IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA PRINSIP-PRINSIP

GOOD GOVERNANCE OLEH KEPALA DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN HAK OTONOMI

M Satria

ABSTRAK Di erah otnomi daerah (pemerintah daerah) kewenangan eksekutif tidak lagi hanya merumuskan dan menentukan arah pembangunan suatu daerah tetapi eksekutif juga dapat mengatur kebijakannya melalui kewenangan legislative yang ada padanya. Kewenangan ini merupakan suatu pijakan, pedoman maupun perlindungan hukum agar setiap langka ataupun rencana yang telah disipkan tidak lagi dapat diganggu gugatoleh siapapukn juga. Hal ini dikarenakan, potensi dan keaneka ragaman, peluang dan persaingan global dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Sehingga keinginan untuk memberikan hak otonomi dalam menjalankan sendiri pemerintahan didaerah, pemerintah pusat melalui berbagai peraturan perundang-undangan berupaya secara maksimal untuk lebih memperhatikan lagi daerah-daerah yang ada gunanya menjaga keutuhan NKRI dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kotra mempunyai pemerintahan daerah, yang diatyur oleh undang-undang.

Era otonomi daerah menjadi parameter terbaru bagi siap tidaknya daerah mengurus rumah tangganya sendiri. Eksistensi dan kebijaksanaan tersebut diarahkan agar pemerintah daerah mampu mencoba pembangunan dirinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaintannya dengan itu, maka otonomi daerah bisa dipahami sebagai pemberian kepercayaan yang strategis kepada organisasi pemerintah daerah. Maka, konsep otonomi harus mampu mengalahkan prakarsa, inovasi reorganisasi dalam menggerakkan semangat rakyatnya untuk membangun daerahnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 (sebelum mengalami perubahan) memang tidak mengatur secara detail segala aspek menyangkut pemerintahan daerah, akan tetapi hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Oleh karena itu, the founding father telah memformulasikan adanya pembagian organisasi Negara Indonesia kedalam bangsa Indonesia memiliki berbagai keberagaman yang tidak bisa dikelola dengan menerapkan paham sentralistik. Namun diperlukan kearifan local dan tindakan local yang memiliki oleh masing-masing pemerintah daerah dan masyarakat yang disesuaikan dengan etika dan budaya local, tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara kesatuan NKRI.

Dalam konteks otonomi daerah inilah sangat diperlukan perubahan organisasi yang lebih tanggap dan memilki akuntabilitas. Dalam kaitannya dengan itu, maka diperlukan pelayanan birokrasi untuk memberikan respon terhadap berbagai tantangan secara adil dan bijaksana. Munculnya partisipasi politik terhadap pengambilan kebijaksanaan birokrasi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Dalam hal itu, diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam menyusun program-program pemerintah dengan tanpa meninggalkan tata aturan organisasi yang ada.

Melihat keadaan ini, perlu segera dilakukan reorganisasi birokrat pemerintahan daerah. Sehingga menjadi bentuk organisasi yang terbuka, fleksibel, ramping, efisien, rasional, dan terdesentralisasi secara kuat. Artinya harus diciptakan wahana baru birokrasi pemerintah dengan titik berat pada pemberdayaan secara social, ekonomi dan politik pada daerah kabupaten dan kota. Karena, daerah berkeinginan untuk mengelola sendiri pelaksanaan administrasi pemerintahan serta sumber-sumber kekayaan yang dimilkinya.

Terdapat beberapa dasar pemikiran yang melatar beklakangi mengapa kepemimpinan kepal daerah penting dan menraik untuk

dipelajari. Sepanjang sejarah, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, masa prokalamasi kemerdekaan, masa orde lama, orde reformasi dewasa ini, kedudukan dan peran kepala daerah dengan beragam penyebutan seperti gubernur, bupati, walikota telah menunjukan esistensinya baik sebagai pemimpin organisasi pemrintahan yang mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, maupun dalam memimpin organisasi administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 yang terdiri dari kepal daerah dan perwakilan daerah (DPRD). Keberadaan pemerintahan di daerah adalah merupakan suatu bentuk organisasi pemerintah yang lebih kecil atau pada tingkatan daerah yang dikatakan sebagai pemerintahan daerah. Karena itu, penyerahan kekuasaan dari rakyat pada Negara demokrasi terbagi dua.

