• Home

  • Documents

  • birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf ·...
7

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

  • Upload
    lecong

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan
Page 2: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan
Page 3: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan
Page 4: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan
Page 5: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan
Page 6: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan
Page 7: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/34-permen-kp-2014-ttg-perencanaan-wp3k.pdf · Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/34-permen-kp-2014-ttg-perencanaan-wp3k.pdf · Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik

Documents
2000 jo Keputusan Menteri No 67 Tahun 2002 tentang Pedoman Urnum ... KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PE-RIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM INVESTASI DI PULAU-PULAU KECIL. ... serta prasarana

2000 jo Keputusan Menteri No 67 Tahun 2002 tentang Pedoman Urnum ... KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PE-RIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM INVESTASI DI PULAU-PULAU KECIL. ... serta prasarana

Documents
KATA PENGANTAR - bp2ksi.litbang.kkp.go.id · konservasi perairan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan optimal, pengembangan kegiatan ekonomi kelautan lainnya (wisata bahari dll),

KATA PENGANTAR - bp2ksi.litbang.kkp.go.id · konservasi perairan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan optimal, pengembangan kegiatan ekonomi kelautan lainnya (wisata bahari dll),

Documents
DEWAN KELAUTAN INDONESIA - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143682... · Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.466 pulau

DEWAN KELAUTAN INDONESIA - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143682... · Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.466 pulau

Documents
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA ... - Pulau-Pulau · PDF fileperjanjian kerja sama antara direktorat jenderal kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kementerian kelautan dan perikanan

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA ... - Pulau-Pulau · PDF fileperjanjian kerja sama antara direktorat jenderal kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kementerian kelautan dan perikanan

Documents
REVIU RENCANA STRATEGIS 2012 -2017 - Web Dinas Kelautan DIYdislautkan.jogjaprov.go.id/upload/program/Reviu Renstra 2012-2017.pdf · 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ... Pulau-Pulau

REVIU RENCANA STRATEGIS 2012 -2017 - Web Dinas Kelautan DIYdislautkan.jogjaprov.go.id/upload/program/Reviu Renstra 2012-2017.pdf · 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ... Pulau-Pulau

Documents
jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/peraturan/keppres-6-2017-ppkt.pdf · Pulau Sebetul Pulau Sekatung Pulau Senua Pulau Subi Kecil Pulau Kepala Pulau Sebatik Karang Unarang Pulau Semiun

jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/peraturan/keppres-6-2017-ppkt.pdf · Pulau Sebetul Pulau Sekatung Pulau Senua Pulau Subi Kecil Pulau Kepala Pulau Sebatik Karang Unarang Pulau Semiun

Documents
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA - …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175145/lampiran 1 perpres 16 th...pemisah belasan ribu pulau-pulau Indonesia, dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA - …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175145/lampiran 1 perpres 16 th...pemisah belasan ribu pulau-pulau Indonesia, dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau

Documents
Pengelolaan Ruang Untuk Ketahanan Pangan - Portal Tata Ruang dan … Edisi 2... · Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rancangan

Pengelolaan Ruang Untuk Ketahanan Pangan - Portal Tata Ruang dan … Edisi 2... · Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rancangan

Documents
DARI PULAU KE PULAU Produksi Hutan Tanaman … · Kita pastikan tidak ada gempa dan tsunami,” kata Kepala BMKG Majene, Eby Sofyan, kemarin. ... Perikanan dan Kelautan Kebumen sudah

DARI PULAU KE PULAU Produksi Hutan Tanaman … · Kita pastikan tidak ada gempa dan tsunami,” kata Kepala BMKG Majene, Eby Sofyan, kemarin. ... Perikanan dan Kelautan Kebumen sudah

Documents
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …kkp.go.id/.../djprl/pdf/951db56ad3d42ea3c8e199e7ed15ad04.pdf · PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT ... Batas koordinat

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …kkp.go.id/.../djprl/pdf/951db56ad3d42ea3c8e199e7ed15ad04.pdf · PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT ... Batas koordinat

Documents
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …bpsplpadang.kkp.go.id/pubs/uploads/files/24-permen-kp-2016.pdf · Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, ... c. kesesuaian

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …bpsplpadang.kkp.go.id/pubs/uploads/files/24-permen-kp-2016.pdf · Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, ... c. kesesuaian

