada DPR

■ Fungsi– Fungsi Legislasi– Fungsi Pertimbangan– Fungsi pengawasan

DPD Merupakan lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia yang terdiri atas perwakilan daerah yang dipilih melalui Pemilihan Legislatif.

Landasan hukum : Pasal 22D, Pasal 23F UUD 1945

YUDIKATIF

MAHKAMAH AGUNG

MAHKAMAH KONSTITUSI

KOMISI YUDISIAL

MAHKAMAH AGUNG (MA)• TUGAS DAN WEWENANG

• A) MENGUKUHKAN ATAU MEMBATALKAN PUTUSAN DAN PENETAPAN PENGADILAN LAIN DALAM TINGKAT KASASI.

• B) MENINJAU KEMBALI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.

• C) MEMUTUS SENGKETA TENTANG WEWENANG MENGADILI ANTARA PENGADILAN-PENGADILAN DI BEBERAPA LINGKUNGAN PERADILAN.

• D) MEMBERI PUTUSAN DALAM TINGKAT BANDING ATAS SEGALA KEPUTUSAN WASIT (PENGADILAN ARBITER), YAITU PERADILAN SWASTA YANG TERDAPAT DALAM DUNIA PERDAGANGAN YANG DIAKUI PEMERINTAH.

• PENGERTIAN • MAHKAMAH AGUNG ADALAH PEMEGANG

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA, ARTINYA TERLEPAS DARI PENGARUH KEKUASAAN PEMERINTAH. UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN ADALAH UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

• KEKUASAAN MA • PENGADILAN UMUM• PENGADILAN MILITER• PENGADILAN TATA USAHA NEGARA• PENGADILAN AGAMA

“BAIK DITINGKAT NEGERI MAUPUN TINGGI”

MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) • Pengertian Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari negara-negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-78 yang mempunyai lembaga sejenis. Kedudukan MK diatur dalam Pasal 24C Amendemen UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dengan UU No. 24 tahun 2004

• Tugas • Berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

• Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD1945.

• Wewenang

– Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

– Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

– Memutus pembubaran partai politik.

– Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

KOMISI YUDISIAL (KY)

Tujuan Menyiapkan calon hakim agung yang

berakhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten

Mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan menegakkan hukum serta keadilan.

Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur,transparan dan professional.

Tugas dan wewenang Mengusulkan hakim agung kepada DPR

( Pasal 24A UUD 1945 ) Menegakkan kehormatan dan keluhuran

martabat serta menjaga perilaku hakim.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara dalam ruang lingkup kekuasaan yudisial yang mandiri dengan konsentrasi kepada kehormatan yudisial.

Landasan Hukum : Pasal 24A UUD 1945, UU No 22 Tahun 2004, UU No 48 Tahun 2009.

PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KEPALA DAERAH

PERANGKAT DAERAH

KEPEGAWAIAN DAERAH

Landasan hukum :Pasal 18 UUD 1945Pasal 18A UUD 1945Pasal 18B UUD 1945

KEPALA DAERAH

Tugas dan wewenang Menjalankan pemerintahan

daerah berdasarkan kebijakan dan aturan bersama DPRD

Mengajukan dan menetapkan Perda

Menyusun dan mengajukan APBD kepada DPRD untuk dibahas

Mengupayakan terlaksanakan kewajiban daerah

Pemberhentian jabatan Berakhirnya masa jabatan

dan telah dilantik pejabat baru

Tidak melaksanakan tugas berturut-turut selama 6 bulan

Tidak memenuhi syarat sebagai kepala daerah

Melanggar sumpah jabatan

Kepala daerah merupakan seseorang yang memimpin suatu daerah atas aturan yang mengikat dengan dibantu seorang wakil kepala daerah.