1. Pemerintah (eksekutif) yang diserahi kekuasaan untuk melaksanakan pengaturan berbagai kebutuhan masyarakat.

2. Lembaga perwakilan rakyat (legislative) yaitu lembaga yang berwenang dalam hal merumuskan dan membuat aturan untuk dilaksanakan oleh pemerintah serta melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah.

Fungsi yang diemban oleh eksekutif (kepala daerah) terdiri dari tiga fingsi yaitu: fungsi eksekutif, fungsi legislative dan fungsi yudikatif. Oleh karena itu, eksekutif dalam melaksanakan system demokrasi salah satu fungsinya yang paling menonjol adalah fungsi pemerintahan. Sehingga, sejalan dengan berbagai hal tersebut di atas mendorong secara serius kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berbagai pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah membuat peran kepala daerah sangat strategis, karena kepala daerah sangat penting dalam menunjukan keberhasilan pembangunan local maupun pembangunan nasional pada umumnya, sebab pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau Negara, efektifitas pemerintahan Negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Ketidakmampuan kepala daerah dalam mensukseskan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pembangunan dan tidak ikut campurnya pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan otonomi di daerah belumlah menjadi suatu jaminan akan tercipta serta terlaksananya prinsip-prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik). Bagian juga yang sangat mwenetukan terhada ppelaksanaannya good governance adalah pelaksanan fungsi admnistrasi pemerintahan. Karena, kepala daerah (gubernur/bupati dan walikota) bersama dengan wakil kepala daerahnya sering tidak sejalan dalam manajemen pemerintahan ayang akhirnya berdampak kepada program menjadi terhambat. Kemudian juga, sering terjadi pergantian pejabat yang memimpin suatu biro, dinas, instansi dan badan setiap saat tanpa melihat beberapa lama penjabat tersebut menjabat. Selain itu, penempatan para pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

OTONOMI DAERAH SECARA UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah dilihat sebagai wada berkah bagi daerah-daerah. Dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu, daerah-daerah menjadi milik keleluasan dan kebebasan untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Otonomi bertiti tolak dari adanya hak dan wewenang untuk berprakarsa dan mengambil keputusan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya guna kepentingan masyarakatnya dengan jalan mengadakan berbagai peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi (E.Koswara 2001:77).

Dalam hubungan inilah pemerintah perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kapada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi, bentuk dan susunannya tampak dari ketentuan-ketentuan didalam undang-undang yang mengaturnya. Seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pengertian otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 5 “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Karena praktek penyelenggaraan Negara yang dahulu dilaksanakan diubah yaitu kekuasaan eksekutif yang tidak terpusat dan mekanisme hubungan pusat dan daerah pun menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah melalui peraturan

perundang-undangan tentang pemerintahan didaerah. Hal yang sangat mendasar dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah memberikan kesempatan dan kekuasaan daerah untuk membangun daerahnya dan lebih memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga eksekutif, (gubernur, bupati, walikota) serta legislative (DPRD).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) menuliskan, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pem,berdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum untuk tidak terabaikan. Selain itu juga, kata kunci otonomi daerah sebenarnya adalah kewenangan. Makin besar kewenangan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat maka makin bermanfaat implementasi daerah itu. Kemudian Van Kepmen mendefinisikan otonomi daerah antara lain:

a. Bahwa otonomi mempunyai arti lain dari pada kedaulatan yang merupakan atribut dari Negara, akan tetapi tidak pernah merupakan atribut dari bagian-bagiannya seperti gemeente, provinsi dan sebagainya, yang hanya memiliki hak-hak yang berasal dari Negara, sebagai bagian yang dapat berdiri sendiri akan tetapi tidak mungkin dianggap merdeka, lepas ataupun sejajar dengan Negara.

b. Bahwa dengan demikian, Negara atau pemerintah pusatlah yang mempunyai kata terakhir terhadap ketentuan tentang batas-batas otonom, baik dengan cara positif maupun negative.

c. Bahwa yang demikian itu, sesuai pula sepenuhnya dengan maksud dari pada desentralisasi, yang tidak lebih dari pada suatu saran untuk mencapai penyelenggaraan kepentingan-kepentingan setempat dengan cara yang tepat atau patut, sehingga desentralisasi itu dilakukan tidak hanya karena adanya kehendak untuk mendentralisasikan.

