Modul ke:

Fakultas

Program Studi

KEWARGANEGARAAN

NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Nurohma, S.IP, M.SiFASILKOM

Teknik Informatika

www.mercubuana.ac.id

Pendahuluan

DESKRIPSI • Menjelaskan pengertian dan alasan terbentuknya negara,

teori-teori dan unsur pembentuk negara, sifat dan fungsi negara, perbedaan bentuk dan sistem pemerintahan sertabentuk dan sistem pemerintahan negara Indonesia.

KOMPETENSI• Mahasiswa menjelaskan dan menguraikan pengertian, alasan

terbentuknya Negara, teori-teori dan unsur pembentuk Negara, sifat dan fungsi Negara, membedakan bentuk dansistem pemerintahan, serta bentuk dan sistem pemerintahannegara Indonesia

Pengertian, AlasanTerbentuknya dan UnsurNegaraKEWARGANEGARAANNEGARA DAN PEMERINTAHAN

Pengertian

• Kata ‘Negara berasal dari state (Inggris), staat (Belanda) dan etat (Perancis). Secara etimologi (bahasa) Negara berarti keadaan yang berdiri tegak (kokoh), lurus (tak tergoyahkan) termasuk mengandung unsur ketetapan akan kebaikan dan kebenaran. Dari kata itu pula lahirlah status, statum, dan yang terakhir standing. Dari pengertian yang terakhir itu juga mengarah pada kedudukan, tempat berdiri yang tetap, konsisten dan jelas.

• Negara dapat didefiniskan sebagai organisasi yang melindungi individu, wilayah, dan masyarakat yang lemah dari individu atau penguasa yang otoriter. Negara menyangkut sekelompok kecil orang yang memerintah (pemerintah) dan rakyat (kelompok yang diperintah). Negara juga berkaitan dengan organisasi kekuasaan dan kebijakan.

Teori Asal Usul Negara

• Teori Aristoteles : Manusia adalah “political animals”, yang memiliki nafsu keinginan memuaskan segala kebutuhan hidupnya, namun karena sumber daya yang tersedia sangat terbatas maka sering terjadi konflik. untuk mengaturnya maka negara dibentuk dalam menentukan siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana.

• Teori Thomas Hobbes : Manusia adalah “homo homini lupus, bellum omnium comtra omnes”, yang tak ubahnya binatang buas. selalu bertikai dan berkonflik untuk saling menguasai satu sama lainnya. Dalam keadaan inilah mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat yang menyerahkan hak-haknya kpd penguasa untuk membentuk negara yang punya kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan masyarakat.

Teori Asal Usul Negara• Teori John Locke : secara fitrah manusia diberikan hak dasar yang

melekat sejak ia dilahirkan yaitu, hak untuk hidup, bebas merdeka, dan memiliki harta (hak individu). Untuk menjamin hakdasar ini maka dibentuk perjanjian membentuk penguasa dan negara (komunitas politik) lewat aturan main yang disepakati bersama tanpa harus menyerahkan hak individunya kepada penguasa.

• Pengertian ini menggambarkan:a) The First Treaty (Pactum Unionis) yakni Perjanjian antarindividu membentuk masyarakat politik dan negara.b) The Second Treaty (Pactum Subjectionis) yakni Perjanjian dalam Pactum Unionis terbentuk atas dasar suara mayoritas, tanpa setiap individu kehilangan hak-haknya, yakni life, liberty, dan estate. Sehingga tugas negara melindungi setiap individu.

Unsur Terbentuknya NegaraRakyat, didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah Negara tertentu serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu(berkomitmen pada negara). Didalam rakyat terdapat penduduk. Wilayah, artinya setiap negara harus memiliki batas wilayah yg jelas baik darat, laut dan udara.Pemerintahan, artinya setiap negara harus memilikipemerintahan yang diserahi urusan untuk mengelola negara. Ada dua pengertian pemerintahan, yaitu: artiluas dan sempit.

Klasifikasi Negara KEWARGANEGARAANNEGARA DAN PEMERINTAHAN

Klasifikasi Negara

• Plato dan Aristoteles mengklasifikasikan bentuk Negara berdasarkan dua hal, yakni secara Kuantitatif diartikan bahwa Negara itu dilihat dari jumlah orang yang memerintah dan secara kualitatif diartikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara tersebut. Bila tujuannya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat disebut “Negara ideal”. Sebaliknya, bila untuk kepentingan penguasa/ kelompok tertentu disebut “Negara buruk”(penyimpangan dari Negara ideal).

Klasifikasi Negara

GOVERNMENT BY

PLATO ARISTOTELES

GOOD BAD GOOD BAD

ONE MONARKHI TIRANI MONARKI TIRANI

FEW ARISTOKRASI OLIGARKHI ARISTOKRASI OLIGARKHI

MANY DEMOKRASI MOBROKASI POLITY DEMOKRASI

Klasifikasi Negara

Para ahli lain (George Jellinek, Krannenburg, dan Leon Duguit) membedakan bentuk dan klasifikasi Negara dengan melihat bentuk pemerintahan yang dijalankan, yaitu :• Negara Kesatuan (Unitarism)• Negara Serikat (Federalism)• Negara Dominion• Negara Protektorat• Negara Perserikatan

Sifat dan Fungsi NegaraKEWARGANEGARAANNEGARA DAN PEMERINTAHAN

Sifat dan Fungsi NegaraSifat organisasi Negara; Memaksa, Monopoli, Totalitas Fungsi Negara :• Pertahanan dan Keamanan, melindungi rakyat,

wilayah dan pemerintahan dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri.

