SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

MASA ORDE BARU 11 MARET 1966 SAMPAI 21 MEI 1998

Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Tugas

Mata Kuliah kewarganegaraan

Oleh:

SUHARSIH (A 410080056)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

1. Sejarah

Sebagaimana yang tercantum dalam blog.friendster.com menjelaskan sebagai

beriku: Dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 keadaan politik dan

keamanan Negara menjadi kacau ditambah dengan adanya konflik di Angkatan

Darat yang sudah berlangsung lama. Selain itu keadaan perekonomian semakin

memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah

melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan

keresahan masyarakat. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk

peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat

melakukan demonstrasi menuntut agar PKI beserta organisasi masanya

dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili. Kesatuan aksi

(KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk

kesatuan aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan

“Angkatan 66” untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30

September 1965. Kesatuan aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan

gedung DPR-GR mengajukan tuntutan “TRITURA” (Tiga Tuntutan Rakyat) yang

berisi :

a. Pembubaran PKI beserta Organisasi Massanya

b. Pembersihan Kabinet Dwikora

c. Penurunan Harga-harga barang (http://rinahistory.blog.friendster.com)

Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan pembentukan

Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap

di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30

setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan

30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah

Militer Luar Biasa(Mahmilub). Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari

solusi dari masalah yang sedang bergejolak tidak juga berhasil. Maka Presiden

mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966(SUPERSEMAR) yang

ditujukan bagi Letjen Soehato guna mengambil langkah yang dianggap perlu

untuk mengatasi keadaan Negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

Atas dasar Surat Perintah Sebelas Maret 1966 ini,maka lahirlah Orde

Baru(http://rinahistory.blog.com).

2. Ideologi

Suatu ideologi bangsa merupakan kesepakatan bersama atas nama bangsa,

ideologi masa orde lama yang mengakibatkan berbagai penyimpangan-

penyimpangan yang tidak berdasarkan pancasila akan tetapi ideologi yang

berdasarkan otoriter. Masa orde lama yang menyimpang seperti contoh gerakan

pemberontakan PKI yang lupa akan pancasila norma-norma yang ada untuk

mewujudkan bangsa yang damai dan sejahtera.

Hal-hal lain yang merupakan bentuk munculnya orde baru dalam hal ideologi

yang dinyatakan blog.friendster.com ialah

a. Terjadinya gerakan pemberontakan PKI

b. Keadaan poliik yang kacau karena pemberontakan PKI

c. Keadaan perekonomian yang memburuk adanya inflasi mencapai 600%

1

d. Adanya kesatuan aksi(Kami, kapi, kappi, kasi dsb) masyarakat yang

bergabung dengan aksi”front pancasila” yang disebut angkatan 1966

untuk menghancurkan PKI

e. Kesatuan aksi “front pancasila” mengajukan tuntutan kepada DPR-GR

seperti turunkan harga, pembersihan kabinet, pembubaran PKI

f. Upaya ressuffle karena dalam kabinet ada PKI

g. Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang

sedang bergejolak tak juga berhasil.(http://rinahistory.blog.friendster.com).

3. Politik

Pada saat orde lama UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem

demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945 Presiden tidak bertanggung jawab

kepada DPR,Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi

terpimpin pada sila ke-empat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan akan tetapi Presiden

menafsirkan ”terpimpin”, yaitu pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar

Revolusi”. Dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan Presiden

menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD

1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30

September 1965 yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Dari

indikasi tersebut sistem pemerintahan orde lama atau masa pemerintahan

Soekarno memiliki beberapa kekurangan dan penyelewengan dari bidang politik

yang memungkinkan lahirnya orde baru,

Hal-hal kesalahan masa orde lama dalam konfigurasinya

a. Kesalahan presiden memberlakukan UUD 1945 tidak secara yuridis

b. Sistem dan mekanisme politik berdasarkan “system trial error”

c. Demokrasi pancasila dalam pelaksanaanya berlebihan karena

kediktatorannya.

d. Pemusatan pemerintahan di tangan presiden tidak lembaga tertinggi

negara yaitu MPR.(http://wikipedia.com)

Kesalahan-kesalahan tersebut menjadikan politik masa itu mengalami berbagai

ketidakaturan dalam pelaksanaanya, maka lahirlah orde

baru(http://wikipedia.com).