Pengertian otonomi daerah diatas mencerminkan adanya desentralisasi, sebagaimana isi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 7 “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melakukan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Menurut Josep Riwu Kaho antara lain:

a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game teori), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaann pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.

b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alas an mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-,ata untuk mencapai sesuatu pemerintah yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.

d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpuhkan pada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan dan latar belakang sejarah.

e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomin yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Pendukung daripada pelaksanaan tugas otonomi dengan sebaik-baiknyaantara lain: (a) Faktor manusia, (b) Faktor keuangan, (c) Faktor supra dan infrastrukturdan (d) Faktor organisasi dan manajemen.

TUJUAN OTONOMI DAERAH

Paradigma otonomi daerah adalah bertolak dari asumsi bahwa cita-ita demokrasi, keadilan dan kesejateraan bagi rakyat tidak semata-mata ditentukan oleh Negara. Dalam otonomi daerah perlu asdanya jaminan distribusi kekuasaan secara sehat dan adail, akuntabilitas pemerintahaan, tegaknya supermasi hokum dan hak asas manusia (HAM) serata struktur ekonomi yang adil dan berkerakyatan. Otonomi bertitik tolak dan adanya hak dan wewenang untuk berprakarsa dan mengambil keputusan dalam negatur dan mengurus rumah tangga daerahnya guna kepentingan masyarakatnya dengan jalan mengadakan berbagai peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

Selain itu efisisensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yag seluas-luasnya kepada:

Pertama, system ketatanegaraan Indonesia tidak menganut paham sentralisme, melainkan membagi daerah Indonesia atas dasar daerah besar kecil yang diatur dengan undang-undang.

Kedua, pengaturan dalam undang-undang tersebut harus memandang dan mengingat dari pada permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara.

keTiga, daerah besar dan kecil bukan merupakan Negara bagian melainkan Negara yang tidak terpisahkan dari bentuk dalam kerangka Negara Kesatuan (endheidstaat).

Keempat, corak daerah besar dan kecil itu ada yang bersifat otonom (streak en locale rechtsgemeenschappen) atau ada yang bersifat daerah administrasi belaka.

Kelima, adapun sampai sejauh mana otonomi itu akan diberikan kepada daerah, sudah cukup jelas kebijaksanaan dasarnya yaitu terkandung dalam alinea pertama penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) secara impilisit juga memberikan arah bahwa pemberian otonomi itu dalam proposi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat kondisi nyata pada daerah yang bersangkutan.

Dalam hubungan inilah pemerintah perlu malaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilahdesentralisasi, bentuk dan susunannya tampak dari ketentuan-ketrentuan didalam undang-undang yang mengaturnya. Seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pengertian otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 5 “otonomin daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sejalan dengan prinsip otonomi tersebut dilaksanakan pula prinsip Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang ada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama daru tujuan nasional. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di era otonomi daerah yang merupakan tuntutan masyarakat dapat terwujud apabila terciptanya suatu system pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, perubahan perilaku birokrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan konsep good governance sebagai domain pemerintahan yang baik antara lain:

1) Menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

2) Kebijakan public yang transparan. 3) Adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas public. Untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik menurut

Hardijanto (2002: 2), beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain:

1) Prinsip kepastian hukum a. System hokum yang benar dan adil, meliputi hokum nasional,

hokum adat dan etika kemasyarakatan. b. Pemberdayaan pranata hukum, meliputi kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemayarakatan. c. Desentralisasi dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan, pengambilan keputusan public dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.

d. Pengawasan masyarakat yang dilakukan DPRD, dunia pers, dan masyarakat umum secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawab.

2) Prinsip keterbukaan a. Menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas

desentralisasi dan transparansi. b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk

hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan kedudukan dalam hokum dan lain-lain.

c. Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

3) Prinsip akuntabilitas a. Prosdur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat, dan benar,

yang diatur dalam peraturan prundang-undang, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

b. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

c. Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hokum.

4) Prinsip professional a. Sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dan

kapabilitas yang memadai, netral serta didukung dengan etika dan moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

b. Memilki kemampuan kompetensi dan kode etik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Memodernisasi administrasi Negara dengan mengaplikasikan teknologi telekomunikasi dan informatika yang tepat guna.

Organisasi yang terbesar dimanapun sudah barang tentu organisasi public yang mewadahi seluruh lapisan mayarakat dengan ruang lingkup Negara. Oleh karena itu, organisasi public mempunyai kewenangan yang terlegitimasi dibidang politik, administrasi, pemerintahan, dan hokum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warganya, dan melayani kebutuhannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakkan peraturan. Untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik, membina hubungan kemitraan dan saling percaya merupakan kunci utama.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip good governance yang dikemukakan oleh team work lapera sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, maksudnya adalah bisa dibaca rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui indicator-indikator atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh rakyat sendiri.