• Pengaturan dan ketertiban (menciptakan UU, dan melaksanakan sehingga terjadi ketertiban umum)

• Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran• Fungsi Keadilan (menerapkan keseimbangan hak dan

kewajiban dan penegakan fungsi hukum)

Elemen Kekuatan Negara

Sumberdaya Manusia Teritorial NegeriSumberdaya Alam Kapasitas Industri dan kapabilitas teknologiKekuatan militer dan mobilitasnya Elemen power yang tak terwujud/intangible yakni moral nasional, identitas dan kebanggaan nasional dan faktor kepemimpinan .

Pemisahan dan Pembagian Kekuasaaan

Agar terjadi kontrol/pengawasan terhadap tugas&fungsinegara, kekuasaan dipisah/dibagi:

Secara Horisontal; eksekutif, legislatif, yudikatif.Secara vertikal; pemerintahan pusat dan daerahYang dibedakan wewenang ke dalam 3 jenis yaitu; • Sentralisasi (terpusat)• Desentralisasi (delegasi wewenang)• Dekonsentralisasi (administratif)

Bentuk Dan SistemPemerintahanKEWARGANEGARAANNEGARA DAN PEMERINTAHAN

Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan diartikan sebagai cara, praktek dan mekanisme kerja yang dijalankan oleh penguasa/ orang yang ditunjuk sebagai pemimpin agar dapat mencapai tujuan nasional. dibedakan dalam dua bentuk yakni; 1) Monarkhi yang terdiri atas; monarkhi absolut,

monarkhi konstitusional; monarkhi parlementer; 2) Republik yang terdiri dari; republik absolut, republik

konstitusional, republik parlementer.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah suatu polapenyelenggaraan pemerintahan yang terpadu danberhasil guna dalam rangka melaksanakan tugas-tugaseksekutif sesuai dengan tujuan nasional. dibedakan dalam 3 bentuk yakni; 1) Presidensil; 2) Parlementer;3) Campuran (Kuasi).

Bentuk Dan SistemPemerintahan Negara IndonesiaKEWARGANEGARAANNEGARA DAN PEMERINTAHAN

Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 hasil Amandemendiputuskan bahwa bentuk pemerintahan negara Indonesia adalahrepublik dengan sistem pemerintahan presidensil. Ditegaskandalam UUD 1945, yakni :• Pembukaan UUD 1945 alenia IV; “Susunan Negara Republik

Indonesia…”• Pasal 1 (1) ; “Negara Indonesia adalah negara kesatuan

berbentuk republik”.• Pasal 4 (1) ; Presiden sebagai kepala pemerintahan.• Pasal 17 ; Menteri-menteri sebagai pembantu presiden.• Pasal 20 (1) dan (2) ; kekuasaan pembentuk UU ada ditangan

DPR dengan persetujuan presiden.• Pasal 6A (1), (2), (3), dan (4) ; Kedudukan presiden sebagai

kepala pemerintahan tidak tergantung DPR

Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia UUD 1945 tidak menyebut secara tersurat (eksplisit) mengenaiSistem Pemerintahan sebagaimana Klasifikasi Ilmu terkait.Untuk menyimpulkan Sistem Pemeintahan Indonesia, perlumelihat ciri-ciri sistem pemerintahan yang banyak dianut(Presidensiil dan Parlementer ). Ciri-ciri itu kemudian dikajimana yang dominan dalam UUD 1945.

Ciri-ciri Sistem ParlementerRaja/Ratu/Prsiden sebagai Kepala Negara.Kekuasaan ekekutif dipegang dan dijalankan Kabinetyang dipimpin Perdana Menteri.Kepala eksekutif (Perdana Menteri) bertanggungjawabkepada Parlemen (Legislatif).PARPOL mayoritas memegang kekuasaan eksekutif.Menganut sistem Multi Partai

Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Ciri-ciri Sistem PresidensiilPresiden sebagai Kepala Negara sekaligus pemegangKekuasaan Eksekutif.Kedudukan eksekutif tidak tergantung padaPalemen.Menteri-menteri merupakan pembantu Presiden.Kekuasaan membuat Undang-Undang ada di tanganParlemen. Presiden memiliki hak veto dalampemberlakuan suatu Undang-Undang.

Berdasarkan prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan yang diaturdalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, 17, 20 ayat 1, dan 2, serta pasal6A ayat 1-5 adalah merupakan Ciri-ciri Sistem Presidensiil. Dengan demikian meski tidak disebut secara tersurat makaSistem Pemerintahan Indonesia adalah PRESIDENSIIL.

Terima KasihNurohma, S.IP, M.Si