4. Hukum

Sebagaimana yang tercantum dalam blog.catalog.com menyatakan

pada masa era tahun 1970, telah dilakukan konsolidasi dengan dukungan

politik militer dan bertopang pada struktur secara monolistik serta mudah

dikontrol secara sentral, mengingat peran hukum adat dalam pembangunan

hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu besar,

terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah operasionalisasi

dan pengefektifan terhadap faham hukum perekayasa ditangan pemkerintah

yang lebih efektif, timbul permasalahan pokok yaitu 1. Mengapa didalam

Sejarah Hukum harus kembali kepada Ketetapan MPRS Tahun 1966 yang

dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru 2. Bagaimanakah realisasi dari

pemerintahan orde baru dengan prodak hukum super semar, serta bagaimana

perubahan sejarah hukum dipandang baik dari kebijakan dasar maupun

kebijakan pemberlakuan terhadap roda pemerintahan dimasa orde baru. Dasar

permasalahan tersebut, maka harus mempunyai tujuan serta maksudnya yaitu

memperdalam pengetahuan sejarah hukum, agar dapat terlihat secara jelas dan

sistematis perkembangan dari masa-masa pemerintah orde lama kepada masa

orde baru.Tidak terlepas dari kerangka teori dan konsep yang berlandaskan

kepada Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang merupakan sebagai

Landasan Idiil, yang dijelaskan dalam “paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD

1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan

negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka dan Konstitusional serta

dikuatkan dengan Ketetapan MPRS Tahun 1966 tanggal 5 Juli dengan

Ketetapan MPRS No. XX menetapkan : “sumber teretib Hukum Republik

Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia,

harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi dan yang

maksud ketetapan MPRS tersebut adalah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan.

Sangat jelas terlihat bahwa pada tahun 1966 telah terjadi perubahan besar-

besaran dibidang hukum dan politik, yang meyakinakan bahwa revolusi

belum selesai, dimana UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional

terhadap segala kegiatan ekonomi, politik, social dan budaya, dan anti

kolonialisme dan anti imperialisme tidak lagi dikumandangkan telah berganti

strategi nasional yaitu kepada masalah soal kemiskinan dan kesulitan hidup

ekonomi untuk dipecahkan.yang berkaitan dengan pendapatan rakyat, buta

aksara/huruf, kesehatan dan pertambahan penduduk. Sikap Low Profile

dalam politik internasional, dengan dibawah kontrol pemerintah orde baru

terdapat suatu indikator keberhasilan perjuangan bangsayangkemudian.

Hal tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas

Maret pada Tahun 1967 dan pada Tahun 1968, dibentuknya kabinet baru

dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal

perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh (dari kebijakan politik

revolusioner sebagai panglima menjadi kebijakan pembangunan ekonomi

sebagai perjuangan Orde Baru). Sedangkan pada berikutnya adalah sebagai

tahap mengembalikan citra Indonesia sebagai negara Hukum, dimana

perkembangan hukum nasional pada era orde baru adalah upaya memulihkan

kewibawaan hukum dan tata hirarki perundang-undangan.Kemudian pada

Tahun 1966 tanggal 5 Juli dengan Ketetapan MPRS No. XX : telah

menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD

1945 secara murni dan konsekuen dan maksud ketetapan MPRS tersebut

adalah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit 5 Juli

1959, UUD Proklamasi dan Super Semar 1966.

Tata urutan serta tingkatan-tingkatan tersebut yaitu : Undang-Undang Dasar,

Ketetapam MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan

Presiden dan Peraturan Pelaksanaan lainnya (Peraturan Menteri dan Instruksi

Menteri). Pembangunan lima tahun merupakan (Rule of Law) pada tahun

1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 yang

menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan

bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan melihat

kepada Rule of Law, terdapat tiga kebijakan yaitu Hak Azasi manusia,

peradilan harus bebas dan tidak memihak (UU Pokok Kekuasaan Kehakiman

No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman) dan azas legalitas terhadap

hukum formil maupun hukum materiil.(blog.catalog.com)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah system kelembagaan Negara masa orde baru?

2. Bagaimanakah hubungan antar lembaga Negara masa orde baru?

3. Bagaimanakah efektifitas orde baru?

C. Tujuan

Memaparkan sistem pemerintahan orde baru.

BAB II

Sistem Kelembagaan Negara

Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian pemerintahan yang tersusun

secara sistematis dan fungsional untuk mencapai suatu tujuan. Bagian-bagian dari

lembaga negara terdiri dari berbagai tugas dan kewajiban untuk saling

melengkapi, dalam proses kelembagaan negara Indonesia. Sistem lembaga negara

dalam (http://syabab2000.multipli.com) ialah

1. Indonesia adalah Negara hukum

Negara Indonesia berdasar hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan atas

kekuassaan belaka(machtsaat). Negara di dalamnya terdiri dari lembaga-

lembaga Negara melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum.

2. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Sistem ini

memberi ketegasan akan pengendalian pemerintahan negara yang dibatasi

oleh ketentuan-ketentuan.