2. Transparansi, maksudnya segala kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersifat terbuika, bisa diketahuii atau diakses oleh masyarakat. Keputusan diambil dengan melibatkan masyarakat, memungkinkan adany ide-ide dan aspirasi dari masyarakat

3. Kejujuran, Maksudnya adalah adanya kejujuran dari pemerintah dalam melakukan atau menyelenggarakan pemerintahan.

4. Kesetaraan, dalam pelayanan non diskriminasi atau tidak mebeda-bedakan dalam proses pelayanannya.

5. Keterlibatan, masyarakat dalam seluruh tahap proses penyelengaraan mulai dari perencanaan sampai distribusi hasil-hasil bangunan.

6. Konstitusional, berjalan diatas aturan yang ada dan senantiasa menegakkan hokum.

7. Pengambilan keputusan, mengedepankan musyawara agar keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat.

Pada era otonomi daerah, setiap organisasi pemerintah daerah menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan tuntuta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan model

organisasi yang ramping serta didukung oleh personil yang mempunyai kemampuan, keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasinya seperti untuk promosi karier diperlukan adanya ukuran-ukuran baku yang dapat dijadikan acuan obyektif yang akan dipergunakan sebagai alat ukur promosi.

Good governance (penyelenggaraan pemerintahan yang baik) ada beberapa prinsip yang bisa menunjuk dijalankannya good governance, yaitu:

1. Adanya pengakuan atas pluralitas politik 2. Adany prinsip keadilan 3. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 4. Prinsip keterbukaan Satu hal yang sangat menarik dari adanya prinsip good governance,

yaitu mengenai akuntabilitas. Dalam prinsip ini ada tiga dimensi perencanaan daerah yang memperkuat prakarsa masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan otonomi daerah:

1. Dimensi financial Segala penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif), harus benar-benar sesuai dengan persetujuan legislative (parlemen), control parlemen tidak dimaksudkan untuk bargaining politik (negosiasi) pihak parlemen, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh dana yang digunakan oleh pemerintah adalah alokasi yang tepat, murah (efisien) dan terhindar darin manipulasi yang akhirnya bisa merugikan masyarakat.

2. Dimensi politik Dimensi ini berlaku pada pemerintahan, artinya setiap tindakan dari masing-masing pihak jelas legitimasi dan pertanggungjawabannya pejabat publik tidak boleh merupakan hasil negosiasi politik, melainkan harus benar-benar melalui proses politik yang demokratis. Ketika pemilihan umum, rakyat haru sjelas memilih siapa, dan yang terpilih juga memilki kejelasan pihak yang dipilih oleh siapa.

3. Dimensi legal (formal) Dimensi ini merupakan penjabaran nyata dari prinsip Negara

hukum, diaman pejabat publik harus memilki keabsahan secara legal (formal), berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi akhir dan ketika muncul suatu

persoalan masyarakat juga bisa jelas memiliki rujukan untuk suatu tuntutannya.

Ketiga prinsip dimensi tersebut, merupakan pondasi dari prinsip good governance. Jika dilihat dari dimensi tersebut, sangat jelas bahwa pemerintah harus dibangun dari sendi-sendi demokrasi. Maka good governance hanya bisa terwujud jika syarat-syarat berikut bisa dipenuhi, seperti akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi. Implementasi otonomi daerah dengan watak dasar memberi kepercayaan pada daerah dan adanya keinginan untuk menibgkatkan partisiasi rakyat, merupakan indikasi kuat bahwa skema otonomi daerah bisa menjadi momentum untuk menumbuhkan good governance. PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 1. Pengertian pemerintah dan pemerintahan daerah

Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga-lambaga atau badan-badan public tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (pemerintah dilihat dari aspek dinamikanya). Kemudian pengertian pemerintahan dapat dibedakan dalam pengerti luas dan sempit. Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan public yang meliputin kekuasaan eksekutif, legislative, yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara, sedangkan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif saja.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945.

Jadi dengan demikian, pekerja dapat dikoordinasikan oleh pemerintah atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai dasar dari seluruh badan usaha. Menurut Ibnu kencana syafiie (1999: 53) organisasi merupakan:

a) Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi b) Terjadinya berbagai hubungan antar individu maupun

kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluarga c) Terjadinya kerja sama dan pembagian tugas

d) Berlangsungnya prosess aktivitas berdasarka kinerja masing-masing.

