• Home

  • Documents

  • birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 71 Tahun...Peraturan...
6

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 71 Tahun...Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 71 Tahun...Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
Page 2: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 71 Tahun...Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
Page 3: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 71 Tahun...Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
Page 4: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 71 Tahun...Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
Page 5: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 71 Tahun...Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
Page 6: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 71 Tahun...Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/28 Tahun 2013.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/28 Tahun 2013.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 101 Tahun 2015.pdf · Created Date: 7/2/2015 11:39:34 AM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 101 Tahun 2015.pdf · Created Date: 7/2/2015 11:39:34 AM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 99 PPN tahun 2014.pdf · pelaporan serta pelaksanaan surveillans dan monitoring kasus HIV dan AIDS dalam upaya

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 99 PPN tahun 2014.pdf · pelaporan serta pelaksanaan surveillans dan monitoring kasus HIV dan AIDS dalam upaya

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 99 Tahun 2013.pdf · keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep. 99 /m.ppn/hk/12/2013 tanggal 3Ó

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 99 Tahun 2013.pdf · keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep. 99 /m.ppn/hk/12/2013 tanggal 3Ó

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 26 tahun 2014.pdf · permasalahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ... untuk pengambilan kebijakan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 26 tahun 2014.pdf · permasalahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ... untuk pengambilan kebijakan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 50 tahun 2014... · Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan ... Politik dan Komunikasi, termasuk

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 50 tahun 2014... · Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan ... Politik dan Komunikasi, termasuk

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2015.pdf · KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Tim Pengarah bertugas memberikan arah n kebijakan,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2015.pdf · KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Tim Pengarah bertugas memberikan arah n kebijakan,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Menetapkan PERTAMA KEDUA Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Menetapkan PERTAMA KEDUA Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 85 Tahun 2011.pdf · Keputusan Presiden No. 42 Tahuy. 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 85 Tahun 2011.pdf · Keputusan Presiden No. 42 Tahuy. 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 40 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 40 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 98 Tahun 2014.pdf · Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; Subsidary Arrangement (SA)

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 98 Tahun 2014.pdf · Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; Subsidary Arrangement (SA)

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 tahun 2014.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses Akuntabilitas

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 tahun 2014.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses Akuntabilitas

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun 2014.pdfSekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun 2014.pdfSekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/5 Tahun 2013.pdfdan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara, intensif agar meningkatkan kemampuan penterintah Indonesia

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/5 Tahun 2013.pdfdan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara, intensif agar meningkatkan kemampuan penterintah Indonesia

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan... · Created Date: 3/22/2018 2:25:34 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan... · Created Date: 3/22/2018 2:25:34 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 42 tahun 2014...mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak guncangan global dan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 42 tahun 2014...mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak guncangan global dan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 73 Tahun 2013.pdfMenetapkan PERTAMA KEDUA 4. 5. G. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 73 Tahun 2013.pdfMenetapkan PERTAMA KEDUA 4. 5. G. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/SK Menteri KEP.101 TAHUN 2018.pdf · Created Date: 9/17/2018 10:10:43 AM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/SK Menteri KEP.101 TAHUN 2018.pdf · Created Date: 9/17/2018 10:10:43 AM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/6 Tahun 2013.pdf · mengikuti Pasca-Musrenbang Nasional dan melaporkan kesepakatan final antara Pemerintah Provins,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/6 Tahun 2013.pdf · mengikuti Pasca-Musrenbang Nasional dan melaporkan kesepakatan final antara Pemerintah Provins,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 15 Tahun 2015.pdf · Mengingat 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 15 Tahun 2015.pdf · Mengingat 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/61 Tahun 2013.pdf · bahwa berdasarkan Risalah Lelang nomor 233/2012 tanggal 18 Juni 2012, telah dilaksanakan lelang

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/61 Tahun 2013.pdf · bahwa berdasarkan Risalah Lelang nomor 233/2012 tanggal 18 Juni 2012, telah dilaksanakan lelang

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 36 Tahun … · NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015 ... Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 36 Tahun … · NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015 ... Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 65 Tahun 2015.pdfKEENAM KETUJUH Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 65 Tahun 2015.pdfKEENAM KETUJUH Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA; ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA; ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo,

Documents