Documents
PEMBANGUNAN KELAUTAN DALAM RPJMN 2015-2019 · ISU PERMASALAHAN Ekonomi kelautan • Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola dan dimanfaatkan ... tidak ada ijin baru dan

PEMBANGUNAN KELAUTAN DALAM RPJMN 2015-2019 · ISU PERMASALAHAN Ekonomi kelautan • Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola dan dimanfaatkan ... tidak ada ijin baru dan

Documents
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK ... · Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK ... · Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Documents
36. 37. 38. 39. (1) Nama Pulau Pulau Rusukan Besar Pulau ... · Nama Pulau Pulau Susu Dara Pulau Lima Pulau Ekor Tebu Pulau Pinang Pulau Tioman Pulau Labas Pulau Sepoi Pulau Gut Pulau

36. 37. 38. 39. (1) Nama Pulau Pulau Rusukan Besar Pulau ... · Nama Pulau Pulau Susu Dara Pulau Lima Pulau Ekor Tebu Pulau Pinang Pulau Tioman Pulau Labas Pulau Sepoi Pulau Gut Pulau

Documents
GUBERNUR BENGKULUjdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produk/521.pdfKepala Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 9 1 107 Kepala Seksi Jasa Kelautan

GUBERNUR BENGKULUjdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produk/521.pdfKepala Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 9 1 107 Kepala Seksi Jasa Kelautan

Documents
Strategi pengelolaan dan pengamanan pulau - eprints.uns.ac.id · I. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui

Strategi pengelolaan dan pengamanan pulau - eprints.uns.ac.id · I. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui

Documents
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ...jdih.kkp.go.id/peraturan/1236e-permen-nomor-20-tahun...Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ...jdih.kkp.go.id/peraturan/1236e-permen-nomor-20-tahun...Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan

Documents
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU … Versi III... · PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 50. Peraturan Menteri Kelautan

TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU … Versi III... · PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 50. Peraturan Menteri Kelautan

Documents
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU...Seksi terdiri dari: a. Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (P3K); b. Seksi Jasa Kelautan; c. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU...Seksi terdiri dari: a. Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (P3K); b. Seksi Jasa Kelautan; c. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman

Documents
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM · PDF fileTerbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan ... energi terbarukan • Industri kelautan

PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM · PDF fileTerbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan ... energi terbarukan • Industri kelautan

Documents
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK ... fileUndang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK ... fileUndang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents
surajis.files.wordpress.com · Miangas Pulau Maram- pit Pulau Intata Pulau Kako- rotan Pulau Kaba- ruan Pulau Yiew Besar Pulau Moff Pulau Marore Pulau Batuba- waikang Pulau Miangas

surajis.files.wordpress.com · Miangas Pulau Maram- pit Pulau Intata Pulau Kako- rotan Pulau Kaba- ruan Pulau Yiew Besar Pulau Moff Pulau Marore Pulau Batuba- waikang Pulau Miangas

Documents
Direktorat Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Kelautan, … · 2019-04-30 · Direktorat Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Kelautan, … · 2019-04-30 · Direktorat Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Documents
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECI

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECI

Documents
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN …tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/permen/menkp/permenkp_17_2013.pdfKawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah ... kawasan

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN …tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/permen/menkp/permenkp_17_2013.pdfKawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah ... kawasan

Documents
D P -P K · 2020. 12. 12. · HIDRO-OSEANOGRAFI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL John I. Pariwono Departemen Ilmu & Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan &

D P -P K · 2020. 12. 12. · HIDRO-OSEANOGRAFI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL John I. Pariwono Departemen Ilmu & Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan &

Documents
Konservasi: Pilar Pembangunan I Kelautan dan Perikanan P · PDF file4 status pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di indonesia status pengelolaan

Konservasi: Pilar Pembangunan I Kelautan dan Perikanan P · PDF file4 status pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di indonesia status pengelolaan

Documents
PROFIL KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2015 · alam yang cukup melimpah, baik di sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan maupun potensi Pariwisata sejarah

PROFIL KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2015 · alam yang cukup melimpah, baik di sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan maupun potensi Pariwisata sejarah

Documents
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/e63e8-78-kepmen-kp-2020-oke.pdfkawasan konservasi perairan aceh besar, kawasan konservasi perairan pulau pinang,

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/e63e8-78-kepmen-kp-2020-oke.pdfkawasan konservasi perairan aceh besar, kawasan konservasi perairan pulau pinang,

Documents