Pelayanan pemerintahan di tingkat provensi merupakan tugas dan fungsi utama kepala daerah provinsi sebagai kepala wilayah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Kepala daerah menerimah pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari pusat yang mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah provensi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertibaan umum dan pemeliharaan prasarana dan faslitas pelayanan umum serta pertanggungjawaban kepada dewan perwakilan rakyat daerah provensi (DPRD) sebagai lembaga legislative di daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejaterabn masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaran pemeintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya mempunyai tiga fungsi utma, antara lain: 1 memberikan pelayanan baik pelayanan perorangan maupun pelayanan public, (2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untik meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan (3) memberikan perlindungan kepada masyaraka. Kemudian juga, pemerintah wajib memberikan pelayanan perorangan dengan biaya murah, cepta, berkualitas, professional dan baik serta adil.

2. Pengertian kepala daerah Kepala daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1) dan (2) adalah :

Ayat 1 setiap daerah memimpin oleh kepala pemwrintah daerah yang disebut kepala daerah.

Ayat 2 kepala daerah sebagaiman dimaksu pada ayat 1 untuk provensi disebut gubernur, untuk kabupaten diebut bupati dan untuk kota disebut walikota.

Artinya, ketentuan Pasal 24 ini telah memberikan ketegasan bahwa yang diamaksud dengan kepala daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah diwilayah

otonominya masing-masing. Karena, dalam fungsinya sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik dalam urusan rumah tangga daerah maupun bidang pembantuan. Oleh karena itu, sebagai pihak yang memimpin pelaksanaan eksekutif daerah, maka ia dikatakan sebagai lemabaga eksekutif daerah. Sebagai lembaga eksekutif daerah, kepala daerah memberikan penanggungjawabnya kepada DPRD.

Selain itu juga, J. Kaloh (2003:4) kepala daerah dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah membuat peranan kepala daerah sangat strategi, karena kepala daerahsangat strategis, karena kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional, sebab pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintah nasional atau Negara. Efektifitas pemerintahan Negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Maka, fungsi kepala daerah dalam bidang pemerintahan hanyalah meliputi tiga hal yaitu: 1. Pelayanan kepada masyarakat (services), 2. Pembuatan pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation), dan 3. Pemberdayan (empowerment).

Kepala daerah menurut Hanif Nurcholis (desember 2007:212) adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peaturan perundangan. Dalam wujud konkritnya lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan didaerahnya, seperti:

a. Untuk daearah provinsi lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur sebagai kepala daerah provinsi dan dibantu oleh perangkat pemerintah provinsi.

b. Kemudian, kepala daerah kabupaten adalah lembaga pelaksana adaripada kebijakan daerah kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Jadi, bupati dan perangkatnya adalah pelaksana peraturan perundangan dalam lingkup kabupaten (peratruran daerah dan peraturan kepala daerah) serta pelaksana dari pada kebijakan/peraturan daerah yang dibuat bersama dengan DPRD kabupaten maupun melaksanakan semua peraturan perundangan yang baik yang dibuat oleh DPR dan presiden, menteri, dan gubernur.

c. Pemerintah kota yang dipimpin oleh walikota bukan bawahan pemerintah provinsi. Pemerintah kota adalah daerah otonom

dibawah koordinasi pemerintah provinsi. Walikota dan perangkatnya adalah pelaksana kebijakan daerah kota yang dibuat bersama DPRD kota.

Oleh karena itu, SH. Sarundajang (2000:75-76), menyatakan bahwa kepala daerah disamping sebagai pimpinan pemerintahan juga sebagai penyelenggara pemeritahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, sekaligus adalah pimpinan daerah dan pengayom masyarakat sehingga kepala daerah harus berpikir, bertindak dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat umum. Maka dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah daerah apabila kepala daerah itu gubernur maka bertanggungjawabnya kepada DPRD provinsi dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, gubernur betanggungjawab kepada presiden. Bupati dan walikota bertanggungjawab kepada DPRD kabupaten/kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada presiden melalui menteri dalam negeri dengan tembusan kepada gubernur.