Kepala daerah terbagi atas dua : Gubernur (Provinsi),Bupati/Walikota (Kabupaten/Kota)

PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRD DINAS DAERAH LEMBAGA TEKNIS

DAERAH KECAMATAN KELURAHAN

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terdiri atas :

Landasan hukum : UU No 22 Tahun 1999PP No 84 Tahun 2000

KEPEGAWAIAN DAERAH

Penetapan formasi Pengadaan Pengangkatan Pemindahan Pemberhentian Penetapan pension Gaji Tunjangan

Kesejahteraan Hak dan kewajiban kedudukan hakim Pengembangan kompetensi Pengendalian jumlah

Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.

mel

ipu

ti

Landasan hukum : UU No 32 Tahun 2004UU No 8 Tahun 1974

HAK DAN KEWAJIBANPEMERINTAH DAERAH

• HAK• MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA.• MEMILIH PIMPINAN DAERAH.• MENGELOLA APARATUR DAERAH.• MENGELOLA KEKAYAAN DAERAH.• MEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.• MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN

SUMBER DAYA LAINNYA YANG BERADA DI DAERAH.• MENDAPATKAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG SAH.• MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Landasan Hukum : Pasal 18 UUD 1945

HAK DAN KEWAJIBANPEMERINTAH DAERAH

KEWAJIBAN Melindungi masyarakat, menjaga

persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Mengembangkan kehidupan demokrasi. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. Meningkatkan pelayanan dasar

pendidikan. Menyediakan fasilitas pelayanan

kesehatan. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas

umum yang layak. Mengembangkan sistem jaminan sosial. Menyusun perencanaan dan tata ruang

daerah.

Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

Melestarikan lingkungan hidup. Mengelola administrasi

kependudukan. Melestarikan nilai sosial budaya. Membentuk dan menerapkan

peraturan perundang-undangan  sesuai dengan kewenangannya.

Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

– Bersama DPRD mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah yang menjasdi kewenangannya serta berkewajiban menyebar luaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah.

– Berkoordinasi dengan KPUD tentang penggunaan fasilitas umum untuk kampanye

– Dapat melakukan peminjaman yang bersumber dari pemerintah / pemerintah daerah lain/ lembaga keuangan bank/lembaga keuangan bukan bank, maupun pinjaman luar negeri yang bersifat terusan dari menteri keuangan atas nama pemerintah dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

– Atas persetujuan DPRD dapat menerbiotkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Landasan Hukum : Pasal 1 UUD 1945, Pasal 18,18A,18B UUD 1945 , UU No 32 Tahun 2004

SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 SEBELUM DI AMANDEMEN SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 SETELAH DI AMANDEMEN

DINAMIKA KEKUASAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASAL 18A UUD 1945

DINAMIKA KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH SEBELUM AMANDEMEN • DALAM SISTEM PEMERINTAHAN RI SEBELUM AMANDEMEN MENYEBUTKAN BAHWA MPR

BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN PERAN SEBAGAI PEMEGANG DAN PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT SEHINGGA KEKUASAAN MPR TIDAK TERBATAS• DPR TIDAK DAPAT KEWENANGAN MEMBUAT RUU HANYA DAPAT MENYETUJUI/MENOLAK

RUU DARI PRESIDEN• KEKUASAAN PRESIDEN YANG SANGAT BESAR DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN

EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF.• TIDAK ADANYA BATASAN MASA JABATAN/ UMUR SESEORANG MENJADI SEORANG PRESIDEN• ANGKATAN BERSENJATA DAPAT MENDUDUKI JABATAN POLITIK BAIK DI TINGKAT PUSAT

MAUPUN DAERAH• GOLONGAN FUNGSIONAL DAPAT MASUK KEDALAM SISTEM PEMERINTAHAN

DINAMIKA KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH SESUDAH AMANDEMEN • REPOSISI MPR MENJADI LEMBAGA TINGGI NEGARA SETARA DENGAN

KEKUASAAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF• KEDAULATAN RAKYAT BERADA DITANGAN RAKYAT DENGAN LANDASAN UUD

1945 AMANDEMEN• GOLONGAN FUNGSIONAL DILARANG MASUK KEDALAM SISTEM

PEMERINTAHAN NAMUN PERWAKILAN DAERAH DIBENTUK DALAM PARLEMEN • ANGKATAN BERSENJATA DILARANG MEMEGANG KEKUASAAN POLITIK DAN

DICABUT HAK POLITIKNYA• PENGHAPUSAN KEMAMPUAN LEGISLATIF DAN YUDIKATIF PADA KEKUASAAN

PRESIDEN• BATASAN MASA JABATAN SELAMA 2 KALI PERIODE BERTURUT-TURUT• DPR DIBERIKAN KEWENANGAN MEMBUAT RUU DAN MEMBAHASNYA BERSAMA

PRESIDEN