3. Kekuasaan Negara tertinggi adalah MPR

Kedaulatan rakyat di pegang oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh

rakyat.Tugas MPR,yaitu :

a. menetapkan undang-undang dasar

b. menetapkan GBHN

c. mengangkat kepala Negara dan wakilny

4. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi menurut UUD

Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tanggung jawab penuh ada

ditangan presiden. Presiden tidak hanya dilantik dari majelis dan juga

melaksanakan kebijakan dari GBHN ataupun ketetapan MPR.

7

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Kedudukan presiden degan DPR dan presiden membentuk undang-undang

dan APBN. presiden bekerja sama dengan DPR, presiden tidak bertanggung

jawab kepada dewan. Presiden juga tidak bisa membubarkan DPR.

6. Menteri Negara

Presiden memilih, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara.

Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR dan kedudukannya tidak

tergantung dari dewan, tapi tanggung jawab kepada presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak-terbatas.

8. Dewan Perwakilan Rakyat(Syabab2000.multipli.com).

BAB III

Hubungan Antar Lembaga Negara

Hubungan antar lembaga politik merupakan hubungan yang akan

menciptakan suatu proses pemerintahan yang baik. Hubungan akan baik jika antar

lembaga Negara mengerti tugas dan peran masing-masing dalam

pemerintahan.hubungan antar lembaga Negara Indonesia adalah keseimbangan

dalam lembaga eksekutif , legeslatif, yudikatif.

Masa orde baru hubungan dan kedudukan antara eksekutif dan legeslatif

dalam sistem UUD 1945, sebetulnya telah diatur,kedua lembaga tersebut sama

akan kedudukannya. Pemerintahan pada masa orde baru, kekuasaan eksekutif

lebih dominan terhadap semua aspek kehidupan pemerintahan dalam negara kita.

Dominasi kekuasaan eksekutif mendapat legimilitasi konstitusional, karena dalam

penjelasan umum UUD 1945 bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan

pemerintahan tertinggi dibawah majelis. Presiden juga memiliki kekuasaan

diplomatik. Kekuasaan pada masa orde baru pada presiden begitu besar sehingga

presiden Soeharto bisa menjabat presiden seumur hidup. DPR sebagai lembaga

pengawasan tidak berjalan secara efektif (bs-ba.facebook.com)

9

BAB IV

Efektifitas Pelaksanaan Pemerintahan

Pemerintahan bekerja dari lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga negara

saling melengkapi dalam pelaksanaannya. Tatacara pelaksanaan pemerintahan

orde baru untuk penataan pemerintahan agar lebih baik lagi seperti dalam http:

rinahistori.blok.frienster.com ialah

1. Penataan politik dalam negri

a. Pembentukan kabinet pembangunan

Kabinet ini awal l pada peralihan kekuasaan (28 juli 1966)

adalah kabinet ampera dengan tugas yang terkenal dengan nama dwi

darma kabinet ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan

ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksenakan pembangunan

nasional. Kabinet pembangunan pada tahun 1968 dalam sidang MPRS

ada tugas lain pula yang di sebut pancakrida.

b. Pembubaran PKI dan organisasinya

Soeharto sebagai pengemban supersemar guna menjamin keamanan,

ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dengan

pembubaran PKI dan organisasinya.

c. Penyederhanaan dan pengelompokan Partai Politik

Pemilu 1971 dilakukan penyederhanaan dan pengelompokan partai

politik. Partai politik di kelompokan atas dasar persamaan seperti

partai persatuan pembangunan merupakan fusi dari NU,

PARMUSI,pssi dan partai islam lainnya. partai demokrasi Indonesia

fusinya PNI, partai katolik, IPKI, Parkindo partai lainnya Golkar.

10

d. Pemilihan umum

Selama masa orde baru melaksanakan pemilihan umum sebanyak

enam kali yang di selenggarakan lima tahun sekali.yaitu tahun 1971,

1977, 1982, 1987, 1992, 1997.

e. Peran ganda ABRI

ABRI menciptakan stabilitas politik maka pemerintahan menerapkan

peran ganda yaitu sebagai peran hankam dan sosial.

f. Pemasyarakatan P4

Pada tanggal 12 april 1976, presiden soeharto mngemukakan

gagasantentang pedoman pancasila.pelaksanan P4 menunjukkan

bahwa pancasila dimanfaatkan orde baru. Himbauan tahun 1985

kepada semua organisasi agar mengamalkan pancasila sebagai fungsi

tunggal.

g. Mengadakan penentuan pendapat rakyat(perpera) di Irian Barat

dengan di saksikan wakil PBB.

2. Penataan Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diupayakan kembali

kepada jalurnya yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk itu maka

MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar

negeri Indonesia. Dimana politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan

kepentingan nasional, seperti permbangunan nasional, kemakmuran rakyat,

kebenaran, serta keadilan.

a. Kembali menjadi anggota PBB

Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya

desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri

DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966

akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota

PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab

kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk

kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat

yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun

1950-1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi

anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.

Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah

negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan

dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB

untuk masa sidang tahun 1974. Kembalinya Indonesia menjadi

anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan hubungan

dengan sejumlah negara seperti India, Filipina, Thailand, Australia,

dan sejumlah negara lainnya yang sempat remggang akibat politik

konfrontasi Orde Lama.

 

b. Normalisasi hubungan dengan beberapa Negara

a) Pemulihan hubungan dengan Singapura

Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia Indonesia

telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan

perantaraan Habibur Rachman (Dubes Pakistan untuk

Myanmar). Pemerintah Indonesia menyampikan nota pengakuan

terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang

disampaikan pada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya

pemerintah Singapurapun menyampikan nota jawaban kesediaan

untuk mengadakan hubungan diplomatik.

b) Pemulihan hubungan dengan Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai

dengan diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni

1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok, yang berisi:

Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan

yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam

Federasi Malaysia.

Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan

diplomatik.

Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia

oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta

tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta

(Jakarta Accord). Hal ini dilanjutkan dengan penempatan

perwakilan pemerintahan di masing-masing negara..

 

c.    Pendirian ASEAN(Association of South-East Asian Nations)

Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi ASEAN

pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang didirikan Organisasi

ASEAN adalah adanya kebutuhan untuk menjalin hubungan kerja

sama dengan negara-negara secara regional dengan negara-negara

yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Tujuan awal didirikan ASEAN adalah untuk membendung

perluasan paham komunisme setelah negara komunis Vietnam

menyerang Kamboja.

Hubungan kerjasama yang terjalin adalah dalam bidang politik,

ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun negara yang tergabung

dalam ASEAN adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura,

dan Filipina.

 

d.     Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia

Timor- Timur merupakan wilayah koloni Portugis sejak abad

ke-16 tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat di Portugis

sebab jarak yang cukup jauh. Tahun 1975 terjadi kekacauan politik

di Timor-Timur antar partai politik yang tidak terselesaikan

sementara itu pemerintah Portugis memilih untuk meninggalkan

Timor-Timur. Kekacauan tersebut membuat sebagian masyarakat

Timor-Timur yang diwakili para pemimpin partai politik memilih

untuk menjadi bagian Republik Indonesia yang disambut baik oleh

pemerintah Indonesia. Secara resmi akhirnya Timor-Timur

menjadi bagian Indonesia pada bulan Juli 1976 dan dijadikan

provinsi ke-27. Tetapi ada juga partai politik yang tidak setuju

menjadi bagian Indonesia ialah partai Fretilin. Hingga akhirnya

tahun 1999 masa pemerintahan Presiden Habibie melakukan jajak

pendapat untuk menentukan status Timor-Timur. Berdasarkan

jajak pendapat tersebut maka Timor-Timur secara resmi keluar

dari Negara Kesatuan republik Indonesia dan membentuk negara

tersendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorosae atau

Timur Leste (blog.frienster.com).

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki tatanan atau aturan

pemerintahan. waktu ke waktu dari masa ke masa, dalam pemerintahan orde baru

yakni tahun 1966 sampai 1998 mempunyai latar belakang yang meliputi Sejarah,

ideology, politik dan hukum. Pada masa orde baru sistem kelembagaan negara

terdiri dari MPR,DPR,DPA,BPK,Presiden,dan MA. Hubungan diantara lembaga

negara banyak didominasi oleh kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden.

Oleh karena itu efektifitas pelaksanaan pemerintah tidak berjalan secara efektif

karena hanya didominasi kekuasaan presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Basri.2009(http://bs-ba.facebook.com/diakses16februari2009)

Tsaqofah.2000 ( http://syabab2000.multiply.com )

Soecipto.2008(http://www.blogcatalog.com)

Rina.2009 ( http://rinahistory.blog.friendster.com ) Boediman.2010 (http://wikipedia.com)

15

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………….

DAFTAR ISI…………………………………………………………………….

BAB I Pendahuluan…………………………………………………………………..

A. Latar Belakang……………………………………………………………….

1. Sejarah…………………………………………………………………

2. Ideologi…………………………………………………………………..

3. Politik………………………………………………………………….

4. Hukum…………………………………………………………………….

B. Perumusan Masalah………………………………………………………

C. Tujuan………………………………………………………………………

BAB II Sistem Kelembagaan Negara……………………………………………

BAB III Hubungan Antar Lembaga Negara………………………………………

BAB IV Efektifitas Pelaksanaan Pemerintahan…………………………………..

1. Penataan Politik Dalam Negeri…………………………………………….

2. Penataan Politik Luar Negeri……………………………………………..

BAB V Penutup………………………………………………………………………

Kesimpulan…………………………………………………………………….

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………….

i

ii

1

1

1

2

2

3

5

5

6

8

9

9

10

14

14

15

ii