Kemudian, Syaukani HR (2000:43) kepala daerah adalah pejabat Negara yang menjalankan tugas-tugas dibidang dekonsentrasi. Kepala daerah bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Sedangkan kepada DPRD, kepala daerah hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban dalam bidang tugas pemerintah. Adapun tugasnya sebagai pejabat Negara dalam bidang dekosentrasi meliputi:

a. Membina ketentraman dan ketertiban umum b. Melaksanakan usaha-usaha dalam pembinaan ideologio

Negara dan politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa

c. Menyelenggarakan koordinasi antara instansi-instansi vertical dan dinas-dinas daerah

d. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah

e. Mengawasi dan mengusahakan dilaksanakan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dan daerah

f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat

g. Melaksanakan tugas yang belum diatur oleh pemerintah pusat.

Pengertian yang lain juga disampaikan oleh Andi Mustari Pide (1999:50-52) tentang kepala daerah adalah pejabat yang menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah daerah atau pejabat yang memimpin penyelenggaraan dan pertanggungjawaban sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Adapun tugas kepala daerah adalah kekuasaan kepala daerah yang dirinci secara jelasmenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib dikerjakan atau dilaksanakan oleh kepala daerah. Termasuk hak-hak kepala daerah seperti kekuasaan kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk menetapkan peraturan daerah (perda) atau mengeluarkan keputusan dan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan perda.

Oleh karena itu, maka posisi kepala daerah terdapat dua fungsi (lihat juag bagir manan, 2001: 129-130) yaitu: (1) Fungsi sebagai kepala daerah otonomi yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan (2) Fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemeintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat didaerah. Hal ini juga dalam pandangan BN Marbun (1983: 87) mengatakan bahwa begitu penting dan luasnya tugas seorang kepala daerah baik sebagai kepala wilayah yang harus mempunyai kecakapan dibidang pemerintahan dan dipercaya sepenuhnya oleh pemerintah serta sebagai kepala daerah otonom, maka ia perlu pendapatkan dukungan dari rakyat yang dipimpinnya.

Pendapat lainnya juga di nyatakan oleh, Sayuti Unan (2004: 100) bahwa dalam fungsinya sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif dibidang pemerintahan daerah, baik dalam urusan rumah tangga daerah maupun bidang pembantuan. Kemudian, pengertian kepala daerah menurut Abdul latief (2006:7) kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang akan bertindak mewakili pemerintah daerah dalam segala hubungan hukum baik yang bersifat public maupun privat, mempunyai kewenangan untuk bertindak dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

3. Kedudukan kepala daerah Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah menurut Undang-

Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 37 (1) gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah diwilayah provinsi yang

bersangkutan. (2) dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur bertanggngjawab kepada presiden.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, seorang kepala daerah dalam implementasi pola kepemimpinannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen menyelenggarakan pemerintahan, yang betujuan untuk memberikan pelayanan yang, lebih baik pada masyarakat.

Paradigma baru otonomi daerah harus diterjemahkan oleh kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan focus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrument untuk mencapai tujuan. Instrument tersebut harus digunakan secara arif oleh kepala daerah tanpa harus menimbulkan konflik pusat dan daerah, atau antara provinsi dan kabupaten karena jika demikian makna otonomi daerah menjadi kabur.

4. Tugas dan kewajiban kepala daerah Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 25 yang menyangkut tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah adalah:

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2) Mengajukan rencangan perda; 3) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama

DPRD; 4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD

kepada DPRD utnuk dibahas dan ditetapkan; KEPALA DAERAH DALAM SYSTEM PEMERINTAHAN

Salah satu tugas pokok pemerintahan yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan sering kali disebut sebagai “pelayanan masyarakat” (public service). Dalam kenyataannya, belum semua aparat pemerintah menyadari arti pentingnya pelayanan. Muncul ungkapan “kalau dapat dipersulit, kenapa dipermudah?”, yang beredar dikalangan aparatur pemerintah menunjukkan bahwa mereka umumnya belum sadar mengenai

posisinya sebagai pelayanan masyarakat dan juga filosofi pelayanan itu sendiri.

Tjosvold, menyatakan bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Selain itu, bagi organisasi melayani konsumen merupakan “saat yang menentukan peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapebilitasnya”.

Berkaitan dengan pelayanan ada dua istilah yang perlu diketahui melalui yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan adalah usaha melanyani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani) yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.

Menurut Normann (1991: 14) karakteristik tentang peleyanan yakni sebagai berikut:

a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba,pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.

b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari itndakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan social.

c. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.

Dimaksud dengan pelayanan umum dalam pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat, dengan demikian yang dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah melainkan juga pihak swasta. Pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif social dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta menbcari dukungan suara. Sedangkan pelayanan umum oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan.

Menyelenggarakan pemerintah daerah, pemerintah daerah menggunakan asas dan tugas pembantuan, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (7), (8), dan (9), antara lain:

Ayat (7) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan.

Ayat (8) dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertical diwilayah tertentu.

Ayat (9) tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provensi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Darma Kusuma (2002:6-7), secara umum pola hubungan yang ada dalam setiap organisasi dapat dilihat dalam dua pola hubungan, yakni hubungan yang bersifat internal dan eksternal. Pola hubungan paa birokrasi pemerintah, dapat diidentifikasi hubungan internal mwerupakan pola interaksi yang terjadi antara atasan, sejawat dan bawahan. Pola hubungan internal pada organisasi birikrasi pemerintah sangat diwarnai olah pola hubungan yang searah dan bersifat top down dari atas, artinya pola hubungan dan interaksi lebih banyak ditentukan dari atas, artinya bahwahan menunggu dan melaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan.

Menurut HAW Widjaj (2002:81), dalam hal ini perlu mendapat perhatian birokrasi dalam mengantisifasi akan kebutuhan pelayanan tersebut:

1) Sifat pendekatan tugas, lebih mengarah kepada pengayoman dan pelayanan masyarakat, bukan pendekatan kekuasn dan kewenangan.

2) Penyempurnan organisasi, efisien, efektif dan professional 3) System dan prosedur kerja cepat, tepat dan akurat Birokrasi yang modern tidak lagi berpikir sebagaiman membelanjakan

dana yang tersedia dalam anggaran, tetapi bagaimana membelanjakan anggaran yang terbatas seefisien mungkin, dan memanfaatkan apa yang diperoleh hasilnya. Berdasarkan fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan umum terdapat 3 fungsi pelayanan yaitu (1) environmental service, (2) development service, (3) protective service. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah juga dapat dibedakan berdasarkan siapa yang dapat menikmati atau memperoleh dampak dari suatu layanan, baik seseorang secara individu maupun kelompok atau kolektif.

Satu hal yang baru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan tiga asas, antara lain:

1. Eksternalitas, yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat pennyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

2. Akuntabilitas, penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

3. Efisiensi, penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Dengan demikian untuk menunjang pelaksanaan system pemerintahan didaerah dan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai prinsip otonomi, bahwa prinsip otonomi menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab.

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsure pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang pemerintah daerah.

2. Prinsip otonomi nyata, adalah suatu prinsip bahwa untukmenangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

3. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelesaiannya harus benar-benar sejalan dengan sejalan dengan tujuan dan maksud otonomi yang ada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Keanekaragaman istilah system otonomi daerah diperlukan untuk meksud yang sama, maka dapat dikemukakan guna keperluan acuan pengertian dari system daerah, yakni patokan tentang cara penentuan batas-batas urusan rumah tangga daerah (Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000:14), antara lain:

1. System otonomi formil

Pengertian otonomi secara formil, tidak ada perbedaan antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Hal ini berarti bahwa apa yang dapat dilakukan oleh Negara (pemerntah pusat) pada prinsipnya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom bila ada pemabgian tugas (wewenang dan tanggungjawab), hal ini semata-mata disebabkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis, efisiensi tugas pelayanan public.

2. System otonomi riil Dalam system ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada factor yang nyata/riil, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertmbuhan masyarakat yang terjadi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat daerah untuk mengatur dan mengurusnya sendiri

KESIMPULAN

Konsep pembangunan dan pengambilan kebijakan dari suatu penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak dapat lagi dilaksanakan bilaman lapisan-lapisan masyarakat yang ada tidak dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebab, masyarakat adalah pelaksana dan pelaku dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaksanaan prinsip-prinsip dari pada good governance akan semakin sinergi dan dapat diterima dengan baik. Karena tidak ada lagi yang perlu ditutupi maupun disembunyikan.

Selain itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dengan pembagian tugas yang jelas antara pemerintahan pusat dan daerah, akan semakin jelas pula siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan suatu kebijakan.

Paradigma pemerintahan yang baik, good governance memperhatikan tiga domain yang bersinergi yakni antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Sesuai dengan paradigma kepemerintahan yang baik, maka hubungan kerja pada sekor pemerintah tidak lagi bersifat “hirarkhis” (system koordinasi dari bawah keatas ataupun sebaliknya), tetapi menjadi “heterarkhis”, artinya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan memperhatikan hubungan dari tiga domain kepemerintahan yang baik.

Dengan melaksanakan konsep good governance, maka sector pemerintah tidak dapat lagi sebagai pemain utama untuk melakukan hak monopoli dalam penentuan kebijakan public. Hubungan pemerintahan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dikembangkan jika paradigma kepemerintahan yang baik benar-benar akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Anonym, 1993. kamus besar bahasa Indonesia, tanpa penerbit, Jakarta. Abdul latief, 2006. Hokum dan peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) pada

pemerintahan daerah, UII Jogyakarta press, Yogyakarta. Alexander abe, 2001. Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat

dalam otonomi daerah, lapera pustaka utama. Yogyakarta. Andi mustari pide, 1999. Otonomi daerah dan kepala daerah memasuki

abad XXI, gaya media pratama, Yogyakarta. Agussalim andi gadjom, 2007. Pemerintyahan daerah: kajian hokum dan

politik, ghalia Indonesia, Jakarta. Aos kuswandi, 2000. Pelaksaan fungsi legislative dan dinamika politik

DPRD, laboratorium ilmu pemerintahan FISIP UNISMA, Jkarta. Bagir manan, 2001. Menyongsong fajar otonomi daerah, PSH UII

Yogyakarta, Yogyakarta. BN marbun, 1983. DPRD pertumbuhan masalah dan masa depannya,

ghalia Indonesia, Jakarta. CST. Kansil, 1991. Pokok-pokok pemerintahan didaerah, rimaka cipta,

Jakarta. Darama kusuma, 2002. Merubah perilaku birokrasi pada organisasi

pemerintahan daerah, orasi ilmiah dalam rangka dies natalis XII sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, jatinangor, bandung.

E. koswara, 2001. Otonomi daerah untuk demokrasi dan kemandirian rakyat, PT. Sembrani aksara nusantara, Jakarta.

Ermaya suradianata, 1998. Manajemen pemerinathan dan otonomi daerah, CV. Ramadan, Bandung.

Hanif nurcholis, 2007. Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah, gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta.

HAW Widjaja, 2004. Otonomi daerah dan daerah otonom, raja garafindo persada, Jakarta.

Hardijanto, 2000. Pemberdayaan aparatur Negara menuju good governance, makalah disampaikan pada TOT pengadaan barang/jasa menuju good governance.

Hanif nurcholis, 2007. Teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah (cetakan ketiga), grasindo, Jakarta.

Inu kencana syafie, 1999. Ilmu administrative public, rineka cipta, bandung.

J kaloh, 2003 kepala daerah: pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepala dalam pelaksanaan otonomi daerah, gramedia pustaka utama, Jakarta.

Josef riwu kaho, 1991. Prospek otonomi daerah diengara republic Indonesia, raja wali citra, Jakarta.

Josef riwu kaho, 2005. Prospek otonomi daerah dinegara republic Indonesia, rajawali citra, Jakarta.

J salusu, 1996. Pengambilan keputusan startejik untuk organisasi public dan organisasi nonprofit, PT. Gramedia, Jakarta.

Khrisna D darumurti dan umbu rauta, 2000. Otonomi daerah perkembangan pemikiran pelakasanaan, PT. citra aditya bhakti, bandung.

Laode ami jaya kamiludin, 2007. politk local dan otonomi daerah, penerbit aji, kendari.

Muh. Ryas rasyid, 1999. Birokrasi pemerinathan public orde baru, yasrif watampone, Jakarta.

Normann, 1991. Pengawasan pemerinathan daerah, lasbang mediatama, malang.

Rizali Abdullah, 2000. Pe;akasanaan otonomi daerah luas dan isu federalism sebagai suatu alternative, rajawali pers, Jakarta.

SH sarundajang, 2000. Arus balik kekuasaan pusat kedaerah, sinar harapan, Jakarta.

Sayuti unan, 2004. Pergeseran kekuasaan pemerinatahan daerah menurut konstitusi Indonesia (kajian tenatng distribusi kekuasaan antara DPRD dan kepala daerah pasca kembali berlakunya UUD 1945) UII Yogyakarta prss, Yogyakarta.

Syukani HR, 2000. Menatap harapan masa depan otonomi daerah, gerbang dayaku, Kalimantan timur.

Team lapera, 2001. Otonomi versi Negara, lapera pustaka utama, Yogyakarta.

Van kepmen, 1976. Sejarah pemerinatahan daerah di Indonesia, penerbit pradya paramita, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedman organisasi perangkat daerah Keputusan MENPAN nomor 81 tahun 1993 tentang pelayanan public